0

MANAJEMEN PENDIDIKAN

KEJURUAN

Prof. Dr. Sugiyono

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI

YOGYAKARTA 2016

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Posisi Pendidikan Kejuruan dalam Sistem Pendidikan Nasional

Dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dinyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. Berdasarkan pengertian

tersebut dapat difahami bahwa pendidikan itu harus disadari arti pentingnya, dan

direncanakan secara sistematis, agar suasana belajar dan proses pembelajaran

berjalan secara optimal. Dengan terbentuknya suasana dan proses pembelajaran

tersebut, peserta didik akan aktif mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan

minatnya. Dengan berkembangnya potensi peserta didik, maka mereka akan

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara.

Selanjutnya pada pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa,

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggungjawab.

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui jalur, jenjang dan jenis

pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui perserta didik untuk

mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan

tujuan pendidikan. Terdapat tiga jalur pendidikan yaitu, jalur pendidikan formal,

nonformal dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur

dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan

pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan

formal yang dapat dilakskanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan

informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang

akan dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan

menengah dan pendidikan tinggi. Selanjutnya jenis pendidikan adalah kelompok

yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan dan suatu satuan pendidikan.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan

2

pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis

pendidikan. Jenis pendidikan meliputi, pendidikan umum, kejuruan, vokasi,

professional, akademik, keagamaan dan khsusus.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),

termasuk pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan menengah dan jenis

pendidikan kejuruan. Dalam jalur pendidikan formal posisi SMK dalam sistem

pendidikan nasional ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1. Jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang ada Sstem Pendidikan

Nasional

Sistem Pendidikan Nasional

Jalur Pendidikan

Formal

Nonformal

Informal

Jenjang Pendidikan

Dasar

Menengah

Tinggi

Jenis Pendidikan

Umum

Kejuruan

SMK Vokasi

Akademik

Profesional

Khusus

Keagamaan

3

B. Pengertian Pendidikan Kejuruan

Di negara-negara berkembang pada umumnya menyelenggarakan dua jenis

pendidikan utama yaitu pendidikan umum (general education) dan pendidikan

kejuruan (vocational education). Seperti dinyatakan oleh Jandhyala B G Tilak

(2002), dalam The Handbook on Educational Research in the Asia Pacific Region”

sebagai berikut. “General or vocational education? This is a “tough choice” in

many developing countries. In the human capital framework, general education

creates ‘general human capital’ and vocational and technical education ‘specific

human capital’ Vocational education has an advantage, imbibing specific job-

relevant skills, that can make the worker more readily suitable for a given job and

would make him/her thus more productive” Pendidikan umum atau pendidikan

kejuruan. Hal ini merupakan pilihan di beberapa negara berkembang. Dalam

pemikiran sumber daya manusia/modal manusia, pendidikan umum akan

menghasilkan sumber daya manusia yang masih bersifat umum dan pendidikan

kejuruan atau pendidikan teknik akan menghasilkan sumber daya manusia yang

spesifik. Pendidikan kejuruan memiliki beberapa keuntungan karena dapat

menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan relevan, siap kerja dan

produktif.

Dalam hal pendidikan kejuruan Prosser and Quigley (1950) sebagai bapak

pendidikan kejuruan (vocational education) menyatakan “vocational education is

essentially a matter of establishing certain habits through repetitive training both in

thinking and in doing, it is primarily concerned with what these habits shall be and

how they shall be taught. When consider the matter a little further we find there are

general group of habits requires 1. Habits giving adaption to working environment

2. Process habits 3. Thinking habit”. Esensi dari pendidikan kejuruan adalah

mengajarkan kebiasaan berfikir dan bekerja melalui pelatihan yang berulang-ulang.

Terdapat tiga kebiasaan yang harus diajarkan yaitu: 1. Kebiasaan beradaptasi dengan

lingkungan kerja; 2. Kebiasaan dalam proses pelaksanaan kerja dan 3. Kebiasaan

berfikir (dalam pekerjaan).

Wenrich and Galloway (1988) mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan

sama dengan pendidikan teknik dan sama dengan pendidikan okupasi. The term

vocational education, technical education, occupational education are used

interchangeably. These terms may have different connotations for some readers.

However, all three terms refer to education for work. Istilah pendidikan kejuruan,

pendidikan teknik, dan pendidikan okupasi digunakan secara bergantian. Istilah-

istilah tersebut mempunyai konotasi yang berbeda-beda bagi pembaca, namun ke tiga

istilah tersebut merupakan pendidikan untuk bekerja.

Wenrich and Galloway (1988) lebih jauh mengemukakan bahwa “Vocational

education might be defined as specialized education that prepares the leaner for

entrance into a particular occupation or family occupation or to upgrade employed

4

workers”. Pendidikan Kejuruan dapat diartikan sebagai pendidikan yang special

yang berfungsi menyiapkan peserta didik untuk memasuki pekerjaan tertentu, atau

pekerjaan keluarga atau untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, PENDIDIKAN KEJURUAN: merupakan pendidikan

menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang

tertentu. Namun berdasarkan fakta yang ada, lulusan SMK tidak hanya dapat bekerja

pada bidang tertentu, tetapi juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan wirausaha.

Oleh karena itu lulusan SMK bisa BMW, yaitu bekerja di dunia kerja dan dunia

industri, melanjutkan ke perguruan tinggi khususnya ke pendidikan vokasi, atau

pendidikan profesi, atau menjadi guru SMK dan wirausaha. Manajemen SMK untuk

bisa menghasilakn lulusan BMW tersebut digambarkan seperti gambar 1.2.

MANAJEMEN SMK

MENGHASILKAN LULUSAN

Gambar 1.2. Manajemen SMK menghasilkan BMW (Bekerja, Melanjutkan

dan Wirausaha)

5

C. Kompetensi Abad 21

Seperti telah dikemukakan bahwa, pendidikan kejuruan adalah merupakan

pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja

dalam bidang tertentu. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, maka profil

pekerjaan dan profil tenaga kerja yang diperlukan oleh dunia kerja dan dunia

industri berupah. Lulusan pendidikan kejuruan harus memiliki kompetensi yang

relevan dengan kompetensi abad 21. Untuk itu supaya pengelolaan pendidikan,

efektif, efisien dan relevan dengan tuntutan masa depan, maka perlu difahami

terlebih dulu tentang kompetensi abad 21 tersebut.

Griffin, Patrick et all, dalam Universitas Pendidikan Indonesia (2012)

mengemukakan kompetensi manusia pada masa depan abad 21 ada empat komptensi

utama yaitu: way of thingking; way of working; tools of working dan living in the

world. Hal ini ditunjukkan pada gambar 2.9 berikut.

