MAKALAH DISKUSI PERIODIK

AKHIR REZIM KONTRAK KARYA DI INDONESIA

(STUDI KASUS PT FREEPORT INDONESIA)

Diajukan Pada :

LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)

Oleh :

Aprilya Fitriani

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

TAHUN 2019

AKHIR REZIM KONTRAK KARYA DI INDONESIA

(STUDI KASUS PT FREEPORT INDONESIA)

Aprilya Fitriani, S.M.B., M.M

Dosen Fakultas Dakwah IAIN Jember

Email : aprilya.fitriani@gmail.com

Abstrak

Penanaman Modal Asing (PMA) pertama di Indonesia dilakukan tahun 1967 antara

pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). PTFI merupakan perusahaan

tambang milik Freeport McMoran Inc. (FCX) yang berlokasi di Amerika. Pemerintah

Indonesia dan PTFI melakukan kerjasama kontrak pertambangan dalam bentuk Kontrak

Karya (KK). Sesuai dengan perjanjian KK Tahap I, PTFI mendapatkan kontrak eksklusif

tambang Eastberg selama 30 tahun hingga tahun 1991 dengan luas wilayah

penambangan 10.000 hektar. Selanjutnya ditemukan cadangan Gasberg tahun 1988,

sehingga KK Tahap II di sahkan hingga tahun 2021. Selama 40 tahun lebih (hingga tahun

2017), Indonesia memiliki saham atas PTFI sebesar 9,36% dan sisanya dimiliki oleh FCX

sebesar 81,28% dan PT Indocoper Investama sebesar 9,36%. Hak Indonesia atas saham

PTFI serta segala proses produksi yang dilakukan PTFI ternyata bertentangan dengan

Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu sejak diterbitkan UU Minerba tahun 2009,

Indonesia mulai mengajukan Renegosiasi Kontrak Karya kepada PTFI. Pada penghujung

tahun 2018, Indonesia secara resmi telah memiliki 51,23 % saham PTFI yang

menunjukkan tekad pemerintah dalam memenuhi amanat Pancasila dan UUD 1945.

Keyword : PTFI, Kontrak Karya, Renegosiasi Kontrak Karya.

A. PENDAHULUAN

Indonesia berdaulat secara de jure maupun de facto terhadap kekayaan

sumber daya alam yang dimilikinya. Barang tambang yang ada di bumi Indonesia

dimiliki dan dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara tersebut berisi

wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan dan

pendayagunaan bahan galian untuk digunakan demi kemakmuran rakyat.

Penguasaan oleh negara ini diselenggarakan oleh pemerintah.1 Secara konstitusi

1 Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia (Jakarta : Rajawali Press, 2008),1.

kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan demi kemakmuran

rakyat. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.2 Pasal ini

menyiratkan bahwa pemerintah sebagai representasi negara diberikan hak dalam

penguasaan kekayaan alam Indonesia.3 Hal ini berarti segala upaya pemerintah

dalam melaksanakan penguasaan alam harus tunduk pada cita-cita kesejahteraan

rakyat.4 Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari tugas yang diemban

pemerintah dalam mengelola sektor tambang di Indonesia.

Negara berperan mengelola sumber daya mineral dalam hal pengaturan,

pengusahaan, dan pengawasan. Khusus dalam hal pengusahaan, pemerintah dapat

memberikan hak pengusahaan bidang pertambangan kepada pihak swasta.

Karakteristik industri pertambangan yang unik dan keterbatasan negara dalam hal

permodalan menjadi alasan utama diberikannya hak pengusahaan pada pihak

swasta.5Beberapa industri pertambangan mineral logam di Indonesia adalah

pemain kelas dunia yang cukup mendominasi, baik karena besarnya cadangan

mineral, maupun produksinya yang mendominasi pasokan mineral logam dunia.

Diantara produsen tersebut antara lain PT Freeport Indonesia, PT Timah Tbk, PT

Antam Tbk dan PT Inco Tbk.6Salah satu perusahaan asing yang beroperasi di

sektor pertambangan Indonesia ialah PT Freeport Indonesia (PTFI) yang telah

beroperasi sejak tahun 1967.

Freeport MacMoran adalah salah satu perusahaan pertambangan yang

berasal dari Arizona Amerika Serikat. Perusahaan tersebut melakukan perjanjian

kontrak dengan pemerintah Indonesia dan menjadi perusahaan yang berbadan

hukum bernama PT Freeport Indonesia (PTFI). PTFI melakukan penambangan,

memproses, dan mengeksplorasi bijih yang mengandung emas, perak, dan

2 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3). 3 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan(Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 24. 4 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2010), 5. 5 Ibid.3, 25. 6Indonesia Commercial News Letter Februari 2011, “Industri Pertambangan Logam di Indonesia”

http://www.datacon.co.id/ Logam-2011ProfilIndustri.html (9 Agustus 2018).

tembaga di wilayah Papua. PTFI juga mengekspor konsentrat yang mengandung

emas, perak dan tembaga keseluruh dunia.

