1

Volume 10/2011

AKUNTABILITAS MKWUJUDKANACCESS TO JUSTICE

KEJAKSAAN LELANG 6 ASETDAVID NUSA WIJAYA

HERRY ZUDIANTODISEBUT WALIKOTA BODOH

UNIFORM, KEHORMATANDAN HARGA DIRI

Mahfud MD

[ Benarkah Antasari Azhar Dijebak? ]

2

NAMA RUBRIK

3

Volume 10/2011

A Restaurantwith the great servicesand different atmosphere

Casual Food, Casual Place, Great Services

4

DAFTAR ISI Volume 10/2011

SOSOK 54 Ferdinand T. Andi Lolo Kejaksaan Harus Jujur 56 Kenangan Manis Di Timor Leste

PROFIL 58 Herry Zudianto Walikota Kotamadya Yogyakarta Berusaha Jujur, Malah Disebut Walkot Bodoh

KOLOM 64 Uniform, Kehormatan Dan Harga Diri 66 Individu Yang Siap Menghadapi Tantangan Kehidupan

JALAN-JALAN 68 Omahe Mbok Giyem Ketika Timur Bertemu Barat

70 ETALASE

74 LENSA

Foto cover: Dok. Req

6 EDITORIAL

8 FACEBOOK CORNER

10 KABAR ADHYAKSA

LAPORAN UTAMA 14 Akuntabilitas MK wujudkan Access to Justice 20 Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Fokus Pada Pelayanan, Tak Lagi Memikirkan Uang

SOROTAN 26 Nafas Baru UU Keimigrasian 28 Benarkah Antasari Azhar Dijebak? 34 Penyelidikan Intelijen Rusak Sistem Penegakan Hukum

38 LINTAS BERITA

INSPIRASI 48 “Dua Jaksa Agung Muda Dicopot Dari Jabatan”

GELAR PERKARA 52 Kejaksaan lelang 6 Aset David Nusa Wijaya

Founders:Persatuan Jaksa IndonesiaDr. (HC) Hendarman Supandji

Board of Editors:NyomanandaGabriel MahalJaya LaksanaChuck Suryosumpeno

Chairman:Edwin P. Situmorang

Chief Editor:William Syukur

Reporter:Yuri AlfredIman Khilman

Creative:Hari MulyantoRindy Atmoko

Photographer:Kresno AdjiGunas

Chief Operating Officer:R Ayu Retno Kusumastuti

Sales & Marketing:Dessy E. Triyono

Publisher:REQ Publisher

Contributors:Prof. H.R. Djokomoelyo, M. SH. APUDr. Chryshnanda DL

Address:Graha Pena Lt. 8Jl. Kebayoran Lama No. 12Jakarta Selatan 12210Phone: (6221) 53670958Fax: (6221) 53671658email: requisitoire@ymail.com

14 48

68

28

6418

6

EDITORIAL

7

Volume 10/2011

Beberapa minggu terakhir ini kita dikejutkan oleh berbagai issue nasional yang muncul bagaikan air bah mulai dari aksi terror bom buku, pembobolan bank, penangkapan ter-

duga pelaku suap dan lain-lain membuat tim Requisitoire pontang panting merangkumnya sedemikian rupa agar tersaji di majalah ini tanpa kesan menghakimi.

Patut disadari, pasang surut dalam berpolitik adalah hal yang lazim. Ada saatnya kawan menjadi lawan atau lawan menjadi kawan, namun proses penegakan hukum harus berdiri tegak tanpa memihak kubu manapun, terdengar sangat mudah tapi kami yakin sulit menerap-kannya, namun dengan berjalannya waktu, kedewasaan berpikir anak bangsa ini akan tumbuh dan akhirnya dapat membedakan dilapangan mana mereka berdiri saat ini.

Saat ini bangsa kita sedang mengalami proses belajar ber-demokrasi dengan baik dan benar sesuai dengan nurani ketimuran. Pada masa inilah terkadang kita gagal memanfaatkan setiap momentum yang terjadi menjadi bahan pembelajaran yang kelak akan memperkaya

keilmuan kita, semata mata karena terlalu membatasi dan menutup diri dari masukan atau feed back.

Yang terpenting saat ini adalah menghargai serta menghormati proses pembelajaran itu sendiri, Profesor Dr. Kusmayanto Kadiman pernah berkomentar: “Hari ini kita asyik merusak insitusi yang kita bangun bersama demi kebaikan bangsa ini. Kita merusak dengan menjelek jelekkan institusi hukum, militer, dunia usaha, bahkan pemerintahan. Tanpa kita sadari kita tengah berusaha menghancurkan diri kita sendiri. Ibaratnya, kita membuat perangkap dan kita terjebak didalamnya namun disaat yang sama kita berbahagia terjebak di dalam perangkap yang kita buat sendiri….”

Keinginan kami mengajak para pembaca terlibat pada proses belajar itulah maka sengaja pada edisi kali ini kami melakukan wawancara dengan Ketua Mahkamah Konsitusi, lembaga yang dipandang oleh sebagian besar masyarakat kita sebagai Lembaga paling “bersih” di negeri ini.

Selamat belajar………

(di cuplik dan dikreasikan dari lagu Udin sedunia)

8

FACEBOOK CORNER

9

Volume 10/April 2011

Insan-insan Adhyaksa seluruh Indonesia menaruh harapan yang tinggi pada Jaksa Agung yang baru, Bapak Basrief Arief. Akun Facebook

Majalah Requisitoire, menerima banyak komentar, masukkan, usul atau saran dan tentu saja ucapan selamat untuk Bapak Basrief Arief.

Tidak semua kami masukkan/tampilkan komentar, usul atau saran yang dimaksud, lantaran keterbatasan ruang. Oleh karena itu kami

mohon maaf. Terima kasih pula untuk semua anggota yang telah berkomentar atau berpartisipasi. Terima kasih juga untuk semua ang-

gota yang telah bergabung dengan akun Facebook majalah Requisitoire. Bagi yang belum bergabung, silahkan ketik saja: “majalah Requisitoire”

pada bagian search di facebook Anda. Terima kasih.

Sigit Muharam

Yang selalu jadi masalah lintas batas ya tapal batas itu sendiri, masih belum jelasnya batas batas negara yang menjadi acuan untuk sejauh mana dapat dilakukan pe-nindakan akan suatu tindak pidana yang terjadi. menjadi problema-tika yang sampai sekarang terus dicari solusi, baik melalui diskusi bilateral maupun multilateral bila perbatasan bersinggungan dengan lebih dari dua negara. peran jaksa yang menurut undang-undang ke-jaksaan selain sebagai penuntut umum (pasal 30 ayat 1 huruf a) juga mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang trantibum, maka hal yaang paling relevan adalah dengan melakukan luhkum yang tepat sasaran terutama kepada masyarakat yang tinggal didaerah sekitar perbatasan. Kemudian me-ngacu kepada pasal 33, kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan we-wenang dapat membina kerja sama dengan badan penegak hukum dan instansi lainnya, peningkatan kerja sama terutama dalam keterbu-kaan informasi agar setiap kasus atau masalah yang dihadapi dapat dituntaskan dengan baik. dengan peningkatan kerja sama diharapkan dapat meminimalisir over laping akan tugas dan wewenang dari masing2 badan atau instansi pe-negak hukum, sehingga tidak ada lagi perasaan ini tugas kami atau wilayah kami, melainkan semangat untuk menjaga keamanan dan ke-utuhan NKRI itu sendiri.

Suaminya Tanti

Sangat perlu memperkuat pema-haman yuridis terhadap masyarakat pesisir dan masyarakat perbatasan tentang kejahatan lintas batas sebagai upaya preventif dan jaksa memfungsikan secara optimal luhkum serta perbanyak kesem-patan diklat bagi jaksa yang masuk dlm wilayah perbatasan.

Herik Raihanna

Kejaksaan harus sejajar dulu se-perti MA bukan di bawah presiden, apalagi sekarang kejaksaan we-wenangnya banyak di kurangi, tapi fitnah dan cacian di di tingkatkan, gimana mau berperan dalam ke-jahatan lintas batas...wong Polri dan penyidik PPNS nya tebang pilih mengungkap kejahatan lintas batas...dan tidak lupa gaji jaksa dan tata usahanya seperti gaji anggota DPR, kalau nggak gaji anggota DPR seperti pegawai kejaksaan sekarang baru adil dan kejahatan lintas batas kita perangi bersama demi NKRI,,,” maaf kalau ada kata yang salah tapi ini pendapat boleh berbeda kan?

Filah Fairuz Riady Dalam menangani kasus-kasus

lintas batas (transnational crime) jaksa dapat melakukan kerjasama dengan instansi atau badan lain dan inilah fungsi intelijen kejak-saan memaksimalkan peran, bagi didaerah ada wadah namanya Ko-minda, sebagai masukan atau tukar sumber informasi yg dpat diberikan kepimpinan...dan juga membantu

penegakan hukum di daerah yang menyangkut kasus-kasus lintas batas.

Tyio Sularso Sepanjang JPU hanya sebagai PU

apalagi isu kewenangan menyidik akan dihapus katanya dalam UU kejaksaan yang baru maka hanya sebagai penonton alias kantor pos bisa nuntut doank kalo polisi ndak nerusin mau apa kita..

Trisnaulan Arisanti Pidum sebagai JPU di kasus-kasus

seperti money laundrying ilegal logging dan trafficking sedang intel berperan dalam cekal dan penyuluhan mengenai tingginya ancaman hukuman kasus narkoba. Pidsus untuk kasus-kasus cukai. Kerjasama dgn kepolisian dan imi-grasi musti diperbaiki, dalam rakor antar pimpinan perlu dibahas.

Ryan Riverdrama Kejahatan lintas negara terlalu

luas...spesifik, apakah pencucian uang, perdagangan manusia, pem-bajakan kapal laut, Indonesia setahu saya sudah menjadi state parties dalam beberapa konvensi inter-nasional tentang kejahatan lintas negara beberapa sudah diratifikasi, tinggal bagaimana mengintensifkan pemahaman dan penegakkan pera-turan tersebut, termasuk koordi-nasi dengan penyidik terkait

***

WILAYAH INDONESIA YANG SANGAT TERBUKA MENJADI LAHAN SUBUR KEJAHATAN LINTAS BATAS.MENURUT ANDA, BAGAIMANA CARA MENGATASINYA?

APA PERAN JAKSA DALAM MENANGANI KASUS-KASUS KEJAHATAN LINTAS BATAS?

10

KABAR ADHYAKSA

11

Volume 10/2011

Jaksa Agung Buka PPJTahun 2011

Jaksa Agung Basrief Arief membuka Pendidikan Pem-bentukan Jaksa (PPJ) Lanjutan Tahun 2011 di Lapangan Upacara Badan Diklat dan Pelatihan Kejaksaan Agung, Rabu (27/04). Jaksa Agung bertindak sebagai Inspektur Upacara pada acara tersebut.

“Salah satu kunci keberhasilan dan tegaknya supremasi hukum di era reformasi dan globalisasi sekarang ini ialah kualitas sumber daya manusia pelaksana pembangunan dalam bidang penegakan hukum,” kata Jaksa Agung.

Menurut Basrief, memang sudah selayaknya SDM yang handal, dipersiapkan sejak dini secara terarah dan berke-sinambungan. Secara umum, tantangan terbesar dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi baik dari segi teknologi maupun integritas ke-pribadiannya.

“Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan secara intensif, terarah, terpadu dan berkelan-jutan. Diharapkan, dengan adanya pembinaan sumber daya manusia Kejaksaan melalui diklat seperti ini dapat diperoleh manusia-manusia yang berkualitas, terampil di bidangnya dan bertanggung jawab,” lanjutnya.

Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ) Lanjutan Tahun 2011 terdiri atas 9 angkatan. PPJ Tahun 2011 akan berlang-sung kurang lebih selama 4 bulan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI dan akan diikuti sekitar 450 pegawai Kejaksaan dari satuan kerja Kejaksaan seluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan. Sebelumnya para siswa peserta PPJ tersebut telah lebih dahulu menjalani pendidikan selama 3 bulan di masing-masing satuan kerja.

Hadir dalam acara pembukaan PPJ Tahun 2011 tersebut antara lain Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan para Pejabat Eselon II Kejaksaan Agung serta Widyaiswara Kejaksaan Agung. (website Kejagung)

Cirus Sinaga DiberhentikanSementara

Jaksa Cirus Sinaga resmi diberhentikan sementara se-bagai jaksa. Pemberhentian sementara itu berdasarkan surat yang dikeluarkan Jaksa Agung Basrief Arief Nomor 068/JA/04/2011.

“Ya, diberhentikan sementara sejak 16 April 2011. Ia tidak bisa lagi melakukan kegiatan sebagai jaksa lagi,” kata Kapuspenkum Kejagung, Noor Rachmad, di Ke-jagung, Kamis (21/4), seperti diwartakan website kejak-saan.

Cirus Sinaga diduga menghilangkan pasal korupsi dan pencucian uang dalam dakwaan perkara korupsi Gayus Tambunan. Ia diduga melanggar Pasal 5, Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ***

Badan Diklat KejagungAdakan Diklat Pranata Humas

Badan Diklat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kejak-saan Agung hari ini mengadakan Diklat Pranata Humas di Sasana Adhy Karya, Gedung Badan Diklat Kejagung, Selasa (19/4). Di samping itu, diselenggarakan juga Diklat Pranata Komputer, Pranata Arsip dan Pustakawan. Acara tersebut dibuka oleh Plt. Badan Diklat Kejagung, Mahfud Manan.

“Diklat ini dilaksanakan selama 4 bulan dengan 140 peserta. Dari seluruh peserta dibagi menjadi 4 kelas yaitu Pranata Komputer, Pranata Humas, Pranata Arsip dan Pustakawan, masing-masing kelas sebanyak 35 siswa,” terang Mahfud.

Mahfud mengatakan, kegiatan pendidikan ini dilak-sanakan dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang

komputerisasi, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. “Kami berharap dengan adanya diklat ini, pelayanan agar kepada masyarakat dapat ditingkatkan,” tandasnya.

Hadir dalam acara pembukaan antara lain Sekretaris Badan Diklat Kejagung Sution Usman Adji, SH, Kepala Pusat Pendidikan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Diklat Kejagung Onggal Siahaan, SH, Perwakilan dari Ke-menkominfo, dan Arsip Nasional. (website kejaksaan)

Jajaran Kejati DKIDiperiksa BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan entry meeting kepada jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Ja-karta akhir Maret lalu. Pemeriksaan keuangan rutin yang dilakukan tiap tahun itu sekaligus untuk mengecek hasil temuan BPK tahun lalu. Pada pemeriksaan BPK tahun lalu Kejati DKI Jakarta mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Rombongan BPK yang dipimpin oleh pengendali teknis, Didik Supriyadi, disambut oleh Wakil Kepala Ke-jaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sriyono. Dalam sambutannya di hadapan para Asisten di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Sub Bagian Pembinaan se-DKI Jakarta, Sriyono berharap pemerik-saan tahun ini jajaran Kejati DKI meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Saya harap, semua dapat bekerja sama dengan baik dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan,” kata mantan Ka-jari Blitar itu.

Asisten Pembinaan Kejati DKI Jakarta, Chuck Suryo-sumpeno, melaporkan beberapa temuan BPK terkait dengan temuan tunggakan barang rampasan dan sita terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sudah ditindaklan-juti oleh Kejaksaan. Temuan tunggakan BPK tekait dengan barang rampasan dan barang sita eksekusi itu direspon

Kejaksaan Agung. Melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM Bin), Iskamto, Kejaksaan Agung membentuk satuan tugas khusus (Satgassus) Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi untuk menyelesaikan temuan BPK.

“Karena sifatnya percepatan, beberapa dokumen di-ambil alih oleh Satgassus. Pada prinsipnya kami terbuka dan siap berkoordinasi dengan BPK,” ujar pria yang juga menjabat sebagai ketua Satgassus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi itu.

Terkait dengan beberapa temuan BPK tahun lalu, Kajari Jakarta Selatan Yusuf, meminta kepada tim BPK untuk berkoordinasi dengan dirinya selaku Kepala Satker apabila terdapat permasalahan dalam pemeriksaan di Kejari Jakarta Selatan. Menurut Yusuf, beberapa temuan tahun lalu karena penyaji data kepada BPK adalah staf tata usaha, sedangkan penanganan perkara dilakukan oleh Jaksa. “Tata Usaha tidak banyak mengetahui berkas perkara, karena kewenangan jaksa,” imbuh Yusuf. Apalagi jika berkas yang diperiksa sampai tahap kasasi yang pen-anganannya memakan waktu yang lama.

Pemeriksaan oleh BPK kepada jajaran Kejaksaan di-lakukan mulai tanggal 29 Maret 2011 hingga 25 April 2011. Jadwal BPK di Kejati DKI Jakarta tanggal 29 dan 30 Maret 2011, Kejari Jakarta Selatan 31 Maret dan 1 April 2011, Kejari Jakarta Pusat 4-6 April 2011, Kejari Jakarta Barat 7-11 April 2011, Kejari Jakarta Utara 12-14 April 2011, Kejari Jakarta Timur 15-19 April 2011, tanggal 20 tim pemeriksa BPK kembali ke Kejati DKI, dan terakhir melakukan peny-usunan laporan hingga tanggal 25 April 2011.

“Prinsipnya kami hanya menyajikan data yang kami temukan. Semoga untuk tahun ini Kejaksaan meningkat hasil pemeriksaannya,” kata Didik Supriyadi, ketua rom-bongan pemeriksa BPK. (Req)

Jaksa Agung LantikPejabat Eselon I

Jaksa Agung Basrief Arief melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Eselon 1 Kejaksaan RI, Rabu (27/4). Dalam pidatonya, Jaksa Agung mengatakan bahwa pelantikan dan serah terima jabatan Eselon I kali ini punya arti penting dan lebih bermakna bagi institusi Kejaksaan. Sebab, untuk pertama kalinya dilakukan pelantikan Pejabat Eselon I berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang baru yaitu Peraturan Jaksa Agung RI No.: Per-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi danTata Kerja Kejaksaan RI.

“Ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI,” tandar Jaksa Agung.

Basrief Arief menambahkan, perubahan organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang baru diarahkan pada dua hal. Pertama, untuk memperbaiki dan mereform tatanan birokrasi Kejaksaan menuju pada perbaikan dan

Lantai satu seluas 1.062,46 M2, dan lantai dua seluas 1.267,21 m2. Garasi mobil 233,45 m2, dan tempat parkir yang luas dan taman juga menjadi fasilitas pelengkap.

Kajati berharap dengan gedung yang luas dan bagus akan lebih meningkatkan kinerja pegawai Kejari Pur-worejo. Nantinya harus ada peningkatan pelayanan hukum dalam penegakan hukum di Purworejo.

Dia juga mengingatkan, keberhasilan Kejaksaan tidak hanya dinilai dari tampilan gedungnya yang sudah me-menuhi syarat. Tetapi akan dinilai sejauh mana Kejaksaan mampu memberikan rasa adil kepada masyarakat, serta sejauh mana dapat menuntaskan kasus-kasus tindak pi-dana korupsi, di samping tugas-tugas lainnya.

Pelayanan prima kepada masyarakat pun harus di-tingkatkan. Untuk itu perlu adanya reformasi diri dengan mengubah paradigma lama, menjadi baru; selain tata pikir, tata laku dan tata sesuai kebutuhan. Dari ke-wenangan menjadi pelayanan.

Selain itu diminta memberi contoh perilaku yang jujur, ramah, profesional, dan bertanggung jawab. Serta percepatan pelayanan kepada masyarakat, dengan tidak menunda-nunda pekerjaan. (website kejaksaan)

Kejaksaan Teken NotaKesepahaman Kerjasama

dengan LPSK

Kejaksaan Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam nota tersebut disepakati pelaksanaan aktivitas perlindungan saksi dan koraban, serta penyelesaian bersama permasalahan hukum di bi-dang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi LPSK.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen bersama antara LPSK dan Kejaksaan

12

KABAR ADHYAKSA

13

Volume 10/2011

perubahan pola pikir, budaya kerja, tingkah laku yang diawali dari perubahan manajemen berbasis kinerja, sehingga menghasilkan pelayanan publik yang prima. Kedua, memberikan pelayanan publik dalam rangka menjalankan tugas penegakan hukum yang implementa-sinya senantiasa mengacu pada aspirasi dan kepentingan masyarakat secara nyata.

Adapun Pejabat Eselon 1 yang dilantik adalah D. Andhi Nirwanto, SH. MM. sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pi-dana Khusus menggantikan Drs. Mohammad Amari, SH. MM. Mohammad Amari selanjutnya menduduki jabatan Staf Ahli Jaksa Agung RI. Dr. ST. Burhanuddin, SH.MM. yang sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diangkat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menggantikan H. Kamal Sofyan, SH. MH. Kamal Sofyan selanjutnya diangkat se-bagai Staf Ahli Jaksa Agung RI.

Andi Nirwanto sebelumnya menjabat Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Ketua BPK, Menteri Pen-dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PPATK, selain Wakil Jaksa Agung RI, para Jaksa Agung Muda, Pejabat Eselon II dan III. (website kejagung)

Pangdam Jaya silaturahmike Kejati DKI

Panglima Kodam Jaya (Pangdam), Mayor Jendral (Mayjen) TNI Waris melakukan kunjungan kehormatan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Senin, 2 Mei 2011. Rom-bongan Pangdam Jaya di terima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Soedibyo di ruang kerjanya. Kunjungan kehormatan ini merupakan kunjungan resmi pertama Pangdam Jaya setelah diangkat menjadi Pangdam Jaya menggantikan Mayjen TNI Marciano Norman, Rabu 20 April 2011 lalu.

Dalam kunjungan kehormatan yang didampingi oleh Asisten Teritorial Kasdam Jaya Letkol Kav Napoleon dan Kependam Jaya Letkol Inf Adrian Ponto, Waris menga-takan kunjungannya kali ini dalam rangka silaturahmi. “Kunjungan ini murni silaturahmi saya sebagai Pangdam baru kepada Pak Kajati yang merupakan pejabat lama dalam Kominda (Komunitas Intelijen Daerah),” ujar mantan komandan Paspampres itu. Dalam kesempatan itu Waris juga memperkenalkan diri dengan bercerita seputar pe-ngalamannya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat.

Dalam sambutannya, Soedibyo didampingi dengan Asisten Pembinaan, Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Pengawasan, dan Kepala Kejaksaan Negeri se-DKI Jakarta menyambut baik ajakan silaturahmi dan mengucapkan selamat atas dilantiknya Waris menjadi Pangdam Jaya.

Soedibyo juga menyampaikan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik antara Kodam Jaya dan Kejati DKI dapat lebih dipererat dan lebih ditingkatkan lagi. “Saya meminta bantuan kerjasama Pangdam beserta jajaran terkait dengan perkembangan NII dan terorisme,” kata mantan Kajati Maluku itu.

Selain itu, Soedibyo juga menyampaikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu mengem-balikan uang BPTWP-TNI (Badan Pengelola Wajib Peru-mahan) Prajurit TNI AD senilai Rp. 1.686.797.478,-. Uang itu merupakan barang bukti tindak pidana korupsi atas nama terpidana Mirta Sasmita Atmawijaya yang meru-pakan uang prajurit dari pemotongan gaji setiap bulan untuk membangun perumahan prajurit TNI AD. “Pengem-balian uang tersebut butuh proses karena menunggu ijin dari Menteri Keuangan,” tutur pria yang pernah menjabat sebagai Wakajati Bali itu. (Req)

Kajati ResmikanKantor Kejari Purworejo

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng, Widyo Pra-mono SH MM MHum, meresmikan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo, Rabu (20/4). Kantor senilai Rp 7,3 miliar di atas tanah seluas 3.808 meter persegi (M2) itu dapat dikatakan Kantor Kejari termegah di Jateng.

Kajari Purworejo, Erwin Desman SH MH, dalam ke-sempatan itu mengemukakan, sebelumnya sejak tahun 70 kantor Kejari Purworejo menempati kantor di atas tanah milik TNI AD. Kemudian pada September 2009 Pemda Purworejo menghibahkan tanah bekas fasilitas umum Taman Gajah. Berbekal kepemilikan tanah tersebut, pada tahun 2010 Kejari Purworejo mendapat anggaran untuk membangun kantor dengan alokasi dana Rp 7,5 miliar.

Kini Kejari Purworejo memiliki kantor dengan luas bangunan 2.562,86 m2, yang terbagi dalam dua lantai.

RI, dalam rangka menciptakan iklim kondusif bagi sistem peradilan pidana dengan mengoptimalkan peran dan fungsi LPSK dalam meberikan perlindungan hukum dan keamanan saksi dan korban,” kata Jaksa Agung Basrief Arief, Rabu (20/4).

