LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014 · Bantuan Hukum (LBH) Palembang, Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sumsel dan ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Perasi) cabang Palembang

LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 III-1

BAB 3

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DI SUMATERA SELATAN

3.1 Regulasi Daerah tentang Penanggulangan kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendasar dan memerlukan langkah-

langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka

mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh

dan mengembangkan kehidupan bermartabat, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan

Presiden RI No. 13 Tahun 2009 tentang Penangggulangan Kemiskinan.

Kemiskinan tidak hanya dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga

kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok

orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum

meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air

bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau

ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi

perempuan maupun laki-laki.

Sejalan dengan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional, arah kebijakan

penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan juga mengacu pada tiga jalur strategi

pembangunan yaitu :

• Pro-Pertumbuhan (pro-growth), untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan

ekonomi melalui upaya menarik investasi, ekspor dan bisnis, termasuk perbaikan iklim

investasi.

• Pro-Lapangan Kerja (pro-job), untuk menciptakan lapangan kerja termasuk di dalamnya

menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan menciptakan hubungan indutri yang

kondusif.

• Pro-Masyarakat Miskin (pro-poor), untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat

agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan, memperluas akses terhadap layanan

dasar, dan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan, ekonomi perdesaan.

Terkait tentang regulasi di Provinsi Sumatera Selatan tentang Penanggulangan

Kemiskinan masih sebatas Keputusan Gubernur. Sementara untuk target kemiskinan sudah

dicantumkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013, dimana

penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan di Sumatera Selatan. Terkait

penggunaan data kemiskinan (targetting) belum dibuatkan regulasinya tapi hanya berupa

himbauan kepada TKPK Kabupaten/Kota yang selalu disampaikan pada saat rapat koordinasi.



3.2 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Di samping program penanggulangan yang berasal pemerintah pusat, Provinsi Sumatera

Selatani di era kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan periode 2008-2013 memiliki cukup

banyak program yang merupakan icon dari Provinsi Sumatera Selatan yang tentunya memberikan

manfaat langsung kepada masyarak utamanya masyarakat miski. Program tersebut adalah :

3.2.1 Program Berobat Gratis

• Program Berobat Gratis berlangsung sejak 22 Januari tahun 2009

• Program Berobat Gratis di launching oleh Menteri Kesehatan RI dan disaksikan

Ketua DPR RI, Wakil Ketua MPR RI dan 15 Bupati/Walikota Sumatera Selatan

• Pelayanan Kesehatan Berobat Gratis yang dijamin adalah pengobatan, pencegahan

kecacatan, dan kematian.

Dasar Program

• Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Maret 2009 Nomor 2

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan

Semesta (JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA).

• Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tanggal 27 Maret 2009 Nomor 23 Tahun 2009

tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan

Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta)

• Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 27 April 2009 Nomor:

460/1213/Bappeda/2009 tentang Sharing Dana Kabupaten/Kota Sekolah dan

Berobat Gratis

Tujuan dan Sasaran

• Program berobat gratis bertujuan meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan

terhadap seluruh penduduk Sumatera Selatan agar tercapai derajat kesehatan

masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

• Sasaran berobat gratis adalah seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang belum

terjamin oleh sistem asuransi kesehatan yang lainnya seperti Askes, Asabri,

jamkesmas, jamkes swasta, jamkes mandiri dan jamsostek.

3.2.2 Program Sekolah Gratis

• Program Sekolah Gratis dimulai sejak bulan Juli tahun 2009 / Tahun ajaran baru

2009.