Way of thingking (Jalan berfikir) meliputi: Creativity and Innovation dan

Critical thinking, problem solving, decision, learning to learn, metacognition (kreatif

dan inovatif; berfikir kritis, pemecahan masalah, mampu membuat keputusan yang

tepat; belajar bagimana cara belajar yang baik, dan mmeiliki metakognisi) Way of

working (cara kerja) meliputi: Communication and Collaboration (komunikasi dan

kolaborasi/kerjasama). Tool of working melipui: Information literacy and ICT

Literacy (melek informasi dan melek ICT/Infomation Communication

Technology/TIK: Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Living In The World (hidup di dunia) meliupti: Citizenship (local and

global); Life and Career; Personal and social responsibility, cultural awarenes and

competencies. (Menjadi warga negara yang baik, lokal dan internasional; hidup dan

berkarir, memiliki tanggungjawab sosial; dan sadar akan budaya memiliki komptensi

untuk hidup di tingkat dunia).

Kompetensi

Abad 21

Jalan

Berfikir

Cara Kerja

Alat Kerja

Memahami Informasi

Memahami TIK

Kreatif, dan inovatif

Berfikir kritis, pemecahan

masalah dan membuat

keputusan

Belajar bagimana cara

belajar yag baik, meta

kognisi

Komunikasi

Kolaborasi

Menjadi WN lokal dan

global

6

Selanjutnya Tony Wagner dalam bukunya Global Achievement Gap mengemukakan

bahwa ada 7 kompetensi siswa yang harus dikuasai pada abad 21 yaitu:

1. Critical Thinking and Problem Solving (Mampu berpikir kritis dan

memecahkan masalah)

2. Collaboration across Networks and Leading by Influence (Mampu

berkolaborasi berbasis jaringan dan memimpin dengan pengaruh)

3. Agility and Adaptability (Mampu mengubah arah dan beradaptasi)

4. Initiative and Entrepreneurialism (Memiliki daya inisiatif dan

berkewirausahaan

5. Effective Oral and Written Communication (Bicara dan memiliki kemampuan

menulis secara efektif)

6. Accessing and Analyzing Information (Mengakses dan menganalisis

informasi)

7. Curiosity and Imagination (Bersikap selalu ingin tahu dan berimajinasi)

Komptensi murid abad 21 menurut Negara New Zealand

(rd.apec.org/index.php/21st_Century_Competencies) adalah: berfikir kritis

(thinking); menggunakan bahasa, simbul-simbul dan tek (using language; symbols

andr to others) dan berpartisipasi dengan memberikan kontribusi (participating and

contributing)

1. Thinking: mampu berfikir kreatif, inovatif dan metakognitif dalam

memperoleh informasi, mengembangkan ide, dan membuat keputusan

2. Using language, symbols and text; menggunakan bahasa, simbul-simbul

dan teks dalam bekerja dan berkomunikasi

3. Managing self: mampu mengelola diri sendiri agar memiliki motivasi

internal untuk belajar dan bekerja dan menghadapi tantangan

7

4. Relating to others: dapat beriteraksi kepada setiap orang secara interaktif

dengan orang lain dalam segala situasi

5. Participating and contributing: berbartisipasi dan dapat memberi kontribusi

dalam kehidupan bermasyarakat

D. Dalil Pendidikan Kejuruan

Berikut ini dikemukakan dalil pendidikan kejuruan yang dapat digunakan sebagai

inpirasi dalam mengelola pendidikan kejuruan dalam menghasilkan lulusan yang

memiliki kompetensi abad 21. Walaupun buku ini sudah lama, namun masih

relevan untuk digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan SMK di Indonesia.

Prosser A. Charles and Quigley Thos (1950) yang merupakan bapak

Pendidikan Kejuruan (Vocational Education), memberikan 16 dalil atau prinsip dasar

pendidikan kejuruan. Pendidikan Kejuruan akan berhasil bila memenuhi 16 prinsip

dasar/dalil tersebut. Prinsip-prinsip dasar pendidikan kejuruan adalah sebagai

berikut.

1. Vocational education will be efficient in proportion as the environment in which

the leaner is trained is a replica of the environment in which he must

subsequently work. Pendidikan kejuruan akan efisien apabila disediakan

lingkungan belajar yang sesuai dengan masalah yang sama atau merupakan

replika/tiruan thd lingkungan di mana mereka natinya bekerja

2. Effective vocational training can only be given where the training jobs are

carried on in the same way which the same operation, the same tool and the

same machines in the occupational itself. Latihan kejuruan dapat diberikan

secara efektif hanya jika latihan dilaksanakan dengan cara yang sama, operasi

sama, peralatan sama dengan macam kerja yang akan dialksanakan kelak

3. Vocational education will be effective in proportion as it trains the individual

directly and specifically in the thinking habits and the manipulative habits

required in the occupation itself. Pendidikan kejuruan akan efektif apabila

individu dilatih secara langsung dan spesifik untuk membiasakan cara bekerja

dan berfikir secara teratur

4. Vocational education will be effective in proportion as it enables each individual

to capitalize his interests, aptitudes and intrinsic intelligence to the highest

possible degree. Pendidikan akan efektif jika membantu individu untuk

mencapai cita-cita, kemampuan, dan keinginan yang lebih tinggi

5. That effective vocational education for any profession, calling, trade, occupation

or job can only be given to the selected group of individuals who need it, want it

and are able to profit by it. Pendidikan kejuruan untuk satu jenis keahlian,

8

posisi, dan ketrampilan akan efektif hanya jika diberikan pada klompok individu

yg merasa memerlukan, menginginkan dan mendaptkan keuntungan dri padanya

6. Vocational education will be effective in proportion as the specific training

experience for forming right habits of doing and thinking are repeated to the

point that the habits developed are those of the finished skill necessary for

gainful employment. Pendidikan kejuruan akan efektif bila pengalaman

penataran yang dilakukan akan melatih membiasakan bekerja dan berfikir secara

teratur, shg merupakan sarana yg betul2 diperlukan untuk meningkatkan prestasi

kerja

7. That vocational education will be effective in proportion as the instructor has

successful experience in the application of skill and knowledge to the operation

and processes he undertakes to teach. Pendidikan kejuruan yang efektif apabila

instruktur telah mempunyai pengalaman yang berhasil di dalam menerapkan

ketrampilan dan pengetahuan mengenai operasi dan proses

8. For every occupation there is a minimum of productive ability which an

individual must possess in order to secure or retain employment in that

occupation. If vocational education is not carried to that point with that

individual, it is neither personally nor socially effective. Untuk setiap jenis

pekerjaan, indidividu minimum harus memiliki kemampuan berproduksi agar

bisa mempertahankan diri sebagai karyawan pada pekerjaan tsb

9. Vocational education must recognize condition as they are and must train

individuals to meet more efficient ways of conducting the occupation may be

known and that better working condition are highly desirable. Pendidikan

kejuruan harus memahami posisinya di masyarakat, melatih individu untuk

memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja dan menciptakan kondisi kerja yang lebih

baik

10. The effective establishment of process habits in any leaner will be secured

proportion as the training is given on actual jobs and not on exercises or pseudo

jobs. Kebiasaan kerja akan terjadi, apabila pendidikan kejuruan memberi

pelatihan dengan pekerjaan yang nyata, dan bukan sekedar pekerjaan untuk

latihan atau pekerjaan yang bersifat tiruan.

