LAPORAN - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/puskajiakn/laporan-kunjungan-daerah/public-file/... · Setjen dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan laporan study visit Pusat Kajian

i

i

LAPORAN STUDY VISIT

PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN DPR RI

KE PARLEMEN INGGRIS

25 SD 30 JULI 2019

ii

Daftar Nama

Tim Delegasi Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara,

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Dalam Rangka Study Visit ke Parlemen Inggris

25 s.d. 30 Juli 2019

NO NAMA JABATAN

1 Ir. Indra Iskandar, M.Si. Sekretaris Jenderal DPR RI

2 Dra. Damayanti, M.Si. Deputi Bidang Persidangan

3 Drs. Helmizar, M.E. Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas

Keuangan Negara

4 Dr. Inosentius Samsul,

S.H., M.H.

Kepala Pusat Perancangan

Undang-Undang

5 Djustiawan Widjaya,

S.Sos., M.AP. Kepala Biro Umum

6 Dra. Rini Koentarti, M.Si. Kepala Bagian Tata Usaha Badan

Keahlian DPR RI

7 Ageng Wardoyo, S.H.

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pusat Kajian Akuntabilitas

Keuangan Negara

8 Parid, S.E. Kepala Subbagian Evaluasi dan

Pelaporan

9 Kiki Zakiah, S.E., M.AP. Analis APBN Pusat Kajian

Akuntabilitas Keuangan Negara

iii

DAFTAR ISI

Daftar Nama Tim Delegasi ................................................... ii

Daftar Isi ............................................................................... iii

Kata Pengantar ……………………………………………. iv

Jadwal Acara ……………………………………………… 1

ToR Kunjungan …………………………………………... 3

Government Outcomes Lab, Blavatnik School of

Government, University of Oxford ……………………….. 11

Sekilas tentang GO Lab …………………..…………... 12

Hasil Pertemuan/Diskusi …………………………….... 16

UK Parliament …………………………………………….. 27

Sekilas tentang UK Parliament ……………………….. 28

Hasil Pertemuan/Diskusi ……………………………... 32

Westminster Foundation for Democracy (WFD) ................ 39

Galery Foto Kegiatan …………………………………….. 48

iv

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan nikmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Setjen dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan laporan study visit Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke Inggris yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Juli 2019.

Laporan ini merupakan hasil study visit Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke beberapa stakeholders di Inggris, antara lain: Government Outcomes Lab (GO Lab) Blavatnik School of Government, University of Oxford; Parliament of the United Kingdom; dan Westminster Foundation for Democracy (WFD).

Laporan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada jajaran PKAKN, khususnya pegawai di lingkungan Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI mengenai:

1) Struktur, tugas dan fungsi, serta mekanisme kerja unsur supporting system Parlemen Inggris, khususnya didalam melaksanakan pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

2) Struktur dan langkah riset konvensional dan modern yang dilaksanakan GO Lab serta peran GO Lab sebagai bagian dari unsur sosial didalam mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

3) Peran WFD dalam penguatan dan tata kelola parlemen, khususnya di DPR RI.

Pada akhirnya kami berharap laporan study visit ini bermanfaat untuk dijadikan Brenchmarking bagi PKAKN dan jajarannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait Analisis dan Telaahan bagi fungsi pengawasan di DPR RI. Atas kesalahan dan kekurangan dalam laporan ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan kedepannya.

Jakarta, Juli 2019

Helmizar NIP. 196407191991031003

Pusat Kajian AKN | 1

JADWAL ACARA

Hari/Tgl Waktu Acara Keterangan

Rabu,

24 Juli 2019

21.00 WIB Kumpul di Bandara Soetta

untuk Persiapan

Keberangkatan (check in,

bagasi, imigrasi, dll)

Terminal 3

Kamis,

25 Juli 2019

00.40 WIB Berangkat dari Cengkareng

menuju Dubai (EK359)

Emirate, Gate 2

05.35 Tiba di Dubai

07.45 Berangkat dari Dubai menuju

Heathrow London (EK1)

Terminal 3

12.25 Tiba di Heathrow Airport,

London

Terminal 4

Heathrow

Airport, London

14.00 Pertemuan dengan Duta Besar

Indonesia di London

38 Grosvenor

Square, London

16.30 Tiba di Hotel

19.00 Makan Malam

Jumat,

26 Juli 2019

09.00 Berkumpul di lobby hotel

09.15 Berangkat menuju Oxford

University

10.00 – 12.00 Pertemuan dengan GO Lab,

Blavatnik School of

Government, Oxford

University

Oxford OX1

2JD, Britania

Raya

13.30 – 14.00 Menuju Parlemen Inggris BA 1458

14.00 – 15.30 Pertemuan dengan Parlemen

Inggris

Portcullis

House. Bridge

Street London

SW1A 2LW,

United

Kingdom

15.30 – 16.00 Study Tour di Parlemen

Inggris

Dipandu oleh

Protokol

Parlemen

Sabtu,

27 Juli 2019

10.00 – 12.00 Rapat internal Tim untuk

membahas hasil pertemuan

dengan Oxford University

Hotel

12.00 – 14.00 Istirahat

2 | Pusat Kajian AKN

Hari/Tgl Waktu Acara Keterangan

14.00 –

Selesai

Melanjutkan rapat internal

Tim dan dilanjtukan dengan

menyusun draft laporan

pertemuan dengan Oxford

University

Hotel

Minggu,

28 Juli 2019

10.00 –

Selesai • Melanjutkan menyusun

draft laporan pertemuan

dengan Oxford University

• Briefing persiapan

pertemuan dengan Public

Account Committee (PAC)

dan National Audit Office

(NAO)

Hotel

Senin,

29 Juli 2019

08.30 Berkumpul di lobby hotel

08.40 Menuju PAC

09.30 – 12.00 Pertemuan dengan PAC

12.00 – 13.00 Istirahat

13.00 Menuju NAO

14.00 – 16.00 Pertemuan dengan NAO

16.00 Kembali ke hotel

Selasa,

30 Juli 2019

09.30 Kumpul di lobby hotel Hotel

10.00 – 12.00 Menuju ke Heathrow Airport,

London

12.00 Tiba di Heathrow Airport,

London

12.00 – 16.00 Proses check in, bagasi dan

imigrasi

16.55 Tim menuju Jakarta melalui

Bandara Heathrow, London

transit Dubai

Emirates EK 30

Rabu

31 Juli 2019

04.10 Tiba di Dubai Transit 1,5 jam

05.40 Menuju Jakarta Emirates EK

356

15.40 Tiba di Jakarta


TERM OF REFERENCE (TOR)

STUDY VISIT PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS

KEUANGAN NEGARA

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DPR-RI KE PARLEMEN INGGRIS, PUBLIC ACCOUNTS

COMMITTEE (PAC), THE NATIONAL AUDIT OFFICE

(NAO) INGGRIS DAN UNIVERSITY OF OXFORD

I. LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR

RI) sebagai salah satu lembaga negara berdasarkan

konstitusi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan

pengawasan. Fungsi pengawasan dilaksanakan terhadap

pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan

pemerintah.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam

Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 72 huruf e Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,

DPR, DPD dan DPD (MD3), DPR RI sebagai salah satu

lembaga perwakilan menerima hasil pemeriksaan keuangan

negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK RI) untuk dibahas dan

ditindaklanjuti. Kewenangan DPR RI untuk membahas dan

menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dinyatakan juga

dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa lembaga


perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI

dengan melakukan pembahasan sesuai dengan

kewenangannya.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2018 tentang MD3 Pasal 112A dan Peraturan DPR

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Pasal 71A,

disebutkan bahwa DPR membentuk Alat Kelengkapan

Dewan yang bersifat tetap yaitu Badan Akuntabilitas

Keuangan Negara (BAKN). Tugas BAKN DPR RI adalah

melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan

BPK RI dan menyampaikannya kepada Komisi serta

menindaklanjuti hasil pembahasan Komisi terhadap temuan

hasil pemeriksaan BPK RI tersebut atas permintaan Komisi.

Hal ini diatur pada Pasal 112D UU No. 2 Tahun 2018 dan

Pasal 71D Tata Tertib DPR RI.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang

dan tugas DPR di bidang legislasi, anggaran, dan

pengawasan, khususnya di bidang keahlian dibentuk Badan

Keahlian DPR RI, yang diatur dalam Pasal 413 dan 413A

UU No. 2 Tahun 2018 dan Pasal 29 Peraturan Presiden

Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR RI. Selanjutnya pada Pasal 290

Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian DPR RI, disebutkan bahwa Badan Keahlian DPR

tersebut terdiri dari 5 (lima) pusat, yaitu: Pusat Perancangan

Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU, Pusat

Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan

Negara, dan Pusat Penelitian.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai

salah satu unit di Badan Keahlian DPR RI, berdasarkan


Pasal 303 Persekjen No. 6 Tahun 2016 mempunyai tugas

mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas

DPR RI di bidang anggaran dalam pelaksanaan dan

pengawasan anggaran. Pelaksanaan kegiatan dukungan

keahlian tersebut dilakukan oleh Fungsional Analis APBN,

yaitu berupa analisis/kajian, referensi dan telaahan terhadap

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan

Keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan

Kinerja Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN

dan BUMD, maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP). Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Analis APBN

juga melakukan pendampingan dalam rapat-rapat kerja

maupun kunjungan kerja yang dilakukan oleh BAKN DPR

RI.