• Bantuan dana Program Sekolah Gratis:

2011 2012 2013 2014 2015

SD/MI Rp. 10.000/bln Rp.10.000/bln Rp.120.000/thn Rp.120.000/thn Rp.120.000/thn

SMP/MTs Rp. 15.000/bln Rp.15.000/bln Rp.180.000/thn Rp.180.000/thn Rp.180.000/thn

SMA/MA Rp. 90.000/bln Rp.100.000/bln Rp.1.200.000/thn Rp.1.200.000/thn Rp.500.000/thn

SMK Rp. 100.000/bln Rp.200.000/bln

(SMK Teknik),

Rp.153.000/bln

(SMK Non

Teknik)

Rp.2.4000.000/thn

(SMK Teknik)

Rp.1.800.000/thn

(SMK Non

Teknik)

Rp.2.4000.000/thn

(SMK Teknik)

Rp.1.800.000/thn

(SMK Non

Teknik)

Rp.1.4000.000/thn

(SMK Teknik)

Rp.800.000/thn

(SMK Non

Teknik)

Dasar Program

• Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Maret 2009 Nomor 3 Tahun

2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera

Selatan.

• Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tanggal 14 Mei 2009 Nomor 31 Tahun 2009

tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Provinsi Sumatera Selatan.

• Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 27 April 2009 Nomor :

460/1213/Bappeda/2009 tentang Sharing Dana Kabupaten/Kota Sekolah dan

Berobat Gratis.

Tujuan dan Sasaran

• Program sekolah gratis bertujuan untuk meringankan beban orangtua/wali siswa dari

kewajiban membayar operasional sekolah.

• Sasaran program sekolah gratis adalah setiap siswa mulai jenjang SD/SDLB/MI,

SMP/SMLB/MTS, SMA/SMALB/MA/SMK baik negeri maupun swasta kecuali

Sekolah Standar Nasioanal (SSN), Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

3.2.3 Program Bantuan Hukum Gratis

• Peluncuran program bantuan hukum gratis dilangsungkan di auditorium Bina Praja

Pemprov Sumsel pada tanggal 13 Februari 2009.

• Program bantuan hukum gratis di Provinsi Sumsel merupakan program bantuan

hukum gratis pertama di Indonesia.

• Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Program Bantuan

Hukum Gratis di Sumsel dilakukan antara Gubernur dengan Ketua Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) Palembang, Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI)

Sumsel dan ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Perasi) cabang Palembang.

• Program Bantuan Hukum Gratis ini sejalan dengan peraturan pemerintah No 83

tahun 2008 serta pasal 22 UU advokat. Pemberian bantuan hukum gratis kepada

masyarakat tidak mampu merupakan suatu kewajiban dan tugas advokat.



3.2.4 Program Pembangunan 2000 Rumah Murah

• Pada tanggal 7 April tahun 2009, di kawasan Jakabaring telah di launching program

“Shelter for all” atau “Perumahan Untuk Semua”

• Pembangunan 2000 unit rumah sehat dan sederhana diperuntukan bagi 1000 PNS,

Guru dan anggota TNI/Polri yang berlokasi di Jakabaring dengan tipe 36 dan 1000

Buruh yang berlokasi di Gandus dengan tipe 21.

• Program ini telah mendapat dukungan dari 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten/Kota

se-Sumatera Selatan.

3.2.5 Program Perlindungan Sosial

Merupakan program perlindungan sosial masyarakat dan merupakan bantuan

langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi

beban hidup rumah tangga/keluarga/penduduk miskin. Program – program yang

termasuk dalam klasifikasi perlindungan sosial, meliputi :

• Raskin

• Program Keluarga Harapan

• Pelayanan Sosial Bagi Lansia

• Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar

• Pelayanan Sosial Penyandang Cacat Berat

• Program Penyandang Cacat

• Program Lanjut Usia

• Program Kesejahteraan Anak Terlantar

• Program Kesejahteraan Sosial Balita Terlantar

• Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan

• Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

• Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum

• Program Korban NAPZA

• Program Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

3.2.6 Program Peningkatan Akses Pelayanan Dasar

Merupakan program pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan

dan perumahan (sanitasi dan air bersih). Tujuan dari program ini adalah untuk memenuhi

dan mempermudah akses terhadap kebutuhan dasar penduduk/masyarakat di bidang

pendidikan, kesehatan dan perumahan (sanitasi dan air bersih). Program – program yang

termasuk dalam klasifikasi pelayanan dasar, meliputi :