11. The only reliable source of content for specific training in an occupation is in

the experience of master of that occupation. Hanya dengan memberi pelatihan

yang bersumber dari dunia kerja yang konsisten, meraka akan memiliki

pengalaman tuntas dalam pekerjaan

12. For every occupation there is a body of content which is peculiar to that

occupation and which practically has no functioning value in any other

occupation. Untuk setiap jenis pekerjaan, terdapat satu batang tubuh isi, satu

9

materi yang sangat tepat untuk satu jenis pekerjaan, belum tentu cocok untuk

pekerjaan yg lain

13. Vocational education will render efficient social service in proportion as it

needs the specific training needs of any group at the time that they need it and

in such a way that they can most effectively profit by the instruction. Pendidikan

kejuruan akan menuju pada pelayanan sosial yang efisien apabila

diselenggarakan dan diberikan pada manusia yang pada saat itu memerlukan

dan mereka mendapat keuntungan dari program tersebut.

14. Vocational education will be socially efficient in proportion as in its methods of

instruction and its personal relation with learner it take into consideration the

particular characteristic of any particular group which it serves. Pendidikan

kejuruan secara sosial akan efisien apabia metode pembelajaran memperhatikan

kepribadian siswa dan karakteristik kelompok yang dilayani

15. The administration of vocational education will be efficient in proportion as its

is elastic and fluid rather than rigid and standardized. Administrasi dalam

pendidikan kejuruan akan efisien bila dilaksanakan dengan fleksibel, dinamis

dan tidak kaku

16. While every reasonable effort should be made to reduce per capita cost , there is

a minimum below which effective vocational education cannot be given, and if

the course does not permit of this minimum of per capita cost, vocational

education shoul not be attempted. Walaupun setiap usaha perlu dilaksanakan

sehemat mungkin, pembiayaan pendidikan kejuruan yg kurang dari batas

minimum tidak bisa dilaksanakan secara efektif, dan jika pengajaran tidak bisa

menjangkau biaya minimumnya, sebaiknya pendidikan kejuruan tidak perlu

dilaksanakan.

10

BAB II

MANAJEMEN PENDIDIKAN KEJURUAN

A. Pengertian dan Ruang Manajemen Pendidikan

Coombs (1968) menyatakan bahwa langkah awal untuk membenahi mutu pendidikan

adalah harus dimulai dengan memperbaiki manajemen pendidikannya. Oleh karena

itu manajemen merupakan instrumen organisasi/satuan pendidikan untuk mencapai

tujuannya.

Antara manajemen dan administrasi dapat diartikan sama, tetapi juga dapat

diartikan berbeda. Dalam arti yang sama, administrasi dan manajemen merupakan

kata yang sinonim dan penggunaannya dapat digunakan secara bergantian

(interchangeable). Dalam hal ini Orlosky (1984 : 1 – 2) menyatakan : “The term

administration and management do not have precise meanings. Administration and

management are frequently treated as synonymous and interchangeable term”.

Dalam arti yang berbeda, kedudukan administrasi (dalam arti luas) lebih

tinggi dari pada manajemen. Administrasi menentukan kebijakan ke mana organisasi

akan dibawa, sedangkan manajemen merumuskan bagaimana melaksanakan

kebijakan yang telah digariskan oleh administrator. Administrasi menentukan “what”

dan ”policy-making” sedangkan manajemen menentukan “how” dan ”policy

executing”.

Kast & Rosenzweig (1979 : 7) menyatakan bahwa perbedaan administrasi

dan manajemen terletak pada di mana aktivitas manajemen itu berada. Kata

adminitrasi berkonotasi pada bidang pemerintahan dan organisasi nonprofit,

sedangkan kata manajemen lebih banyak digunakan pada bidang bisnis.

“Administration often has had the connotation of governmental or other nonprofit

organization. How ever management has been relagated to business enterprises.

Bush (1995), menyatakan bahwa manajemen pendidikan sebagai berikut.

“Educational management is a field of study and practice concerned with the

11

operation of educational organizations” Manajemen pendidikan adalah suatu bidang

kajian, dan suatu kegiatan organisasi pendidikan. Clarke ( 1994) menyatakan

bahwa “The goal of educational management is to apply good management

principles to a school setting or educational organization so that the school can then

succeed in its mission to provide students with education. Deans, superintendents,

principals, vice principals, and other senior administrators are all examples of

educational managers”. Tujuan dari manajemen pendidikan adalah menerapkan

prinsi-prinsip manajemen yang baik untuk mengelola sekolah atau organisasi

pendidikan, sehingga sekolah atau organisasi pendidikan dapat mencapai visinya

dalam mendidik murid. Dekan, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan

Adminitrator Senior adalah contoh manajer pendidikan.

Nickels (1997) menyatakan “Educational management is process undertaken

to achieve organizational education goals through a series of activities such as

planning, organizing, directing, and controlling people and other organizational

resources” Manajemen pendidikan adalah proses kegiatan untuk mencapai tujuan

organisasi pendidikan, melalui kegiatan yang berkesinambungan yaitu, perencanaan,

pengorganisasian, dan pengendalian orang-orang dan sumber daya lain dalam

organisasi.

Tilaar (2001) menyatakan bahwa “Management education is a whole process

of joint activities in education that includes planning, organizing, directing,

reporting, coordination, supervision and financing, using or utilizing the facilities

available, good personnel, material, or spiritual to achieve educational goals

effectively and efficiently”. Manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses

kerjasama dalam organisasi pendidikan yang meliputi perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, supervisi dan

pembiayaan dengan mengunakan berbagai fasilitas, personil yang baik, material dan

spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

The job of educational management is preparing reports, creating policies,

reviewing course curricula, setting and working towards specific goals, allocating

school resources, setting or monitoring academic standards, staffing the school,

addressing the various needs of both staff and students, and collaborating with

outside stakeholders such as parents and state boards (Rush, 2003). Pekerjaan

manajemen pendidikan adalah menyiapkan laporan, membuat kebijakan, review

materi pembelajaran dan kurikulum, menyiapkan dan melakanakan pekerjaan untuk

mencapai tujuan-tujuan yang spesifik, mengalokasikan sumber-sumber daya

sekolah, menyiapkan dan monitoring pelaksanaan standar akademik, penentuan staf

sekolah, mencatat berbagai kebutuhan staf dan murid, kerjasama dengan pemangku

kepentingan luar (stake holder) seperti dengan keluarga dan komite sekolah.

