1

LAPORAN

PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

DALAM RANGKA PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

KE PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG

DAN DISKUSI TERBATAS DI UNIVERSITAS DIPONEGORO, JAWA TENGAH

8 – 10 FEBRUARI 2017

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Keahlian DPR berdasarkan amanat UU MD3 No 42 Tahun 2014 dan Perpres No. 27

Tahun 2015 mempunyai tugas mendukung (supporting system) kelancaran pelaksanaan

wewenang dan tugas DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Khususnya Pusat

Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), bertugas memberikan dukungan kepada

Badan Keahlian DPR dalam melaksanakan fungsinya yaitu memberikan kajian atau analisis

kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terhadap hasil pemeriksaan BPK. Oleh karena itu,

hasil analisis dan kajian yang dilakukan oleh PKAKN selayaknya mendapatkan masukan dan

diuji secara akademis untuk menghasilkan rumusan yang komprehensif dan objektif.

Pada saat ini kajian yang kami lakukan adalah terkait dengan hasil pemeriksaan BPK

Semester I Tahun 2016 terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun

Anggaran 2015, dengan rumusan berupa kutipan dan telaahan. Selain itu tahun ini PKAKN

berencana untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan tema ”Menuju Profesionalitas

dan Akuntabilitas Penganggaran Pemilu di Indonesia” dan kajian yang berkaitan dengan

tema ”Peningkatan Investasi yang Didukung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

yang Sehat”.

B. TUJUAN

Berdasarkan uraian diatas, maka pengumpulan data dan informasi oleh Pusat Kajian

Akuntabilitas Keuangan Negara bertujuan untuk mendapatkan masukan berupa data dan

informasi melalui teknik observasi dan wawancara berstruktur yang dapat menguatkan

kualitas analisis dan kajian sebagai produk PKAKN.

2

C. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Semarang, Jawa Timur, dengan objek kunjungan ke

Sekretariat DPRD Kota Semarang, Sekretariat Daerah Kota Semarang, dan Universitas

Diponegoro. Pemilihan daerah tersebut berdasarkan pada keberhasilan pemerintah daerah

dalam melaksanakan dan mewujudkan good governance dan good government (PBB, 2016).

Pertemuan dan diskusi dilakukan dengan Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Badan

Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT), Inspektorat, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah

(KPUD) Kota Semarang, serta Akademisi Universitas Diponegoro.

II. PETA PERMASALAHAN

A. DISKUSI TERBATAS DENGAN AKADEMISI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Diskusi yang dilakukan dengan pihak UNIVERSITAS DIPONEGORO terkait masukan dan

uji publik secara akademis terhadap produk yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas

Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI. Hasil kajian yang dimaksud dapat

dipetakan sebagai berikut :

Kategori Aspek/Tema Sasaran

1. Kutipan dan Telaahan

terhadap Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK RI

Format dan substansi

Mengetahui bagaimana

pandangan, saran dan

pendapat akademisi terkait

format dan substansi

kutipan dan telaahan.

2. Kajian lain - lain “Kebocoran Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN)”

Mengetahui apa yang

dimaksud dengan kebocoran

anggaran dan penyebab

serta implikasinya terhadap

pengelolaan dan

pertanggungjawaban

keuangan negara

B. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Data dan informasi yang ingin diperoleh adalah berkaitan dengan mekanisme pengelolaan

dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kota Semarang, khususnya terkait dengan data

dan informasi yang akan dijadikan dasar untuk mencari hubungan positif antara kualitas

opini BPK yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan LKPD Kota Semarang dengan

3

perkembangan nilai investasi daerah baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, serta

terkait dengan mekanisme pengelolaan dana hibah KPUD Kota Semarang. Selain itu,

berkaitan juga dengan mekanisme dan tata cara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) BPK kepada DPRD dan pembahasan tindak lanjut temuan BPK. Hasil kajian yang

dimaksud dapat dipetakan sebagai berikut :

Kategori Aspek/Tema Sasaran

Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) BPK Kota Semarang

Mekanisme dan Tata Cara

Penyerahan dan Pembahasan

Tindak Lanjut LHP BPK

Mengetahui mekanisme dan

tata cara penyerahan dan

pembahasan tindak lanjut

LHP BPK

Kajian tematik atas Hasil

Pemeriksaan BPK terkait

“Menuju Profesionalitas dan

Akuntabilitas Penganggaran

Pemilu di Indonesia”

Mengumpulkan data dan

informasi atas pengelolaan

dan pertanggungjawaban

keuangan daerah serta

mekanisme pengelolaan

dana hibah KPUD Kota

Semarang.