Jaksa Agung mengatakan, kerjasama ini diprioritaskan pada pelaksanaan aktivitas perlindungan dan penyelesaia bersama permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha neara yang dihadapi LPSK. (website kejaksaan)

Jaksa Agung TerimaKunjungan Dubes Inggris

Jaksa Agung Basrief Arief menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Inggris Martin Hartfull, di Kejagung, Kamis (21/4). Kunjungan tersebut merupakan kunjungan silatu-rahmi dengan Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa Agung menerima rombongan Dubes Inggris itu di ruang kerjanya pada gedung utama Kejagung didampingi oleh Asisten Staf Umum Bambang Rukmono dan Kepala Biro Hukum M. Salim. (website kejaksaan)

14

LAPORAN UTAMA

15

Volume 10/2011

Berbagai Terobosan yang dilakukan Mahkamah

Konstitusi (MK) dalam menjalankan peradilan ter-

buka dan akuntabel tidak hanya membuat lem-

baga itu mendapatkan sejumlah apresiasi, tetapi

juga mendapatkan pujian dari sejumlah lembaga

asing. Bahkan, kini keberadaan MK mulai diseja-

jarkan dengan lembaga-lembaga sejenis di negara-

negara yang mengklaim sudah demokratis dan taat

hukum seperti Jerman atau Amerika Serikat.

WUJUDKANACCESS TO JUSTICE

MKAKUNTABILITAS

Foto

: m

ahka

mah

kon

stit

usi

.go.

id

16

LAPORAN UTAMA

17

Volume 10/2011

Di tengah keraguan Masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan, Mah-kamah Konstitusi (MK) terus melakukan terobosan-terobosan. “MK harus berani

melakukan terobosan, jika kinerjanya ingin diakui oleh masyarakat luas,” kata Ketua MK Mahfud MD saat mene-rima Requisitoire beberapa waktu lalu. Suka atau tidak, semenjak kepemimpinan Mahfud, MK memang telah menelurkan sejumlah terobosan peradilan.

Mungkin Anda masih ingat, sidang uji materiil UU KPK yang digelar MK pada 3 November 2009 silam? Salah satu agenda persidangan itu adalah pemeriksaan alat bukti berupa rekaman hasil pembicaraan yang disadap KPK, terkait kasus perselisihan antara Cicak versus Buaya, yang melibatkan jenderal bintang tiga polisi Susno Duadji.

Terlepas dari kontroversi cara MK memeriksa alat bukti rekaman pembicaraan kejahatan “konspirasi” kelas tinggi itu, harus diakui bahwa cara itu telah mendapatkan apre-siasi dari masyarakat luas yang selama ini telah mendam-bakan keadilan.

Percakapan tersebut diawali adanya suatu pembicaraan antara Anggodo, adik Anggoro (tersangka PT Masaro), yang diduga melibatkan petinggi-petinggi kejaksaan dan kepolisian.

Pemutaran rekaman percakapan itu, memang mem-buat banyak pihak membelalakkan mata, bahkan banyak

yang menyebutnya sebagai percakapan yang terlalu luar biasa. Dari percakapan tersebut seakan-akan tergambar betapa aparatur penegak hukum kita dapat dikendalikan oleh seseorang yang notabene bukan siapa-siapa.

Adapun Mahkamah Konstitusi memperdengarkan rekaman tersebut pada khalayak ramai adalah untuk menjalankan perannya sebagai pengadilan konstitusi yang tinggi yang tidak lain adalah untuk mencari nilai-nilai kea-dilan sesuai dengan konstitusi Indonesia.

Menyikapi pergesekan antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, diakui atau tidak, MK telah memberikan pencerahan bagi perjalanan sistem ketatanegaraan, dalam hal ini MK sudah menjalankan kewenangannya yaitu melakukan hak uji materiil yang diajukan oleh Bibit dan Chandra.

Seperti diketahui, menurut Undang-undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah: Berwenang menga-dili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum dan Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Terobosan lain juga dilakukan MK dalam beberapa kali memutuskan sengketa Pilkada. Terobosan di bidang ini mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat luas.

“MK memilih paradigma penegakan keadilan substantif, karena keadilan berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan formal-prosedural,” kata Mahfud.

Menurut dia, paradigma yang dianut oleh hakim konsti-tusi di MK telah sesuai dengan tugas hakim untuk selalu menggali nilai-nilai keadilan substantif di masyarakat dalam menghadapi berbagai perkara (hukum).

Mahfud mencontohkan tentang kasus perselisihan hasil pemilu legislatif yang hasilnya adalah pemungutan suara ulang di Nias Selatan (Sumatera Utara) dan penge-sahan proses pemilu sesuai budaya setempat di Yahukimo, Papua.

MK membuat terobosan hukum dengan memutuskan pemungutan suara ulang di Nias Selatan, karena hakim-hakim MK berpendapat terbukti secara sah dan meya-kinkan terjadi sejumlah penyimpangan secara terstruktur, masif, dan berjenjang dalam pelaksanaan pemilu di daerah tersebut. Sedangkan dalam hal kasus pemilu di Yahukimo, MK berpendapat bahwa pemilu dengan kesepakatan warga atau aklamasi dan tidak dengan mencoblos meru-pakan model pemilihan yang sesuai dengan budaya dan adat setempat yang harus dipahami dan dihormati.

Terobosan hukum lainnya yang mengutamakan keadilan

substantif dibanding formal-prosedural adalah saat MK membolehkan penggunaan KTP dengan sejumlah syarat tertentu dalam pemilu oleh warga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Paradigma keadilan substantif bisa saja menyimpang dari UU kalau pelaksa-naan UU itu menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.” kata Mahfud. Namun, jelasnya, segala sesuatu yang di-lakukan oleh MK adalah sesuai dengan kewenangannya yang telah diamanatkan oleh undang-undang (UU).

“Di antara sekian banyak UU yang kita miliki memang ada yang kurang beres. Jadi, tidak heran kalau sesekali terkesan mengesampingkan UU demi keadilan substantif,” tuturnya.

Mahfud mengakui memang terdapat kekurangan dalam beberapa UU kita. Salah satu penyebab kekurangan itu saat pembuatannya karena banyak anggota DPR yang tidak mengerti hukum. “Karena yang buat tidak ahli, anggota DPR itu banyak yang bukan orang hukum dan sekolahnya hanya di pesantren tidak ngerti hukum dan tatanegara,” ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa hal yang membuat UU itu menjadi tidak beres, sehingga banyak kelompok masyarakat mengadu ke MK. “Salah satunya, karena UU tersebut merupakan produk permainan politik. Atau mungkin juga karena kebutuhan di lapangan berubah,” jelasnya. Karena itu, kata Mahfud, wajar jika banyak pihak

Foto: kadin-indonesia.or.id

Menurut Undang-undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah: Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan

memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum danWajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

18

LAPORAN UTAMA

19

Volume 10/2011

yang mengajukan uji materiil UU ke MK. “Jadi banyak faktor sehingga wajar saja ada perubahan,” paparnya.

Kebanjiran Perkara

Seiring dengan kesadaran berdemokrasi dan proses politik yang ada Mahkamah Konstitusi tidak pernah sepi perkara. Setidaknya, sepanjang tahun 2010 silam misalnya MK mengadili 230 perkara sengketa Pilkada dari 255 Pilkada yang digelar di sepanjang tahun itu. Dari jumlah itu, memang tidak semua berhasil dituntaskan.

“Ada 215 perkara yang berhasil diputus, dan hanya 23 perkara yang dikabulkan. Sisanya, kami lanjutkan pada tahun 2011, dan semuanya sudah diputus,” kata Mahfud menjelaskan.

Meski perkara Pilkada yang masuk ke MK jumlahnya mencapai ratusan bukan berarti kemudian keputusan dibuat asal-asalan. “Kami selalu serius dalam menangani setiap perkara yang masuk ke MK. Masing-masing perkara akan mengalami perlakuan yang sama, dibahas melalui panel para hakim MK. Kami tetap bekerja profesional,” ujarnya.

Juga tidak semua perkara sengketa Pilkada yang masuk ke MK memenuhi kriteria karena ada juga yang asal melakukan gugatan ke MK. “Mungkin, dari para calon ber-pikiran, yang penting menggugat dulu ke MK. Siapa tahu

bisa membalikkan keadaan dan bisa menang,” ujarnya. Dari 215 perkara yang diselesaikan pada tahun 2010, ada 149 perkara yang ditolak, 43 perkara tidak diterima dan hanya 26 perkara yang dikabulkan oleh MK.

Gugatan sengketa Pilkada memang mendominasi perkara di MK. Tahun 2011 ini akan ada pelaksanaan 67 pemilukada di seluruh Indonesia yang diprediksikan sekitar 80 persen berpotensi diperkarakan ke MK.

“Setidaknya ada 54 perkara sengketa pemilukada pada 2011, ditambah enam perkara yang sedang proses, maka diperkirakan tahun 2011 sengketa pemilukada yang akan ditangani MK ada 60 perkara,” tukasnya.

Untuk kasus pengujian undang-undang (PUU), Mahfud memperkirakan akan ada sekitar 72 perkara atau enam perkara yang akan diregistrasi di MK setiap bulannya. Dengan demikian, jika ditambah jumlah perkara PUU yang masih dalam proses yang berjumlah 59 perkara, maka jumlah perkara PUU yang bakal ditangani MK pada 2011 ada sekitar 131 perkara. “SKLN diperkirakan hanya satu perkara.”

Dalam Triwulan pertama (hingga akhir Maret 2011) MK menerima 35 perkara perselisihan pilkada. “Dalam tiga bulan pertama sudah 35 perkara yang masuk,” kata Mahfud.

Sementara sisa perkara 2010 sebanyak enam perkara dan jumlah yang sudah diputus sebanyak 35 perkara

sehingga masih tersisa enam perkara. Sementara untuk Pengujian Undang-undang (PUU), ia mengatakan, yang masuk 30 perkara, sedangkan sisa 2010 sebanyak 59 perkara.

Dari total perkara PUU yang mencapai 89 perkara, yang sudah diputus baru 33 perkara. Untuk perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), ia mengatakan, sebanyak tiga perkara yakni sisa 2010 satu perkara, 2011 dua perkara dan yang diputus satu perkara.

Selain membuahkan penghargaan nyata, keberhasilan MK menangani perkara-perkara yang masuk juga mem-buahkan berbagai pujian. Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jerman Hans Siedel Foundation menilai Mahkamah Konstitusi telah mampu melakukan penegakan hukum di Indonesia dengan baik.

“MK Indonesia itu championship (juara),” ujar Direktur Institut Kerjasama dan Hubungan Internasional Hanns Siedel Foundation Jerman Christian Hegemer dalam sebuah kesempatan di Gedung MK tahun lalu. Menurut Christian, apa yang telah diupayakan oleh MK di Indonesia dapat dikategorikan telah mencapai tahap yang baik se-suai fungsinya.

Dari segi organisasi pun, MK boleh berbangga diri. Banyaknya perkara yang masuk tak membuat lembaga itu serta merta merekrut karyawan sebanyak-banyaknya. Namun sebaliknya, tetap mempertahankan diri sebagai

lembaga yang ramping. Sehingga, rampingnya organisasi sebuah lembaga pemerintah nonkementerian membuat pengawasan kinerja menjadi lebih akuntabel. Hal itu berbeda dengan kementerian yang biasanya bertubuh tambun sehingga kinerjanya sulit diukur.

Menurut Asisten Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Hendro Witjaksono, beberapa lembaga yang mendapatkan predikat baik dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) karena memiliki organisasi yang relatif kecil jika dibandingkan dengan kementerian.

“Mahkamah Konstitusi itu mungkin agak manageable, karena lingkupnya kecil. Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga. Pegawai tidak terlalu banyak,” ujar Hendro. “Kalau kementerian, organisasinya, strukturnya, dan unitnya besar. Karena mengelola satuan kerja itu tidak mudah. Tapi ini yang sulit diukur kinerjanya,” jelasnya.

Lebih jauh Hendro menginginkan agar lembaga pera-dilan lain hendaknya mencontoh MK. “Kami sangat meng-hargai itu dan kami jadikan contoh untuk peradilan lain. Kalau bisa, peradilan lain itu seperti MK, terutama kece-patan dalam pemberian pelayanan,” harapnya. MK adalah salah satu lembaga yang mengalami kemajuan cukup pesat. Tahun sebelumnya, MK hanya mampu meraih predikat CC. (req)

Foto: miftakhulhuda.com

Dari segi organisasi pun, MK boleh berbangga diri. Banyaknya perkara yang masuk tak membuat lembaga itu serta merta

merekrut karyawan sebanyak-banyaknya. Namun sebaliknya, tetap mempertahankan diri sebagai lembaga yang ramping. Sehingga,

rampingnya organisasi sebuah lembaga pemerintah nonkementerian membuat pengawasan kinerja menjadi lebih akuntabel. Hal itu ber-beda dengan kementerian yang biasanya bertubuh tambun sehingga

kinerjanya sulit diukur.

20

LAPORAN UTAMA

21

Volume 10/2011

Perkara yang masuk cukup banyak, jadwal sidang padat. Apakah artinya MK juga harus mengajukan remunerasi?

Kami sampai sekarang tidak pernah memikirkan secara khusus remunerasi. Karena kami memang merasa sudah cukup dengan gaji yang dianggarkan oleh negara. Bukan apa-apa, selama ini kami memang mendapatkan sejumlah honorarium dari penanganan perkara yang memang sah dan diperbolehkan oleh negara. Dan kami juga selalu di-audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi, setiap bulan itu kalau kita menangani lima perkara, maka kita akan mendapatkan tambahan honor sekitar Rp. 25 juta. Ini sah dan memang dianggarkan oleh negara. Jika diban-dingkan dengan remunerasi, jumlah itu memang lebih kecil sedikit. Namun, bagi kami, dan juga para hakim MK itu sudah lebih dari cukup. Tanpa remunerasi pun kita sudah mendapatkan tambahan penghasilan.

Kalau saya boleh blak-blakan, saya memiliki gaji resmi sekitar Rp 28 juta dengan tunjangannya sebesar Rp 18 juta. Kalau rata-rata saya menangani lima kasus sebulan, saya bisa mendapatkan gaji Rp 50 juta sampai Rp 55 juta dalam satu bulan. Bagi saya, segitu sudah cukup. Sehingga, kami maupun hakim-hakim lain di MK ini tidak lagi me-musingkan soal uang. Apalagi, soal uang ini sudah diurus

oleh kesekjenan. Dan saya selalu minta kepada Sekjen untuk memastikan bahwa semua uang yang diterima oleh Hakim MK maupun karyawan MK itu benar menurut aturan-aturan dari Departemen Keuangan.

Lalu bagaimana Anda menata birokrasi di MK. Apa ada semacama reformasi birokrasi begitu?

Tentu kami di MK memiliki model birokrasi peradilan yang berbeda dibandingkan dengan lembaga-lembaga peradilan yang sudah ada terlebih dahulu. Apalagi, ini kan lembaga baru, sehingga model birokrasinya langsung dibuat sebagai birokrasi peradilan, bukan birokrasi peme-rintahan. Dimana kegiatan birokrasinya, seratus persen diarahkan untuk melayani masyarakat, terutama dalam bidang penegakan hukum dan peradilan.

Nah, berdasarkan studi-studi ilmiah terbukti bahwa masyarakat itu akan menjadi puas terlayani bukan karena putusan hakimnya seperti apa, tetapi karena masyarakat itu merasa diberi akses seluas-luasnya untuk berperkara dan mendapat informasi seluas-seluasnya tentang jalannya perkara itu. Soal putusannya menang atau kalah, pada umumnya tidak jadi masalah.

Dari situlah, maka birokrasi peradilan MK seluas-luasnya

Fokus padapelayanan,Tak lagiMeMikirkanuang

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) MAHFUD MD

Mahkamah Konstitusi (MK) di bawah kepemimpinan Prof DR H Mahfud MD SH MHum banyak membuat terobosan hukum yang progresif. Bahkan, lembaga pengawal konstitusi ini berhasil mena-namkan kepercayaan sebagai lembaga peradilan yang menjunjung tinggi keadilan bagi warga Indonesia. Apa kunci suksesnya? Berikut petikan wawancara khusus tim Requisitoire beberapa waktu lalu.

Kalau saya boleh blak-blakan, saya memiliki gaji resmi sekitarRp 28 juta dengan tunjangannya sebesar Rp 18 juta. Kalaurata-rata saya menangani lima kasus sebulan, saya bisa

mendapatkan gaji Rp 50 juta sampai Rp 55 juta dalam satubulan. Bagi saya, segitu sudah cukup. Sehingga, kami maupun hakim-

hakim lain di MK ini tidak lagi memusingkan soal uang.

Foto: Dok. Req

22

LAPORAN UTAMA

23

Volume 10/2011

untuk melayani masyarakat. Dengan cara, sidang-sidang di MK dilakukan secara terbuka, seterbuka-bukanya dan dengan pelayanan yang cepat. Meski cepat itu menjadi relatif, namun di sini cepat itu adalah setiap perkara yang masuk segera dibentuk tim untuk menanganinya. Nah, soal vonisnya memang bermacam-macam, ada yang cukup dengan 15 hari, mungkin sebulan tetapi ada juga yang sampai setahun belum vonis. Untuk yang sampai setahun itu, bukan karena kita malas, tetapi karena kami memang membuka akses seluas-luasnya sehingga semua pihak memiliki kesempatan untuk mengajukan pendapatnya.

Ada keluhan, berperkara di MK itu mahal. Bagaimana ini?

Ya, memang ada keluhan seperti itu. Keluhan itu me-mang sempat mengganggu kami. Namun, keluhan itu sebenarnya bukan urusan MK. Karena mahal itu bukan karena membayar ke MK. Tetapi, misalnya seorang Bu-pati berperkara ke MK harus menghadirkan saksi seratus orang ke Jakarta, dan mereka dibiayai sendiri. Nah, ini menjadi mahal.

Sebenarnya, MK sudah memberikan fasilitas video conference di seluruh propinsi di Indonesia. Saat ini, ada

di 39 kota televisi MK yang bisa digunakan untuk video conference dalam sengketa Pilkada. Dan ini sama nilainya dengan mereka datang ke Jakarta. Namun, sekali lagi, tidak semua calon kepala daerah yang mau menggunakan fasilitas ini. Mereka memilih memboyong para saksinya ke Jakarta dengan berbagai alasan tentunya. Ya biasa, banyak juga saksi yang ingin memanfaatkan momen ini untuk sekalian jalan-jalan ke Jakarta. Nah ini, bukan urusan MK. Dan MK sudah memberikan fasilitas, dan tidak mereka manfaatkan.

Untuk mempermudah akses masyarakat terhadap semua agenda persidangan, kami bekerjasama dengan 35 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 4 Perguruan Tinggi Swasta di seluruh Indonesia untuk menyediakan Video Conference (ViConf) agar mempermudah masyarakat untuk menyaksikan langsung sidang di MK.Selain untuk mempermudah akses masyarakat, juga untuk memi-nimalkan biaya pihak yang bersangkutan dalam menyele-saikan perkara tersebut.

Sosialisasi penggunaan fasilitas video conference gimana?

Sudah. Setiap awal sidang selalu kami sampaikan

bahwa para saksi tidak perlu dihadirkan ke Jakarta. Tetapi bisa melalui video conference. Tetapi ya itu tadi, motifnya para saksi kan ingin jalan-jalan juga ke Ja-karta....Jadi kalau ada orang Madura mau berperkara di MK sebenarnya cukup datang aja ke Universitas Madura melalui video conference...

Tidak pernah terjadi perbedaan pandangan di antara sembilan hakim konstitusi?

Meskipun sering kami harus melewati perdebatan sengit guna membahas suatu perkara yang masuk di meja MK, kami tetap saling menghormati. Siapa kuat pendapat hukumnya, maka itulah yang kemudian menjadi dasar putusan atas perkara yang masuk ke MK. Karena misi kita satu, yakni menegakkan konstitusi negeri ini dengan memberikan pelayanan prima, menganut azas cepat dan tepat, yakni hasil perkara langsung bisa ditunggu para pihak. MK juga melayani perkara secara gratis.

Lalu seperti apa yang dimaksud dengan peradilan yang modern itu?

Saya kira pengadilan modern dan terpercaya bukan

terletak pada hasil putusannya saja, tapi juga keterbu-kaan. Yaitu, bagaimana memberikan pelayanan untuk mempermudah akses bagi masyarakat, termasuk mem-berikan hasil putusan pengadilan yang tidak lama setelah palu diketok. Pengadilan di Indonesia masih belum ada yang menggunakan pelayanan semacam itu. Padahal itu mudah saja dilakukan dan negara sudah menyediakan anggaran untuk itu. Hasil putusan yang ditampilkan di Liquid Crystal Display (LCD) proyektor pada saat sidang bisa langsung dicetak, sehingga pihak yang terlibat dalam perkara tersebut bisa langsung membaca hasil putusan itu. Sehingga, potensi untuk mengubah hasil putusan pengadilan sangat tipis.

Apakah kemudahan akses masyarakat tidak memper-lebar peluang transaksi di luar ruang sidang untuk me-menangkan perkara pihak tertentu?

Jangan salah, kami paling anti-toleransi dengan praktik-praktik tidak terpuji. Maksud saya, keterbukaan untuk mempermudah akses kepada masyarakat terkait agenda dan proses persidangan yang digelar memang dilakukan, tetapi kami juga tertutup untuk berhubungan baik secara lembaga maupun personal dengan pihak-pihak berperkara

bagi saya “semua data harus di atas meja untuk membahasputusan terhadap perkara yang masuk”, itu satu hal yang tidak bisa

ditawar. Artinya, saya tidak mau ada hakim yang datang kepada saya hanya untuk menanyakan keputusan atas

suatu perkara.

Foto

: Do

k. R

eq

24

LAPORAN UTAMA

25

Volume 10/2011

di luar ruang sidang. Memang, hampir setiap perkara ada saja orang yang mengaku pejabat MK atau orang-orang dekat hakim konstitusi untuk meminta sejumlah uang se-bagai biaya administrasi untuk memenangkan yang sedang diperjuangkannya, tapi sungguh itu murni penipuan.

Bukankah keterlibatan beberapa pejabat MK pernah terjadi?

Benar, tapi saya selalu meminta pejabat tersebut untuk mengundurkan diri dengan hormat sebagai pe-jabat di lingkungan penegak hukum yang saya pimpin ini, setelah diketahui benar-benar terlibat transaksi untuk memenangkan suatu perkara di MK. Dan jujur saya sudah mengeluarkan 7 pegawai MK yang terbukti terlibat dalam kasus tersebut.

Maksud Anda MK telah meninggalkan cara-cara konven-sional dalam berhukum?

Sejak lama MK telah meninggalkan cara konvensional dalam berhukum. Cara konvensional itu di antaranya tradisi positivis-legalis yang dikedepankan aparat penegak hukum. Melawan arus konvensional itu, MK

mendeklarasikan diri menganut paradigma hukum pro-gresif dan keadilan substantif. Artinya dalam memutus perkara yang menjadi yurisdiksinya, MK selalu berpatokan dan mengikuti hukum tertulis sepanjang hukum itu mampu memberi keadilan. Jika tidak, MK akan menerobos membuat jalan sendiri guna menciptakan rasa keadilan. Bahkan dengan tegas, MK tidak ragu lagi menerapkan prinsip judges made law. Hakim bukan lagi terompet undang-undang. Anutan hukum progresif tersebut sejalan dengan garis politik hukum UUD 1945. Kewajiban hakim untuk menggali keadilan substantif merupakan salah satu pesan UUD 1945.

Untuk menciptakan sikap yang netral, apa saja yang Anda lakukan sebagai pimpinan kepada hakim konstitusi lainnya?

Meskipun sebelumnya saya politisi bahkan terpilih se-bagai hakim konstitusi juga atas rekomendasi DPR, tetapi saya harus bisa menempatkan diri sesuai dengan porsi. MK ini lembaga peradilan konstitusi sebagai pengawal demokrasi, maka hakim konstitusi tentunya harus benar-benar mampu menjaga citra lembaga ini dengan sikap independensi yang tinggi.

Selain itu, hal yang kami lakukan dalam pengambilan keputusan setiap hakim harus terlibat dalam meru-muskan keputusan melalui perdebatan yang kompre-hensif. Sehingga, setiap hakim merasa terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Makanya, saya tidak memperbolehkan hakim siapapun yang datang ke saya hanya untuk menanyakan hasil keputusan perkara yang masuk ranah MK.

Karena, bagi saya “semua data harus di atas meja untuk membahas putusan terhadap perkara yang masuk”, itu satu hal yang tidak bisa ditawar. Artinya, saya tidak mau ada hakim yang datang kepada saya hanya untuk menanyakan keputusan atas suatu perkara. Saya minta semua hakim duduk bersama dan mendiskusikan dalam satu kesempatan sesuai analisa dan perspektif kita ma-sing-masing terhadap perkara yang sedang kita tangani itu. Dengan demikian, hakim tidak bergantung kepada ketua untuk mengambil kepu-tusan, melainkan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan suatu perkara tersebut melalui perdebatan yang alot juga.

Dengan padatnya sidang bagaimana dengan anggaran sidangnya. Apakah cukup lancar?