Sejalan dengan meningkatnya peran DPR RI khususnya

BAKN DPR RI, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan

Negara tentu saja memerlukan penguatan dari aspek

organisasi, penatalaksanaan, dan sumber daya manusia

(SDM). Proses penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat

meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi Pusat Kajian

Akuntabilitas Keuangan Negara dalam pelaksanaan

dukungan keahlian di bidang pengawasan kepada BAKN

DPR RI.

Dalam kerangka peningkatan kapasitas organisasi, baik

dari sisi kelembagaan maupun SDM, maka pada tahun 2019

telah diprogramkan kegiatan studi banding ke Parlemen

Inggris di bidang pengawasan pengelolaan dan

pertanggungjawaban APBN. Melalui program ini

diharapkan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

dapat mempelajari struktur dan mekanisme kerja unsur

supporting system dalam mendukung pelaksanaan tugas

Parlemen Inggris. Sesuai dengan bidang tugas Pusat Kajian


Akuntabilitas Keuangan Negara, maka objek studi banding

diarahkan terutama kepada Parlemen Inggris, Public

Accounts Committee (PAC), The National Audit Office

(NAO), dan Oxford University.

Di beberapa negara, fungsi pengawasan di bidang

akuntabilitas dilakukan oleh Badan Akuntabilitas Parlemen

(Parliamentary Accountability Committee). Seperti Public

Audit and Post-legislative Scrutiny Committee di

Skotlandia, Public Accounts Committee di Inggris, Joint

Commiittee of Public Accounts and Audit (JCPAA) di

Australia, Commiittee on Public Accounts (PACP) di

Canada, Committee on Public Accounts di India dan Public

Accountability Commiittee di Hongkong. Badan

Akuntabilitas Parlemen tersebut didukung oleh supporting

system yang secara reguler memberikan dukungan

keahlian/substantif kepada anggota parlemen dalam

pembahasan atas pertanggungjawaban dan pengelolaan

keuangan negara.

Public Accounts Committee (PAC) di Inggris telah

berdiri sejak tahun 1861 dalam era Reformasi Gladstonian.

PAC merupakan komisi dalam Majelis Rendah Kerajaan

Inggris yang bertugas mengawasi penggunaan uang negara

yang telah ditetapkan dan disetujui Parlemen. PAC tidak

mengawasi pembentukan dan kinerja kebijakan pemerintah,

tapi hanya berkonsentrasi pada pengawasan keuangan

negara berdasarkan kriteria value for money (VFM) dan

prinsip-prinsip ekonomi, efektivitas dan efisiensi. “Ujung

tombak” PAC di lapangan adalah The National Audit Office

(NAO). Tugas NAO kurang lebih sama dengan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) di Indonesia, yaitu melakukan

audit atas penggunaan keuangan negara. NAO bertugas atas

nama Parlemen Kerajaan Inggris. NAO melaporkan hasil

http://nasional.kompas.com/read/2012/05/22/0918252/.Value.for.Money.di.Gedung.Parlemen.Inggris.?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd


pemeriksaannya kepada PAC yang selanjutnya melakukan

kajian dari perspektif efektivitas.

Peran utama PAC adalah menelaah laporan-laporan

yang diserahkan NAO. Dalam rangka menindaklanjuti

laporan NAO, PAC dapat meminta keterangan dari para

sekretaris departemen atau petugas keuangan terkait guna

mengumpulkan bukti-bukti lisan dan tertulis. Selain

mengundang pejabat terkait, PAC juga dapat mengundang

saksi-saksi yang dianggap relevan yang dapat

mengklarifikasi penggunaan anggaran.

II. TUJUAN KEGIATAN

Studi banding ke Parlemen Inggris dimaksudkan untuk

mendapatkan pengetahuan dan menambah wawasan bagi

Analis APBN Di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan

Negara, dalam hal :

a. Mempelajari tugas, fungsi dan wewenang Parlemen

Inggris. Analis APBN akan mempelajari mekanisme

kerja (SOP) Parlemen Inggris serta bentuk kerja sama

Parlemen Inggris dalam hal pengawasan dan analisa

anggaran. Disamping itu Analis APBN juga akan

mempelajari manajemen kepegawaian Parlemen Inggris

seperti status, mekanisme rekrutmen, dan program

peningkatan kapasitas SDM. Tujuan dari studi banding

terhadap Parlemen Inggris dimaksudkan untuk

memperkuat internal Analis APBN dalam melakukan

tugas dan fungsi sebagai supporting system kepada

Parlemen Indonesia (DPR RI).

b. Mempelajari tugas, fungsi dan wewenang Public

Accounts Committee (PAC). Analis APBN akan


mempelajari mekanisme kerja (SOP) PAC Inggris

dalam menjalankan tugas pengawasan keuangan negara

dan penelaahan laporan NAO. Terkait mekanisme kerja

PAC, Analis APBN akan mempelajari cara kerja PAC

dalam melakukan penelaahan laporan NAO dan

pengawasan keuangan negara, serta mempelajari siklus

hasil pemeriksaan keuangan negara dan produk-produk

yang dihasilkan. Selain itu Analis APBN juga akan

mempelajari mekanisme kerja PAC dengan mitra kerja

dan pihak terkait lain dalam menindaklanjuti laporan

NAO sebagai bentuk PAC dalam pengawasan

penggunaan uang negara. Melalui studi banding dengan

PAC, Analis APBN diharapkan mampu meningkatkan

kualitasnya sebagai supporting system kepada Parlemen

Indonesia (DPR-RI), khususnya BAKN DPR RI.

c. Mempelajari tugas, fungsi dan wewenang National

Audit Office (NAO). Analis APBN akan mempelajari

mekanisme kerja (SOP) NAO Inggris dalam melakukan

audit keuangan negara, penyampaian hasil audit,

penyerahan hasil audit, serta tindak lanjut

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Analis

APBN akan mempelajari mekanisme kerja antara NAO

dan PAC dalam hal pengawasan keuangan negara.

Melalui studi banding dengan NAO, Analis APBN

sebagai supporting system diharapkan dapat mendorong

DPR RI, khususnya BAKN DPR RI untuk

meningkatkan kualitas kerja sama yang efektif dan

efisien dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia (BPK-RI).

d. Mempelajari sejauhmana peran akademisi pada

Perguruan Tinggi dalam hal ini University of Oxford


sebagai bagian dari unsur sosial (di luar sistem

birokrasi) dalam mengawasi pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam

kesempatan ini, Analis APBN akan mengunjungi

Blavatnik School of Government, University of Oxford.

Diketahui bahwa Blavatnik School of Government

memiliki program riset khusus yang diberi nama

Government Outcomes Lab (GO Lab). Program riset ini

dilaksanakan dengan menjalin kerja sama dengan

Kabinet Inggris dan telah berjalan selama 5 tahun.

Melalui kunjungan ini Analis APBN diharapkan dapat

mengetahui struktur dan langkah riset konvensional

serta modern yang dilaksanakan oleh Blavatnik School

of Government, University of Oxford, sehingga

diharapkan dapat diimplementasikan di DPR RI,

khususnya di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan

Negara Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Diharapkan

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Setjen dan

Badan Keahlian DPR RI sebagai supporting System

DPR RI dapat menjadi pusat kajian taktis dalam bidang

keuangan Negara, yang dapat menyediakan data kajian

paling komprehensif.

III. WAKTU KUNJUNGAN

Kegiatan kunjungan ini diharapkan dapat dilaksanakan

pada awal bulan April 2019.

IV. PEMBIAYAAN

Kegiatan tersebut menggunakan anggaran Pusat Kajian

Akuntabilitas Keuangan Negara Tahun Anggaran 2019.


Demikian ToR Studi Banding Pusat Kajian

Akuntabilitas Keuangan Negara, Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR RI disusun sebagai acuan dalam

pelaksanaan kegiatan.


GOVERNMENT OUTCOMES LAB BLAVATNIK

SCHOOL OF GOVERNMENT, OXFORD UNIVERSITY

Pertemuan delegasi Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan

Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

dengan Government Outcomes Lab (GO Lab) Blavatnik School

of Government Oxford University dilaksanakan pada hari

Jumat, tanggal 26 Juli 2019 di Ruang Rapat GO Lab Blavatnik

School of Government, Oxford University pada pukul 10.00.

Delegasi Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dipimpin oleh

Bapak Drs. Helmizar, M.E., selaku Kepala Pusat Kajian

Akuntabilitas Keuangan Negara. Sementara dari pihak GO Lab

diwakili oleh Ibu Andrea selaku Senior Policy Engagement

Officer GO Lab.

Pertemuan dengan Mrs. Andrea dari GO Lab

di Gedung Blavatnik School of Government, Oxford University,

Oxford OX1 2JD, Britania Raya (Jumat, 26 Juli 2019)


Sekilas tentang Government Outcomes Lab

Government Outcomes Lab (disingkat GO Lab) adalah pusat

penelitian akademik dan pelatihan dengan misi untuk

meningkatkan penyediaan layanan publik dalam rangka

mengatasi masalah sosial yang kompleks dengan fokus pada

model berbasis hasil. Tim GO Lab terdiri dari tiga belas

akademisi dan profesional dari berbagai latar belakang di sektor

publik, swasta, dan sosial. GO Lab didirikan pada Juli 2016

sebagai kemitraan antara Departemen Inggris untuk Digital,

Budaya, Media, dan Olahraga (DCMS) dan Sekolah

Pemerintahan Blavatnik di Universitas Oxford. Dukungan

financial GO Lab berasal dari Pemerintah UK dan University of

Oxford. Kolaborasi antara GO Lab dengan Pemerintah dan

Blavatnik School Government, University of Oxford adalah

dalam rangka untuk melakukan kerja sama riset berbasis

evidence atau bukti supaya policy/kebijakan dapat berjalan

efektif.

