makalah kajian pendidikan

Memotret Realitas Pendidikan Indonesia

Oleh: Wardah Nisa1

Pendahuluan

Jika kita berbicara mengenai pendidikan, berarti kita tidak hanya

berbicara mengenai sekolah, Guru, ataupun siswa saja akan tetapi

meliputi kebijakan pendidikan makro yang disebut dengan Sistem

Pendidikan Nasional. Definisi Pendidikan itu sendiri menurut UU Sisdiknas

No. 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia

serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan

negara, yang nantinya diharapkan pendidikan Nasional dapat tercapai.

Adapun Pendidikan Nasional menurut UU yang serupa adalah pendidikan

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan

nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dari kedua definsi diatas dapat kita asumsikan bahwa pendidikan di

indonesia sudah memiliki acuan ideal tujuan yang ingin dicapai dalam

pendidikan, sehingga sudah jelas kebijakan apa yang bisa

diimplementasikan yang nantinya akan diterapkan pada setiap satuan

pendidikan. Akan tetapi pada faktanya, masih banyak kebijakan (baik itu

secara perundang-undangan ataupun kebijakan anggaran pendidikan)

yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan konsep dari kedua definisi

pendidikan tersebut.

Dalam kritiknya mengenai sistem pendidikan, Nelson, dkk (1996)

memfokuskan pada tiga komponen utama yakni: landasan pendidikan,

kurikulum pendidikan, dan manajemen pendidikan. Ketiga komponen

itulah yang nantinya akan dibahas secara terperinci untuk dapat melihat

dengan jelas bagaimana potret pendidikan di indonesia saat ini.

1 Staff Divisi PUSGERAK Greenforce BEM UNJ 2010

Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 1

IDEOLOGI PENDIDIKAN INDONESIA: KONSERVATISME SOSIAL

REVISIONIS DAN LIBERALISME KOMPROMISTIS

O’Neill memetakan ideologi pendidikan ke dalam dua paradigma

utama pendekatan konservatif dan liberal. Paradigma konservatif, melihat

adanya ketidaksejajaran dalam masyarakat, namun hal itu dianggap wajar

dan merupakan hukum alamiah, tak bisa dihindari karena sudah

digariskan oleh Tuhan. Oleh karena itu, bagi kaum konservatif, keadaan

sosial bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan. O'neil dalam buku ini,

memerikan ideologi konservatif dalam tiga tradisi utama;

fundamentalisme pendidikan, intelektualisme pendidikan, dan

konservatisme pendidikan. (O’Neill, 2001).

Sama seperti paradigma konservatif, paradigma liberal pun

meyakini bahwa ada masalah dalam masyarakat. Akan tetapi, bagi kaum

liberal, pendidikan tak ada kaitannya dengan persoalan politik dan

ekonomi. Sungguh pun demikian, adanya usaha untuk menyesuaikan

tetaplah dilakukan. Hal itu dicirikhaskan dalam tiga tradisi pokok

paradigma liberal. (O’Neill, 2001).

Berdasarkan interpretasi Elite Pendidikan Indonesia terhadap

komponen landasan pendidikan nasional, kurikulum pendidikan nasional,

dan manajemen pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, berdasarkan perspektif ideologi pendidikan O’Neill dengan

menggunakan pendekatan Nelson, ideologi pendidikan Indonesia bisa

disebut sebagai ideologi pendidikan konservatisme sosial revisionis dan

sekaligus bisa disebut pula ideologi liberalisme kompromistik (Soeharto,

2009)2.

Disebut demikian karena ideologi pendidikan Indonesia dapat

memasuki di kedua rumpun ideologi pendidikan sebagaimana yang

diklasifikasi oleh O’Neill, dengan revisi dan kompromi. Disebut Ideologi

2 Karti suharto. Perdebatan ideologi pendidikan. Cakrawala Pendidikan, Juni 2010, Th. XXIX, No. 2


Pendidikan Indonesia termasuk konservatisme sosial revisionis, berangkat

dari interpretasi elit pendidikan Indonesia terhadap komponen landasan

pendidikan nasional, kurikulum pendidikan nasional, dan manajemen

pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berdasarkan

perspektif ideologi pendidikan O’Neill, mengandung ciri-ciri ideologi

pendidikan konservatif sosial, dengan melakukan revisi berupa

penambahan ciri-ciri ideologi pendidikan liberal.

