Legislasi & Etika Veteriner.pptx

8/16/2019 Legislasi & Etika Veteriner.pptx

1/20

Etika & LegislasiVeteriner

Maxs U. E. Sanam


2/20

Kompetensi Mata Kuliah

(1) Memiliki wawasan etika veteriner anpemahaman terhaap peran antanggung!awa" pro#esi keokteran hewan

($) Memiliki wawasan tentang sistemkesehatan hewan nasional% legislasiveteriner serta "atasan"atasankewenangan meik veteriner.

(') Men!un!ung tinggi koe etik an auanasar prilaku pro#esi keokteran hewan


3/20

“The Roots of Violence:Wealth without work,Pleasure without conscience,

Knowledge withoutcharacter, Commerce withoutmorality, Science without

humanity, Worshi withoutsacri!ce, Politics withoutrinciles"“

#ahatma $andhi


4/20

engantar

Legislasi alam arti luas meliputi proses anprouk pem"uatan unangunang olehinstitusi khusus (the creation of general legal

norm by special organ)% an regulasi(regulations or ordinances).

Legislasi alam arti luas termasuk pula

pem"entukan eraturan emerintah anperaturanperaturan lain *ang menapatelegasian kewenangan ari unangunang(delegation of rule making power by the laws).


5/20

Regulasi (regulation or ordinance) aalah prosesmenetapkan peraturan umum oleh "aan eksekuti#

atau "aan *ang memiliki kekuasaan atau #ungsieksekuti#.

Kekuasaan terse"ut merupakan kekuasaanpenelegasian (delegation of legislative power,delegation of rule making power, delegatie vanwetgevendemacht ).

Unangunang se"agai , primary legislation” atau, principal legislation”, sementara regulasi se"agai,implementing act ,.


6/20

-enisi %egislasi Veteriner :

• &imunan instrumen legal sesi!k 'legislasi rimer dansekunder( yang diergunakan untuk mengelola domain )eteriner

*nstrumen legal• +turan yang mengikat secara hukum yang dikeluarkan olehsuatu adan yang memiliki otoritas yang sah untukmengeluarkan instrumen ts

%egislasi rimer•

*nstrumen legal yang dikeluarkan oleh lemaga legislatif

%egislasi sekunder• *nstrumen legal yang dikeluarkan oleh lemaga emerintahseagai elaksanaan terhada legislasi rimer


7/20

%egal certainty 'Keastianhukum(• Keadaan dimana legislasi adalah -elas,koheren, stail, dan transaran, sertamelindungi warga negara dari efeksaming yang merugikan dariinstrumen legal


8/20

.omain Veteriner• Keseluruhan akti)itas aik langsung atauun tidak langsungyang erhuungan dengan hewan, roduk hewan danroduk sisa hewan, yang memantu melindungi, memeliharadan meningkatkan kesehatan dan kese-ahteraan manusia,

termasuk erlindungan terhada kesehatan dankese-ahteraan hewan serta keamanan angan"

&ierarki legislasi• Ranking atau urutan instrumen/instrumen legal

seagaiaman dinyatakan dalam undang/undang dasar'misalnya, dalam konstitusi( suatu negara

• /aat hierarki "erarti suatu instrumen legal harus se!alan enganinstrumeninstrumen legal *ang le"ih tinggi.


9/20

$eneral rinciles

1. 0espet #or the hierarh* o# legislationVeterinar* legislation shoul srupulousl* respet the hierarh* "etweenprimar* legislation an seonar* legislation.

$. Legal "asisCompetent Authorities should have available the primary legislation and

secondary legislation necessary to arr* out their ativities at allaministrative an geographi levels.

Veterinar* legislation shoul "e onsistent with national an internationallaw% asappropriate% inluing ivil% penal an aministrative laws.

'. /ransparen*

Veterinar* legislation shoul "e inventorie an "e reail* aessi"le anintelligi"le #or use% upating an moiation% as appropriate.

Competent Authorities should ensure communication of veterinarylegislation and related documentation to stakeholers.


10/20

. 2onsultation /he ra#ting o# new an revise legislation relevant to theveterinar* omain shoul "e a onsultative proess involvingCompetent Authorities and legal eperts to ensure that theresulting legislation is scienti!cally, tehniall* anlegall* soun.

/o #ailitate implementation o# the veterinar* legislation%Competent Authorities should establish relationships withstakeholers% inluing taking steps to ensure that the*partiipate in the evelopment o# signiant legislation an

re3uire #ollowup.

4. 5ualit* o# legislation an legal ertaint*6 high 3ualit* o# legislation is essential #or ahieving legalertaint*.