Tujuan umum GO Lab adalah untuk membantu pemerintah

dalam menilai apakah kebijakan yang pemerintah buat efektif

atau tidak melalui pelaksanaan riset/penelitian. GO Lab

melakukan penelitian untuk melengkapi pengambilan keputusan

para pembuat kebijakan dalam pemerintahan, dengan

menggunakan alat ukur yang lebih banyak dan lebih baik,

dalam rangka untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang

komplek. GO Lab juga berupaya untuk menjawab pertanyaan

praktis para pemimpin di kementerian/lembaga/badan publik,

serta membangun sumber daya manusia (SDM) yang lebih kuat

dalam pemerintahan secara nasional dan lokal.


Dalam pengembangan kapasitas, keterlibatan GO Lab adalah

sebagai alat praktis dalam pelaksanaan di tingkat lokal,

pembuatan kebijakan berbasis bukti dan pusat pertemuan global

untuk pembelajaran lintas wilayah geografi dan kebijakan,

meliputi: panduan dan sumber daya, pusat pengetahuan digital,

dukungan langsung, masukan atas pelaksanaan operasi,

workshop, pendidikan, praktisi, training bagaimana berbicara.

Secara umum, tujuan GO Lab ada 2 (dua), yaitu riset dan

hubungan antara peneliti dengan pemerintah. Untuk riset,

tujuan GO Lab ada 3 (tiga), yaitu:

1) Untuk mengetahui apa yang membuat outcomes based itu

lebih efektif dibanding dengan activities based approach

atau traditional approach yang lain.

2) Untuk melakukan evaluasi dampak dari program

pemerintah tersebut, yaitu dengan berusaha mencari proyek

yang serupa tetapi menggunakan model yang berbeda (yang

satu menggunakan outcomes based dan yang satu

menggunakan activities based). Kedua model tersebut

kemudian di compare/dibandingkan, mana dari kedua

model tersebut yang memiliki dampak yang lebih positif,

dan kenapa bisa berdampak positif.

3) GO Lab tidak hanya mencari mana yang baik atau mana

yang tidak baik, tetapi juga memperbaiki dan mencari cara

bagaimana supaya hasil yang tidak baik tersebut menjadi

baik, sehingga GO Lab dapat belajar dari hasil riset dan

pengalaman dari hasil riset yang tidak baik tersebut.

Selain tujuan riset, tujuan GO Lab adalah untuk berkomunikasi

dengan pemerintah dengan memberitahu hasil dari riset yang

telah GO Lab lakukan, apa yang paling berguna dan paling

relevan untuk pemerintah, kemudian pemerintah feedback ke

peneliti, karena apa yang dihasilkan oleh peneliti belum tentu


berguna bagi praktisi. Kenapa GO Lab sejauh ini sukses, karena

adanya komunikasi yang berjalan dengan baik antara peneliti

dengan praktisi pemerintah.

Fokus penelitan GO Lab adalah kepada: (1) Pemahaman terkait

dengan hasil berbasis “commissioning” dan “Social Impact

Bonds (SIBs)”, seperti review sistematis, pengembangan

kolaborasi logic model, keterlibatan praktisi; (2) Penilaian

terhadap pendekatan baru “commissioning”, seperti

mengevaluasi proyek SIBs dan PbR, pengembangan pelaporan

yang transparan; dan (3) Investigasi terperinci dari kolaborasi,

akuntabitas dan mekanisme yang insentif, seperti evaluasi

terhadap pekerjaan dan proses kualitatif.

Beberapa hasil penelitian/karya GO Lab, antara lain:

• Analisis eksperimen Inggris dengan mekanisme PbR dan

keterlibatan dengan senior pembuat kebijakan di seluruh

departemen Whitehall.

• Laporan Building the Tools mengeksplorasi pelajaran yang

ditawarkan SIBs kepada para reformator layanan publik.

• Meningkatkan kolaborasi, pencegahan dan inovasi dalam

layanan publik.

• Analisis tujuh hasil dana yang disiapkan Inggris di tingkat

nasional untuk menyemai lokal.

• Proyek PbR, khususnya SIBs.

• Rallying Together meneliti tempat-tempat yang memberikan

kerja kolaboratif berbasis tempat.

• Bekerja dengan DHSC untuk menugaskan pekerjaan

pencegahan dalam kesehatan (mis. Sosial resep).

• Life Chances Fund £ 80 m untuk pembelajaran, pemantauan

dan evaluasi.


• Pekerjaan kolaboratif untuk merancang Dana Hasil

Pendidikan untuk Afrika dan Timur Tengah.

• Memimpin konsorsium global untuk mengembangkan

platform pengetahuan global untuk dampak obligasi, dengan

dukungan dari DFID dan Yayasan UBS Optimus.

Foto Bersama Delegasi Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Setjen

dan Badan Keahlian DPR RI dengan Perwakilan dari GO Lab, Mrs. Andrea

di Gedung Blavatnik School of Government, Oxford University,

Oxford OX1 2JD, Britania Raya (Jumat, 26 Juli 2019)


Hasil Diskusi

Beberapa hal yang didiskusikan antara Pusat Kajian

Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI

bersama dengan GO Lab, antara lain:

1. GO Lab berkolaborasi dengan Pemerintah dan berhubungan

dengan Pemerintah untuk melakukan kerja sama riset

berbasis evidence atau bukti supaya policy/kebijakan

pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien. Tidak berbeda

dengan yang terdapat di Blavatnik School Government,

University of Oxford yang memiliki GO Lab sebagai pusat

riset.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI juga

memiliki Pusat Penelitian yang di dalamnya terdapat banyak

peneliti, diantaranya terdapat 3 (tiga) orang profesor riset,

dan beberapa pegawai lulusan S3. Hasil penelitian para

penelitinya sudah dipublikasikan ke dalam jurnal-jurnal

internasional.

2. GO Lab telah banyak bekerja sama dengan badan-badan

spesifik seperti kementerian/lembaga dan lembaga-lembaga

internasional tetapi hanya terfokus pada tema riset yang

disebut dengan Social Impact Bonds (SIBs). Namun GO

Lab belum memiliki kerja sama dengan parlemen secara

khusus.

Sementara di Indonesia merupakan hal yang biasa

perguruan tinggi bekerja sama dengan pemerintah dan

sudah 2 (dua) tahun terakhir ini parlemen bekerja sama

dengan beberapa perguruan tinggi. Untuk itu, salah satu

tujuan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan

Keahlian DPR RI adalah ingin mengetahui sejahmana MoU

yang dilakukan oleh GO Lab terhadap negara-negara lain


dalam memberikan pendidikan dan pelatihan agar

perguruan tinggi mengetahui kebijakan-kebijakan yang akan

dilakukan.

3. Proyek-proyek GO Lab kebanyakan tentang Social Impact

Bonds (SIBs), yaitu jenis outcomes based approach yang

pembiayaannya itu dibiayai oleh pihak ketiga atau investor.

Di dalam Social Impact Bonds (SIBs), terdapat investasi

yang bersifat sosial. Contoh, kebijakan peningkatan

pendidikan untuk pengangguran, biasanya mereka

menggunakan kontraktor luar berupa tender, kontraktor luar

memberikan tender kepada Pemerintah, kemudian

Pemerintah mengaturnya, misalkan Kontraktor A harus

menjalankan training sebanyak 5 jam kepada beberapa

pengangguran. Bedanya outcomes based models ini adalah

mereka tetap menggunakan kontraktor, tetapi tidak fokus

pada aktivitasnya (trainingnya harus 5 jam atau 20 jam)

tetapi mereka fokus kepada outcomes-nya, pengangguran

tersebut harus bekerja, harus masuk ke lapangan kerja atau

harus memiliki kualifikasi tertentu, jadi kontraktor

mempunyai wewenang untuk menentukan kegiatan training

yang diperlukan GO Lab dalam hal ini berperan dalam

melakukan penelitian apakah kebijakan tersebut efektif atau

tidak.

Terkait hal tersebut, terdapat kemiripan dengan yang ada di

Indonesia. Model penelitian yang dilakukan Indonesia sama

seperti yang dilakukan oleh GO Lab, yaitu penelitian

terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Sebagai contoh,

pada saat pemerintah Indonesia menggulirkan dana bantuan

untuk pendidikan, pemerintah juga melakukan kajian

terhadap dampak dari kebijakan tersebut, apakah dengan

adanya dana bantuan pendidikan, mutu pendidikan dapat


meningkat atau bahkan sebaliknya. Dalam melaksanakan

penelitian ini pemerintah melakukan kerja sama dengan

kementerian/lembaga terkait serta pihak-pihak lain. Pusat

Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian

DPR RI juga melakukan riset dan penelitian terhadap

kebijakan Pemerintah, untuk menilai apakah kebijakan

pemerintah tersebut sudah memenuhi unsur-unsur

akuntabilitas, transparansi dan bagaimana pembinaan itu

mengurangi kemiskinan. Hasil kajian/riset oleh Pusat Kajian

Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI

akan disampaikan ke alat kelengkapan dewan (AKD) terkait

untuk dijadikan bahan diskusi maupun rapat kerja pihak

eksekutif (kementerian/lembaga terkait) didalam

menentukan benar tidaknya kebijakan yang diambil oleh

pemerintah.

