Upload
trankhanh
View
237
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LKjIP BAPPEDA
2014 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1
I.1 Fungsi Bappeda .......................................................................................................... 1
I.2 Struktur Organisasi ..................................................................................................... 1
I.3 Isu Strategis ...................................................................................................................
3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................... 8
II.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SKPD ............................................................... 8
II.2 Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ............... 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................... 13
III.1 Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................... 13
III.1.1 Sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan ................................ 15
III.1.2 Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang ...... 19
III.3 Realisasi Anggaran .................................................................................................... 21
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................... 24
LAMPIRAN-LAMPIRAN
5 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Bappeda Kabupaten Kulon Progo ..........................................................................
..........................................................................................................
4
Tabel 1.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) .................................... 7
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan ..................................................................... 9
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo ......................................... 11
Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2014 ................ ...................................................... 11
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ..................................................................................... 13
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2014 ..................................................................................... 14
Tabel 3.3 Capaian indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2014 ............................................ 15
Tabel 3.4 Capaian indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2014 ........................................... 19
Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-Sasaran Tahun 2014
....................................................................................................................................................
22
Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20114 .................... 23
6 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Desk antara SKPD dan TAPD sebagai bagian dari proses
perencanaan pembangunan .........................................................................
8
Gambar 2.2 Rakor BKPRD Kabupaten Kulon Progo ..................................................... 9
Gambar 3.1 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja ................................... 15
Gambar 3.2 Musrenbang RKPD Tahun 2014 .................................................................... 19
Gambar 3.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo .......................... 21
1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo
tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan
pelayanan publik yang baik.
pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan
akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran
birokrasinya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (LAKIP Bappeda) Kabupaten Kulon Progo Tahun 201
merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh
Bappeda selama tahun 201
informasi yang diharapkan seluruh
Kulon Progo dalam periode tahun 2011
dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik
bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
KATA PENGANTAR
uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan
sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Bappeda Kulon Progo Tahun 201
Perwujudan good governance
yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses
demokrasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus
tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan
pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bag
pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan
akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan
n Daerah (LAKIP Bappeda) Kabupaten Kulon Progo Tahun 201
merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh
Bappeda selama tahun 2014. Diharapkan LAKIP Bappeda ini dapat memberikan
informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda
Kulon Progo dalam periode tahun 2011-2016. Semoga di tahun mendatang capaian
dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik
bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.
P
Wates, 30 Januari 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala,
Ir. AGUS LANGGENG BASUKI
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19610801 198903 1 005
KATA PENGANTAR
uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
Nya kita masih diberikan kesehatan
menyelesaikan Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Bappeda Kulon Progo Tahun 2014.
good governance merupakan hal
yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses
demokrasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus
tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan
Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana
pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan
akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan
n Daerah (LAKIP Bappeda) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 ini
merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh
. Diharapkan LAKIP Bappeda ini dapat memberikan
tentang pencapaian kinerja Bappeda
Semoga di tahun mendatang capaian
dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik
Januari 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
Ir. AGUS LANGGENG BASUKI
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19610801 198903 1 005
2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
IKHTISAR EKSEKUTIF
ebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Kulon
Progo sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders,
sehingga Bappeda dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan
tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan
memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.
Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2011-2016, LAKIP Tahun 2014 yang merupakan bagian dari informasi
pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Bappeda
Kabupaten Kulon Progo dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi,
misi, sasaran strategis. Visi jangka menengah Bappeda Kulon Progo tahun 2011-2016
adalah:
“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo
yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”
Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan 2 (dua) misi Bappeda, yaitu: a)
mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif; dan b) mewujudkan
penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu 2011-2016 adalah: 1)
meningkatnya kinerja perencanaan; dan 2) meningkatnya kesesuaian pemanfaatan
ruang. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi,
kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) sasaran,
terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur. Indikator
kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.
Hasil analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kulon Progo tahun 2014 dapat
disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang telah ditetapkan, semua indikator
telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:
S
3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
a. indikator sasaran strategis capaian kinerja program telah melebihi target, yaitu
sebesar 85,38%.
b. indikator sasaran strategis persentase kesesuaian pemanfaatan ruang telah
melebihi target, yaitu sebesar 79,55%.
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 90,10% dari
total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap
urusan sebesar 89,64%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD
sebesar 92,16%.
1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
BAB
PENDAHULUAN
I.1. FUNGSI BAPPEDA
erdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun
2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon
Progo mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan
perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah, tata ruang, statistik, penelitian dan pengembangan serta
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah, tata ruang dan statistik, penelitian dan pengembangan.