MK salah satu (mungkin satu-satunya) lembaga yang dianggap aneh di mata DPR, sebab setiap ditawari me-naikkan anggaran MK selalu menolak. Semua anggaran MK terserap hingga 90 persen. Jadi, menurut kami ang-garan yang ada sudah dirasa cukup untuk memenuhi semua kebutuhan agenda MK, untuk apa harus dinai-kkan? Bahkan kalau mau dikurangi ya demi negara kurangi aja tidak apa-apa. Artinya bahwa MK tidak pernah berusaha memperbaiki citra sebagai penegak hukum yang baik dengan menghambur-hamburkan ang-garan, tetapi berusaha menggunakan anggaran yang dimaksimalkan untuk kepentingan perbaikan kinerja MK dan para hakim plus pegawai.

Tetapi bukan berarti MK tidak punya program. Silakan Anda lihat, orang tahu program-program peradilan yang sejauh sudah berjalan yang merupakan tugas pokok MK, termasuk di luar porgam peradilan, seperti pelayanan dan lainnya. Selain itu, kami juga menjalin kerjasama dengan kampus-kampus atau ormas untuk sosialisasi soal konstitusi, kita bantu pembiayaannya. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu MK mendatangkan anggota muslimat ke Jakarta untuk sosialisasi dan dis-kusi tentang konstitusi, itu kami biayai. (req)

MK salah satu (mungkin satu-satunya) lembaga yang dianggap aneh di mata DPR, sebab setiap ditawari menaikkan anggaran MK selalu

menolak. Semua anggaran MK terserap hingga 90 persen. Jadi,menurut kami anggaran yang ada sudah dirasa cukup untuk

memenuhi semua kebutuhan agenda MK, untuk apa harus dinaikkan?

Foto

: Do

k. R

eq

26

SOROTAN

27

Volume 10/2011

Setelah menunggu sekian lama, akirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan ran-cangan undang-undang (RUU) Keimigrasian dalam sidang paripurna, Kamis (7/4/). RUU

Keimigrasian itu mengatur hal-hal yang masih membi-ngungkan masyarakat seperti status kewarganegaraan, perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing dan segala akibat yang di-timbulkannya.

Banyak pihak menilai RUU Keimigrasian yang diajukan mulai tahun 2005 ini akan memberikan perlindungan HAM yang nyata dari negara kepada warganya.

Menurut Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) Rulita Anggraini, UU Keimigrasian yang baru ini memberi ke-sempatan yang sama bagi keluarga campuran lainnya di Indonesia. “Hak asasi sebuah keluarga untuk berkumpul menjadi semakin mudah,” ujarnya.

Rulita menjelaskan bahwa dalam UU Keimigrasian yang baru juga banyak diatur mengenai izin tinggal yang lebih fleksibel. Selain itu, melalui UU ini pemerintah Indonesia mengijinkan anak hasil perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga si anak menginjak usia 18 tahun, dan memberi masa tenggang 3 tahun untuk memu-tuskan pilihannya.

Apabila si anak memilik kewarganegaraan asing, maka pemerintah Indonesia masih memberikan haknya untuk memperoleh Ijin Tinggal Tetap (Itap). “Aturan seperti ini sebelumnya tidak ada di UU lama,” lanjutnya.

Kemudahan lainnya dalam UU Keimigrasian yang baru ini adalah masa izin tinggal tetap pasangan berkewar-ganegaraan asing tidak akan habis, meskipun pasangan WNI meninggal atau setelah 10 tahun pernikahan mereka bercerai.

Sebaliknya, ketika pasangan menikah di Indonesia, maka harus terdaftar secara hukum di Indonesia melalui

catatan sipil atau kantor urusan agama (KUA), serta didaf-tarkan melalui kedutaan negara pasangan bersangkutan gingga keluar surat pengakuan bahwa mereka telah me-nikah.

Hal ini dilakukan guna memastikan status kewargane-garaan anak pasangan tersebut nantinya, dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk dalam soal per-walian anak.

Menurut anggota DPR Komisi III Denny Kalimang, aturan ini diperbaharui untuk memisahkan antara tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia dengan mereka yang datang untuk membangun keluarga di Indonesia.

“Hal ini sudah sangat sesuai dengan UUD 1945 di mana mereka memperoleh hak dasar untuk memperoleh peker-jaan, tanpa harus ada sponsor dari perusahaan,” ujarnya ketika dihubungi Requisitoire via telepon.

Denny Kalimang berpendapat, pengesahan RUU Keimi-grasian ini merupakan bentuk aspiratif anggota DPR ketika melihat banyak masalah yang terjadi di sekitar kewarganegaraan. “Banyak masyarakat yang terjebak dan berpolemik akibat ketidakjelasan UU sebelumnya,” lanjutnya.

Senada dengan Denny, Henny E. Wirawan melihat disahkannya UU Keimigrasian yang baru ini merupakan bentuk pencerahan bagi WNI yang menikah dengan WNA karena membebaskan pasangan WNA mereka untuk mendapatkan ijin tinggal di Indonesia.

“Seharusnya seperti inilah yang dilakukan oleh peme-rintah kita, karena kita hidup di era yang mengharuskan masyarakatnya berhubungan dengan masyarakat luar,” ujar Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) itu dalam sebuah seminar.

Henny juga mengatakan bahwa pembatasan yang berlebihan atau aturan-aturan yang tidak fleksibel akan membuat bangsa kita tertinggal jauh dari bangsa lain baik secara mental budaya, maupun kemajuan lainya. (LQ) ***

Lewat sebuah perdebatan alot, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Keimigra-sian dalam sidang paripurna. Banyak yang menilai pengesahan RUU ini memberi nafas baru bagi pencari kewarganegaraan.

Nafas BaruUU Keimigrasian

“Seharusnya seperti inilah yang dilakukan oleh pe-merintah kita, karena kita hidup di era yang meng-

haruskan masyarakatnya berhubungan dengan masyarakat luar,”

28

SOROTAN

29

Volume 10/2011

Kasus Antasari kembali menyita perhatian publik belakangan menyusul ke-simpulan sementara Komisi Yudisial yang menemukan adanya indikasi pe-langgaran profesionalitas hakim yang menangani persidangan Antasari. KY menduga ada pelanggaran kode etik profesi hakim, yaitu pengabaian fakta

di persidangan ketika memutus kasus mantan Ketua KPK itu. Hakim dianggap telah meng-abaikan keterangan ahli balistik dan forensik Abdul Munim Idris dan mengabaikan bukti lain berupa baju korban (Nasrudin) yang tak dihadirkan di persidangan.

Temuan KY berbuntut pemanggilan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan. Ahli forensik Mun’im Idris di depan KY, 25 April silam, mengungkapkan perbedaan antara jumlah peluru yang bersarang di tubuh Nasrudin dan menemukan kondisi mayat korban yang sudah dimanipulasi saat tiba di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ahli forensik itu juga mengungkapkan fakta lain berupa permintaan dari penyidik untuk menghilangkan salah satu bagian dalam hasil visum, yakni pada bagian data-data, seperti diameter peluru. “Sejak

Benarkahantasari azharDijeBak?

kasus pembunuhan Direktur Pt Putra rajawali Banjaran, nas-

rudin zulkarnaen, yang menyeret antasari azhar ke balik jeruji

besi terus memunculkan fakta-fakta baru. kelihatannya ada

skenario besar di balik kasus itu. jika rekayasa itu terungkap,

maka ketukan palu vonis 18 tahun penjara oleh ketua majelis

hakim herry swantoro di Pengadilan negeri jakarta selatan

pada 11 Februari silam bukan akhir dari episode drama panjang

itu. kini mantan ketua kPk itu tengah menyiapkan novum dalam

Peninjauan kembali (Pk) atas vonis tersebut.

30

SOROTAN

31

Volume 10/2011

saya menjadi dokter ahli forensik, tahun 1979, baru kali ini saya diminta menghilangkan data,” protesnya seperti yang dilansir vivanews.com.

Temuan-temuan itu menjadi babak baru dalam perkara hukum yang selama dua tahun terakhir mem-buat Antasari Azhar menjadi pesakitan. Hal tersebut juga semakin memperkuat dugaan banyak pihak akan adanya unsur rekayasa di balik kasus mantan ketua KPK ini. Perkara pembunuhan ini lebih banyak plot konspi-rasinya ketimbang dilatarbelakangi oleh cinta segitiga sebagaimana pada awalnya.

Sepuluh kejanggalan

Indikasi rekayasa dalam penanganan kasus Antasari ter-gambar pula dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Maqdir Ismail, salah seorang anggota tim penasihat hukum Antasari. Dalam keterangan yang dipublikasikan secara luas di berbagai media baru-baru ini, Maqdir mem-beberkan 10 kejanggalan yang ditemukan selama proses persidangan di tingkat pertama, baik di Pengadilan Negeri

(PN) Jakarta Selatan maupun PN Tanggerang. Kejanggalan pertama, menurut Maqdir, berhubungan

dengan penyitaan anak peluru dan celana jeans Nasrudin Zulkarnaen tanpa menyita baju korban. Pemeriksaan fo-rensik dilakukan hanya terhadap anak peluru, tetapi tidak ada pemeriksaan terhadap mobil korban. Kejanggalan kedua terkait dengan luka tembak. Berdasarkan visum, pe-luru pertama masuk dari arah belakang sisi kepala sebelah kiri dan peluru yang kedua masuk dari arah depan sisi kepala sebelah kiri. Diameter kedua anak peluru tersebut 9 mm dengan ulir ke kanan. Hal tersebut menjadi janggal jika dihubungkan dengan fakta bahwa bekas peluru ada pada kaca segitiga mobil almarhum yang hampir sejajar dan tidak ada bekas peluru yang dari belakang. Sementara dalam kesaksian Suparmin, sang sopir, Nazarudin roboh ke kanan.

Kejanggalan ketiga, terkait barang bukti senjata api. Berdasarkan keterangan Dr Abdul Mun’im Idries, peluru di kepala korban berdiameter 9 mm dan berasal dari senjata yang baik. Namun, keterangan ahli senjata Roy Harianto, bukti yang ditunjukkan adalah jenis Revolver 038 spesial

dan kondisi senjata rusak dimana salah satu silindernya macet. Sementara keterangan penjual senjata, Teguh Minarto, senjata ditemukan terapung dekat asrama Polri di Aceh sesudah tsunami. Selain itu, ahli senjata menam-bahkan menembak dengan satu tangan dari kendaraan dan sasaran bergerak terlalu sulit untuk amatir. Penem-bakan seperti itu bisa dilakukan setelah latihan dengan 3000-4000 peluru.

Kesaksian Jeffrey Lumampouw dan Etza Imelda Fitri disebut Maqdir sebagai kejanggalan berikutnya. Ia me-nyebutkan, ada ketidakjelasan kepentingan dan hubungan Jeffrey Lumampouw dan Etza Imelda Fitri saat bersaksi mengenai pesan singkat atau SMS bernada ancaman ke-pada Nasrudin. Keduanya menyebut dalam SMS tertulis nama Antasari. Keterangan kedua saksi ini diungkap Maqdir rekaan dan pendapat hasil pemikiran. Ada 2005 SMS ke HP almarhum Nasrudin Zulkarnaen yang tidak jelas pengirimnya. Dan ada 35 SMS ke HP AA yang tidak jelas sumbernya, ada satu SMS yang dikirim dan diterima oleh HP Antasari Azhar dan lima SMS yang diterima dan dikirim ke HP Sigid Haryo Wibisono.

Ahli IT Dr. Agung Harsoyo menduga pengiriman SMS ini dilakukan melalui web server. Agung juga mengatakan bahwa tidak ada SMS dari HP Antasari kepada Nasrudin. Selain itu, chip HP Nasrudin yang berisi SMS ancaman rusak tidak bisa dibuka.

Kejanggalan kelima, dalam Keputusan di PN Tangerang dan di PN Jakarta Selatan ada perbedaan kualifikasi para terpidana. Sebab, dalam pertimbangan PN Tangerang Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo dan Hendrikus hanya sebagai penganjur, sedangkan dalam pertimbangan PN Jakarta Selatan Antasari Azhar, Sigid Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizar, mereka adalah se-bagai pelaku dan penganjur.

Kejanggalan keenam, pertimbangan Majelis Hakim perkara Antasari (halaman 175) yang menyatakan “Me-nimbang bahwa Hendrikus mengikuti korban dalam waktu cukup lama, sampai akhirnya, sebagaimana keterangan saksi Parmin di persidangan…” adalah pertimbangan yang tidak jelas asalnya atau saksi yang menerangkannya dan diduga dari pertimbangan perkara lain. Sementara kejang-galan ketujuh mengungkapkan adanya penyitaan bukti

Temuan-temuan itu menjadi babak baru dalam perkara hukum yang selama dua tahun terakhir membuat Antasari Azhar

menjadi pesakitan. Hal tersebut juga semakin memperkuatdugaan banyak pihak akan adanya unsur rekayasa di balik kasus man-tan ketua KPK ini. Perkara pembunuhan ini lebih banyak plot konspir-

asinya ketimbang dilatarbelakangi oleh cinta segitiga sebagaimana pada awalnya.

32

SOROTAN

33

Volume 10/2011

dari kamar kerja Antasari di KPK yang tidak berkaitan dengan perkara dan penyitaan tersebut tidak dilakukan atau dikonfirmasi kepada terdakwa Antasari Azhar. Bukti yang disita tersebut dikembalikan kepada Chesna F Anwar.

Dalam kejanggalan kedelapan, Maqdir mengungkapkan penjagaan yang berlebihan oleh penyidik terhadap Rani Juliani sejak dimintai keterangan sebagai saksi dalam pe-nyidikan hingga memberi keterangan sebagai saksi di per-sidangan. Hakim, dalam mempertimbangkan keterangan Rani Juliani, hakim mengabaikan Pasal 185 ayat 6 huruf d yaitu cara hidup dan kesusilaan saksi.

Kejanggalan kesembilan terkait pengakuan Eduardus Noe Ndopo Mbete yang diperiksa dengan cara dianiaya di luar lingkungan Polda Metro Jaya. Sementara Rani Juliani mengaku diperiksa di Hotel, restoran dan apar-temen. Dan kejanggalan terakhir adalah Hakim yang mengizinkan pemeriksaan penyidik di persidangan, yang serta merta dilakukan sesudah Wiliardi Wizar mencabut pengakuan adanya keterlibatan Antasari Azhar dalam perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Sengaja dijegal?

Langkah Antasari saat menjabat sebagai Ketua KPK diakui penuh gebrakan. Di bawah kepemimpinanya, para koruptor dari kalangan anggota DPR, jenderal polisi maupun TNI diseret masuk bui. Yang menyontak perha-tian masyarakat banyak tatkala besan Presiden SBY, Aulia Pohan, dimeja-hijaukan di pengadilan Tipikor terkait penggunakan dana BI pada Yayasan Pengembangan Per-bankan Indonesia.

Indikasi korupsi dalam pengadaan IT di KPU menje-lang pemilu 2009 lalu disebut-sebut sebagai salah satu hal yang melatabelakangi kasus hukum Antasari. Kasus tersebut sempat menyeret Partai Demokrat yang menang mutlak pada Pilpres 2009, karena ada dugaan manipulasi data dan kecurangan pemilu. Di bawah Antasari, KPK menemukan adanya dugaan pemborosan dalam proses pengadaan alat IT di KPU. Indikasi pelanggaran prosedur tersebut terlihat dari adanya adanya keseragaman alat yang diadakan oleh KPU (www.seruu.com).

KPK juga menemukan dugaan pengadaan alat yang

terkesan terburu-buru, yang mengakibatkan aplikasi di daerah tidak optimal. Hasil penelusuran oleh tim yang dibentuk KPK menemukan adanya penggunaan 2 anggaran. Anggaran pertama senilai Rp 60 miliar diperuntukkan kepada KPU pusat, dan anggaran kedua sebesar Rp 40 miliar untuk 600 KPUD seluruh Indonesia, di mana masing-masing KPUD mendapat jatah Rp 25 juta. Hasil penyelidikan KPK terhadap anggaran yang diperuntukkan bagi KPU Pusat, tidak ditemukan masalah dalam pengadaan IT tersebut. Namun terhadap anggaran yang diperuntukkan kepada KPUD, ditemukan adanya permasalahan, yakni sarana IT yang disediakan untuk daerah tidak bisa digunakan. KPK sudah melakukan riset di 7 wilayah Indonesia untuk meneliti proyek IT KPU itu, dan hasilnya, ditemukan indikasi kerugian negara. Namun kasus itu terhenti sampai di tahap pencegahan lantaran Antasari Azhar tersangkut kasus pembunuhan Nazrudin Zulkarnaen.

Belakangan, pemberitaan media yang mengaitkan kasus Antasari dan dugaan korupsi IT KPU kembali menyeruak. Hal ini membuat pihak istana kebakaran

jenggot. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mem-bantah keterkaitan kasus mantan KPK Antasari Azhar dengan kasus IT KPU. Ia mengungkapkan, kasus IT KPU sudah selesai, dan presiden tidak pernah melakukan intervensi hukum apa pun. Presiden sepenuhnya me-nyerahkan penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

Terkait kasus Century, Antasari mengaku bertemu Boediono saat masih menjabat sebagai Gubernur BI. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Antasari itu Boediono ingin menyelamatkan Bank Indover, sebuah bank di Belanda yang sahamnya dimiliki BI. Karena bank tersebut mengalami kolaps pada 2008, pengadilan Belanda memberikan opsi bailout atau bangkrut. Dinilai tidak menguntungkan, Antasari menolak keinginan Boediono dan akan mengusut masalah ini kalau diteruskan.

Komisi Yudisial kini terus bekerja untuk membongkar berbagai kejanggalan dalam perkara Antasari Azhar. Jika terbukti ada rekayasa, bukan tidak mungkin Antasari Azhar yang kini sudah mendekam di ruang tahanan bisa bebas. (req)

Langkah Antasari saat menjabat sebagai Ketua KPK diakui penuhgebrakan. Di bawah kepemimpinanya, para koruptor dari

kalangan anggota DPR, jenderal polisi maupun TNI diseret masuk bui. Yang menyontak perhatian masyarakat banyak

tatkala besan Presiden SBY, Aulia Pohan, dimeja-hijaukandi pengadilan Tipikor terkait penggunakan dana BI pada Yayasan

Pengembangan Perbankan Indonesia.

34

SOROTAN

35

Volume 10/2011

Puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Rancangan Undang-Undang Intelijen (RUU Intelijen) menilai RUU yang tengah dibahas di

DPR bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan UU lainnya.

“RUU ini masih memiliki sejumlah kelemahan yang substansial, yakni bertentangan dan tidak sinkron dengan undang-undang lainnya yang sudah ada, yakni KUHAP, UU KIP, UU Terorisme, UU HAM, UU No. 10 Tahun 2004 dan Konstitusi itu sendiri,” kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti dalam konferensi pers baru-baru ini.

Poengky juga menyatakan bahwa RUU Intelijen ini juga memiliki kelemahan substansial yakni menyangkut istilah yang multitafsir, ruang lingkup penyadapan, batasan rahasia intelijen, kewenangan pengamanan, berkaitan dengan hak korban, partisipasi masyarakat, penegakan HAM, koordinasi, serta fungsi intelijen dalam kepolisian.

Menurutnya, soal penyadapan dalam No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang berwenang melakukan penyadapan seharusnya adalah aparat penyidik setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (vide pasal 31 UU No. 15 Tahun 2003).

“Adanya pemberian kewenangan kepada aparat in-telijen untuk melakukan penyadapan dan diberikannya kewenangan menyadap tanpa melalui izin pengadilan, maka selain melanggar UU Terorisme juga berpotensi mengancam hak-hak asasi warga negara. Ini juga rentan untuk disalahgunakan (abuse of power) demi kepentingan ekonomi maupun politik kekuasaan,” katanya.

Koalisi Advokasi RUU Intelijen yang terdiri dari Impar-sial, Kontras, IDSPS, Elsam, YLBHI, ICW, Media Link, Mappi, dan lain sebagainya juga mempersoalkan RUU Intelijen yang tidak mengatur mekanisme banding bagi peminta informasi yang ditolak lembaga intelijen.

Mekanisme keberatan pemohon informasi itu memang telah diatur dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, tetapi RUU Intelijen seharusnya mengakomodasi keberatan publik tersebut.

RUU Intelijen juga tidak mengatur mekanisme komplain bagi masyarakat yang menjadi korban aparat intelijen karena akan menabrak hak-hak korban seperti diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemberian kewenangan pengamanan kepada intelijen akan mengancam hak asasi manusia dan merusak me-kanisme “criminal justice system”. Kata “pengamanan”, tambah dia, justru rentan untuk disalahgunakan dan disalahartikan sebagai “penangkapan”.

Penambahan kata “penyelidikan” dan “pengamanan” dalam DIM RUU Intelijen versi Pemerintah ini berpotensi akan bertentangan dengan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tumpang tindih dengan tugas kepolisian. Dinyatakan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian.

Ia menegaskan, sangat penting bagi parlemen dan pemerintah untuk tetap membuka ruang yang luas bagi masyarakat dalam memberikan masukan dan pandangan di dalam upaya menyempurnakan RUU Intelijen yang ada. RUU Intelijen dianggap banyak bertentangan dengan pera-turan perundangan lain, terutama masih adanya pasal-

PenyelidikanintelijenRusaksistem

PenegakkanHukum

Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen yang sedang dibahas DPR, selain dinilai masih terdapat pasal yang melanggar Hak

Asasi Manusia (HAM), juga disinyalir akan merusak sistem penegakkan hukum yang sedang dijalankan pemerintah.

“Adanya pemberian kewenangan kepada aparat intelijen untuk melakukanpenyadapan dan diberikannyakewenangan menyadap tanpa melalui izin pengadilan, maka selain melanggar UU Terorisme juga berpotensi mengancam hak-hak asasi warga negara. Ini juga rentan untuk disalahgunakan (abuse of power) demi kepentingan ekonomi maupun politik kekuasaan,”

36

SOROTAN

37

Volume 10/2011

pasal yang mengancam hak asasi manusia, mengancam kebebasan informasi dan pers. Karena itu adalah tepat dan bijak apabila pemerintah dan parlemen untuk tidak tergesa-gesa mengesahkan RUU Intelijen ini pada Juli 2011 sebagaimana dijadwalkan parlemen.

“Parlemen dan pemerintah harus memberikan kesem-patan dan membuka partisipasi yang luas dari masyarakat dengan melakukan sosialisasi RUU ini ke masyarakat, mengingat RUU ini sangat bersentuhan dengan masyarakat dan telah menjadi sorotan masyarakat luas. Dengan tidak tergesa-gesa dan berbarengan dengan melakukan sosiali-sasi yang luas sehingga masukan masyarakat dapat diako-modasi dalam RUU ini, maka reformasi intelijen melalui UU Intelijen diharapkan dapat terwujud ke depannya,” kata Peongky yang juga menjadi salah satu juru bicara Koalisi Advokasi RUU Intelijen tersebut.

Merusak Sistem Hukum

Salah satu argumentasi pemerintah sebagai pengaju RUU Intelijen kepada DPR ini adalah, antisipasi ancaman terhadap keamanan nasional. Terlebih akhir-akhir ini, keamanan nasional sedang mengalami ancaman dari se-rangan terorisme yang terpola secara terorganisir.

Namun, koalisi menilai argumen tersebut bisa saja dipa-hami dalam konteks menjaga keamanan nasional. Tetapi koalisi juga menekankan, jangan sampai alasan tersebut mengancam dan membatasi ruang gerak warga negara. Intelijen sebagai institusi negara merupakan institusi yang seharusnya mengedepankan kepentingan negara

dibandingkan kepentingan penguasa. Menurut Al Araf, intelijen juga harus tetap pada relnya

sebagai institusi yang memberikan peringatan dini (early warning) dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara, selain itu intelijen juga harus bisa memberikan analisa-analisa dan atau penilaian intelijen (intelligence asssesment) yang akurat terhadap berbagai isu strategis.

Untuk menegakan rule of law dan mengacu pada prinsip negara demokrasi, Intelijen harus mendudukan jelas mengenai batas-batas yuridis dalam menjalankan tugas. Berkaca dari rezim orde baru, atas nama mengantisipasi ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara, intelijen bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan Hak Asasi Manusia serta lebih mencerminkan kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan bangsa dan negara.

“Kami menilai sikap pemerintah yang tetap bersikukuh memberikan kewenangan pemeriksaan intensif alias penangkapan di dalam undang-undang intelijen kepada lembaga intelijen bukan hanya akan merusak mekanisme criminal justice system tetapi juga akan membajak sistem penegakkan hukum itu sendiri,” ujar Al Araf kepada ma-jalah Requisitoire.

Al Araf menilai, sebagai lembaga yang bekerjasa secara rahasia dan tertutup, pemberian kewenangan menangkap kepada lembaga intelijen sama saja melegalisasi ke-wenangan penculikan di dalam undang-undang intelijen mengingat proses yang dilakukan tanpa di damping pe-ngacara, tidak diketahui keluarga ataupun pihak lain yang terkait sebagaimana di atur dalam KUHAP.

Penting untuk diingat bahwa kewenangan penangkapan

sebagai bentuk upaya paksa dalam proses penegakan hukum hanya bisa dan boleh dilakukan oleh aparat pe-negak hukum yakni Polisi, Jaksa dan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam konteks itu, badan intelijen negara maupun intelijen militer bukanlah bagian dari aparat penegak hukum sehingga adalah salah dan keliru apabila mereka diberikan kewenangan menangkap.