4. Terkait dengan akuntabilitas dan transparansi proyek

pemerintah yang dilakukan oleh Badan Keahlian, sangat

berhubungan dengan yang dilakukan oleh GO Lab, karena

tujuan riset GO Lab pada dasarnya adalah untuk

akuntabilitas dan transparansi, yaitu membuka dan

memperjelas apakah proyek pemerintah yang telah GO Lab

analisa telah akuntabel dan transparan. Untuk mendapatkan

hasil yang akurat dalam risetnya, maka GO Lab

menggunakan outcomes based models. Model penelitian

“outcomes based models” digunakan karena model ini dapat

mengukur impact dari program tersebut secara konkrit

dibanding jika program tersebut menggunakan activities

based.

5. GO Lab memerlukan input dari Pusat Kajian Akuntabilitas

Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI berdasarkan

pengalaman yang ada di Indonesia. Kendala yang dihadapi


oleh GO Lab terhadap pemerintah UK adalah terkait dengan

kesediaan data.

Kondisi yang terjadi di Indonesia, yaitu pada saat

pemerintah mengeluarkan satu kebijakan, contohnya

kebijakan pemerintah tentang pemberian Dana Desa

kepada 75 ribu desa di seluruh Indonesia yang telah berjalan

selama 5 tahun. Pemerintah beranggapan bahwa dengan

adanya dana desa, kemiskinan dapat berkurang hingga

mencapai angka dua digit. Akan tetapi, Badan Pemeriksa

Keuangan di Indonesia yaitu BPK RI melihat bahwa di

dalam pengelolaannya belum efektif. Di sinilah peran Pusat

Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian

DPR RI mengkaji bahwa apakah hal ini sesuai dengan

temuan BPK RI bahwa ini belum efektif. Ternyata,

berdasarkan hasil penelitian Pusat Kajian Akuntabilitas

Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, kebijakan

program pemberian Dana Desa oleh pemerintah, yang

digulirkan setiap tahun ke desa-desa besaran Dana Desa

yang selalu meningkat dari tahun ke tahun (hingga lima

tahun terakhir alokasi Dana Desa sudah mencapai 250

triliun rupiah.

Sedangkan terkait dengan kesediaan data penelitian dan

hasil penelitian dalam hal ini Dana Desa, umumnya telah

tersimpan dengan baik.

Cara mengukur efektivitas penggunaan Dana Desa yaitu

dengan menguji satu kebijakan yang dikeluarkan oleh UU

Desa dan turunannya berupa peraturan menteri. Hasil

penelitian Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Badan Keahlian DPR RI, peraturan menteri ini menyulitkan


terutama bagi desa-desa yang notabene pendidikannya

rendah.

Selain itu, terdapat juga penelitian oleh beberapa perguruan

tinggi di Indonesia. Terdapat desa-desa yang

menyumbangkan pendapatan pajak nya di atas 5 miliar,

misalkan Desa yang berada di Yogyakarta. Meski perguruan

tinggi melakukan penelitian, Pusat Kajian Akuntabilitas

Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI tetap membuat

kajian/analisis tentang seperti apa desa yang dianggap

sukses dan tidak sukses.

Untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah dilibatkan juga

pihak ketiga. Namun pihak ketiganya (service provider)

harus berasal dari desa itu sendiri, supaya perputaran uang

dari Dana Desa tidak keluar dari desa yang bersangkutan.

Proyek yang dilaksanakan dari Dana Desa ini bisa apa saja.

Dalam pelaksanaan Dana Desa terdapat pendamping desa

yang membantu pengelolaan keuangan desa. Satu desa

dibantu oleh 4 (empat) pendamping, yang tugasnya

memberikan sumbangsih untuk kemajuan desa. Tetapi

honor pendamping desa ini sangat kecil sekali di bawah

UMR. Tugas pendamping desa ini adalah memberikan

bantuan, baik didalam pengelolaan keuangan desa maupun

didalam pengembangan/pembangunan desa itu sendiri,

terutama terhadap program prioritas pembangunan desa

yang ditetapkan pemerintah desa setiap tahun, misalnya

prioritas pembanugunan infrastruktur desa, dan lain-lain.

Jumlah honor pendamping desa untuk setiap desa berbeda-

beda tergantung dari ketentuan yang ditetapkan dalam

peraturan bupati. Pendamping desa ada yang berasal dari

kampus/mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi maupun

dari masyarakat desa itu sendiri.


Selain itu, jumlah desa di Indonesia ada sebanyak 75.000,

sangat besar dan tidak mungkin seluruh desa dengan

ketentuan dan aturan yang sama, itu pertama. Kedua,

dengan adanya dana desa diharapkan kemiskinan berkurang.

Ketiga, dengan adanya dana desa kehidupan masyarakat

menjadi lebih baik dan maju. Banyak orang yang tadinya di

kota kembali ke desa untuk membangun desanya. Di

desanya sendiri pemerintah hanya mengalokasikan dana

desa sebesar 1 miliar setiap tahunnya, tetaapi dapat

membayar pajak sebesar 10 miliar. Itu hal yang luar biasa.

6. Selain UU Desa, di Indonesia juga terdapat UU tentang

Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam UU Sistem

Pendidikan Nasional, terdapat 3 (tiga) peran Perguruan

Tinggi (disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi), yaitu

pendidikan dan pengajaran; penelitian; dan pengabdian

kepada masyarakat. Di Indonesia, yaitu di Universitas

Gadjah Mada (UGM) terdapat jurusan public sector

government, yang dapat merubah mainset dengan

menggunakan teori logic models. Di Indonesia, teori

tersebut baru dikembang. Teori logic models ini digunakan

untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara.

Di GO Lab ada sistem yang serupa dengan di perguruan

tinggi Indonesia, hanya pengabdiannya tidak se-totalitas

seperti di Indonesia. Tim di GO Lab hanya terdiri dari 10

orang. Jadi GO Lab sangat diuntungkan jika ada mahasiswa

yang membantu penelitian GO Lab. Di Oxford ada jurusan

public policy, yang salah satu programnya adalah membantu

GO Lab dalam melakukan penelitian. Namun, mahasiswa-

mahasiswa tersebut tidak yang secara total terjun ke

lapangan, hanya sifatnya membantu. GO Lab menawarkan


jika ada waktu mereka senang jika bisa meliput/menerbitkan

kajian mengenai program dana desa ini di website GO Lab

dan GO Lab juga tertarik untuk melakukan kerja sama

dengan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan

Keahlian DPR RI melalui penelitian bersama.

7. Karena fokus riset GO Lab adalah Social Impact Bonds

(SIBs), maka jika Badan Keahlian DPR RI akan melakukan

riset, GO Lab akan membantu dalam penerapan riset

berdasarkan SIBs. Misalnya pemerintah Indonesia

mempunyai program peningkatan pendidikan di NTT,

kemudian Pemerintah menjual bond dari proyek ke investor,

dan yang menanggung resikonya adalah private investor

dan service provider. Service provider di sini misalnya

adalah menjual jasa. Penjualan jasa tersebut dijamin oleh

pemerintah, dan pemerintah hanya akan membayar service

provider serta memberikan bunga dari investasi kepada

investor jika outcomes dari proyeknya tercapai. Jadi

pemerintah dapat mengurangi resiko. Misalnya proyek

program peningkatan pendidikan akan tercapai jika siswa

yang lulus dan masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya

mencapai 98 persen. Resikonya ada di investor dan service

provider. Pemerintah mengurangi resiko dengan

menghadirkan pihak ketiga, yaitu private investor. Investor

tersebut biasanya adalah social investor yang memiliki

keinginan/interest terhadap hal-hal sosial.

8. GO Lab bekerja sama sangat erat dengan bagian dari

kabinet Inggris. Kerja sama erat dan hubungn dengan

pemerintah terutama melalui sistem kabinet. Hasil

penelitian GO Lab juga digunakan oleh berbagai macam

badan-badan pemerintah lainnya, misalnya Badan


Pembangunan Pemerintah Inggris. Seringkali GO Lab juga

berhubungan langsung dengan Perdana Menteri.

9. Hasi riset GO Lab dapat mempengaruhi kebijakan

pemerintah tergantung dari beberapa level. Namun, riset GO

Lab yang paling efektif adalah jika hasil riset GO Lab

dipresentasikan/diberikan kepada implementor.

Implementor ini pihak yang mengerjakan proyek, biasanya

di pemerintahan Inggris setara dengan kabupaten, misalnya

tim walikota memiliki anggaran, dan membutuhkan suatu

proyek, tim tersebut kemudian menanyakan kepada GO

Lab, apakah proyek tersebut akan efektif atau tidak. Namun,

peran GO Lab bukan untuk meenginformasikan pilihan

mana yang terbaik. GO Lab tidak dapat memberikan

keputusan atas pilihan tertentu. Keputusan tetap berada di

tangan implementor/pemerintah daerahnya. Apalagi karena

ketersediaan data di Inggris tidak sebaik data di Indonesia,

sehingga GO Lab tidak dapat memberikan kepastian 100

persen terkait efektif tidaknya suatu proyek. Yang bisa GO

Lab informasikan adalah hasil dari suatu penelitian,

misalnya jika situasinya A penelitian yang dilakukan di

kabupaten X akan berhasil, namun belum tentu akan

berhasil jika dijalankan di kabupaten lain.

10. Ada dua macam model yang digunakan dalam melakukan

penelitian terhadap suatu kebijakan, yaitu activities based

models dan outcomes based models. Dalam penelitian yang

dilakukan GO Lab, sangat sulit untuk memperoleh hasil

riset yang mengcompare antara kedua model tersebut.