“Peningkatan Investasi yang

Didukung Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah yang Sehat”

III. NARASUMBER

Akademisi Universitas Diponegoro.

Sekretaris DPRD Kota Semarang

Sekretaris Daerah Kota Semarang;

Inspektorat Kota Semarang;

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;

Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT)

IV. PROFIL

A. Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan terbesar

kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota

paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir

mencapai 2 juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa. Kota Semarang dipimpin oleh

wali kota Hendrar Prihadi, S.E, M.M dan wakil wali kota Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti

Rahayu.

4

Kecamatan

Kecamatan di Semarang, adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Banyumanik 9. Kecamatan Pedurungan

2. Kecamatan Candisari 10. Kecamatan Semarang Barat

3. Kecamatan Gajahmungkur 11. Kecamatan Semarang Selatan

4. Kecamatan Gayamsari 12. Kecamatan Semarang Tengah

5. Kecamatan Genuk 13. Kecamatan Semarang Timur

6. Kecamatan Gunungpati 14. Kecamatan Semarang Utara

7. Kecamatan Mijen 15. Kecamatan Tembalang

8. Kecamatan Ngaliyan 16. Kecamatan Tugu

Opini BPK atas Kota Semarang 2011 - 2015

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2011-2015), Pemda Kota Semarang dapat dikatakan

memiliki opini atas Laporan Keuangan yang cukup baik, yaitu :

No. Tahun Anggaran Opini BPK

1 2015 WDP

2 2014 WDP

3 2013 WTP-DPP

4 2012 WTP

5 2011 WDP

Keterangan

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP –DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

Tren Investasi Kota Semarang

2013 2014 2015 2016

Proyek

Investasi

(US$

Ribu)

Proyek

Investasi

(US$

Ribu)

Proyek

Investasi

(US$

Ribu)

Proyek

Investasi

(US$

Ribu)

PMA Jawa

Tengah

Kota

Semarang

44 34.819 62 71.984 159 313.571 200 84.546

PMDN 35 977.498 13 422.955 56 211.129 49 112.218

5

B. KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU SEMARANG

Sejarah KPU

Satu tahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999, pemerintah

bersama DPR mengeluarkan UU No. 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun

1999 tentang Pemilu. Pokok isi dari UU No. 4/2000 adalah adanya perubahan penting, yaitu

bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah Komisi

Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan nonpartisan. Independen dan nonpartisan

inilah label baru yang disandang oleh KPU saat ini. KPU baru ini terdiri atas para anggota

yang dipilih dari orang-orang yang independen dan nonpartisan.

Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu,

yaitu pada pemilu 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan para fungsionaris partai peserta

Pemilu. Dalam perjalanan KPU saat itu, publik melihat secara jelas bagaimana sangat kuatnya

unsur kepentingan (interest) mewarnai setiap kegiatan KPU, sehingga sangat sering dalam

pembahasan keputusan-keputusan KPU harus menghadapi situasi deadlock. Kenyataan ini

tentu tidaklah menggembirakan, khususnya dilihat dari sudut pengembangan citra dan

perkembangan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Atas dasar pemikiran bahwa

KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu seharusnya bebas dari tekanan kepentingan-

kepentingan, serta kuatnya tuntutan dari banyak pihak bahwa lembaga penyelenggara Pemilu

harus bersih dari intervensi partai politik dan pemerintah, maka DPR bersama pemerintah

mengeluarkan UU No.4 tahun 2000 yang secara tegas menyatakan bahwa anggota KPU terdiri

dari orang-orang independen dan non partisan.

Komisioner KPU Semarang adalah:

Susunan Komisioner KPU Semarang adalah sebagai berikut:

1. Henry Wahyono, S.Pd

2. Dra. Sri Prihatiningtyas, M.PD

3. Drs. Abdoe Khaliq

4. Kharis Hidayat, S.Ag

5. Agus Suprihanto, SH., M.Si

6

Susunan Sekretariat KPU Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Moh. Imron, SH, MH – Sekretaris KPU

2. Tobirin, SPd – Ka.Sub.Bag.Umum

3. Heru Supriyanto, SH. – Ka.Sub.Bag.Hukum

4. Triyono, SH. – Ka.Sub.Bag.Teknis Pemilu dan Hupmas

5. Drs. Sugiarto – Ka.Sub.Bag Program dan Data

Pemilihan Walikota (Pilwakot) Langsung Kota Semarang pertama kali dilaksanakan pada

tahun 2005 dan Walikota terpilih saat itu adalah Sukawi Sutarip.