12

Berdasarkan pengertian tentang manajemen pendidikan tersebut dapat

dikemukkana di sini, bahwa pada dasarnya manajemen pendidikan itu berupa bidang

kajian dan proses kegiatan organisasi pendidikan; dalam melaksanakan kegiatan

menggunakan prinsip atau fungsi manajemen yang baik, yaitu perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian; sumber daya yang dikelola adalah

personil/staf (sumber daya manusia) dan sumber-sumber daya yang lain; tujuan

pendidikan dicapai secara efektif dan efisien untuk memenuhi standar akademik

yang telah ditentukan.

Dengan demikian manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti

telah dikemukakan proses pengelolaan yang baik menggunakan fungsi-fungsi

manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahaan dan pengendalian.

Organisasi yang dikelola adalah organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan

meliputi organisasi birokrasi pendidikan dan organisasi pada satuan pendidikan.

Organisasi birokrasi pendidikan meliputi: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Organisasi pada

satuan pendidikan berada pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Sumber daya

pendidikan yang dikelola adalah yang tercantum dalam standar nasionalpendidikan,

yaitu kurikulum (standar isi), proses pembelajaran, ketenagaan (pendidik dan tenaga

kependidikan), sarana dan prasarana, pengelolaan, penilaian dan kompetensi lulusan.

Dengan manajemen pendidikan yang professional, tujuan pendidikan tercapai

tercapai secara efektif dan efisien. Efektif berarti manajemen pendidikan

mengerjakan pekerjaan yang benar (sesuai standar) sehingga tujuan pendidikan

tercapai pada gradasi yang tinggi. Efisien berarti mengerjakan pekerjaan dengan cara

yang benar, sehingga dapat sumber daya digunakan secara optimal. Efisien juga

dapat diartikan dengan 5 “ter”, termudah cara mengerjakannya, termurah biayanya,

tersingkat waktunta, teringan bebannya dan terpendek jaraknya. Dengan demikian

manajemen pendidikan juga dapat diartikan “mengerjakan pekerjaan yang benar

dengan cara yang benar, sehingga tujuan tercapai pada gradasi yang tinggi,

dikerjakan dengan cara yang mudah, biaya yang murah, waktu yang singkat, beban

yang ringan dan jarak yang pendek.

Bila fungsi manajemen ditunjukkan dalam pengertian manajemen, maka

manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (pengelolaan) sumber daya manusia dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam organisasi pendidikan sumber daya manusia dan sumber

daya yang lain, adalah delapan standar nasional pendidikan plus budaya dan

lingkungan. Standar nasional pendidikan, tertera pada PP No.19 Tahun 2005,

tentang Standar Nasional Pendidikan

13

Berdasarkan fungsi manajemen untuk mengelola sumber daya guna mencapai

tujuan pendidikan tersebut, lingkup kegiatan manajemen pendidikan ditunjukkan

pada gambar 2.1 berikut. Berdasarkan gambar 2.1 tersebut terlihat bahwa akitivitas

manajemen pendidikan ada 36, namun bobot antar satu aktivitas dan frekuensi

pelaksanaannya tidak sama. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian dikerjakan di

awal tahun kegiatan, sedangkan actuating dilaksanakan pada proses kegiatan, dan

controlling dilaksanakan selama proses dan setelah akhir kegiatan. Dalam

manajemen ini akan difkuskan pada perencanaan, pembiayaan, pemimpinan dan

pengendalian pendidikan kejuruan.

Sugiyono

SNP

FUNGSI MANAJEMEN

Planning Organizing Actuating Controlling

ISI

PROSES

KETENAGAAN

PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN

PENILAIAN

1

2

3

4

5

6

10

11

11

14

15

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

32

33

SARPRAS

7 16 25 34

13

SKL 8 17 26 35

Sugiyono Budaya & Ling 9 18 27 36

Gambar 2.1. Ruang lingkup kegiatan manajemen pendidikan

14

Manajemen pendidikan kejuruan menghadapi Indonesia emas adalah manajemen

pendidikan abad 21. Kegiatan manajemen adalah melaksanakan fungsi-fungsi

manajemen secara konsisten dan berkelanjutan didasarkan pada dalil pendidikan

kejuruan untuk mengelola standar nasional pendidikan. Dari 36 aktivitas

manajemen tersebut lebih ditekankan pada pengembangan kurikulum yang relevan

dengan kompetensi abad 21, menyelenggarakan pembelajaran berbasis teaching

factory dan industry, pembiayaan yang mencukupi untuk pengadaan sarpras

khususnya untuk alat dan bahan praktik bengkel, guru profesional yang memiliki

kompetensi abad 21, kepala sekolah yang mampu menerapkan instructional

leadership, tranformational leadership (memberdayaan guru dan karyawan) dan

mampu membangun jaringan kerja, dan perlu dilaksanakannya Sistem Pengendalian

Managemen (Management Control System)

Pendidikan kejuruan adalah merupakan fungsi pembangunan ekonomi suatu

negara. Karena pertumbuhan penduduk lebih besar daripada pertumbuhan lapangan

kerja, maka negara harus membuat kebijakan ekonomi dan teknologi yang dapat

menciptakan lapangan kerja yang tinggi. Mestinya pembangunan industri sudah

harus pada tahap merancang dan memproduksi sendiri. Kebutuhan pokok masyarakat

seharusnya sudah dirancang dan diproduksi sendiri, seperti kendaraan roda dua dan

roda empat, pesawat TV, Kulkas, komputer dan laptop, handphone, kapal, pesawat

dan terbang. Kenapa SMK sudah membuat mobil tidak didukung oleh pemerintah

untuk diproduksi? Kenapa malah dilawan dengan mobil murah? Kalau kebutuhan

masyarakat tersebut dirancang dan diperoduksi sendiri, maka akan membuka peluang

kerja bagi lulusan SMK yang banyak sekali. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah

untuk perancang, produksi, pemasaran, dan perawatan.

B. Perencanaan Pendidikan

15

Baghart dan Trull (1973) menyatakan bahwa “Planning is future thinking; planning

is controlling the future; planning is decision making; planning is intergrated

decision making” Perencanaan adalah berfikir masa depan; perencanaan adalah

mengendalikan masa depan; perencanaan adalah pengambilan keputusan;

perencanaan adalah pengambilan keputusan yang terintegrasi. Selanjutnya

dinyatakan “Planning is intelligent attempt to shape the future; to make the future

better than the past’. Perencanaan adalah pemikiran yang cerdas untuk membentuk

masa depan, membuat masa depan lebih baik dari masa lampau.