I.2. STRUKTUR ORGANISASI
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda
menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan
Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2012
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang
selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 69 Tahun
B
1
2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Bappeda mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi;
2. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang dan
lingkungan hidup;
3. Menyusun perencanaan pemerintahan;
4. Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat;
5. Melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan kegiatan
penelitian pengembangan dan statistik; dan
6. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Dalam melaksanakan tugas Kepala Bappeda dibantu oleh aparat yang terdapat di
dalam struktur organisasi Bappeda. Susunan organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan
3) Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Perekonomian terdiri dari:
1) Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan
Penanaman Modal
2) Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan
d. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup terdiri dari:
1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
2) Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan
3) Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
e. Bidang Pemerintahan terdiri dari:
3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
1) Sub Bidang Pemerintahan Umum
2) Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri
f. Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
2) Sub Bidang Sosial dan Kesehatan
g. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik
terdiri dari:
1) Sub Bidang Perencanaan;
2) Sub Bidang Pengendalian; dan
3) Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik
h. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu;
i. Unit Pelaksana Teknis Badan
Struktur organisasi Bappeda Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 16 tahun 2012 terlampir.
I.3. ISU STRATEGIS
Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Bappeda adalah
sebagai berikut:
Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses
perencanaan;
Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana;
Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan
pengembangan;
Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan
percepatan pencapaian indikator kinerja.
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Bappeda dan identifikasi
isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut:
4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda
Kabupaten Kulon Progo
Aspek Kajian
Capaian/
Kondisi Saat
ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan
SKPD
Internal
(Kewenangan
SKPD)
Eksternal
(Diluar
Kewenangan
SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Gambaran
pelayanan
SKPD
Pelayanan
permohonan
rekomendasi
tata ruang
Penyusunan
perencanaan
daerah
tahunan dan
5 tahunan
UU No. 26
Tahun 2007
PP No. 8 Tahun
2013
Permen PU
No.11/PRT/M/2
009
Permen PU
No.20 Tahun
2011
Permen PU
No.01/PRT/M/2
013
Perda DIY No.
2 Tahun 2010
Perda KP No. 1
Tahun 2012
UU No. 25
Tahun 2004
PP No. 8 Tahun
2008
Permendagri
No.54 Tahun
2010
Perda No. 14
Tahun 2007
Perda No.16
Tahun 2007
Perda Kulon
Progo No.1
Tahun 2012
Perda Kulon
Progo No.2
Tahun 2012
Kecepatan
agenda rakor
BKPRD
Kecermatan
telaah
Ketentuan
Peraturan
Perundangan
Ketersediaan
Dokumen
pendukung
(RDTR)
Ketersediaan
E-Plan
Ketersediaan
Sarana
prasarana
kerja
Kecermatan
verifikasi
Kemampuan
aparatur
perencana
Kejelasan
arahan unsur
pimpinan
Bappeda
Kelengkapan
info/dokumen
pemohon
Kesesuain
lokasi eksisting
dengan
dokumen
(sertifikat)
Pemahaman
stakeholder
akan arti
penting
perencanaan
perbedaan
antara data
Sektoral dan
data dari BPS
Keterbatasan
informasi
mengenai
dana APBN
dan APBD DIY
Kurangnya
dokumen
pendukung
(RDTR)
Belum
optimalnya
hasil
perencanaan
Belum
optimalnya
pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi
program
pembangunan
5 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Aspek Kajian
Capaian/
Kondisi Saat
ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan
SKPD
Internal
(Kewenangan
SKPD)
Eksternal
(Diluar
Kewenangan
SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Penyediaan
data statistik
memberikan
ijin KKN
Memfasilitasi
penelitian
pengembang
an IPTEK
kepada
institusi dan
masyarakat
Perda No.16
Tahun 2012
Perbup No.69
Tahun 2012
UU No.14
Tahun 2008
PP No.61
Tahun 2010
Permendagri
No. 8 Tahun
2014
Perda No.16
Tahun 2012
Perbup No.69
Tahun 2012
Perda No.16
Tahun 2012
Perbup No.69
Tahhun 2012
Koordinasi
antar
Bidang/Sub
Bidang
Kecermatan
aparatur
Kejelasan
arahan unsur
pimpinan
Bappeda
Ketersediaan
SIM data
statistik
daerah
Kecepatan
menanggapi
permohonan
Inventarisasi
ijin yang
sudah
dikeluarkan
Data
Kebutuhan
lokasi KKN
dari
Kecamatan
Inventarisasi
penelitian/pene
muan yang
ada di Kulon
Progo
Informasi
kebijakan dari
pemerintah
dan
pemerintah DIY
Ketepatan dan
Kecermatan
Data dan
Usulan
Akurasi dan
Ketepatan
waktu data
SKPD dan BPS
Ketersediaan
data base
SKPD
Konsistensi
data
Kelengkapan
permohonan
Kemampuan
masyarakat
dalam
mengaplikasikan
IPTEK untuk
penelitian
Belum
tersedianya
data secara
lengkap, akurat
dan up to date
Data belum
bisa diakses
secara mudah
oleh
stakeholders
-
Belum
optimalnya
pemanfaatan
IPTEK di
masyarakat
6 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Aspek Kajian
Capaian/
Kondisi Saat
ini
Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan
SKPD
Internal
(Kewenangan
SKPD)
Eksternal
(Diluar
Kewenangan
SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kajian
terhadap
Renstra
SKPD
Bappeda
DIY
Koordinasi
dengan
Bappeda
DIY
Pelaporan
ke Bappeda
DIY tepat
waktu
UU No. 25
Tahun 2004
PP No. 8 Tahun
2008
Permendagri
No.54 Tahun
2010
Koordinasi
antar
Bidang/Sub
Bidang
Keterbatasan
informasi
mengenai dana
APBD DIY
Belum
optimalnya
koordinasi dan
sinkronisasi
proses
perencanaan
pembangunan
sektoral dan
kewilayahan
Kajian
terhadap
Renstra
Kementerian
PPN/
Bappenas
Kesesuaian
produk
perencanaan
dengan
peraturan di
atasnya
UU No. 25
Tahun 2004
PP No. 8 Tahun
2008
Permendagri
No.54 Tahun
2010
Kepatuhan
SKPD
terhadap
peraturan
perundangan
Informasi
kebijakan dari
pemerintah
pusat
Masih adanya
perbedaan
antara data
sektoral dan
data statistik
dari BPS
Kajian
terhadap
RTRW
Telah
memiliki
Perda RTRW
Telah
tersusun 9
materi teknis
RDTRK
Perkotaan
dan
Strategis
Telah
dicapai
kesesuaian
tata ruang
79,55%
UU TR No.26
Tahun 2006
Perda Kulon
Progo No.1
Tahun 2012
Keterbatasan
SDM
Belum
optimalnya
proses
legislasi RDTR
Kondisi
eksisting
pemanfaatan
tata ruang
Inkonsistensi
penegakan
Perda
Kurangnya
pemahaman
masyarakat
Belum
tersusunnya SOP
Pelayanan
Informasi
Pemanfaatan
Tata Ruang
7 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Tabel 1.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
No.
Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika
Regional/Lokal Lain-lain
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Globalisasi semakin
berpengaruh dalam
proses pembangunan
di Indonesia
(perdagangan,
perkembangan
Teknologi Informasi,
dan lain-lain)
Penyusunan rencana
pembangunan daerah
tidak terlepas dari landasan
atau acuan hukum yang
berlaku di pemerintahan
pusat. Adanya perubahan
landasan atau
acuan hukum yang
mendasari, mengakibatkan
peraturan perundang–
undangan tersebut masih
belum sepenuhnya
terintegrasi secara baik
sehingga
dapat menghambat
pencapaian tujuan
pembangunan nasional dan
daerah.
Terbatasnya SDM di
bidang perencanaan
pembangunan di
lingkungan Pemda
yang memiliki
kompetensi untuk
melakukan
perencanaan
pembangunan,
penganggaran,
pelaksanaan dan
pelaporan secara
baik dan akuntabel.
-
Kebijakan moratorium PNS
yang telah menghentikan
penerimaan PNS
mengakibatkan semakin
berkurangnya kuantitas SDM
disamping alasan alamiah
yaitu berkurangnya
PNS karena memasuki usia
pensiun.
Kualitas SDM
perencana yang
belum merata di
SKPD–SKPD
mengakibatkan beban
tugas perencanaan
menjadi overload.