Pilwakot terakhir diadakan pada tahun 2015 dan memenangkan Hendrar Prihadi, S.E, M.M

dan wakil wali kota Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu. Selanjutnya Pilwakot Semarang

akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Pemerintah Kota Semarang, menyiapkan anggaran untuk pemilihan Walikota yang digelar

tahun 2015 sebesar Rp41.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp23.859.499.449,- (Sesuai

IHPS Pemkot. Semarang Tahun Anggaran 2015). Anggaran diserahkan ke KPU sebagai dana

hibah untuk membiayai semua keperluan hajatan pemilihan pemimpin di daerah itu.

V. HASIL DISKUSI PENGUMPULAN DATA

A. AKADEMISI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Diskusi terbatas terkait uji publik terhadap produk Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan

Negara (PKAKN) BKD RI dilaksanakan pada hari Jumat pukul 14.00 Wib di ruang rapat

Fakultas Fisip Universitas Diponegoro. Diskusi berlangsung interaktif dan komunikatif

dengan beberapa catatan masukan yang disampaikan oleh 3 (tiga) narasumber antara lain :

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin (Dosen dan Ketua Program S2 MIP FISIP UNDIP)

Dr. Darsono, MBA, CA, CPA, Akt (Dosen Akuntansi Universitas Diponegoro);

Shiddiq Nur Rahardjo, SE, Msi, CA, Ak (Dosen Akuntansi Universitas Diponegoro).

Adapun masukan dan saran yang diberikan oleh para narasumber sebagai berikut :

Dr. Darsono, MBA, CA, CPA, Akt

Untuk opini selain disclaimer, bahasa BPK adalah “...BPK telah melakukan pemeriksaan...”

Namun, untuk opini discalimer bahasa BPK adalah “...BPK telah melakukan tugas/perikatan.

Opini harus dilihat dari manajemen lettermya.

7

Secara umum, apa yang disajikan oleh BPK sudah menggambarkan kondisi dan jenis laporan

karena yang disajikan adalah kutipan dari laporan yang dilakukan oleh BPK atas kementerian,

namun kesan yang timbul dari “Kutipan dan Kajian” adalah mencuplik yang tidak

memberikan nuansa keseluruhan. Sedangkan DPR seharusnya mendapatkan semua jenis

laporan hasil pemeriksaan (bukan hanya ringkasan/kutipan dan kajian) agar dapat melakukan

pemantauan dan langkah-langkah pengawasan.

Usulan bapak Darsono terkait produk yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas

Keuangan Negara, antara lain :

1. Menghubungkan management letter/ LHP BPK dengan opini. Sebaiknya memberikan

perhatian yang lebih terhadap opini yang terbawah, misalnya kementerian/lembaga yang

mendapatkan opini terendah/disclaimer diletakkan di bagian paling depan supaya lebih

eye cathcing.

2. Yang perlu dicermati adalah kalau-kalau ada fraud di dalam kutipan, terutama yang

kaitannya dengan yang mendapatkan opini WDP. Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan, maka dimungkinkan terjadi fraud. Pengecualiannya harus

dikejar karena itu bisa menjadi bahan kalau memang itu sebagai perbaikan, maka dapat

dijadikan bahan perbaikan, atau dapat dijadikan juga sebagai bahan pengawasan. Kalimat

yang menarik adalah “sistem pengendalian internalnya kurang baik”, karena tujuan

pengendalian internal itu antara lain : (1) mengamankan aset; (2) validitas laporan; (3)

untuk efisiensi dan efektivitas; dan (4) untuk ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Jika sistem pengendalian internalnya kurang baik, artinya ada yang dilanggar

dari keempat tersebut di atas.