Secara historis, pemberian hak pengusahaan bidang pertambangan kepada

swasta dilakukan berdasarkan sistem kontrak yang dikenal dengan istilah Kontrak

Karya (KK). Sistem KK pertama kali diterapkan antara pemerintah Indonesia

dengan PTFItahun 1967.7 Pada saat itu KK merupakan jalan bagi investor asing

berinvestasi dan melakukan kegiatan usaha dibidang pertambangan dan energi di

Indonesia.8Secara mendasar, KK mengikat kedua belah pihak berdasarkan asas

pacta sunt servanda,9 ini berarti bahwa pemerintah Indonesia maupun PTFI wajib

taat dan patuh terhadap isi kontrak. Dengan demikian posisi pemerintah Indonesia

dalam KK sama dengan posisi para pebisnis dalam suatu kontrak sehingga wajib

untuk taat dan patuh terhadap isi kontrak.10

Setiap investasi yang dilakukan pasti memiliki manfaat dan risiko bisnis,

termasuk investasi PTFI di Indonesia. Berdasarkan data PTFI manfaat langsung

yang diterima Indonesia dari pendapatan pajak, royalti, dividen, dan pembayaran

lain pada tahun 2017 sebesar 756 juta dolar AS dan manfaat tidak langsungnya

berupa pembayaran gaji pegawai, pembelian dalam negeri, pengembangan

masyarakat, pembangunan daerah dan investasi dalam negeri sebesar 3 miliar

dollar AS. Dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh Indonesia

dengan melakukan perjanjian KK yaitu peningkatan pendapatan negara dan

kepercayaan terhadap Indonesia, kemampuan membangun kapasitas, dan

transparansi dalam pengelolaan PTFI. 11

Selain manfaat yang diperoleh Indonesia, terdapat risiko yang muncul

selama PTFI beroperasi di Indonesia. Namun dampak risiko sangat merugikan

7 Jesi Karina, “Hubungan Asas Pacta Sunt Servanda Dengan Kewajiban Negosiasi Ulang Royalti Pada Kontrak Pertambangan (Studi Kasus: Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Company)”, (Skripsi : Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), 2 8 Arman Nefi, dkk. “Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang No.

4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 1 (2018), 138. 9 Berdasarkan asas pacta sunt sevanda, setiap pihak yang membuat suatu perjanjian harus mematuhi

perjanjain tersebut. Asas pacta sun servanda timbul dari anggapan bahwa secara alamiah sifat mengikat

kontrak didasarkan pada dua hal yang salah satunya ialah sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus bekerjasama dan berinteraksi dengan orang lain. 10 Inda Rahadiyan dan Karina Amanda Savira, “Menimbang Posisi Indonesia Dalam Kontrak Karya Freeport

(Problematika Hukum-Sosial Serta Kemungkinan Solusinya)”,Jurnal Defendonesia, 1 (2017), 52. 11Fer, “Divestasi Jadi Momentum”, Kompas, 26 September 2018.

pemerintah Indonesia dalam jangka panjang. Bila dianalisis KK PTFI dengan

pemerintah Indonesia terindikasi cacat dari unsur keadilan dan penuh manipulasi,

hal ini disebabkan yaitu (1) didalam KK tidak dicantumkan klausul tentang

kewajiban dan tanggung jawab terhadap dampak kerusakan lingkungan hidup,

karena pada saat penanda tanganan KKtahun 1967, Indonesia belum memilki

undang-undang lingkungan hidup, (2) pengaturan perpajakan sama sekali tidak

sesuai dengan pengaturan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, baik

jenis pajak maupun strukturnya, (3) PTFI mendapat kebebasan pengaturan

manajemen dan operasi pertambangan, serta memperoleh kebebasan dalam

transaksi dalam valuta asing, dan (4) dalam KK Jilid II tidak ada satu pasal pun

yang secara eksplisit mengatur hak pemerintah Indonesia untuk mengakhiriKK

PTFI sewaktu-waktu, apabila telah melakukan pelanggaran hukum maupun

kontrak.12

Pemerintah mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan PTFI yaitu :

1) ketidakseimbangan pembagian hasil (revenue sharing),

2) ketidakseimbangan posisi tawar (bargaining position) pemerintah dengan

perusahaan dalam pembuatan kontrak,

3) terjadinya manipulasi, penyalahgunaan jabatan, dan korupsi dalam

pembuatan kontrak,

4) pergantian kekuasaan/rezim,

5) merusak lingkungan hidup,

6) keberatan masyarakat. 13

Selain itu KK PTFIdengan pemerintah Indonesia disebut banyak

merugikan pihak Indonesia. Potensi kerugian negara dari kontrak karya

pertambangan tersebut diperkirakan mencapai 10.000 triliun rupiah.14

Hasil

penelitian yang dirilis oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan

bahwa PTFI tidak melakukan pembayaran royalti sesuai dengan kesepakatan.