8 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo
PERENCANAAN
II.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN
engan mengacu pada
memperhatikan tugas pokok dan fungsinya
Kulon Progo tahun 2011
“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BAIK UNTUK MENCAPAI
KULON PROGO YANG SEHAT, MANDIRI,
Misi Bappeda untuk mewujudkan visi tersebut
1. Mewujudkan pelaksanaan
Desk antara SKPD dan TAPD
D
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN
DAN SASARAN SKPD
engan mengacu pada visi Kabupaten Kulon Progo serta dengan
memperhatikan tugas pokok dan fungsinya sesuai Renstra Bappeda
Kulon Progo tahun 2011-2016, Bappeda memiliki visi
“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BAIK UNTUK MENCAPAI
KULON PROGO YANG SEHAT, MANDIRI, BERPRESTASI, ADIL, AMAN DAN SEJAHTERA”
Bappeda untuk mewujudkan visi tersebut adalah:
pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif
Gambar 2.1
dan TAPD sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan
BAB
KINERJA
visi Kabupaten Kulon Progo serta dengan
sesuai Renstra Bappeda
isi :
“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BAIK UNTUK MENCAPAI
BERPRESTASI, ADIL, AMAN DAN SEJAHTERA”
sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan
2
9 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo
2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan
Rakor Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan sebagai
hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus
disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan. Sasaran
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan,
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai.
kebijakan SKPD dituangkan dalam tabel berikut:
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang
sehat, mandiri, berprestasi,
MISI I : Mewujudkan pelaksanaan
Tujuan
Terwujudnya
peningkatan kinerja
perencanaan
Meningkatnya kinerja
perencanaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan
Gambar 2.2
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kulon Progo
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan sebagai
hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus
disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan. Sasaran
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga
hal yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan SKPD dituangkan dalam tabel berikut:
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang
sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera
pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif
Sasaran Strategi
Meningkatnya kinerja
perencanaan
Meningkatkan
koordinasi
perencanaan
pembangunan
Mengintegrasikan
monitoring dan
penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan
Kabupaten Kulon Progo
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan sebagai
hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran
merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus
disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan. Sasaran
sehingga sasaran harus
Penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan
: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang
Kebijakan
Pengarusutamaan
sistem
perencanaan
terpadu
Meningkatkan
akuntablitas
10 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
evaluasi sistem
perencanaan
Meningkatkan
efisiensi dan
efektivitas dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dalam
statistik daerah
melalui sistem
pengendalian
terpadu
Meningkatkan
kualitas data dan
informasi
perencanaan
pembangunan
MISI II : Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya
peningkatan kesesuaian
pemanfaatan ruang
Meningkatnya
kesesuaian pemanfaatan
ruang
Meningkatkan
efisiensi dan
efektivitas dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
dalam bidang
penataan ruang,
meliputi pengaturan,
pembinaan,
pengawasan,
pelaksanaan.
Meningkatkan
kualitas rencana tata
ruang
Meningkatkan
efektifitas
pengendalian
pemanfaatan ruang
Meningkatkan
kualitas
kelembagaan
penataan ruang
Meningkatkan
kualitas produk
perencanaan
ruang
Mendorong
percepatan
penetapan
produk
perencanaan
ruang dalam
bentuk perda,
sehingga bisa
lebih aplikatif
Meningkatkan
kualitas
koordinasi
penataan ruang
II.2. DOKUMEN PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Bappeda Kulon Progo
menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai
tiap tahun. Target kinerja tahun 2014 direncanakan menyesuaikan dengan Renstra SKPD
tahun 2011-2016 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014. Adapun RKT 2014 seperti
dijelaskan pada tabel berikut:
11 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Tabel 2.2.
Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo
Tahun 2014
No. Sasaran Indikator Target
1 Meningkatnya kinerja
perencanaan
Capaian kinerja program 84,00%
2 Meningkatnya kesesuaian
pemanfaatan ruang
Persentase kesesuaian
pemanfaatan ruang
79,47%
Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan
Tahun 2014 sebagai berikut :
Tabel 2.3.
Program dan Kegiatan Tahun 2014
Program/Kegiatan Kegiatan
Program Pengembangan Data/
Informasi/Statistik Daerah
Penyusunan database daerah
Penyusunan, pengumpulan,
pengolahan updating dan analisis
data statistik daerah
Penyusunan data keluarga miskin
Program Kerjasama Pembangunan
Daerah
Koordinasi kegiatan KKN, Pengabdian
masyarakat dan kerjasama dengan
perguruan tinggi
Jaring penelitian (jarlit) tingkat
kabupaten
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Penyusunan Rancangan KUA dan
PPAS
Penyelenggaraan Forum SKPD dan
Musrenbang RKPD
Monitoring, pengendalian, dan
pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Koordinasi, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan dana DAK dan
TP
Penyusunan Rancangan RPJMD
Penyusunan Data Dasar Spasial
Koordinasi Perumusan kebijakan dan
sinkronisasi pelaksanaan upaya-
12 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Program/Kegiatan Kegiatan
upaya mengatasi soal pendidikan,
kebudayaan, kepemudaan dan olah
raga
Koordinasi perumusan kebijakan dan
sinkronisasi pelaksanaan upaya-
upaya penanggulangan kemiskinan
dan penurunan kesenjangan
Koordinasi pembangunan ekonomi
daerah
Koordinasi, monitoring, dan evaluasi
pembangunan sumber daya air
Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Koordinasi pemanfaatan ruang
Dokumen Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2014 terlampir.
