4
MACAM MACAM EKSEKUSI 1. Eksekusi Riil : Eksekusi ini dalam praktek sering dilakukan, tetapi tidak diatur secara tegas dalam HIR, hanya diatur dalam pasal 1033 RV mirip Pasal 200 ayat (1) HIR, seperti : pengosongan, eksekusi hak tanggungan, dll; 2. Parate Eksekusi (Eksekusi langsung) yang diatur dalam pasal 1155 KUHPerdata (gadai), dimana seorang kreditur menjual tanpa mempunyai title eksekutorial; 3. Eksekusi putusan Yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang atau untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (pasal 196 dan 225 HIR) Tahap-tahap Permohonan Eksekusi Landasan yuridisnya: Pasal 14 ayat (2), pasal 20 ayat (1) UU No, 4 tahun 1996: 1. Tahap Aanmaning (Pasal 196 HIR) a. Permoohonan Aanmaning; b. Penetapan Aanmaning; c. Panggilan terhadap debitur, penjamin atau pemberi jaminan dalam waktu paling lama 8 hari, d. maksimal 2 kali pemanggilan; e. Berita Acara Aanmaning; 2. Tahap Sita Eksekusi (pasal 197 HIR) a. Permohonan Sita Eksekusi; b. Penetapan Sita Eksekusi; c. Pelaksanaan Sita Eksekusi; d. Berita Acara Eksekusi. 3. Tahap Lelang (Penjualan di muka umum – Pasal 200 HIR)

MACAM MACAM EKSEKUSI.docx

Embed Size (px)

Citation preview

MACAM MACAM EKSEKUSI1. Eksekusi Riil: Eksekusi ini dalam praktek sering dilakukan, tetapi tidak diatur secara tegas dalam HIR, hanya diatur dalam pasal 1033 RV mirip Pasal 200 ayat (1) HIR, seperti : pengosongan, eksekusi hak tanggungan, dll;

2. Parate Eksekusi (Eksekusi langsung) yang diatur dalam pasal 1155 KUHPerdata (gadai), dimana seorang kreditur menjual tanpa mempunyai title eksekutorial;

3. Eksekusi putusan Yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang atau untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (pasal 196 dan 225 HIR)

Tahap-tahap Permohonan Eksekusi

Landasan yuridisnya: Pasal 14 ayat (2), pasal 20 ayat (1) UU No, 4 tahun 1996:

1. Tahap Aanmaning (Pasal 196 HIR)a. Permoohonan Aanmaning;b. Penetapan Aanmaning;c. Panggilan terhadap debitur, penjamin atau pemberi jaminan dalam waktu paling lama 8 hari,d. maksimal 2 kali pemanggilan;e. Berita Acara Aanmaning;

2. Tahap Sita Eksekusi (pasal 197 HIR)a. Permohonan Sita Eksekusi;b. Penetapan Sita Eksekusi;c. Pelaksanaan Sita Eksekusi;d. Berita Acara Eksekusi.

3. Tahap Lelang (Penjualan di muka umum Pasal 200 HIR)a. Permohonan Lelang;b. Penetapan Lelang;c. Koordinasi PN dengan kantor Lelang --- Jadwal lelangd. Pengumuman dalam waktu 2 x 14 hari (eksekusi HT)e. Pelaksanaan Lelang ---- Risalah Lelang.

4. Tahap Pengosongana. Permohonan pengosonganb. Penetapan Aanmaning;c. Penetapan pengosongan;d. Pemberitahuan Eksekusi pengosongan;e. Berita Acara Pengosongan.

PROSES EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PERMOHONAN 1. Surat Kuasa Eksekusi Hak Tanggungan 2. Bukti di nazegelen (pemeteraian) 3. SKUM

PENDAFTARAN 1. Nomor perkara 2. Tanda Bukti

AANMANING 1. Penetapan 2. panggilan kepada Termohon Eksekusi. 3. Ditegur dalam waktu 8 hari

SITA EKSEKUSI 1. Permohonan Sita 2. Biaya Sita 3. Penetapan sita 4. Berita Acara Sita

EKSEKUSI LELANG 1. Penetapan Lelang 2. Tanggal lelang 3. SKPT 4. Peserta lelang 5. Harga limit 6. pengumuman Lelang

DILELANG Pelaksanaan Lelang - Risalah lelang - Kwitansi Pembayaran lelang dan Bea lelang

DITUNDA Proses perkara (?)

PERMOHONAN LELANG LANJUTAN.

HAMBATAN-HAMBATAN LELANG

Dari KREDITUR 1. membuat plafon terlalu rendah, sehingga ditolak KPN; 2. Tidak menyiapkan harga lelang 3. Berdamai dengan Debitur sebelum lelang.

Dari PENGADILAN 1. Ditunda oleh KPN, dengan alasan: a. harga limit tidak tercapai; b. ada bantahan; c. Permohonan penundaan dari Debitur dikabulkan. 2. Surat Sakti dari KPT atau dari MA

dari DEBITUR 1. Menggugat- gugatan 2. Membantah bantahan pihak ketiga 3. Minta fatwa ke PT atau MA; 4. Menghalangi lelang dengan pembeli fiktif; 5. Tidak ada persetujuan dari istri / suami atau persetujuan komisaris 6. sertifikat Asli tapi palsu (aspal).