Upload
bcex-bencianak-pesantren
View
38
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
MAKALAH LEMBAGA PELAKSANAAN
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Teori pembagian kekuasaan yang selama ini dikenal, datang dari
Montesquieu yang membagi kekuasaan negara ke dalam 3 bagian penting.
Legislatif yang bertugas membuat Undang-undang, Eksekutif yang bertugas
menjalankan Undang-Undang dan Yudikatif adalah pengawas terhadap Eksekutif.
Teori ini tentu sudah sangat dikenal, bahkan dari sejak saya menginjakkan kaki di
Sekolah Dasar.
Tujuan dari teori ini tentu untuk membatasi kekuasaan yang absolut,
sehingga ada fungsi check and balance. Tetapi yang menjadi pertanyaan mendasar
adalah, ketika ketiga fungsi kekuasaan tersebut sudah “menyatukan diri kedalam
sebuah “kesepakatan” yang tidak tertulis, terjebak kedalam suatu sistem yang
“tahu sama tahu”, maka apakah gunanya pemisahan kekuasaan?
Eksekutif yang korup membuat rakyat berharap kepada Yudikatif untuk
mengawasi. Ternyata Yudikatif juga tidak lebih baik. Sebagai lembaga yang
menegakkan hukum dan perundang-undangan, hati ini miris melihat suatu
lembaga yang harusnya menegakkan hukum dan perundangan juga terlibat pada
sistem yang “tahu sama tahu”. Pada akhirnya, harapan itu bergantung pada
Legislatif, lembaga yang membuat Undang-undang, lembaga yang disebut juga
sebagai rumah rakyat. Lalu apa yang terjadi? rumah rakyat yang mewah itu
dipenuhi oleh “tikus-tikus” yang selalu berbicara untuk membela rakyat, yang
haus akan kekuasaan dan yang “tidak kompeten” membuat Undang-undang itu
sendiri (karena sebagian besar atau mungkin seluruh draft Undang-undang disusun
oleh Eksekutif).
1.2 Rumusan masalah
1. Pengertian Yudikatif
2. Pembagian perubahan dalam kewenangan lembaga negara UUD 1945
yang telah di amandemenka.
1
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Lembaga Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan
(Yudikatif)
Lembaga yang melaksanakan fungsi yudikatif atau kekuasaan kehakiman
dalam sistim politik indonesia adalah mahkamah agung (MA), mahkamah
konstitusi, dan badan peradilan yang berada di bawahnya (pengadilan tinggi dan
pengadilan tingkat pertama) dan lingkungan peradillan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata
usaha negara.
Pembahasan mengenai kekuasaan kehkiman telah dibahas pada semester
sebelumnya, yaitu pada kelas Xa Bab II tentang sistem hukum dan peradilan
nasional. Coba anda buka kembali mengenai materi tersebut.
Hal yang harus selalu di ingat bahwa kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna
menyelengarakan hukum dan keadilan. Selainlembaga-lembaga tersebut, maih ada
lagi lembaga yang masuk dalam suprastruktur politik di indonesia, yaitu badan
pemeriksaan ke uangan (BPK) dan komisi yudisial (KY). Keberadaan BPK di atur
dalam uud 1945 bab VIIIA pasal 23E,23F, dan 23G. Adapun mengenai KY diatur
dalam pasal 24B UUD 1945.
BPK merupakan lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugasnya
terlepas dari pengaruh dan kekuasaan negara. Adapun tugas dari BPK adalah
memeriksa pengolaan dan tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara,
sehinga di harapkan BPK menjadi auditor eksternal keuangan negara yang bebas
dan mandiri, profesional, efektif, efisien, dan modern sesuai dengan praktik
internasional terbaik.
UUD mempermudah pemahaman anda , berikut ini adalah bagan susunan
lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen.
2
2.2 Infrastruktur Politik (He Sicio Political Party)
Infrastruktur merupakan kompleksitas dari hal-hal yang berangkut paut
dengan pengelompoan warga negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai
macam golonagan yang biasanya di sebut sebagai kekuatan sosial politik dalam
masyarakat. Yang termasuk dalam infrastruktur politik adalah partai politik,
kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh
politik.
2.2.1 Partai politik
Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-
anggotanyamempunyai crientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan
kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut
kedudukan poliltik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka dan biasanya
dangan cara konstitusional.