• Bantuan Operasional Sekolah



• Perumahan Layak Huni

• Beasiswa bagi Siswa Miskin SD/MI dan SMP/MTs

• Gizi Anak Sekolah

• Beasiswa Miskin SMA/SMK/MA dan PT

• Jamkesmas & Jamkesda

• Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas

• Revitalisasi Program KB

• Program Penderita Penyakit Katastropik

• Program Penurunan Angka Kemiskinan dan Kelaparan

• Program Perbaikan Gizi Masyarakat

• Program Peningkatan Akses Pendidikan SD/MI

• Program Mencapai Pendidikan Untuk Semua

• Program Penurunan Angka Kematian Anak

• Program Penurunan Angka Kematian Ibu

• Program Kependudukan & Keluarga Berencana

• Program Pengendalian Penyakit HIV/AIDS, Malaria, dan TB

• Program Peningkatan Akses Penduduk Terhadap Air Minum yang Layak

• Program Pengelolahan Sumberdaya Air

• Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastrukstur Pemukiman

• Program Peningkatan Akses Penduduk terhadap Sanitasi Dasar Layak

3.2.7 Program Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dari program pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan

peranan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Program – program yang termasuk

dalam klasifikasi pemberdayaan masyarakat, meliputi :

• Pemberdayaan UMKM

• PNPM Mandiri

• Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

• Program Komunikasi Adat Terpencil (KAT)

• Program Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

• Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)

berbasis Pemberdayaan

• Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Terluar

• Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

• Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi



3.2.8 Program Dukungan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif

Merupakan program dukungan pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, investasi,

stabilitas harga, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta beberapa program

peningkatan aksesibilitas masyarakat lainnya. Program – program yang termasuk dalam

klasifikasi pembangunan ekonomi yang inklusif, meliputi

• Kredit Usaha Rakyat (KUR)

• Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

• Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

• Program Penciptaan Teknologi dan Varietas unggul berdaya saing.

• Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

• Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

• Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah

• Program Pengelolaan dan Pelayanan Transportasi Darat

3.3 Evaluasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan

3.3.1 Pendapatan Daerah

Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2014

Gambar 3.1 Perkembangan Komposisi Penerimaan Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2014

Berdasarkan gambar grafik di atas terlihat bahwa selama periode 2008-2014 anggaran pendapatan

Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan ini disebabkan

adanya peningkatan dari masing-masing sumber pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang pada tahun 2008 hanya sebesar Rp. 832.676,- miliar menjadi Rp. 2.482,10,-. miliar pada tahun

2014. Peningkatan juga terjadi pada sumber pendapatan daerah lainnya yaitu dana perimbangan dari

Rp. 1.499,91,- miliar pada tahun 2008 menjadi 3.841,4,- miliar pada tahun 2014. Peningkatan

pendapatan Provinsi Sumatera Selatan juga dipacu dari adanya peningkatan pendapatan lain-lain

yang sah, yaitu dari Rp. 8,210 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp. 813.335 miliar pada tahun 2014.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lain-lain yang sah 8.210 9.419 59.419 11.789 834.421 836.456 813.335

Dana Perimbangan 1.499.910 1.500.610 1.575.610 1.859.991 2.205.078 2.644.843 3.841.412

PAD 832.676 1.035.105 1.360.105 1.385.852 1.899.650 2.287.016 2.482.129

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Juta

an R

up

iah



-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2008 2009 2010 2011

Pelayanan Umum Lingkungan Hidup Pariwisata dan Budaya

Ketertiban Umum Perumahan dan Fasilitas Umum Pendidikan

Ekonomi Kesehatan Perlindungan Sosial

3.3.2 Analisis Belanja Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan


Gambar 3.2 Perkembangan Komposisi Pengeluaran (Menurut Fungsi) Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2011

Berdasarkan gambar grafik terlihat bahwa perkembangan pengeluaran selama periode 2008-2011

terus mengalami perubahan untuk masing-masing fungsi pengeluaran. Pada tahun 2008

pengeluaran terbesar untuk pelayanan umum tetapi komposisinya mengalami penurunan pada tahun

2009 dan 2010. Penurunan pengeluaran juga terjadi untuk perumahan dan fasilitas umum selama

periode 2008-2009 tetapi kemudian kembali meningkat untuk periode 2009-2010. Jenis pengeluaran

yang mengalami peningkatan pada perode 2008-2009, yaitu: bidang kesehatan, pendidikan, dan

ketertiban umum. Sedangkan pengeluaran yang relatif tetap adalah pada sector ekonomi.

Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan pengeluaran kesehatan

dan pendidikan menunjukkan bahwa adanya keinginan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan

melalui perbaikan kualitas sumberdaya manusia baik melalui peningkatan kualitas pendidikan

maupun kualitas kesehatan.

Jutaan Rupiah



3.3.2.1 Komposisi Belanja - Menurut Fungsi

Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2014 Gambar 3.3 Komposisi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa pada tahun 2014 jenis pengeluaran yang terbesar adalah

untuk pelayanan umum, dan komposisi pengeluaran lain yang cukup besar adalah untuk perumahan

dan fasilitas umum, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Berdasarkan gambar ini dapat disimpulkan

upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan jalan memberikan proporsi anggaran yang

besar untuk bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas infrastruktur melalui

pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas umum sudah cukup baik. Melalui anggaran yang cukup

besar pada sektor-sektor yang terkait dengan pengentasan kemiskinan diharapkan akan tingkat

kemiskinan dimasa mendatang akan semakin menurun.

269.582

371.148

4.299.194

71.123

534.305

16.665

829.514 32.804

76.936

Kesehatan

Pendidikan

Pelayanan Umum

Ketertiban dan Ketentraman

Ekonomi

Lingkungan Hidup

Perumahan dan FasilitasUmum

Pariwisata dan Budaya

Perlindungan Sosial

Jutaan Rupiah



3.3.2.2 Komposisi Belanja - Menurut Urusan


Gambar 3.4 Komposisi Belanja Menurut Urudan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 -2014

Gambar di atas juga memperlihatkan bahwa selama periode 2008-2014, komposisi pengeluaran

yang cukup besar adalah untuk bidang pemerintahan umum, pekerjaan umum, pendidikan dan

kesehatan. Dilihat dari perkembangan pengeluaran, bidang pemerintahan umum pada tahun

2012-2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Pekerjaan umum paling besar pada

tahun 2013 dan terendah pada tahun 2009, bidang pendidikan paling tinggi pada tahun 2010 dan

paling rendah pada tahun 2008, bidang kesehatan paling tinggi pada tahun 2009 dan paling

rendah pada tahun 2008. Dilihat dari perkembangan anggaran kesehatan tahun 2014

mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun 2013, sementara untuk bidang pendidikan

relatif sama dengan tahun 2013. Dari perkembangan pengeluaran tersebut dapat disimpulkan

bahwa program pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan melalui peningkatan kualitas

pendidikan dan kesehatan sudah cukup baik.

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Transmigrasi

Perindustrian

Perdagangan

Kelautan dan Perikanan

Pariwisata

Energi dan Sumberdaya Mineral

Kehutanan

Pertanian

Perpustakaan

Ketahanan Pangan

Komunikasi dan Informatika

Kearsipan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepegawaian

Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pemuda dan Olah Raga

Kebudayaan

Penanaman Modal

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tenaga Kerja

Sosial

Lingkungan Hidup

Perhubungan

Perencanaan Pembangunan

Pekerjaan Umum

Kesehatan

Pendidikan



3.3.2.3 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan


Gambar di atas menggambarkan tentang keterkaitan antara anggaran kesehatan dengan Jumlah

Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Selatan. Kenaikan anggaran kesehatan menjadi 420,049 juta

pada tahun 2010 tidak memberikan dampak menurunnya jumlah kematian bayi di Sumatera Selatan

malah sebaliknya jumlah kematian bayi pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Begitu juga pada tahun 2011 anggaran kesehatan mengalami penurunan menjadi 335,210

juta, namun jumlah kematian bayi juga menurun dari tahun sebelumnya, begitu juga untuk tahun 2013

dimana anggaran kesehatan menurun menjadi 176,965 tapi justru kematian bayi pun menurun. Hal ini

mengindikasikan bahwa anggaran kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tidak berpengaruh langsung

terhadap penurunan kematian bayi di Sumatera Selatan.