Disebut Ideologi Pendidikan Indonesia termasuk liberal

kompromistis, berangkat dari interpretasi Elite Pendidikan Indonesia

terhadap komponen landasan pendidikan nasional, kurikulum pendidikan

nasional, dan manajemen pendidikan nasional, sebagaimana tertuang

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, berdasarkan perspektif ideologi pendidikan O’Neill, mengandung

ciri-ciri ideologi pendidikan liberal, dengan melakukan kompromi berupa

penambahan ciri-ciri ideologi pendidikan konservatif, atau pengurangan

“kadar” model liberalisme.

Berikut ini Aspek-Aspek dalam Komponen Pendidikan menurut

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional :

Komponen Landasan Komponen Kurikulum Komponen Manajemen

Dasar-Dasar Pendidikan Nasional dan UUD 1945

Penetapan Standar Nasional Pendidikan oleh Pemerintah

Pengembangan tenaga pendidik diaturdengan undang-undang

Fungsi dan Tujuan PendidikanNasional

Pengembangan Kurikulum MangacuSNP

Penyediaan sarana dan prasaranaoleh satuan pendidikan

Prinsip-Prinsip PendidikanNasional: Pembudayaandan Keteladanan

Diversitas Kurikulum Sesuai JenjangPendidikan

Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat

Prinsip-Prinsip Penyusunan Kurikulum Evaluasi pendidikan


PendidikanNasional: Demokratis dan Pemberdayaan PartisipasiMasyarakat

dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

dilakukan melalui akreditasi dan sertifikasi

Hak dan Kewajiban: Warga Negara

Muatan Wajib Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah

Badan hukum pendirian satuan Pendidikan

Hak dan Kewajiban:Negara

a. Muatan Wajib Kurikulum Pendidikan Tinggi

b. Penetapan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Pemerintah

c. Diversitas Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah Koordinasi dan Supervisi Negara

d. Pengembangan Pendidikan Tinggi Mengacu Standar Nasional Pendidikan

e. Pengembangan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu Standar Nasional Pendidikan

f. Evaluasi Hasil Belajar Dilakukan oleh pendidik

Pengawasan dan penyelenggaraandilakukan dengan prinsip transparansidan akuntabilitas diaturoleh pemerintahSanksi atau ketentuan pidana ataspelanggaran diatur pemerintah

Realita Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Seperti yang telah dipaparkan pada pendahuluan, bahwa kebijakan

makro pendidikan di indonesia diatur dalam Undang-undang sistem

pendidikan nasional. Konsep yang ditawarkan dalam undang-undang


tersebut sudah sesuai dengan ideologi yang dianut oleh pendidikan kita,

sayangnya pada fakta dilapangan masih menimbulkan pro-kontra dalam

implementasinya, sehingga melahirkan sejumlah permasalahan yang

krusial.

Pertama, pada pasal 53 yang mengatur tentang badan hukum

pendidikan menjadi gugur dengan sendirinya setelah mahkamah

konstitusi pada 31 maret 2010 membatalkan UU BHP. Jika dalam UU

Sisdiknas tercantum, akan tetapi pada implementasinya ditolak, ini akan

menjadi masalah tersendiri. Lantas menimbulkan sebuah pertanyaan

besar, kebijakan seperti apa yang memang lebih layak untuk

diimplementasikan?. Pasca ditolaknya BHP, Kemendiknas telah

mengajukan dua opsi. Opsi pertama dengan peraturan pemerintah

pengganti Undang-undang, peraturan pemerintah, Undang-undang yang

baru, peraturan presiden, maupun peraturan menteri. Selain itu, opsi

kedua adalah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahn 2005 yang

merupakan turunan dari UU Sisdiknas3. Hingga saat ini, masih belum ada

kejelasan mana yang akan diimplementasikan sebagai payung hukum

pendidikan di perguruan tinggi.

Kedua, walaupun pada November 2009 MK telah memutuskan

untuk menghapus sistem Ujian Nasional, mekanisme evaluasi pendidikan

yang diterapkan saat ini masih belum mengalami perubaan, yakni melalui

Ujian Nasional (UN), yang nampaknya sudah rutin setiap tahun menjadi

kontroversi. Padahal dalam pasal 57-59 UU sisdiknas, hanya mengatur

tentang evaluasi pendidikan yang implementasinya tidak harus melalui

Ujian nasional, walaupun pemerintah mencantumkan dalam PP Nomor 19

Tahun 2005 yang mengamanatkan Ujian Nasional dari tingkat SD hingga

SMTA.

Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional dapat

ditentukan oleh sistem evaluasi yang dipakai. Jika sistem evaluasi

semacam UN yang digunakan, tidak dapat berdampak besar pada

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan hasil penelitian

Benjamin Bloom, hal ini karena tingkah laku belajar peserta didik akan

3 Pengganti UU BHP segera diserahkan. Koran Tempo, 29 April 2010 h.7


dipengaruhi oleh perkiraan mereka tentang hal apa yang akan diujikan.

Dampak buruk dari hal tersebut ialah peserta didik akan mengabaikan

berbagai kegiatan belajar yang tidak akan diujikan, seperti meneliti,

belajar menulis makalah, belajar mengapresiasikan karya sastra, belajar

berdemokrasi dan berbagai proses belajar lain yang bermakna

transformasi budaya4.

Jika melihat tingkat kelulusan UN 2010 di tingkat SMA yang

mengalami penurunan daripada UN 2009, jika pada tahun 2009 mencapai

95,05% maka pada tahun 2010 hanya mencapai 89,61%. Hal ini

memberikan dampak yang mengejutkan bagi siswa-siswi yang tidak lulus

dalam UN. Tujuan utama dari UN adalah mengadakan evaluasi sejauh

mana siswa mendalami materi yang diberikan selama rentang waktu

masa pendidikan, akantetapi alih-alih memberikan evaluasi UN malah

menjadi momok yang menakutkan bagi para siswa.

Hasil UN memang bisa menjadi malapetaka tersendiri bagi siswa

yang tidak lulus, tercatat ada banyak kasus percobaan bunuh diri karena

malu dan putus asa. Diantaranya Sri wahyuni, siswi SMK III kabupaten

muarojambi,nekat menenggak racun serangga setelah mengetahui

dirinya tidak lulus UN. Sri ditemukan meregang nyawa di kamarnya, ia

sempat dilarikan ke rumah sakit namun sayangnya nyawanya tidak bisa

diselamatkan.

Belum lagi permasalahan pendanaan UN yang pada tahun 2010 saja

mencapai Rp 562 Miliar, yang dialokasikan untuk penyediaan soal, dana

untuk Ujian soal, dan pembiayaan tim pengawas5. Dana UN yang setiap

tahun nya membengkak, alangkah lebih baik jika digunakan untuk

pembiayaan pendidikan lain yang lebih bermanfaat, semisal penyediaan

buku ajar ataupun perbaikan infrastruktur.

4 Fadli Ar-ridjal. Pendidikan Indonesia Nasibnya Kini. Makalah Departemen Pendidikan BEM UNJ dalam

kajian BEM SI

5 http://www.harianglobal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29172:biaya-un-

2010-rp542-m&catid=29:nasional&Itemid=54 diakses : 18 september 2010


http://www.harianglobal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29172:biaya-un-2010-rp542-m&catid=29:nasional&Itemid=54


Ketiga, fenomena menjamurnya rintisan sekolah bertaraf

internasional. Persoalan RSBI dan SBI telah menimbulkan masalah sosial

yang baru, karena berhasil menyulap pendidikan menjadi beberapa kasta.

RSBI menutup akses penerimaan pendidikan yang bermutu untuk

masyarakat, kalau tidak benar-benar kaya atau tidak benar-benar miskin,

jangan harap bisa masuk RSBI. Padahal dengan jelas tertulis pada ayat 3

pasal 31 UUD 1945 negara harus mengusahakan dan menyelenggarakan

suatu pendidikan nasional. Keberadaan RSBI merupakan turunan dari

pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas yang mengamanatkan bahwa setiap daerah

menyelenggarakan minimum satu sekolah bertaraf internasional.

Berdasarkan data Kemendiknas sejak tahun 2006-2010 pemerintah

telah mensubsidi sejumlah 1.172 buah RSBI untuk menjadi SBI dengan

total bantuan dana sebesar kurang lebih Rp 11,2 miliar. Yang hingga kini,

evaluasi nya masih belum jelas dan mengundang pro-kontra diberbagai

kalangan.

