Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik

SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Penyusun:

Rikat Danella (108694061)

Dhika Setyo W (108694066)

Firninda yosi A.P (108694070)

Novita Anjarsari (108694078)

Radita Fitri (108694076)

Arif Nugroho (108694082)

Okta Wisky (108694084)

Arizal Rozadi (108694086)

Fitari Vidia (108694090)

M. Nur Alfin (108694094)

Defri Ardya F (108694269)

Eka A. P (108694273)

M.Sholeh (108694277)

S1 Akuntansi B 2010

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Surabaya

BAB I

Pendahuluan

I. Latar Belakang

Saat ini pemerintah Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat

mengusahakan untuk dapat terus memperjuangkan suatu reformasi agar

reformasi tersebut tentunya akan membawa perubahan dalam kehidupan

politik nasional maupun di daerah. Salah saru bentuk reformasi yang telah

dilakukan yaitu mengesahkan sejumlah kebijakan dan peraturan yang

berkaitan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan tujuan untuk

memperbaiki sistem yang sudah ada dan akuntabilitas yang lebih besar atas

sumber daya masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pengeloalaan

keuangan daerah terkait dengan pelaksanaan APBD, dalam pelaksanaan

APBD Pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan kemandirian dalam

pengelolaan pembangunan daerah. Hal ini merupakan suatu proses terhadap

keterlibatan dari segenap unsur dan lapisan masyarakat, untuk dapat

memberikan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus

sendiri pemerintahannya berdasarkan aspirasi masyarakat. Sehingga aspirasi

dari masyarakat dapat tercapai setempat bagi pemerintah daerah dalam

melakukan pengelolaan keuangan.

Akuntansi dalam sektor public memberikan kemudahan serta

ketransparansi nya anggaran kepada masyarakat kita, dengan transparansi nya

anggaran bermanfaat untuk mencegah terjadinya kasus korupsi, sehingga hal

ini sebagai bagian mencegah korupsi, dan dengan sistem akuntansi sector

public memberikan keefektifan dalam kinerja sektor public.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana asas umum penatausahaan keuangan daerah?

2. Bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi sektor publik ?

3. Bagaimana pembukuan dalam sektor publik ?

4. Bagaimana penatausahaan pengeluaran?

5. Bagaimana peranan penatausahaan keuangan daerah dalam meningkatkan

efektivitas pelaksanaan apbd?

B. Tujuan

1. Melaksanakan tugas yang diberikan dosen

2. Memenuhi tugas untuk mata kuliah sector public

3. Mengetahui tentang sistem akuntansi dalam sector publik

BAB II

ISI

SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang digunakan untuk

organisasi nirlaba yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan

perusahaan atau sektor swasta. Akuntansi sektor publik terdiri atas akuntansi

pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi lembaga pendidikan, dan akuntansi

organisasi nirlaba lain yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata.

Di Indonesia perkembangan akuntansi pemerintahan secara pesat dipengaruhi oleh

era reformasi yang pada akhirnya menghasilkan tiga paket undang-undang di bidang

keuangan negara :

UU No.17 th 2003 tentang Keuangan Negara

UU No.1 th 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan

UU No.15 th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan

Negara

Ketiga UU tersebut akan mendorong pemerintah untuk mengelola keuangan negara

dengan lebih baik dan membuat pertanggung jawabannya berupa laporan keuangan

yang disusun berdasarkan suatu standar akuntansi pemerintahan.

1.      Kebutuhan Akuntansi Pemerintahan

Dalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin

meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak saja untuk kebutuhan pihak

manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggung jawaban kepada

banyak pihak yang memerlukan.

Di Indonesia, akuntansi pemerintahan secara historis belum banyak berkembang

sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945. Menurut catatan sejarah, produk akuntansi

pemerintahan Indonesia pertama adalah Neraca Kekayaan Negara yang dikeluarkan

pada tahun 1948. Bentuk akuntabilitas keuangan ini masih dalam bahasa dan mata

uang Belanda.