Sampai dengan saat ini GO Lab tidak punya hasil penelitian

yang comparationnya 100 persen, yang bisa

membandingkan 100 persen pada proyek yang sama

dilakukan dengan dua model yang berbeda. GO Lab


melakukannya dengan menggunakan data yang tersedia

dengan kuasi eksperimen statistik, metode-metode yang

mencoba untuk meminimalisir error tapi dengan

menggunakan existing data. Bagi GO Lab penting sekali

engagement itu, agar supaya mereka dapat memberikan

input kepada pemerintah, bahwa ada opsi lain selain

activites based, yaitu outcomes based untuk melakukan

proyek yang sama, sehingga ke depannya pemerintah bisa

membandingkan antara proyek yang menggunakan

activities based dengan outcomes based. Saat ini GO Lab

sedang berusaha untuk melakukan hal tersebut dan sudah

ada titik terang tetapi data konkritnya masih belum ada.

Sebagai contoh, saat ini GO Lab sedang ada on going

program dengan Pemerintah Inggris dengan nama life

chances fund dengan total anggarannya sebesar 80 juta

pounds sterling yang disediakan oleh Pemerintah Inggris

untuk kabupaten-kabupaten di Inggris dan ini yang disebut

dengan outcomes based. GO Lab berfungsi untuk

memberikan technical expertise dan juga untuk evaluasi

monitoring aktivitas programnya dengan menggunakan

metode-metode statistik, yang bisa menunjukkan efektivitas

programnya.

Life chances fund merupakan contoh bagaimana adanya

kerja sama yang sangat erat antara GO Lab dengan

Pemerintah. Proyek yang dijalankan memperoleh input dari

GO Lab, seperti cara mengukur efektivitas, eksperimen, dan

lain-lainnya. Jadi ada input mengenai bentuk dari proyek

yang dijalankan. Dengan adanya input mengenai titik itu

berawal, maka evaluasinya dapat sesuai dengan standar-

standar akademis yang sesuai dengan Oxford (standar yang

tinggi). Ini merupakan contoh bagaimana GO Lab benar-


benar terlibat. Dari awal proyek baru dibicarakan, GO Lab

sudah ada di dalamnya. Kendalanya adalah pemerintah

menginginkan hasil yang cepat sedangkan Oxford

merupakan lembaga pendidikan yang sangat bonafit,

sehingga membutuhkan data yang berkualitas agar

diperoleh sebuah kesimpulan.

Life Chances Fund agak mirip dengan dana desa, jadi

proyeknya itu adalah apapun yang dibutuhkan oleh

kabupatennya. Inggris memiliki kabupaten-kabupaten. Jika

kabupaten-kabupaten tersebut dapat menunjukkan bahwa

mereka membutuhkan dana untuk sebuah proyek, maka

pemerintah akan memberikan dana kepada kabupaten-

kabupaten tersebut. Evaluasi yang digunakan adalah dengan

menggunakan metode outcomes based. Dananya bisa

meliputi: dana pendidikan anak, permasalahan homeless,

dan lain-lain.

11. Di DPR, kajian dan analisis bersifat politis dengan output

dan outcomes untuk kesejahteraan masyarakat. Terdapat

beberapa kajian terhadap kabupaten kota yang diketahui

oleh anggota parlemen namun tidak diketahui oleh anggota

parlemen di kabupaten kota itu sendiri. Hal tersebut juga

sama terjadi di Inggris. Pada setiap kabupaten di Inggris ada

semacam DPRD. Dana kabupaten dipegang oleh DPRD.

Jadi keberlanjutan sebuah proyek ditentukan oleh DPRD.

Ada DPRD Ombusmen yang keputusannya ada di DPRD

tersebut. Jika DPRD tidak setuju maka harus dilakukkan

sidang lagi.

12. GO Lab tidak mengetahui dengan pasti apakah setiap

proyek yang dijalankan diperiksa oleh NAO. Namun yang


pasti untuk setiap expenditure budget seperti APBN/APBD

ada platform online yang dapat diakses.

13. PKAKN DPR RI berharap ada kerja sama lanjutan, dan GO

Lab dapat berkunjung ke DPR RI. Sudah banyak hasil-hasil

penelitian yang menyangkut kegiatan bagi masyarakat.

PKAKN DPR RI juga berharap Go Lab dapat menyediakan

beasiswa bagi peneliti-peneliti yang ada di DPR RI untuk

belajar di Oxford University.

GO Lab menyambut baik untuk dilakukannya kerja sama

penelitian. Blavatnik school memiliki beberapa program

diantaranya training pemerintahan, seperti program

pembelajaran kepemimpinan publik, program penelitian

terhadap dampak kebijakan, dan lain-lain. GO Lab

mengembangkan kolaborasi inovatif dengan organisasi

pemerintah dan non pemerintah serta sektor swasta,

membantu tetap terhubung dengan tantangan dunia nyata

dan menyediakan jalur untuk melakukan penelitian. GO Lab

juga bekerja untuk melibatkan lebih banyak donor sehingga

GO Lab yakin tidak ada siswa, apa pun keadaan

keuangannya, yang akan ditolak untuk belajar bersama GO

Lab.


PARLEMEN INGGRIS



dengan Parlemen Inggris dilaksanakan pada hari Senin, tanggal

29 Juli 2019 di Ruang Rapat Parlemen Inggris pada pukul

10.00. Delegasi Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dipimpin oleh

Bapak Indra Iskandar, selaku Sekretaris Jenderal dan Plt.

Kepala Badan DPR RI. Dalam pertemuan ini, delegasi diterima

oleh Humas Parlemen Inggris.

Pertemuan Delegasi dengan Perwakilan dari Parlemen Inggris

di Gedung Parlemen Inggris (Senin, 29 Juli 2019)

Sekilas tentang Parlemen Inggris

Parlemen terdiri dari tiga unsur utama: House of Commons,

House of Lords dan Monarki. Kegiatan utama Parlemen

berlangsung di dua House. Umumnya keputusan yang dibuat

dalam satu House harus disetujui oleh yang lain.


Fungsi utama dari Parlemen Inggris adalah:

▪ Memeriksa dan meminta penejelasan atas pekerjaan

Pemerintah (pengawasan)

▪ Membuat dan mengubah hukum (undang-undang)

▪ Memperdebatkan isu-isu penting hari (berdebat)

▪ memeriksa dan menyetujui pengeluaran pemerintah

(anggaran/pajak)

The House of Commons (Majelis Rendah)

Rakyat Inggris memilih 650 anggota parlemen (MP) untuk

mewakili kepentingan mereka di House of Commons. Anggota

parlemen mempertimbangkan dan mengusulkan undang-undang

baru, dan dapat mengevaluasi kebijakan pemerintah dengan

mengajukan pertanyaan tentang isu-isu saat ini baik di

Commons Chamber maupun di Komite. The House of

Commons diatur oleh sekelompok anggota parlemen yang

membentuk House of Commons Commission. The House of

Commons dipimpin oleh sekelompok anggota parlemen dan

lain-lain yang membentuk House of Commons Commission.

Operasional harian House of Commons didelegasikan oleh

Commission untuk pejabat senior yang membentuk House of

Commons Executive Committee.

The House of Commons memiliki dua Audit Committee, yaitu

the Administration Estimate Audit Committee dan the Members

Estimate Audit Committee, yang berbagi keanggotaan yang

sama. Anggota Komite Audit mencakup anggota parlemen dan

ahli eksternal; ketuanya adalah anggota eksternal dari

Commission. Komite mengawasi pekerjaan dari Internal Audit,

dengan penekanan khusus pada mempromosikan ekonomi,

efisiensi dan efektivitas, atas studi value for money, dan pada

penilaian risiko dan jaminan kontrol. Komite menerima dan

mempertimbangkan laporan dari Internal Audit dan sumber-


sumber lain dan membuat laporan tahunan yang diterbitkan

dengan House of Commons Commission's Annual Report.

Selain Audit Committee, House of Commons juga memiliki unit

yang memperkuat fungsi pengawasan DPR RI atau Scrutiny

Unit. Scrutiny Unit menyediakan keahlian khusus untuk komisi,

terutama terkait masalah keuangan dan rancangan undang-

undang. Scrutiny Unit mempunyai 18 staf, terdiri dari dua

orang spesialis hukum, ahli statistik (orang kedua dari

perpustakaan parlemen), 4 orang analis keuangan (dua orang

dari NAO), ahli ekonomi dan ahli public policy.

Tujuan utama dari kantor Scrutiny Unit adalah menjaga dan

memperbaiki kemampuan parlemen melalui komisi-komisi,

yaitu dengan memberikan dukungan kepada komisi-komisi dan

lainnya dalam parlemen, terutama terhadap belanja pemerintah,

membuat laporan dan penyisiran pre-legislative, penyediaan

draf RUU.

Selain itu, Scrutiny Unit juga bertujuan untuk meningkatkan

kualitas pengawasan keuangan melalui bekerja dengan komisi

dengan memberi saran agar departemen meningkatkan kualitas

informasi keuangannya, menyiapkan catatan panduan,

memberikan presentasi dan pelatihan untuk anggota dan staf

mereka, dan mengidentifikasi contoh praktek terbaik. Scrutiny

Unit juga memberikan dukungan keahlian bidang ekonomi

untuk komisi untuk pertanyaan khusus komisi.

Untuk memperbaiki kualitas kerja Scrutiny Unit, Scrutiny Unit

melakukan kerjasama dengan organisasi yang terkait di luar

parlemen. Selain itu, Scrutiny Unit juga menyediakan berbagai

macam keahlian keuangan bagi komisi serta melakukan

tinjauan sistematis, antara lain berupa: (1) Perkiraan utama

penerimaan negara dan tambahan; (2) Laporan Tahunan


Departemen dan Neraca; (3) Ulasan pengeluaran, Laporan

Anggaran, Laporan Autumn, dan lain-lain; dan (4) Mengikuti

diskusi dengan komisi yang relevan, hasil diskusi komisi akan

menghasilkan pertanyaan tertulis untuk departemen dan juga

menghasilkan rangkuman untuk sesi bukti lisan.