Akibatnya negara mengalami kerugian hingga mencapai 176,884 juta dolar

12 Ali Imron. “Analisis Terhadap Kekuatan Bargaining Position Pemerintah Indonesia Dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia”, Jurnal Cakrawala Hukum, 2 (2013), 112. 13 Humas, “Catatan Atas Renegosiasi Kontrak” https://setkab.go.id/catatan-atas-renegosiasi-kontrak (30 Juli

2018) 14 Ibid.12, 111.

ASatau sekitar 1,591 triliun rupiah.15

Berdasarkan KKpemerintah Indonesia

dengan PTFI yang disepakati tahun 1967, PTFI membayar royalti kepada

pemerintah Indonesia hanya sebesar 1%. Padahal pemerintah Indonesia berdaulat

atas kekayaan alam yang dimiliki. Namun pembayaran royalti yang hanya sebesar

1% tidak relevan dengan tujuan pemerintah yang ingin menyejahterakan rakyat

Indonesia, terutama masyarakat Papua.Oleh karena itu pemerintah menerbitkan

Peraturan Pemerintah(PP) No. 9 tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan

Negara Bukan Pajak, royalti yang harus dibayarkan PTFI meningkat menjadi

3,75% untuk emas,3,25% untuk perak, dan 4% untuk tembaga16

walaupun

pembayaran royalti baru dibayarkan oleh PTFI tahun 2014.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PTFI membuat kita sadar

bahwa KK antara pemerintah Indonesia dengan PTFI yang ditandatangani tahun

1967 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, karena itu

Indonesia mengajukan Renegosiasi Kontrak Karya (KK) tahun 1967 kepada PTFI.

Renegosiasi KK merupakan satu-satunya solusi agar Indonesia berdaulat atas

sumber daya alam yang dimiliki.

Berdasarkan UU No. 4 tahun 2009 atau lebih dikenal dengan UU Minerba

tahun 2009, pintu masuk bagi investor asing di Indonesia, khususnya investor

sektor pertambangan bukan lagi melalui KK tapi melalui perizinan. Sistem

perizinan yang digunakan membawa manfaat bagi pemerintah yaitu kedudukan

pemerintah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan investor asing. Adanya

sistem baru ini diharapkan dapat menyejahterakan rakyat Indonesia sesuai amanat

UUD 1945 Pasal 33. Cara memperoleh izin tersebut dilakukan dengan cara lelang

dan dengan cara pengajuan permohonan. Perizinan yang dilakukan dengan cara

lelang ditujukan bagi kelompok mineral logam dan batubara, sedangkan untuk

mineral bukan logam dan batuan untuk memperoleh perizinannya dilakukan

dengan mengajukan permohonan.17

15Farodlilah, “Pemerintah Harus Renegosiasi Kontrak Freeport”, https://antikorupsi.org/id/news/pemerintah-harus-renegosiasi-kontrak-freeport-0 (30 September 2018) 16 Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. 17 Ibid. 8, 144.

Pemerintah memastikan sampai sejauh ini belum ada persetujuan atas

perpanjangan KK PTFI. Pemerintah akan membahas masalah KK dengan PTFI

pada tahun 2019, atau sesuai ketentuan UU yaitu dua tahun sebelum berakhirnya

masa KK Freeport pada tahun 2021 mendatang. Selain itu apabila PTFI ingin

mengajukan perpanjangan izin usaha pertambangan, pemerintah mengajukan

syarat yaitu :18

1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PTFI

akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa

Kontrak Karya (KK).

2. Divestasi saham PTFI sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional

Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu

pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PTFI.

3. PTFI membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter

selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada

2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.

4. Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih

besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang

didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk

PTFI.

Pemerintah mengungkapkan bahwa cadangan mineral di Papua sangat

tinggi. Saat tambang tersebut masih berbentuk gunung, biaya yang digunakan

untuk mengekplorasi lebih rendah dibandingkan kondisi saat ini yang berada

dibawah tanah, dimana proses ekplorasi lebih sulit dan biaya yang dibutuhkan

lebih mahal. Apabila PTFI ingin memperpanjang perizinan hingga 2041,

cadangan mineral di Papua terbukti melebihi sampai 2041, produksi diperkirakan

bisa sampai 2051, 2061 bahkan lebih lama lagi tergantung dari teknologi yang

digunakan. Setelah masa berakhirnya kontrak PTFI tahun 2021, yang menjadi

pertanyaan ialah apakah Indonesia mampu mengelola sektor pertambangan di

Papua. Jawaban yang pasti ialah proses ini butuh transisi, secara teknis

18 Tim Komunikasi ESDM, “3 Tahun Kinerja Sektor ESDM : Perundingan Pemerintah Dengan Freeport

Capai Kesepakatan Pokok”,https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/3-tahun-kinerja-sektor-

