Makna Demokrasi

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai demokrasi, sebaiknya kita pahami dulu makna demokrasi itu sendiri. Secara Etimologi Demokrasi beasal dari kata demos dan cratein. Demos artinya rakyat (masyarakat), sedangkan cratein berarti kekuasaan atau bisa disebut demokrasi sebagai kekuasaan rakyat. Jadi dapat kita artikan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, dan segala keputusan negara ditentukan oleh rakyat.Demokrasi ini secara harfiah dari kata latin yang berarti kekuasaan yang diperuntukkan bagi rakyat. Demokrasi ini sering disebut kekuasaan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan pelaksanaanya ditujukan untuk kepentingan rakyat.Rakyat memegang kekuasaan dalam pemerintahan baik secara langsung oleh rakyat maupun secara tidak langsung melalui perwakilan dari wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat tersebut. Wakil rakyat tersebut ditunjuk oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Semua rakyat berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka.Makna demokrasi sesungguhnya dalam bermasyarakat adalah dimana pemerintahan yang dijalankan bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya dimana suatu keputusan ditentukan oleh rakyat banyak. Kekuasaan demokrasi berasal dari rakyat, dimana rakyatlah yang memilih seorang pemimpin untuk melaksanakan suatu pemerintahan.Pelaksanaannya pun dilaksanakan oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat, dan atas nama rakyat, bukan berdasarkan kemauan diri sendiri dan atas kehendak sendiri. Pemerintahan yang dijalankan dalam demokrasi ini bertujuan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan sendiri, kepentingan rakyat banyak harus lebih di dahulukan serta diutamakan.Di dalam demokrasi kita mengenal kebebasan berpendapat. Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku. Dimana di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berlandaskan pancasila sebagai ideologi bangsa. Dari kebebasan tersebut kita juga tidak boleh melupakan kewajiban kita.Di dalam negara demokrasi ini kekuasaan pemerintah dibagi menjadi tiga, yaitu legislatif yaitu kekuasaan membuat undang undang, eksekutif melakasanakan undang undang, dan yudikatif mengawasi undang undang. Dimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kekuasaannya. Kekuasaan legislatif ini dipegang oleh parlemen atau DPR, dan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden, sedangkan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh mahkamah agung (MA).

Diposkan oleh Trisna Setiyaningsih di 17.50Label: Pendidikan dan Konsep Dasar Kewarganegaraan

Pengertian dan Prinsip-Prinsip Budaya DemokrasiRochimudin | Sunday, 1 September 2013 | 22:00 | Materi Budaya Politik

Demokrasi (dok: jhobook.com)Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani "demos" dan "kratos", demos berarti rakyat dan kratos adalah kekuatan, kekuasaan, pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, demokrasi adalah (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Ada banyak tokoh yang mengemukakan pengertian demokrasi diantaranya:

Kranenburg berpendapat bahwa demokrasi terbentuk dari dua pokok kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Demos (rakyat) dan Kratein (memerintah) yang maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat. Prof. Mr. Koentjoro Poerbobranoto berpendapat demokrasi adalah suatu negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Maksudnya, suatu sistem dimana suatu negara diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Democracy is government oh the people, by the people, and for the people).

Berdasarkan berbagai pengertian demokrasi, maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu paham yang menegaskan bahwa pemerintahan suatu negara di pegang oleh rakyat, karena pemerintahan tersebut pada hakikatnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Bentuk demokrasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung (direct democracy) artinya rakyat langsung memilih siapa yang akan menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan untuk menjalankan amanat rakyat. Secara tidak langsung (representative democracy) artinya rakyat langsung memilih wakil-wakilnya untuk menduduki lembaga perwakilan rakyat sebagai sarana menyuarakan aspirasinya. Demokrasi dilaksanakan secara tidak langsung atau perwakilan karena jumlah rakyat sangat banyak sehingga sulit atau tidak mungkin melaksanakan amanatnya secara langsung sehingga diperlukan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen.