3. Mungkin perlu dicarikan istilah lain yang lebih memudahkan dan menggambarkan kondisi

yang ada, misalnya:

a. Daftar temuan fakta (fact finding) dan rekomendasi perbaikan, atau

b. Hasil kajian atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pada lembaga/kementerian,

karena yang dibidik sebenarnya adalah bukan laporannya melainkan pengelolaan dan

pertanggungjawabannya. Dipisahkan antara hal-hal yang terkait pengelolaan dengan

yang terkait pertanggungjawaban. Pengelolaan adalah proses, tetapi kalau

pertanggungjawaban adalah laporan/opini.

8

Selain itu Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI perlu melakukan break down

berupa langkah-langkah dari laporan-laporan BPK sehingga mudah dipahami oleh Anggota

Dewan dalam menjalankan tugas pengawasan.

Mengenai materialitas. Patokan materialitas berdasarkan bahasa audit adalah ada atau tidak

ada orang berbeda posisi (kualitatif). Sedangkan kuantitatifnya adalah kalau itu ada dan belum

terserap, secara pertanggungjawaban dan keuangan negara tidak masalah karena belum

dipakai, tetapi dari sisi kinerja bermasalah karena itu menjadi tidak digunakan, padahal

mungkin itu diperlukan atau waktu merencanakan tidak baik. Material itu adalah kalau dilihat

dari keseluruhan mata anggaran, auditor paling berani melanggar materialitas itu sebesar 3%.

Shiddiq Nur Rahardjo, SE, Msi, CA, Ak

Beberapa masukan yang disampaikan oleh bapak Shiddiq terkait dengan produk Pusat Kajian

Akuntabilitas Keuangan Negara, antara lain :

1. Konten pada gambaran umum cenderungmenggambarkan informasi mengenai ringkasan

laporan keuangan

2. Penyajian kutipan temuan BPK dan rekomendasi BPK suah cukup memenuhi kaidah

penulisan.

3. Hasil telaahan secara umum sudah dinyatakan secara cukup

4. Format penyajian LHP atas Laporan Keuangan sebaiknya diseragamkan dan dibakukan;

tidak sebatas pada opini, ringkasan LRA, neraca dan LO; dan sebaiknya dilakukan analisis

atas LHP seperti analisis selisih, proporsi, rasio, dan analisis pertumbuhan. Analisis

proposi ini bertujuan untuk melihat seberapa besar proporsi Laporan Keuangan terhadap

komponen-komponen yang ada di dalamnya. Selain itu, perlu juga ditambahkan analisis

statistik agar memudahkan penyampaian informasi.

Sedangkan terkait dengan pandangan atas kebocoran anggaran, beliau menjelaskan bahwa

penyebab kebocoran anggaran meliputi :

Transparansi dan akuntabilitas lemah

Kelemahan dalam perencanaan

Hilangnya potensi penerimaan negara

Tumpang tindih anggaran

9

Kurangnya pengawasan

Penggunaan sistem elektronik yang belum optimal

SPI dan pemetaan risiko yang belum optimal

Faktor perilaku individu, kultur, dan penegakan hukum

Adapun alternatif solusi yang ditawarkan bapak Shiddiq antara lain :

Komitmen transparansi dan akuntabilitas

Memperbaiki kualitas perencanaan

Menekan potensi kehilangan penerimaan negara

Menghindari tumpang tindih anggaran

Optimalisasi pengawasan internal auditor

Optimalisasi penggunaan sistem elektronik (e-budgeting, e-procurement, e-catalog, e-

government, transaksi non tunai, dan e-audit)

Perbaikan SPI dan memetakan risiko

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin

Menurut bapak Teguh Yuwono ada dua cara atau strategi pokok dalam mencegah kebocoran

anggaran, yaitu :

1. Pendekatan penguatan software (bangunlah jiwanya), seperti : pengutan karakter,

motivasi, kredibilitas, dan niat baik.

2. Pendekatan penguatan hardware (bangunlah badannya), yaitu dengan menutup atau

memperkecil kesempatan abuse, seperti modernisasi penganggaran dan pelaksanaannya,

dan teknologi dalam penganggaran dan pelaksanaannya misalnya melalui e-budgeting, e-

money, dan sejenisnya.

Selanjutnya, beliau menegaskan bahwa dibalik semua kemajuan, modernisasi dan teknologi

yang terpenting adalah manusia, tetap yang terpenting adalah jiwa atau karakternya (man

behind the gun).

