MANUAL PENERBITAN DOKUMEN V- LEGAL/LISENSI FLEGTscs-indonesia.co.id/client/public/manual/SVLK_MAN_VLegalManual_V3-1... · Dokumen V-Legal yang dibuktikan dengan surat penetapan atau

SCS Global Services Manual

PT SCS SVLK Hutan dan Industri

MANUAL PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

PT Scientific Certification Systems Mayapada Tower 11th FI. JI.

Jend Sudirman Kav 28. Jakarta 12920, Indonesia

Phone: +62 (021) 5289-7466 Fax: +62 (021) 5795 7399 www.SCSglobalServices.com

Version 3-1 (September 2019) | © SCS Global Services Page 1 of 20

Daftar Isi

1. TUJUAN ..................................................................................................................................................... 2

2. CAKUPAN................................................................................................................................................... 2

3. ACUAN ....................................................................................................................................................... 2

4. PENGERTIAN DAN ISTILAH ........................................................................................................................ 3

5. PROSEDUR ................................................................................................................................................. 3

5.1. Mekanisme Penerbitan, Perpanjangan, Penggantian, dan Pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi

FLEGT ................................................................................................................................................ 3

5.2 Penolakan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT................................................................ 13

5.3 Persyaratan Umum Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT .................................................................... 13

5.4 Spesifikasi Blanko Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT ....................................................................... 14

5.5 Monitoring dan Evaluasi ................................................................................................................ 15

5.6 Sub Kontrak .................................................................................................................................... 16

5.7 Penerimaan Subkon Penerbitan Dokumen V-Legal ....................................................................... 16

5.8 Status Kantor LVLK PT SCS Indonesia ............................................................................................. 17

5.9 Pengiriman Spesimen Tanda Tangan dan Cap ............................................................................... 17

5.10 Ketentuan Khusus/Skema Kerjasama ............................................................................................ 18

5.11 Biaya Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT ........................................................................ 18

5.12 Panduan Pengisian Blanko V-Legal ................................................................................................ 18


1 Tujuan

Manual ini disusun untuk memberikan acuan dan panduan dalam permohonan, penerbitan,

perpanjangan, penggantian, pembatalan, publikasi dan pelaporan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi

eksportir produk industri kehutanan (Eksportir); persyaratan umum, spesifikasi blanko, pengiriman

specimen tanda tangan dan cap, format blanko dan panduan pengisian blanko sesuai dengan Standard

dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian

kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standard dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK).

2 Cakupan

Manual ini meliputi kegiatan permohonan, penerbitan, perpanjangan, penggantian, pembatalan, dan

pelaporan Dokumen V-Legal sesuai dengan Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi

yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak dan Peraturan

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

3 Acuan

3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MenLHK-Setjen/2015 tentang

Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang

Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam.

3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/

2016 Jo. Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu

Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.

3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/

2016 tentang Penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak.

3.5 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 Jo. Nomor 12/M-

DAG/PER/2/2017 Jo. Nomor 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri

Kehutanan.


3.6 Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-

Legal.

3.7 Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi

Verifikasi Legalitas Kayu.

3.8 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

3.9 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BPPHH/2014 tentang

Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Penerbit Dokumen V-

Legal.

3.10 Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor SE.4/PPHH/NEIP/HPL.3/12/

2016 tentang Hasil Evaluasi Implementasi FLEGT.

3.11 Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor SE.5/PPHH/SPHH/HPL.3/5/

2017 tentang Evaluasi Lanjutan Implementasi Lisensi FLEGT.

3.12 Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor SE.001/PPHH/NEIP/HPL.3/

4/2018 tentang Penjelasan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

4 Pengertian dan Istilah

SCS PT Scientific Global Services Indonesia

LVLK Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

S-LK Sertifikat Legalitas Kayu

LIU License Information Unit

LMK Laporan Mutasi Kayu

HS Code Harmonised Standard Code

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak

RPBBI Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

IUIPHHK Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

5 Prosedur

5.1. Mekanisme Penerbitan, Perpanjangan, Penggantian, dan Pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

5.1.1. Penerbitan Dokumen V-Legal Bagi Pemegang S-LK dan Seluruh Pemasoknya telah Memiliki S-

PHPL atau S-LK atau DKP

Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

5.1.1.1. Permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilakukan setelah pemohon

menandatangani Kontrak Penerbitan Dokumen V-Legal dengan LVLK PT SCS Indonesia yang


berlaku setelah pemohon memiliki sertifikat S-LK yang diterbitkan oleh LVLK PT SCS Indonesia.

Masa berlaku kontrak adalah sepanjang masa sertifikasi.

5.1.1.2. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilakukan berdasarkan permohonan yang

dilakukan oleh petugas dari pemohon / pemegang izin yang telah didaftarkan sebagai orang

yang bertanggung jawab untuk mengajukan/menandatangani Permohonan Penerbitan

Dokumen V-Legal yang dibuktikan dengan surat penetapan atau surat kuasa oleh pimpinan

perusahaan yang tercantum dalam akta notaris.

5.1.1.3. Eksportir produk industri kehutanan dapat mengajukan permohonan penerbitan Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT kepada LVLK PT SCS Indonesia dengan cara mengisi blanko Permohonan

Penerbitan Dokumen V-Legal dan melampirkan salinan packing list dan/atau salinan invoice

barang yang akan di ekspor, serta dilampiri data pemasok bahan baku yang digunakan untuk

produksi barang yang akan di ekspor.

5.1.1.4. Eksportir harus memastikan bahwa data informasi yang tercantum dalam Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT telah sesuai dengan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen

Invoice, Packing List (P/L) dan Bill of Lading (B/L).

5.1.1.5. Eksportir harus memastikan bahwa berat bersih yang tercantum dalam Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT adalah berat barang secara keseluruhan, bukan berat bagian kayunya saja.