esdm-perundingan-pemerintah-dengan-freeport-capai-kesepakatan-pokok (diakses 8 Juli 2018)

engineering dan pengelolaan tambang di Papua/Mimika butuh transisi bila

Indonesia ingin mengelola sendiri tambang di Papua. Salah satu BUMN andalan

Indonesia dalam pengelolaan sektor tambang, khususnya emas yaitu PT Antam,

Tbk. Namun PT Antam sendiri tidak pernah mengelola tambang yang begitu

kompleks seperti di Papua. Bila Indonesia mengambil alih hal ini tanpa persiapan

yang sangat matang maka risiko kegagalan yang ditanggung amat besar. 19

Permasalahannya yaitu KK yang disetujui tahun 1967 kemudian

diperpanjang tahun 1991 hingga berakhir tahun 2021 banyak merugikan

kepentingan bangsa dan negara karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD

1945. Padahal sila ke 5 Pancasila berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia” juga terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya

alam Indonesia demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu Pasal 33

UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat. Dengan demikian KK PTFI tidak sesuai dengan Pancasila

dan UUD 1945. Berdasarkan pernyataan tersebut menarik untuk dilakukan kajian

tentang Kontrak Karya PTFI sejak awal berlaku hingga proses renegosiasi

Kontrak Karya.

B. PEMBAHASAN

Pedoman awal yang digunakan negara Indonesia dalam sektor

pertambangan yaitu UU No. 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan - Ketentuan

Umum Pertambangan. Undang-undang ini menjadi awal pemberlakuan KK

pemerintah Indonesia dengan PTFI.

Kontrak Karya yang dilakukan pada dasarnya adalah kontrak konsensi

yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh perusahaan Freeport McMoran dan

dengan dilandasi dengan klausul yang disebut stabilization clauses, artinya bahwa

pertambangan/consesions agreement yang sudah ditandatangani hari ini oleh

pihak Freeport McMoran dan pemerintah Indonesia berdasarkan hukum positif

19 Tim Komunikasi ESDM,”Jonan Blak-Blakan Soal Deal Dengan

Freeport”,https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/wawancara-detikcom-jonan-blak-blakan-soal-

deal-dengan-freeport (8 Juli 2018)

yang berlaku hari ini dan tidak boleh diubah seenaknya oleh para pihak dalam

perjanjian, dan mengubahnya harus melewati proses negosiasi. Stabilisation

clauses tersebut pada perkembanganya menyebabkan berbagai persoalan, karena

hukum di Indonesia terus berkembang dan bunyi kesepakatan dalam KK sudah

tidak sesuai lagi dengan aturan perundang-undangan di Indonesia dan konsep

pengelolaan pertambangan untuk kemakmuran rakyat.20

PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan satu-satunya perusahaan asing

yang mendapat izin usaha melakukan kegiatan penambangan di Papua serta

penjualan hasil pengolahan ke luar negeri. Beberapa ahli geologi menyatakan

mereka menemukan kandungan tembagaterbesar di pegunungan Jayawijayatahun

1936. Hingga akhirnya Forbes Wilson sebagai pemilik Freeport Amerika tertarik

dan melakukan ekspedisi untuk menemukan tambang tersebut.

Kontrak Karya (KK) merupakan perjanjian antara pemerintah Indonesia

dengan Freeport untuk menjalankan usaha pertambangan tembaga dan emas di

wilayah Papua. Dasar hukum yang digunakan saat itu adalah UU No. 1 tahun

1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 tahun 1967 Tentang

Ketentuan-Ketentuan Umum Pertambangan. Pasal 8 UU No. 1 tahun 1967

menyatakan bahwa penanaman modal asing disektor pertambangan didasarkan

pada suatu kerjasama dengan pemerintah berdasarkan suatu kontrak karya atau

bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10

UU No. 11 tahun 1967 menyatakan pemerintah dapat menunjuk pihak lain

sebagai kontraktor dengan mengadakan perjanjian.

Perjanjian kontrak karya yang dilakukan antara pemerintah Indonesia

dengan PTFI tahun 1967 menunjukkan bahwa PTFI sebagai kontraktor

pemerintah disektor pertambangan yang beroperasi di wilayah Papua dengan

wilayah penambangan yang telah ditentukan. Artinya KK sebagai UU yang

mengikat sebagaimana asas pacta sun servanda yang harus ditaati dan

dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang tercantum

20Hangga Willian Pangestu, “Kontrak Karya Freeport Dengan Pemerintah Indonesia”, (Makalah, Universitas