10

B. PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Kunjungan ke Pemerintah Kota Semarang adalah dalam rangka pengumpulan data dan

informasi melalui observasi dan wawancara terkait dengan kajian yang bertemakan ”Menuju

Profesionalitas dan Akuntabilitas Penganggaran Pemilu di Indonesia” dan kajian yang

berkaitan dengan tema ”Peningkatan Investasi yang Didukung Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah yang Sehat”. Adapun data dan informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

SEKRETARIS DPRD

Pertemuan dilakukan di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kota Semarang pada hari Kamis,

pukul 15.00 Wib. Sekretariat DPRD diwakili oleh Bapak Hernowo BL (Bagian Humas),

Bapak Iwan (Bagian Keuangan), dan Bapak Joko (Kabag. Persidangan).

Tujuan Pertemuan

Ingin mengetahui proses pemberian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan

Keuangan Pemerinah Daerah (LKPD) Kota Semarang kepada DPRD Kota Semarang. Apakah

LHP BPK atas LKPD Kota Semarang disampaikan kepada Badan Kelengkapan Dewan

dan/atau Komisi-komisi dan apakah temuan LHP BPK ditindaklanjuti oleh Anggota Dewan.

Hasil pertemuan ini akan dijadikan bahan analisis Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan

Negara dalam rangka memberikan masukan kepada Alat Kelengkapan DPR RI.

Hasil Diskusi

Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang

tahun sebelumnya dilakukan pada bulan Maret, setelah LKPD Kota Semarang diserahkan

kepada BPK. Namun biasanya sebelum melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan,

BPK melaksanakan pemeriksaan pendahuluan, dan meminta ijin kepada Pemda Kota

Semarang dengan mengundang juga Ketua DPRD.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan kepada Kepala Daerah dan Ketua DPRD.

Untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh DPRD sebagai salah satu pelaksanaan peran DPRD di

bidang pengawasan. Penyerahan LHP BPK Kota Semarang dilakukan di Kantor BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kota

Semarang.

11

Kota Semarang merupakan daerah yang pertama menerapkan akuntasi berbasis akrual dan

yang pertama mendapatkan opini WTP dengan basis akrual tersebut. Namun akibat adanya

kasus penggelapan dana sebesar 22,3 miliar, opini Kota Semarang turun menjadi WDP.

Namun secara keseluruhan, pengadministrasian keuangan Kota Semarang sudah baik.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh DPRD Kota Semarang dijalankan dengan melakukan

pembahasan hasil pemeriksaan BPK oleh Badan Anggaran (Banggar). Banggar ini bisa

merekomendasikan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami LHP BPK, yang

tentunya akan ada rekomendasi dari DPRD. Penyampaian rekomendasi DPRD ini dilakukan

melalui forum paripurna. Baik rekomendasi dari DPRD maupun dari BPK akan di cek untuk

mengetahui sudah sejauhmana perkembangan tindak lanjutnya.

Pada saat pembahasan tindak lanjut oleh Panja, SKPD-SKPD hadir untuk memaparkan

temuan dan tindak lanjutnya yang memiliki temuan. Hasil dari pembahasan tindak lanjut LHP

BPK antara Panja dan SKPD berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah

Kota Semarang dhi. Walikota Semarang.

DPRD selalu mendorong Pemkot Semarang untuk segera menindaklanjuti hasil rekomendasi

oleh DPRD yang telah di bahas di dalam Panja. Seperti misalnya pada saat ini sudah dibentuk

Panja Aset yang bertugas membahas hasil rekomendasi BPK atas pengecualian dalam opini

yang diperoleh Kota Semarang.

Jika ada temuan atau rekomendasi BPK yang belum jelas, maka DPRD berkonsultasi dengan

BPK untuk meminta penjelasan BPK. Konsultasi ini dilakukan secara rutin setiap tahunnya,

dengan sebelumnya DPRD menginventarisir poin-poin yang memerlukan penjelasan lebih

lanjut dari BPK.

Sudah ada MoU antara BPK dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. MoU tersebut

ditandatanganin seluruh pemerintah daerah yang ada di Jawa Tengan secara bersamaan di

kantor Gubernur. MoU ini berisi semua hal, seperti penyerahan LHP BPK, tindak lanjut

temuan BPK, konsultasi, dan lain sebagainya.