13 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
BAB
AKUNTABILITAS KINERJA
III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Penilaian kinerja telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kulon Progo dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kulon Progo Tahun 2014. Penilaian ini dilakukan untuk
mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan
dan sasaran. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai
dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu:
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1) 91% ≤ 100% Sangat tinggi
(2) 76% ≤ 90% Tinggi
(3) 66% ≤ 75% Sedang
(4) 51% ≤ 65% Rendah
(5) ≤ 50% Sangat Rendah
Sumber: Permendagri No.54 Tahun 2010
Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran
strategis Bappeda Kulon Progo beserta target capaian realisasinya dirinci seperti
dijelaskan pada tabel 3.2 berikut ini:
3
14 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2014
No. Sasaran Indikator Target Realisasi Persentase Kriteria
1 Meningkatnya
kinerja
perencanaan
Capaian kinerja
program
84,00% 85,38% 101,64% Sangat tinggi
2 Meningkatnya
kesesuaian
pemanfaatan
ruang
Persentase
kesesuaian
pemanfaatan
ruang
79,47% 79,55% 100,10% Sangat tinggi
Berdasarkan tabel 3.2 di atas terdapat 2 sasaran strategis yang terbagi ke dalam
2 indikator sasaran strategis. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis
merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD. Pencapaian indikator kinerja pada
tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Indikator kinerja sasaran strategis Capaian kinerja program sebesar 1,64% di atas
target.
Indikator kinerja sasaran strategis Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
sebesar 0,1% di atas target.
Kedua indikator kinerja sasaran tersebut berada dalam klasifikasi sangat tinggi. Capaian
tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur yang terlihat
pada grafik berikut:
15 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Gambar 3.1
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan secara berkala baik bulanan maupun
triwulanan dengan menggunakan sistem e-Monev dan e-SAKIP.
III.1.1. Sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan
Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran pertama adalah Capaian
kinerja program. Pencapaian indikator kinerja sasaran yang pertama adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.3
Capaian indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2014
Indikator Capaian
2012
Capaian
2013
2014 Target
akhir
renstra
(2016)
Capaian s/d
2014
terhadap
2016
Target Realisasi %
Realisasi
Capaian
kinerja
program
83,70% 81,83% 84,00% 85,38% 101,64% 90,00% 94,87%
0 5 10 15 20
Bidang Rendalitbangtik
Bidang Pemerintahan
Bidang Perekonomian
Bidang Praswil Tata Ruang &
Lingk. Hidup
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat
Kepala
12
5
6
8
6
15
1
17
7
8
13
9
18
1
Kebutuhan pegawai Kondisi pegawai
16 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:
��������������������� =�����ℎ���������������������������������
�����ℎ�������
Di tahun 2014 program dan kegiatan SKPD belum berpedoman pada RPJMD
Perubahan 2011-2016, sehingga dalam 1 program SKPD masih terdiri dari lebih dari 1
indikator program, sehingga formula yang digunakan untuk menghitung capaian target
di 2014 adalah:
��������������������� =�����ℎ���������������������������������
�����ℎ����������������
=54.730,80%
641
= 85,38%
Capaian di tahun 2014 sebesar 85,38%, atau 101,64% terhadap target. Realisasi
capaian kinerja program mengalami peningkatan sebesar 3,55% dibandingkan dengan
tahun 2013. Realisasi di tahun 2014 juga lebih tinggi 1,68% dari realisasi capaian tahun
2012. Sedangkan berdasarkan target akhir renstra Bappeda Kulon Progo, realisasi
capaian indikator sudah mencapai 94,87%. Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena
beberapa hal, diantaranya:
Adanya dukungan pendanaan dari dana-dana di luar APBD Kabupaten terhadap
pelaksanaan program kegiatan
Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
Urusan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja yaitu
sebagai berikut:
A. Urusan Perencanaan Pembangunan
1. Program Kerjasama Pembangunan
Kegiatan-kegiatan:
a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan
Perguruan Tinggi;
17 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS;
b. Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD;
c. Monitoring, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
d. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan
TP;
e. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air;
f. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-
Upaya Mengatasi Soal Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah
Raga;
g. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-
Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;
h. Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah;
i. Penyusunan Data Dasar Spasial;
j. Penyusunan Rancangan RPJMD.