Prinsip keadilan terhadap kesempatan yang setara mengajarkan

bahwa bila terjadi ketidaksetaraan kesempatan, maka seharusnya yang

didalahulukan adalah kelompok yang paling dirugikan (the most

disadvantages). Program R/SBI ini malah memberi banyak bantuan

kepada the most advantages dalam masyarakat kita. Hal ini akan makin

meningkatkan ketidakberdayaan dari masyarakat yang tidak mampu dan

membuka jurang yang makin dalam di tengah masyarakat. Alih-alih

pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta

tidak diskriminatif, program R/SBI justru mendorong kecemburuan sosial

yang lebih tinggi dan memperparah prasangka antar-kelas sosial6.

Selain masalah-masalah krusial yang ditimbulkan oleh

ketidaksesuaian implementasi undang-undang sisdiknas ada kebijakan

lain yang diterapkan seperti BLU atau BHMN yang diterapkan di

Perguruan Tinggi Negeri memberikan luka yang cukup mendalam pada

pendidikan. Sistem pengelolaan tata keuangan yang malah menyulap

6 Susi Fitri. Sekolah Bertaraf Internasional,Bertarif Internasional, atau Berharap Internasional?.

Disampaikan pada acara diskusi yang diselenggarakan oleh FIDE, Minggu, 18 Juli 2010 di Aula

Perpustakaan UNJ.


institusi pendidikan menjadi “perusahaan” yang mengedepankan

keuntungan secara materil.

Secara definisi menurut undang-undang No. 1 Tahun 2004,

Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum atau yang biasa disebut PK-

BLU merupakan Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

produktivitas.

BLU memiliki sejumlah kriteria, diantaranya dikelola secara otonom

dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi. Untuk menjadi

BLU diperlukan beberapa syarat, diantaranya adalah syarat administratrif,

yang mengharuskan untuk membuat Rencana strategis Bisnis. Peluang ini

disediakan untuk satuan kerja Pemerintah yang melaksanakan tugas

operasional Pelayanan Publik. jika dilihat dari konsep dasarnya, sistem ini

lebih cocok diterapkan di institusi pemeritah seperi Rumah sakit, atau Jasa

angkutan Umum. Sejauh ini, ada 42 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia

yang telah bertransformasi menjadi BLU.

Contohnya saja di Universitas Negeri Jakarta yang statusnya kini

menjadi BLU, telah mendapatkan bantuan dana pinjaman dari IDB sebesar

24,9 juta dolar AS untuk membantu pengembangan kurikulum dan renstra

bisnis nya. Dengan adanya dana hutang kurikulum dirubah agar

lulusannya dapat memenuhi standar pasar kapitalistik, bukan memiliki

kompetensi yang akan membangun bangsa Negara. Lagi-lagi peraturan

yang berlawanan dengan Undang-undang dasar 45 kembali dilegalkan.

Kebijakan Anggaran Pendidikan : Parodi Tikus Makan Sabun


Perdebatan mengenai kebijakan anggaran, telah ada sejak lama,

hingga akhirnya pada masa pemerintahan Abdurrahman wahid membuat

sebuah gebrakan dengan menaikan anggaran APBN untuk pendidikan

hingga 22,5 %, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun-

tahun setelahnya, hingga pada saat amandemen UUD 1945 pada pasal 31

ayat 4 menyatakan bahwa :

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”

Sayangnya anggaran 20% tersebut masih termasuk gaji pendidik

dan kedinasan, padahal telah tiga kali rakyat menuntut kepada

mahkamah konstitusi untuk menggugat anggaran tersebut diluar dana

APBN 20%, walaupun dikabulkan pada tahun 2009 tetap saja terbentur

dengan UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 49 ayat 1.

Pembiayaan pendidikan, sebagaimana diatur dalam PP no. 48 tahun

2008 terbagi menjadi tiga: biaya satuan pendidikan, biaya

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta

didik. Berikut ini adalah rincian pembiayaan pendidikan:

No Jenis Pembiayaan Rincian Anggaran

1 Biaya Satuan Pendidikan - Biaya investasi

- Penyediaan sarana

- Pengembangan SDM

- Maintenance

2 Biaya Penyelenggaraan

dan Pengelolaan

Pendidikan

- biaya personalia

- biaya non-personalia

3 Biaya Pribadi Peserta Didik Dana bantuan pendidikan yang diberikan

kepada peserta didik

Sumber pemasukan untuk pembiayaan pendidikan, berasl dari

APBN,APBD dan dana dari Kemendiknas, yang pada 2010 saja mencapai


221,40 triliun. Asumsinya dengan kucuran dana yang mencapai 20% dari

APBN saja seharusnya sudah mampu menopang perbaikan mutu

pendidikan di indonesia, baik itu dari perbaikan mutu secara

kurikulum,pemerataan, sampai ke sarana dan pra-sarana.

