MAKALAH

TEKNIK DAN MANAJEMEN SISTEM IRIGASI

PENDANAAN KEGIATAN LEMBAGA IRIGASI

DI TINGKAT PETANI

Disusun oleh :

Nama: Suci Ristiyana

NIM : 13/353693/PTP/1287

JURUSAN PASCASARJANA TEKNIK PERTANIAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2013

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Air merupakan sumberdaya alam yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk yang ada di dunia ini. Pada saat ini, air adalah salah satu sumberdaya alam yang semakin langka dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi disamping nilai sosial. Ketersediaan sumber air yang semakin lama cenderung menurun karena berbagai bentuk praktek pengelolaan alam yang tidak memperhatikan keseimbangan, tidak sebanding dengan kebutuhan air yang semakin meningkat. Keadaan yang demikian akan membawa pada kondisi ketidak seimbangan dalam penggunaan air, dengan kata lain akan terjadi kompetisi dalam mendapatkan air. Oleh karenanya pengelolaan sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Pengguna air terbesar di Indonesia adalah pertanian yaitu untuk irigasi sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk mengatur pengelolaan irigasi. Peraturan Pemerintah (PP) No 20/2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan oleh petani dan pemerintah sesuai dengan arasnya. Di tingkat jaringan utama, pengelolaan irigasi menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah sedangkan petani bertanggung jawab pada aras tersier. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dibentuk sebagai lembaga pengelola irigasi di tingkat tersier.

Pembagian kewenangan pengelolaan irigasi di jaringan utama didasarkan pada luasan irigasi dan wilayah administratif. Daerah irigasi dengan luas layanan di atas 3000 ha dan lintas provinsi menjadi wewenang pemerintah pusat, daerah irigasi dengan luas layanan 1000 ha – 3000 ha dan lintas kabupaten/kota menjadi wewenang pemerintah provinsi dan daerah irigasi dengan luas layanan di bawah 1000 ha dan dalam satu kabupaten/kota menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota tersebut (UU7/2004 Pasal 41).

Sesuai dengan kondisi hidrologis dan administratif di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah DIY mengelola 36 buah DI lintas kabupaten/kota dan 7 buah DI utuh dalam kabupaten. Total luas oncoran DI yang dikelola oleh pemerintah DIY adalah 17.112 ha. Di dalam pengelolaan irigasi, P3A dimungkinkan untuk berpartisipasi di jaringan utama yaitu di tingkat primer dan sekunder bahkan bendung meskipun kewenangan pengelolaan masih pada pemerintah sesuai peraturan perundangan. Partisipasi P3A di tingkat jaringan utama dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan dan dengan persetujuan dari pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

I.2 TUJUAN

Secara umum makalah ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pendanaan yang dilakukan baik pemerintah ataupun organisasi di tingkat petani.

I.3 MANFAAT

Manfaat dari makalah ini adalah dapat diketahui pendanaan kegiatan yang telah diberikan atau dilakukan sehingga tujuan yang sebelumnya di rencanakan bisa tercapai dengan maksimal.

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 GEOGRAFIS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa, secara geografis terletak pada 7o3’- 8o12’ Lintang Selatan dan 110o00’ - 110o50’ Bujur Timur. Daerah Istimewa Yogyakarta berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah disebelah Barat, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah disebelah Timur, Samudera Indonesia di sebelah Selatan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah di Barat Laut, dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah disebelah Timur Laut. Luas wilayahnya mencapai 3.185,80 km2 yang terdiri atas Kota Yogyakarta 32,50 km2, Kabupaten Sleman 574,82 km2, Kabupaten Bantul 506,85 km2, Kabupaten Kulon Progo 586,27 km2, Kabupaten Gunung Kidul 1485,36 km2 (Anonim, 2013).

Gambar 3.1 Peta Administrasi DI. Yogyakarta

2.2 PERTANIAN

Faktor terpenting yang berpengaruh terhadap kelangsungan budidaya komoditas pertanian adalah ketersediaan lahan. Pemanfaatan lahan di DIY sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian dengan luas mencapai 225,87 ribu hektar atau 70,9 persen, terdiri dari lahan sawah sebesar 56,49 ribu hektar dan lahan bukan sawah sebesar 169,69 ribu hektar. Sementara, lahan non lahan pertanian mencapai 92,69 ribu hektar atau 29,1 persen dari luas DIY.