2.2.2 Menurut UU
Partai politik berfungsi sebagia sarana :
a. pendidikan politik bagi anggota dn masyarakat agar menjadi WNI yang
sadar akan hak dan kewajibanya,
b. Penciptaan iklim yang kondusif dan alat pemersatu bangsa guna
menyejahterakan masyarakat,
c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara
konstituonal guna merumuskan dan menerapkan kebijakan negara,
d. Partisipasi politik warga negara, dan
e. Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui
mekanisme demokrasi.
2.2.3 Kelompok Kepentingan (Interest Group)
Kelompok Kepentingan adalah sekolompok manisia yang bersatu
ataumengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu
3
baik itu merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas,maupun kepentingan
untuk kelompok tertentu.
Kelompok kepentingan ini dapat di bedakandalam bentuk-bentuk sebagai berikut.
a. Kelompok kepentingan asosiasi yaitu suatu kelompok kepentingan yang
didirikan secara khusus untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu,
namun masih mencangkup beberapa bidang yang misi pendirian dari golongan
kepentingan semacam ini sifatnya masih luas. Misalnya ormas (organisasi masa).
b. Kelompok kepentingan institusi yaitu terdiri dari berbagai kelompok
manusia yang berasal dari lembaga yang ada. Tujuan yang hendak di capai adalah
memperjuangkankepentingan-kepentingan yang menjadi anggota lembaga yang di
maksudkan. Contohnya adalah kelompok-kelompok profesi, seperti IKADIN,
IDI,IKAHI, dan lain sebagainya.
c. Kelompok kepentingan nonasosiasi kelompok kepentingan semacam ini
tidak didirikan secara khusus. Kegiatannya tidak di jalankan secara teratur dan
berkesinambungan. Ktifitsnya hanya terlihat keluar apabila kepentingan
mesyarakat memerlukan dan dalam keadaann mendesak. Yang dimaksud
masyarakat di sini, misalnya :
masyarakat setempat tinggal;
masyarakat seketurunan;
masyarakat seasal pendidikan;
masyarakat paguyuban (gemeinschaft);
masyarakat patembayan (gesellschaft);
2.2.4 Kelompok Penekanan (Pressure Group)
Pada dasarnya kelompok penekanan hampir sama dengan kelompok
kepentingan. Namun pada kelompok penekanan, sama sekali tidak berkeinginan
untuk pengisian jabatan-jabatanpolitik. Kelompok ini biasanya memulai keinginan
untu memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Kelompok penekan
selalu menempatkan dirinya sebagai kaum oposan yang selalu menentang
kebijakan dan politik pihak penguasa.
4
Kelompok penekan di antaranya adalah:
Ormas keagamaan
Organisasi kepemudaan
Organisasi pembelaan hukum dan ham
LSM, dan
Yayasan atau badan hukum lainya.
2.2.5 Alat Komunikasi Politik (Political Communication Media)
Alat komunikasi politik merupakan media massa yang yang dapa
dijadikan sebagai penyalur sekaligus sebagai pembawa suara rakyat dalam akiitas
politik maupun mencipotakan opini publik yang bertema politik dalam arti luas.
Fungsi utama dari alat komunikasi politik adalah seebagai sarana
penghubung dan pemersatu bagi masing masing golongan. Bagi partai politik,
fungsi alat kkomunikasi politik adalah sebagai alat penyebar luasan konsep-
konsep, ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, ideologi-ideologi,dan pogram-pogram kerj
a kepada seluruh anggota simpatisannya. Alat komunikai politik ini bisa berupa
surat kabar, buletin, brosur, pamflet, media elektronik, dan sebagainya.
2.2.6 Tokoh Politik (Political Figure)
Tokoh politik adalah orang yang terkena latar belakang sejarahnya, sepak
terjangnya dalam perjuangan, dan idealimenya dikenal oleh masyarakat sehingga
setiap pendapat/ pikiran dan perbiatan di ikuti ole banyak orang. Biasanya ia
mempunyai kemampuan orateris kharismatik,
yang mampu memersatukan (integratif skill), juru penengah (mediation skill), dan
pandai memanipulai simbol-simbol sehingga dapa mengendalilkan massa. Hal ini
di sebabkan karena ia bisa tidak meningkatkan diri secara formal (independen)
pad salah satu kekuatan politik melainkan berdiri di tengah-tengah.