Namun pada implementasinya, masih banyak pelanggaran yang

dilakukan oleh pemegang kebijakan, hingga berimbas pada stagnan nya

kondisi pendidikan kita, bahkan semakin mengalami kemunduran. Pada

rentang tahun 2004-2009 saja ICW mencatat telah terjadi ada 142 kasus

yang menyebabkan kerugian negara hingga 240,3 Miliar. Belum lagi

tingkat anak putus sekolah pada tahun 2009 menurut BKKBN mencapai

11,7 juta jiwa dan buta aksara yang mencapai 8,3 juta jiwa789. Sebelum

membahas lebih lanjut mengenai kebocoran anggaran pendidikan yang

terlihat seperti parodi tikus makan sabun, ada baiknya kita mengetahui

alur pemberian dana pendidikan dari Pemerintah.

Mekanisme pembiayaan pendidikan di sekolah negeri di Indonesia

mengalami perubahan seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan

otonomi daerah. Saat ini aliran dana dari pusat ke daerah dilakukan

melalui mekanisme dana perimbangan, khususnya melalui dana alokasi

umum (DAU) yang bersifat block grant. Sesuai dengan UU no.25 tahun

1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan

daerah selain DAU dalah Dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil.

Di sektor pendidikan pelimpahan kewenangan dan anggaran yang

terkait dengan dekonsentrasi dilakukan oleh Depdiknas kepada gubernur

yang pelaksanaanya diserahkan kepada dinas pendidikan tingkat provinsi.

Sementara pelimpahan kewenangan dan anggaran tugas pembantuan

dilakukan oleh kemendiknas langsung ke tingkat provinsi. Ada empat jenis

model penyaluran anggaran :

7

8

9 http://www1.kompas.com/read/xml/2010/08/03/18062452/anak.putus.sekolah.semakin.bertambah diakses :

18 September 2010


http://www1.kompas.com/read/xml/2010/08/03/18062452/anak.putus.sekolah.semakin.bertambah

1. Model dekonsentrasi yang pengelolaannya dipercayakan kepada

pemerintah daerah

2. Model Desentralisasi bidang pendidikan ke tingkat kota atau

kabupaten dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar

dan wajib belajar 9 tahun

3. Model Block Grant yaitu langsung diserahkan kepada pemerintah

daerah dan atau langsung ke sekolah yang bentuknya terdiri dari

berbagai program.

4. Model kontingensi diberikan ke daerah yang mengalami konflik

sosial

Kebijakan Desentralisasi dana pendidikan yang pada awalnya untuk efisiensi pendistribusian

alokasi dana alih-alih meningkatkan kualitas pendidikan malah membuka lahan baru untuk korupsi

bagi para pemegang kebijakan pada tingkat daerah, berikut ini pemetaan korupsi menurut institusi

yang telah dikaji oleh ICW :

No Institusi tempat korupsi Jumlah Kasus Kerugian

Negara

(Rp Miliar)

1 Dinas Pendidikan (Provinsi, Kabupaten dan Kota)

70 204.3

2 Sekolah/Madrasah 3 46 4.1

3 Perguruan Tinggi 7 12.1

4 Sekretariat Daerah5 6 8.0

5 Kanwil Depag 5 1.8

6 Badan Negara 1 2.6

7 DPRD 1 1.6

8 LSM 1 1.0

9 Organisasi Guru 1 1.0

10 Ormas 1 0.5

11 Perpustakaan Daerah 1 0.0

12 Depdiknas 2 6.3

612 Total 142 243.3


Korupsi pendidikan yang terjadi ditenggarai sebagai faktor dominan yang menghambat

perkembangan pendidikan Indonesia saat ini. Berikut ini data korupsi di sektor pendidikan menurut

hasil kajian ICW:

Tahun Kasus Kerugian Negara (Rp Miliar)

2005 6 1.8

2006 7 6.4

2007 15 21.5

2008 69 142.9

2009 45 67.7

Jumlah 142 240.3

Berdasarkan perhitungan lama waktu penindakan diperoleh bahwa

dibutuhkan waktu rata-rata 1,5 tahun bagi penegak hukum untuk

menindak sebuah kasus korupsi disektor kesehatan. Hal ini relatif lama

dibandingkan dengan cepatnya keluarnya hasil audit oleh BPK. Audit BPK

hanya membutuhkan waktu 6 bulan setelah tahun anggaran selesai.