Tuntutan demokrasi(dok: politik.kompasiana.com)Sebagai sebuah kondisi ideal atau cita-cita idealis, demokrasi tentu dicita-citakan oleh banyak orang. Namun untuk menuju yang ideal merupakan sebuah proses yang penuh tantangan. Proses menuju demokrasi inilah yang disebut sebagai demokratisasi. Demokratisasi membutuhkan partisipasi dari segenap elemen, tidak hanya masyarakat melainkan juga lembaga-lembaga negara (suprastruktur politik) dan organisasi sosial (infrastruktur politik).Bagi rakyat, demokratisasi adalah proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta atau berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya. Dalam kehidupan yang demokratis, pemerintah atau penguasa sudah sepatutnya menjalankan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat.

Ada 2 asas demokrasi yang menentukan sistem demokrasi di suatu negara yaitu:1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.2. Partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah (legitimasi).

(dok: lifestyle.kompasiana.com)Proses demokratisasi dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial politik. Menurut Samuel Huntington, faktor-faktor yang mendorong cepatnya demokratisasi antara lain:

1. Tingginya tingkat kesejahteraan ekonomi. 2. Pluralisme sosial. 3. Struktur sosial yang terdeferensiasi dan artikulasi. 4. Ekonomi yang berorientasi pasar sehingga melahirkan pemisahan kekuasaan dan mengontrol kekuasaan negara. 5. Adanya ketimpangan yang besar dalam kekayaan dan pendapatan. 6. Tekanan eksternal untuk melakukan demokrasi. 7. Adanya budaya toleran terhadap perbedaan

Dalam suatu negara demokrasi tidak terdapat dominasi pemerintah yang berlebihan atau tidak semua aspek kehidupan secara monopolistik dikendalikan oleh negara. Warga negara berpartisipasi dan terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan politik dan memperoleh informasi serta dapat berkomunikasi dengan wakilnya. Setiap negara yang menerapkan demokrasi mempunyai kecenderungan yang sama dalam hal prinsip demokrasi yang dianut. Prinsip-prinsip umum demokrasi itu antara lain:1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.2. Persamaan (kesetaraan) diantara warga negara.3. Kebebasan warga negara.4. Supremasi hukum.5. Adanya pemilu secara berkala.

Pemilu Untuk RakyatTerjadi kesalahan.Cobalah menonton video ini di www.youtube.com, atau aktifkan JavaScript jika dinonaktifkan pada browser Anda.

Pemilu untuk Rakyat (dok: youtube.com)

Prinsip-prinsip dasar demokrasi antara lain:1. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.2. Prinsip pemilihan umum yang bebas dan demokratis.3. Prinsip sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak.4. Prinsip peran media massa yang bebas.5. Prinsip peran kelompok kepentingan.6. Prinsip perlindungan HAM.7. Prinsip keterbukaan informasi publik.

Setelah membaca hal-hal di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa Budaya Demokrasi adalah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yaitu kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan antar manusia yang berintikan kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan kompromi. Budaya demokrasi mengandung beberapa prinsip antara lain: 1. Budaya demokrasi berlandaskan pada etika dan nilai-nilai demokrasi yang berlaku. 2. Budaya demokrasi merupakan keseluruhan sistem nilai dan gagasan dalam kehidupan demokrasi. 3. Budaya demokrasi berdasarkan konstitusi.4. Budaya demokrasi berisi sistem nilai yang dinamis

makalah - prinsip-prinsip demokrasi

google_ad_section_start(name=default)Selasa, 19 Mei 2009Prinsip-Prinsip Demokrasi

A. PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI.

Pengertian DemokrasiIstilah Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti memerintah atau kratos.

Tokoh-tokoh yang mempunyai andil besar dalam memperjuangkan demokrasi, misalnya : John Locke (dari Inggris), Montesquieu (dari Perancis), dan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Menurut John Locke ada dua asas terbentuknya negara. Pertama, pactum unionis yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk negara. Kedua, pactum suvjektionis, yaitu perjanjian negara yang dibentuknya. Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (democracy is government of the people, by the people, for the people). Ada dua asas pokok tentang demokrasi, yaitu sebagai berikut :a. Pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan.b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia HAM

Prinsip-prinsip Demokrasia. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.b. Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara.c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara.d. Penghormatan terhadap supremasi hukum.

Prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law), antara lain sebagai berikut :a. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang;b. Kedudukan yang sama dalam hukum;c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang

Makna Budaya DemokrasiPertama kali demokrasi diterapkan di Yunani di kota Athena dengan demokrasi langsung, yaitu pemerintahan dimana seluruh rakyat secara bersama-sama diikutsertakan dalam menetapkan garis-garis besar kebijakan pemerintah negara baik dalam pelaksanaan maupun permasalahannya.

Tokoh-tokoh yang mempunyai andil besar dalam memperjuangkan demokrasi, antara lain sebagai berikut :a. John Locke (Inggris)John Locke menganjurkan perlu adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut:1) Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.2) Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.3) Kekuasaan Federatif yaitu kekuasaan untuk menetapkan perang dan damai, membuat perjanjian (aliansi) dengan negara lain, atau membuat kebijaksanaan/perjanjian dengan semua orang atau badan luar negeri.

b. Montesquieu (Prancis)Kekuasaan negara dalam melaksanakan kedaulatan atas nama seluruh rakyat untuk menjamin, kepentingan rakyat harus terwujud dalam pemisahaan kekuasaan lembaga-lembaga negara, antara lain sebagai berikut:1) Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.2) Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.3) Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh badan peradilan.

c. Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat)Menurut Abraham Lincoln Democracy is government of the people, by people, by people, and for people. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Budaya Prinsip DemokrasiPada hakikatnya demokrasi adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Hikmah kebijaksanaan adalah penggunaan akal pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Permusyawaratan adalah tata cara khas kepribadian Indonesia dalam merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga mencapai mufakat. Isi pokok-pokok demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut :a. Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.b. Demokrasi harus menghargai hak asasi manusia serta menjamin hak-hak minoritas.c. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan berdasarkan atas kelembagaan.d. Demokrasi harus bersendikan pada hukum seperti dalam UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).

Demokrasi Pancasila juga mengajarkan prinsip-prinsip, antara lain sebagai berikut:a. Persamaanb. Keseimbangan hak dan kewajibanc. Kebebasan yang bertanggung jawabd. Musyawarah untuk mufakat.e. Mewujudkan rasa keadilan sosial.f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Ada 11 prinsip yang diyakini sebagai kunci untuk memahami perkembangan demokrasi, antara lain sebagai berikut :a. Pemerintahan berdasarkan konstitusib. Pemilu yang demokratisc. Pemerintahan lokal (desentralisasi kekuasaan)d. Pembuatan UUe. Sistem peradilan yang independenf. Kekuasaan lembaga kepresidenang. Media yang bebash. Kelompok-kelompok kepentingani. Hak masyarakat untuk tahuj. Melindungi hak-hak minoritask. Kontrol sipil atas militer

B. MENGIDENTIFIKASI CIRI-CIRI MASYARAKAT MADANIPengertian Masyarakat MadaniMasyarakat madani sebagaimana yang dirumuskan PBB adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai human dignity atau hak-hak tanggung jawab manusia. Civil Society berasal dari frasa Latin civillis societes yaitu suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beradab.

Di Indonesia istilah civil society baru popular tahun 1990-an, pada masa berkembangnya keterbukaan politik. Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

Ciri-ciri Masyarakat MadaniMasyarakat madani (civil society) sering diterjemahkan yaitu bidang kehidupan sosial yang terorganisasi secara sukarela.

Substansi civil society mencangkup lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang sangat luas baik formal maupun non formal yang meliputi bidang ekonomi, kebudayaan, keagamaan, pendidikan dan informasi, kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), pembangunan atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

Menurut Hikam ada empat ciri utama masyarakat madani, yaitu sebagai berikut :- Kesukarelaan, artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.- Keswasembadaan, artinya setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, kemandirian yang kuat tanpa menggantungkan pada negara, atau lembaga atau organisasi lain.- Kemandirian tinggi terhadap negara, artinya masyarakat madani tidak tergantung pada perintah orang lain termasuk negara.- Keterkaitan pada nilai-nilai hukum, artinya terkait pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama.