Lebih dari itu, pemberian kewenangan menangkap kepada lembaga intelijen adalah langkah mundur dalam proses reformasi sektor keamanan. Pemberian kewenangan itu juga akan mengembalikan format dan posisi lembaga intelijen seperti pada masa orde baru di-mana lembaga intelijen negara maupun lembaga intelijen militer dapat melakukan kerja-kerja untuk penangkapan yang pada praktiknya dimasa lalu telah berakibat pada terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Pemberian kewenangan penangkapan kepada lembaga intelijen akan menimbulkan tumpang tindih kerja antar aktor keamanan khususnya antara lembaga intelijen non-judicial dengan institusi kepolisian. Hal ini akan me-nimbulkan kerumitan dalam tata kelola sistem keamanan nasional dan menimbulkan persoalan dalam pertanggung-jawaban (akuntabilitas) dalam pelaksanaanya.

Selain itu, menurut Al Araf, adanya pasal dalam RUU Intelijen yang mengatur intelijen memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan pengamanan dan penye-lidikan tanpa ada penjelasan yang lebih lanjut dan rinci itu jelas-jelas bersifat karet dan multitafsir. Dengan demikian, keberadaan pasal itu juga akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi proses penegakkan hukum. (Req/LQ)

“Kami menilai sikap pemerintah yang tetap

bersikukuh memberikan kewenangan peme-

riksaan intensif alias penangkapan di dalam

undang-undang in-telijen kepada lembaga

intelijen bukan hanya akan merusak meka-

nisme criminal justice system tetapi juga

akan membajak sistem penegakkan hukum itu

sendiri,”

38

LINTAS BERITA

39

Volume 10/2011

Kejaksaan Tinggi DKITerima BerkasCicit Soeharto

Kejaksaan Tinggi DKI sedang memproses berkas perkara cicit Presiden Soeharto, Putri Aryanti Haryowibowo. Putri diduga terlibat kasus penggunaan narkoba.

Kapuspenkum Noor Rachmad mengatakan, Senin (25/4), Kejaksaan sudah menunjuk dua JPU dari Kejati DKI Jakarta untuk menangani kasus penggunaan narkotika tersebut.

Putri ditangkap oleh satuan narkoba Polda Metro Jaya 18 Maret lalu di sebuah hotel di Jakarta. Ia ditangkap bersama dengan oknum dari Kepolisian dan seorang bandar narkoba. (website kejagung)

***

Jaksa: Bupati SubangTerancam 20 Tahun

Penjara

Bupati Subang, Eep Hidayat, terancam 20 tahun penjara karena terjerat kasus dugaan korupsi upah pungut pada 2005-2008. Demikian disampaikan Jaksa Penuntut Umum

(JPU) Slamet Siswanta, seperti di-wartakan website kejaksaan. Eep dinilai merugikan keuangan negara sebanyak Rp 14 miliar.

“Beliau didakwakan primer pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 dan sub-sidernya pasal 3 ayat UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor). An-caman hukumannya empat tahun untuk pasal 2, sementara untuk pasal 3 hukumannya maksimal 20 tahun,” kata Slamet, Selasa (19/4).

Kerugian negara yang ditimbulkan dari upah pungut itu, menurut Slamet, sebesar Rp 3,2 miliar. Namun, akibat surat keputusan (SK) yang dike-luarkan Eep pada 2005, total kerugian negara yang dipersoalkan mencapai Rp 14 miliar. SK tersebut adalah SK Bupati Subang nomor 973/Kep.604-Dipenda/2005 tentang pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam wilayah Kabupaten Subang. (Req)

***

Kasus Pemalsuan PasporGayus sudah P 21

Kejaksaan Agung menyatakan lengkap atas hasil penyidikan kasus pemalsuan paspor dengan tersangka Gayus Halomoan Tambunan. Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Noor Rachmad di Gedung Puspenkum Kejaksaan Agung Selasa akhir pril lalu. “Hasil penyidikan kasus dugaan pemalsuan dengan tersangka Gayus Halomoan Partahanan Tambunan

sudah P 21,” ungkapnya seperti di-kutip website kejaksaan.

P 21 dimaksud didasarkan atas Surat Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-1204/E.4/Epp.4/04/2011 tanggal 26 April 2011 kepada Kepala Bareskrim Polri.

“Dengan dinyatakannya lengkap atas hasil penyidikan atau berkas perkara tersangka Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, maka se-lanjutnya akan diikuti dengan peny-erahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap 2) perkara tersebut dari Penyidik Bareskrim Polri kepada Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum,” papar Noor Rachmad. (Req)

***

Korupsi PengadaanPerangkat SIAK

Kab. Cilacap

Kejaksaan Agung (Kejagung) me-nahan tiga orang tersangka yang di-duga melakukan korupsi pengadaan perangkat Sistem informasi Admi-nistrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada tahun 2006. Ketiganya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejagung.

Yang ditahan oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) satu orang mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan dua orang pengusaha perusahaan rekanan pada proyek pengadaan perangkat lunaknya.

Ketiga tersangka tersebut yakni mantan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Joko Tri Atmojo, Direktur Utama PT Karunia Prima Sejati bernama Oei Sindhu Stefanus selaku, dan Surachmad selaku Direktur pada PT Karunia Prima Sejati.

Menurut Kapuspenkum Noor Rachmad, penahanan ketiga

tersangka dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari penyidik. Domisili para tersangka berbeda-beda. Untuk itu, agar mempercepat proses penyelesaian, makanya mereka ditahan. Tersangka juga dikhawatirkan dapat melarikan diri

Pada tahun 2006, Dinas Kepen-dudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara online se-Kabupaten Cilacap. Dengaqn dana anggaran sebesar Rp 6,8 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2006.

Pengadaan barang untuk sistem tersebut yang dilakukan oleh pihak rekanan, PT Karunia Prima Sejati (KPS) yang diduga telah terjadi korupsi yang dilakukan oleh ketiga tersangka.

Diketahui, pada saat Panitia Pemeriksa Barang melakukan peme-riksaan barang terkait jumlah dan spesifikasi teknis barang pengadaaan, ternyata ada salah satu item, yakni perangkat lunak belum ada. Namun, atas perintah Kuasa Pengguna Ang-garan, yaitu Joko Tri Atmojo, panitia pemeriksa barang diperintahkan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang bahwa barang yang diadakan oleh PT KPS tersebut telah lengkap 100 persen.

Akibat perbuatan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 1,1 miliar. Oleh penyidik Ketiga tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. (website kejagung)

***

Panitia PengadaanBWRM

Ditjen Sumber Daya AirDiperiksa

Salah seorang Panitia Pengadaan BWRM Dijen Sumber Daya dan Pekerjaan Umum diperiksa Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung. Salah seorang anggota penyidik yang tidak mau disebutkan na-manya mengatakan kepada website

kejaksaan, tim Jaksa Penyidik JAM Pidsus melanjutkan pemeriksaan saksi aryanto, ME.

Paryanto yang juga anggota Panitia Pengadaan BWRM pada Ditjen Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pada Pi-dana Korupsi Proyek Water Resources and Irrigation Management Project (WISMP) pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Peker-jaan Umum oleh C. LOTTI & Associati Societa Di Ingegneria S.P.A. (LOTTI) Tahun 2007 – 2009. Dia diperiksa untuk perkara dengan tersangka Dr. Giovanni Gandolfi. (Req)

***

Kasus Korupsi LelangFiktif Kementerian

Kehutanan

Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi kasus korupsi lelang fiktif Kementerian Kehutanan tahun 2007. Tim Jaksa Penyidik JAM Pidsus telah memeriksa 2 orang skasi terkait penyidikan dugaan korupsi pada pelaksanaan lelang fiktif 14 jenis kegiatan DIPA BA 29 tahun 2007 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.

Ada dua orang yang didengar ket-erangannya sebagai saksi pada Rabu (27/04) yaitu Ari Wibowo (Dosen SMIK Jakarta) dan Widodo selaku kary-awan PT. Alma Sentra Sertification. Keduanya diperiksa untuk perkara tersangka Mawardi Rahman.

Dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi lelang fiktif terhadap 14 jenis kegiatan DIPA BA 2009 TA 2007

pada Sekjen Departemen Kehutanan tersebut telah ditetapkan tujuh orang tersangka yaitu Wardoyo Siswanto (Kuasa Pengguna Anggaran), Akhmad Wildani (Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran), Ir. Suciarso Digdowirogo (Direktur PT Paksigurdha), Ir. Azhar A Wahid (Direktur PT Tulada Konsula), Mawardi Rahman (Mantan Direktur PT Saluran Niaga Bersama), Haniri-yanto (Ketua Panitia Pengadaan Barang) dan Sutomo HS (Sekretaris Panitia Pengadaan Barang). (website kejagung)

***

JPU Tuntut MantanKadis BKCKB Inhil3,6 Tahun Penjara

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan memvonis mantan Kepala Dinas Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Ber-encana (BKCKB) Inhil Drs. Fauzan 3,5 tahun penjara subsider empat bulan penjara. Fauzan juga didenda Rp 100 juta.

Dalam surat dakwaanya, Jaksa Pe-nuntut Umum (JPU), Nano Sugiatno menyebutkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah me-nguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberan-tasan Tindak Pidana Korupsi.

Akibat perkara korupsi tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 125 juta. Setelah mendengarkan tuntutan dari JPU, pihak terdakwa melalui Kuasa Hukumnya Edward SH menyatakan segera mengajukan pledoi atau pembelaan. Sidang akan digelar kembali pada awal bulan depan. (website kejagung)

***

Hakim Vonis TerdakwaKorupsi DKP Biak

Empat terdakwa perkara korupsi pada proyek pembangunan peru-mahan nelayan pesisir pantai Pulau

Putri Aryanti Haryowibowo

Bupati Subang, Eep Hidayat.

Gayus Tambunan

40

LINTAS BERITA

41

Volume 10/2011

Owi, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Biak, divonis hakim Pengadilan Negeri Biak 4 tahun dan denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan di. Dua terdakwa menyatakan menerima putusan, sementara dua lainnya menyatakan banding.

Terdakwa Onasis PM. Tomason se-bagai pelaksana lapangan PT Asram dan Tom Aebekop yang merupakan Direktur PT Asram menyatakan banding atas putusan majelis hakim. Sedangkan dua terdakwa yang me-nerima putusan hakim adalah Johanis R Wakdomi Anthon.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Biak Aep Saepudin perkara tersebut merugikan negara hingga Rp 1,8 milyar. Kasus tersebut sudah mulai diusut Kejari Biak sejak Oktober 2010. (website kejagung)

***

Korupsi PasarPabaengbaeng

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar Deddy Hermady, menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pem-bangunan Pasar Pabaengbaeng, di Pengadilan Negeri Makassar Deddy adalah pejabat pemkot ketiga yang diajukan ke meja hijau atas dakwaan korupsi.

Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Syahran Rauf, ada pejabat Pemkot lainnya, yaitu Ridwan Muhadir, Kepala Dinas Peker-jaan Umum dan rekannya Tajuddin Lamase, juga menjalani sidang di PN Makassar. Keduanya terbelit kasus dugaan korupsi di dinas PU yang merugikan negara Rp 2,6 miliar.

Pada 2010, terdapat enam pejabat pemkot yang terbelit kasus korupsi. Tiga lainnya adalah Camat Biringka-naya Zulkifli, Lurah Untia Ardiansyah dan Direktur PD Pasar Djamaluddin Yunus.

Selain Deddy, turut disidangkan dalam kasus ini, tiga terdakwa lainnya. Mereka adalah Direktur PT Citra Tama Timorindo Taufan, Direktur Operasional PT Citratama Timorindo Abdul Azis Siadjo dan Kon-sultan Pengawasan Bakri Makka.

Dijelaskannya, sidang rencananya akan dipimpin langsung oleh ma-jelis hakim Andi Makkasau (Ketua PN Makassar), Maxi Sigarlaki dan beberapa hakim lainnya. Sementara pihak Kejari Makassar telah me-nyiapkan empat jaksa dari bagian pidana khusus untuk kasus ini. Tim jaksa akan dipimpin oleh Muh Syahran Rauf.

Berkas perkara kasus pemban-gunan fisik Pasar Pabaengbaeng tahun 2009 sendiri, sudah diserahkan kejaksaan ke Pengadilan Negeri Makassar. Kerugian negara kasus du-gaan korupsi pembangunan revital-isasi fisik Pasar Pabaengbaeng 2009 ditaksir Rp 1 miliar. ‘’Kami sudah siap membacakan dakwaan,’’ imbuhnya.

Lebih jauh ia mengatakan, empat jaksa penuntut umum yang akan menyidangkan perkara adalah Awaluddin, Ahmad Jaya, Adnan Hamzah dan Zainal Abidin.

Keempat tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Nomor 20 tahun 2001 yang telah diubah nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal dua puluh tahun penjara. (website kejagung)

***

Penyidik Periksa 5 SaksiKasus WISMP

Penyidik Kejaksaan Agung melan-jutkan pemeriksaan kasus korupsi Water Resources and Irrigation Man-agement Project (WISMP) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Selasa (26/04). Penyidik memeriksa 5 orang

saksi. Lima orang saksi yang diperiksa

adalah Fredi Ali Direktur Hotel Am-bhara, Buyung Suseno Direktur PT. Subur Mitra Grafistama, Suhadmadi Manager PT. Samafitro, Tirto Lima Saputro pemilik Toko Buku Keba-yoran Baru dan Nurlailah pemilik Toko Nur Tulodong Kebayoran Baru.

“Kelimanya diperiksa untuk perkara korupsi dengan tersangka Dr. Giovanni Gandolfi selaku Kepala Perwakilan C. LOTTI & ASSOCIATE for Indonesia,” papar Kapuspenkum Noor Rachmad.

Penyidikan kasus korupsi tersebut sampai saat ini telah memeriksa sekitar 71 orang saksi. (website ke-jagung)

***

Kejati Makassar AjukanPerlawanan Hukum

Buronan Kejaksaan Tinggi Su-lawesi Selatan, Jusmin Dawi, sampai saat masih bebas berkeliaran. Meski keberadaannya telah terendus, namun bagian Intelijen Kejaksaan belum melakukan penangkapan lan-taran masih menunggu penetapan penangkapan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Burhanuddin, mengatakan pihaknya masih menunggu surat penetapan dari hakim. Alasannya, kasus itu sudah masuk dalam we-wenang pengadilan. Sudah hampir dua tahun Jusmin Dawi menjadi buronan. Ia ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penya-luran kredit fiktif di BTN Syariah.

Bukan hanya soal penangkapan,

kejaksaan dan pengadilan pun beda pendapat soal proses sidang Jusmin. Kejaksaan menyatakan, Jusmin bisa diadili secara in absensia (sidang tanpa dihadiri terdakwa). Semen-tara hakim menolak persidangan secara in absensia. Bahkan dakwaan jaksa dikembalikan. Karena per-bedaan pendapat itu, Kejati Sulsel akhirnya melakukan perlawanan hukum (verset) ke Pengadilan Tinggi Makassar.

“Kami sudah mengendus ke-beradaan Jusmin. Hanya saja, belum ada penetapan hakim untuk melakukan penangkapan,” kata Burhanuddin. (website kejagung)

***

Dana Siluman MasukRekening KPU Donggala

Kejari Donggala terus mengem-bangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana Pemilukada Kabu-paten Sigi. Setelah menahan tiga tersangka, dari hasil penyidikan ditemukan miliaran dana yang masuk ke rekening KPU Donggala, ungkap Kepala kejaksaan Negeri Donggala, Agoes SP. SH. MH, seperti dikutip website kejagung.

“Dana tersebut di luar dana Rp12,2 miliar yang dianggarkan untuk pelaksanaan pemilukada Kabupaten Sigi. Dari mana sumber dana itu, hingga kini masih misterius. Karena itu penyidik Kejari Donggala masih mendalami sumber dan aliran dana tersebut,” ungkapnya.

Agoes menduga, dana tersebut merupakan bagian dari dana yang dimasukan dalam dana pemilukada Kabupaten Sigi. Artinya, dana itu bukan bagian dari dana pemilukada Rp12, 2 miliar yang kini masuk dalam perkara hukum Kejari Donggala.

Kasus ini telah menyeret tiga tersangka, yakni mantan Benda-hara KPU Harianto Tenga, Ketua KPU Donggala Amir Mahmud dan mantan Penjabat Bupati Sigi, Sutrisno Sembiring.

Kejari Donggala tengah menelu-suri aliran dana tersebut. Jumlahnya

mencapai miliaran rupiah. Tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain. (website kejagung)

***

Segera EksekusiMantan Anggota DPRD Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen

didesak segera mengeksekusi de-lapan mantan anggota DPRD periode 1999–2004 yang telah divonis satu tahun dalam kasus korupsi dana purnabakti senilai Rp 2,25 miliar.

Forum Masyarakat Sragen(Formas) menilai Kejari lamban dalam eksekusi delapan terpidana kasus korupsi dana purna-bakti.

Seperti diketahui, MA melalui Amar putusannya No 1449 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 18 Februari 2010, menolak permohonan kasasi yang diajukan delapan orang anggota panitia rumah tangga (PRT) DPRD Sragen 1999–2004 dan menguatkan vonis satu tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Sragen.

Delapan anggota masuk panitia rumah tangga (PRT) itu masing-masing Saiful Hidayat, Miswanto, Heri Sanyoto, Pambudi Prayogo, Zaini, Suharno, Mualim, Sutrisno Yuono, dan Suharno. (website ke-jagung)

***

Kejari JakselMusnahkan 1.544 Botol

Minuman Keras

Kejaksaan negeri Jakarta Se-latan memusnahkan 1.544 botol minuman keras, Selasa (19/4). Acara yang dihadiri oleh unsur kepolisian, Kementrian Kesehatan dan tokoh masyarakat ini dimulai sekitar pukul 12.30 Wib hingga pukul 14.50 Wib.

“Minuman keras yang dimusnahkan kali ini disita dari 2 perkara,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus, Husin, di Jakarta, Rabu (20/4).

Menurut Husin, perkara pelekatan pita cukai palsu sebanyak 1.262 botol dan perkara undang-undang per-lindungan konsumen sebanyak 282

perkara.Selain itu, Kepala Seksi Pidana

Umum, Khairul, mengatakan meng-hancurkan barang bukti berupa minuman keras merupakan upaya penanggulangan penyakit masyarakat. “Ini salah satu upaya me-nanggulangi penyakit masyarakat,” katanya. (website kejagung)

***

Korupsi BiayaPerjalanan Dinas BPEN

Tim Penyidik Jampidsus meme-riksa tiga orang saksi perkara korupsi pengelolaan biaya perjalanan dinas ke luar negeri pada Badan Pengem-bangan Ekspor Nasional (BPEN) Kementerian Perdagangan tahun 2007-2009, ungkap Kapuspenkum, Noor Rachmad, di Jakarta, Selasa (19/4).

Penyidik sudah periksa tiga orang saksi terkait tersangka RR Titi Aghra Parithusta. Mereka adalah Tenaga Perbantuan pada Pusat Pemerintah Aceh Hamidi Hasyim, Adviser Menteri Pariwisata, Perdagangan dan Industri Timur Leste Sjahril Sjafri, mantan Kasi pada Badan Pengembangan Ekspor Nasional Harry Soemarjadi Soekardi.

Sebelumnya, dalam penyidikan perkara korupsi tersebut, penyidik menetapkan dua orang tersangka, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat BPEN Kemendag Yaya Supriyadi dan RR. Titi Aghra Parithusta.

Para tersangka diduga telah menggelembungkan uang perjalanan

42

LINTAS BERITA

43

Volume 10/2011

dinas yang tidak sesuai dengan harga sesungguhnya yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 6 milyar. (website kejaksaan)

***

Kejati Periksa Dua SaksiDinas Peternakan Riau Kejaksaan Tinggi Riau memanggil

lima saksi terkait dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Peternakan Provinsi Riau. Menurut Asisten Tindak Pidana Khusus Jacob Hendrik, dari lima saksi, baru dua orang, yaitu H dan N, yang memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan. Semen-tara tiga orang lainnya, yaitu RE,SA dan N belum memenuhi panggilan Kejati Riau.

Kasus dugaan korupsi yang diketahui berupa penyalahgunaan anggaran tahun 2007 dan 2008 di dinas peternakan. Kejaksaan sudah meningkatkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan sejak bulan Januari 2011. (website kejaksaan)

***

Jaksa Tuntut

Agusrin 4,5 Tahun Gubernur Bengkulu, Agusrin

Maryono Najamudin, dituntut 4 tahun dan 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, Sunarta, dalam pembacaan tuntutan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/04).

Selain itu, terdakwa kasus Korupsi Pajak Bumi Bangunan dan Bea Peneri-maan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bengkulu (PBB-BPHTB) 2006-2007 itu juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 500 jt subsidair 6 bulan penjara.

Terdakwa melakukan korupsi dengan cara tidak menyetorkan dana hasil pajak ke kas negara, tetapi di-masukkan ke rekening propinsi Beng-kulu. Terdakwa beserta jajarannya juga memanipulasi data dengan me-malsukan surat permohonan pembu-kaan rekening baru kepada Menteri Keuangan yang belakangan diketahui

palsu, sementara surat permohonan asli disimpan di rumah dinasnya.

Selain itu, terdakwa juga menge-luarkan disposisi untuk menyalurkan uang hasil pajak tersebut ke rekening PT. Bengkulu Mandiri sebagai peru-sahaan daerah untuk kepentingan penanaman tanaman jarak yang saat itu belum dilakukan uji analisis ke-layakan. Akibat perbuatan terdakwa negara merugi hingga Rp 21,3 milyar. (website kejagung)

***

Korupsi APBDIndragiri Hulu

Kejaksaan Negeri Rengat tengah menunggu Penetapan Hari Sidang atas 23 tersangka Korupsi APBD In-dragiri Hulu, yang berkasnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Rengat.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Rengat Mahyuanti Laroani ada 8 berkas perkara atas 23 mantan ang-gota dewan yang 5 di antaranya masih aktif sebagai anggota dewan periode 2009-2014.

Ke-23 mantan anggota dewan tersebut diduga telah menerima dana kas bon yang bersumber dari APBD Indragiri Hulu untuk kepentingan pribadi sebesar 17 miliar selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Dana tersebut diajukan oleh unsur pimpinan dewan untuk selanjutnya dibagi-bagikan ke-pada seluruh anggota dewan dengan jumlah yang bervariasi mulai 1,5 mi-lyar, 1,4 milyar, dan 2,3 milyar hingga totalnya mencapai 17 miliar. Sejauh ini belum ada yang mengembalikan

uang tersebut.Para tersangka diduga telah me-

langgar pasasl 2 dan 3 jo pasal 18 UURI NO.31 tahun 1999 tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UURI NO.20 Tahun 2001.

Kewenangan terhadap para ter-sangka saat ini sepenuhnya ada di tangan Pengadilan Negeri Rengat, termasuk apakah akan menahan para tersangka atau tidak, ungkap Mahyu-anti Laroni. (website kejagung)

***

Ketua Proyek Jalan TolSemarang-Solo Ditahan Ketua Tim Pengadaan Tanah

(TPT) proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo, Suyoto, ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Senin (18/4). Penahanan terhadap Suyoto dilakukan setelah menjalani pemeriksaan mulai sekitar pukul 09.00 WIB sampai 18.00 WIB di Kantor Kejakti Jateng.

Selama pemeriksaan, Suyoto di-dampingi penasihat hukum Khairul Anwar. Dikawal sejumlah petugas Kejakti, tersangka dibawa menggu-nakan mobil tahanan milik Kejakti ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kedungpane, Semarang.

Tersangka ditahan terkait du-gaan korupsi senilai Rp 13,2 miliar dalam pengadaan tanah pengganti milik Perum Perhutani I Jateng yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo di Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Setia Untung Arimu-ladi, Selasa (19/4) menyatakan pena-hanan terhadap Ketua TPT Suyoto setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

“Suyoto yang juga berperan se-bagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam proses ganti rugi tanah di Jatirunggo telah ditetapkan sebagai tersangka,” katanya di-dampingi Kasipenkum Kejakti Eko Suwarni.

Menurut Aspidsus, Suyoto diduga melakukan kongkalikong dengan tersangka Hamid dan Agus Soekma pada proses pembayaran uang ganti rugi lahan tol di Jatirunggo yang didanai APBN 2010 melalui Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

Selaku PPKom dan Ketua TPT, tersangka meminta pencairan dana talangan dari PT Trans Marga Jateng untuk pengadaan tanah seluas 278.012 m2 di Desa Jatirunggo. Uang tersebut tak pernah diterima warga karena telah dialihkan oleh Agus Soekma dan Hamid ke pihak lain karena sebelumnya kedua tersangka itu telah membeli tanah warga se-nilai Rp 20.000/m2.

Padahal TPT membeli tanah dari Agus dan Hamid senilai Rp 50.000/m2. Pembayaran tanah dilakukan TPT melalui Bank Mandiri. (website kejagung)

***

Dua Anggota DPRD JambiDivonis 1 Tahun

Pengadilan Negeri Jambi yang diketuai oleh Sulthoni SH telah mem-vonis dua anggota DPRD Kota Jambi Provinsi Jambi Zulkifli Somad dan Ridwan Wahab masing masing satu tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi anggaran dana kebersihan senilai miliaran rupiah pada periode tahun 2008 dan 2009.