Artinya, penindakan kasus korupsi seharusnya paling tidak membutuhkan

waktu minimal 6 bulan setelah tindakan korup dilakukan.

Salah satu implementasi dari kebijakan program penyaluran dana

pendidikan langsung untuk siswa dalah dengan digulirkan nya program

BOS. BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan

sebagian biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai

pelaksanaan program wajib belajar. Secara umum, program ini ditujukan

untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.

Secara khusus BOS bertujuan untuk :

a. Membebaskan siswa SD dan SMP negeri dari biaya operasional,

kecuali untuk siswa R/SBI

b. Membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan

apapun, baik di sekolah negeri ataupun swasta

c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta


Jenjang Kota Kabupaten

SD Rp

400.000/siswa/tahun

Rp

397.000/siswa/tahun

SLTP Rp

575.000/siswa/tahun

Rp

570.000/siswa/tahun

Alokasi dana bos. Sumber : Kementrian Pendidikan Nasional

Untuk RAPBN 2011, Kemendiknas mendapatkan alokasi dana sekitar

16,6 triliun untuk Dana BOS yang disalurkan langsung ke daerah melalui

Dana Alokasi Khusus. Menurut ICW, pelimpahan dana langsung ke daerah

rawan akan korupsi, terutama antara dinas pendidikan dengan sekolah10.

Modus dugaan korupsi di pihak sekolah antara lain berupa penggelapan

dan anggaran dana.

Bank Dunia mengevaluasi pengeluaran dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) selama dua tahun terakhir, mulai 2008 hingga 2009.

Mereka menemukan adanya biaya pengeluaran yang tidak semestinya.

Hasil audit bank dunia tercatat kurang dari tiga persen SMP mengelola

dana BOS diluar aturan yang ditetapkan. Pada 2009 tercatat sebanyak 2,3

persen SMP swasta melakukan penyelewengan dana BOS. Sementara

hanya 0,7 persen SMP negeri yang berani menyelewengkannya11.

Persentase penyelewengan dana BOS 2009 di SD dinilai menurun

dibanding 2008. Pada 2008 penyelewengan BOS di SD swasta mencapai

2,1 persen turun menjadi 1,2 persen.

Contoh kecilnya di DKI Jakarta misalnya, di sekolah Johar Baru

berdasarkan perhitungan jumlah siswa mestinya TKBM menerima Rp364

juta, sementara dana yang diterima oleh TKBM hanya Rp10 juta. Inilah

yang dianggap ada ketidakjujuran dalam pengelolaan dana BOS/BOP di

TKBM.

Walaupun Kebijakan anggaran di sektor pendidikan telah

diupayakan sedemikian rupa untuk meminimalisir inefisiensi anggaran

10 Menjalankan dan Memusyawarahkan Dana BOS. Media Indonesia, 25 Agustus 2010

11 http://www.batampos.co.id/berita-utama/nasional/14026-smp-paling-banyak-penyelewengan.html


atau kebocoran anggaran masih banyak terjadi. Dari data-data diatas

dapat terlihat bahwa korupsi pada sektor pendidikan masih banyak

terjadi, yang akhirnya menyebabkan berkurangnya anggaran dan dana

pendidikan, merusak mental birokrasi pendidikan, meningkatkan beban

biaya yang harus ditanggung masyarakat dan turunnya kualitas layanan

pendidikan. Bahkan dalam beberapa kasus, korupsi pendidikan telah

membahayakan nyawa peserta didik dalam bentuk ambruknya gedung

sekolah.

Dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, tidak hanya dari

pemerintah sebagai pemegang kebijakan, akan tetapi dari masyarakat

sebagai kontrol untuk mengawasi penggunaan anggaran pendidikan.

Minimal masyarakat dapar berpartisipasi untuk pengawasan di tingkat

satuan terkecil, yakni tingkat satuan pendidikan (sekolah).


Penutup

Pendidikan adalah hak bagi semua warga Indonesia tidak

memandang apakah dia miskin, kaya, atau dari suku manapun.