Jember, Jember, 2015), 146. http://willian.web.unej.ac.id/2015/12/26/kontrak-karya-freeport-dengan-

pemerintah-indonesia-sosiologi-ekonomi/

didalamnya. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Istilah Kontrak Karya (KK) merupakan terjemahan dari bahasa Inggris

yaitu work of contract. Salim berpendapat bahwa KK merupakan suatu perjanjian

yang dibuat antara pemerintah Indonesia/pemerintah daerah

(provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing/kerjasama antara badan hukum

asing dengan badan hukum Indonesia untuk melakukan ekplorasi maupun

eksploitasi dalam bidang pertambangan umum selama waktu yang disepakati oleh

kedua belah pihak. Terhadap kontrak karya berlaku asas kebebasan berkontrak,

asas kekuatan mengikatnya kontrak (pacta sun servanda), asas konsensualisme,

dan asas itikad baik selaku asas-asas hukum kontrak yang pokok.21

Perjalanan KK PTFI dengan pemerintah Indonesia dimulai tahun 1967

dengan ditemukannya tambang Eastberg hingga KK tahap II tahun 1991 dapat

dijelaskan pada gambar di bawah ini :

Gambar 1

Kontrak Karya PTFI

Sumber : PTFI, “Dari Hulu Hingga Ke Hilir Edisi Khusus”, BeritaKita

Media Komunikasi Komunitas Freeport Indonesia, Maret 2014, 7.

1. Dampak Renegosiasi Kontrak Terhadap Kedaulatan NKRI

Dalam industri pertambangan, renegosiasi kontrak lazim dilakukan.

Beberapa negara yang pernah melaksanakannya antara lain Chili, Kongo,

Liberia, Ekuador, Venezuela, Tanzania, dan Peru. Renegosiasi menjadi lazim

karena panjangnya jangka waktu kontrak sehingga rentan terhadap perubahan

kondisi politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Permintaan renegosiasi

21 Ibid.1, 3.

19

3

9

0

+10 tahun +10 tahun

1960 Freeport berhasil

menemukan tambang Eastberg

1967 Kontrak Karya I

1988 Tambang Grasberg

ditemukan

1991 Kontrak Karya II

2021 2031 2041

30 tahun Perpanjangan 2x10 tahun

umumnya diajukan oleh pemerintah tempat kegiatan pertambangan berada dan

hanya sedikit permintaan yang diajukan oleh perusahaan. Salah satu negara

yang berhasil melakukan renegosiasi kontrak ialah Tanzania. Pemerintah

Tanzania yang baru terbentuk mengusulkan renegosiasi dengan perusahaan

operator pertambangan Anglogold. Pemerintah menarik semua konsesi dan

melakukan renegosiasi semua kontrak pertambangan lama. Keduanya

menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak.Contoh

renegosiasi yang sedang dan telah berlangsung saat ini yaitu antara Pemerintah

Indonesia dengan PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.22

Menurut Sornarajah dalam Redi, dalam suatu keadaan fundamental

yang memerlukan keseimbangan kewajiban para pihak dapat dimungkinkan

untuk dilakukan renegosiasi kontrak. Walau pada dasarnya terdapat prinsip

pacta sunt servanda dalam kontrak, namun renegosiasi merupakan hal yang

logis sebagai suatu teknik untuk menghindari perselisihan serta untuk

memastikan bahwa hubungan tetap layak dalam konteks situasi yang telah

berubah, terutama pada kontrak yang masa berlakunya sangat panjang (long

term contract), sehingga perubahan situasi dan kondisi secara kontekstual

memungkinkan para pihak yang menandatangani kontak untuk melihat kembali

hal-hal yang telah disepakati.23

Renegosiasi kontrak merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam

memutus siklus ketidakadilan PTFI pada penjanjian KK. Renegosiasi dimulai

sejak disahkannya UU No. 4 Tahun 2009 atau yang lebih dikenal dengan UU

Minerba tahun 2009. Renegosiasi KK yang dilakukan pemerintah Indonesia

dengan PTFI yaitu mengubah status KK menjadi Izin Usaha Pertambangan

Khusus (IUPK). Perubahan status ini diperlukan menyusul penetapan

PermenESDM No. 5 tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral

melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Peraturan Menteri ini mengatur perusahaan tambang pemegang KK harus

22 Humas, “Catatan Atas Renegosiasi Kontrak”, https://setkab.go.id/catatan-atas-renegosiasi-kontrak/ (30 Juli

2018) 23Jimly Assidiqie, ”Peran Konstitusional Keadilan Sosial”, Makalah, Malang, 12 April 2011,

http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KEADILAN_SOSIAL.pdf

mengubah status kontraknya menjadi IUPK agar dapat mengekspor konsentrat

(mineral yang sudah diolah tapi belum sempat tahap pemurnian). Selain itu

berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No.4 tahun 2009, dan Pasal 97 pada PP No.