B. Urusan Statistik
1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan Updating dan Analisis Data
Statistik;
b. Penyusunan Database Daerah;
c. Penyusunan Data Keluarga Miskin.
Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya:
Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan
pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan
18 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Kemampuan SDM Aparatur dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian
masih terbatas
Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan masih
rendah
Kurang optimalnya koordinasi dan keterpaduan dalam penyelenggaraan
perencanaan pembangunan
Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan
pembangunan
Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan
meliputi:
- Pengoptimalan fungsi perencanaan dengan peningkatan koordinasi antar bidang
serta peningkatan kualitas pendampingan oleh bidang-bidang terhadap SKPD
yang diampu.
- Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan
sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.
- Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi
yang berkualitas dan terkini (up to date) sebagai bahan perencanaan di semua
bidang/sektor.
- Meningkatkan fungsi keberadaan website Bappeda Kulon Progo dalam menyajikan
data-data yang dimiliki dengan koordinasi secara intensif dengan bidang-bidang
terkait dengan data/informasi yang akan dipublikasikan.
- Mengoptimalkan IPTEK melalui penyebarluasan informasi terutama dalam
pemanfaatan teknologi tepat guna.
19 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo
III.1.2. Sasaran Meningkatnya
Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ke
kesesuaian pemanfaatan ruang.
Capaian indikator Kinerja Sasaran II
Indikator Capaian
2012
Capaian
Persentase
kesesuaian
pemanfaatan
ruang
70,43% 78,69%
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:
��������������������
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Gambar 3.2
Musrenbang RKPD Tahun 2014
eningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ke-2 adalah persentase
kesesuaian pemanfaatan ruang.
Tabel 3.4
Capaian indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2014
Capaian
2013
2014 Target
akhir
renstra
(2016)
Target Realisasi %
Realisasi
78,69% 79,47% 79,55% 100,10% 81,07%
digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:
��������������������������
=������������������������������
����������ℎ×
=46.640,43��
58.627,51��× 100%
= 79,55%
2 adalah persentase
Target
akhir
renstra
(2016)
Capaian
s/d 2014
terhadap
2016
81,07% 98,12%
digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:
100%
20 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Capaian di tahun 2014 sebesar 79,55%, atau 100,10% terhadap target. Realisasi
capaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mengalami kenaikan sebesar
0,86% dibandingkan dengan tahun 2013. Realisasi di tahun 2014 juga lebih tinggi 9,12%
dari realisasi capaian tahun 2012. Berdasarkan target akhir renstra Bappeda Kulon
Progo, realisasi capaian indikator mencapai 98,12%. Capaian kesesuaian pemanfaatan
ruang di DIY pada tahun 2014 adalah sebesar 64,21%, sehingga capaian indikator di
Kulon Progo masih lebih besar dibandingkan capaian provinsi. Keberhasilan tersebut
dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya:
Koordinasi pemanfaatan ruang secara optimal
Efektifnya penyebarluasan informasi tata ruang
Program dan kegiatan dalam urusan penataan ruang yang mendukung tercapainya
target kinerja yaitu sebagai berikut:
1. Program Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan: Koordinasi pemanfaatan ruang
Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya:
Perangkat pengendalian zonasi (RDTR) belum tertuang dalam bentuk peraturan
daerah.
Kurangnya ketaatan masyarakat terhadap aturan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi:
Mendorong terwujudnya Perda RDTR
Meningkatkan penyebarluasan informasi tentang tata ruang.
Melakukan penegakan aturan tata ruang.
21 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Gambar 3.3
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo
III.2. REALISASI ANGGARAN
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 90,10% dari
total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap
urusan sebesar 89,64%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD
sebesar 92,16%. Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran
terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-2 (98,71%) disusul dengan
program/kegiatan di sasaran ke-1 (87,25%).
Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan
anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan
anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk
pencapaian sasaran pembangunan tahun 2013 telah mencukupi. Anggaran dan
realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai
program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:
22 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-Sasaran Tahun 2014
No. Sasaran Anggaran Realisasi %
Realisasi
1 Meningkatnya kinerja
perencanaan
Rp. 2.098.879.425,00 Rp.1.831.262.385,00 87,25%
2 Meningkatnya kesesuaian
pemanfaatan ruang
Rp. 553.041.275,00 Rp. 545.898.650,00 98,71%
Jumlah Rp. 2.651.920.700,00 Rp. 2.337.161.035,00 89,64%
Belanja langsung program
kegiatan setiap SKPD
Rp. 589.578.024,00 Rp. 543.326.511,00 92,16%
Total belanja langsung
Rp. 3.241.498.724,00 Rp. 2.920.487.546,00 90,10%
Adanya realisasi anggaran untuk sasaran pertama yang berada di bawah 90%
selain disebabkan oleh efisiensi anggaran juga disebabkan oleh beberapa hal,
diantaranya:
1. Penyusunan Dewan Riset Daerah (DRD) tidak terlaksana, dikarenakan Peraturan
Bupati tentang DRD belum disahkan, sehingga anggaran untuk DRD dalam
Kegiatan Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten tidak bisa direalisasikan.
Penyerapan Kegiatan Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten sebesar 54,96%.
2. Anggaran kegiatan Penyusunan data keluarga miskin terealisasi sebesar 75,60%
dikarenakan sebagian honor petugas pendata tidak direalisasikan terkait dengan
kebijakan di tahun 2014 bahwa pendataan keluarga miskin dilaksanakan oleh PNS
di Kabupaten Kulon Progo.
Pencapaian kinerja dari SKPD tidak terlepas dari jumlah anggaran yang dimiliki.
Perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja dapat dilihat dalam
tabel berikut:
23 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2014
Kinerja Keuangan
Sasaran
Strategis Indikator target Realisasi % Program Target (Rp.)
Realisasi
(Rp.) %
Meningkatnya
kinerja
perencanaan
Capaian
kinerja
program
84,00% 85,38% 101,64 Kerjasama
Pembangunan
128.654.960 87.709.044 68,17
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.319.934.765 1.212.314.110 91,85
Pengembangan
Data/Informasi/
Statistik Daerah
650.289.700 531.239.231 81,69
Meningkatnya
kesesuaian
pemanfaatan
ruang
Persentase
kesesuaian
pemanfaatan
ruang
79,47% 79,55% 100,10 Perencanaan
Tata Ruang
508.116.275 502.640.775 98,92
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
44.925.000 43.257.875 96,29
Berdasarkan tabel 3.6 terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran
stategis pertama, yaitu Meningkatnya kinerja perencanaan, SKPD didukung dengan 3
program pada 2 urusan (Perencanaan Pembangunan dan Statistik). Realisasi indikator
sebesar 101,64% dari target diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan dari
Program Kerjasama Pembangunan 68,17%, Program Perencanaan Pembangunan
Daerah 91,85%, dan Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah 81,69%.
Dari tabel 3.6 juga terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran
stategis kedua, Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang, SKPD didukung dengan
2 program pada Urusan Penataan Ruang. Realisasi indikator sebesar 101,10% dari
target diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan dari Program Perencanaan Tata
Ruang 98,92% dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 96,29%.
24 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
BAB
PENUTUP
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2014, yang disusun dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.
LKjIP Bappeda merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda
Kabupaten Kulon Progo.
Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2014
merupakan tahapan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016. Pada tahun
2014 Bappeda berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu indikator sasaran
strategis capaian kinerja program telah melebihi target, yaitu sebesar 85,38% dan
indikator sasaran strategis persentase kesesuaian pemanfaatan ruang telah melebihi
target, yaitu sebesar 79,55%. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan
partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk
meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda
dapat terwujud.
4
L
7 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
LAMPIRAN–LAMPIRAN
Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo
Perjanjian/Penetapan Kinerja
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo
1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Lampiran 1. Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo
Kelompok Jabatan Fungsional
UPTB
BIDANG PEMERINTAHAN
Dra. Siti Mukhodimah
SUBID PEMERINTAHAN UMUM
Budi, S.IP., M.M.
SUBID KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, &
POLDAGRI
Tristijanti, S.IP., M.Si.
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
Triyanto R,S.Sos., M.Si.
SUBID PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
Arif Martono,S.Si.,M.Si.
SUBID SOSIAL & KESEHATAN
Eny Sulistyawati, S.H.
BIDANG PERENCANAAN,PENGENDALIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
STATISTIK
Ir. Maria Indrati Andayani
BIDANG PRASWIL, TR & LH
Taufik Prihadi, S.E.
SUBID PU & PERUMAHAN
Bambang Susilo, S.Si., M.Eng.
SUBID TR & PERHUBUNGAN
Eko Setyo Nugroho, S.Hut., M.Sc.
SUBID ESDM & LH
C. Susy Setyo Cahyani, S.T., M.Eng.
SUBID PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, PARIWISATA, DAN
PENANAMAN MODAL
Endah Dwilestari, S.Si., M.Ec.Dev.