Pekerjaan lain yang dilakukan oleh Scrutiny Unit, meliputi: (1)

Memberi dukungan kepada komisi, terutama di bidang hukum

dan keuangan; (2) Membantu badan-badan lain di DPR,

misalnya bantuan kepada Speaker Committee pada pengawasan

Komisi Pemilihan; (3) Mendukung komisi dalam melakukan

analisis mengenai impact assesment dan pengawasan post-

legislatif; dan (4) Memberikan pelatihan, misalnya pelatihan

pengambilan bukti oleh Komisi RUU Publik kepada kantor

komisi dan staf perpustakaan

The House of Lords (Majelis Tinggi)

The House of Lords merupakan houses of parliament yang

independen dan bertugas melengkapi pekerjaan House of

Commons. The Lords berbagi tugas membuat dan membentuk

undang-undang serta memeriksa dan meminta penjelasan atas

pekerjaan pemerintah. The Lords memiliki tiga peran utama,

yaitu:

1. Membuat Undang-Undang

Anggota parlemen menghabiskan hampir setengah dari

waktu di parlemen untuk mempertimbangkan rancangan

undang-undang. Semua RUU harus dipertimbangkan oleh

kedua houses of parliament sebelum menjadi undang-

undang. Sebelum menjadi undang-undang, RUU dibahas

dalam beberapa tahap, dengan cakupan berbagai bidang,

seperti kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan.

2. Mendalami Pertimbangan Kebijakan Publik


Pertimbangan terhadap kebijakan publik dilakukan oleh

komite terpilih (biasanya kelompok-kelompok kecil yang

ditunjuk untuk mempertimbangkan wilayah politik

tertentu). Pada periode 2014-2015, House of Lords memilih

komite dan menghasilkan 27 laporan pada beberapa hal

termasuk Economics of High Speed 2, penggunaan drone

sipil di Uni Eropa, dan lain sebagainya. Dalam mendalami

suatu kebijakan, House of Lords dapat melibatkan saksi ahli

yang bekerja di bidang yang menjadi subjek dari

penyelidikan. Pembahasan terhadap suatu kebijakan publik

terbuka untuk umum.

3. Meneliti Akun Pemerintah

Anggota House of Lords dapat meneliti hasil kerja

pemerintah selama masa pembahasan/perdebatan di ruang

sidang, dan menteri pemerintah harus merespon. Pada

periode 2014-2015, anggota House of Lords dapat meneliti

akun pemerintah melalui pertanyaan lisan dan tertulis serta

perdebatan tentang isu-isu. Masyarakat dapat mengikuti

persidangan di ruang sidang selama kegiatan sidang

berjalan.

Dalam beberapa tahun terakhir, House of Lords telah meminta

pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan pada

beberapa isu, antara lain:

a) Merampingkan badan-badan publik dan quangos (organisasi

non pemerintah yang independen).

b) Memastikan anak-anak dengan kebutuhan khusus dan cacat

memiliki akses ke pendidikan utama.

c) Melindungi hak untuk bantuan hukum dalam kasus-kasus

kesejahteraan.

d) Pengobatan NHS untuk penyakit fisik dan mental.


e) Memastikan Inggris memiliki fasilitas penelitian sel induk

terkemuka.

Penjelasan dan Hasil Diskusi antara Setjen dan Badan

Keahlian DPR RI dengan Perwakilan dari Parlemen

Inggris

Gedung Parlemen Inggris yang digunakan untuk kantor anggota

parlemen terdiri dari 4 (empat) lantai. Luas komplek Parlemen

sendiri sangat luas, yaitu 14 gedung, dimana westminister

adalah salah satu gedung bersejarah yang ada di Parlemen

Inggris. Sebelumnya pada abad 10 – abad 11 ada semacam

istana dan dijadikan/difungsikan gedung parlemen sekitar tahun

1540-1550. Terdapat 2 (dua) houses di Inggris, yaitu Majelis

Tinggi dan Majelis Rendah. House of Lord adalah Majelis

Tinggi dan House of Commons adalah Majelis Rendah.

House of Commons atau Majelis Rendah merupakan house

yang terpilih. Ada sekitar 650 perwakilan berdasarkan

konstituen dan tidak berdasarkan proporsi. Setiap konstituen

mempunyai anggota/perwakilan di House of Commons.

Terakhir pemilihan anggota House of Commons pada tanggal 8

Juni 2017 dan setelah itu anggota House of Commons mulai

bekerja untuk periode ini, dan ini merupakan salah satu yang

terpanjang semenjak abad ke 17, karena sejak tanggal itu sudah

337 hari bekerja dari waktu mereka terpilih.

Saat ini mayoritas anggota House of Commons berasal dari

Partai Konservatif yaitu sebanyak 317 dari mayoritas, dan pada

hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 baru terpilih Perdana Menteri

baru, Boris Johnson berasal dari partai mayoritas (Partai

Konservatif).


Partai terbesar kedua adalah Partai Buruh (Labour Party),

kemudian partai ketiga terbesar adalah Partai Nasionalis

Skotlandia (Scottish National Party) yang mempunyai 35

perwakilan, dan setelah itu ada 24 sampai 28 Angggota

Independen yang mewakili 8 partai.

Biasanya setelah ada pemenang pemilu, maka yang menang

pemilihan akan membentuk pemerintahan. Sekitar 31% dari

keseluruhan anggota adalah perempuan. Selain ada

pemerintahan mayoritas, ada juga pemerintahan minoritas, yang

dalam bahasa inggris disebut gabungan Democratic Union dan

Irlandia Utara, dan karena ada beberapa ketidaksepakatan

sehingga dibentuk pemerintahan minoritas.

Sedangkan pembentukan anggota Majelis Tinggi dilakukan

dengan cara ditunjuk. Ada sebanyak 800 anggota Majelis

Tinggi, dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Tidak

ada mayoritas di Majelis Tinggi, hampir semua dibagi secara

proporsional. Majelis Tinggi tidak memiliki fungsi representasi.

Penunjukkan Majelis Tinggi dilakukan dengan 3 (tiga) cara,

yaitu: Pertama, cara tradisional, yaitu penunjukkan karena

kelahiran/keturunan atau bawaan dari lahir yang memiliki title-

title tertentu. Sebelumnya House of Lord keseluruhan ditunjuk

berdasarkan keturunan/bawaan dari lahir, sampai pada tahun

1959 dibatasi jumlahnya; Kedua, terdiri dari Bishop dan Art

Bishop, yaitu dari gereja atau tokoh-tokoh agama, ada sebanyak

26 anggota. Ketiga, berasal dari pengakuan atas pencapaian

atau prestasi mereka. House of Lord ditunjuk oleh Ratu

berdasarkan rekomendasi dari Perdana Menteri, dan ada komite

juga yang mendiskusikan tentang keanggotaannya.

Fungsi dasar dari kedua houses ini adalah legislasi dan

pengawasan/scrutiny. Kebanyakan dari undang-undang ini akan


dituju oleh kedua houses tersebut dan untuk fungsi

pengawasannya akan dilakukan semacam hak untuk bertanya

dan juga untuk membentuk komite bertanya. Untuk House of

Commons atau Majelis Rendah biasanya lebih banyak

pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada departemen-

departemen pemerintah/per departemen. Sementara untuk

Majelis Tinggi lebih bersifat tematik.

Untuk mayoritas di House of Commons akan membentuk

pemerintahan, akan melakukan voting terhadap pemilihan

perdana menteri, seperti contohnya pada saat pemilihan Perdana

Menteri Boris Johnson. Karena Partai Konservatif merupakan

partai mayoritas, maka dilakukan voting diantara anggota di

Partai Konservatif itu sendiri. Di kasus Boris Johnson votingnya

sebanyak 19 ribu voting. Untuk lingkup tanggung jawab, House

of Commons akan mengawasi terkait dengan pajak dan

pengeluaran pemerintah, dimana House of Lord juga

mengawasi tetapi tidak dapat meminta sebuah perubahan besar

terhadap apa yang telah disetujui oleh House of Commons dan

juga tidak bisa melewati apa yang sudah ditentukan oleh House

of Commons.

Dikarenakan House of Lord banyak ahli-ahli dan spesialis di

dalamnya, maka House of Lord lebih berfungsi sebagai

semacam penasihat sidang untuk melakukan perubahan,

mengkoreksi terhadap apa yang telah diputuskan oleh House of

Lord.



dan Badan Keahlian DPR RI dengan Perwakilan dari Parlemen Inggris

di Gedung Parlemen Inggris (Senin, 29 Juli 2019)

Terkait dengan Public Account Committee (PAC), PAC berada

di House of Commons karena otoritas untuk pengawasan

departemen-departemen berada di House of Commons. House

of Commons memiliki semacam hak khusus untuk masalah

keuangan, sudah sejak dari 200-300 tahun yang lalu sehingga

secara tradisional hal tersebut menjadi peran dari House of

Commons.

Untuk fungsi pengawasan financial, ada 4 (empat) organisasi di

Parlemen. Pertama, Public Account Committee, bekerja secara

dekat dengan National Audit Office (NAO). PAC bertugas

mengawasi efisiensi dari pengeluaran departemen pemerintah/

per departemen dan bukan policy/kebijakan, hanya mengawasi.