Selanjutnya Banghart dan Trull (1973) menyatakan bahwa perencanaan

adalah “preparing to do” is call planning, and “communicating what is to be done”

is call plan. Menyiapkan apa yang harus dikerjakan dinamakan perencanaan dan

mengkomunikasikan apa yang harus dikerjakan dinamakan rencana. Selanjutnya

dinyatakan bahwa “ The meaning of planning involves several component process,

such as the objective to be attained; an efficient procedure for attaining them; the

appropriate allocation of the resources required to attain the objective; and a

conception of the proper form to achieve the objective”. Perencanaan terdiri atas

proses beberapa komponen seperti adanya tujuan yang harus dicapai, adanya

prosedur yang efisien untuk mencapai, adanya sumber daya yang diperlukan untuk

mencapai tujuan, dan adanya konsep yang jelas untuk mencapai tujuan.

Robbins dan Coulter (2010) memberikan definisi tentang perencanaan

sebagai berikut. “Planning involve defining the organization’s goal, establishing

strategies for achieving those goals, and developing plans to integrate and

coordinate work activities. It’s concerned with both end (what) and means (how)”.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukkaan bahwa, perencanaan itu berkenaan

dengan kegiatan penetapan tujuan organisasi, menetapkan strategi untuk mencapai

tujuan tersebut, mengembangan rancangan untuk mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan kegiatan kerja. Perencanaan berkenaan dengan apa yang

dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa, pada dasarnya

perencanaan itu merupakan keputusan yang akan dilaksanakan di masa depan;

disusun secara rasional, empiris dan sistematis (ilmiah); berisi tentang tujuan yang

akan dicapai, program dan kegiatan yang akan dikerjakan, serta cara dan sumber

daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pendidikan kejuruan lebih berfungsi dalam pembangunan ekonomi. Oleh

karena itu secara nasional perlu direncanakan berapa jumlah SMK yang sesuai

dengan jenis bidang keahlian, program keahlian dan kompetensi keahlian yang harus

ada pada tigkat nasional, provinsi dan setiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

16

Bila dikaitan dengan pendidikan kejuruan, perencanaan pendidikan

merupakan proses yang rasional, empiris dan sistematis dalam menetapkan tujuan

pendidikan kejuruan, menentukan program kegiatan untuk mencapai tujuan,

menetapkan sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, dan

menetapkan cara untuk mencapai tujuan. Hal ini ditunjukkan pada gambar 2.2

17

Secara makro perlu direncanakan jumlah dan jenis SMK yang perlu ada pada

tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota, sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan

tenaga baik, lokal, nasional dan internasional. Selanjutnya secara institusional/satuan

pendidikan, karena tujuan SMK adalah BMW (Bekerja, Melanjutkan dan Wirasaha)

maka program kegiatan pembelajaran yang direncanakan di sekolah diarahkan untuk

kelompok murid yang mau bekerja, yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi dan

akan berwirausaha. Perlu juga direncanakan juga direncanakan jumlah dan

komptensi guru dan tenaga kependidikan lain yang dibutuhan, sarana dan prasarana

pembelajaran yang dibutuhan, serta sistem evaluasi yang akan digunakan.

C. Organizing (Pengorganisasian)

Rue and Byars (2001) menyatakan bahwa ”organizing is basically a process

of division of labor accompanied by appropriate delegation of authority. Proper

organizing result more effective use resources. Pengorganisasian pada dasarnya

adalah proses pembagian pekerjaan dengan cara mendelegasikan wewenang.

Pengorganisasian yang baik akan meningkatkan efektivitas dalam menggunakan

sumber daya organisasi.

Terry (1977) memberikan definisi tentang pengorganisasian (organizing)

adalah sebagai berikut. Organizing is the establishing of effective behavioral

relationships among persons so that they may work together efficiently and gain

personal satisfaction in doing selected task under given environmental conditions for

the purpose of achieving some goal or objective. Pengorganisasian adalah proses

menetapkan hubungan perilaku yang efektif antar orang, sehingga mereka dapat

bekerja sama secara efisien dan mereka merasa puas dalam mengerjakan pekerjaan

dalam kondisi lingkungan tertentu dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya Terry menyatakan bahwa, pengorganisasian akan menghasilkan

struktur organisasi, yang merupakan kerangka kerja orang-orang dalam suatu

organisasi. Pengorganisasian membangun hubungan kerja yang harmonis antar orang

atau kelompok yang memiliki kepribadian, kemampuan dan kepentingan yang

berbeda.

Rue and Byars (2001) memberikan tiga alasan perlunya pengorganisasian.

Alasan pertama, adanya pengorganisasian (organizing) adalah “is to establish lines

of authority” (menetapkan garis kewenangan). Dengan garis kewenangan yang jelas

maka akan membentuk disiplin dalam organisasi, sebaliknya dengan kewenangan

yang tidak jelas akan membuat binggung orang-orang dalam organisasi tentang apa

Gambar 2.2. Kegiatan dalam perencanaan

18

yang harus dikerjakan. Alasan kedua, dengan adanya pengorganisasian adalah

“improves the efficiency and quality of work through synergism” (meningkatkan

efisiensi dan qualitas pekerjaan melalui kerjasama yang sinergis). Sinergi ini dapat

terjadi apabila para individu atau kelompok melakukan kerjasama dalam

mengerjakan pekerjaan. Kalau setiap individu dan kelompok bekerja sendiri-sendiri

maka tidak ada sinergis. Alasan ke tiga adanya pengorganisasian adalah untuk

meningkatkan komunikasi antar pegawai dalam organisasi. Hal ini dapat terjadi

karena “a good organization structure clearly defines channels of communication

among the member of organization” (organisasi yang baik menunjukkan garis

komunikasi jelas antar anggota organisasi)

Pengorganisasian (organizing) dapat juga diartikan sebagai proses

membentuk organisasi. Membentuk organisasi adalah proses mengatur pekerjaan ke

dalam struktur tugas dan wewenang, sehingga pekerjaan dapat dikelompokkan

berdasarkan jenis dan tingkatan serta dibagi habis secara adil dan merata kepada

setiap posisi/struktur yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan demikian kegiatan

utama dalam pengorganisasian adalah membentuk struktur organisasi, memberi

uraian tugas pada setiap struktur, membentuk hubungan kerja antara struktur satu

dengan yang lain, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi orang-orang yang

diperlukan pada setiap struktur organisasi tersebut.