Vonis yang dijatuhkan Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut empat tahun penjara.

Dalam persidangan terungkap bahwa kedua terdakwa telah

melakukan tindak pidana Korupsi se-cara bersama sama atau sendirian untuk memperkaya diri sendiri.

Keduanya telah melakukan peme-rasan terhadap Direktur CV Usaha Sehat Bersama (USB) Syafrudin se-nilai Rp 2 Miliar. (website kejagung)

***

Pemeriksaan BansosSasar Desa Terbanyak

Dua kasus menonjol yang masih didalami Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yakni kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Mataram dan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Pemkab Lombok Barat (Lobar).

Kasipenkum dan Humas Kejati NTB, Sugiyanta SH, mengatakan Senin (18/4), pada kasus DAK, tim gabungan Kejaksaan dengan Dinas PU NTB selesai melakukan investigasi. Saat ini, Kejaksaan menyerahkan penyusunan resume pemeriksaan ke tim ahli. Sebab tim ahli yang tahu persis soal teknis pemeriksaan di lapangan, terkait selisih-selisih dalam proyek fisik DAK.

Sambil menunggu hasil resume, tim juga tengah memeriksa saksi tambahan dari rekanan proyek. Di antara yang diperiksa, pengawas proyek yang informasinya tidak dilibatkan sama sekali dalam penger-jaan.

Diakuinya, penyidikan kasus ini

membutuhkan waktu cukup lama. Alasannya, selain banyak saksi, juga pemeriksaan mengharuskan tim turun lapangan meneliti fisik proyek DAK.

Secara terpisah, Kasi Penyidikan Asspidsus, Ismail SH, mengaku masih intens turun ke lapangan untuk memeriksa proposal aliran dana bansos dengan modus stempel palsu. Sediktinya 172 desa se-Kabu-paten Lombok Barat harus dipe-riksa. Namun, karena pertimbangan banyaknya wilayah yang dijangkau, pihaknya menyasar ke desa-desa yang terbanyak proposalnya.

“Kemungkinan sasaran utama adalah desa-desa yang proposalnya paling banyak,” kata Ismail. Be-berapa desa dimaksud, seperti di Ke-camatan Narmada, Lingsar, Gunung Sari, Labuapi sampai Batulayar.

Dari sejumlah desa itu, indikasi korupsi dengan modus pencairan dana bansos menggunakan stempel palsu semakin jelas. “Bukti dan data-data lapangan sudah semakin kuat,” katanya. Jika bukti semakin kuat di lapangan, maka diperkirakannya pe-meriksaan tidak akan berlangsung lama atau menghabiskan ratusan desa yang ditargetkan sejak awal. (website kejagung)

***

Kejari Kepanjen SiapPanggil Pelaku Pungli

Rakyat Miskin

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang siap memanggil paksa pihak yang terlibat dugaan pungutan liar (pungli) dalam pembagian tanah negara kepada warga miskin (tanah redist) di Desa Klampok, Kecamatan Singosari.

Rencana pemanggilan paksa ini karena sebelumnya pihak yang diduga melakukan pungli menolak dimintai keterangan di kantor Kejari Kepanjen. Mulai Kepala Desa Klampok, Sujiono, hingga panitia tanah redist juga menolak memberikan keterangan.

“Kita punya kewenangan melakukan pemanggilan paksa,” ujar

Foto: infokorupsi.com

Foto: infokorupsi.com

44

LINTAS BERITA

45

Volume 10/2011

Kepala Seksi Intelijen Kejari Yudi Her-mawan SH, di Malang, Rabu (20/4).

Pemanggilan paksa dilakukan bila para pihak diduga terlibat tetap tidak mau memberikan keterangan.”Apalagi bukti dugaan awal pidana mengarah pada orang yang tidak mau datang memberikan keterangan. Bisa jadi dia tersangka nantinya,” ungkapYudi. Terkait du-gaan kerugian awal, ada sekitar Rp 1,6 miliar uang pungli tanah tersebut.

Kejari masih akan menelusuri kemana aliran dana tersebut. Selama ini,aliran uang masih buntu pada kades dan panitia redist desa karena mereka tidak mau memberikan keterangan. Sesuai petunjuk teknis pembagian tanah redist, warga tidak dikenakan biaya karena telah dibiayai APBN. Pihaknya berjanji, siapapun yang terlibat menerima uang dari hasil pungli kepada warga miskin tersebut, akan diperiksa. (website kejagung)

***

Jika Jaksa TakMengajukan Banding

Jaksa Agung Muda bidang Penga-wasan memberikan sanksi terhadap jaksa-jaksa yang tidak mengajukan banding, terutama dalam menuntut kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik. Jika putusan hakim tidak sampai dua pertiga dari tuntutan dan jaksa terbukti tidak mengajukan banding, maka jaksa yang bersangkutan terancam sanksi

disiplin. Hal itu dikatakan Jamwas Marwan Effendy kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/5).

Marwan mencontohkan Jaksa Iwan Setiawan yang dijatuhi hu-kuman penurunan pangkat jabatan dari IIID menjadi IIIC. Jika kembali aktif, dia hanya akan diberi kasus ringan seperti pencurian dan penghi-naan. Iwan dihukum karena tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum Tariq Khan, ter-dakwa perkara kreditor bodong Bank Century dengan hukuman ringan.

Selain Iwan, seorang jaksa beri-nisial IRP mendapat sanksi serupa. Terdapat empat jaksa lain yang juga mendapat hukuman dalam kasus yang sama yaitu AIK, IF, DA, dan AM. AIK, IF, DA mendapat hukuman sedang, yaitu berupa penundaan ke-naikan pangkat setahun. Sementara AM berupa hukuman ringan.

Marwan mengakui tidak ditemukan indikasi suap terkait dengan ringannya tuntutan JPU. Sebagaimana diketahui, semula JPU hendak Tariq Khan 10 bulan penjara, tapi oleh atasannya diubah menjadi 1,5 tahun penjara. Tuntutan 1,5 tahun penjara akhirnya dibacakan di per-sidangan, meski kemudian Tariq Khan diputus 10 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

***

Kantor Pajak UngkapPenyelewenganPPN Rp29 Miliar

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara berhasil mengungkap penyelewengan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 29 miliar oleh perusahaan berinisial PT LBC yang beroperasi di daerah Tanjung Priok. Dua pegawai perusa-haaan itu, AGT dan DM, ditangkap berkat kerjasama dengan Polda Metro Jaya, Kamis (12/5).

Menurut Kepala Bidang Peme-riksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Kanwil Jakarta Utara, Edward

Sianipar, perusahaan perdagangan ini beromset Rp290 miliar. Namun, ada ketidakwajaran dalam pem-bayaran Pajak Pertambahan Nilai perusahaan ini.

Dengan omzet sebesar itu, Edward mengatakan PT LBC seha-rusnya membayar PPN sebesar Rp29 miliar per tahunnya. Namun, selama periode 2007-2009, perusa-haan ini hanya membayar sebesar Rp6 juta. “Artinya kan sebulan pajak mereka hanya sekitar Rp500 ribu. Tidak wajar perusahaan besar bayar pajaknya segitu,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (13/5).

Ternyata, ungkap Edward, petugas penyidik pajak menemukan PT LBC menerbitkan faktur pajak fiktif sehingga dimanfaatkan untuk memanipulasi pajak pertambahan nilai yang harus dibayar ke negara.

Perusahaan tersebut hanya menerbitkan faktur pajak keluaran kepada pihak lain yang membu-tuhkan dan sebaliknya penyidik menemukan faktur masukan yang ke PT LBC tanpa ada transaksi bisnis yang sebenarnya. Faktur pajak fiktif itu dibukukan per bulan dan dibuatkan fisiknya atas nama PT LBC sehingga seolah-olah ada penjualan atau pembelian barang dagangan.

Atas perbuatannya ini, kata Edward, AGT dan DM terancam pidana sesuai UU Ketentuan Umum Perpajakan. Dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpa-jakan, diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperli-hatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun.

Sanksi tersebut ditambah dengan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling

banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. “Artinya, Rp29 miliar dikali empat,” jelasnya.

Perusahaan tersebut, kata Ed-ward, diduga telah melakukan tin-dakan penerbitan faktur pajak tidak sah mulai 2007 hingga awal 2011. Namun, jumlah kerugian negara senilai Rp29 miliar itu dihitung mulai tahun pajak 2007-2009 dan berdasarkan evaluasi sejak 2010.

Untuk memuluskan aksinya, AGT dan DM memalsukan alamat PT LBC sehingga ada perbedaan antara alamat resmi yang tertera dengan yang ditemukan petugas pajak. “Ketika kami memeriksa, awalnya mereka mengaku berada di wilayah Tanjung Priok. Namun saat digeledah, ternyata mereka ada di Gading Nias Residence, Kelapa Ga-ding,” ujar Edward. (hukumonline)

***

Komjak PantauKinerja Kejagung

Komisi Kejaksaan (Komjak) tak mau dinilai sebagai ‘macan ompong’. Pengurus baru ingin mengubah stigma itu dan berjanji akan me-mantau kinerja jaksa-jaksa secara lebih profesional. Kalau dalam waktu tiga bulan, pengaduan masyarakat tak ditindaklanjuti Kejaksaan, Komjak akan mengambil alih.

Ketua Komjak Halius Hosen menuturkan sistem penga-wasan akan tetap berjalan dalam melakukan pemantauan kinerja Kejaksaan Agung., sehingga ada keseragaman dalam pengawasan internal.

Tidak hanya itu, setiap pemerik-saan tambahan dan pemeriksaan ulang terhadap jaksa yang diduga melakukan penyelewengan dalam penanganan perkara, bilamana terendus adanya unsur KKN dalam setiap penanganan perkara. “Bila dalam tiga bulan penanganan perkara itu tidak juga beres dan menjadikan tanda tanya di mata publik, maka kita ambil alih peme-riksaan itu,” ujarnya di Kejaksaan Agung, Kamis (12/5).

Halius menuturkan, Komjak tetap menyoroti jaksa yang berprestasi di bidangnya dan tetap mempriori-taskan tindakan preventif. Sebab, Komjak diberikan kewenangan untuk memberikan reward dan penghargaan kepada jaksa dan pegawai yang bekerja dengan baik. “Tugas kita adalah mendukung agar kinerja kejaksaan menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Mantan Kajati Sumatera Barat ini mengatakan Komjak meminta rekomendasi kepada Jaksa Agung agar memberikan sanksi kepada jaksa yang melakukan pelanggaran sebagai anggota korps adhyaksa. Permintaan itu bukan berarti men-campuri kewenangan kejaksaan. “Untuk penyelesaian MOU, insya Allah tanggal 19 Mei mendatang sudah beres ditandatangani pak Basrief Arief,” pungkasnya.

***

21 Kasus SiapDilimpahkan

ke Pengadilan Tipikor

Sebanyak 21 kasus tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dita-ngani kejaksaan Tinggi Nusa Teng-gara Timur (NTT) siap dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Kupang. Saat ini, kasus-kasus korupsi tersebut sudah pada tahap penyidikan, kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejak-saan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Sudiarto, S.H. seperti diwartakan website kejaksaan, Jum’at (13/5).

Menurutnya, proses penyelidikan hingga penyidikan kasus-kasus

korupsi akan terus ditingkatkan pihak kejaksaan di NTT. “Pena-nganan kasus korupsi menjadi per-hatian utama kejaksaan. Kalau ada yang terbukti melakukan pelang-garan hukum kita proses. Kita hanya membicarakan fakta hukum saja. Terbukti kita proses,” terangnya.

Sesuai data yang dikantongi Ke-jati NTT, demikian Sudiarto, saat ini ada 21 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani kejaksaan di NTT. Kasus-kasus tersebut semuanya sudah pada tahap penyidikan. “Kasus-kasus tersebut sudah jelas ada tersangkanya,” tandasnya.

***

Software BajakanRugikan NegaraTriliunan Rupiah

Pembajakan software tanpa lisensi pada komputer personal di Indonesia terus meningkat signifikan sewindu belakangan. Menurut survei Business Software Alliance (BSA), sebuah lembaga studi yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat, nilai pembajakan piranti lunak komputer personal di Indonesia pada tahun 2010 men-capai AS$1,32 miliar (sekitar Rp11,2 trilun). Itu berarti sekitar 87 persen software pada komputer personal adalah produk tanpa lisensi.

Nilai kerugian ini meningkat tajam dari setahun sebelumnya yang mencapai AS$886 juta. Bahkan, pada tahun 2003 nilai kerugian akibat soft-ware ilegal hanya AS$157 juta.

Temuan itu merupakan bagian dari hasil “Studi Pembajakan Software

Foto: Chuck

Foto: antarafoto.com

Foto: kompas.com

46

LINTAS BERITA

47

Volume 10/2011

Global 2010” yang dilakukan BSA. Studi ini meneliti 182 data dari 116 negara dan wilayah di seluruh dunia, mencakup pembajakan atas seluruh software yang berjalan pada kom-puter personal, termasuk desktop, laptop, ultra portable, termasuk netbook.

Donny Sheyoputra, Kepala Perwakilan BSA di Indonesia, mengatakan hasil studi BSA ini menunjukkan perlunya upaya pemberantasan pembajakan soft-ware dengan lebih agresif. Masih banyak yang harus dilakukan untuk menurunkan tingkat pembajakan software di Indonesia.

“Hal ini perlu disesalkan mengi-ngat studi lain menunjukkan bahwa setiap penurunan tingkat pembajakan dapat menguntungkan negara melalui peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan lapangan kerja dan penerimaan pajak bagi pe-merintah,” ungkapnya.

Donny menambahkan, pemba-jakan piranti lunak merugikan negara karena sepuluh persen dari jumlah itu adalah potensi pendapatan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meski demikian, BSA melihat maraknya penggunaan software ba-jakan di Indonesia lebih disebabkan ketidakpahaman pengguna. Dalam penelitian itu, tujuh dari sepuluh responden justru mendukung perlin-dungan terhadap hak cipta pembuat software dengan cara membayar setiap lisensi. (hukumonline)

***

Kerugian NegaraSekitar Rp 200 Juta

Kasus dugaan korupsi pengadaan logistik Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) tahun 2008 dengan tersangka, Ketua KPU Parmout, Sukirman Andi Rappe, Sekretaris KPU, Djuanda L Sae-hana dan Direktur CV Wilda Setya Karya, Muslimin, yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 200 juta lebih.

Asisten Tindak Pidana Khusus

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, H Abul H Rabunah SH mengatakan, nilai kerugian itu berdasarkan hasil koordinasi penyidik Kejati Sulteng dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Palu. “Ini item pengadaan surat suara,” ujarnya, Jumat (13/5).

Penyidik telah layangkan surat panggilan pemeriksaan yang ketiga kali terhadap tersangka Direktur CV Wilda Setya Karya, Muslimin. Sebelumnya penyidik telah meme-riksa dan menahan dua tersangka kasus tersebut yakni, Djuanda L Saehana dan Sukirman Andi Rappe. Penahanan Djuanda L Saehana, Senin (25/4) lalu, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (SPP) nomor: Print – 137/R.2.5/Fd.1/04/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditandatangani Aspidsus, H Abul H Rabunah SH atas nama Kajati Sulteng, M. Isa Ansary SH. Sementara Sukirman Andi Rappe ditahan, Senin (2/5), berdasarkan SPP nomor: Print – 156/R.2.5/Fd.1/05/2011 tanggal 2 Mei 2011 yang ditandatangani Aspidsus, H Abul H Rabunah SH atas nama Kajati Sulteng, M. Isa Ansary SH. (website kejagung)

***

Mesin Katintingdan Rumpon Disita

Penyidik Kejari Palu, Senin (9/5) telah menyita barang bukti, terkait kasus dugaan korupsi dana Program Pengembangan Wilayah Pesisir (P2WP) di Kelurahan Lere tahun 2010, dengan tersangka ketua pelaksana kegiatan, Ruchman Haleko. Babuk yang disita dari tangan masyarakat nelayan tersebut, berupa lima unit mesin katinting dan dua unit rompon.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Palu, Alham SH kepada tim redaksi website Kejaksaan R.I., Jum’at (13/5) mengatakan usai penandatanganan Berita Acara (BA) penyitaan, pe-nyidik menitipkan kembali babuk tersebut pada masyarakat nelayan dengan menandatangani Berita

Acara penitipan. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk psoses hukum kasus tersebut, penyidik dapat mengambilnya.

“Kami sebagai penyidik meni-tipkannya kembali ke masyarakat nelayan, karena alat-alat tersebut digunakan untuk memenuhi kebu-tuhan sehari-hari, jadi ini melihat sisi kemanusiaannya,” tuturnya.

Untuk kedepan lanjut Alham, penyitaan babuk masih akan di-lakukan, karena ada beberapa yang berada ditangan tersangka, dian-taranya mesin untuk perahu wisata yang berkapasitas 16 PK. “Kapan kami turun lakukan penyitaan, lihat waktu yang tepat,” imbuhnya.

“Kami akan informasikan kalau akan lakukan penyitaan. Pastinya penyitaan ini masih akan dilakukan,” sambungnya dengan tegas.

Untuk diketahui sebelumnya, penyidik telah menyita babuk berupa, dua unit perahu penangkap ikan, satu unit perahu wisata serta uang tunai sekira Rp18 juta. Penyi-taan babuk yang dilakukan secara terpisah itu, tertuang dalam surat perintah No: Print – 750/R.2.10/Fd.1/05/2011 tanggal 3 Mei 2011.(website kejagung)

***

Kejagung Periksa3 Saksi Terkait Kasus

Korupsi Perum Perumnas

Penyidik JAM Pidsus Kamis (12/5) melanjutkan pemeriksaan saksi atas kasus korupsi perjanjian kerjasama antara Perum Perumnas dengan PT. Pelita Propertindo Sejahtera (PT.PPS) dalam pembayaran dan pemasaran ruko dan kondominium di Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Kamis ini (12/5) Tim Jaksa Pe-nyidik JAM Pidsus telah memeriksa tiga orang saksi terkait penyidikan korupsi perjanjian kerjasama antara Perum Perumnas dengan PT. Pelita Propertindo Sejahtera (PT.PPS) dalam pembayaran dan pemasaran ruko dan kondominium di Kemayoran, Jakarta Pusat,” kata salah seorang anggota penyidik

yang enggan disebutkan namanya kepada Tim Redaksi Website Kejak-saan RI.

Saksi yang diperiksa hari ini adalah Suparto, S.Ip.mantan Ge-neral Manager Divisi Keuangan Perum Perumnas, Hakiki Sudrajat mantan Manager Bisnis PT. Bank Bukopin dan Ishak Djamaludin mantan Kepala BPN Jakarta Pusat. Suparto, Hakiki dan Ishak diperiksa untuk perkara dengan tersangka Harry Akhmad Jasa slawat dkk.

Seperti diketahui Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni mantan Direktur Utama Perum Perumnas Harry Akhmad Jasa Slawat, Direktur Utama PT. Pelita Propertindo Sejahtera Hong Usman Effendi, dan Direktur Keuangan PT. Pelita Propertindo Sejahtera Danny Jopie Matindas.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang Un-dang Nomor 31 Tahun 1999 jo Un-dang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

***

Advokat RentanDijerat Suap

Profesi advokat masih menjadi profesi favorit bagi para lulusan fakultas hukum. Uang berlimpah yang dijanjikan dari profesi ini men-jadi daya tariknya. Apalagi, bila anda menjadi advokat non-litigasi yang menjadi konsultan perusahaan-peru-sahaan besar, gelimangan dollar akan mengalir ke kocek anda. Namun, profesi ini bukan tanpa resiko. Salah bersikap, anda bisa masuk ke bui.

Lawyer asal Hongkong Richard Tollen menuturkan bahwa profesi

advokat atau konsultan hukum sangat rentan terkena tindak pidana pe-nyuapan. Alasannya, karena advokat –non litigasi- yang menghubungkan antara klien (investor) dengan pe-jabat pemerintah. “Pengacara sangat rentan bertindak sebagai penyuap,” tuturnya dalam Workshop ‘Risks and Threats of Corruption and The Legal Profession’ di Jakarta, Kamis (12/5).

Kerentanan ini tentu bukan hanya terhadap advokat non litigasi, me-lainkan juga advokat litigasi yang kerap berurusan dengan penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. “Karenanya, advokat harus memahami aturan korupsi yang berlaku secara nasional maupun in-ternasional,” jelas pria yang menjadi Partner pada Mayer Brown JSM ini.

Richard mencontohkan undang-undang anti korupsi yang berlaku di Amerika Serikat, US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) dan Inggris, UK Bribery Act. “Dua undang-undang ini bisa menjerat meski pun anda berasal dari luar negera ini sepanjang anda menjadi lawyer dari klien yang be-rasal dari AS dan Inggris,” jelasnya.

Karenanya, meski advokat In-donesia sudah terbiasa dengan kebiasaan suap ‘kecil-kecilan’ yang terjadi di sini, bukan berarti mereka tidak bisa terjerat hukum. “Mereka bisa tetap dinilai melakukan tindak pidana berdasarkan hukum di luar negeri atau hukum yang mengikat kliennya,” tuturnya. Artinya, risiko advokat terhadap suap sama dengan risiko kliennya itu.

Nicola Bonucci, Direktor of Legal Affairs Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) di Paris, menuturkan sudah banyak contoh kasus dimana keja-hatan suap dikenakan kepada lawyer secara lintas negara. “Salah satunya adalah advokat Inggris yang pernah diekstradisi ke Amerika Serikat karena membantu penyuapan untuk kliennya yang merupakan perusa-haan asal Amerika Serikat,” jelasnya.

Nicola menyarankan perlunya penguatan lawfirm agar para advokat bisa bertindak melawan suap atau korupsi. Setidaknya, ia mencatat ada

empat elemen. Pertama, komitmen yang kuat dari para senior partner di lawfirm tersebut. Kedua, kebijakan yang jelas dan bisa dipahami oleh setiap stafnya. Kebijakan internal ini harus dimengerti dengan mudah.

Ketiga, menciptakan kode etik yang kokoh untuk para staf dan lawyer. Keempat, pelatihan yang efektif dan berkelanjutan mengenai anti-korupsi atau anti-suap. “Jangan hanya advokat yang diberikan pelatihan ini. Paralegal juga harus mendapat pelatihan yang sama. Se-ringkali paralegal terlewatkan,” ujar Richard.

Kode Etik

Advokat Senior Melli Darsa me-ngakui bahwa masukan dari para advokat asing cukup berharga. Pasalnya, selama ini, banyak advokat di Indonesia kerap memandang biasa perilaku suap ‘kecil-kecilan’. “Ternyata advokat juga bisa dike-nakan tanggung jawab secara hukum menurut hukum AS dan Inggris. Kita tak bisa berlindung di belakang klien,” tuturnya.

Melli mengusulkan agar kode etik advokat Indonesia yang ada selama ini berlaku diperbaiki lagi. Soalnya, ia menilai kode etik yang ada saat ini masih bersifat umum. “Seha-rusnya anti korupsi menjadi prinsip dasar dalam kode etik advokat,” ujar wanita yang pernah mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK ini.

Ketua Tekad Indonesia (Working Committee of Indonesian Advocates) Juniver Girsang menyadari dengan adanya hukum luar negeri yang bisa menjerat advokat, maka advokat Indonesia tidak bisa lagi berlindung di balik hak imunitas dalam UU Ad-vokat.

“Bila menangani klien asing, kita tentu harus hati-hati. Karena kita bisa dijerat dengan hukum yang berlaku di negaranya. Kita bisa diekstradisi, tentunya bila negara itu memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia,” pungkasnya. (hukumonline)

***

Foto: ANTARA/HO-Teguh

48

INSPIRASI

49

Volume 10/2011

Judul tulisan ini, yang diambil dari berita Kompas (16/4/2011) pada halaman 3, terkesan ‘drastis’ karena menggunakan istilah ‘dicopot dari Jabatan’. Memang pergantian Pimpinan Korp Kejaksaan kali ini ada kesan mendadak, tapi sebetulnya tidak drastis. Ini sudah biasa bagi pejabat penegak hukum. Apalagi lembaga Kejak-

saan terus disorot oleh masyarakat. Sebab itu, kinerjanya harus solid. Bukan untuk pertama kali alih tugas pimpinan korp Kejaksaan dilakukan secara mendadak. Pada umumnya pergan-tian itu berkaitan dengan penanganan kasus/korupsi, politik atau kebijakan lain. Pergantian cepat sudah dialami sejak berdirinya Karp (1960), bahkan sudah terjadi sebelum terbentuk Korp Kejaksaan, sejak Kejaksaan masih satu atap di bawah Mahkamah Agung (1945).

Untuk mensukseskan reformasi birokrasi Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 66/M/2011, Jaksa Agung Basrief Arief melantik 2 Jaksa Agung Muda baru, yakni Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Andi Nirwanto (Mantan Sesjam Pidsus) mengganti M. Amari dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara St. Burhanuddin (Mantan Kajati Sulawesi

Selatan) menggantikan Kamal Sofyan. M. Amari sebel-umnya adalah Jaksa Agung Muda Intel, yang kemudian di-lantik oleh Jaksa Agung Dr. Hendarman Supandji sebelum mengakhiri Jabatannya. Sedangkan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kamal Sofyan sebelumnya memangku Jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Dia dimutasi menjadi Jam Datun sesaat setelah Basrief Arief memangku Jabatan Jaksa Agung.

Dari data tersebut memang terasa cepat mutasi para JAM kali ini. Para pengamat bisa menafsirkannya macam-macam. Apakah karena kinerja mereka kurang pas ataukah mutasi biasa, untuk penyegaran. Apakah benar demikian, mari kita simak beberapa peristiwa mutasi yang agak drastis di bawah ini:

1. Mr. Gatot Tarunamihardja, seorang sosok Pejuang yang keras pribadinya, diumumkan menjadi Jaksa Agung (pertama) pada 19 Agustus 1945 bersama Mr. DR. Kusumaatmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung. Mr. Gatot mengundurkan diri tanggal 6 November 1945 (kurang dari 3 bulan) karena berbeda pendapat. (“Hidup itu berjuang, Kasman Singodimedjo 75 th”, hlm.143). Lebih drastis lagi, setelah dia diangkat kem-bali menjadi Jaksa Agung ke V (selama 4 bulan 12 hari, “Lima Windu Sejarah Kejaksaan 1945-1985). Saat mem-berantas penyelundupan, ia ditangkap dan ditahan, baru dikeluarkan dari tahanan setelah dipanggil oleh Presiden Soekarno bersama Perdana Menteri Dju-wanda dan KASAD Nasution. (Djokomoelyo, Catatan Peristiwa Menarik, hlm,53).

2. Jabatan Jaksa Agung kedua dari Mr. Gatot

diserahterimakan kepada Mr. Kasman Singodimedjo pada 6 November 1945 sampai 10 Mei 1946. Dia sebelumnya pernah memangku Jabatan Pimpinan Jong Islamieten Bond, Daidancho Pembela Tanah Air, dan Ketua Badan Pekerja KNIP. Mr. Kasman dikenal sebagai `ujung lembing’ yang selalu berada paling depan, bahkan dikenal sebagai ‘trouble shooter’. Saat pergantian Jaksa Agung terjadi ketegangan karena ia mementingkan nasionalisme, berbeda prinsip dengan Perdana Menteri Dr. Syahrir yang mementingkan demokrasi, (k.I.6 bulan).

3. Jaksa Agung ke IV R. Soeprapto, pribadi keras, prinsip yuridis dan bijaksana selalu dipertahankan sampai akhir jabatannya. Drastis, dia diberhentikan tanpa sepengetahuan dirinya karena sedang kenduri 1.000 hari wafat keluarga di Jawa Timur. Dia diganti karena melepas bekas Pimpinan Gerilya Belanda Schmidt. Keputusan ini menggemparkan saat itu. Padahal dia melepaskan terhukum Schmidt karena narapidana itu telah habis masa hukumannya. Namun keputusan itu bertentangan dengan kemauan para Tokoh Politik dan Presiden Soekarno, “Mengapa tidak dicari perkara lain?” Soeprapto menjadi teladan Anggota Korp. Pa-tungnya berdiri tegak di halaman Kejaksaan Agung RI. (28.12.1950-1.4.1959. lip D Yahya ISBN 979-22-1126-8).

4. Jaksa Agung Muda Soenaryo Tirtonegoro, Prajurit CPM yang berbadan kekar diangkat menjadi Jaksa Agung Muda Operasi Intel (Opsin). Pada jaman Orde Lama (1959) bersama hakim Mr. Gunawan yang dikenal jujur tahu persis bagaimana Letkol Soenaryo memeriksa Kolonel Soeharto (Panglima Teritorium Jawa Tengah)

“DUA JAKSAAGUNG MUDA

DICOPOTDARI JABATAN”

Bukan untuk pertama kali alih tugas pimpinan korp Kejaksaan dilakukan secara mendadak. Pada umumnya pergantian itu

berkaitan dengan penanganan kasuskorupsi, politik atau kebijakan lain.

Oleh: Djokomoelyo *)

50

INSPIRASI

51

Volume 10/2011

yang diduga melakukan tindak Pidana penyelundupan sampai lengser dari Jabatan Panglima. Proses peng-gantiannya terjadi secara drastis. Dia ditangkap oleh satu regu dari Kostrad, saat Orde Baru (1966). Penulis memberanikan diri mendampingi Brigjen Soenaryo saat ditangkap, karena tak seorangpun Jaksa berani ke kamarnya di tingkat 2 Gedung Direktorat Reserse Kejaksaan Agung Lapangan Banteng (Catatan Harlan Jaksa, Djokomoelyo, hlm 71 Dahara Prize Semarang 1992). Sebelum beranjak dari meja kerjanya, `Kakek’ - panggilannya di kalangan militer, mengangkat telpon, berbicara dengan suara keras. “Aku dipanggil Pak Harto (Pangkostrad), wis yo, podho slamet. Penulis mengerti panggilan Liek itu Jaksa Agung Suthardio, atasan akrabnya. Beberapa hari kemudian juga Jaksa Agung Brigjen Suthardio ditahan, diganti Mayor Jen-deral Sugih Arto. Keduanya diperiksa seperti sejumlah pejabat negara lainnya, tanpa proses hukum lanjutan. Pada saat terjadi peristiwa G3OS, Jaksa Agung dan JAM Opsin mendampingi Presiden Soekarno di Halim Perdana Kesuma. Beliau wafat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

5. JAM Intel Mr. Priyatna Abdurrasyid, sejak menjadi Jaksa adalah kesayangan Jaksa Agung Suprapto. Dia diserahi dan menyimpan kenangan Jaksa Agung Soe-prapto. Dengan semboyan `jujur, profesional, berani, dia dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Pembinaan sejak Orde Baru berdiri (1966). Kemudian dia dimutasi menjadi Jam Intel. Pendiriannya Pak Pri –panggilan akrabnya – “sikat dan berantas korupsi”. Dia dipuji Presiden Soeharto saat itu. Mereka kerap main golf

bersama. Namun, terjadi perubahan drastis ketika dia bersikeras akan meneruskan pemeriksaan kasus Dirut Pertamina dr. Ibnu Sutowo. Presiden menghalangi, karena terhalang prinsipnya. Beliau mengundurkan din dari Jabatan Jam Intel, memilih promosi Doktor. Saat ini menjadi pakar hukum udara senior. Apapun yang terjadi, dia selalu optimis. (Menuju Indonesia Emas, Prof.DR.H.Priyatna Abdurrasyid SH,Ph.D. Jkt 2008)

6. Pemberhentian Jaksa Agung ke 15 adalah Sudjono Chanafiah Atmonegoro, yang memangku jabatan se-lama 88 hari, lebih lumayan daripada Jaksa Agung Mr. Gatot (65 hari). Pada saat JA Soedjono diganti oleh Andi Mohammad Ghalib tanggal 18 Juni 1998 bahkan lebih drastis; walaupun dalam waktu singkat, Soedjono putra Madura yang vocal keras didikan Mr. Priyatna itu tercatat 2 kali menjadi Jaksa Agung, (dijaman Orde Baru dia menolak saat diperintah Presiden Soeharto untuk menangkap Dr. Amien Rais), dan Jaman Orde Re-formasi di bawah Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie. Pada tanggal 15 Juni 1998 jam 10 dia menghadap Presiden, menyodorkan konsep untuk memproses kasus KKN dan juga adik Presiden yang santer diduga jual beli pasir di Batam. Jam 11 diberitahu bahwa jabatannya diganti Mayor Jenderal putra Bugis Andi Ghalib Au-ditor Jenderal Angkatan Darat. Walaupun warga Korps menolak dan berdemonstrasi di Kejagung, reformasi jalan terus.

7. Sebelum berita mutasi dua Jaksa Agung Muda baru-baru ini, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indo-nesia Prof. lndriyanto Seno Adji, mengatakan bahwa

penanganan perkara di Kejaksaan kurang optimal, karena tidak semua perkara dapat dilimpahkan dengan cepat ke Pengadilan. Data dari Kejaksaan Agung menunjukan 145 berkas perkara korupsi yang dinyatakan lengkap pada 2010 hanya sekitar 48 persen yang dilimpahkan ke Pengadilan pada tahun yang sama. Selebihnya kasus masih tertahan dan bahkan ada yang dibiarkan terkatung-katung tanpa kejelasan (Kompas, 14/4/2011).

Mutasi JAM Pidsus dan JAM Datun kaili ini biasa dan tidak drastis, tetapi harus diperhatikan oleh seluruh Anggota Warga Korps Kejaksaan. Baik mutasi khusus, penyegaran atau pengunduran diri, semua Jaksa dan Karyawan Kejaksaan saat ini harus mensukseskan re-formasi birokrasi, sebagaimana digariskan oleh Jaksa Agung dalam Perintah Harian tanggal 1 Desember 2010, antara lain yang termuat dalam Buku Kerja Ke-jaksaan 2011;1) Tingkatkan stabilitas Korps karena Kejaksaan satu

dan tidak terpisahkan berorientasi kepada pen-ingkatan kinerja yang profesional, proporsional, transparan dan akuntabel.

2) Sukseskan reformasi birokrasi guna peningkatan penegakan hukum yang berorientasi pada kea-dilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dengan tidak mengabaikan hati nurani.

3) Tingkatkan integrasi moral dalam pelaksanaan wewenang dan perbuatan yang merendahkan martabat penegak hukum dalam upaya memini-malisir stigma negatif institusi.

4) Optimalkan pengawasan melekat dan pengawasan

fungsional (wasnal) yang menjadi kewenangan masing-masing satuan kerja guna menghindari pe-nyalahgunaan wewenang serta lakukan tindakan tegas dan konsisten terhadap aparat di satuan kerja masing-masing yang melakukan perbuatan tersebut.

5) Tingkatkan koordinasi fungsional dan keterpaduan secara sinergis dengan aparat penegak hukum lainnya dalam penanganan perkara, baik Pidum, Pidsus, Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya dalam pengembalian Kerugian Keuangan Negara (asset recovery) penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) serta tugas-tugas lain.

Silahkan para Jaksa introspeksi dan mencamkan Perintah Harian Jaksa Agung tersebut. Baik yang sudah maupun belum menerima mutasi, masing-masing mawas diri, apakah langkahnya telah sesuai atau me-nyimpang dari Perintah Harian Jaksa Agung. Seyogyanya bersyukur dan terus optimis melihat ke depan dengan meningkatkan prestasi. Perintah Harian itu strategis. Semua Jaksa di pusat maupun di Daerah agar siap dimutasi kapan saja dan dimanapun. Bahkan pengamat menilai mutasi kali ini masih kurang drastis, untuk kemuliaan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa tercinta.

Selamat berprestasi.

*) Penulis adalah Riset Profesor, mantan Penasehat Jaksa Agung

Silahkan para Jaksa introspeksi danmencamkan Perintah Harian Jaksa Agung tersebut. Baik yang sudah maupun belum

menerima mutasi, masing-masingmawas diri, apakah langkahnya telah

sesuai atau menyimpang dari Perintah Harian Jaksa Agung.

52

GELAR PERKARA

53

Volume 10/2011

Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Kejaksaan melakukan lelang bang rampasan perkara tindak pidana ko-rupsi an. Terpidana David Nusa Wijaya als Ng Tjuen Wie jumat (13/05). Bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV Jl.Prapatan

Nomor 10 sebanyak 6 (enam) obyek alas hak dilelang secara terbuka dan diikuti oleh 70 pe-serta lelang. Lima dari enam obyek alas hak laku terjuat dengan total penerimaan negara sebesar Rp. 6.213.300.000 (enam milyar dua ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Lelang tersebut dimulai pukul 09.45 WIB, pejabat lelang, Jati Wiryawan membuka lelang didampingi oleh Ketua Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi, Chuck Suryosumpeno, selaku pejabat penjual. Dalam penjelasaanya kepada peserta lelang, Chuck memperkenalkan Satgassus yang di pimpinnya dan menerangkan obyek barang yang akan dilelang. ’’Silahkan melakukan penawaran, bagi pemenang lelang silahkan mengambil dokumen di Satgassus tanpa dipungut biaya apapun,’’ ujar pria yang juga menjabat sebagai

Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Dari enam (enam) buah obyek alas hak an. Terpidana

David Nusa Wijaya als Ng Tjuen Wie, lima buah obyek laku terjual. Dua obyek, laku terjual lebih dari dua kali lipat dari harga limit yang ditetapkan. Kelima obyek tersebut antara lain :

1. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, Luas Bangunan + 196 m², sesuai SHM No. 1978/Larangan Utara, Luas Tanah 35 m², Gambar Situasi No. 5617/1996 tanggal 12 Agustus 1996 dan SHM No. 1980/Larangan Utara, Luas Tanah 76 m², Gambar Situasi No. 5619/1996 tanggal 12 Agustus 1996, ter-letak di Larangan Utara, Kec. Ciledug, Tangerang setempat dikenal umum sebagai Jl. Hos Cokroami-noto (Ciledug Raya), keduanya An. Julius Trianto K, (harga limit Rp. 473.900.000,-, dengan Uang Jaminan Rp. 350.000.000,-). Pemenang lelang atas nama Marcel, dengan penawaran tertinggi Rp. 479.000.000,-

2. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, Luas Tanah 63 m², Luas Bangunan 252 m² sesuai SHGB No. 7229/Pluit, Gambar Situasi No. 1687/1997 tanggal 24 April 1997, terletak di Jl. Raya Pluit Permai (Mega Mall) No. 36, Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara setempat dikenal umum sebagai Komplek Ruko Mega Mall Pluit, An. Perseroan Terbatas ‘PT. Servitia Land’ berkedudukan di Jakarta. (harga limit Rp. 1.029.000.000,- dengan Uang Jaminan Rp. 800.000.000,-). Pemenang lelang atas nama Idris dengan penawaran tertinggi Rp. 2.300.000.000,-

3. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, Luas Tanah 141 m², Luas Bangunan 85 m² sesuai SHGB No. 2719/Sunter, Gambar Situasi No. 3874/1982 tanggal 31 Desember 1982, terletak di Jl. Sunter Mas Tengah F Blok H Kav. No. 12, Sunter, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, An. Nona Wirjatin Nusa (harga limit Rp. 412.300.000,- dengan Uang Jaminan Rp. 300.000.000,-). Pemenang lelang atas nama Yan Mulyana dengan penawaran tertinggi Rp. 423.300.000,-

4. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, Luas Tanah 67 m², Luas Bangunan 268 m², sesuai SHGB No. 722/Kebon Jeruk, Gambar Situasi No. 5177/1992 tanggal 20 Agustus 1992, terletak di Plaza Kebon Jeruk Blok A No. 5, Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, setempat dikenal umum sebagai Komplek Ruko Plaza Kebon Jeruk Blok A No. 5, An. Sorta Sihombing (harga limit Rp. 835.000.000,-, dengan Uang Jaminan Rp. 700.000.000,-). Pemenang lelang atas nama Herman, kuasa dari Sumber Alam dengan penawaran tertinggi Rp. 2.121.000.000,-

KEJAKSAAN LELANG6 ASET DAVID NUSA WIJAYA 5. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, Luas

Tanah 67 m², Luas Bangunan 268 m², sesuai SHGB No. 723/Kebon Jeruk, Gambar Situasi No. 5178/1992 tanggal 20 Agustus 1992, terletak di Plaza Kebon Jeruk Blok A No. 6, Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, setempat dikenal umum sebagai Komplek Ruko Plaza Kebon Jeruk Blok A No. 6, An. Sorta Sihombing, (harga limit Rp. 835.000.000,-, dengan Uang Jaminan Rp. 750.000.000,-). Pemenang lelang atas nama Sari dengan penawaran tertinggi Rp. 890.000.000,- Sedangkan satu bidang alas hak berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, Luas Tanah 116 m², Luas Bangunan 149 m², sesuai SHGB No. 1758/Gunung Sahari Utara, Surat Ukur No. 704/1997 tanggal 15 Juli 1997, terletak di Jl. Rajawali Selatan VI No. 16 A, Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, An. Djohari Sandjaja (harga limit Rp. 621.000.000,-, dengan Uang Jaminan Rp. 500.000.000,-) tidak laku terjual karena rumah tersebut masih ditempati oleh pemilik yang ber-sangkutan, dan sedang dalam tahap penyelesaian oleh satgassus karena alas haknya telah berubah dari SHGB No. 1758/Gunung Sahari Utara menjadi SHGB No. 2405/Gunung Sahari Utara dan terakhir berubah menjadi SHM No. 1177/Gunung Sahari Utara, dengan nama pemilik serta luasan yang tetap.

Keenam obyek Aset yang dilelang oleh Satgassus merupakan sebagian dari aset Tindak Pidana Korupsi An. Terpidana David Nusa Wijaya Als. Ng Tjuen Wie yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 17 PK/Pid/2007 tanggal 16 Januari 2008 Jo Putusan Kasasi Mah-kamah Agung RI Nomor : 830 K/Pid/2003 tanggal 23 Juli 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 67/Pid/2002/PT.DKI tanggal 20 Mei 2002 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar tanggal 11 Maret 2002 An. Terpidana David Nusa Wijaya Als. Ng Tjuen Wie dan dalam amar putusannya menyatakan bahwa barang bukti yang antara lain sejumlah ± 562 (lima ratus enam puluh dua) objek dirampas untuk Negara.

Beberapa aset terpidana David Nusa Wijaya Als. Ng Tjuen Wie yang bermasalah dan menjadi temuan baik oleh BPK maupun internal Kejaksaan saat ini ditangani oleh Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi. Satgassus dibentuk untuk mengoptimalkan pe-nyelesaian barang rampasan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-X-308/C/10/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penyele-saian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi.(Req)

54

SOSOK

55

Volume 10/2011

Pagi baru mulai menjelang saat Ferdinand T. Andi Lolo, SH, LL.M Ph.D berkenan untuk berkunjung ke redaksi Requisitoire. Sebelum melaksanakan aktivitasnya sebagai Jaksa

Fungsional pada Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Ferdinand ber-tukar pikiran mengenai Reformasi Birokrasi Kejaksaan. Sebagai putra yang dilahirkan dari keluarga Kejaksaan dan penulis disertasi tentang Kejaksaan, Ferdinand ingin memberikan sumbangsih pemikirannya kepada institusi yang dicintainya itu.

Ferdinand melakukan penelitian saat mendapatkan tugas belajar dan beasiswa penuh dari NZAID, Pemerintah Selandia Baru. Setelah mendapat ijin dari Kepala Pusat Pen-didikan dan Pelatihan saat itu, (alm) M.Yamin, Ferdinand

mulai melakukan riset yang diberi judul Prosecutorial Cor-ruption During the New Order Regime, Case Study: the Pros-ecution Service of the Republic of Indonesia. Pria asli Toraja ini mengemukakan hal penting yang harus diperbaiki dan mendapat perhatian lebih dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kejaksaan.

Kehilangan Integritas

“Pada tahun 1950-1960-an lembaga Kejaksaan adalah lembaga yang berintegritas,” kata Ferdinand. Mengapa berintegritas? Karena pada saat itu Kejaksaan tidak mempunyai peralatan canggih dan sistem yang rumit, tapi mempunyai Sumber Daya Manusia yang hebat. Dia mencontohkan, bagaimana Jaksa Agung R. Soeprapto

yang patung setengah badannya ada di halaman Kejaksaan Agung itu bersikukuh agar Kolonel H.C.J Schmidt harus dikeluarkan demi hukum dari tahanan. Padahal Presiden Soekarno pada saat itu memberi perintah agar bekas kapel KNIL itu tetap ditahan. R.Soeprapto menolak karena per-buatan itu melanggar HAM.

Jaksa Agung Gatot Taroenamihardja juga memberi teladan tentang tegaknya integritas saat memeriksa sejumlah perwira TNI AD terkait penyelundupan mobil dari Singapura. Mendiang A.H. Nasution saat itu marah dan memerintahkan untuk ditangkap. Presiden Soekarno pun akhirnya turun tangan, dan mencopot Gatot dari kursi Jaksa Agung. Selain itu juga Jaksa Agung Baharudin Lopa yang belum hilang dari ingatan, tentang integritas, kualitas pribadi, dan kebijakan tanpa toleransinya terh-adap korupsi, kolusi,dan nepotisme.

Tidak semua orang berkompeten dan berkualitas masuk di Kejaksaan. Dahulu sistem dalam pembinaan Ke-jaksaan tidak serumit seperti saat ini. Sistem rekruitmen, pendidikan, jenjang karier,dan kepangkatan yang panjang membuat peluang untuk melakukan penyimpangan cukup terbuka. Akibatnya, tidak semua orang berkualitas masuk ke Kejaksaan. “Ini hasil penelitian yang panjang ya, bukan pendapat pribadi saya,” tutur pria yang berpenampilan kalem itu.

Tidak ada blue print yang jelas

Selama ini Kejaksaan tidak mempunyai blue print yang jelas tentang bagaimana dan ke arah mana Kejaksaan harus berjalan. Seharusnya dengan adanya blue print yang jelas, maka sistem akan tetap berjalan meskipun pimpinan silih berganti dan bukan karena ada diskresi. Namun, per-masalahan muncul karena kita menggunakan semi militer yang menganut sistem garis komando, yang terkadang instruksi dari pimpinan itu berbeda dengan fakta yang ada di lapangan.

Penggajian yang layak atau Remunerasi

Jaksa merupakan profesi yang berat dan penuh resiko. Tuntutan untuk menjadi profesional, adil dan berinteg-ritas sampai saat ini tidak berbanding lurus dengan gaji yang diterimanya. Gaji adalah apresiasi dari apa yang kita lakukan yang menimbulkan rasa kebanggaan dan semangat kerja. Tanpa adanya remunerasi, sangat manu-siawi apabila rekan-rekan yang sedang bertugas tergoda untuk melakukan kompromi dalam menjalankan peker-jaannya. “Jangan hanya bicara dedikasi, karena kita juga butuh hidup dengan layak,” ujar Fedinand. Apalagi banyak jaksa, terutama di daerah yang menjalankan tugas negara secara swadana alias merogoh koceknya sendiri.

Sistem penjenjangan karier yang jelas

Sistem jenjang karier juga harus menjadi perhatian

yang serius dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ke-jaksaan. Peraturan yang jelas dan tersistem tentang ba-gaimana mekanisme mutasi pegawai, kenaikan pangkat, dan promosi jabatan baik karena prestasi maupun atas permintaan. Dengan sistem penjenjangan karier yang jelas akan membuat pegawai Kejaksaan mempunyai mo-tivasi dalam bekerja.

Kelima hal tersebut harus mendapat perhatian lebih dalam menjalankan reformasi birokrasi Kejaksaan. “Per-masalahan yang ada di Kejaksaan seperti ketel uap yang harus segera dibuka karena tekanannya sudah terlalu besar,” ungkap Ferdinand. Sistem pembinaan kepegawaian di kejaksaan bisa menjadi motor perubahan. Apabila tidak segera diubah, dia melanjutkan, bukan tidak mungkin suatu hari nanti Kejaksaan akan memiliki pasukan yang enggan untuk berperang yang dipimpin oleh Jendral yang tidak mengetahui strategi perang.

Untuk berubah menjadi ke arah yang lebih ideal, Kejak-saan harus mencapai 5 (lima) poin penting: - SDM yang berkualitas, dan berintegritas- Sistem rekruitment, kepangkatan, jabatan, dan jenjang

karier yang tersistem dengan baik.- Blue pPrint yang jelas- Pemanfaatan Badan Pendidikan dan Pelatihan

(Bandiklat) untuk menghasilkan pegawai dan Jaksa yang profesional.

- Pemanfaatan pusat penelitian dan pembangunan untuk membangun institusi Kejaksaan ke arah yang lebih baik, dan Keuangan yang dijalankan oleh orang yang profesional dan kompeten di bidangnya.

Untuk itu, jika ingin berubah ke arah yang lebih baik, Kejaksaan harus bisa mendiagnosa dengan tepat apa yang harus diperbaiki. “Kejaksaan harus jujur. Itu kuncinya,” tandas Ferdinand. Ferdinand berharap dengan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Hendarman Su-pandji sejak tahun 2006 itu, Kejaksaan kembali menjadi lembaga yang berintegritas. (req)

FERDINAND T. ANDI LOLO

KEJAKSAANHARUS JUJUR

Foto

-fo

to: C

hu

ck

56

SOSOK

57

Volume 10/2011

Dua belas tahun berkarir di Kejaksaan dan tiga puluh empat tahun menjadi putra seorang Jaksa membuat Ferdinand T. Andi Lolo mempunyai banyak kenangan

baik suka maupun duka. Mulai dari hidup sederhana dan berpindah-pindah dari kecil mengikuti perpindahan dinas ayahnya yang berprofesi sebaghai Jaksa, hingga saat bertugas dalam Tim Investigasi gabungan Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam peny-idikan dugaan pelanggaran berat oleh aparat keamanan Indonesia dan milisi pro Indonesia setelah jajak pendapat di Timor Timur.