Berdasarkan wilayahnya, distribusi lahan sawah terbanyak terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul dengan luas masing masing mencapai 22,79 ribu hektar dan 15,45 ribu hektar. Untuk lahan bukan sawah, distribusi terbesar terletak di Kabupaten Gunungkidul dengan luas mencapai 104,12 ribu hektar. Di wilayah Gunungkidul lahan

3

yang digunakan untuk pertanian bukan sawah seluas 70%. Luas lahan pertanian dan bukan pertanian di DIY pada tahun 2011 dijelaskan pada Tabel 3.1 (Anonim, 2013).

Tabel 3.1. Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian di DIY 2011 (ha)Kabupaten/ Kota Lahan Pertanian Lahan non

pertanianJumlah

Sawah Lahan KeringKulonprogo 10.304 35.027 13.296 56.627Bantul 15.453 13.442 21.790 50.685Gunungkidul 7.865 104.117 36.554 148.536Sleman 22.786 16.624 18.072 57.282Yogyakarta 83 187 2.980 3.250DIY 56.491 169.397 92.682 315.580

Sumber: yogyakarta.bps.go.id

2.3 ORGANISASI PETANI PEMAKAI AIR

2.3.1 Pengertian P3AWadah Perkumpulan Petani Pemakai Air merupakan himpunan bagi petani

pemakai air yang bersifat sosial-ekonomi, budaya, dan berwawasan lingkungan. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan untuk kesejahteraan masyarakat tani. P3A juga mempunyai batas-batas daerah kerja, yaitu petak tersier, daerah irigasi pompa yang areal pelayanannya dipersamakan dengan petak tersier, dan daerah irigasi pedesaan. P3A dibentuk dari, oleh, dan untuk petani pemakai air secara demokratis, yang pengurus dan anggotanya terdiri dari unsur petani pemakai air. (Rachman, 2009)

Tugas pokok P3A dapat dijelaskan lebih lanjut secara terperinci menjadi sebagai berikut:

1. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan jaringan pengairan tersier dan pedesaan.

2. Membuat peraturan dan ketentuan pebagian air pengairan serta pengamanan jaringan-jaringan pengairan agar terhindar dari perusahaan si pembutuh air pengairan yang hanya mementingkan diri sendiri.

3. Mengatasi dan menyelesaikan pelbagai masalah yang timbul dan terjadi diantara para anggota petani pemakai air pengairan di dalam pengelolaan air pengairan.

4. Mengumpulkan dan mengurus iuran pembiayaan bagi kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan dan jaringan pengairan dari para anggota petani pemakai air pengairan yang telah mereka sepakati bersama pada musyawarah di antara mereka.

5. Sebagai badan masyarakat mewujudkan peransertanya kepada pemerintah melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah dalam rangka kegiatan yang menyangkut persoalan-persoalan pengairan dan pertanian.

2.3.2 Pengertian GP3AGabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A) adalah istilah umum untuk

wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder. Pembentukan GP3A dilakukan dengan cara : beberapa P3A yang

4

berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder mengadakan kesepakatan untuk membentuk GP3A, kepengurusan GP3A, serta menyusun rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga GP3A.

Susunan organisasi GP3A terdiri dari pengurus dan anggota. Setiap anggota GP3A berhak untuk dipilih dan memilih dalam kepengurusan serta berhak mendapatkan pelayanan air irigasi yang adil sesuai dengan ketentuan pembagian air yang berlaku. Sedangkan kewajiban anggota GP3A yaitu menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana irigasi, wajib membayar iuran pengelolaan irigasi, dan melaksanakan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan – keputusan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.

Kinerja GP3A dapat ditingkatkan dengan adanya pemberdayaan GP3A, Pemberdayaan yang dilakukan dapat menguatkan kelembagaan sampai berstatus badan hukum dan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang organisasi, teknis, dan keuangan untuk mengelola suatu sistem irigasi secara mandiri dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi. Peningkatan kinerja dengan pemberdayaan GP3A dilakukan melalui rangkaian kegiatan. Berdasarkan kemitraan , transparansi, demokratis, akuntabilitas, dan kepastian hukum sesuai dengan tingkat kepentingannya. Dana yang diterima guna pemberdayaan GP3A dikelola secara otonom oleh GP3A sendiri sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Adapun dana GP3A dapat bersumber dari : (Ambler, 1990)

1. Iuran pengelolaan irigasi yang berasal dari anggota P3A. Besarnya iuran, pemungutan, pengelolaan dan pemanfaatannya ditetapkan oleh P3A dan GP3A. Serta dikelola secara transparan dalam penyelenggaraan tugas dan kewajibanya serta biaya pengelolaan irigasi.

2. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat3. Usaha – usaha lain yang sah menurut hukum4. Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah (APBD atau APBN).