Sejak tahun 2003 akhir, akuntansi pemerintahan mendapatkan perhatian dan dasar

hukum yang menggantikan produk Belanda tersebut. UU No.17 th 2003 tentang

Keuangan Negara menjadi pijakan penting perkembangan akuntansi pemerintahan di

Indonesia. UU Keuangan Negara tersebut diikuti pula dengan UU No.1 th 2004

tentang Perbendaharan Negara dan UU No.15 th 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Dengan ketiga undang-undang

tersebut, tuntutan akan akuntansi pemerintahan semakin nyata.

2. Dasar Hukum Standar Akuntansi Pemerintaha

Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun

yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

(Peraturan Pemerintahan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pasal 1).

Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah PP 105/2000 yang

secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam

pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada tahun 2002 Menteri Keuangan

membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas

menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang

dalam KMK 308/KMK.012/2002. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus

disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar

tersebut disusun oleh suatu komite standar yang indenden dan ditetapkan dengan

peraturan pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan

pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas

menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden. Dalam

penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu termasuk dengar

pendapat (hearing), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada BPK

sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah

3. Teknik akuntansi sektor publik ada tiga yaitu :

1) Akuntansi Dana

Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh

organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan

penggunaan dalam arti,dana-dana tersebut dibatasi penggunaanya untuk tujuan atau

aktivitas tertentu yang kadang merupakan syarat dati pihak eksternal yang merupakan

penyedia dana.

Tidak seperti perusahaan swasta yang mencari laba, organisasi sektor public

mempunyai tujuan-tujuan yang spesifik. Organisasi sektor public dimana sumber

daya yang ada harus digunakan dengan tujuan tertentu. Secara umum, sangat lazim

jika dari keseluruhan dana yang dipunyai organisasi sector public, masing-masing

mempunyai tujuan tersendiri dalam penggunaanya, baik karena eksternal, faktor

internal maupun karena peraturan.

Untuk mengakomodasi keadaan itu, organisasi sector public membuat dana-dana

dalam sistem akuntansinya. Pemasukan yang dimiliki organisasi sector public

kemudian diklasifikasikan ke dalam dana-dana tersebut sesuai dengan tujuan dan

maksud tertentu.

Adanya keterbatasan penggunaan dana memberikan implikasi akan suatu kewajiban

untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak penyedia dana. Oleh sebab itu,

organisasi-organisasi nirlaba dan institusi pemerintah menggunakan akuntansi dana

untuk mengontrol dana yang terikat atau keterbatasan dalam penggunaan .

Dana kesatuan dana-dana yang dimiliki organisasi sector public, dapat digolongkan

menjadi dua, yaitu :

1. Dana yang Bisa Dibelanjakan (Expendable Fund)

Dana yang disediakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non-

business yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sector public

2. Dana yang Tidak Bisa Dibelanjakan (Nonexpendable Fund)

Dana yang dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis.

Digunakan sebagai pendukung dari expendable fund

- Persamaan akuntansi Dana

Dalam Akuntansi Dana dikenal persamaan akuntansi sebagai berikut:

AKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA

Persamaan tersebut tentu saja berbeda dengan persamaan akuntansi yang kita

kenal pada akuntansi keuangan yang digunakan dalam perusahaan komersial

yang berupa :

AKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS

Disini terdapat perbedaan yang mendasar antara ekuitas dana dan ekuitas.

Diperusahaan selisih antara aktiva dan utang adalah ekuitas yang

menunjukkan adanya kepemilikan pada perusahaan tersebut oleh pemegang

sahamnya. Sementara itu, di organisasi sector public, ekuitas dana tidak

menunjukkan adanya kepemilikan siapa pun karena memang tidak ada

kepemilikan individu dalam suatu organisasi sector public.