Kedua, terdapat departemen yang berada di dalam Parlemen,

yaitu Departemen Select Committee, merupakan komite


pengawas masing-masing departemen pemerintah. Misalnya,

Departemen Pendidikan memiliki pengawas dan begitu pula

dengan departemen lainnya, dibantu di bawahnya ada Scrutiny

Unit, yaitu financial expert, advisor untuk Select Committee.

Ketiga, yaitu NAO, semacam BPK di Indonesia, yang bertugas

melakukan audit terhadap pengeluaran pemerintah. Yang

merupakan organisasi di luar parlemen. Keempat, yaitu The

Office of Budget Responsibility (OBR) bertugas untuk

melakukan economic forcast/peramalan ekonomi terutama

terkait dengan kebijakan fiskal.

Siklus penganggaran dimulai di bulan November, diawali

dengan budget speech/pidato pengantar penganggaran yang

dilakukan oleh Menteri Keuangan Inggris atau disebut

Bendahara Negara terkait dengan pajak dan rencana untuk

setahun kedepan, dengan mempertimbangkan forcast ekonomi

(prediksi ekonomi dan fiskal yang dilakukan oleh The Office of

Budget Responsibility (OBR)). Setelah pidato pengantar

penganggaran akan ada debat selama 4 (empat) hari yang akan

menghasilkan output berupa financial bill atau undang-undang

terkait RAPBN yang berisi proposal pajak setahun ke depan.

Alasan adanya pidato pengantar penganggaran tersebut adalah

untuk siklus perpajakan terkait dengan pajak penghasilan dan

pajak perusahaan (cooperate tax) per tahun.

Setelah budget speech nanti di saat spring akan ada spring

statement terkait dengan telaah budget yang telah dilakukan di

sidang paripurna untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian

terhadap anggaran-anggaran yang kscil (mini budget), setelah

itu ada proses untuk melakukan estimasi utama dari

pengeluaran pemerintah yang nantinya akan disetujui oleh

House of Commons yang disebut dengan main estimate.


Sekitar bulan Februari-Maret, Kementerian Keuangan akan

melakukan perkiraan tambahan untuk melakukan tambahan

anggaran yang dibutuhkan (APBNP) yang disebut dengan

supplemen estimate. Untuk akhir tahun penganggaran akan ada

laporan tahunan yang akan dilihat oleh Select Committee.

Terkait dengan house service untuk supporting system ada dua

posisi struktural. Yang pertama, Chief Clerk of The House

(sekretariat), yaitu Sekjen dan Direktur Jenderal. Untuk yang 5

tahun terakhir ini telah dipisah, yaitu untuk Chief Clerk of The

House di Sekjen untuk prosedur, accounting, dan lain

sebagainya, sementara yang di Direktur Jenderal itu terkait

dengan tata laksana atau corporate matters nya.

Untuk house service itu sendiri dimulai dari komisi-komisi,

terdiri dari anggota parlemen, sekjen, dirjen, dan sebagainya

yang akan membentuk aturan-aturan yang akan dilakukan.

Selain dari komisi, dibantu juga oleh semacam badan keuangan

untuk administrasinya, yang akan melihat bagaimana

pengeluaran untuk parlemen itu dilakukan dan tata cara

bagaimana untuk meningkatkan pendapatan.

Pemerintah mempunyai rancangan dari masing-masing

departemen. Untuk departemen ada inhouse advisor dan legal

advisor terhadap members to speaker yang sebenarnya secara

keanggotaan bisa dikatakan semacam PNS tetapi bukan PNS

karena bukan pegawai pemerintah.

Terkait NAO, NAO lebih banyak melakukan audit terhadap

efisiensi, efektivitas dan keekonomian dari pemerintah, jadi

lebih banyak bekerjanya dengan PAC untuk memberikan basis

evidence dalam melakukan pengawasan. Tetapi dalam hal

diminta oleh Select Committee, NAO juga akan membantu.


PAC merupakan salah satu committee tertua di Parlemen. PAC

memiliki Clerk dan Second Clerk atau semacam Sekretariat

Jenderal yang bertugas untuk melihat secara procedural. PAC

dibantu oleh spesialis yang biasanya merupakan orang-orang

dari NAO. Kemudian ada juga Senior committee Assistance

untuk melihat di sisi administrasinya. PAC merupakan salah

satu komite yang paling sibuk karena per sesi kegiatan ada

sekitar 100 laporan berbagai topik dan evidence investigasi

yang harus PAC tindak lanjuti dengan memanggil saksi-saksi.

Tugas PAC terbatas untuk melihat implementasi dan lebih pada

pengeluaran bukan pada kebijakan.


WESTMINSTER FOUNDATION FOR DEMOCRACY

(WFD)



dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 di Ruang

Rapat WFD. Delegasi dari Pusat Kajian Akuntabilitas

Keuangan Negara, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

DPR RI dipimpin oleh Bapak Indra Iskandar, selaku Sekretaris

Jenderal dan Plt. Kepala Badan DPR RI. Sementara dari pihak

WFD diwakili oleh Bapak Alex dan Bapak Jacob dari

Departemen untuk Asia.


dan Badan Keahlian DPR RI dengan Mr. Alex dan Mr. Jacob dari WFD

di Gedung WFD (Senin, 29 Juli 2019)

Tujuan pertemuan dengan WFD adalah ingin bertukar pikiran

dan menggali berbagai masukan terhadap yang dikerjakan oleh


WFD terkait dengan penguatan dan tata kelola parlemen. Selain

itu, dengan dilakukannya pertemuan dengan WFD diharapkan

kedepan Badan Keahlian, khususnya Pusat Kajian Akuntabilitas

Keuangan Negara dapat bekerja sama dengan WFD dalam

rangka meningkatkan capacity building Analis APBN di Pusat

Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam membuat

kajian/analisis terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI

sebagai bentuk supporting system kepada Anggota Dewan

dalam mendukung fungsi pengawasan DPR RI melalui

pelatihan, bimbingan teknis dan penelitian.

WFD merupakan satu departemen sektor publik yang terpisah,

namun pembiayaan WFD sebagian besar dibiayai oleh Foreign

Common Wealth Office dan melakukan pertanggungjawaban

kepada Foreign Common Wealth Office.

WFD dibentuk pada tahun 1992 dan sudah berkembang dengan

sangat pesat dalam hal ukuran atau scope geografisnya. WFD

banyak fokus di negara-negara Asia, terutama Asia Selatan dan

Asia Tenggara, seperti Pakistan, Indonesia, Srilanka, Nepal,

Thailand, Myanmar, Laos, Banglades, Malaysia, dan lain-lain.

Untuk Indonesia, WFD memiliki perwakilan program yang

cukup besar. Di DPR RI, WFD telah melakukan berbagai

program terkait dengan peningkatan kapasitas teknis dan

bekerja sama dengan Badan Keahlian DPR RI.

Fokus program WFD sebelumnya adalah terhadap pemantauan

atas pelaksanaan undang-undang dan bekerja sama dengan

Badan Keahlian DPR RI dan beberapa anggota dari Badan

Legislasi DPR RI. Sedangkan saat ini program WFD

difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) Open Parliament. WFD

telah melaksanakan workshop regional yang diadakan di Bali;

dan (2) Pengawasan keuangan, yang dilakukan di Badan

Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.


Pengawasan Keuangan Negara

Terkait dengan BAKN DPR RI, yang terbaru telah

dilaksanakannya kunjungan BAKN DPR RI ke WFD Inggris.

Dengan BAKN DPR RI, WFD memberikan beberapa masukan

terkait dengan model-model bentuk pengawasan financial

terutama dengan memperkenalkan sistem seperti Public

Account Committee (PAC) yang cukup berbeda dengan Select

Committee pada umumnya karena isu pengawasan yang

dilakukan oleh PAC tidak berdasarkan departemen per

departemen tetapi bisa dilakukan secara lintas departemen.

PAC bekerja sama secara erat dengan National Audit Office

(NAO), sehingga WFD akan mencoba memperkuat juga

hubungan antara BAKN DPR RI dengan BPK RI melalui

penerapan model yang telah dijalankan di Inggris (antara PAC

dengan NAO).

Kasus hubungan PAC dengan NAO adalah umumnya

investigasi. Kasus investigasi yang diilakukan oleh PAC

berdasarkan laporan pemeriksaan yang dihasilkan NAO.

Laporan hasil pemeriksaan NAO merupakan basis utama PAC

untuk melakukan inquery/penyelidikan.

Salah satu ilustrasi bagaimana PAC bekerja erat dengan NAO,

yaitu investigasi pada default finding berupa dana yang

diberikan kepada konsituen (pemerintah lokal di seperti

Skotlandia, Irlandia Utara, dan sebagainya). PAC melihat

bagaimana finding untuk default finding dialokasikan, rumus

formulanya sangat kompleks, sehingga PAC melakukan review

terhadap formula tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat

dampak dari formula tersebut terhadap finding di tahun yang

akan datang.


NAO melakukan investigasi awal dan kemudian bersama PAC

akan menyepakati subyek investigasi. Setelah ada kesepakatan

bersama antara PAC dengan NAO, maka akan dilakukan

investigasi. Kemudian PAC akan melakukan tindak lanjut

dengan bertanya kepada stakeholder-stakeholder terkait di

masing-masing pemerintah lokal tersebut (minister, administras

dan pemangku kepentingan yang lain). Dari hasil inquery atau

pertanyaan-pertanyaan PAC kepada stakeholder terkait

tersebut, PAC akan melaporkan kepada Bendahara.