Bantuan ini diberikan atas dasar permintaan dan kesepakatan dengan GP3A. Besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip kemandirian GP3A. Tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan pedoman pendanan pengelolaan irigasi yang berlaku.

2.4 PENDANAAN IRIGASI

Dana pembangunan, rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan irigasi berasal dari Pemerintah (DAU, APBN), LOAN maupun dari masyarakat petani melalui IPAIR. Sejak dilakukannya kegiatan PKPI, dana IPAIR dikumpukan dan dikelola sendiri oleh GP3A untuk kepentingan pengelolaan irigasi di wilayah kerja GP3A dimaksud. Sebelumnya dana ini masuk ke kas daerah terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan untuk pengelolaan irigasi. Selain itu GP3A juga diberi kewenangan untuk mengelola dana-dana stimulan baik dari DAU maupun dana LOAN melalui dana APBN. Dengan dikeluarkannya Inpres No. 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi, beberapa kabupaten dipilih oleh Pemerintah Pusat yang bekerja sama dengan World Bank (ADB) sebagai salah satu percontohan (pilot project) dalam kegiatan Penyerahan Pengelolaan Irigasi.

Setiap tahun dilakukan evaluasi terhadap kinerja GP3A terhadap pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya oleh Pemerintah Daerah. Bila GP3A dinilai tidak mampu melakukan kewajibannya, maka pengelolaan dapat diambil alih kembali oleh

5

Pemerintah Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan PPI, Pemerintah Daerah mengeluarkan Perda No. 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Irigasi, membentuk Komisi Irigasi dengan SK Bupati Nomor 183 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Irigasi dan Sekretariat Tetap Komisi Irigasi yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, IP3A, Akademisi, LSM dan tokoh masyarakat/ pemerhati bidang keirigasian. Sistem irigasi sangat penting guna mengatur ketersediaan air bagi tanaman padi. Tanaman padi merupakan tanaman yang banyak membutuhkan air, khususnya pada saat tumbuh mereka harus selalu tergenangi air. Dengan ketersediaan air yang cukup melalui saluran irigasi, akan menghasilkan produktivitas padi lebih efektif sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.( Anonim, 2013).

Di dalam pengaturan ketersediaan air terlebih pada saluran sekunder tidak lepas dengan peran serta Gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A) didalamnya. Karena itu diperlukan suatu pemberdayaan bagi GP3A guna meningkatkan kinerja dalam pengelolaan ketersediaan air irigasi seperti yang telah diatur dan dijelaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu alternatif strategi pengelolaan pembangunan memprasyaratkan adanya keterlibatan langsung masyarakat, baik secara perorangan sebagai warga masyarakat maupun secara lembaga, dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan

Dinas Pertanian Provinsi DIY juga ikut serta dalam pemberdayaan kepada para anggota P3A dimana sebagian besar adalah bantuan pendanaan dimana digunakan sebagai peningkatan sarana dan prasarana pertanian di tingkat tersier. Berikut adalah bantuan pendanaan yang diberikan oleh Dinas Pertanian bagi para anggota P3A dalam bentuk bantuan sosial: (deptan, 2013)1. Kabupaten Kulon Progo

a. Bantuan sosial pengembangan optimasi lahan mendukung tanaman pangan pada kegiatan prasarana dan sarana pertanian.

b. Bantuan sosial pengembangan embung kegiatan konservasi air dan antisipasi anomali iklim mendukung holtikultura pada kegiatan prasarana dan sarana pertanian (2013).

c. Bantuan sosial untuk pengembangan jaringan irigasi mendukung tanaman pangan pada prasarana dan sarana pertanian (2013).

d. Bantuan sosial pengembangan jaringan irigasi pada kegiatan sarana dan prasarana (2012).

e. Bantuan sosial pembangunan embung/ dam parit mendukung tanaman pangan pada kegiatan sarana dan prasarana pertanian (2012).

f. Bantuan sosial pembangunan embung/ dam parit mendukung tanaman holtikultura pada kegiatan sarana dan prasarana pertanian (2012).

g. Bantuan sosial untuk pengelolaan irigasi partisipatif pada kegiatan sarana dan prasarana pertanian (2012).

h. Bantuan sosial pembangunan embung/ dam parit kegiatan konservasi air dan antisipasi anomali iklim mendukung tanaman pangan pada kegiatan sarana dan prasarana pertanian (2012).

i. Bantuan sosial pengembangan optimasi lahan pendukung tanaman pangan pada kegiatan sarana dan prasarana pertanian (2012).

j. Bantuan sosial kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pertanian (2012).k. Bantuan sosial kegiatan pengelolaan lahan dan air (2010).