5.1.1.6. Eksportir harus memastikan bahwa nama spesies kayu yang diterakan harus lebih spesifik, tidak

boleh menggunakan sp. ataupun spp. (contoh harus menuliskan Tectona grandis bukan Tectona

sp.) kecuali jenis hutan alam yang memang bisa menggunakan sp. ataupun spp. (Contoh Shore

asp.). Hal ini untuk menghindari masalah pada saat dilepaskan untuk sirkulasi (release) di

pelabuhan tujuan.

5.1.1.7. Eksportir harus memastikan dan memeriksa kembali pos tarif/Kode HS yang berlaku pada

Negara Tujuan (Buyer) sebelum mengajukan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Post

tarif/Kode HS yang ebrlaku mengacu pada BTKI 2017/WCO 2017.

5.1.1.8. Untuk menghindari terjadinya revisi/penyesuaian data dan informasi yang tercantum dalam

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen

final Invoice dan dokumen final Packing List, Eksportir sebaiknya proses pengajuan blanko

Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal dilakukan setelah tutup Kontainer dan/atau produk

yang dimuat dalam kontainer dipastikan tidak akan berubah lagi.

Verifikasi Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

5.1.1.9. Eksportir mengirimkan salinan dokumen LMK atau laporan persediaan, dokumen/ daftar

pesanan produk, rekapitulasi dokumen angkutan dari pemasok dan salinan dokumen S-PHPL

atau S-LK atau DKP dari pemasok terkait dengan kayu dan produk kayu yang akan diekspor

setiap bulan untuk memperbaharui data pasokan neraca stok kayu.

5.1.1.10. Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dari pemasok yang dikirimkan kepada LVLK PT SCS

Indonesia harus memuat informasi mengenai jenis kayu/spesies dan nomor S-PHPL atau S-LK

atau DKP dari pemasok.

5.1.1.11. Jika diperlukan, LVLK PT SCS Indonesia akan meminta dikirimkan gambar dan/atau contoh

produk yang akan diekspor untuk diverifikasi.


5.1.1.12. Eksportir mengirimkan salinan LMK atau laporan persediaan setiap bulan dari seluruh industri

pemasoknya.

5.1.1.13. LMK atau laporan persediaan yang dikirim pertama kali dicatat sebagai stok awal neraca kayu

dan bulan-bulan berikutnya digunakan untuk penyesuaian neraca stok kayu setelah dilakukan

pemeriksaan silang dengan Salinan dokumen angkutan dan Salinan dokumen S-PHPL atau S-LK


5.1.1.14. Apabila terdapat perbedaan antara data pada LMK atau laporan persediaan dengan Salinan

dokumen angkutan dan Salinan dokumen S-PHPL atau S-LK atau DKP pemasok, maka LVLK PT

SCS Indonesia akan meminta klarifikasi terlebih dahulu.

5.1.1.15. Jika diperlukan, LVLK PT SCS Indonesia dapat melakukan pemeriksaan fisik secara sampling

terhadap produk yang diekspor.

5.1.1.16. Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dari pemasok dikirimkan kepada LVLK PT SCS

Indonesia secara teratur untuk memperbaharui data pasokan neraca stok kayu. Rekapitulasi

tersebut harus memuat informasi mengenai jenis kayu/spesies dan nomor S-PHPL atau S-LK


5.1.1.17. Eksportir mengirimkan salinan nota angkutan/surat jalan pembelian produk yang berasal dari

industri pemasoknya disertai salinan S-LK atau DKP dari pemasok tersebut kepada LVLK PT SCS

Indonesia, jika diminta.

5.1.1.18. Dalam hal eksportir menerima kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu

bukan dari kayu lelang yang dilengkapi surat keterangan/berita acara dari dinas yang

membidangi kehutanan atau dari apparat desa/kelurahan merupakan DKP dan terhadap

produk olahan tersebut dapat dimohonkan penerbitan Dokumen V-Legal.

5.1.1.19. Dalam hal eksportir menerima kayu olahan dari Hutan Hak yang dilengkapi dengan S-LK atau

DKP, terhadap produk olahan tersebut dapat dimohonkan penerbitan Dokumen V-Legal.

5.1.1.20. Dalam melakukan verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia

dapat melakukan pemeriksaan fisik secara sampling terhadap produk yang diekspor.

5.1.1.21. LVLK PT SCS Indonesia membuat neraca kayu yang memuat kecukupan volume pasokan dan

pemakaian bahan baku dengan memperhatikan faktor rendemen dalam proses producksi.

Neraca stok kayu digunakan sebagai data pokok verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal.

5.1.1.22. LVLK PT SCS Indonesia akan meninjau kelengkapan setiap permohonan dokumen V-Legal dari

pemegang izin dan memastikan bahwa dokumen telah lengkap dan benar sebelum dikirimkan

ke LIU.

5.1.1.23. Total volume atau berat yang tercantum pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT merupakan

batas maksimal yang diperoleh dari data packing list.

5.1.1.24. Pada saat proses verifikasi, LVLK PT SCS Indonesia memastikan bahwa data informasi yang

tercantum dalam blanko Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT telah sesuai

dengan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen Invoice, dan Packing List (P/L) yang

diajukan oleh Eksportir.

5.1.1.25. Dalam Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dikenal istilah informasi toleransi. Adapun toleransi

yang dimaksud adalah perbedaan volume dan/atau berat bersih antara Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT dengan Dokumen Ekspor (seperti Invoice, Packing List (P/L) dan Bill of

Lading (B/L)) adalah sebagai berikut:


a) Toleransi terhadap Volume (m3) dan/atau Berat Bersih (Kg) yang diperkenankan adalah ±

10%, yang disebabkan karena faktor alami (pemuaian/penyusutan) dan keragaman

pengukuran;

b) Toleransi ± 10% tidak berlaku untuk satuan Unit. Informasi Jumlah Unit pada Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT harus sama dengan informasi yang tercantum pada dokumen Invoice,

Packing List (P/L) dan Bill of Lading (B/L).