1 tahun 2017 menyatakan pemegang IUPK setelah lima tahun beroperasi wajib

melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh

paling sedikit 51% sahamnya dimiliki peserta Indonesia.

Kenyataannya saham yang seharusnya sudah dimiliki oleh pemerintah

sejak tahun 2010 sebesar 20% tetapi sampai tahun 2017 pemerintah hanya

memperoleh 9,36%.24

Tahun 2018 pemerintah Indonesia berhasil mendapatkan

divestasi saham 51% dari PTFI. Mekanisme pembelian saham divestasi

tersebut yaitu pemerintah membeli saham dari participating interest Rio Tinto

sebesar 40% yang akan dikonfersi menjadi saham, saham PT Freeport

McMoran yang ada di PT Indocopper sebesar 9,36%, dan saham milik

pemerintah Indonesia sendiri sebesar 9,36%, sehingga kepemilikan saham

Indonesia atas PTFI mencapai 51%. Kepemilikan saham Indonesia atas PTFI

didivestasikan melalui perusahaan induk BUMN sektor pertambangan yakni

PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) Tbk, yang mana pemerintah

daerah Papua akan akan memperoleh 10% dari total saham Freeport yang

berada di PT INALUM, Tbk.

Pada tahun 2017 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

No. 5 tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan

Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Pasal 17 Ayat (2)

Permen ESDM No. 5 tahun 2017 menyebutkan bahwa

“Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dapat melakukan penjualan

hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5

(lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini setelah melakukan

perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK

Operasi Produksi dan membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan serta memenuhi batasan minimum

pengolahan.....”.25

24 Ibid.8, 140 25 Pasal 17 Ayat (2) Permen ESDM No.5 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui

Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

Dalam Pasal 17 tersebut di jelaskan bahwa jika PTFI ingin melakukan

penjualan hasil pengolahan ke luar negeri maka harus mengajukan perubahan

status dari KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selama

proses renegosiasi KK, terdapat 6 poin yang harus dibahas, yakni (1) luas

wilayah kerja, (2) kelanjutan operasi pertambangan, (3) penerimaan Negara,

(4) kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri, (5) kewajiban

divestasi, serta (6) penggunaan tenaga kerja lokal, barang, dan jasa

pertambangan dalam negeri.26

Keenam poin tersebut ternyata disetujui oleh PTFI di tahun 2017.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) No. 00115.Pers/04/SJI/2017 tanggal 27 Agustus 2017, serangkaian

perundingan dan negosiasi yang berat dan ketat, akhirnya pemerintah Indonesia

dan PTFI telah mencapai kesepakatan final yaitu : 27

1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT

Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus

(IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).

2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan

Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu

pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport

Indonesia.

3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian

atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus

selesai pada 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.

4. Stabilitas penerimaan negara. Penerimaan negara secara agregat lebih

besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini, yang didukung

dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT

Freeport Indonesia.

26 Ahmad Redi, Hukum Pertambangan, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gramata Publising, 2014), 89. 27 Tim Komunikasi ESDM, “Kesepakatan Final Perundingan Antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia”

https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kesepakatan-final-perundingan-antara-pemerintah-dan-

pt-freeport-indonesia (8 Juli 2018)

5. Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati 4 poin di atas, sebagaimana

diatur dalam IUPK maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan

perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga tahun 2041.

Namun yang perlu dicermati yaitu Pasal 169 huruf (a) UU No.4 tahun

2009 menyatakan bahwa “Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan

pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang

ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya

kontrak/perjanjian”28

. Ini artinya kontrak karya pemerintah Indonesia dengan

PTFI yang disepakati tahun 1967 tetap berlaku sampai berakhirnya masa

kontrak karya tahun 2021.

Skema IUPK memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan

skema KK. Berdasarkan skema KK, posisi pemerintah Indonesia dianggap

setara dengan PTFI layaknya kesetaraan para pihak dalam suatu perjanjian. Hal

demikian merupakan prinsip mendasar hukum kontrak yang berlaku secara

universal. Namun dalam skema IUPK memposisikan kedudukan Pemerintah

Indonesia sebagai pihak pemberi izin. Posisi pemerintah selaku pemberi izin

khusus tentu berimplikasi kepada „menurunnya‟ posisi tawar Freeport.29

Tanggal 21 Desember 2018, holding industri pertambangan PT

INALUM (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, akhirnya

telah resmi terjadi pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport

Indonesia (PTFI) kepada INALUM.Resminya pengalihan saham tersebut

ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan

Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK)

PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991

dengan masa berlaku hingga 2021. Dengan terbitnya IUPK ini, maka PTFI

akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan

mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta

mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik

peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun. Terkait dengan pengalihan

28 Pasal 169 huruf (a) UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara 29Ibid.1, 44.

saham, INALUM telah membayar US$ 3,85 miliar kepada Freeport McMoRan

Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak

partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan INALUM meningkat dari

9,36% menjadi 51,23%. Kepemilikan 51,23% tersebut nantinya akan terdiri

dari 41,23% untuk INALUM dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua.