“Ibu saya harus berdagang kecil-kecilan agar tiang ekonomi keluarga kami dapat ditegakkan karena gaji ayah tidak dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga,” kenang Ferdinand tentang masa lalunya. Penghasilan ayahnya sebagai seorang Jaksa pada saat itu tidak cukup untuk kehidupan keluarga.

Saat ini, Ferdinand melanjutkan profesi mulia ayahnya sebagai seorang Jaksa. Walaupun penghasilan sebagai Jaksa telah mengalami peningkatan beberapa kali, namun penghasilan yang didapat tetap tidak mencukupi untuk

menghidupi keluarganya. Istrinya pun akhirnya harus bekerja sebagai tiang utama ekonomi keluarga agar bisa menghidupi keluarga. “Saya rasa tidak perlu penelitian ilmiah untuk membuktikan hal ini. Pengalaman empiris bisa menunjukkan bahwa kesejahteraan Jaksa jalan di tempat, bahkan berjalan mundur,” ujar pria yang gemar mengajar itu.

Salah satu pengalaman penugasan yang paling berkesan adalah ketika bertugas dalam Tim Investigasi gabungan Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam penyidikan dugaan pelanggaran berat oleh aparat keamanan Indonesia dan milisi pro Indonesia setelah jajak pendapat di Timor Timur (sekarang Timor Leste). Saat itu mantan Persiden B.J Habibie menawarkan jajak pendapat di Timor Timur awal tahun 1999. Mulanya B.J Habibie menawarkan dua opsi, menerima atau menolak status otonomi luas, namun opsi menolak otonomi luas tersebut kemudian disalahartikan menjadi merdeka yang memicu terjadinya kerusuhan.

Pada saat itu, anggota tim semuanya adalah Jaksa dita-mbah dua orang Tata Usaha, yaitu Ferdinand dan Tengku Rahman. Tim yang berangkat ke Timor Timur dibagi

Nama : Ferdinand T. Andi Lolo, SH, LL.M Ph.D

Unit Kerja : Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Satuan Khusus Penuntutan

Penugasan : TU pada Direktorat TUN, Kantor Jamdatun Kejakgung RI (1999-2000)

Jaksa pada Kejaksaan Negeri Serang (2001)

Tugas Belajar ke Selandia Baru (2001-2005)

Jaksa pada Kejaksaan Negeri Serang (2005-2006)

Jaksa pada Kantor Jampidsus Kejakgung RI (2006-sekarang)

Pendidikan : S1-Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

D3-Fakultas Sastra Jurusan Bhs. Inggris, Universitas Indonesia

S2- Law School, the University of New South Wales, Sydney, Australia

S3- Law School, the University of Auckland, New Zealand (Tugas Belajar, Beasiswa Penuh NZAID, Pemerintah Selandia Baru)

Judul Disertasi Ph.d :Prosecutorial Corruption during the New Order Regime, Case Study: the Prosecution Service of the Republic of IndonesiaMembahas Korupsi Politik dan Birokrasi di Kejak-saan Republik Indonesia di Masa Orde Baru dan Masa Setelah Kejatuhan Rezim Soeharto. Disertasi tersebut memuat hasil penelitian terkait dengan, antara lain, rekrutmen, penanganan perkara, feodalisme dalam kultur birokrasi kepegawaian di Kejaksaan.

Kegiatan : - Pengajar pada Departemen Krimi-nologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok;

- Pengajar pada Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang;

- Widyaiswara pada Pusat Pen-didikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Ragunan

menjadi dua, Tim Dili dan Tim Kupang. Ferdinand ikut bersama rombongan Tim Dili yang dipimpin Basrief Arief yang pada saat itu menjadi Staf Ahli.

Ketika tiba di Dili tahun 2000 setelah kerusuhan besar, rombongan dikawal ketat oleh sekitar tiga puluh pasukan PBB bersenjata lengkap. “Sepanjang perjalanan dari ban-dara menuju tempat penginapan, helikopter tempur terus melayang di atas konvoy kendaraan dengan pasukan di kiri dan kanan helikopter terbuka tersebut siaga dengan senjata berat,” kenangnya.

Tiba di tempat penginapan, Ferdinand terkejut, karena tempat menginap rombongan berada di atas kapal yang difungsikan sebagai hotel terapung. Ya, setelah terjadinya kerusuhan tidak ada hotel yang masih utuh di Dili. Se-bagian besar bangunan habis terbakar karena aksi bumi hangus yang dilakukan oleh masyarakat yang mendukung Timor Timur tetap menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Rombongan dilarang keluar tanpa pengawalan, karena PBB tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan jika melanggar aturan tersebut.

Namun saat malam tiba, karena bosan terus berada di atas kapal, rombongan (termasuk Ferdinand) menyelinap keluar, kemudian dijemput oleh kendaraan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di Timor Timur untuk me-nikmati ikan bakar di restoran yang diterangi listrik dari genset. Perjalanan itu dilakukan tanpa pengawalan dari pasukan PBB. Kota Dili saat itu gelap gulita dan mencekam, tidak ada orang asing yang berani berkeliaran di jalan. Pasukan yang berpatroli hanyalah pasukan polisi elit dari Portugal yang ditugaskan untuk menjaga keamanan Timor Timur.

Sepulang dari melakukan tugas penyidikan lapangan di Liquica, yang terletak di pantai utara Timor Timur, Rombongan singgah di pemukiman Indonesia di pinggir kota Dili dan makan siang di warung padang yang serupa dengan warung pinggir jalan di Jakarta. Saat rombongan makan, belasan pasukan PBB bersenjata lengkap berdiri membentuk pagar betis mengelilingi warung menghadap keluar dengan sikap siaga tempur sementara rombongan di warung dengan santai menikmati makan siang. PBB mengakui profesionalisme Jaksa-jaksa Indonesia, Tim PBB yang dipimpin Ovyn Olsen dalam suratnya ke Jaksa Agung RI memuji integritas Tim Dili tersebut.

Rombongan juga sempat berkunjung ke Kantor Kejak-saan Tinggi Timor Timur, yang sudah hangus terbakar. “Kami semua terharu dan memberikan penghormatan di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Timor Timur,” tutur Ferdinand. Di antara puing reruntuhan, rombongan men-emukan beberapa dokumen di antaranya ada buku piket yang kondisinya setengah terbakar, buku itu kemudian dibawa ke Jakarta, menjadi saksi bisu bagian dari sejarah Kejaksaan Tinggi Timor Timur. Dua dari Jaksa tim Dili yang bertugas melakukan investigasi di Timor Timur waktu itu akhirnya menjadi Jaksa Agung, yaitu H.MA Rachman (Jampidum masa itu) dan Basrief Arief. (Req)

KENANGAN MANISDI TIMOR LESTE

58

PROFIL

59

Volume 10/2011

Ketika otonomi bergulir, daerah mempunyai keleluasaan. Kini, setelah satu dasawarsa terlampaui, tampak jelas, daerah-daerah yang berhasil umumnya memiliki karakteristik sama: Kepemimpinan kuat dan inovatif, yang didukung struktur politik yang mendukung bekerjanya pemerintahan secara efektif,

akuntabel, transparan dan tentu jauh dari sikap korup.Herry Zudianto. Ia bisa disebut sebagai salah satu pemimpin yang inovatif, akuntabel dan

transparan serta bekerja sungguh-sunggu membangun daerahnya. Sebagai mantan pengu-saha, Walikota Herry Zudianto berusaha menjauhkan diri dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Alhasil, di bawah kepemimpinan pria berkaca mata itu, banyak terobosan dan kebijakan yang dihasilkan untuk kemajuan Kota Yogyakarta.

Soal integritas, sejauh ini tak ada yang menyangsikan saat Herry dianugerahi penghar-gaan Bung Hatta Anti-corruption Award pada Oktober 2010 silam. Penghargaan itu hanya satu dari setidaknya 58 penghargaan tingkat nasional atas prestasinya selama memimpin Yogyakarta.

“Tidak mudah memang untuk menanamkan pemerintahan yang konsisten untuk terus

melayani masyarakat. Karena konsisten, saya malah sering dicap sebagai walikota bodoh,” kata Walikota yang juga mantan pengusaha Batik itu di Jakarta belum lama ini. Bodoh, karena dianggap tidak bisa meman-faatkan jabatan, kekuasaan dan kesempatan untuk meningkatkan pundi-pundi ekonominya. Godaan yang banyak terbukti sulit dihindari oleh sebagian orang dengan posisi seperti Herry.

Herry mengakui tidak mudah merubah paradigma Pemkot Yogyakarta sesuai dengan visi yang diembannya. Namun, karena dilandasi tekad yang kuat yang ditanam semenjak saat pertama kali mencalonkan diri sebagai walikota Yogyakarta pada tahun 2001, Herry seolah maju terus pantang mundur. Ia menyebut telah mewakafkan dirinya untuk Yogykarta. Seperti layaknya orang yang me-wakafkan tanah untuk kepentingan umum, seperti masjid atau sekolahan, tak ada motivasi memetik keuntungan dari apa yang telah diwakafkannya

Soal duit, penggila sepak bola ini sudah lebih dari berkecukupan, jauh sebelum ia menjabat wali kota. Latar belakangnya sebagai pengusaha batik dan beberapa bisnis ritel dirasakannya mencukupi. Selama menjadi wali kota, pengelolaan semua bisnis itu diserahkan sepenuhnya ke-pada istrinya, Dyah Suminar.

Tidak mudah bagi Herry untuk mengubah kultur birokrasi pemerintahan Yogyakarta, yang masih me-nyakralkan kekuasaan dan jabatan. Jabatan masih se-bagai strata sosial. Pejabat dan birokrat memposisikan diri sebagai “ndoro”, yang harus dilayani bukan melayani masyarakat. Problem itulah yang dinilai Herry menjadi sumber ketidakpercayaan masyarakat terhadap peme-rintah.

Desakralisasi birokrasi lalu dia lakukan dengan me-ngubah mentalitas birokrat dari penguasa menjadi pe-layan masyarakat. Ia juga memosisikan dirinya sebagai kepala pelayan masyarakat. ”Kalau rakyat tidak percaya,

bagaimana pembangunan bisa berjalan baik? Saya percaya partisipasi aktif masyarakat akan berdampak signifikan dan positif bagi pembangunan,” katanya.

Ia menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akses partisipasi masyarakat dibuka lebar untuk kritik, informasi, dan keluhan. Bagaimana perjalanan birokrasi seorang Herry Zudianto? Berikut percakapan Requisitoire dengan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto yang di-lakukan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selama memimpin Pemkot Yogyakarta, Anda dinilai cukup berhasil, bersih dan tidak korup. Sebenarnya apa resepnya?

Saya dilantik sebagai pelayan masyarakat kota Yogya-karta 2001 akhir. Paradigma pertama yang saya yakini adalah bahwa gerakan reformasi atau demokrasi adalah tuntutan pemerintahan yang akuntabel, transparan se-perti bola salju yang menggelinding. Dan saya yakin tidak akan ada yang bisa menghentikan. Apalagi ditutup. Ter-masuk kebebasan pers dan sebagainya.

Kemudian, saya juga sangat menyadari bahwa transpa-ransi dan akuntabilitas itu sebenarnya hanya sarana untuk meraih kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menurut saya, justru membuat daya sosial masyarakat menjadi rendah. Karena, dalam menjalankan pemba-ngunan, komunikasi saling percaya antara pemerintah dan masyarakat menjadi fundamental. Karena itu, akun-tabilitas dan transparansi merupakan fondasi yang harus dibangun dalam pemerintahan yang demokratis.

Dari situlah saya dihadapkan pada dua pilihan, apakah kita menunggu dipaksa atau menjemput bola untuk menghadapi paradigma baru itu. Itu yang saya tekankan kepada jajaran saya. Dan orang yang paling beruntung adalah orang yang antisipatif. Karena perubahan itu sudah

Berusaha JuJur,Malah DiseButWalkot BoDoh

HERRY ZUDIANTO,WAlIkOTA kOTAmADYA YOgYAkARTA

”Kalau rakyat tidak percaya, bagaimana pembangu-nan bisa berjalan baik? Saya percaya partisipasi aktif

masyarakat akan berdampaksignifikan dan positif bagi pembangunan,”

Foto

-fo

to: K

resn

o A

ji

60

PROFIL

61

Volume 10/2011

terjadi. Dan pada dasarnya tidak ada yang abadi selain pe-rubahan itu. Sedangkan orang yang paling konyol adalah orang yang tidak pernah menyadari adanya perubahan. Inilah yang terus saya tanamkan kepada jajaran saya. Dan ending-nya apa? Sikap kepercayaan masyarakat pada akhrinya terbentuk masyarakat yang partisipatif. Karena tanpa partisipasi masyarakat, nonsen suatu negara akan mampu melakukan percepatan pembangunan.

Anda juga dikenal sebagai pemimpin yang merakyat. Anda merasa bahwa Pencitraan yang Anda bangun se-lama ini berhasil?

Tentu tidak sepenuhnya demikian. Yang perlu di-camkan, sebagai pemimpin, saya ingin memiliki dan dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Sehingga, ketika saya sudah ditetapkan sebagai walikota, maka saya melepaskan baju partai. Walaupun saya diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), saya tidak mau menjadi pengurus partai. Saya tidak lagi mengenakan baju PAN, tetapi baju saya Merah Putih. Karena, kalau saya masih ambivalen, saya ingin memiliki dan dimiliki semua lapisan masyarakat, sementara baju saya masih biru nya PAN, itu juga tidak benar. Karena itu, saya harus Merah Putih, harus Bhineka Tunggal Ika. Saya harus melayani semua masyarakat Yogyakarta yang heterogen, terdiri dari banyak baju politik, suku dan agama.

Kepala daerah terpilih biasanya melakukan sejumlah perombakan yang signifikan. Termasuk membawa ger-bongnya, untuk menduduki jabatan strategis. Bagaimana dengan Anda waktu itu?

Tidak ada istilah gerbong yang kami bawa. Dan kami tetap memanfaatkan yang sudah ada. Saya lebih mem-fokuskan pada gerakan moral. Seperti misalnya, setelah

melepas baju partai, kami langsung melakukan desakra-lisasi birokrasi. Birokrasi adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa. Jabatan bukan strata sosial, tetapi hanya pembagian beban tanggung jawab, Dan komunikasi dengan masyarakat merupakan satu hal yang harus dilakukan. Bagaimana kita mampu berdialog dengan masyarakat, agar kita mengetahui kebutuhan masyarakat dan sebaliknya masyarakat juga tahu apa yang sudah kita lakukan. Masyarakat juga harus tahu, kalau kita tidak melakukan, mengapa itu belum kita lakukan. Sehingga ending-nya adalah kepercayaan.

Nah, kalau kita mau berdialog dengan masyarakat, maka kita harus akuntabel dan transparan. Pejabat tidak akan bisa berdialog dengan masyarakatnya kalau pejabat itu tidak bersih. Jadi, penegakan pemerintah yang bersih itu akan terwujud, kalau kita mau berkomunikasi dengan masyarakat dengan hati yang bersih juga.Tanpa penegakan birokrasi yang bersih, kita akan susah berdialog dengan masyarakat. Karena begitu berdialog, kita pasti dituntut untuk bicara apa adanya. Nah, kalau kita menyampaikan kebohongan, kemudian ditutup dengan kebohongan lain pasti itu akan menimbulkan persoalan dan masyarakat pasti akan mengetahuinya.

Anda mengatakan, akan terus mengutamakan keju-juran. Memangnya, saat ini masih ada kekuasaan yang jujur itu? Jujur yang dimaksud itu seperti apa?

Ha ha ha ... Soal itu, saya sudah merenungkannya. Sampai akhirnya renungan saya itu saya tuangkan ke dalam sebuah buku, bahwa kekuasaan itu sebagai wakaf politik. Jadi, waktu itu saya merasa bahwa Allah telah memberikan saya sebuah kasih sayang, sehingga saya selama ini diberikan perjalanan karir yang cukup. Sebagai pengusaha saya sudah diberi kecukupan. Jadi, apa be-danya kalau saya wakaf tanah, wakaf masjid, dan kenapa

di politik tidak bisa dikonsepsikan sebagai wakaf politik. Jadi saya mewakafkan diri saya, tenaga, pikiran dan waktu untuk pengabdian kepada masyarakat.

Menurut saya, ini sama saja ketika saya mewakafkan tanah untuk membangun sekolahan, untuk membangun masjid, untuk pengentasan kemiskinan. Sekarang saya mewakafkan diri melalui kekuasaan. Dimana kekuasaan itu, kembali melayani masyarakat. Oleh karena itu, saya sebenarnya lebih suka disebut sebagai kepala pelayanan masyarakat daripada walikota. Sehingga, kalau sudah bicara pelayan sebagai wakaf, maka prinsip yang kita pe-gang adalah memberi. Tidak meminta. Nah, saya secara konsisten melakukan perubahan-perubahan yang terus memberikan pelayanan masyarakat. Bagi saya, kunci utama bagi pemimpin untuk melakukan perubahan adalah konsistensi sikap. Antara pikiran, kata dan perbuatan. Itu yang paling berat bagi seorang pemimpin. Karena selain masyarakat, anak buah juga akan menilai pemimpinnya. Apakah pemimpinnya itu hanya “omdo” (omong doang ) atau memang memiliki konsep. Dan anak buah pun, ada yang mengikuti secara ikhlas, tetapi ada pula yang ikut karena terpaksa. Dan, menurut saya, yang terpaksa itu, karena sikap konsisten saya.

Lho soal loyalitas gimana. Bukankah partai pengusung juga menuntut loyalitas kadernya yang menjadi kepala daerah?

Lho dalam sumpah jabatan itu jelas disebutkan harus mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Jadi, saya konsisten di situ. Soal konsistensi ini saya mulai dari yang kecil-kecil. Misalnya, saat pertama kali diangkat, saya menerima parsel lebaran dari sebuah instansi. Maka saya umumkan, tahun depan tidak ada lagi parsel dari instansi. Tetapi, saya yang akan memberikan parsel lebaran. Dan itu saya lakukan secara konsisten

sampai sekarang. Jadi, ya setiap lebaran, saya lah yang memberikan parsel ke semua instansi itu.

Dengan cara ini, saya ingin menunjukkan bahwa yang saya inginkan adalah loyalitas kepada pekerjaan. Bukan kepada yang lain. Ini sebuah simbol. Untuk itu, saya juga konsisten tidak pernah intervensi dalam hal-hal mendasar. Misalnya ikut dalam proyek. Tetapi, yang penting saya be-rikan tanggung jawab, semua berjalan dengan baik, kalau tidak ya saya beri sanksi. Sebaliknya, kalau baik saya hargai. Sehingga, di Pemkot Yogyakarta saat ini tidak ada istilah instansi basah atau kering. Ini pula yang saat ini menjadi bahan studi banding dari KPK maupun Kemendagri.

Terobosan yang menurut Anda sangat signifikan se-lama masa pemerintahan seperti apa?

Ya ada. Terutama soal perizinan yang sebelumnya banyak dikeluhkan masyarakat. Nah, perizinan ini saya buat tidak hanya sekedar pelayanan satu atap. Jika selama ini satu atap diasumsikan dinas-dinas melayani dalam satu gedung, konsep kami tidak begitu. Perizinan yang dulu menempel di dinas-dinas itu saya cabuti semua, ke-mudian saya alihkan kepada satu institusi yang namanya dinas perizinan. Dinas ini konsentrasi penuh melayani perizinan. Dengan demikian semuanya lebih pasti, pasti secara aturan, pasti secara biaya, lebih pasti secara hukum dan terjangkau untuk semua, lebih transparan, lebih mudah dan tentu lebih sederhana. Karena ditangani oleh satu institusi, yang wewenangnya juga hanya soal perizinan.

Dan semua bisa berjalan dengan smooth. Karena dalam pencabutan wewenang di institusi-institusi itu juga saya berikan pengertian, bahwa pencabutan itu bukan untuk saya atau juga yang lain. Tetapi semua untuk melayani masyarakat agar lebih baik. Dan memang, cara ini ditiru dan diterapkan di daerah lain kurang berhasil. Namun di

Birokrasi adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa. Jabatan bukan strata sosial, tetapi hanya pembagian beban tanggung jawab,

Dan komunikasi dengan masyarakat merupakan satu halyang harus dilakukan.

Foto: sewasepedaonthel.blogspot.com

62

PROFIL

63

Volume 10/2011

Jogja bisa berjalan dengan baik.

Dalam kekuasaan itu kan cenderung korup. Apa godaan terberat yang pernah Anda alami selama memimpin kota Yogyakarta?

Godaannya ya banyak sekali. Namun semuanya bisa kita tepis dengan komitmen awal itu. Untuk apa kita menjadi walikota. Untuk apa saya harus meraih kekua-saan. Untuk mencapai kemuliaan, untuk mendapatkan sesuatu atau malah memberi sesuatu. Dan godaan itu terus... dan saya terus berusaha untuk konsisten pada visi saya bahwa kekuasaan itu untuk kemuliaan, untuk mem-berikan sebuah pelayanan masyarakat yang terbaik tanpa meminta sesuatu. Tetapi sebaliknya, saya berusaha untuk selalu memberi sesuatu.

Tetapi, jalan menuju kekuasaan itu kan butuh biaya. Masak sebagai seorang pengusaha tidak menghitung untung rugi?

Itu betul, kalau visi meraih kekuasaan itu untuk menda-patkan sesuatu. Saya akui bahwa untuk meraih kekuasaan itu memang membutuhkan biaya. Ada biaya yang harus dikeluarkan. Namun, soal biaya saya memiliki batasan, sampai sebatas saya ikhlas. Saya tidak mau, berapa pun biayanya yang penting menang. Dalam Pilkada 2001 dan 2006 pun saya rapat keluarga, menentukan berapa sih biaya maksimal kita ikhlas untuk biaya Pilkada. Cara ini sama saja dengan kalau kita wakaf tanah untuk pemba-ngunan masjid, atau sekolahan. Kalau wakaf juga batas ikhlasnya berapa. Masak ada wakaf, kemudian kita minta keuntungan kan tidak ada.

Nah dengan batas maksimal ikhlas itu, kami sudah tidak lagi berhitung kembali. Karena semua sudah kami ikhlaskan. Tidak ada investasi yang harus dihitung. Ini

namanya juga wakaf politik.....

Tetapi, bagaimana dengan keluarga. Biasanya godaan kan juga bisa melalui pintu belakang?

Ya Alhamdulillah, selama menjadi walikota secara ekonomi kami tidak ada masalah. Meski semenjak saya menjadi walikota, saya melepaskan atribut bisnis saya. Se-muanya saya serahkan kepada istri untuk mengelolanya. Sedangkan saya total pada posisi saya sebagai walikota, sebagai pelayan masyarakat. Dan Allah itu kan maha adil. Maha tahu. Jadi, ketika saya total melayani masyarakat, Allah sepertinya memberikan jalan yang lapang. Bisnis saya yang ditangani istri juga terus berkembang sangat bagus. Berkembang tanpa fasilitas apapun. Dan memang bisnis saya itu kan sama sekali tidak berhubungan dengan pemerintah. Jadi, saya yakin bahwa Allah itu memang maha pengasih dan penyayang.

Tetapi, Anda kan juga harus memperhatikan Partai pengusung. Masak Partai mau memberikan kendaraan secara gratis?

Ya, sebetulnya tergantung kita. Soal ini saya memang sempat mengalami dilematis. Karena itu kadang-kadang dijadikan tolok ukur loyalitas terhadap Partai. Nah soal ini, terus terang saya mengkritisi sikap seperti ini. Karena, tidak jarang loyalitas partai itu hanya diukur dengan seberapa besar kader memberikan sumbangan kepada Partai. Nah, itu yang saya tentang, dalam tanda kutip.

Karena kontribusi Partai, bagi saya adalah bagaimana menjalankan platform partai sebaik-baiknya. Ya, saya pernah berdiskusi dengan Partai saya, PAN, bahwa loyalitas saya adalah menjalankan platform partai sebaik-baiknya dan itu menjadi bagian dari kehormatan partai. Kalau saya diukur dari kontribusi materi, saya minta Partai declare

dulu, bahwa kader boleh keluar dari Partai. Artinya, tidak menjalankan platform partai, kita bayar tetapi setelah itu keluar dari partai. Itu saya jelaskan. Termasuk konsep saya, wakaf politik itu.

Lalu, apakah parpol pengusung Anda menerima pen-jelasan itu?

Nah, Partai itu hanya pengusung. Hutang terbesar yang harus dibayar itu bukan kepada partai, tetapi kepada rakyat. Jadi, seharusnya siapa pun yang menjadi pejabat publik sudah mengetahui, bahwa dia bukan lagi milik partai lagi ketika sudah terpilih. Sebaliknya, Partai juga harus menyadari bahwa kadernya sudah menjadi milik bersama, dan harus melayani masyarakat semua golongan. Nah, kalau semua begitu, sebenarnya demokrasi kita akan menjadi indah sekali. Tetapi, kan paradigma semacam ini belum terbiasa. Bahkan, ketika saya menjelaskan masalah ini pun saya justru dianggap aneh. Tetapi ada juga yang bilang saya bodoh, walikota kok tidak bisa mencari uang.