2.3 YUDIKATIF DI INDONESIA
5
Dalam sistem Trias Politika dikenal istilah pembagian kekuasaan yaitu
Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Istilah pembagian kekuasaan ini, tidak
sepenuhnya diadopsi oleh Indonesia, melainkan digunakan istilah pemisahan
kekuasaan (separation of power) dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan
tugas dan wewenang di masing – masing lembaga.
Dalam perkembangannya, ketiga lembaga tersebut memiliki catatan
tersendiri. Hal ini juga dikarenakan adanya perubahan sistem pemerintahan yang
terjadi dalam kurun waktu 64 tahun sejak Indonesia merdeka. Masing – masing
lembaga tersebut pernah mengalami perubahan, baik dalam hal kedudukan
maupun tugas dan kewenangan.
Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah adanya
perubahan dalam konstitusi atau UUD yang kita gunakan. Perubahan tersebut
sangat mempengaruhi sistem pemerintahan seperti yang telah dikemukakan di
atas. Hal yang paling dapat kita amati adalah bagaimana perubahan yang sangat
signifikan terjadi setelah lengsernya era orde baru dan dilakukannya amandemen
terhadap UUD kita. Perubahan tersebut dapat dilihat dari sistem ketatanegaraan
kita, terutama yang menyangkut kedudukan dan kewenangan lembaga tinggi
Negara.
Lembaga yudikatif menjadi lembaga yang mengalami perubahan cukup
signifikan dari segi kelembagaan, terutama karena dibentuknya lembaga –
lembaga baru yang memiliki kewenangan tersendiri. Hal inilah yang kemudian
melatar belakangi penulis untuk membuat suatu perbandingan antara kedudukan
dan kewenangan lembaga tinggi yudikatif baik sebelum dan sesudah dilakukannya
amandemen UUD 1945.
Adapun beberapa masalah yang akan dibahas tulisan ini adalah:
1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan lembaga yudikatif sebelum
amandemen UUD 1945?
2. Bagaimana perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga yudikatif
terutama setelah dilakukannya amandemen UUD 1945?
6
2.4 Kedudukan Dan Kewenangan Lembaga Yudikatif Sebelum
Dilakukannya Amandemen UUD 1945.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dikenal beberapa istilah
kelembagaan yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bahkan, dulu
sebelum adanya amandemen UUD dikenal pula istilah lembaga tertingi negara
dan lembaga tinggi negara. Semua lembaga tersebut memiliki tugas dan
wewenang masing – masing yang diatur dalam konstitusi kita yaitu UUD 1945.
Pada pembahasan kali ini, hanya akan dibahas mengenai lembaga yudikatif.
Meskipun demikian, Karena berbicara mengenai kedudukan, maka paling tidak
akan disinggung pula mengenai lembaga – lembaga lain yang memiliki
keterkaitan dan hubungan dengan lembaga yudikatif. Jadi secara umum yang
perlu dibahas mengenai lembaga yudikatif baik sebelum maupun sesudah
amandemen adalah kedudukan, kewenangan, serta lembaga apa saja yang
termasuk dalam lembaga yudikatif.
Seperti telah dikemukakan di atas, sebelum adanya amandemen UUD
1945, sistem kelembagaan ketatanegaraan kita mengenal istilah lembaga tertinggi
negara dan lembaga tinggi negara. Yang dimaksud lembaga tertinggi negara
adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan yang termasuk sebagai
lembaga tinggi negara adalah :
1. Presiden
2. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
5. Mahkamah Agung (MA)
Berdasarkan kedudukan lembaga tersebut, maka Mahkamah Agung
sebagai satu – satunya lembaga tinggi yudikatif, termasuk dalam lembaga tinggi
negara.
7
Sebagai lembaga tinggi negara, tugas dan kewenangan Mahkamah Agung sebagai
lembaga yudikatif sebelum amandemen UUD 1945 diatur dalam Pasal 24 UUD
1945. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang merupakan lembaga
peradilan tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu MA bertugas mengawasi kegiatan
– kegiatan lembaga peradilan lain yang berada di bawahnya. Tugas MA tersebut
sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menetukan bahwa
“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain – lain
badan kehakiman menurut undang – Undang.”