Tuntasnya proses divestasi telah membuktikan ke dunia internasional bahwa

Indonesia tetap mematuhi konstitusi yang mengamanatkan pengelolaan sumber

daya alam yang mandiri tanpa harus memaksakan kehendak dan

menasionalisasi kepemilikan asing.30

C. PENUTUP

Kesimpulan

Sejarah sektor pertambangan di Indonesia begitu panjang dan

komplek.Indonesia memiliki salah satu tambang tembaga dan emas terbesar

didunia yang dikuasai oleh investor asing salah satunya Freeport McMooran asal

Amerika. Freeport McMooran membuka cabang bisnis di Indonesia yang diberi

nama PT Freeport Indonesia (PTFI). Pemerintah Indoneia melakukan perjanjian

kontrak dengan PTFI dalam bentuk Kontrak Karya (KK) sejak tahun 1967 hingga

2019 dan PTFI dapat melakukan perpanjangan kontrak selama 2x10 tahun

sehingga KK PTFI akan berakhir tahun 2041.

Perjanjian KK yang begitu lama membuat Indonesia dirugikan selama

berpuluh-puluh tahun.Banyak isi kontrak yang dilanggar maupun kewajiban yang

tidak dilaksanakan oleh PTFI. Salah satunya yaitu kepemilikan saham pemerintah

Indonesia di PTFI sangat kecil. Alasan inilah yang membuat pemerintah

Indonesia mengajukan renegosiasi kontrak kepada PTFI. Dilatarbelakangi oleh

UU No.4 Tahun 2009 dan Permen. ESDM No. 5 Tahun 2017, salah satu syarat

yang diminta pemerintah bila PTFI ingin melanjutkan operasi pertambangandan

penjualan hasil pengolahan tambang ke luar negeri yaitu mengubah KK menjadi

IUPK, divestasi saham 51%, dan membangun smelter di dalam negeri. Pada tahun

30

Tim Komunikasi ESDM,”Proses Divestasi Freeport Tuntas, Kontrak Karya Freeport berubah menjadi

IUPK”, https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/proses-divestasi-freeport-tuntas-kontrak-karya-

freeport-berubah-menjadi-iupk (14 Januari 2019)

2018, PTFI menyetujui syarat tersebut, sehinggastatus kontrak PTFI sudah bukan

lagi berdasar KK, namun menggunakan IUPK. Selain itu pemerintah melalui PT

INALUM Tbk resmi memperoleh saham PTFI sebesar 51% dan 10% saham

tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini tentunya menjadi

semangat baru bagi Indonesia untuk dapat mengelola sumber daya alam secara

profesional dan kompeten agar tidak terjadi salah kelola di kemudian hari.

Tahun 2018, sektor pertambangan di Indonesia tidak lagi menggunakan

skema kontrak (Kontrak Karya) tapi menggunakan skema perizinan (Izin

Pertambangan Rakyat, Kuasa Pertambangan (KP), Izin Usaha Pertambangan

(IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)). Dengan demikian semua

investor yang berminat berinvestasi di sektor pertambangan Indonesia harus patuh

pada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Hal ini bertujuan

agar kesejahteraan rakyat Indonesia terlindungi serta kekayaan alam Indonesia

hanya dimanfaatkan untuk sebesar-sebesarnya kesejahteraan rakyat seperti amanat

UUD 1945 pasal 33.

Jika melihat ulang sejarah Indonesia, KK Freeport merupakan Penanaman

Modal Asing (PMA) pertama bagi Indonesia yang saat itu baru diakui

kemerdekaannya oleh Belanda dan berusaha keluar dari krisis ekonomi pasca

pertempuran kemerdekaan tahun 1960-an. Untuk menjalankan perekonomian,

Indonesia bergantung pada bantuan luar negeri. Namun saat ini, Indonesia

memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terus membaik setiap tahunnya.

Hal itu membuat Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang

diperhitungkan oleh dunia internasional. Oleh karena itu,saat ini Indonesia

memiliki posisi tawar yang lebih baik dibandingkan tahun 1990-an.

Berhasilnya usaha pemerintah dalam mengubah KK menjadi IUPK

merupakan tekad pemerintah dalam memenuhi amanat Pancasila dan UUD 1945.

Tuntasnya proses divestasi telah membuktikan ke dunia internasional bahwa

Indonesia tetap mematuhi konstitusi yang mengamanatkan pengelolaan sumber

daya alam yang mandiri tanpa harus memaksakan kehendak dan menasionalisasi

kepemilikan asing.

