MAKALAH ETIKA PEMERINTAHANBAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangSelama ini banyak sekali berbagai macam penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh para pemimpin birokrasi atau pemerintahan dewasa ini sehingga banyak merugikan konsumen yang dalam hal ini adalah Masyarakat. Mulai dari KKN penyelewengan hak, penyalah gunaan wewenang dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat dewasa ini merasa tidak puas dengan hasil kinerja para pemimpin birokrasi karna masyarakat saat ini adalah masyarakat yang kiritis.

Hal ini mendorong beberapa pentingnya Etika dalam melaksanakan birokrasi. Hal ini sangat penting karena menjadi penentu utama kesuksesan pemerintahan di indonesia. Sehingga masyarakat dan pemerintah bisa lebih mudah mewujudkan cita-cita bangsa ini yang paling utama yakni mensejahterakan seluruh rakyatnya yang hidup didalamnya.

Dari permasalahan permasalahan diatas maka menjadi suatu pembelajaran dan kewajiban seorang Praja sebagai kader penggerak birokrasi kelak nanti agar dapat menjalankan pemerintahan indonesia dengan sesuai peraturan dan tidak melanggar Etika dalam penyelenggaraan Pemerintahan seperti yang ramai terjadi saat ini.

Dan dari masalah masalah diatas makalah ini dibuat untuk menjadi salah satu sumber yang bisa dimanfaatkan oleh pembaca Praja khususnya agar mampu memahami permasalahan dalam etika pemerintahan saat ini.

1.2 TujuanTujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk menjadi salah satu sumber bacaan dan pengetahuan bagi para pembaca dan Praja khususnya untuk menambah wawasan mereka mengenai Etika Pemerintahan.

1.3 Metode PenulisanMetode yang dilakukan penulis yaitu metode deskriptif yakni observasi di buku buku perpustakaan dan dari berbagai sumber internet.

BAB IIISI2.1.Definisi etikaEtika -- bahasa Yunani: Ethos = kebiasaan atau watak. Bahasa Perancis: etiquette = etiket berarti kebiasaan atau cara bergaul, berprilaku yang baik.Etika lebih merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan, pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu, pandangannya, seseorang dapat menilai apakah etika yang digunakan atau diterapkan itu bersifat baik atau buruk.Etika secara umum dapat dibagi menjadi 2 :1. Etika Umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.2. Etika Khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis : cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tidanakn, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.Etika Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian :1. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.2. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.2.2 ETIKA PEMERINTAHANEtika Pemerintahan yakni memiliki arti sebagai ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia2.2.1 Bahasan Etika Pemerintahan Membahas keutamaan yang harus dilaksanakan oleh pejabat Merealisasikan nilai-nilai: * nilai kelembagaan (constitutional values) * nilai pemerintahan (regime values) Membahas masalah utama dalam pelaksanaan kekuasaan * Masalah korupsi * Masalah kolusi * dll

2.2.2 Makna Etika pemerintahan Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip- prinsip moral tentang baik dan buruk dari tindakan atau perilaku manusia dalam kehidupan sosial; Etika berkaitan erat dengan tata susila ( kesusilaan), tata sopan santun ( kesopanan ) dalam kehidupan sehari-hari yang baik dalam keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara. Etika dalam kehidupan didasarkan pada nilai, norma, kaidah dan aturan. Etika berupa : etika umum ( etika sosial ) dan etika khusus ( etika pemerintahan ). Dalam kelompok tertentu dikenal dengan etika bidang profesional yaitu code PNS, code etik kedokteran, code etik pers, kode etik pendidik, kode etik profesi akuntansi, hakim, pengacara, dan lainnya. 2.2.3 ETIKA DALAM FUNGSI PEMERINTAHAN Etika Dalam Proses Kebijakan Publik ( Public Policy Etic ) Etika dalam Pelayanan Punblik ( Public Service Etic ) Etika dalam Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Pemerintahan ( Rule and administer institutional etic ) Etika dalam Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat ( Guide and social empowering etic ) Etika dalam Kemitraan anatar pemerintahan, pemerintah dengan swasta, dan dengan masyarakat ( Partnership governmental, private and sosiety etic ) dsb