Gambar di atas menjelaskan tentang keterkaitan antara anggaran pendidikan dengan APK SMA

Provinsi Sumatera Selatan. Anggaran pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2008-2010

menunjukkan trend meningkat setiap tahunnya, hal ini relevan dengan peningkatan APK SMA.

Namun demikian pada tahun 2011-2013 anggaran pendidikan berfluktuatif, dimana pada tahun 2011

menurun dari tahun 2010 namun APK SMA mengalami peningkatan, sementara pada tahun 2012

anggaran pendidikan menurun kembali dari tahun 2011 tapi APK SMA justru meningkat. Begitu juga

pada tahun 2013 anggaran pendidikan mengalami peningkatan tapi APK SMA di Sumatera Selatan

malah menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan dan penurunan anggaran pendidikan di

Provinsi Sumatera Selatan tidak berpengaruh atau tidak relevan terhadap kenaikan ataupun penurunan

APK SMA di Sumatera Selatan.

40

5.8

98

42

0.0

49

33

5.2

10

26

6.0

16

17

6.9

55

26

9.5

82

79

161

138

174,00

123,00

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

0

50

100

150

200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anggaran Kesehatan Jumlah Kematian Bayi

24

4.5

63

46

0.6

69

59

3.3

59

29

8.2

18

28

1.0

96

33

7.0

21

54,72 61,27 60,87 63,12

69,00 62,78

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anggaran Pendidikan (Jutaan Rupiah) APK SMA Provinsi

Jutaan Rupiah




Gambar di atas menjelaskan tentang keterkaitan antara Anggaran Perlindungan Sosial dengan tingkat

kemiskinan di Sumatera Selatan. Anggaran perlindungan sosial di Provinsi Sumatera Selatan dari

tahun 2008-2014 menunjukkan trend meningkat setiap tahunnya, terutama pada tahun 2013

peningkatan anggaran perlindungan sosial yang cukup signifikan dari tahun 2012, walaupun tingkat

kemiskinan di Sumatera Selatan pada tahun 2013 tersebut justru mengalami peningkatan. Namun

demikian secara keseluruhan peningkatan anggaran perlindungan sosial di Provinsi Sumatera Selatan

relevan dengan penurunan tingkat kemiskinannya. Peningkatan anggaran perlindungan sosial dari

Rp. 61,763 juta tahun 2012 menjadi Rp.76,936 juta pada tahun 2013 berhasil menurunkan tingkat

kemiskinan dari 14,06% tahun 2012 menjadi 13,91% pada tahun 2013.

3.3.2.4 Anggaran Pembangunan Manusia

Bidang Kesehatan


Gambar 3.5 Komposisi Anggaran Kesehatan Menurut Fungsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

18

.96

3

19

.63

0

19

.77

1

31

.00

4

38

.66

8

61

.76

3

76

.93

6

17,67

15,68 14,80

13,95 13,48 14,06 13,91

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anggaran Perlindungan Sosial (Jutaan Rupiah) Tingkat Kemiskinan Sumsel

21 3

14 0

17

5

4

0 3

10

7

23

7 1 8

12

4.0

04

24

5.0

52

13

5.8

88

17

8.1

07

12

7.5

29

10

5.5

30

16

7.8

27

77

.25

8

64

.92

5

67

.93

1

11

8.3

04

68

.20

4

10

3.3

09

58

.52

8

48

.74

5

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

0

5

10

15

20

25

Jumlah Kematian Bayi Tahun 2013 Anggaran Kesehatan Tahun 2013 (Jutaan Rp)



Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa Kabupaten yang memiliki anggaran terbesar di bidang

kesehatan adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sebesar Rp.245,052 juta sedangkan yang

terkecil di Kota Lubuk Linggau yaitu sebesar Rp. 48,745 juta. Sementara untuk anggaran kesehatan

di daerah perkotaan di Sumatera Selatan paling tinggi di Kota Prabumulih sedangkan paling rendah

di Kota Lubuk Linggau. Jumlah kematian bayi tertinggi di Kota Palembang dan terendah di

Kabupaten Lahat dan OKUS. Dari 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan terdapat 6

Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah kematian bayi tinggi namun tidak diiringi dengan anggaran

kesehatannya yaitu: Palembang, OKU, Musi Rawas, Muara Enim Ogan Ilir dan Kota Lubuk

Linggau.

Bidang Pendidikan


Gambar 3.6 Komposisi Anggaran Pendidikan Menurut Fungsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

Berdasarkan anggaran pendidikan di masing-masing kabupaten/kota, ternyata Kabupaten Banyuasin

merupakan daerah yang memiliki anggaran bidang pendidikan paling besar, sedangkan yang paling

rendah adalah OKUT. Apabila dilihat dari APK SMA tahun 2013 yang tertinggi adalah Kabupaten

Lahat dan yang terendah adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Walaupun Kabupaten Banyuasin

merupakan Kabupaten yang memiliki anggaran bidang pendidikan paling tinggi di antara

Kabupaten/Kota lainnya, namun tidak diiringi dengan tingginya capaian APK SMAnya. Selain

Banyuasin, 14 kabupaten/Kota lainnya memiliki capaian APK SMA lebih tinggi dibandingkan

dengan anggaran yang tersedia. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran bidang pendidikan di

Kabupaten/Kota tidak berpengaruh secara signifikan terhadap capaian APK SMA di daerah.

59,21

48,83

69,43

87,86

48,00 42,27

49,67

65,78 59,31

71,93 74,63 73,00 76,66

81,98

62,87

44

6.4

40

63

7.7

97

37

9.4

23

56

0.8

61

51

7.6

21

33

1.6

31

1.2

22

.08

6

16

1.8

80

12

8.2

19

20

3.6

03

57

4.5

24

40

8.1

01

38

2.1

36

22

0.6

08

15

3.0

28

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

APK SMA Tahun 2013 Anggaran Bidang Pendidikan Tahun 2013 (Jutaan Rp)



3.3.2.5 Bidang Perlindungan Sosial


Gambar 3.7 Komposisi Anggaran Perlindungan Sosial Menurut Fungsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

Gambar di atas menjelaskan tentang keterkaitan antara anggaran perlindungan social dengan tingkat

kemiskinan di Sumatera Selatan tahun 2013. Kabupaten/Kota yang memiliki anggaran bidang

perlindungan social yang paling tinggi adalah Kabupaten Lahat sedangkan yang paling rendah

adalah Kabupaten Empat Lawang. Namun demikian walaupun paling tinggi anggaran perlindungan

sosialnya namun Kabupaten Lahat merupakan Kabupaten yang paling tinggi juga tingkat

kemiskinannya di Sumatera Selatan. Sementara 14 Kabupaten/Kota lainnya tingkat kemiskinannya

rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan anggarannya.

12,31

15,82 14,26

18,61 17,85 18,02

12,28 11,57

10,28

13,86 13,10 13,36

11,23

9,00

14,37 8

.58

8

17

.14

9

24

.83

2

61

.76

3

23

.60

3

18

.75

2

8.9

76

10

.28

0

13

.36

5

20

.90

8

7.3

10

24

.95

2

18

.95

5

13

.50

4

10

.13

0

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

Tingkat Kemiskinan Tahun 2013 Anggaran Bidang Perlindungan Sosial Tahun 2013



Rekomendasi Anggaran Pembangunan Manusia

Anggaran pembangunan manusia sangat erat kaitannya dalam pengembangan Sumber daya