Adapun contoh penetapan toleransi atas perbedaan data volume dan/atau berat bersih pada

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sesuai Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hutan No. SE.001/PPHH/NEIP/HPL.3/4/2018 adalah sebagai berikut:

a) Diperbolehkan

No Jenis

Produk

Berat Bersih

Saat Pengajuan

Dokumen V-

Legal/Lisensi

FLEGT

Berat

Bersih saat

Pengapalan

Toleransi ±

10%

Keterangan

1 Kursi 10 Kg 11 Kg 9 – 11 Kg Masih dalam batas

toleransi 10%

2 Meja 100 Kg 95 Kg 90 – 110 Kg Masih dalam batas

toleransi 10%

3 Lemari 20 Kg 20 Kg 18 – 22 Kg Data Sesuai

Jumlah 130 Kg 126 Kg 117 – 143 Kg Masih dalam batas

toleransi 10%

b) Tidak Diperbolehkan

No Jenis

Produk

Berat Bersih

Saat Pengajuan

Dokumen V-

Legal/Lisensi

FLEGT

Berat

Bersih saat

Pengapalan

Toleransi ±

10%

Keterangan

1 Kursi 10 Kg 15 Kg 9 – 11 Kg Melebihi toleransi

10%

2 Meja 100 Kg 111 Kg 90 – 110 Kg Melebihi toleransi

10%

3 Lemari 20 Kg 14 Kg 18 – 22 Kg Kurang dari

toleransi 10%

Jumlah 130 Kg 140 Kg 117 – 143 Kg Masih dalam batas

toleransi 10%

5.1.1.26. LVLK PT SCS Indonesia akan mengirimkan permohonan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT ke

sistem LIU dengan cara pengisian manual webform V-Legal di website SILK


(http://silk.menlhk.go.id) dan/atau melalui PT SCS Indonesia web services (http://scs-

indonesia.co.id/client).

5.1.1.27. Lisensi FLEGT diterbitkan untuk:

a) Barang yang diatur dalam Lampiran 1 FLEGT-VPA Indonesia dan Uni Eropa (Annex I) dan

tidak diperkenankan untuk dicampur dengan barang Non-Lisensi FLEGT, sehingga dokumen

Invoice, Packing List dan Bill of Lading untuk barang ber-Lisensi FLEGT juga harus terpisah

dengan barang Non-Lisensi FLEGT, baik berupa dokumen terpisah ataupun berupa bagian

informasi yang terpisah walaupun dalam 1 (satu) dokumen yang sama. Lisensi FLEGT tidak

boleh diterbitkan untuk produk/barang yang tidak diatur dalam Lampiran 1 FLEGT-VPA

Indonesia dan Uni Eropa (Annex I).

b) Produk pameran dan/atau produk contoh yang termasuk dalam Pos Tarif/Kode HS

Lampiran 1 FLEGT-VPA Indonesia dan Uni Eropa (Annex I) dengan negara tujuan yang

termasuk dalam Persetujuan FLEGT-VPA Indonesia dan Uni Eropa harus disertai dengan

Lisensi FLEGT.

5.1.1.28. SILK online telah memfasilitasi penerbitan Dokumen V-Legal untuk 15 Kode HS secara voluntary

bagi produk ekspor dengan tujuan Uni Eropa yang tidak tercantum dalam Annex 1A FLEGT-VPA

sehingga dalam penerbitannya tidak ada Lisensi FLEGT. Adapun kode HS yang dimaksud adalah

sebagai berikut 4420.10.00, 4420.90.90, 4819.10.00, 4819.20.00, 4819.40.00, 4820.10.00,

4820.20.00, 4820.30.00, 7009.92.00, 9401.59.00, 9405.20.90, 4601.22.00, 4602.12.00,

9401.51.00, dan 9403.81.00. Di cetakan Dokumen V-Legal akan muncul nama negara tujuan di

Kotak A (bukan European Union) dan kosong di kotak B (tanpa tulisan FLEGT).

5.1.1.29. Jika dalam 1 kali ekspor terdapat campuran antara produk berkode HS tidak wajib FLEGT

dengan produk berkode HS sesuai Annex 1 A FLEGT-VPA, maka semua dokumen ekspor

(Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L), Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT) dipisahkan

karena untuk produk HS tidak wajib FLEGT akan diterbitkan Dokumen V-Legal sedangkan untuk

produk berkode HS sesuai Annex 1A FLEGT-VPA akan diterbitkan FLEGT.

5.1.1.30. Informasi pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang valid adalah sebagaimana terekam pada

SILK. Otoritas kompeten (Competent Autority) FLEGT juga memiliki akses ke SILK secara online

(http://silk.menlhk.go.id) sehingga dapat langsung mengecek konsistensi informasi pada

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tercetak (dengan dokumen Invoice, Packing List dan Bill of

Lading, sesuai dengan data pengapalan) serta mengecek keotentikan dari suatu Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT (informasi bagi eksportir juga).

5.1.1.31. Satu Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT hanya berlaku untuk satu pengapalan dengan satu

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan sebaliknya. Satu pengapalan tidak dibenarkan

dilingkupi oleh lebih dari 1 (Satu) Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (ataupun tanpa pembatalan

atas Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebelumnya). Pelepasan untuk sirkulasinya dari

kepabeanan di Negara Tujuan (release) untuk setiap pengapalan menjadi tanggung jawab dari

suatu Importir (Umumnya juga tertera pada Bill of Lading).

5.1.2. Mekanisme Penerbitan Dokumen V-Legal Melalui SILK Online

http://silk.menlhk.go.id/

http://scs-indonesia.co.id/client




5.1.2.1. Mekanisme penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara SILK online dapat dilakukan

melalui website SILK di http://silk.menlhk.go.id dengan cara memasukkan username dan

password.