Mahkamah Agung dan badan – badan kehakiman lain bertugas
menegakkan tertib hukum yang sudah digariskan oleh rakyat melalui wakil –
wakilnya. Maka dalam menjalankan tugasnya, lembaga – lembga tersebut bebas
dari pengaruh lembaga – lembaga lain (termasuk pemerintah). Dibebaskannya
lembaga – lembaga penegak hukum tersebut dari pengaruh lembaga atau
kekuasaan lain adalah untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan tugasnya.
Dengan demikian diharapkan agar keputusan yang diambil melalui proses
peradilan adalah keputusan yang adil bagi semua pihak.
2.2 Kedudukan dan kewenangan lembaga yudikatif sesudah adanya amandemen
UUD 1945.
Setelah adanya amandemen UUD 1945 terjadi banyak perubahan dalam
sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal yang paling menonjol adalah
dihapuskannya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara serta adanya
beberapa lembaga negara baru yang dibentuk, yaitu Dewan Perwakilan Daerah,
Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Adapun lembaga – lembaga yang
tercantum sebagai lembaga tinggi negara menurut UUD 1945 yang telah
diamandemen adalah :
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Presiden
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
8
6. Mahkamah Agung (MA)
7. Mahkamah Konstitusi (MK)
8. Komisi Yudisial (KY)
Kedelapan lembaga negara tersebut merupakan lembaga negara yang
kedudukannya sejajar satu sama lain. Dua lembaga yang baru dibentuk yaitu
Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial merupakan lembaga yang masuk
dalam lingkup lembaga yudikatif. Ini menandakan bahwa amandemen UUD 1945
memberikan pengaruh besar dalam sistem kelembagaan ketatanegaraan di
Indonesia khususnya terhadap lembaga yudikatif. Selain itu, perubahan yang
dimaksud dan diamanatkan oleh amandemen UUD 1945 juga terjadi pada
kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
Terkait dengan kewenangan lembaga tinggi negara khususnya lembaga yudikatif,
2.5 Beberapa Perubahan Pada Kewenangan Lembaga Negara UUD 1945
Yang Telah Di Amandemen
A. Mahkamah Agung (MA)
Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemen,
Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman,
yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan
keadilan. Hal ini diimplementasikan dengan kewenangan untuk mengadili pada
tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang
dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang. (Pasal 24 A ayat (1)
Perubahan ke III UUD 1945). Selain itu, menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945
yang telah diamandemen terdapat beberapa badan peradilan yang berada dibawah
lingkup Mahkamah Agung meliputi :
1. Peradilan umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
9
B. Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk setelah
adanya amandemen UUD 1945. Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga
kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution). (Saiz, 2007) Tugas dan
wewenang MK diatur dalam pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yaitu :
1. Menguji UU terhadap UUD
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.
3. Memutus pembubaran partai politikmemutus sengketa hasil pemilu
4. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran oleh
presiden dan / atau Wakil presiden menurut UUD
Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing
oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh
Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan
negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.
C. Komisi Yudisial
Komisi yudisial yang lahir melalui amandemen ketiga UUD 1945 Pasal
24B, merupakan lembaga negara yang mandiri serta mempunyai kewenangan
untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lainnya dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku
hakim. Walalupun komisi yudisial bukanlah penyelenggara kekuasaan kehakiman,
namun KY memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kekuasaan
kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan penguasa.
2.6 KEKUASAAN DALAM NEGARA DEMOKRASI
Demokrasi itu sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani
kuno demokratia. Kata “demokrasi” merupakan gabungan dari dua kata,
yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau cratein yang artinya pemerintahan
atau kekuasaan.
10
Jika digabungkan, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan
yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, demokrasi adalah
keadaan di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara berada di
tangan rakyat.
Pengertian luasnya demokrasi adalah pemerintahan yang segenap kegiatan
pengelolaannya dijalankan dengan menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik
tumpu penentu perpolitikan dan kepemerintahan di negara tersebut.
Seorang negarawan dari Athena yang hidup pada tahun 430 SM bernama Pericles
menguraikan beberapa kriteria penting mengenai demokrasi. Menurut Pericles
demokrasi mengandung beberapa kriteria, di antaranya:
Pemerintah suatu Negara dibangun dari dukungan dan partisipasi yang
mayoritas secara langsung.