6

2. Kabupaten Bantula. Bantuan sosial kegiatan sarana dan prasarana pertanian (2013).b. Bantuan kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian program

penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian (2012).c. Bantuan kegiatan pengelolaaan air irigasi untuk pertanian program penyediaan

dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian (2012).d. Bantuan penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian kegiatan pengelolaan

lahan dan air (2012).e. Bantuan sosial kegiatan pengelola lahan dan air (2010).

3. Kabupaten Gunung Kidula. Bantuan sosial kegiatan sarana dan prasarana pertanian (2013).b. Bantuan sosial kegiatan pengelolaan lahan dan air (2010).

4. Kabupaten Slemana. Kegiatan fasilitasi lahan pertanian berkelanjutan Dinas Pertanian (2010).b. Kegiatan pengelolaan lahan program peningkatan ketahanan pangan (2010).c. Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT), rehabilitasi jaringan

irigasi desa (JIDES), pengembangan irigasi permukaan, pengembangan sumur resapan, pengelolaan irigasi partisipatif (PIP), Pembuatan embung/dam parit dan pengarusutamaan gender kegiatan pengelolaan lahan dan air (2010).

d. Reklamasi lahan pasca bencana Merapi (2011).e. Rehabilitasi infrastruktur dan fasilitas irigasi pertanian untuk korban letusan

merapi (2012).f. Bantuan sosial kegiatan sarana dan prasarana ( 2013).

2.6 Aspek Finansial P3ADi dalam kenyataanya suatu organisasi tidak dapat terlepas oleh aspek finansial

hal ini dikarenakan dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang berkesinambungan memerlukan suatu investasi untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) dan kegiatan rehabilitasi sistem irigasi. Kemandirian P3A dalam hal finansial dapat dilihat dari faktor-faktor berikut ini, yaitu:

a. Mempunyai sumber dana terutama dari iuran. b. Mempunyai usaha produktif.c. Melaksanakan tertib administrasi keuangan.

Selain itu dalam pemenuhan kebutuhannya P3A juga melakukan iuran rutun yang dibebankan kepada anggota anggotanya yang biassa disebut dengan IPAIR. Dimana iuran ini diambil berdasarkan kebutuhan air yang digunakan atau juga bisa diganti dengan 1kg gabah tiap hektar-nya.

7

BAB III

KESIMPULAN

3.1 KESIMPULAN1. Pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah biasanya diberikan dalam bentuk

bantuan sosial berupa dana pembangunan fasilitas penunjang pertanian2. Pada tingkat P3A iuran rutin guna memperoleh pendanaan bagi organisasi

biasanya dilakukan dengan iuran rutin yang biasa disebut IPAIR3. Pengelolaan dana yang berasal dari pemerintah diserahkan langsung kepada

organisasi petani baik GP3A atau P3A dalam pelaksanaannya.4. Dana swadaya yang berasal dari IPAIR digunakan dalam pelaksanaan

pemeliharaan jaringan bila terjadi kerusakan kerusakan dalam skala kecil.5. GP3A juga diberi kewenangan untuk mengelola dana-dana stimulan baik dari

DAU maupun dana LOAN melalui dana APBN

3.2 SARANPemerintah telah secara baik memberikan pendanaan kepada P3A namun

alangkah lebih baik jika ada suatu pendampingan dalam pengelolaannya sehingga dana yang dikucurkan lebih mengena dan dapat termangfaatkan dengan baik. Selain itu masyarakat juga harus diberikan pengarahan secara mendalam mengenai operasi dan pemeliharaan saluran irigasi, sehingga dapat meminimalisir kerusakan kerusakan yang ada di saluran hal ini juga bisa menjadi salah satu cara penghematan dana dalam perbaikan saluran irigasi.

8

DAFTAR PUSTAKAAmbler, J.S. 1990. Irigasi di Indonesia : Dinamika Kelembagaan Petani. LP3ES.Jakarta.

Anonim. 2013. Pengukuhan Tagana DIY. http://goo.gl/xDh9Z4. Diakses tanggal 10 November 2013.

Anonim. 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen. http://goo.gl/eho4q2. Diakses pada tanggal 12 November 2013.

Anonim. 2013. Sistem Irigasi di Kabupaten Kulon Progo.http://goo.gl/mmXEyo.Diakses pada tanggal 12 November 2013.

Arif, Supadmo Sigit. 2008.Konsep Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Keputusan Menteri. 2005. Keputusan Menteri PU No 498/KPTS/M/2005 Tentang Penguatan Masyarakat Petani Pemakai Air dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Badan Litbang PU. Jakarta.

Rachman, Benny. 2009. Kebijakan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Irigasi. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

9