Menurut Sekretariat DPRD ada perubahan paragdima mengenai aset. Pemerintah pusat

memandang aset harus diamankan, namun pemerintah daerah mempunyai keinginan aset itu

dioptimalkan, karena persoalan kerja sama dan pengelolaan aset itu sangat rigid.

12

Terkait dengan investasi, menurut Sekretariat DPRD tidak ada kaitan antara opini BPK atas

LKPD Kota Semarang dengan investasi yang ada di Kota Semarang. Investor lebih melihat

investasi Kota Semarang dari sisi upah buruh, perijinan, infrastruktur yang memadai, dan lain-

lain.

SEKRETARIAT DAERAH

Pertemuan dengan Sekretariat Daerah dan jajarannya dilakukan di kantor Sekretariat Daerah

Kota Semarang pada hari Jumat, pukul 10.00 Wib. Sekretariat Daerah diwakili oleh Bapak

Sapto Adi S. (Mewakili Sekretaris Daerah), Bapak Hendri dan Bapak Moh. Imron (KPU), M.

Zaenudin (Inspektorat Kota Semarang), dan Ibu Erina (BPPT).

SEKRETARIS DAERAH

Secara opini, memang Kota Semarang memperoleh opini WDP. Meski demikian, Kota

Semarang merupakan salah satu penyelenggara pemerintah kota terbaik. Jadi penilaian opini

tidak sejalan dengan penilaian yang lain.

Pemerintah Kota Semarang belum menemukan hubungan positif antara kualitas opini BPK

dengan peningkatan nilai investasi di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari

opini WDP oleh diperoleh oleh Pemkot Semarang selama 2 (dua) tahun berturut-turut, nilai

investasi yang masuk ke Kota Semarang meningkat, terutama dari PMA. Selain itu,

Pemerintah Kota Semarang meyakini bahwa opini BPK tidak selalu merupakan representasi

kinerja dan tata kelola sebuah pemerintahan.

INSPEKTORAT

Terkait dengan opini atas LKPD Kota Semarang yang WDP, terjadi di luar kemampuan

pemda Kota Semarang. Pada tahun 2013, Pemkot Semarang ditipu oleh pihak luar akibat kerja

sama yang dilakukan antar Pemkot Semarang dengan Bank BTN. Dalam perjanjian tersebut

Pemkot Semarang akan menampung anggarannya pada Bank BTN. Namun, dalam

perjalanannya dana Pemkot tidak masuk ke Bank BTN, sementara dalam laporan keuangan

Pemkot Semarang dana tercatat. Dana Pemkot Semarang yang digelapkan sebesar 22,3 miliar.

Untuk kasus ini sudah dipidanakan. Kemudian tahun 2015, WDP terjadi juga diluar dugaan

pemda Kota Semarang. Hal ini disebabkan akibat penyertaan modal tanah seluas 53 hektar

pada bidang golf. Pada pembukuan pemda dimasukan sebagai penyertaan modal, sementara

13

pihak penyelenggara pembangunan lapangan golf tidak memasukan sebagai penyertaan

modal.

Untuk penanganan tindak lanjut, saat ini inspektorat fokus pada penanganan terhadap

penyebab opini WDP. Inspektorat fokus pada perubahan pencatatan akuntansi bagaimana nilai

sebesar 22,3 miliar menjadi hanya 500 juta sesuai yang terdapat pada rekening di Bank BTN,

serta fokus juga pada kasus penyertaan modal, karena setelah ditelusuri tanah yang dijadikan

penyertaan modal hanya seluas 47 hektar, sisanya 6 hektar sudah dibayarkan oleh pihak

penyelenggara pembangunan lapangan golf.

Selanjutnya terkait dengan e-budgeting, Kota Semarang sudah mengaplikasikan e-budgeting.

Mulai dari perencanaan, Pemda Kota Semarang sudah memiliki aplikasi Simperda, kemudian

ada Simkuda setelah proses pembahasan Dewan, dan juga di perencanaan. Penggunaan e-

budgeting sangat bermanfaat dalam efektivitas dan efisiensi penganggaran.

BADAN PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU (BPPT)

Pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah berpengaruh terhadap perkembangan iklim

investasi di Kota Semarang. Investasi Kota Semarang mencapai 3,4 triiun. Selain itu juga

berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi di tahun 2016, yaitu sebesar 10%, serta pada

penyerapan tenaga kerja dan penanaman modal yang mengalami peningkatan.