11/20

The drafting of )eterinary legislation

Legislasi veteriner harus 7

1) memuat hak% tanggung!awa"% an keawa!i"an *ang !elas

$) /iak "oleh am"igu% engan kalimat an katakata *ang !elas%susunan kalimat an penggunaan kata *ang tepat

') /epat an akurat meskipun menghasilkan pengulangan kata anst*le *ang kaku8

) tiak emnganung enisi *ang menim"ulkan kon9ik ankeranuan8

4) "erisi pern*ataan tentang lingkup an tu!uan *ang !elas8

:) "erisi sanksi an hukuman% "aik piana maupun aminstratati#8 an

;) harus men*atakan ke"utuhan nansial untuk menukung programan aktivitas


12/20


13/20

UU- 1>4 & UU Undang-Undang Dasar 1945 itetapkan an

isahkan oleh Ma!elis ermus*awaratan 0ak*at (M0)*ang teriri ari 6nggota -ewan erwakilan 0ak*at(-0) an 6nggota -ewan erwakilan -aerah (--).

Materi muatan UU- 1>4 meliputi !aminan hak asasimanusia "agi setiap warga negara% prinsipprinsip anasar negara% tu!uan negara an se"again*a.

Undang-Undang (?UU,) i"entuk oleh -ewanerwakilan 0ak*at (-0) "ersama engan resien.

Materi muatan UU "erisi halhal *ang mengatur le"ihlan!ut ketentuan UU- 1>4


14/20

erppu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (?erppu,) itetapkan oleh resienketika negara alam keaaaan kegentingan

*ang memaksa.

erppu harus menapat persetu!uan -0 alampersiangan "erikutn*a. @ika tiak menapatpersetu!uan% maka erppu ini harus ia"ut.

Materi muatan erppu sama engan materimuatan UU.


15/20

& erpres

Peraturan Pemerintah (?,) itetapkan olehresien.

Materi muatan "erisi materi untuk men!alankanUU se"agaimana mestin*a.

Peraturan Presiden (?erpres,) !uga itetapkanoleh resien.

Materi muatan erpres "erisi materi *angiperintahkan oleh UU atau materi untukmelaksanakan eraturan emerintah.


16/20

era

Peraturan Daerah (?era,)% ' kategori7

(1) era rovinsi *ang itetapkan oleh -ewan

erwakilan 0ak*at -aerah (?-0-,) rovinsi

"ersama engan gu"ernur8

($) era Ka"upatenAKota *ang itetapkan oleh

-0- Ka"upatenAKota "ersama engan"upatiAwalikota8 an

(') eraturan -esaAperaturan *ang setingkat% i"uatoleh "aan perwakilan esa atau nama lainn*a"ersama engan kepala esa atau nama lainn*a.


17/20

Materi muatan era & eres

Materi muatan era aalah seluruh materi muatanalam rangka pen*elenggaraan otonomi aerah antugas pem"antuan% an menampung konisi khususaerah serta pen!a"aran le"ih lan!ut eraturan

erunangunangan *ang le"ih tinggi.

Materi muatan eres atau *ang setingkat aalahseluruh materi alam rangka pen*elenggaraan urusanesa atau *ang setingkat serta pen!a"aran le"ih lan!ut

eraturan erunangunangan *ang le"ih tinggi.

Materi muatan mengenai ketentuan piana han*aapat imuat alam UU an era.


18/20


19/20


20/20

erkem"angan Legislasi Veteriner i=nonesia

Staats"la an Bronansi !aman kolonial• Staats"la Co. :; tahun 1>D$ ttg Ketentuan impor hewan & ternak ari 6ustralia

• Staats"la 1>1$ no.'$ ttg 2ampur tangan pemerintah alam "iang Kehewanan

• Staats"la /ahun 1>$: Co. 41 ttg engenalan & em"erantasan 0a"ies

• Staats"la /ahun 1>': Comor ;14 ampur tangan pemerintah alam inas kehewanan%polisi kehewanan% an oronansi tentang pen*akit an!ing gila (ra"ies)

• Staats"la /ahun 1>1$ Comor '$ ttg engawasan praktik okter hewan an ke"i!akan

kehewanan• Staats"la /ahun 1>': Comor :1 ttg etun!uk mengenai pemotongan hewan% pemotongan

hewan "esar "etina "ertanuk

UU Co. 1 /ahun $DD> (Cakeswan) menggantikan UU Co. : tahun 1>:;(KetentuanKetentuan okok eternakan an Kesehatan >$7 Karantina

Documents

Legislasi & Etika Veteriner.pptx