Salah satu yang dilakukan oleh WFD saat ini adalah menyusun

sebuah studi, yang disusun oleh staf ahli, untuk menganalisis

hubungan antara DPR dengan BPK, yaitu melihat hubungan

yang saat ini terjadi (sebagai baseline), untuk kemudian akan

dilihat tantangan dan kesempatan yang dapat di eksplor dari

pola yang sudah ada.

Sejalan dengan yang dilakukan oleh PAC Inggris, BAKN DPR

RI juga memiliki tugas yang serupa. Sejak adanya perubahan

UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3, BAKN DPR RI

dibentuk dan dikuatkan kembali. Dalam menjalankan tugas,

BAKN DPR RI didukung oleh Pusat Kajian Akuntabilitas

Keuangan Negara, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Untuk

mengoptimalkan dukungan keahlian Pusat Kajian Akuntabilitas

Keuangan Negara kepada BAKN DPR RI, maka Pusat Kajian

Akuntabilitas Keuangan Negara secara rutin melakukan diskusi

dengan BPK RI dan hasil kajian/analisisnya diberikan kepada

BAKN DPR RI. Dari beberapa topik kajian/analisis yang

disampaikan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

kepada BAKN DPR RI, BAKN DPR RI akan memilih satu atau

dua atau lebih topik yang menarik dan krusial, seperti Dana

Desa dan Dana BOS.


Untuk kasus di Inggris, PAC yang paling powerful. PAC

bekerja lintas departemen, dan dapat langsung berhubungan

dengan bendahara negara.

Selama ini WFD telah melakukan dukungan terhadap

supporting system parlemen yaitu dengan memberikan bantuan

kepada staf komisi karena keberlanjutan staf pendukung akan

lebih sustainable.

Ada perbedaan sistem antara PAC di Inggris dengan PAC di

Indonesia (BAKN DPR RI), yaitu: Pertama, perbedaan sistem

parlemen. Dalam konteks Indonesia, permasalahan BAKN DPR

RI adalah tidak bisa proaktif untuk melakukan investigasi, jadi

bergantung pada permintaan dari komisi, sementara di Inggris,

PAC bisa lebih proaktif. WFD menyarankan agar BAKN DPR

RI diberikan fungsi untuk dapat melakukan investigasi agar

tugas BAKN DPR RI lebih optimal, yaitu dengan cara

memperkuat hubungan antara BAKN DPR RI dengan BPK RI

dan memberikan kebebasan untuk melakukan inquery tanpa

perlu harus melalui komisi. Kedua, permasalahan kedudukan

BAKN DPR RI yang tidak berada dalam level yang sejajar

dengan BPK RI, karena secara konstitusi DPR RI yang sejajar

dengan BPK RI sehingga menghambat BAKN DPR RI untuk

memiliki akses yang sama kepada BPK RI.

Pada kasus di Inggris, hubungan antara PAC dengan NAO

secara konstitusional. Oleh karena power-nya berada di tangan

parlemen, sehingga NAO hanya sebagai petugas dari parlemen.

Hal ini sudah ada kerangka kerja dan pelaporannya. Namun,

secara lebih spesifik hubungan kerja antara PAC dan NAO

adalah antara Auditor General dan support staff di PAC. Staf

NAO mempunyai hubungan kerja spesialis di PAC.


Dalam UU MD3 dijelaskan bahwa BAKN DPR RI berhak

untuk meminta penjelasan kepada BPK RI, jadi ada

kewenangan yang kuat di BAKN DPR RI untuk meminta

penjelasan kepada BPK RI. BPK RI hadir karena besarnya

anggaran negara yaitu hampir 2.500 triliun, dan ±900 triliun

untuk daerah. Di pusat ada 85 kementerian/lembaga yang

diaudit oleh BPK RI, 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, ini

adalah tugas BAKN DPR RI untuk mengkaji/menganalisis dan

mendiskusikan dengan BPK RI.

BAKN DPR RI dalam pelaksanaan pengawasan keuangan

negara sudah maksimal, begitu juga dengan hubungan kerja

BAKN DPR RI dan BPK RI sangat harmoni dan baik sekali

karena sifatnya BAKN RI hanya meminta penjelasan. Data

yang digunakan untuk membuat kajian/analisis juga bukan

hanya menggunakan laporan hasil pemeriksaan BPK RI saja,

tetapi juga dari KPK RI dan memanggil mitra yang dipanggil

oleh BPK RI untuk menanyakan pelaksanaan tindak lanjut

rekomendasi BPK RI dan jumlah kerugian negara yang sudah

dikembalikan.

BPK RI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR

RI. Tugas DPR RI di UU BPK RI dan UU MD3 terhadap fungsi

anggaran dan pengawasan DPR RI adalah menindaklanjuti hasil

pemeriksaan BPK RI. Dengan adanya BAKN DPR RI, laporan

hasil pemeriksaan BPK RI ditelaah/dianalisis oleh BAKN DPR

RI dan hasilnya disampaikan kepada komisi-komisi untuk

ditindaklanjuti. Komisi wajib menindaklanjuti

telaahan/kajian/analisis atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI

yang disampaikan BAKN DPR RI.

Bentuk dukungan yang dilakukan oleh BKD DPR RI dalam hal

ini Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara kepada komisi

adalah berupa pembuatan analisis/telaahan/kajian serta referensi


atau ringkasan. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI hanya

sebagai bahan awal bagi Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan

Negara untuk melakukan telaahan/analisis/kajian, karena juga

akan dilakukan konfirmasi kepada pihak yang terperiksa

(kementerian atau lembaga) serta meminta pendapat para ahli.

Hasil telaahan/kajian/analisis tersebut kemudian disampaikan

kepada BAKN DPR RI sebagai feeding bagi BAKN DPR RI

untuk membuat telaahan. Hasil telaahan BPK DPR RI

kemudian disampaikan kepada komisi untuk ditindaklanjuti.

Sisi positif dari model PAC Inggris adalah PAC Inggris dapat

memanggil berbagai stakeholder di berbagai tingkatan

pemerintah/institusi dan tidak spesifik pada satu tema tertentu

atau departemen tertentu. Implikasinya akan lebih luas daripada

inquery/tindak lanjut yang sifatnya individual.

Dengan BAKN DPR RI yang dalam bentuk badan, maka sudah

bisa mencakup lebih luas pada semua komisi (semua

kementerian/lembaga). Namun, yang menjadi persoalan adalah

BAKN DPR RI tidak memiliki hak/kewenangan

menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI itu secara langsung,

karena kewenangan tindak lanjut tersebut ada di komisi.

Diharapkan kedepan ada penguatan BAKN DPR RI dalam hal

menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI, yaitu

BAKN DPR RI memiliki kewenangan menindaklanjuti temuan

hasil pemeriksaan BPK RI dan bukan lagi komisi yang

melakukan tindak lanjutnya.

Secara garis besar perbedaan antara PAC Inggris dengan

BAKN DPR RI adalah PAC Inggris melakukan inquery,

follow up dan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan

NAO secara langsung tanpa melalui komisi, sedangkan

BAKN DPR RI hanya melakukan telaah/analisis atas laporan


hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjutnya dilaksanakan

oleh Komisi.

Open Parliament

Terkait dengan open parliament telah dilakukan

deklarasi/action plan open parliament pada bulan Agustus

2018. WFD berkomitmen untuk mendukung open parliament

DPR RI dalam dua hal, yaitu : (1) membentuk roadmap dan (2)

membentuk sistem legaslatif yang transparan. WFD sudah

mengetahui bahwa open parliament unit sudah dibentuk, dan

juga sudah dilakukan workshop. Oleh karena itu, untuk yang

akan datang WFD akan lebih memperbanyak aktivitas-aktivitas

seperti workshop.

WFD sangat berkomitmen untuk membantu anggota parlemen

yang baru periode yang akan datang, terutama untuk membantu

Sekretariat dan BAKN DPR RI dan juga untuk menjaga

momentum yang sudah terbentuk dari proses open parliament

yang telah dilakukan secara global. Satu hal utama yang akan

WFD fokuskan adalah membentuk roadmap dan berkolaborasi

dengan Sekretariat Jenderal terutama untuk induksi anggota

baru dalam proses capacity building.

DPR RI sangat berharap dalam rangka open parliament, WFD

dapat membantu dalam mewujudkannya melalui penguatan

supporting system DPR RI. Kerja sama WFD kepada DPR RI

harus kepada kelembagaan atau kesekjenan bukan

perseorangan/individu. Hal ini penting karena kesekjenan yang

mengetahui kondisi DPR RI secara keseluruhan sehingga open

parliament di DPR RI dapat terwujud dengan baik.

Kemudian, menyangkut kesempatan untuk induction anggota

baru, isu open parliament barangkali memang sebaiknya,

sebagai sebuah kesepakatan, disisipkan di dalam misi DPR RI


ke depan, karena open parliament ini merupakan bagian dari

parlemen modern yang perlu diketahui oleh masyarakat tentang

berbagai hal terkait parlemen. Mekanisme induction anggota

baru terkait open parliament ini akan dibicarakan antara DPR

RI dengan Lemhanas (sebagai pihak yang melaksanakan

induction).

Dalam rangka meningkatkan capacity building dari seluruh

supporting system DPR RI dalam berbagai bidang, WFD

terbuka untuk bekerja sama secara kelembagaan dan hal

tersebut dapat dilakukan melalui MoU atau bentuk perjanjian

kerja sama lainnya.


Galery Foto




Documents

LAPORAN - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/puskajiakn/laporan-kunjungan-daerah/public-file/... · Setjen dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan laporan study visit Pusat Kajian