manusia dimana merupakan salah satu faktor dalam penurunan angka kemiskinan di suatu

daerah. Apabila anggaran yang difokuskan dalam pengembangan SDM tinggi, bukan tidak

mungkin kualitas SDM di daerah tersebut juga tinggi. Banyak indikator dalam

mengembangkan SDM, mulai dari dasar hingga kepada pengembangan keahlian profesi

manusia itu sendiri yang dapat dibagi dalam beberapa bidang diantaranya kesehatan,

pendidikan dan perlindungan sosial.

3.3.2.6 Anggaran Infrastruktur

Bidang Infrastruktur Dasar


Gambar 3.8 Komposisi Anggaran Perumahan dan Fasilitas Umum Menurut Fungsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

Gambar di atas menjelaskan tentang keterkaitan antara anggaran perumahan dan fasilitas umum

dengan capaian proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Sumatera Selatan tahun 2013.

Anggaran perumahan dan sanitasi yang paling tinggi adalah di Kabupaten Lahat sedangkan yang

paling rendah adalah di kota Lubuk Linggau. Namun demikian capaian proporsi rumah tangga

dengan sanitasi layak di kota Lubuk Linggau paling tinggi di antara Kabupaten/Kota lainnya di

Sumatera Selatan. Terdapat 2 Kabupaten yang memiliki anggaran tinggi tapi tidak diiringi dengan

tingginya capaian proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak.

64,50

35,64

65,69

45,98

37,70 44,28 42,55

28,98

58,31

50,94

37,93

78,19

68,01

47,77

84,39

37

5.0

91

34

8.6

16

49

4.7

68

1.0

73

.89

5

80

5.6

20

14

7.7

49

11

0.2

63

19

5.7

82

33

8.6

90

22

8.1

82

23

5.6

64

27

8.3

29

34

3.8

50

14

7.7

67

86

.54

4

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Proporsi RT dengan Sanitasi Layak (%) Perumahan dan Fasilitas Umum



3.3.2.7 Pertumbuhan Ekonomi / Ekonomi


Gambar 4.9 Komposisi Anggaran Ekonomi menurut Fungsi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010

Berdasarkan gambar grafik di atas terlihat Kabupaten yang memiliki anggaran paling besar

di bidang ekonomi adalah Kabupaten Musi Rawas, sedangkan yang paling kecil adalah

Kota Prabumulih. Sedangkan jika dilihat dari harga rata-rata beras kualitas sedang ternyata

harga tertinggi terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin dan terendah terdapat di Kabupaten

Ogan Ilir dan Banyuasin yang merupakan sentra beras di Sumatera Selatan.

-

5

10

15

20

25

0

1

2

3

4

5

6

7

x 1

00

00

Rata-rata Harga Beras Sedang (dalam ribu) 2009 Anggaran Bidang Ekonomi 2010



Rekomendasi Anggaran Infrastruktur dan Ketahanan Pangan

Anggaran untuk infrastruktur khususnya untuk bidang perumahan dan fasilitas umum terus

mengalami peningkatan. Urutan kabupaten/kota menurut anggaran untuk bidang perumahan

dan fasilitas umum adalah : Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan ilir, Muara Enim,

Palembang, Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Prabumulih, Lahat, Lubuk

Linggau, OKU Selatan, OKU Timur, Empat Lawang dan Pagar Alam

Anggaran untuk bidang pangan ekonomi terutama untuk subsidi harga beras juga mengalami

peningkatan. Urutan kabupaten/kota menurut anggaran bidang ekonomi tahun 2010 adalah:

Musi Rawas, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Palembang, Lahat, Muara Enim,

Banyuasin, OKU Timur, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Ogan ilir, OKU

Selatan dan Prabumulih.

Documents

LP2KD Sumatera Selatan Tahun 2014 · Bantuan Hukum (LBH) Palembang, Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sumsel dan ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Perasi) cabang Palembang