Adanya kesamaan warga Negara dibawah hokum.
Adanya penghargaan dan perlindungan terhadap pemenuhan HAM.
Ada tiga prinsip dasar dalam sistem politik yang demokratis, yaitu:
Ditegakannya etika dan moralitas dalam politik sebagai landasan kerja
sistem politik, ekonomi, dan sosial di dalam negara.
Dipakainya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam pelaksanaannya
serta adanya kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku.
Pemberlakuan akuntabilitas publik. Memposisikan orang-orang yang
memegang jabatan publikdan pemerintahan sebagai pemegang amanat dari
rakyat yang dapat dimintai pertanggungjawabannya oleh rakyat.
Prinsip-prinsip demokrasi dirincikan oleh Inu Kencana Syafiie sebagai
berikut; diberlakukakannya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas,
manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan
hak minoritas, pemerintahaan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, adanya
berbagai macam partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang
berdasarkan konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan
terhadap administrasi negara, perlindungan HAM, pemerintahan yang mayoritas,
11
persaingan keahlian, terbentuknya mekanisme politik, kebebasan kebijaksanaan
negara, dan yang terpenting pemerintah harus mengutamakan musyawarah.
Demokrasi adalah kata kunci tersendiri dalam kaitannya dengan bidang
ilmu politik. Indikator perkembangan suatu negara bisa dilihat dari berjalannya
demokrasi di negara tersebut. Demokrasi menjadi hal yang sangat vital terutama
dalam pembagian kekuasaan di suatu negara. Para pemegang kekuasaaan dituntut
agar menggunakan kekuasaanya untuk kesejahteraan rakyat.
2.7 Trias Politika
Dalam pembagian kekuasaan di pemerintahan, demokrasi biasanya
menggunakan konsep dan prinsiptrias politika. Trias politika merupakan salah
satu pilar demokrasi yang prinsipnya adalah membagi kekuasaan ke dalam tiga
bagian.
Doktrin trias politika pertama kali dirumuskan oleh John Locke (1632-
1704 M) dan Montesquieu (1689 – 1755 M). Doktrin ini ditafsirkan sebagai
pemisahan kekuasaan. John Locke merumuskan trias politika di dalam bukunya
yang berjudul Two Treatises on Civil Government, di mana buku tersebut sebagai
upaya kritikan terhadap kekuasaan absolut. John Locke membagi kekuasaan ke
dalam tiga hal, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan
federatif.
Tiga bagian kekuasaan itu punya tugas dan wewenang yang berbeda.
Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan politik yang berwenang untuk membuat
peraturan dan undang-undang. Kekuasaan Eksekutif mempunyai tugas untuk
melaksanakan undang-undang dan berwenang dalam mengadili. Sedangkan
kekuasaan federatif bertugas untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan
dengan negara lain.
12
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Lembaga Yudikatif adalah lembaga yang melaksanakan penegakan hukum
(kepolisian, kejaksaan, Pengadilan).
Tugas-tugas pokok dan wewenang lembaga yudikatif adalah melakukan
proses penegakan hukum bagi orang atau lembaga yang melakukan suatu
pelanggaran perdata atau pidana baik itu hukumanya berupa teguran atau penjara.
Lembaga yudikatif menjadi lembaga yang mengalami perubahan cukup
signifikan dari segi kelembagaan, terutama karena dibentuknya lembaga –
lembaga baru yang memiliki kewenangan tersendiri. Hal inilah yang kemudian
melatar belakangi penulis untuk membuat suatu perbandingan antara kedudukan
dan kewenangan lembaga tinggi yudikatif baik sebelum dan sesudah dilakukannya
amandemen UUD 1945.
3.2 Saran
Dari makalah diatas masih banyak sekali kekuranga baik dari pengunaan
kata-kata ataupun penulisannya maka dari itu kami minta kepada Bapak / Ibu
Dosen untuk lebih membimbing lagi dalam membuat makalah yang sipatnya
membangun.
13
DAFTAR PUSTAKA
http://www.pdfchaser.com/pdf/tugas-dan-fungsi-yudikatif.html
http://politik.kompasiana.com/2010/01/25/legislatif-eksekutif-yudikatif-media/
http://www.jevuska.com/topic/tugas+dan+fungsi+yudikatif.html
14