Ciri khas masyarakat madani Indonesia adalah sebagai berikut:a. Kenyataan adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan nasional.b. Pentingnya saling pengertian di antara sesama anggota masyarakat.c. Ada toleransi yang tinggid. Adanya kepastian hukum.

Kendala yang Dihadapi Bangsa IndonesiaAntara lain sebagai berikut :a. Belum tertanamnya jiwa kemandirian bangsa Indonesiab. Kurangnya kesadaran pada hukum yang berlaku.c. Masih rendahnya tingkat kesukarelaan dan keswasembadaan pada setiap warga negara.d. Masih kurangnya perangkat hukum.e. Masih rendahnya sumber daya manusia bila dibandingkan dengan negara lain.

Upaya Yang DilakukanAntara lain sebagai berikut :a. Meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian dengan adanya bapak angkat perusahaan.b. Meningkatkan kesadaran hukum melalui berbagai media sosialisasi politik.c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.d. Menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial.e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan.f. Mengembangkan media komunikasi politik di berbagai lingkungan kerja.g. Menanamkan sikap positif pada proses demokratisasi di Indonesia pada setiap warga negara.

C. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN ORDE REFORMASI.

Prinsip Demokrasi PancasilaDemokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh dan diintegrasikan dengan keseluruhan sila-sila dalam Pancasila. Ciri khas demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat. Corak khas demokrasi Pancasila dapat dikenali dari sisi formal dan material. Dari sisi formal, demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Dari sisi material, demokrasi Pancasila menampakkan sifat kegotongroyongan.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut :a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesiab. Keseimbangan antara hak dan dan kewajiban.c. Kebebasan yang bertanggung jawab.d. Mewujudkan rasa keadilan sosial.e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.f. Mengutamakan keputusan dengan musyawarah mufakat.g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesiaa. Masa Orde LamaMasa Orde Lama berlangsung mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1 Maret 1966. Berikut ini pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin.Ciri umum demokrasi terpimpin, antara laina) Adanya rasa gotong royong.b) Tidak mencari kemenangan atas golongan lain.c) Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat rakyat.

Selama pelaksanaan demokrasi terpimpin kecenderungan semua keputusan hanya ada pada Pemimpin Besar Revolusi Ir. Sukarno. Hal ini mengakibatkan rusaknya tatanan kekuasaan negara, misalnya DPR dapat dibubarkan, Ketua MA, MPRS menjadi Menko pemimpin partai banyak yang ditangkapi.

b. Masa Orde BaruMasa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Berikut ini pelaksanaan demokrasimasa Orde Baru.1) Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat.

2) Ciri umum demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut:a) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.b) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.c) Tidak memaksakan kehendak kepada orang laind) Selalu diliputi semangat kekeluargaan.e) Adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah.f) Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.g) Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

3) Pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut:a) Masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umum. Kekuasaan presiden begitu dominan baik dalam suprastruktur politik.b) Banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya. Ini mengakibatkan negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan.

c. Masa ReformasiBerlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila masa Reformasi, seperti yang tercantum pada demokrasi Pancasila. Selain itu juga lebih ditekankan pada :- Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan.- Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.- Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol yang multipartai.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu 60 tahun terakhir telah banyak mengalami perubahan yang mencakup berbagai hal, yaitu sebagai berikut :a. Periode 1945-1949 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun dalam penerapan berlaku demokrasi liberalb. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.c. Periode 1950-1959 dengan UUDS 1950 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai.d. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharus berlaku demokrasi Pancasila, namun yang diterapkan demokrasi terpimpin (cebderung otoriter).e. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter).f. Periode 1998 sampai sekarang dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung ada perubahan menuju demokratisasi).