5.1.2.2. Pengisian webform dilakukan setelah Penentu Kebijakan Penerbitan Dokumen V-Legal dengan

kualifikasi auditor VLK menyetujui pengajuan dan pengisian webform dilakukan oleh staff tetap

LVLK PT SCS Indonesia.

5.1.2.3. Setelah blanko Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan lampiran salinan

Packing List dan salinan Invoice barang yang akan di ekspor diterima oleh Petugas LVLK PT SCS

Indonesia (kualifikasi auditor VLK) menerima dan mensetujui penerbitan maka admin Dokumen

V-Legal LVLK PT SCS Indonesia akan melakukan pengisian data yang ada di webform SILK. Jika

data sudah sesuai dengan blanko Permohonan maka pengajuan akan di submit di system

webform SILK.

5.1.2.4. Sistem SILK akan memvalidasi dan memverifikasi HS Code dan nomor NPWP yang tercantum

dalam dokumen surat permohonan Dokumen V-Legal pemohon sesuai dengan data informasi

yang ada di system SILK. Apabila sesuai, system SILK akan memberikan nomor dokumen V-Legal

dalam format file PDF siap cetak.

5.1.2.5. Admin Dokumen V-Legal LVLK PT SCS Indonesia akan mengirimkan file pdf Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT ke alamat email yang ditunjuk oleh Eksportir.

5.1.2.6. LVLK PT SCS Indonesia akan mengirimkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam format pdf

siap cetak kepada pemohon untuk dicetak sendiri pada kertas V-Legal yang telah dicap basah.

5.1.2.7. Bagi Eksportir yang hasil verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal dinyatakan “MEMENUHI”, LVLK

PT SCS Indonesia akan menerbitkan Dokumen V-Legal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari

terhitung sejak diterimanya permohonan dan dipenuhi persyaratan secara lengkap. Dalam hal

diperlukan pemeriksaan fisik secara sampling maka LVLK PT SCS Indonesia akan menerbitkan

Dokumen V-Legal selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai pelaksanaan pemeriksaan

fisik.

5.1.2.8. Dalam hal hasil verifikasi penerbitan Dokumen V-legal dinyatakan “TIDAK MEMENUHI”, LVLK

PT SCS Indonesia tidak menerbitkan Dokumen V-legal dan LVLK PT SCS Indonesia akan

membuat Laporan Ketidaksesuaian untuk disampaikan kepada Eksportir dan Direktur Jenderal.

5.1.2.9. LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan Laporan Ketidaksesuaian kepada Direktur Jenderal

melalui Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu selambatlambatnya 24 (dua puluh empat) jam

terhitung sejak keputusan ditetapkan.

5.1.2.10. LVLK PT SCS Indonesia mempublikasikan ringkasan publik mengenai penerbitan Dokumen V-

Legal dan Laporan Ketidaksesuaian, dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada KAN, Direktur Jenderal

Perdagangan Luar Negeri, Kementrian Perdagangan dan Direktur Jenderal Industri Agro,

Kementerian Perindustrian.

5.1.2.11. Eksportir wajib menyerahkan salinan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), Packing List, Invoice

dan Bill of Lading selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal terbitnya

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada LVLK PT SCS Indonesia atau menyerahkan rekapitulasi

PEB setiap bulan kepada LVLK PT SCS Indonesia.



5.1.2.12. Dokumen V-Legal yang tidak dapat dipastikan penggunaannya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari

kalender sejak tanggal terbitnya karena tidak dikirimkan salinan PEB yang dibuktikan dengan

pengiriman salinan PEB kepada LVLK PT SCS Indonesia, maka pelayanan penerbitan Dokumen

V-Legal selanjutnya ditunda sampai dengan Eksportir menyampaikan laporan PEB yang diminta.

5.1.2.13. Laporan PEB yang sudah disampaikan kepada LVLK PT SCS Indonesia wajib dilaporkan

Rekapitulasi Laporan PEB paling lambat tanggal 10 setiap bulannya kepada Unit Informasi

Verifikasi Legalitas Kayu.

5.1.2.14. LVLK PT SCS Indonesia akan menyimpan semua penerbitan, perpanjangan, penggantian dan

pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT beserta dengan dokumen pendukungnya minimal

selama 4 (Empat) tahun.

5.1.2.15. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tidak boleh diterbitkan terhadap hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang.

5.1.3. Mekanisme Penerbitan Dokumen V-Legal melalui Web Services LVLK PT SCS Indonesia

5.1.3.1. Mekanisme penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara Web Services dapat dilakukan

melalui portal LVLK PT SCS Indonesia Webservice di http://scs-indonesia.co.id/client dengan

cara memasukkan username dan password yang telah diterima oleh Eksportir.

5.1.3.2. Mekanisme pengajuan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara lengkap dapat di lihat di Manual

Webservice V-Legal V.1-0 (June 2015). Adapun manual dapat di download di halaman depan

webservices pada saat pengisian username dan password.


dari kayu lelang.

5.1.4. Mekanisme Penerbitan Dokumen V-Legal Secara Manual

5.1.4.1. Dalam hal Sistem Informasi Legalitas Kayu tidak berfungsi karena kahar (force majeure), LVLK

PT SCS Indonesia dapat menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara manual.

5.1.4.2. Keadaan kahar antara lain berupa:

a) Bencana alam berupa banjir, gempa bumi, longsor, bencana-bencana lainnya yang terjadi

secara alami, dan/atau

b) Kebakaran, pemadaman listrik dan pencurian peralatan dan/atau

c) Kerusakan dan tidak berfungsinya sarana dan prasarana pendukung system aplikasi Sistem

Informasi Legaltias Kayu selama lebih dari 4 (empat) jam.

5.1.4.3. Keadaan kahar dinyatakan oleh Pejabat berwenang, sedangkan kebakaran dan kerusakan

melalui surat edaran Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan disampaikan

kepada LVLK PT SCS Indonesia, Inatrade, INSW dan competent authority/pejabat yang

berwenang di Negara tujuan.