Faktor-faktor yang menarik investor baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri

untuk berinvestasi di Kota Semarang antara lain :

o Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif;

o Infrastruktur yang memadai;

o Kemudahan dan kejelasan Perizinan;

o Tingkat upah minimum regional yang rendah

Jumlah PMA di Kota Semarang lebih banyak dikarenakan investor asing lebih mematuhi

aturan perundang-undangan yang ada di Kota Semarang, yang membuat lebih disukai

daripada investor dalam negerinya sendiri. Investordalam negeri cenderung tidak mengikuti

Perda yang berlaku sehingga Pemda tidak mengeluarkan ijin.

14

Jumlah investasi dalam negeri di sektor primer masih didominasi sektor tanaman pangan dan

perkebunan, sektor sekunder yaitu industri makanan, dan di sektor tersier yaitu sektor

konstruksi. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk masih didominasi sektor

perdagangan besar dan industri kayu.

BPPT berpendapat bahwa tidak ada pengaruh antara investasi dengan opini atas LKPD Kota

Semarang.

KPUD KOTA SEMARANG

Sesuai dengan UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU

No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi menjadi UU

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 KPUD Kota Semarang dan

Pemerintah Kota Semarang saling mendukung dan bekerjasama dalam mempersiapkan sebaik

mungkin setiap tahapan Pilkada Serentak di Indonesia.

Mekanisme pendanaan Pilkada serentak dilakukan dengan pengajuan proposal Rencana

Anggaran Biaya (RAB) pembiyaan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Semarang tahun 2015 oleh KPU Kota Semarang ke Pemerintah Kota Semarang dengan

berpedoman pada Permendagri No. 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil

Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 51 Tahun 2015.

Pemerintah Kota Semarang dalam mempersiapkan pendanaan Pilkada sudah menggarkan

melalui dana cadangan pada APBD beberapa tahun sebelum pelaksanaan Pilkada. KPUD

Kota Semarang melaksanakan Pengelolaan Dana Hibah Pilkada berkoordinasi dengan

Pemerintah Kota dan berpedoman pada Juknis dari KPU RI. Pendanaan Pilkada Serentak

tahun 2015 (Pemilihan Walikota Semarang 2015-2020) dengan mekanisme belanja Dana

Hibah Pemerintah Kota Semarang dengan rincian sebagai berikut:

o Pemkot Semarang telah menganggarkan belanja Dana Hibah Pilkada melalui NPHD

Nomor: 978/154/2015 ditahun 2015 sebesar Rp 33.182.684.650,-

o Realisasi anggaran pada APBD tahun 2015 belanja Dana Hibah menjadi Rp

24.245.105.051,-

15

o Kemudian dari realisasi Anggaran belanja Dana Hibah tersebut di serahkan ke KPU

melalui perjanjian Nota Perjanjian Dana Hibah (NPHD) Nomor: 978/3/2015 setelah

diregister dimasukkan ke dalam APBN melalui revisi dan pengesahan DIPA KPU Kota

Semarang melalui Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan Keuangan Negara.

o Berdasarkan NPHD yang telah disepakan menjadi dasar Anggran Pilkada Kota Semarang

terdapat sisa anggaran yang sudah disetor kembali ke Kas Daerah.

Kendala yang dihadapi antara lain timbulnya ketidaksepahaman dalam penandatanganan

NPHD oleh Ketua KPU Kota bukan sebagai Pengguna Anggaran serta permintaan laporan

pertanggungjawaban oleh Pemerintah Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.

KPUD mengusulkan agar dana Hibah penyelenggaraan pemilu dianggarkan dalam APBN saja

karena penatausahaannya memang dilakukan oleh KPU Pusat, tetapi dengan

mempertimbangkan index satuan belanja di masing-masing daerah di Indonesia. Selain itu

KPU Kota Semarang juga mengusulkan agar keanggotaan KPU bersifat Nasional, Tetap,

Mandiri di semua tingkatan; dan APK (alat peraga kampanye) sebaiknya dikembalikan ke

Partai Politik dan Pasangan Calon saja, mengingat peran Parpol sebagai followership

organization.