Pengorganisasian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini ada

yang tumpang tindih sehingga tidak efektif dan efisien. Adanya Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu Pendidikan, dengan

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direkrorat Jenderal

Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, membuat kedua

lembaga itu bekerja saling tumpang tindih. Supaya lebih fokus dan relevan dengan

topoksi masing-masing direktorat, maka fungsi badan yang mengelola SDM

diserahkan saja pada direktorat pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan yang

ada pada masing-masing direktorat jenderal. Pembinaan pendidikan dan tenaga

kependidikan menengah diserahkan saja pada Direktorat Pembinaan Pendidikan dan

Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

Pada tingkat satuan pendidikan SMK, pengorganisasian diarahkan pada

pembantukan struktur organisasi yang efisien, adanya uraian tugas yang jelas pada

setiap pegawai, penugasan guru yang menggunakan prinsip "the right man in the

right place, in the right job, in the rigt time" Selanjutnya sesuai dengan tujuan SMK

bisa BMW, maka pengorganisasian sekolah lebih diarahkan pada pemetaan dan

pengelompokkan siswa yang akan berkerja, yang akan melanjutkan dan yang akan

berwirausaha. Dengan adanya pengelompokkan ini maka pembinaan dan bimbingan

yang akan diberikan akan lebih efektif dan efisien.

19

D. Pembiayaan Pendidikan

Dalil ke 16 pendidikan kejuruan menyatakan "While every reasonable effort should

be made to reduce per capita cost , there is a minimum below which effective

vocational education cannot be given, and if the course does not permit of this

minimum of per capita cost, vocational education shoul not be attempted. Walaupun

setiap usaha perlu dilaksanakan sehemat mungkin, pembiayaan pendidikan kejuruan

yg kurang dari batas minimum tidak bisa dilaksanakan secara efektif, dan jika

pengajaran tidak bisa menjangkau biaya minimumnya, sebaiknya pendidikan

kejuruan tidak perlu dilaksanakan.

Dalil tersebut adalah sangat ideal, karena kalau biaya tidak mencukupi untuk

menyelanggarakan pendidikan kejuruan, maka pembelajaran praktik tidak optimal

sehingga komptensi lulusan tidak akan tercapai. Bapenas tahun 2009 sd 2011

memberikan data bahwa, lulusan yang paling banyak menganggur adalah lulusan

SMK. Hal ini tentu sangat ironis dengan tujuan SMK yang lulusannya untuk bekerja.

Namun data tersebut juga bisa rasional, karena dengan kebijakan pemerintah yang

memperbanyak SMK tanpa diikuti dengan peningkatan komptensi guru, alat da

bahan untuk pembelajaran parktik, maka lulusannya akan menjadi tidak kompeten,

sehingga akhirnya banyak yang menganggur.

Permasalahan utama dalam pendidikan kejuruan khususnya SMK adalah biaya

oeprasional yang tinggi, tetapi kemampuan membayar murid rendah. Dengan

demikian akan sulit membiayai pendidikan kejuruan yang ideal yang bersumber dari

murid. John/Morphet menyatakan bahwa “When quantity or quality of education is

increased, financial support generally need to increase “. Bila kualitas dan kuantitas

pendidikan ingin ditingkatkan, maka dukungan finansial juga harus ditingkatkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka bila ingin kualitas pendidikan kejuruan tinggi, maka

biaya untuk pendidikan kejuruan perlu ditingkatkan sampai memenuhi standar

minimal. Pembiayaan pendidikan kejuruan diarahkan untuk melengkapai sarana dan

prasarna pembelajaran praktik, bahan praktik dan peningkatan komptensi guru

praktik atau guru produktif.

E. Manajemen Pembelajaran

Manajemen pembelajaran dalam pendidikan kejuruan didasarkan pada dalil 1 dan 2

pendidikan kejuruan yang berbunyi sebagai berikut.

a. Pendidikan kejuruan akan efisien apabila disediakan lingkungan belajar yang

sesuai dengan masalah yang sama atau merupakan replika/tiruan thd

lingkungan di mana mereka natinya bekerja

20

b. Latihan kejuruan dapat diberikan secara efektif hanya jika latihan

dilaksanakan dengan cara yang sama, operasi sama, peralatan sama dengan

macam kerja yang akan dialksanakan kelak

Berdasarkan hal tersebut, maka manajemen perlu mengupayakan agar lingkungan

sekolah kejuruan merupakan replikasi dari dunia kerja sesungguhnya, yaitu dunia

kerja abad 21. Selanjutnya pembelajaran pada pendidikan kejuruan menggunakan

alat kerja, bahan, operasi dan standar yang sama dengan dunia kerja abad 21.

Pembelajaran yang demikian adalah pembelajaran yang menggunakan prinsip

"teching factory" Teaching Factory adalah suatu konsep pembelajaran dalam suasana

sesungguhnya, sehingga dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara

kebutuhan industri dan pengetahuan sekolah. Teknologi pembelajaran yang inovatif

dan praktek produktif merupakan konsep metode pendidikan yang berorientasi pada

manajemen pengelolaan siswa dalam pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan

dunia industri. (Brosur IGI, 2007/http://kaliboyo01.blogspot.com/2008/01/teaching-

factory-sebagai-pendekatan.html). Untuk itu direktorat pembinaan SMK perlu

memotrait profil dunia kerja abad 21 sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam

pengelolaan SMK.

F. Kepemimpinan Pendidikan Kejuruan

Peter G. Northouse (2007) mendefinisikan kepemimpinan adalah sebagai berikut.

"Leadership is a process where by an individuals influence a group of individuals to

achieve a common goal". Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang

mempengaruhi kelompok individu untuk mencapai tujuan. Jadi komptensi inti dari

seorang pemimpin adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai

tujuan, khususnya tujuan organisasi yan dalam hal ini adalah tujuan pendidikan

kejuruan.

Pemimpin pendidikan berada pada tingkat nasional (menteri pendidikan),

tingkat provinsi (kepala dinas pendidikan provinsi), tingkat kabupaten/kota (kepala

dinas pendidikan kabupaten/kota) dan tingkat satuan pendidikan (kepala sekolah,

ketua, rektor).

Dalam kaitannya dengan pembangunan pendidikan kejuruan, menteri

pendidikan sebagai pemimpin mempunyai peran yang sangat strategis. Menteri

pendidikan harus menetapkan visi kemana pendidikan kejuruan akan dikembangkan.

Karena pendidikan kejuruan merupakan fungsi pembangunan ekonomi suatu negara,

maka menteri pendidikan perlu melakukan lobi ke menteri perindustrian, menko

ekonomi bahkan presiden agar pembangunan industri dikembangkan dari hulu

sampai hilir. Seperti telah dikemukakan bahwa, kebutuhan pokok masyarakat seperti

kendaraam roda dua dan rodak empat, pesawat televisi, kulkas, komputer, laptop,

21

handphone, kapal dan pesawat terbang dirancang dan diproduksi dalam negeri.

Dengan demikian akan tercipta peluang kerja yang banyak yang dapat diisi oleh

lulusan pendidikan kejuruan.