5.1.4.4. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilakukan dengan mengisi Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT yang diperuntukkan untuk penerbitan secara manual dengan tulis tangan,

mesin ketik maupun dengan alat elektronik lainnya dan ditandai dengan stempel “MANUAL” di

sebelah kanan atas dengan ditandatangani pejabat yang diberi kewenangan oleh LVLK PT SCS



Indonesia serta dibubuhi cap LVLK PT SCS Indonesia. Pejabat tersebut adalah pejabat yang

specimen tanda tangannya telah disampaikan pada Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu.

5.1.4.5. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilakukan dengan persetujuan staff LVLK PT SCS

Indonesia yang berkualifikasi sebagai auditor SVLK dan pengisian form dilakukan oleh staff

tetap LVLK PT SCS Indonesia.

5.1.4.6. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk manual yang telah diterbitkan oleh LVLK PT SCS

Indonesia disampaikan kepada LIU, Inatrade dan INSW.

5.1.4.7. Dalam keadaan kondisi kahar telah berakhir yang disampaikan melalui surat edaran dan/atau

pemberitahuan secara elektronik oleh pejabat yang berwenang, maka penerbitan Dokumen V-

Legal secara manual tidak berlaku lagi.

5.1.4.8. Setelah SILK on-line kembali berfungsi, maka LVLK PT SCS Indonesia melakukan entry Dokumen

V-Legal/Lisensi FLEGT yang dibuat secara manual.


dari kayu lelang.

5.1.5. Perpanjangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

5.1.5.1. Jika terjadi force majeure atau sebab-sebab yang sah lainnya yang ada di luar kendali Eksportir

yang terjadi setelah produk melalui pabean Indonesia, LVLK PT SCS Indonesia dapat

memperpanjang masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selama-lamanya 2 (dua) bulan.

5.1.5.2. Eksportir dapat mengajukan surat permohonan perpanjangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

kepada LVLK PT SCS Indonesia dengan disertai alasan perpanjangan dan melampirkan Dokumen

V-Legal Lembar ke-5.

5.1.5.3. LVLK PT SCS Indonesia akan melakukan verifikasi kebenaran alasan perpanjangan yang diajukan

oleh Eksportir.

5.1.5.4. Apabila hasil verifikasi menyatakan diterima, LVLK PT SCS Indonesia akan memperpanjang masa

berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak

diterimanya permohonan dan alasan terjadinya force majeure atau sebab-sebab yang sah

lainnya dan dilaporkan ke LIU.

5.1.5.5. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT perpanjangan waktu harus berisi informasi dan referensi yang

sama dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang diperpanjang dan diberi tanda “Validated

On” pada kotak 18 dan dilaporkan kepada LIU dan otoritas pabean Indonesia. Laporan kepada

LIU disampaikan 1 (satu) minggu sekali setiap hari senin.

5.1.5.6. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan perpanjangan tersebut tidak dapat

diterima, maka LVLK PT SCS Indonesia tidak memperpanjang masa berlaku Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT.

5.1.6. Penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Karena Hilang atau Rusak

5.1.6.1. Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lembar ke-1

dan/atau Lembar ke-2, Eksportir atau Perwakilan Resminya dapat mengajukan permohonan

penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan cara membuat Surat Permohonan


Penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang memuat alasan penggantian dengan

melampirkan Dokumen V-Legal Lembar ke-5.

5.1.6.2. LVLK PT SCS Indonesia melakukan verifikasi tentang kebenaran alasan penggantian tersebut.

5.1.6.3. Apabila hasil verifikasi menyatakan alasan penggantian dapat diterima, maka LVLK PT SCS

Indonesia menerbitkan penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selambat-lambatnya 24

(dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian dan

melaporkannya ke LIU.

5.1.6.4. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT pengganti harus berisi informasi dan referensi yang sama

dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang digantikan, dan diberi tanda “Replacement

License” pada kotak 18 dan dilaporkan ke LIU. Laporan kepada LIU disampaikan 1 (satu) minggu

sekali setiap hari senin .

5.1.6.5. Dengan diterbitkannya Dokumen V-Legal /Lisensi FLEGT pengganti, maka Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT yang hilang/rusak dinyatakan tidak berlaku.

5.1.6.6. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan penggantian tersebut tidak dapat

diterima, maka LVLK PT SCS Indonesia tidak mengganti Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

5.1.7. Pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

5.1.7.1. Jika terdapat perbedaan data dan informasi yang tertera di Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

dengan dokumen ekspor lainnya setelah proses stuffing, maka Eksportir harus segera

melakukan pembatalan atas Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan cara mengirimkan Surat

Pembatalan Dokumen V-Legal yang ditandatangani oleh penanggungjawab dokumen V-Legal

di atas kertas bermaterai 6.000. LVLK PT SCS Indonesia akan melakukan penyesuaian atas

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebelum barang berangkat meninggalkan pelabuhan asal di

Indonesia.

5.1.7.2. LVLK PT SCS Indonesia tidak dibenarkan melakukan revisi/perubahan terhadap Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT setelah barang berangkat (telah berangkat dari pelabuhan asal di

Indonesia, dalam perjalanan, ataupun saat tiba di negara tujuan ataupun pelabuhan tujuan).

Perubahan/revisi Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (harus setelah pembatalan Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT yang telah diterbitkan sebelumnya) hanya dapat dilakukan LVLK PT SCS

Indonesia selaku otoritas penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Licensing Autority) sebelum

pengapalan berangkat dari pelabuhan asal di Indonesia.