BIDANG PEREKONOMIAN
Hesti Suryandari, SP., M.Si.
SUBID PERTANIAN, KEHUTANAN,
PERIKANAN, & KELAUTAN
Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si.
SUBID PENELITIAN PENGEMBANGAN
STATISTIK
Agus Setiawan, S.Hut.
KEPALA
Ir. Agus Langgeng Basuki
SEKRETARIAT
Ir. Adnan Widodo, M.T.
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Sri Sumarsih, S.H.
SUB BAGIAN PERENCANAAN
Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev.
SUB BAGIAN KEUANGAN
Adi Mindarta, S.E.
SUBID PERENCANAAN
Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T.
SUBID PENGENDALIAN
Sutarman,S.STP., M.Eng.
12 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo
Lampiran 2. Perjanjian/Penetapan
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Ir. AGUS LANGGENG BASUKIJabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : dr. H. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K)Jabatan : Bupati Kulon Progo Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
BADAN Jln. Perwakilan No. 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp. (0274) 773247,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
erjanjian/Penetapan Kinerja
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
: Ir. AGUS LANGGENG BASUKI : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon
Selanjutnya disebut pihak pertama
HASTO WARDOYO, Sp.OG (K) : Bupati Kulon Progo
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHJln. Perwakilan No. 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp. (0274) 773247,
(0274) 773010 Psw. 1202, Fax. (0274) 774126
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon
Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No. 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp. (0274) 773247,
(0274) 773010 Psw. 1202, Fax. (0274) 774126
2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN : 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Meningkatnya kinerja perencanaan Capaian kinerja program 84,00% Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.319.934.765
Koordinasi, monitoring dan evaluasi
pembangunan sumberdaya air
257.185.615
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
62.405.150
Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang
RKPD
289.262.950
Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 233.913.750
Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan dana DAK dan TP
35.000.000
Monitoring, pengendalian, dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
156.931.550
Penyusunan Data Dasar Spasial 14.999.950
Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi
pelaksanaan upaya-upaya mengatasi soal
pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah
raga
15.000.000
Penyusunan Rancangan RPJMD 235.236.700
Koordinasi pembangunan ekonomi daerah 19.999.100
Program Kerjasama Pembangunan 128.654.960
Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten 90.195.160
Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian
Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan
Tinggi
38.459.800
PENETAPAN KINERJA
3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Sasaran Strategis
1
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
Jumlah anggaran Kegiatan Tahun 2014:
Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan
2 3
Program Pengembangan Data/ Informasi/
Statistik Daerah
Penyusunan, pengumpulan, pengolahan
updating dan analisis data statistik
Penyusunan Data Keluarga Miskin
Penyusunan Database Daerah
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 79,47% Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Koordinasi pemanfaatan ruang
2.687.920.700Rp
Program/Kegiatan Anggaran
4 5
Program Pengembangan Data/ Informasi/ 686.289.700
Penyusunan, pengumpulan, pengolahan
updating dan analisis data statistik
163.000.000
Penyusunan Data Keluarga Miskin 435.664.925
Penyusunan Database Daerah 87.624.775
Program Perencanaan Tata Ruang 508.116.275
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 508.116.275
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 44.925.000
Koordinasi pemanfaatan ruang 44.925.000
8 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo
Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo
1. Kegiatan Koordinasi pemanfaatan ruang
2. Kegiatan Penyusunan data keluarga miskin
Sosialisasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo
Koordinasi pemanfaatan ruang
Rakor BKPRD Kabupaten Kulon Progo
Penyusunan data keluarga miskin
Sosialisasi Pendataan Keluarga Miskin Kabupaten Kulon Progo
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo
Keluarga Miskin Kabupaten Kulon Progo
9 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Pendataan keluarga miskin oleh PNS
Pengentrian data pendataan keluarga miskin
10 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo
3. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan TP
Monitoring pem
4. Kegiatan Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya
upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Pelatihan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
oordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan TP
Monitoring pembangunan jalan dari dana DAK Pertanian
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya
upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Pelatihan Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA)
oordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan TP
dari dana DAK Pertanian
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-
upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
(SAPA)
11 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo
Pemberian penghargaan
5. Kegiatan Monitoring, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bappeda Kulon Progo | 2014
Pemberian penghargaan kepada kecamatan dalam rangka pengentasan kemiskinan
Monitoring, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Sistem Informasi e-monev
kepada kecamatan dalam rangka pengentasan kemiskinan
Monitoring, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana