Upload
ipank-panittia-dari-surga
View
345
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang
berjudul Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik yang disusun untuk
memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
Besar harapan penulis agar makalah ini dapat memberikan masukan
untuk menambah wawasan serta memberikan manfaat yang berguna untuk semua
pihak dan penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dan
masih banyak kekurangan dalam menyusun makalah ini karena keterbatasan
pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman penulis. Walaupun demikian penulis
telah berusaha dengan segala daya upaya agar penulisan makalah ini dapat selesai
dengan baik. Kritik dan saran yang sifatnya membangun akan penulis terima
dengan senang hati.
Rangkasbitung, 27 April 2012
Penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah............................................................................. 1
C. Tujuan Penulisan................................................................................ 1
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik............ 2
B. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.......................... 3
C. Value for Money................................................................................ 4
D. Tujuan Akuntansi Sektor Publik..................................................... 5
E. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik........................................ 6
F. Akuntabilitas Publik.......................................................................... 7
G. Privatisasi........................................................................................... 8
H. Otonomi Daerah................................................................................ 9
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan........................................................................................11
DAFTAR PUSTAKA
ii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal akuntansi sektor publik
dan organisasi non-laba terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan
pembangunan, globalisasi dan era informasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang
semakin rumit, informasi memegang peranan semakin penting. Salah satu
informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi sektor publik, baik untuk
tujuan pertanggungjawaban maupun manajerial.
Sebagai mahasiswa jurusan akuntansi, informasi mengenai akuntansi
sektor publik sangatlah penting. Oleh karena itu penulis berusaha menyajikan
informasi mengenai akuntansi sektor publik dalam bentuk makalah yang berjudul
“Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik”.
B. Rumusan Masalah
Dalam makalah ini akan dibahas tentang Karakteristik dan Lingkungan
Sektor Publik. Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dengan
ruang lingkup hanya sebatas tentang pengertian dan ruang lingkup akuntansi
sektor publik, tujuan akuntansi sektor publik, privatisasi dan otonomi daerah.
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah agar para pembaca mendapatkan
pengetahuan mengenai pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik, sifat
dan karakteristik, tujuan dan perkembangan akuntansi sektor publik, akuntabilitas
publik, privatisasi serta otonomi daerah. Selain itu makalah ini bisa dijadikan
alternatif bacaan bagi mahasiswa.
0
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan
perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki
wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta.
Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk
organisasi yang berbeda di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya
lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara
kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan
(pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik
negara (BUMN, dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi
massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi
nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik
dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan
tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang
signifikan. Sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen.
Istilah ”sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-
macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik,
sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki
cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu
ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktifitasnya
berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik
dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga
dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugasnya untuk menghasilkan
beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak,
1
pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk tugas
tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta,
misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi
sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor
swasta.
Meskipun terdapat pebedaan di antara kedua sektor tersebut, yang perlu
ditekankan bukan pada mencari perbadaan dan mempertentangkan antara
sektor publik dengan sektor swasta. Fokus perhatian hendaknya lebih
ditekankan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang
efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta
yang dipandang lebih maju dan efisien.
B. SIFAT DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purpose
activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil
tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik
berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan
karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan
lingkungan yang mempengaruhi.
Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat
kompleks. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor
publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur dan demografi.
a. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :
Pertumbuhan ekonomi
Tingkat inflasi
Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP / GDP)
Struktur produksi
Tenaga kerja
2
Arus modal dalam negeri
Cadangan devisa
Nilai tukar mata uang
Utang dan bantuan luar negeri
Infrastruktur
Teknologi
Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
Sektor informal
b. Faktor Politik
Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain :
Hubungan negara dan masyarakat
Tipe rezim yang berkuasa
Ideologi negara
Elit politik dan masa
Jaringan internasional
Kelembagaan
c. Faktor Kultural
Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :
Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
Sistem nilai di masyarakat
Historis
Sosiologi masyarakat
Karakteristik masyarakat
d. Faktor Demografi
Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:
Pertumbuhan penduduk
Struktur usia penduduk
Migrasi
3
Tingkat kesehatan
C. VALUE FOR MONEY
Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan,
sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru
muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam
menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan
organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu
ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada
harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan
input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait
dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input
resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang
boros dan tidak produktif.
Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau
penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi
merupakan perbandingan output / input yang dikaitkan dengan standar
kinerja atau target yang telah ditetapkan.
Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang
ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome
dengan input.
Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan
biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam
rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep value for money
diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki
kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep value for money pada
organisasi sektor publik antara lain :
4
1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang
diberikan tepat sasaran;
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan
terjadinya penghematan dalam penggunaan input;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan
akuntabilitas publik.
D. TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat,
efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang
dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian
manajemen (management control).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk
melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan
efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi
wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk
melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan
dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).
Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan
informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor
publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen
maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi
digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan
strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan
kinerja.
5
Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama
untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi
akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek,
atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis.
Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan
(cost of services) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar,
dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan
(charging for services).
Selain itu, informasi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan
program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Pemilihan
program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu
dalam proses penganggaran. Pada sektor publik, penganggaran merupakan
tahap yang membutuhkan keahlian khusus karena penganggaran pada sektor
publik merupakan proses politik, sehingga manajer sektor publik dituntut
untuk memiliki political skill disamping pemahaman teknis akuntansi.
Untuk melakukan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan
informasi akuntansi terutama untuk menentukan indikator kinerja
(performance indikator) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan
kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator
kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial
maupun nonfinansial. Informasi akuntansi memiliki peran utama dalam
menentukan indikator kinerja sektor publik.
Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi
dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan
surplus/defisit pada pemerintah, laporan rugi/laba dan aliran kas pada
BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana,
dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari
proses akuntabilitas publik.
E. PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
6
Berbagai kritik mengenai peran organisasi sektor publik dalam
pembangunan telah mengalami perubahan yang dramatis. Pada tahun 1950-an
dan 1960-an sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan
pelaksana strategi pembangunan. Istilah ”sektor publik” mulai dipakai pertama
kali pada tahun 1952. Pada waktu itu, sektor publik sering dikaitkan sebagai
bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan
lembaga pelaksana pembangunan.
Pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori
pembangunan radikal menunjukkan kesan ingin mempertanyakan kembali
peran sektor publik dalam pembangunan. Benarkah sektor publik dapat
menggerakkan dan mempertahankan pembangunan? Berbagai kritik muncul
terhadap sektor publik yang keberadaannya dianggap tidak efisien dan jauh
tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta.
Sektor publik dianggap lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan
sektor swasta dan bahkan dianggap mengganggu pembangunan ekonomi dan
sosial itu sendiri dengan alasan sektor publik sering dijadikan sebagai sarang
pemborosan dan inefisiensi ekonomi. Kedudukan sektor publik bertambah
lemah karena orientasi pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan
sektor swasta dan cenderung mengabaikan pembangunan sektor publik.
Baru pada tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di negara-
negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada.
Berbagai perubahan dilakukan misalnya dengan mengadopsi pendekatan New
Public Management (NPM) dan reinventing government di banyak negara.
Untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa
praktik dan teknik manajemen yang diterapkan sektor swasta ke dalam sektor
publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan
privatisasi perusahaan-perusahaan publik.
Lembaga sektor publik masih memiliki kesempatan yang luas untuk
memperbaiki kinerjanya dan memanfaatkan sumber daya secara ekonomis,
efisien dan efektif. Memperbaiki kinerja sektor publik memang bukan sekedar
masalah teknis belaka, akan tetapi akuntansi sektor publik sebagai alat untuk
7
menciptakan good public and corporate governance memiliki peran yang
sangat vital dan signifikan. Akuntansi sektor publik akan terus berkembang
seiring dengan meningkatnya tuntutan dilakukannya transparansi dan
akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.
F. AKUNTABILITAS PUBLIK
Pengertian Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen)
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas
publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (vertical
accountability), dan (2) akuntabilitas horisontal (horizontal accountability).
Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah
pertanggungjawaban atas pengelola dana kepada otoritas yang lebih tinggi,
misalnya pertanggungjawaban unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah,
pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan
pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horizontal (horizontal
accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah
pemberian informasi dan disclosure atas aktifitas dan kinerja finansial
pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.
Akuntabilitas (accountability) merupakan konsep yang lebih luas dari
stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktifitas
secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan,
sedangkan accountability mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang
steward kepada pemberi tanggungjawab.
Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit
mewujudkannya daripada memberantas korupsi (turner and humle, 1997).
8
Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor
publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor
publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal
(horizontal accountability) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal
(vertical accountability). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya
dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja
lembaga sektor publik.
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik
terdiri atas beberapa dimensi. Ellwod (1993) menjelaskan terdapat empat
dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for
probity and legality)
2. Akuntabilitas proses (process accountability)
3. Akuntabilitas program (program accountability)
4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)
Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for
Probity and legality)
Akuntanbilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan
jabatan, sedangkan akuntanbilitas hukum terkait dengan jaminan adanya
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam
penggunaan sumber dana public.
Akuntabilitas proses (process accountability)
Akuntanbilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan
dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem
informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
Akuntanbilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik
yang cepat, responsive dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan
terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan
memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang
9
telah ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang
menyebabkan mahalnya biaya pelayanan public dan kelambanan dalam
pelayanan.
Akuntabilitas program (program accountability)
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang
ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan
alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang
minimal.
Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah,
baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah
terhadap DPR/DPRD dan masyarakt luas.
G. PRIVATISASI
Perusahaan publik juga tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi,
kolusi, nepotisme, inefisiensi, dan sumber pemborosan negara. Keluhan
”birokrat tidak mampu berbisnis” ditujukan untuk mengkritik buruknya
kinerja perusahaan publik. Rendahnya kinerja perusahaan publik diperkuat
dengan bukti ambruknya sektor bisnis pemerintah dibanyak negara sehinga
menimbulkan pertanyaan publik mengenai kemampuan pemerintah dalam
menjalankan perusahaan publik secara ekonomis dan efisien (Nicholls, 1991).
Di Indonesia sendiri, masih banyak perusahaan milik negara (BUMN dan
BUMD) yang dijalankan secara tidak efisien. Inefisiensi yang dialami oleh
BUMN dan BUMD tersebut antara lain disebabkan adanya intervensi politik,
sentralisasi, rent seeking behaviour,dan manajemen yang buruk.
BUMN dan BUMD dalam era globalisasi akan menghadapi beberapa
tekanan dan tuntutan, yaitu :
10
Regulation & political pressure. BUMN/BUMD dituntut untuk
memberikan bagian laba perusahaan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut
diperkuat misalnya dengan adanya perda yang mewajibkan BUMD untuk
menyetorkan bagian laba perusahaan kepada pemerintah daerah untuk
menambah pendapatan asli daerah.
Social pressure. BUMN dan BUMD akan menghadapi tekanan yang
semakin besar dari masyarakat (konsumen) untuk menghasilkan produk
yang murah dan berkualitas tinggi. Untuk itu, mekanisme penetapan harga
dan subsidi sangat penting.
Rent seeking behaviour. BUMN dan BUMD akan berhadapan dengan
orang-orang (oknum) yang mencoba melakukan rent seeking, korupsi,
kolusi dan nepotisme.
Economic & effeciency. BUMN dan BUMD di sisi lain dituntut untuk
ekonomis dan efisien agar menjadi entitas bisnis yang profesional. Fokus
yang harus diperhatikan manajemen BUMN dan BUMD adalah ”economy,
efficiency, effectiveness, equity, quality and performance”.
Di sisi internal BUMN dan BUMD harus melakukan strategi efisiensi
agar bisa menjadi entitas bisnis yang tangguh dan profisional sehingga
memiliki daya saing. Harus dilakukan upaya-upaya efisiensi biaya, misalnya
dengan strategic cost manajement, dilakukan restrukturisasi organisasi,
privatisasi, dan rightsizing (downsizing), serta rekrutmen sumber daya
manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi.
Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusaan publik
untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan-perusahaan publik.
Privatisasi berarti pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan
publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi waktu secara langsung
oleh infestor melalui mekanisme pasar uang. Privatisasi perusahaan publik
memilki fungsi ganda, yaitu mengurangi beban belanja publik, menaikkan
pendapatan negara, dan mendorong perkembangan sektor swasta.
11
H. OTONOMI DAERAH
Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan
beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.
Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua
manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa,
dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan
hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan
sumber daya dan potensi dan bersedia di masing-masing daerah. Kedua,
memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran
pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintah yang paling rendah yang
memilki informasi yang paling meningkat. Hasil penelitian Huther dan Shah
(1998) di 80 negara menunjukkan bahwa desentralisasi memilki korelasi
positif dengan kualitas pemerintahan.
Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah di tuntut untuk
mampu memberikan informasi keuangan sektor publik, DPRD dan pihak-
pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah
daerah perlu memiliki sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan
pemerintah daerah yang memadai. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu
melakukan perbaikan mekanisme audit terhadap instansi pemerintah daerah.
Pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan suatu
tantangan karena lingkungan sektor publik yang sangat kompleks
membutuhkan kompetensi tersendiri untuk mendesain sistem akuntansi yang
akan diterapkan.
BAB III
PENUTUP
12
A. Kesimpulan
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan
perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah
yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Dari sudut
pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang
aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan
pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks.
Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi
faktor ekonomi, politik, kultur dan demografi.
Sektor publik sering kali dinilai negatif oleh beberapa pihak, misalnya
sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang
selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan
kualitas dan profesionalisme serta value for money dalam menjalankan
aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor
publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu : ekonomi, efisiensi dan
efektivitas. Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas publik dan
privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik publik untuk menciptakan good
public and corporate governance.
DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.
13
Yasin, Fauzi Alvi, 1999. Perkembangan Akuntansi Pemerintah Daerah
Seminar IAI : Kontribusi Akuntan Sektor Publik Dalam Perwujudan
Good Governance. Jakarta.
Siregar, Baldric dan Bonni Siregar, 2001. Akuntansi Pemerintahan dengan
Sistem Dana. Yogyakarta : Salemba Empat.
14