Strategi pembangunan pendikan kejuruan perlu dilakukan secara total, seperti

model kebijakan pembangunan SMK 80 dan model SMK Pembangunan. SMK yang

dibangun tahun 1980 dan SMK Pembangunan ternyata sampai sekarang masih tetap

efektif. Model pengembangan SMK dengan pemberian blockgrand yang jumlahnya

tidak memadai akan membuat SMK sulit berkembang untuk mengadapi komptensi

abad 21. Balai Latihan Kerja perlu dioptimalkan pemakaiannnya untuk pembelajaran

praktik SMK Swasta yang memiliki sarana pembelajaran praktik yang memadai.

Pada tingkat satuan pendidikan, pemimpin pendidikan adalah kepala sekolah.

Fred M. Hechinger (dalam Davis & Thomas, 1989: 17) pernah menyatakan: “Saya

tidak pernah melihat sekolah yang bagus dipimpin oleh kepala sekolah yang buruk

dan sekolah buruk dipimpin oleh kepala sekolah yang buruk. Saya juga menemukan

sekolah yang gagal berubah menjadi sukses, sebaliknya sekolah yang sukses tiba-tiba

menurun kualitasnya. Naik atau turunnya kualitas sekolah sangat tergantung kepada

kualitas kepala sekolahnya"..

Ruth Love (1986) menulis,“There is no a good school without a good

principals. Edward Dechore (1988) menulis, ”The difference between a good and a

poor school is often the difference between a good and a poor principals”. Peter

(2005) menyatakan bahwa 80% permasalahan mutu ditentukan oleh manajemennya.

Hal ini berarti untuk memajukan pendidikan kejuruan perlu kepala sekolah yang

bagus, yaitu kepala sekolah yang memiliki komptensi profesional dalam memimpin

sekolah.

Di Indonesia standar komptensi kepala sekolah tertuang dalam Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional no 13 tahun 2007 tentang Standar Komptensi

KepalaSekolah. . Standar komptensi kepala sekolah meliputi: komptensi kepribadian,

manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial. Sebelumnya direktorat pembinaan

SMK telah merumsukan fungsi kepala sekolah yang disingkat EMASLIM, yaitu

kepala sekolah berfungsi sebagai educator (pendidik); Manager, Administrator,

Supervisor, Leader, Inovator dan Motivator. Bila semua kepala sekolah telah

memiliki standar kompetensi dan melaksanakan EMASLIM tersebut, maka SMK

berpotensi untuk maju.

Kepala sekolah dituntut untuk melaksanakan kepemimpinan manajerial dan

instruksional. Kepmimpinan manajerial lebih diarahkan untuk mengelola sumber

daya pendidikan secara optimal guna mencapai tujuan SMK bisa BMW, dan

kepemimpinan instruksional yang lebih menekankan pada kepemimpinan

pembelajaran. Kepemimpinan pembelajaran merupakan tindakan kepala sekolah

yang mengarah pada terciptanya iklim sekolah yang mampu mendorong terjadinya

22

peningkatan mutu pengelolaan internal sekolah sehingga memungkinkan

terselenggaranya proses pembelajaran yang merangsang para siswa untuk mencapai

prestasi belajar yang tinggi (Bahan bimtek Program Kemitraan SMK)

Namun secara operasional kepala SMK dituntut untuk mampu mengikuti dan

memotrait perkembangan dunia kerja dan dunia industri yang selanjutnya digunakan

sebagai pertimbangan dalam pengembangan kurikulum; mengembangan model

pembelajaran teaching factory, mengembangkan unit produksi, memberi contoh, dan

menggarakkan guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk bekerja secara optimal,

dan melakukan pengendalian manajemen.

D. PENGENDALIAN/CONTROLLING

Banyak kebijakan yang tidak terlaksana dengan baik karena tidak ada pengendalian

mutu yang baik. Pengendalian menurut Terry mapun Robbins dinamakan

controlling atau pengendalian. Fungsi controlling menurut Robbins (2008) adalah

"Setting standards, comparing actual performance, With the standards, and then

take corrective action as required" (menetapkan standar kerja, membandingkan

standar dengan performance, mengambil tindakan bila terjadi penyimpangan.

Dengan demikian fungsi controll bukan sekedar pengawasan, tetapai

PENGAWASAN + TINDAK LANJUT. Fungsi Controll ini oleh Antony (2009)

dikembangkan menjadi Sistem Pengendalian Management atau Management Control

System (MCS). Management Control is a process by which manager influence other

member organization to implement the organization’s strategies. Pengendalian

Manajemen adalah suatu proses, di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi

untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan organisasi. Prinsip dasar

MCS dapat digambarkan seperti gambar 2.3 berikut.

23

Berdasarkan gambar 2.3 tersebut, terlihat bahwa dalam sistem pengendalian

manajemen, terdiri atas tuga petugas yang berbeda yaitu:

1. Detector : berfungsi untuk memotrait kinerja organisasi (SMK) saat ini.

Untuk memotrait kondisi kinerja saat ini dapat menggunakan hasil

pengawasan atau hasil penelitian evaluasi

2. Asesor : berfungsi untuk membandingkan kinerja saat ini dengan standar

yang telah ditetapkan. Standar yang digunakan adalah perencanaan atau

dalam pendidikan menggunakan standar nasional pendidikan

3. Effector: berfungsi untuk mengambil tindakan koreksi bila terjadi

penyimpangan antara apa yang terjadi dengan standar (masalah)

1. DTECTOR: Information about what

is happening

CONTROLL DEVICE

Entity being controlled

2. ASSESOR : Comparison with standar

3. EFFECTOR : action

Gambar 2.3. Sistem Pengendalian Manajemen menurut Antony (2009)

24

Sistem Pengendalian Manajemen menurut Antony tersebut dapat diterapkan untuk

pengendalian mutu pada SMK dengan model seperti ditunjukkan pada gambar 2.12.

Oleh karena itu Kepala SMK perlu mengembangkan sistem ini agar perencanaan

dapat dilaksanaan dan tujuan dapat tercapai secara efektif

STANDAR KINERJA SMK

8 SNNP

ASESOR :

MEMBANDINGKAN DENGAN STNDAR : SNP

JALAN TERUS

TIDAK

ANALISIS MENCARI SEBAB-SEBAB

IDENTIFIKASI TINDAKAN

MELAKSANAKAN TINDAKAN

EVALUASI HASIL TINDAKAN BARU

DETECTOR :

MENGUKUR KINERJA SMK : 8 SNP

KEPALA SMK

YA

EFEKTOR

Gambar 2.4. Sistem Pengendalian Manajemen SMK

25

Berdasarkan gambar 2.4 tersebut kerja Sistem Pengendalian Manajemen SMK dapat

dijelaskan sebagai berikut;

1. Kepala SMK dalam mengelola SMK menggunakan standar yang sudah jelas.

Standar tersebut dapat berupa rencana strategis, rencana tahunan atau Standar

Nasional Pendidikan

2. Kepala sekolah membentuk Unit Sistem Pengendalian Manajemen atau Sistem

Pengenadlian Mutu Internal, yang berfungsi utama sebagai detektor, asesor dan

efektor.