Kontrak Karya yang disepakati pemerintah dengan PTFI merupakan

perjanjian kerjasama yang komplek, yang mana hal itu merupakan hasil pemikiran

matang para pemimpin bangsa saat itu. Walaupun butuh proses lama, namun

secara bertahap dan terukur, Indonesia perlu menguasai kemampuan teknologi

serta mempersiapkan kemampuan ekonomi untuk dapat mengelola sendiri

kekayaan alam yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perundingan dengan Freeport bukan hanya soal divestasi saham, namun

permasalahan yang lebih komplek seperti pajak dan royalti, keselamatan

lingkungan serta transfer teknologi, yang membuat Indonesia harus terus

membenahi diri agar kemakmuran rakyat dijadikan pengingat oleh pemerintah

untuk menjadi negara maju tanpa mengabaikan prinsip keadilan masyarakat

Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi Ekonomi. Jakarta : Penerbit Buku

Kompas.

Assidiqie, Jimly. 12 April 2011. ”Peran Konstitusional Keadilan Sosial”.

Makalah.

Malang,http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KEADIL

AN_SOSIAL.pdf

Farodlilah, “Pemerintah Harus Renegosiasi Kontrak Freeport”,

https://antikorupsi.org/id/news/ pemerintah-harus-renegosiasi-kontrak-

freeport-0 (30 September 2018)

Fer, “Divestasi Jadi Momentum”, Kompas, 26 September 2018.

H.S., Salim. 2008. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta : Rajawali

Press.

Humas, “Catatan Atas Renegosiasi Kontrak” https://setkab.go.id/catatan-atas-

renegosiasi-kontrak/ (30 Juli 2018)

Imron, Ali. 2013. “Analisis Terhadap Kekuatan Bargaining Position

Pemerintah Indonesia Dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia”.

Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 18, No. 2.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu

Bara

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian

Energi Dan Sumber Daya Mineral

Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.5 Tahun 2017 Tentang

Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan

Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

Indonesia Commercial News Letter Februari 2011, “Industri Pertambangan

Logam di Indonesia” http://www.datacon.co.id/Logam-

2011ProfilIndustri.html (9 Agustus 2018)

Imron, Ali. 2013. “Analisis Terhadap Kekuatan Bargaining Position

Pemerintah Indonesia Dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia”.

Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 18, No. 2.

Karina, Jesi. 2012. “Hubungan Asas Pacta Sunt Servanda Dengan Kewajiban

Negosiasi Ulang Royalti Pada Kontrak Pertambangan (Studi Kasus:

Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Company)”. Skripsi. Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Nefi, Arman., dkk. 2018 “Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya PT Freeport

Indonesia Pasca Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara”. Jurnal Hukum dan Pembangunan,

Vol. 48, No.1.

Pangestu, Hangga Willian. 2015. “Kontrak Karya Freeport Dengan Pemerintah

Indonesia”. Makalah, Universitas Jember, Jember :

http://willian.web.unej.ac.id/2015/12/26/ kontrak-karya-freeport-dengan-

pemerintah-indonesia-sosiologi-ekonomi/ (30 September 2018)

PTFI, “Dari Hulu Hingga Ke Hilir Edisi Khusus”, BeritaKita Media

Komunikasi Komunitas Freeport Indonesia, Maret 2014.

Rahadiyan, Inda dan Savira, Karina Amanda. 2017. “Menimbang Posisi

Indonesia Dalam Kontrak Karya Freeport (Problematika Hukum-Sosial

Serta Kemungkinan Solusinya)”. Jurnal Defendonesia, Vol.3, No.1.

Redi, Ahmad. 2014. Hukum Pertambangan, Cetakan Pertama. Jakarta:

Gramata Publising.

Sutedi, Adrian.2011. Hukum Pertambangan. Jakarta : Sinar Grafika.

Tim Komunikasi ESDM, “3 Tahun Kinerja Sektor ESDM : Perundingan

Pemerintah Dengan Freeport Capai Kesepakatan Pokok”,

https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/3-tahun-kinerja-

sektor-esdm-perundingan-pemerintah-dengan-freeport-capai-

kesepakatan-pokok (8 Juli 2018)

Tim Komunikasi ESDM,”Jonan Blak-Blakan Soal Deal Dengan Freeport”,

https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/wawancara-

detikcom-jonan-blak-blakan-soal-deal-dengan-freeport (8 Juli 2018)

Tim Komunikasi ESDM, “Kesepakatan Final Perundingan Antara Pemerintah

dan PT Freeport Indonesia”.https://www.esdm.go.id/id/media-

center/arsip-berita/kesepakatan-final-perundingan-antara-pemerintah-

dan-pt-freeport-indonesia(8 Juli 2018)

Tim Komunikasi ESDM,”Proses Divestasi Freeport Tuntas, Kontrak Karya

Freeport berubah menjadi IUPK”, https://www.esdm.go.id/id/media-

center/arsip-berita/proses-divestasi-freeport-tuntas-kontrak-karya-

freeport-berubah-menjadi-iupk (14 Januari 2019)