Pelaksanaan Pemilu pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.Sejak Indonesia merdeka telah melaksanakan pemilu sebanyak sembilan kali.

a. Tujuan Pemilu1) Melaksanakan kedaulatan rakyat.2) Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.3) Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR.4) Melaksanakan pergantian personil pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional).5) Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

b. Asas Pemilu IndonesiaSesuai dengan Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

c. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia.1. Pemilihan Umum Pertama dilaksanakan tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen (DPR), tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Diikuti 28 partai politik.2. Pemilihan Umum Kedua dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971 yang diikuti sebanyak 10 partai politik.3. Pemilihan Umum Ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1977 yang diikuti oleh dua Parpol dan satu Golkar. Hal ini dikarenakan terjadi fusi parpol dari 10 parpol peserta pemilu 1971 disederhanakan menjadi 3 dengan ketentuan sebagai berikut.a) Partai yang berhaluan spiritual material fusi menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan)b) Partai yang berhaluan material-spriritual fusi menjadi PDI (Partai Demokrasi Indonesia)c) Dan partai yang bukan keduanya menjadi Golkar (Golongan Karya).4. Pemilihan Umum Keempat dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1982.5. Pemilihan Umum Kelima dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987.6. Pemilihan Umum Keenam dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1992, peserta pemilu masih dua parpol (PPP dan PDI) serta satu Golongan Karya.7. Pemilihan Umum Ketujuh dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Peserta pemilu adalah PPP, Golkar, dan PDI. Jumlah anggota DPR 500 orang dan anggota MPR 1.000 orang dengan rincian sebagai berikut.a) Unsur ABRI 75 orangb) Utusan Daerah 149 orangc) Imbangan susunan : anggota MPR 251 orangutusan golongan 100 orangJumlah 1.000 orang8. Pemilihan Umum Kedelapan (Era Reformasi) dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti sebanyak 48 partai politik. Pada pemilu ini telah terpilih jumlah anggota DPR sebanyak 500 orang dan jumlah anggota MPR sebanyak 700 orang dengan rincian DPR dipilih 462 orang, DPR unsur TNI/Polri 38 orang, utusan daerah 135 orang, dan utusan golongan 65 orang.9. Pemilihan Umum Kesembilan dilaksanakan tanggal 5 April 2004 yang diikuti 24 partai politik. Ini telah terjadi penyempurnaan pemilu, yakni pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta memilih presiden dan wakil presiden.

D. PERILAKU BUDAYA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARIPerilaku Budaya DemokrasiDalam rangka mengoptimalkan perilaku budaya demokrasi maka sebagai generasi penerus yang akan mempertahankan negara demokrasi, perlu mendemonstrasikan bagaimana peran serta kita dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Prinsip-prinsip yang patut kita demonstrasikan dalam kehidupan berdemokrasi, antara lain sebagai berikut :a. Membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku.b. Membiasakan bertindak secara demokratis bukan otokrasi atau tirani.c. Membiasakan untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah.d. Membiasakan mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan atau anarkis.e. Membiasakan untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis.f. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah.g. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara.h. Menggunaka kebebasan dengan penuh tanggung jawab.i. Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun.

Perilaku Budaya Demokrasi dalam Lingkungan Keluargaa. Lingkungan Keluarga1) Membiasakan diri untuk menempatkan anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya.2) Membiasakan mengatasi dan memecahkan masalah dengan jalan musyawarah mufakat.3) Saling menghargai perbedaan pendapat masing-masing anggota keluarga.4) Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

b. Lingkungan Sekolah1) Berusaha selalu berkomunikasi individual.2) Ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, maupun kegiatan yang lain yang relevan.3) Berani mengajukan petisi (saran/usul).4) Berani menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding.5) Selalu mengikuti jenis pertemuan yang diselenggarakan OSIS.6) Berani mengadakan kegiatan yang merupakan realisasi dari program OSIS dan sebagainya.

c. Lingkungan masyarakat1) Bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat.2) Berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan pemikiran yang jernih.3) Mengikuti kegiatan rembug desa.4) Mengikuti kegiatan kerja bakti.5) Bersama-sama memberikan ususlan demi kemajuan masyarakat.

Ada beberapa contoh perilaku yang dapat mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi, antara lain sebagai berikut :a. Menghindarkan perbuatan otoriter.b. Melaksanakan amanat rakyat.c. Melaksanakan hak tanpa merugikan orang lain.d. Mengembangkan toleransi antarumat beragama.e. Menghormati pendapat orang lain.f. Senang ikut serta dalam kegiatan organisasi misalnya OSIS, Pramuka, PMR dan sebagainya.g. Menentukan pemimpin dengan jalan damai melalui pemilihan.Menerima perbedaan pendapat.