Basis Akuntansi dan Fokus Pengukuran

Dalam Akuntansi Dana, dikenal istilah basis akuntansi dan focus pengukuran

(measurement focus). Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan

peristiwa yang terjadi diakui. Contoh, bila organisasi mengadopsi basis akrual

penuh, transaksi diakui ketika transaksi tersebut memiliki dampak ekonomi

yang substantive. Kalau yang diadopsi adalah basis kas, transaksi diakui

hanya kalau kas yang berhubungan dengan transaksi tersebut diterima atau

dibayarakan.

Fokus Pengukuran dari suatu entitas akuntansi menentukan apa yang akan

dilaporkan, dengan kata lain jenis aktiva dan kewajiban apa saja yang diakui

secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Konsep basis akuntansi dan

focus pengukuran ini berhubungan erat dan pemilihan salah satu akan

mengimplikasikan pemilihan yang lain.

2) Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak

organisasi sector public, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-

akun operasinya dengan format yang sama dengan anggaranya. Tujuan praktik

ini adalah untuk menekankan peranan anggran dalam siklus perencanaan-

pengendalian-pertanggungjawaban.

Ide dibalik akuntansi anggaran ini adalah untuk kemudahan. Kesulitan

biasanya muncul karena organisasi yang berbeda biasanya mengadopsi format

pelaporan yang berbeda pula. Hal ini disebabkan oleh suatu fakta bahwa

perbedaan instrinsik antara jasa yang diberikan dalam organisasi yang berbeda

tercermin dalam anggaran mereka.

Akuntansi Anggaran lebih berfokus pada bentuk akunya daripada isinya

3) Akuntansi Komitmen

Akuntansi Komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah

memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ini berarti bahwa

transaksi tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga bukan

pada saat faktur diterima atau dikirimkan, namun pada saat yang lebih awal,

yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterima.

.

4. Laporan Keuangan Pokok

Akuntansi merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi

keuangan suatu badan usaha tertentu. Informasi ini disajikan dalam laporan

keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan

perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan

dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan

umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,

realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumber daya.

Neraca menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu

tertentu, dimana informasi yang tersedia berupa informasi harta, kewajiban serta

modal. Perhitungan laba rugi menunjukkan pendapatan yang diperoleh, biaya

yang dikeluarkan serta hasil usaha yang diperoleh dalam suatu periode yang

terakhir pada tanggal yang tertera di neraca. Laporan perubahan posisi keuangan

menyajikan kegiatan pembiayaan dan investasi perusahaan.

5. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) laporan

keuangan akrual secara umum setidaknya terdiri dari:

1. Statement of Financial Position (Neraca),

2. Statement of Financial Performance (Laporan Kinerja Keuangan),

3. Statement of Changes In Net Assets/Equity (Laporan Perubahan dalam Aset

Bersih/Ekuitas),

4. Cash Flow Statement (Laporan Arus Kas), dan

5. Accounting Policies and Notes to The Financial Statements (Catatan atas

Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan)

6. Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat yang dihasilkan dari proses konsolidasi antar laporan-laporan yang

dihasilkan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Sampai dengan level Kementerian

Negara/Lembaga, laporan keuangan yang dihasilkan masih berupa laporan

keuangan gabungan/kompilasi, dalam arti hanya menjumlahkan nilai setiap akun

yang sama tanpa ada proses eliminasi.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai

referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan

Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh

Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban

kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam keadaan tertentu masih

dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam

Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan

penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-

surat berharga.

Selain mensyarat penyusunan laporan keuangan di atas, PP SAP juga memuat

prosedur yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan

menyaksikan laporan keuangan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih

berkualitas (dapat dipahami, relevan ,handal dan dapat diperbandingkan).

Laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini

dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada

para Stakeholder antara lain : pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD

(legislatif) ,investor, kreditor dan mesyarakat pada umumnya dalam rangka

transpansi dan akuntanbilitas Keuangan Negara.