Nah, biasanya kalau pemimpinnya terlalu bersih, ter-lalu idealis di bawahnya juga banyak keluhan. Misalnya, wah gara walikotanya begini, kita jadi kering. Bagaimana kondisi di Pemkot Yogyakarta?

Kalau itu, saya sudah antisipasi. Selain memberikan re-ward dan punishment saya juga memberikan gaji tambahan untuk pegawai. Gaji tambahan pegawai itu tentu sesuai dengan UU yang ada, dan disesuaikan dengan kinerja. Seperti remunerasi lah. Namun, yang prinsip bagi saya, dengan gaji tambahan ini, tidak ada lagi tempat basah dan tempat kering. Semua harus merasakan keadilan, baik yang mendapatkan uang, menghasilkan uang maupun yang mengeluarkan uang. Semua yang melayani apa pun, semuanya diberlakukan secara fair.

Tetapi bagaimana kalau bawahan anda menilai itu hanya pencitraan?

Secara terbuka saya sering mengatakan, bahwa apa yang dicapai Pemkot Yogyakarta selama ini bukan karena kerja saya semata. Tetapi merupakan hasil kerja semua jajaran Pemkot Kodya Yogyakarta. Hal ini juga saya sam-paikan ketika saya akan mendapatkan penghargaan Anti Korupsi Bung Hatta Award. Awalnya, penghargaan ini akan diberikan kepada saya pribadi. Namun, penghargaan itu saya tolak. Saya bilang, bahwa penghargaan itu jangan diberikan ke saya pribadi, tetapi kepada jajaran Pemkot Kodya Yogyakarta. Panitia juga bingung, lalu bertanya kenapa begitu Pak Herry? Saya bilang, lho saya ini kan sudah akan berakhir. Kalau penghargaan itu diberikan saya, dan saya lengser penghargaan itu ikut saya dan tidak ada artinya lagi. Tetapi lain kalau penghargaan itu diberikan kepada Pemkot, ketika saya lengser penghar-gaan itu masih harum selama Pemkot itu masih ada. Jadi, tidak sia-sia panita Bung Hatta Award masih keberatan dengan argumen saya. Tetapi, melalui negosiasi akhirnya menyetujui, meski kemudian penghargaan itu bunyinya, diberikan kepada Pemkot Kodya Yogyakarta di bawah kepemimpinan Herry Zudianto hehehe.....

Menurut Anda, apa masih ada harapan korupsi dihi-langkan dari Indonesia?

Menurut saya, kesalahan individu itu pasti ada. Niat korupsi individu juga pasti ada. Yang penting buat saya, jangan sampai korupsi itu sistemik. Kalau korupsi itu hanya dilakukan oleh individu, nilainya pasti tidak besar dan itu pasti ketahuan. Lain lagi kalau korupsinya itu sistemik, sudah besar susah diketahui. Nah, kalau pemimpin korupsi kemudian ketahuan buntutnya juga tidak enak, wah .... ternyata dia juga omong kosong saja... hahahaha. (Req)

Partai harus menyadari bahwa kadernya sudah menjadi milikbersama, dan harus melayani masyarakat semua golongan. Nah,

kalau semua begitu, sebenarnya demokrasi kita akan menjadi indah sekali. Tetapi, kan paradigma semacam ini belum terbiasa. Bahkan, ketika saya menjelaskan masalah ini pun saya justru dianggap aneh.

Tetapi ada juga yang bilang saya bodoh, walikota kok tidak bisamencari uang.

Foto: Fuska S. Evani

64

KOLOM

65

Volume 10/2011

Uniform (baju seragam) merupakan suatu tanda, suatu simbol kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada aparatnya. Simbol kepercayaan ini memang mempunyai aturan atau tata cara penggunaanya. Selain baju seragam sebagai tanda kewenangan menjalankan tugas-tugas institusi,

seragam juga mempunyai fungsi menjaga dan menjunjung tinggi kewibawaan institusi.Namun, sebuah institusi yang dalam kewenangannya selalu dan harus berinteraksi

dengan masyarakat umum, dia juga memiliki fungsi sosial yang berlaku dan berkembang dalam masyarakatnya. Sehingga seragam yang dikenakan bukanlah sebagai simbol kekua-saan (yang cenderung berjarak dengan masyarakat) dan kewenangan untuk menakut-nakuti masyarakatnya.

Polri sebagai sebuah institusi penegak hukum yang dalam tugas-tugasnya tidak terlepas dari interaksi dengan masyarakat, selain menjalankan kewenangan yang diembannya dalam penegakan hukum secara tegas, juga menjaga kewibawaan korps. Di sisi yang lain, Polri juga harus menunjukkan wajah humanis, sehingga fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom dan sahabat masyarakat akan terpenuhi.

Memang akan selalu ada pro dan kontra ketika pendekatan humanis (yang oleh semen-tara kalangan dianggap menunjukkan sikap lemah/lembek) berhadapan dengan pendekatan penegakan hukum (yang cenderung tak ada kompromi). Tetapi, sejatinya pendekatan hu-manis pun tidak akan melunturkan sikap tegas dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Ketika ada anggota polisi yang bernyanyi dengan pakaian dinasnya, dan melakukan gerakan seperti menari saat menjaga dan mengatur lalu lintas yang padat, anggota polisi itu tidak

serta merta kehilangan ketegasannya jika mendapati pe-ngendara mobil/motor melakukan pelanggaran lalu lintas. Atau anggota polisi melakukan kegiatan kesenian dan kebudayaan atau bahkan kegiatan sosial. Apakah itu dapat dianggap melecehkan kehormatan dan wibawa korps?

Tatkala Dit Lantas Polda Metro Jaya beberapa tahun yang lalu melakukan pengaturan lalu lintas yang dilaksanakan oleh para Polwan dengan diiringi musik, dan disambut baik oleh masyarakat pengguna jalan sebagai sebuah tero-bosan bahkan juga dirasa menghibur para pengguna jalan yang mengalami kemacetan dan stres. Mendadak sontak para senior polisi merasa terganggu. Mereka Langsung menghujat, ‘ngrasani’ dan mencibir apa yang dilakukan yunior-yuniornya dan menganggapnya sebuah tindakan yang mengada-ada dalam upaya membangun pencitraan. Mereka lupa pada saat sedang berkuasa, banyak yang tidak mewariskan apa-apa. Namun Justru apa yang telah mereka lakukan kadang-kadang merupakan sesuatu yang menjadi bom waktu bagi generasi mudanya. Rata-rata memang saat berkuasa, mereka suka bertindak seperti orang yang hanya memakai kacamata kuda dalam me-lihat suatu permasalahan. Ketika anak buahnya kreatif, humanis langsung di ‘punthesi’, dimatikan. Mereka lupa kalau apa yang disabdakanya itu cermin dari produk yang otoriter dan militeristik.

Motto yang dipegang teguh walaupun sekarang ini sudah bagai peluh yang membuat institusi lumpuh, akibat dari ‘pemunthesan-pemunthesan’ yang menentang dari yang teguh tadi, anggota tidak boleh mengeluh walau makan hanya dengan ‘duduh’, dalam keadaan lusuh dan tempatnya seperti ‘susuh’.

“Pandai tidak menggurui, cepat tidak melampaui, menusuk tetapi tidak melukai, memotong tidak boleh sampai putus, dan tidak boleh tanya uang”. Prinsip ini bisa dimaknai positif tetapi juga bisa jadi konyol kalau itu dite-

rapkan sebagai model inovasi yang dibungkus dalam aura ndoro can’t do no wrong.

Nah, di sisi inilah, jika melihat anak buahnya dengan model feodal dan otoriter, apa yang dilakukan ang-gota brimob Gorontalo, Briptu Norman Kamaru yang berdendang ala india dan kemudian dikirim ke Youtube, disambut hangat oleh masyarakat, dipandang sebagai tin-dakan merendahkan dan melecehkan kewibawaan korps. Awalnya akan dihukum, walau akhirnya setelah mendapat dukungan ratusan ribu masyarakat barulah hukuman itu dicabut, walau dengan malu-malu kucing dan tidak dinya-takan dengan eksplisit.

Maaf kalau cara memandang polisi dengan pendekatan ‘gaya robocop’ memang salah. Namun Polisi kita ini ma-nusia yang bekerja dengan otak, otot dan hati nuraninya. Kesenian dan kebudayaan adalah bagian dari pemolisi-annya. Bayangkan saja kalau gaya pemolisiannya ‘mblujur’ dan landai-landai saja, jelas kaku, tidak humanis, kuno, kolot, bahkan ‘kuper’ dan minderan.

Harga diri dan kehormatan bukan ditandai dari uniform yang kaya dengan tebaran gemerlap pernik-pernik tanda jasa dan sikap-sikap yang ‘mekengkeng’ seperti polisi tidur, melainkan sikap yang luwes, humanis, tegas, santun, dekat dan bersahabat dengan masyarakat, diterima dan menda-patkan legitimasi, berwibawa serta kinerjanya membawa manfaat pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Setidaknya apa yang telah dilakukan Briptu Norman Kamaru telah sedikit banyak membuat masyarakat mene-rima polisi lebih dekat lagi dan kemudian menambah bobot cinta, hormat serta kepercayaannya kepada polisi. Semoga.

*) Dosen Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian

Universitas Indonesia

Uniform,Kehormatan

dan harga diriOleh CHRYSHNANDA DWILAKSANA

66

KOLOM

67

Volume 10/2011

Ada pepatah mengatakan: Watch your words for it becomes speech, watch your speech for it becomes mind, watch your mind for it becomes character and it will show you the way you are in the future.

Beragam masalah akan muncul apabila kita terlalu memaksa orang lain melakukan apapun sesuai dengan yang kita lakukan. Di satu pihak, ini membuat kita puas, namun sebenarnya bukan hal yang bagus karena setiap individu memiliki konsep diri yang berbeda.

Konsep diri

Konsep diri adalah segala sesuatu yang kita temui, pelajari dan serap sejak lahir hingga de-wasa. Konsep ini meliputi pengetahuan, keyakinan dan nilai nilai yang kita anut. Dari sinilah terkadang muncul gesekan karena perbedaan pemahaman dan cara pandang seseorang pada nilai nilai yang ada mengingat setiap individu menginginkan agar nilai yang dijunjungnya diakui pula oleh yang lain.

Konsep diri memiliki tiga sifat utama. Pertama, sesuatu yang dihasilkan, sebab kita mendapatkannya dari ayah, ibu, media, teman, sekolah, lingkungan dan keluarga besar. Kedua, sistematis, dengan memiliki konsep diri, kita secara tidak sengaja masuk ke zona aman dan apabila ter-jadi perubahan atau sesuatu yang memaksa kita untuk ke-luar dari zona ini, maka kita akan melakukan perlawanan keras. Ketiga, dinamis, selalu berusaha menjadi lebih baik sesuai dengan konsep dirinya sendiri karena setiap indi-vidu ingin menjadi besar karena prestasinya dan bukan karena orang lain.

Konsep inilah yang kelak akan bermetamorfosis menjadi kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang menghadang di sepanjang kehidupan.

Tantangan hidup

Saya cenderung menyebut seluruh permasalahan sebagai tantangan dalam kehidupan, Namun, tantangan bukanlah kehidupan karena secara tidak langsung dapat merubah pola pikir dan menunjukkan betapa menderi-tanya kita karena hidup dalam lilitan permasalahan.

Ilmu pengetahuan berperan sangat besar saat sese-orang dalam posisi critical point dan jika ia mengalami kegagalan, maka ia akan merasa lebih mampu menghadapi tantangan serta menyikapinya pada masa mendatang.

Ini terjadi saat akal emosionalnya berada pada posisi tenang serta akal analitiknya mampu mengurai hal yang positif. Oleh karena itu, tak jarang kita dengar petatah petitih orangtua mengatakan bahwa intelegensia sese-orang dapat dilihat dari kematangannya menghadapi permasalahan yang terjadi.

INDIVIDU YANG SIAPMENGHADAPI TANTANGAN

KEHIDUPANOleh R. Ayu RETNO KUSUMASTUTI SURYOSUMPENO

Kebanyakan orang hanya mengumpulkan harta benda, mencari peluang kerja dan segala sesuatu yang bersifat duniawi daripada memperbaiki kemampuan dan keterampilan, seakan mereka lupa bahwa kemampuan seseorang dapat memberikan kecakapan untuk menggali potensi serta pemikiran baru karena sesuatu tidak akan berubah sebelum kita berniat untuk merubahnya dan niat untuk merubah sesuatu haruslah diawali dengan perubahan dalam diri kita terlebih dahulu.

The Power of Confidence

Setiap orang memiliki kepercayaan diri melalui cara-cara tertentu. Sebab itu, janganlah kita membuat sesuatu yang mustahil itu ada. Karena apabila kita memutuskan, memikirkan, merencanakan dan melaksanakan, maka tidak ada yang mustahil dalam kehidupan ini.

Seseorang yang berpikir dengan benar akan menge-tahui tujuannya dan ia akan tahu kemana tujuan itu akan membawanya. Tetapi saat mencapai apa yang diinginkan, maka ia akan melangkah lebih jauh lagi.

Bayangkan diri Anda mengalami masa sulit pada masa yang akan datang, namun Anda dapat bertahan dan dapat melaluinya dengan baik. Lakukan berulang kali, maka akal dan jiwa Anda akan tersugesti pada kekuatan percaya diri yang baru saja Anda tanamkan sendiri.

Dengan demikian apapun tantangan kehidupan yang akan Anda hadapi dapat dilalui. Kuncinya adalah ketenangan jiwa dan biarkan akal kita menganalisa per-masalahan, serta jangan pernah lupa untuk selalu mening-katkan kualitas diri. Sepertinya kita sepakat bahwa hidup ini terlalu indah untuk dilalui dengan perasaan tertekan dan menderita.

Watch your words for it becomes speech, watch your speech for it becomes mind, watch your mind for it becomes character and it

will show you the way you are in the future.

Jogjakarta, nama ini selalu menimbulkan rasa rindu akan candi, gunung Merapi yang mengepulkan asap di kala pagi hari dan sawah menguning

yang mengagumkan serta Keraton dengan sejuta pesona mistisnya. Jogjakarta yang sederhana selalu ber-hasil memikat hati siapapun yang datang untuk kembali dan kembali lagi.

Masyarakat Jogjakarta selalu identik dengan keramahan dan kehalusan. Memperlihatkan emosi dan sikap berapi-api di-anggap sebagai kelakuan yang buruk. Sikap menahan diri ini, ditambah keinginan yang sung-guh-sungguh agar orang lain tidak merasa kurang senang atau malu, menimbulkan kenyamanan dan atmosfer khas yang sulit ditemukan di belahan bumi manapun.

Keinginan untuk membahagiakan wisatawan yang datang membuat setiap sudut kota ini selalu berbenah diri, seperti yang terlihat di Bantul. Setelah gempa hebat meluluh-lantakkannya beberapa tahun lalu, Bantul dengan sigap membangun kembali urat nadi perekonomiannya. Alhasil, tidak berapa lama, kawasasan ini kembali ramai dikunjungi wisatawan.

Bantul menyimpan sejuta pesona kuliner yang menanti untuk disinggahi. Sayangnya, belum banyak orang yang tahu. Salah satu di antaranya adalah Omahe Mbok Giyem. Warung galeri yang dilengkapi private room ini terletak di tengah kota Bantul, mengadopsi rumah khas pedesaan yang seakan ingin menunjukkan bahwa Jogjakarta tidak selalu identik dengan rumah Joglo dan Limasan.

Kicau burung prenjak dan gemericik air kolam ikan menjadi teman akrab para tamu mencicipi hidangan. Jangan pernah lupa untuk mencoba teh dan kopi tubruk khas warung ini karena sensasinya sangat luar biasa.

Jangan mengira warung ini hanya menyediakan ma-kanan tradisional dengan service seadanya seperti warung tradisional lainnya. Makanan, snacks dan minuman yang

tersaji di sini begitu beragam, dari cream soup hingga nasi petir….dari tape bakar hingga lapis sensation…..dari teh tubruk hingga milk shake. Semuanya dikemas dengan layanan standar hotel berbintang.

Sambil menunggu pesanan kesukaan anda, para tamu dapat melepaskan penat sambil refleksi kaki. Sungguh suasana yang membuat para tamu semakin merindukan saat-saat berkunjung kembali ke Jogjakarta dan mampir ke Omahe Mbok Giyem.

OMAHE MBOK GIYEMGg. Kelapa No. 3 Badegan – Bantul

Belakang POLRES Bantul,

Telp. : 0274-9687170

68

JALAN-JALAN

69

Volume 10/2011

KETIKA TIMURBERTEMU BARAT

OmaheMbokGiyem

Foto

-fo

to: R

etn

o

70

ETALASE

71

Volume 10/2011

Asus kembali meluncurkan jejeran produk komputer jinjing terbarunya. Bertepatan dengan bazar komputer yang berlangsung di Jakarta Convention Center, (JCC), awal Maret silam, vendor top 3 konsumer notebook di dunia ini memperkenalkan Notebook seri K terbaru yang telah dilengkapi dengan prosesor Intel Core generasi kedua Huron River serta kartu grafis generasi terbaru. Spesifikasi ini menghasilkan pengalaman komputasi yang diklaim terakselerasi sangat baik dengan peningkatan pada kinerja multitasking, multimedia dan gaming. Didukung dengan DirectX 11 yang menghasilkan kinerja gaming, seri K ini melampaui notebook lain di kelasnya.

Peningkatan kinerja bukan satu-satunya yang baru pada Asus seri K. Hadir dengan balutan chasing berbahan alu-munium bertekstur unik dengan berbagai varian warna, merupakan hal baru lainnya. Penggunaan chasing alumu-nium membuat notebook ini memungkinkan tampilan nya terus terlihat seperti baru.

Teknologi iceCool yang merupakan ciri khas Asus turut pula disematkan dalam Asus seri K. Teknologi ini membuat palm rest-nya senantiasa dingin setiap saat. Hal tersebut tentu saja memberikan kenyamanan ekstra saat mengetik. Ada pula teknologi palm proof yang berfungsi mendeteksi kontak touchpad yang salah dan mencegah gerakan mouse pointer yang tidak sengaja.

Asus K Series Generasi 3

LG meluncurkan empat monitor sekaligus dalam sebuah media gathering belum lama ini di Jakarta. Disamping ke-mampuannya menampilkan grafis yang “wah”, keempat monitor tersebut juga diklaim memiliki keunggulan masing-masing. Berikut bahasan singkatnya.

Hemat energi menjadi konsep utama yang ditawarkan monitor E41. Monitor LED yang memiliki contras ratio 5,000,000:1 ini tidak hanya menggunakan listrik 40 persen lebih hemat dari LCD monitor, tapi juga memangkasnya lagi menjadi 25 persen lebih rendah dibanding monitor LED. Itu karena fitur energy saving yang disematkan dalam monitor ini melewati lima tahapan yang tidak hanya meredupkan lampu LED di belakang monitor sesuai cahaya, tapi juga menganalisa gambar yang ditayangkan pada gambar untuk menentukan tingkat kecerahannya.

Super LED Series dari LGLG E41

LG E90

LG E60

LG IPS6

Monitor ini diklaim sebagai yang paling tipis di dunia. Dengan dimensi layar 21.5 inchi, ketebalan produk ini hanya mencapai 7.2 mm lengkap dengan disain cantik dengan balutan nuansa keperakan. Meski tipis, monitor dengan contras ratio 1: 10,000,000 ini dilengkapi dengan teknologi image booster yang memungkinkannya menampilkan kualitas tayangan imej-imej beresolusi rendah.

Lain lagi keunggulan yang ditawarkan LG IPS6. Monitor ini mengadopsi teknologi In Plane Switching (IPS) yang memungkinkan pengguna memiliki keleluasaan sudut pandang. Tayangan yang ditampilkan monitor ini tidak akan berkurang kecerahan warnanya saat dipandang dari sudut manapun.

Monitor yang satu ini mengedapankan disainnya yang ramping dan elegan. Selain ketebalan monitor yang hanya 12.9mm, disain E60 tampak unik karena penggunaan pe-nyangga yang terbuat dari material transparan sebening kristal. Semakin unik, penyangga tersebut akan berp-endar merah ketika monitor dalam keadaan standby dan berubah biru ketika monitor digunakan.

72

ETALASE

73

Volume 10/April 2011

Tak mau kalah dengan tablet PC buatan vendor-vendor global, sebuah produk tablet bercitarasa lokal hadir mera-maikan pasar. Adalah PT Erasa, sebuah vendor lokal yang meluncurkan produk andalannya bernama Tabulet Mech. Mengusung sistem operasi Android 2.1, Tabulet Mech diklaim tidak hanya mumpuni untuk kebutuhan entertain-ment semata, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk menye-lesaikan pekerjaan kantor, tugas sekolah atau kuliah, dan bahkan untuk mendukung presentasi bisnis.

Berikut spesifikasi detail tablet lokal ini:• OS:Android2.1• CPU:720MzhARM11• LCD:7”800X480• 2GBnanFlash(ExternalMicroSDcardupto32GB• SDRAM:256DDR2• Video:1080Pfullformatvideoplayer• BatteryLi-Battery1500mAH,7.4V• Batterylife:upto4.5hours• WIFI:WirelessLAN802.11b/g• 3G:Supportexternal3Gmodule• Others:Camera,mic,audio,HDMIvideooutput,High-

speed USB• Weight:320g• Size:220X100X14mm

HP mempersembahkan jajaran notebook terbarunya untuk bisnis skala kecil hingga enterprise. Produk-produk baru ini diklaim hadir dengan teknologi baru untuk semakin meningkatkan kinerja dan produktivitas sekaligus menawarkan penyempurnaan desain yang akan semakin meningkatkan kualitas dan keandalan notebook.

Sebagai pilihan istimewa untuk bisnis skala kecil dan menengah, HP mempersembahkan seri HP ProBook yang menghadirkan kean-dalan performa yang dipadu dengan gaya dan harga yang terjangkau, sangat sesuai untuk mendukung aktivitas bisnis. Yang menarik dari HP ProBook 4230s adalah rangka metal berdayatahan tinggi, du-kungan multimedia canggih untuk kepentingan pekerjaan maupun hiburan di rumah, performa yang powerful berkat prosesor Intel dan seperangkat fitur security yang lengkap yang kesemuanya dikemas dalam perangkat notebook berlayar diagonal 12,1 inci.

Terinspirasi oleh material untuk kedirgantaraan, seri notebook HP EliteBook berhasil meleburkan desain modern dan rekayasa berpresisi tinggi, menghasilkan produk berpenampilan menawan

yang tidak diragukan lagi kemudahan penggunaannya, daya tahannya atau performanya. HP EliteBook 8460 merupakan notebook bisnis ‘jagoan’ dan dilengkapi dengan layar diagonal berukuran 14 inci, teknologi Intel, dan pilihan UMA atau discrete graphics performa – kesemuanya hadir dalam sebuah notebook yang mudah dibawa kemanapun dengan desain profesional terkini.

Mengandalkan teknologi termutakhir, performa komputasi dan penghematan energi, HP Compaq 8200 Elite dirancang untuk para pelaku bisnis yang tengah mencari performa desktop maksimum, pilihan-pilihan, security dan kontrol TI. HP Compaq 8200 Elite adalah PC bisnis premium yang mampu menghadirkan peningkatan performa hingga 40 persen dan akses hard drive 15 persen lebih cepat.

Tabulet Mech

Jajaran Notebook terbaru HP

74

LENSA

75

Volume 10/2011

Foto-foto: Gunas

PISAH SAMBUTJAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUSDARI BAPAK H. MOHAMMAD AMARIKEPADA BAPAK D. ANDHI NIRWANTOJAKARTA, 27 APRIL 2011

76

LENSA

77

Volume 10/2011

REQBehindThe Scene

78

NAMA RUBRIK

79

Volume 10/2011

Mohon dikirim Requisitoire untuk atas nama :

Nama :

Alamat :

Tlp. :

e-mail :

Mulai berlangganan:

Edisi s/d

Sirkulasi Majalah Requisitoire : Eko & IvieGraha Pena Lt. 8 Jl. Kebayoran Lama No. 12Jakarta Selatan 12210

email: requisitoire@ymail.comTelp. 021-53670958, Fax. 021-53671658

Periode Harga Normal Disc Stl Disc

6 bln Rp. 288.000,- 10% Rp. 259.200,-

(6 edisi)

1 tahun Rp. 576.000,- 20% Rp. 460.800,-

(12 edisi)

Mohon dilengkapi dan dikirim melalui fax disertai bukti transfer.Majalah akan dikirim setelah kami terima bukti pembayaran Anda.

*** Untuk pelanggan di luar Jakarta dikenakan ongkos kirim

FormulirBerlangganan

REQuisitoire adalah majalah penegakan hukum dan keadilan yang membawa citra baru penegakan hukum di Indonesia.

Majalah REQuisitoire terbit setiap bu-lan, menyajikan beragam informasi hu-kum yang dapat menjadi referensi anda.

SPECIAL PROMO:BonusT-Shirt Menarikuntuk langganan 1 tahun

80

NAMA RUBRIK