Pendidikan yag ideal dan merata adalah impian bagi seluruh rakyat

indonesia, namun pada faktanya masih banyak kebijakan yang belum

mendukung ataupun penyelewengan kebijakan yang akhirnya merugikan

banyak pihak. Dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlu adanya revisi UU Sisdiknas yang menjadi acuan kebijakan

pendidikan nasional. Ternyata masih banyak pasal yang merugikan

pendidikan, pasal yang mudah diselewengkan karena

ambiguitasnya, serta ada beberapa pasal yang menciptakan

kastanisasi pendidkan.

2. Perketat pengawasan untuk penggunaan pendidikan, karena dana

pada sektor pendidikan sangat rawan untuk disalahgunakan.

Terbuki dari banyaknya kasus korupsi yang semakin meningkat tiap

tahun nya, namun belum banyak ditindaklanjuti ke ranah hukum.

3. Kembalikan pendidikan Indonesia agar sesuai dengan fitrahnya,

yang mengacu pada ideologi yang dianut, UUD 1945, dan tidak

merugikan rakyat, karena pendidikan adalah pilar yang paling

penting dalam membangun bangsa.


Memang perlu partisipasi dan kesadaran dari banyak pihak untuk

mewujudkan pendidikan yang ideal bagi rakyat indonesia, ditengah arus

globalisasi yang menimbulkan pergeseran paradigma mengenai

pendidikan. Semoga para pemegang kebijakan segera tersadar dari

mentalitas korupsinya, agar pendidikan indonesia terus maju, dan

menciptakan tunas-tunas bangsa yang berkompeten.

Sumber :

- http://intl.feedfury.com/content/16330924-sistem-pendidikan-

nasional.html diakses 17 september 2010

- Perdebatan ideologi pendidikan. Cakrawala Pendidikan, Juni 2010, Th.

XXIX, No. 2

- Depdiknas. 2003. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Beserta Penjelasannya.

Bandung: Citra Umbara

- O’Neill, William. 2001. ideologi-Ideologi Pendidikan.Yogyakarta : Pustaka

Pelajar

- Darmaningtyas. 2005. Pendidikan Rusak-Rusakan.Yogyakarta : PT. LKIS

Printing Cemerlang

- Yamin, Moh. 2009. Menggugat Pendidikan Indonesia. Yogyakarta : Ar-Ruzz

Media

- Darmaningtyas. Mendesak Revisi UU Sisdiknas. Kompas, 16 Agustus 2010

h.6

- Fadli Ar-ridjal. Pendidikan Indonesia Nasibnya Kini. Makalah Departemen

Pendidikan BEM UNJ dalam kajian BEM SI.

- Dana RSBI akan dievaluasi. Kompas, 30 April 2010 h.1


http://intl.feedfury.com/content/16330924-sistem-pendidikan-nasional.html

http://intl.feedfury.com/content/16330924-sistem-pendidikan-nasional.html

- “Dana RSBI dan SBI Rawan Korupsi”. http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/17438/dana-rsbi-dan-sbi-rawan-korupsi. Diakses 18 September 2010

- Susi Fitri. Sekolah Bertaraf Internasional,Bertarif Internasional, atau

Berharap Internasional?. Disampaikan pada acara diskusi yang

diselenggarakan oleh FIDE, Minggu, 18 Juli 2010 di Aula Perpustakaan UNJ.

- http://www.harianglobal.com/index.php?

option=com_content&view=article&id=29172:biaya-un-2010-rp542-

m&catid=29:nasional&Itemid=54 diakses : 18 september 2010

- Pengganti UU BHP segera diserahkan. Koran Tempo, 29 April 2010 h.7

- http://www1.kompas.com/read/xml/2010/08/03/18062452/

anak.putus.sekolah.semakin.bertambah diakses : 18 September 2010

- Peta korupsi pendidikan di indonesia. ICW, 2009

- Alokasi Anggaran Pendidikan di era otonomi daerah : Implikasinya

terhadap pelayanan pengelolaan pendidikan dasar. Hasil Penelitian

lembaga penelitian SMERU, Juni 2004

- Menjalankan dan Memusyawarahkan Dana BOS. Media Indonesia, 25

Agustus 2010

- http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/12527-dugaan-penyelewengan-

dana-bos diakses 20 September 2010

- http://toentas.com/?p=1225 diakses 20 September 2010


http://toentas.com/?p=1225

http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/12527-dugaan-penyelewengan-dana-bos

http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/12527-dugaan-penyelewengan-dana-bos






http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/17438/dana-rsbi-dan-sbi-rawan-korupsi

Documents

makalah kajian pendidikan