5.1.7.3. Eksportir tidak diperbolehkan untuk mengubah sendiri data volume/berat bersih/unit pada

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan tujuan apapun, karena data pada DOkumen V-

Legal/Lisensi FLEGT tercetak yang diterima Competent Autority (CA) FLEGT menjadi berbeda

dengan data pada system http://silk.menlhk.go.id (SILK) dan berimplikasi pada ditolaknya / di-

reject-nya Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang berbeda tersebut oleh CA FLEGT. Hanya LVLK

PT SCS Indonesia selaku otoritas penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang berwenang

untuk menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT baru untuk menggantikan DOkumen V-

Legal/Lisensi FLEGT sebelumnya.

5.1.7.4. Pada prinsipnya Eksportir tidak dapat mengajukan pembatalan/revisi Dokumen V-Legal/Lisensi

FLEGT kepada LVLK PT SCS Indonesia terhadap barang yang telah berangkat. Jika hal ini terjadi



akan mengakibatkan CA FLEGT tidak bisa memvalidasi Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang

dibatalkan tersebut karena pembatalan mengakibatkan data hilang dari system

http://silk.menlhk.go.id (SILK). Pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT terhadap barang

yang telah berangkat hanya dapat diajukan kepada LVLK PT SCS Indonesia apabila terdapat

perbedaan kurang Volume/Berat lebih dari 10%.

5.1.7.5. Dalam hal terjadi gagal ekspor, Eksportir harus segera melaporkan kepada LVLK PT SCS

Indonesia untuk mengajukan permohonan pembatalan Dokumen V-Legal dengan membuat

Surat Permohonan Pembatalan Dokumen V-Legal yang memuat alasan pembatalan serta

melampirkan Dokumen V-Legal Lembar ke-1, 2, 3, 5 dan 7.

5.1.7.6. Dalam hal terjadi barang yang diekspor hilang atau rusak sebelum sampai di negara tujuan,

maka Dokumen V-Legal lembar ke-1, 2, 3, 5 dan 7 dikembalikan kepada LVLK PT SCS Indonesia.

5.1.7.7. LVLK PT SCS Indonesia melakukan verifikasi terhadap kebenaran gagal ekspor tersebut yang

dilakukan oleh staff LVLK PT SCS Indonesia dengan kualifikasi auditor SVLK.

5.1.7.8. Apabila hasil verifikasi dinyatakan terjadi gagal ekspor, maka LVLK PT SCS Indonesia

membatalkan Dokumen V-Legal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya

laporan pembatalan dan melaporkannya ke LIU dan otoritas pabean Indonesia. Laporan

kepada LIU disampaikan 1 (satu) minggu sekali setiap hari senin.

5.1.7.9. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak terjadi gagal ekspor, maka LVLK PT SCS Indonesia

tidak membatalkan Dokumen V-Legal.

5.1.8. Sanksi Pelanggaran Dalam Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

5.1.8.1. Pelanggaran dalam penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang dilakukan oleh eksportir

akan mendapatkan sanksi dan LVLK PT SCS Indonesia. Adapun bentuk sanksi tersebut adalah

sebagai berikut:

a) Surat Peringatan Pertama

b) Surat Peringatan Kedua

c) Surat Peringatan Ketiga

d) Penghentian Tinjauan Permohonan Dokumen V-Legal selama 1 (satu) Minggu

e) Penghentian Tinjauan Permohonan Dokumen V-Legal selama 2 (Dua) Minggu

f) Penghentian Tinjauan Permohonan Dokumen V-Legal selama 1 (Satu) Bulan

g) Penghentian Tinjauan Permohonan Dokumen V-Legal selama 6 (Enam) Bulan

h) Pembekuan Permohonan Dokumen V-Legal

5.1.8.2. Sanksi yang diberikan atas kesalahan dalam penerbitan Dokumen V-Legal tidak akan

mempengaruhi status Sertifikat Legalitas Kayu Eksportir.

5.1.8.3. Sanksi atas pelanggaran Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT hanya berlaku dalam satu periode

masa Sertifikat Legalitas Kayu.

5.1.8.4. Pencabutan atas sanksi yang diberikan dapat dilakukan jika eksportir telah melakukan

perbaikan atas penyebab sanksi dan eksportir telah menunjukkan komitmen yang baik dalam

proses penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

5.1.8.5. Jika LVLK PT SCS Indonesia menerima kasus/pelanggaran dari para pihak (misalkan Competent

Autority, LIU, dll) yang terkait dengan penerapan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, maka LVLK



PT SCS Indonesia akan segera melakukan klarifikasi dan penyelidikan atas kasus/pelanggaran

yang dimaksud maksimal 20 (Dua Puluh) hari kalender sejak keluhan/pelanggaran diterima.

5.1.8.6. Hasil penyelesaian dan klarifikasi atas keluhan/pelanggaran akan diinformasikan kepada LIU

dan pihak pemberi keluhan.

5.1.8.7. Jika terjadi perubahan peraturan dan/atau informasi yang terkait dengan penerbitan Dokumen

V-Legal/Lisensi FLEGT maka LVLK PT SCS Indonesia akan segera melakukan pembinaan

pemutakhiran informasi kepada semua eksportir melalui email dan jika diperlukan akan

dilakukan sosialisasi.

5.2. Penolakan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

5.2.1. LVLK PT SCS Indonesia dapat menolak untuk tidak menerbitkan Dokumen V-Legal pemohon jika:

a. LVLK PT SCS Indonesia bukan penerbit Sertifikat Legalitas Kayu pemohon

b. Dokumen permohonan penerbitan Dokumen V-Legal dari pemegang izin bersertifikat LK tidak

lengkap dan tidak lulus verifikasi.

5.2.2. Apabila hasil verifikasi data pada surat permohonan pengajuan Dokumen V-Legal tidak memenuhi

persyaratan, maka LVLK PT SCS Indonesia akan meminta Eksportir untuk merevisi atau melengkapi

permohonan tersebut. Jika permohonan masih belum lengkap atau data yang ada pada blangko

permohonan tidak lolos verifikasi, maka LVLK PT SCS Indonesia akan menerbitkan Laporan

Ketidaksesuaian untuk dikirimkan kepada pemohon dan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari.