8. Kebutuhan Akuntansi Pemerintahan

Dalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin

meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak saja untuk kebutuhan pihak

manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban

( accountability ) kepada banyak pihak yang memerlukan. Hal ini ditunjang oleh

semakin berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk

menilai dan membandingkan suatu entitas lain. Untuk itu tuntutan penyediaan

informasi keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) yang semakin besar

merupakan salah satu faktor pentingnya akuntansi pemerintahan. Perkembangan

berikutnya semakin besar dana yang dikelola menyebabkan adanya tuntutan

transparasi sebagai hasil reformasi maka Pemerintah harus mampu menyediakan

pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin memadai. Pemberian opini tidak

bisa memberikan pendapat ( Disclaimer ) atas Perhitungan Anggaran Negara

seharusnya tidak terjadi.

3 tuntutan yang diinginkan masyarakat :

1. Transparansi

2. Akuntabilitas

3. Efisiensi dalam pengolahan sumber daya

1. Transparansi

Pemerintah dalam pengambilan kebijakan manajemen, sebaiknya

pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang

menyangkut masyarakat luas.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang kepercayaan

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawab kepada pihak

pemberi kepercayaan.

Akuntabilitas publik :

a. Akuntabilitas Vertikal

yaitu akuntabilitas atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih

tinggi, misalnya : PemDa kepada Pem.Pusat, Pem.Pusat kepada MPR dll.

b. Akuntabilitas Horisontal

yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat kepada

masyarakat luas.

Akuntabilitas dalam konteksnya pemerintahan, merupakan pemberian

informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah

kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Menurut Ellwood, Akuntabilitas publik ada 4 yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum

Artinya kejujuran dalam hal tidak melakukan penyalahgunaan jabatan dan

tunduk pada hukum yang berlaku.

2. Akuntabilitas proses

Artinya apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah

cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi

manajemen dan prosedur administrasi. Misalnya : akuntabilitas yang

berhubungan dengan pelaksanaan tender untuk proyek2.

3. Akuntabilitas Program

Artinya akuntabilitas yang berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan

yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal

dengan biaya minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Artinya akuntabilitas yang terkai dengan pertanggungjawaban pemerintah ,

baik pemerintah pusat maupun daerah, atas kebijakan 2 yang diambil

pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

3. Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan,

sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan agar

organisasi sektor publik memperhatikan Value For Money dalam menjalan

aktivitasnya.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik

yang mendasarkan pada :

a. Ekonomi

Artinya sejauh mana sektor publik dapat meminimalisir input resources yang

digunakan yaitu dengan menghindarkan pengeluaran yang boros dan tidak

produktif.

b. Efisiensi

Merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja

atau target yang telah ditetapkan.

c. Efektivitas

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

9. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor dibawah ini :

a. Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan sangat mempengaruhi akuntansi pemerintah.

Didalam sistem monarkhi atau kerajaan , akuntansi pemerintahan banyak

dipengaruhi oleh raja. Sedangkan dalam sistem demokrasi parlemen atau

presidentil akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh lembaga

eksekutif dan legislatif yang mengalami check and balances.

b. Sifat Sumber Daya

Sumber daya akuntansi pemerintah bersifat tidak berhubungan langsung

dengan hasilnya. Misalkan warga negara Indonesia setiap tahun membayar

pajak tetapi tidak langsung menerima hasilnya atau imbal balik dari pajak

yang disetorkan.

10. Perbedaan Akuntansi Pemerintahan & Akuntansi Komersial

Akuntansi Pemerintah Ak. Bisnis

- Tdak membuat laporan laba rugi, hanya laporan - Membuat laporan laba rugi

realisasi anggaran.

- Laporan disusun berdasarkan SAP - Laporan disusun berdasar

PSAK

- Perkiraan modal diganti “ saldo dana “ - Menggunakan perkiraan modal

- Sangat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah - Tdk terlalu dipengaruhi oleh

Peraturan Pemerintah tetapi

SAK.

- Terdapat perkiraan anggaran - Tdk ada perkiraan anggaran

Dari uraian diatas kita sudah pahami perbedaan antara akuntansi pemerintahan

dengan akuntasi bisnis.