2.2.4 PATOLOGI ETIKA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN Patologi berupa hambatan atau penyakit dalam pemerintahan pemerintahan sifatnya politis, ekonomis, sosio-kultural, dan teknologikal. Patologi pemerintahan dalam etika pemerintahan berupa : 1) Patologi akibat persepsi, perilaku dan gaya manajerial berupa : penyalah- gunaan wewenang, statusquo, menerima sogok, takut perubahan dan inovasi, sombong menghindari keritik, nopoteisme, arogan, tidak adil, paranoia, otoriter, patronase, xenopobia dsb; 2) Patologi akibat pengetahuan dan keterampilan berupa : puas diri, tidakteliti, bertindak tanpa berpikir, counter produktif, tidak mau berkembang/belajar, pasif, kurang prakarsa/inisiatif, tidak produktif, stagnasi dsb. 3) Patologi karena tindakan melanggar hukum berupa : markup, menerima suap, tidak jujur, korupsi, penipuan, kriminal, sabotase, dsb. 4) Patologi akibat keprilakukan berupa : kesewenangan, pemaksaan, konspirasi, diskriminasi, tidak sopan, kerja legalistik, dramatisiasi, indisipliner, inersia, tidak berkeprimanusiaan, negatifisme, kepentingan sendiri, non profesional, vested interest, pemborosan dsb. 5) Patologi akibat sitasi internal berupa : tujuan dan sasaran tidak efektif dan efisien, kewajiban sebagai beban, eksploitasi, eksstrosi/pemerasan, pengangguran terselubung, kondisi kerja yang tidak nyaman, tidak adan kinerja, miskomunikasi dan informasi, spoil sisten, oper personil dsb.

2.2.5 LANDASAN HUKUM ETIKA PEMERINTAHAN INDONESIA Falsafah Pancasila dan Konstitusi/UUD 1945 Negara RI TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( LN No. 169 dan Tambahan LN No. 3090 ) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. PP No. 60 tentnag Disiplin Pegawai Negeri .

2.3 MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN SEHAT ( GOOD GOVERNANCE ) Pemerintahan yang konstitusional ( Constitutional ); Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan administrasinya ( legitimate ) Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan masyarakat ( public, private and society sector ) Pemerintahan yang ditopang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yaitu : 1. Prinsip Penegakkan Hukum, 2. Akuntabilitas, 3. Demokratis, 4. Responsif, 5. Efektif dan Efisensi, 6. Kepentingan Umum, 7. Keterbukaan, 8. Kepemimpinan Visoner dan 9. Rencana Strategis 10. Dsb Pemerintahan yang menguatkan fungsi : kebijakan publik (Public Policy ), pelayanan publik ( Public Service ), otonomi daerah ( Local Authonomy ), pembangunan (Development ), pemberdayaan masyarakat ( Social Empowering ) dan privatisasi ( Privatization )

2.4 PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN1. Supremasi Hukum ( Suprmacy of Law )2. Persamaan dalam hukum ( Eguality before the Law)3. Asas Legalitas ( Due Process of Law );4. Pembatasan Kekasaan ;5. Organ-organ pemerintahan yng independen;6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;7. Peradilan Tata Usaha Negara(Constitutional Court );8. Peradilan Tata Negara;9. Perlindungan Hak asasi Manusia;10. Bersifat Demokratis ( Democratische Rechtsaats )11. Berfungsi sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare Rechtstaat)12. Transparansi dan Kontrol Sosial

2.5 ALASAN PENTINGNYA ETIKA DALAM PEMERINTAHANKetika kenyataan yang kita inginkan jauh dari harapakan kita, maka pasti akan timbul kekecewaan, begitulah yang terjadi ketiga kita mengharapkan agar para aparatur Pemerintahan bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, kejujuran dan keadilan dijunjung, sementara yang kenyataan yang terjadi mereka sama sekali tidak bermoral atau beretika, maka disitulah kita mengharapkan adanya aturan yang dapat ditegakkan yang menjadi norma atau rambu-rambu dalam melaksanakan tugasnya. Sesuatu yang kita inginkan itu adalah Etika yang yang perlu diperhatikan oleh aparat Pemerintahan tadi.