5.3. Persyaratan Umum Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

5.3.1. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan lampiran Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berbentuk kertas

dan/atau dalam bentuk elektronik.

5.3.2. Pengisian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT menggunakan bahasa Inggris, seluruhnya dalam huruf

kapital kecuali untuk penulisan nama ilmiah spesies, dilakukan dengan cara mengisi seluruh bagian

(tamper-proof) sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengisian selain oleh

LVLK PT SCS Indonesia, dan tidak boleh terdapat hapusan, tindisan, coretan atau perubahan.

5.3.3. Penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilakukan LVLK PT SCS Indonesia melalui Web Service

PT SCS Indonesia di http://scs-indonesia.co.id/client yang terkoneksi langsung dengan portal SILK

(http://silk.menlhk.go.id) dan/atau secara webform melalui portal SILK di http://silk.menlhk.go.id.

5.3.4. Panduan pengisian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT melalui Web Service PT SCS Indonesia di

http://scs-indonesia.co.id/client dapat dibaca di Manual Webservice V-Legal V.1-0 (June 2015).

Adapun manual dapat di download di halaman depan webservices pada saat pengisian username

dan password.

5.3.5. Panduan pengisian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT melalui webform portal SILK di

http://silk.menlhk.go.id dapat dibaca di point 5.11.

5.3.6. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT ditandatangani (dapat berbentuk tanda tangan elektronik) oleh

petugas LVLK PT SCS Indonesia yang ditunjuk dan dibubuhkan cap LVLK PT SCS Indonesia dengan

menggunakan stempel tekan timbul (embossed).







5.3.7. Dalam hal isian untuk produk yang diekspor tidak mencukupi pada kotak 9 sampai dengan kotak

16, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilengkapi lampiran yang memuat keterangan atau

informasi rincian produk yang meliputi deskripsi komersial, Kode HS, nama umum dan ilmiah,

negara panen dan kode ISO untuk negara panen, volume (m3), berat bersih (kg) dan jumlah unit.

5.3.8. Dokumen lampiran merupakan satu kesatuan dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan

spesifikasi sama dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, ditandatangani dan dicap sebagaimana

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

5.3.9. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.

5.3.10. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk elektronik disampaikan LVLK PT SCS Indonesia

kepada SILK online untuk diteruskan kepada (a) Sistem INATRADE di Kementrian Perdagangan; (b)

Otoritas pabean Indonesia melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan apabila

diperlukan kepada (c) Otoritas kompeten negara tujuan ekspor.

5.4. Spesifikasi Blanko Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

5.4.1. Blanko Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Blanko lampiran Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

menggunakan kertas ukuran A4 standar, dicetak menggunakan format sebagaimana Lampiran 7

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang “Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal” point Q dengan Tanda V-Legal timbul serta

memiliki tanda air (watermark).

5.4.2. LVLK PT SCS Indonesia dan Eksportir akan memastikan bahwa Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

dicetak di atas kertas ukuran A4 dengan Logo V-Legal Timbul (embossed) serta memiliki tanda air

(watermark), dan dibubuhi dengan tanda tangan elektronik oleh Petugas Penandatangan

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang terdaftar pada Unit Informasi Lisensi atau Licensing

Information Unit (LIU) dalam hal ini atas nama Todd Frank.

5.4.3. Sebagai penanda keamanan dan lacak balak, halaman belakang Blanko Dokumen V-Legal/Lisensi

FLEGT LVLK PT SCS Indonesia diberi kode unique. Adapun kode unique yang digunakan adalah

sebagai berikut:

SCS/V-Legal/0000

SCS : Inisial untuk singkatan nama LVLK PT SCS Indonesia

V-Legal : Dokumen V-Legal

0000 : 4 (Empat) Digit nomor urut blanko V-Legal dimana nomor diatur dan dikendalikan oleh

Admin Dokumen V-Legal, sehingga dapat dipastikan tidak ada pengulangan nomor

yang sama.

5.4.4. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk kertas dibuat 7 (tujuh) rangkap, dengan peruntukan

sebagai berikut:

a. Lembar ke-1 original – warna putih: untuk Competent Authority negara tujuan

b. Lembar ke-2 - warna kuning: untuk Pabean Negara Tujuan

c. Lembar ke-3 – warna putih: untuk Importir

d. Lembar ke-4 – warna putih: untuk LVLK PT SCS Indonesia

e. Lembar ke-5 – warna putih: untuk Eksportir

f. Lembar ke 6 – warna putih: untuk Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu


g. Lembar ke 7 – warna putih: untuk Pabean Indonesia

5.4.5. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-1 dan ke-2 disampaikan oleh Eksportir kepada negara

tujuan tempat pelabuhan bongkar melalui importir bersamaan dengan dokumen lainnya terkait

pengapalan/ekspor-impor.

5.4.6. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-3 disampaikan oleh Eksportir kepada importir.

5.4.7. LVLK PT SCS Indonesia dan/atau Eksportir tidak diijinkan/ diperkenankan mencetak informasi dan

data pada seluruh dan/atau sebagian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT di atas blanko kertas biasa

dan/atau kerta foto copy Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

5.4.8. LVLK PT SCS Indonesia mengatur distribusi kebutuhan kertas V-Legal yang dibutuhkan oleh

Eksportir sesuai perhitungan kebutuhan bulanan eksportir.

5.4.9. Eksportir bertanggung jawab dalam melakukan pencetakan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

terutama Lembar ke-1, 2, 3, 5 dan 7. Sedangkan Lembar ke-4 dan ke-6 akan dicetak oleh LVLK PT

SCS Indonesia dimana Lembar ke-6 akan dikirimkan ke LIU setiap 1 (satu) minggu sekali yakni setiap

hari senin dan Lembar ke-4 akan disimpan di LVLK SCS sebagai arsip.