VI. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja ini dibuat, dengan hasil bahwa kegiatan ini telah mencapai

tujuan dan sasaran untuk dapat meningkatkan kinerja Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan

Negara untuk menjadi pusat kajian yang profesional, independen dan akuntabel. Begitu juga

diharapkan hasil kajian dari PKAKN akan mengalami peningkatan kualitas di masa datang.

16

Lampiran

Daftar Pertanyaan

Pertanyaanuntuk KPU Daerah Kota Semarang

1. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dimulainya Pilkada Serentak di Indonesia,

bagaimana KPU Banyuwangi menyikapi dan mensukseskan pelaksanaanya?

2. Bagaimanakah mekanisme pendanaan dan pelaporan Pilkada Serentak pada beberapa waktu

yang lalu?

3. Kendala apa sajakah yang muncul dalam mekanisme pengelolaan pendanaan Pilkada

Serentak?

4. Bagaimana bentuk koordinasi antara KPU, dengan Pemerintah Daerah dan KPU Pusat

dalam mekanisme pengelolaan dan pelaporan pendanaan Pilkada Serentak?

5. Terkait dengan temuan BPK, kira-kira apa yang menjadi kesulitan dan perlu mendapatkan

perbaikan sistem dan mekanisme dalam akuntabilitas pendanaan?

Pertanyaan untuk Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerha Kota Semarang

1. Bagaimana mekanisme dan tahapan dalam pengalokasian anggaran khususnya dana bantuan

khusus untuk KPU?

2. Penggunaan dana hibah di Tahun Anggaran Berjalan dapat untuk membiayai tahapan

pemilukada awal tahun selanjutnya, bagaimana pencatatan akuntansinya?

3. Dalam sistem pendanaan pelaksanaan Pemilukada, pengalokasian dana tersebut dicatat

sebagai penerimaan belanja hibah atau hanya sebagai dan bantuan pelaksanaan pemilukada?

Mengingat masih adanya perbedaan pendapat mengenai penggunaan dana hibah antara

Kemenkeu dengan Kemendagri.

4. Media apa yang dapat diakses oleh calon investor untuk dapat melihat hasil pengelolaan

keuangan dan kinerja pemerintah?

17

Pertanyaan untuk Inspektorat Kota Semarang

1. Jika dilihat dalam kurun lima tahun (2011-2015), pemda kab. Banyuwangi dapat dikatakan

memiliki opini LK yang cukup baik (WDP WTPWTPWTP-DPPWTP). Langkah

apa saja yang dilakukan sehingga mencapai hasil tersebut?

2. Bagaimanakah PemKab Banyuwangi menyikapi temuan BPK yang jenisnya sama dan

berulang-ulang.

3. Adakah pendekatan lain dalam pelaksanaan good governence selain usaha pencapaian opini

BPK yang baik untuk mendapatkan kepercayaan publik?

4. Berkaitan dengan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, apa saja kegiatan

yang dilakukan untuk melaksanakan program tersebut? Berapa lama sudah program tersebut

dilaksanakan? Bagaimana tingkat keberhasilannya terhadap taraf hidup masyarakat Kab.

Banyuwangi?

5. Hubungannya antara opini BPK dan perkembangan nilai investasi, adakah kualitas opini

menjadi faktor yang dipertimbangkan investor dalam menentukan keputusan investasinya?

Pertanyaan untuk BPPT Kota Semarang

1. Bagaimana perkembangan investasi yang masuk ke Kab. Banyuwangi selama lima tahun

terakhir (2012 sd 2106)?

2. Sektor apa yang terbesar dan berasal dari dalam atau luar negeri?

3. Faktor-faktor apa saja yang dapat menarik dan menghambat calon investor ke Kab.

Banyuwangi?

4. Adakah pengaruh pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan dengan perkembangan

iklim investasi di Kab. Banyuwangi?

Pertanyaan untuk Akademisi Universitas Diponegoro

1. Berkaitan dengan tupoksi PKAKN, model informasi dan data apa yang sebaiknya diberikan

kepada Alat Kelengkapan DPR RI?

18

2. Bagaimana pandangan anda tentang tema kajian yang akan dilakukan PKAKN mengenai

“Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah pada KPU/KPUD” dan

“Pengaruh Kualitas Opini BPK terhadap Perkembangan Nilai Investasi di Daerah”?

3. Isu-isu apa saja yang dapat dikaji lebih lanjut berkaitan dengan Akuntabilitas Keuangan

Negara?