Ada beberapa alasan mengapa Etika Pemerintahan penting diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap dan akuntabel, menurut Agus Dwiyanto,4 bahwa :pertama masalah masalah yang dihadapi oleh pemerintahan pemerintah dimasa mendatang akan semakin kompleks. Modernitas masyarakat yang semakin meningkat telah melahirkaan berbagai masalah masalah publik yang semakin banyak dan komplek dan harus diselesaikan oleh pemerintahan pemerintah. Dalam memecahkan masalh yang berkembang pemerintahan seringkali tidak dihadapkan pada pilihan pilihan yang jelas seperti baik dan buruk. Para pejabat pemerintahan seringkali tidak dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara baik dan baik, yang masing masing memiliki implikasi yang saling berbenturan satu sama lain.Dalam kasus pembebasan tanah, misalnya pilihan yang dihadapi oleh para pejabat pemerintahan seringkaali bersifat dikotomis dan dilematis. Mereka harus memilih antara memperjuangkan program pemerintah dan memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Masalah masalah yang ada dalam grey area seperti ini akan menjadi semakin banyak dan kompleks seiring dengan meningkatnya modernitas masyarakat. Pengembangan etika pemerintahan mungkin bisa fungsional terutama dalam memberi policy guidance kepada para pejabat pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan pemerintahan. Dinamika yang terjadi dalam lingkungan tentunya menuntut kemampuan pemerintahan untuk melakukan adjustments agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Kemampuan untuk bisa melakukan adjustment itu menuntut discretionary power yang besar. Penggunaan kekuasaan direksi ini hanya akan dapat dilakukan dengan baik kalau pemerintahan memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai besarnya kekuasaan yang dimiliki dan implikasi dari penggunaan kekuasaan itu bagi kepentingan masyarakatnya. Kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai kekuasaan dan implikasi penggunaan kekuasaan itu hanya dapat dilakukan melalui pengembangan etika pemerintahan.Walaupun pengembangan etika pemerintahan sangat penting bagi pengembangan pemerintahan namun belum banyak usaha dilakukan untuk mengembangkannya. Sejauh ini baru lembaga peradilan dan kesehatan yang telah maju dalam pengembangan etika ,seperti terefleksikan dalam etika kedokteran dan peradilan. Etika ini bisa jadi salah satu sumber tuntunan bagi para professional dalam pelaksanaan pekerjaan mereka. Pengembangan etika pemerintahan ini tentunya menjadi satu tantangan bagi para sarjana dan praktisi administrasi publik dan semua pihak yang menginginkan perbaikan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia.Dari alasan yang dikemukakan di atas ada sedikit gambaran bagi kita mengapa Etika Pemerintahan menjadi suatu tuntutan yang harus sesegera mungkin dilakukan sekarang ini, hal tersebut sangat terkait dengan tuntutan tugas dari aparat pemerintahan tiu sendiri yang seiring dengan semakin komplesnya permasalahan yang ada dalam masyarakat dan seiring dengan fungsi pelayanan dari Pemerintah itu sendiri agar dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat yang dilayani, diatur dan diberdayakan.Untuk itu para Pemerintah harus merubah sikap perilaku agar dapat dikatakan lebih beretika atau bermoral di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan demikian harus ada aturan main yang jelas dan tegas yang perlu ditaati yang menjadi landasan dalam bertindak dan berperilaku di tengah-tengah masyarakat.

BAB IIIPENUTUP3.1 KesimpulanPemerintahan birokrasi saat ini sedang mengalami kemunduran etika dan moralnya. Hal ini disebabkan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab dengan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan pemerintahan di indonesia.Semua masalah-masalah seperti KKN penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya adalah terjadi akibat dari kurangnya Etika dan Moral dari para pemimpin bangsa ini. Sehingga yang menjadi korbannya adalah bumi pertiwi beserta masyarakat yang bergantung padanya. Oleh karna itu Etika dalam pemerintahan sangatlah dibutuhkan oleh setiap pemimpin bangsa indonesia agar terwujudnya bangsa indonesia yang mampu menjadi bangsa yang mampu memperjuangkan kemerdekaannya dengan salaha satunya yakni mensejahterakan rakyatnya.

3.2 Saran Saran saya yaitu pentingnya pembinaan khusus mengenai akhlak, aqidah, yang didalamnya berisi ajaran Etika dan Moral kepada calon calon pemimpin bangsa yang bisa mereka jadikan sebuah pembelajaran yang sangat penting sehingga mereka mampu mengendalikan diri mereka sehingga pemerintahan yang ia pegang mampu berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

www.google.comid.wikipedia .orgcumidarad.blogspot.com