3. Detektor atau yang diberi tugas untuk itu, diberi mandat untuk memonitor

pelaksanaan kerja sesuai dengan yang telah direncanakan

4. Berdasarkan data pelaksanaan kerja tersebut, maka asesor membandingkan antara

pelaksanaan kerja dengan standar rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis

akan dapat diketahui ada atau tidakada penyimpangan

5. Bila terjadi penyimpangan maka effektor, akan melakukan analisis sebab-sebab

ada penyimpangan, memilih tindakan yang dipandang efektif dan selanjutnya

melaksanakan dan mengukur hasil tindaan tersebut

6. Hasil pelalaksanaan tindakan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala SMK

Sekolah juga perlu menerapkan Total Quality Management, agar maju secara

berkelanjutan. Total Quality Management (TQM) is a management approach that

aims for long-term success by focusing on customer satisfaction. TQM is based on

the participation of all members of an organization in improving processes,

products, services, and the culture in which they work. (nfolific.com/technology/definitions/computer-dictionary/tqm). Manajemen Mutu

Terpadu adalah merupakan pendekatan manajemen jangka panjang yang

memfokuskan pada kepusan pelanggan. TQM melibatkan partisipasi seluruh anggota

organisasi utuk meningkatkan kualitas proses, produk dan pelayanan dalam

pekerjaannya. TQM is a philosophy and system for continuously improving the

services and/or products offered to customers. (Ronald Fitzgerald

Article Source: http://EzineArticles.com/2555828). TQM adalah merupakan filsafat

dan sistem untuk meningkatan kualitas produk atau pelayanan secara berkelanjutan.

Total Quality Management atau Manajemen Mutu Terpadu merupakan

filsafat, budaya dan teknik manajemen yang memfokuskan pada upaya peningkatan

mutu pada seluruh aspek organisasi pendidikan secara terus menerus, sehingga

menghasilkan kualitas pendidikan yang memenuhi standar dan memuaskan

pelanggan. Karakteristik TQM adalah:

1. Fokus Pada Pelanggan: mengelola SMK yang memperhatikan pada

kebutuhan masyarakat pengguna sekolah (lulusan SMP) dan pengguna

lulusan sekolah (Dunia kerja dan dunia industri)

2. Obsesi Terhadap Mutu: keingginan agar mutu setiap sstandar nasional

tercapai pada gradasi yang tingggi, sehingga murid SMK sebelum lulus sudah

dipesan oleh dunia industri dan dunia usaha, atau menciptakan lapangan kerja

sendiri

26

3. Pendekatan Ilmiah: mengelola berdasarkan pemikiran yang rasional dengan

teori-terori manajemen modern serta mengelola berdasarkan fakta-fakta

empiris

4. Komitmen Jangka Panjang: setiap warga sekolah memiliki komitmen jangka

panjang dengan memperhatikan perubahan lingkungan eksternal, sehingga

sekolah dapat maju secara berkelanjutan

5. Kerja secara Team Work: tidak bekerja sendiri-sendiri tetapi perlu ada kerja

sama yang baik antara pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

6. Perbaikan Sistem Secara Terus Menerus: bila sistem dan cara kerja sudah

terbukti tidak efisien dan efektif maka perlu diperbaiki

7. Diklat Bagi Pegawai: setelah dievaluasi dan ada pegawai yang tidak

memenuhi standar kerja, maka perlu diberi pendidikan dan pelatihan

8. Bebas Terkendali: pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara

bebas tidak dibawah tekanan, namun semuanya harus sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan.

9. Kesatuan Tujuan: pendidik dan tenaga kependidikan harus bekerja secara

terintergrasi dan terkoordinasi dalam rangka mencapai tujuan SMK

10. Keterlibatan Staf: semua staf mempunyai peran dan tanggungjawan yang

sama dalam mencapai tujuan SMKmulai tuakang sapu sampai pimpinan

DAFTAR PUSTAKA

Anthony N, Robert; Gonvindarajan Vijay; Management Control System; McGra-

Hill, International Edition

Banghart W Frank; Trull Jr Albert; Educational Planning; The Macmillan Company;

New York; 1973

Bass, BM and Steidlmeter, Ethic, Character and Authentic Transformational

Leadership, 2006

Chung H Kae; Megginson C Leon; Organizational Behavior; Developing

Managerial Skill; harper & Row, Publisher; Cambridge; London; Sydney;

1978

Coombs; Educational Planning; McGra-Hill, International Edition (1968)

Depkdiknas; Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Jakarta: Sinar Grafika.

----------Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan

----------Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang

Standar Kepala Sekolah/ Madrasah

27

Hackman J.R., and Wageman (1996), R; Total Quality Management; Empirical,

Conceptual, and Pratical Issues. Administration Science Quarterly.

Approach' McGraw Hill 1985

Hoy, Wayne, K. Miskel, Cecil G; Educational Administration; Theory Research and

Practice; Random House; New York; 2003

Kast, E Fremont; Organization and Management; A System and Contingency

Kelly, S., Price, H. (2009). Vocational education: a clean slate for disengaged

students? Social Science Research, Vol. 38, No 4, p. 810-825.

Nickels; Educational Management; Random House; New York; 2003

Orlosky, Donald, E; Educational Administration Today, Charles E; Merril

Publishing Company; 1984

Prosser A, Charles; Quigley H. Thos; Vocational Education In a Democracy;

Amarican Technical Society; Chicago; 1950

Peter G Northouse, Leadehip, McGra-Hill, International Edition 2007

Robbins, S., & Coulter, M. (2007). Management. Internationa; Edition; Tenth

Edition; Pearson, Prentice Hall 2007

Quebec; Teaher Training in Vocatonal Education; Orientation Profesiona;

Competencies; Gouvernement du Quebec, Minestere de I'Education 2001

Rue W Leslie; Byars L Lloyd: Management; Skill and Apllication; Irwin McGraw-

Hill; Boston, New York; 2000

Sallis Edward; Total Quality Management in Education; Kogan Page 2002

Terry, R George; Principle of Management; Ricgard D. Irwin, Inc; Homewood

Illinois; 1977

Tilaar; Manajemen Pendidikan Nasional; Pt Remaja Rosdakarya Cetakan : Ke-3;

2006

Universitas Pendidikan Indonesia; Membangun Pendidikan Nasional Masa Depan

untuk menyongsong tahun 2035; UPI 2012

Wayne K. Hoy; Cecil G Miskel (2001) ; Educational Administration; Theory;

Research, and Practice; Mc Graw-Hill International Edition; 2001.

Wenrich, Ralp C.; Wenrich, J. William (1988); Joel D. Galloway; Administration of

Vocational Education; American Technical.