5.4.10. Jika dibutuhkan untuk pengajuan verifikasi teknis (Laporan Surveyor) maka Eksportir akan

mencopy lembar ke-5 di atas kertas biasa dan hasil copy-annya akan dikirimkan kepada pihak

Sucofindo sebagai persyaratan melakukan kegiatan verifikasi teknis.

5.4.11. LVLK PT SCS Indonesia bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan kertas

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan stempel LVLK yang telah didistribusikan ke eksportir.

5.4.12. Setiap awal bulan maksimal tanggal 10, Eksportir harus membuat laporan persediaan awal,

penerimaan, penggunaan dan persediaan akhir kertas Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang

diterima. Adapun format laporan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

---------------------------------------------Kop Perusahaan Eksportir--------------------------------------------------

Laporan Kertas Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

Bulan ………. Tahun ……….

No Persediaan

Awal

Penerimaan Penggunaan Persediaan

Akhir Kode Unique

Kertas V-Legal

Nomor Dokumen V-

Legal

1

Sisa Kode Kertas V-Legal:

Catatan:

- Kolom persediaan awal, Penerimaan dan persediaan akhir diisi dengan jumlah kertas V-Legal

5.5. Monitoring dan Evaluasi

5.5.1. LVLK PT SCS Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme dan pelaksanaan

penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan

penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sesuai ketentuan dari Kementerian Kehutanan

dilakukan setahun satu kali bersamaan dengan kegiatan internal audit.


5.5.2. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Team Internal Audit yang ditunjuk oleh LVLK PT SCS

Indonesia.

5.5.3. Hasil dari monitoring dan evaluasi berupa laporan dengan penjelasan temuan, tindakan perbaikan

yang harus dilakukan untuk menutup temuan.

5.5.4. Hasil monitoring dan evaluasi diserahkan pada Direktur LVLK PT SCS Indonesia paling lambat 5

(lima) hari kerja sejak evaluasi selesai dilaksanakan.

5.6. Sub Kontrak

5.6.1. Dalam hal LVLK PT SCS Indonesia tidak dapat menjadi penerbit dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT,

LVLK PT SCS Indonesia melakukan kerjasama penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan

LVLK lain yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditetapkan sebagai penerbit Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5.6.2. Kerjasama dilakukan setelah LVLK PT SCS Indonesia melakukan verifikasi dengan LIU bahwa LVLK

tersebut benar merupakan LVLK penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

5.6.3. Kontrak kerjasama Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dibuat antara pimpinan LVLK PT

SCS Indonesia dengan LVLK penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selama jangka waktu satu

tahun atau hingga LVLK PT SCS Indonesia ditetapkan sebagai penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi

FLEGT dengan sepengetahuan Direktur Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

5.6.4. Dalam hal LVLK PT SCS Indonesia telah ditetapkan menjadi penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi

FLEGT, penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi Eksportir dikembalikan dari LVLK lain yang

menjalin kontrak kerjasama penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan LVLK PT SCS

Indonesia kepada LVLK PT SCS Indonesia atas sepengetahuan Direktur bidang pengolahan dan

pemasaran hasil hutan.

5.6.5. Kondisi khusus. Sesuai hasil diskusi dan konfirmasi antara LVLK PT SCS Indonesia dengan klien

bahwa selama LVLK PT SCS Indonesia tidak dapat menerbitkan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT,

klien tidak ada pengajuan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sampai LVLK PT SCS

Indonesia ditetapkan kembali menjadi penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, maka LVLK PT

SCS Indonesia akan meminta arahan tertulis kepada KemenLHK untuk tidak perlu melakukan

kontrak kerjasama dengan LVLK lain.

5.6.6. Jika selama LVLK PT SCS Indonesia tidak dapat menerbitkan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

terdapat klien yang akan melakukan pengajuan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT maka

LVLK PT SCS Indonesia akan segera berkoordinasi dan bekerjasama dengan LVLK lain yang telah

terakreditasi oleh KAN dan ditetapkan sebagai penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penerbitan Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT.

5.7. Penerimaan Subkon Penerbitan Dokumen V-Legal

5.7.1. Dalam kondisi tertentu, LVLK PT SCS Indonesia dapat menerima subkon penerbitan Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT dari LVLK lain yang lisensi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT nya

dalam kondisi dibekukan dan/atau dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


5.7.2. Sebelum melakukan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan

membuat kontrak kerjasama penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan LVLK lain yang

lisensi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT nya dalam kondisi dibekukan dan/atau dicabut

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5.7.3. Kontrak kerjasama Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dibuat antara pimpinan LVLK PT

SCS Indonesia dengan LVLK tersebut di atas kertas bermaterai 6.000 selama jangka waktu 12 (Dua

Belas) bulan atau hingga LVLK tersebut telah ditetapkan kembali sebagai penerbit Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT dengan sepengetahuan Direktur Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hutan.

5.7.4. Setelah kewajiban penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT diserahkan kepada LVLK PT SCS

Indonesia, maka eksportir klien LVLK yang lisensi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT nya

dalam kondisi dibekukan dan/atau dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

akan mengajukan permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sesuai mekanisme dan

tata cara yang ada di LVLK PT SCS Indonesia.

5.7.5. Dalam hal LVLK tersebut telah ditetapkan kembali menjadi penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi

FLEGT, maka LVLK PT SCS Indonesia akan menyerahkan kembali hak penerbitan Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT kepada LVLK tersebut dengan sepengetahuan dari Direktur Bidang Pengolahan

Dan Pemasaran Hasil Hutan.

5.7.6. Setelah hak penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dikembalikan kepada LVLK yang dimaksud

maka segala permasalahan akan menjadi tanggung jawab dari LVLK tersebut dan LVLK PT SCS

Indonesia tidak bertanggungjawab kembali.

5.8. Status Kantor LVLK PT SCS Indonesia

5.8.1. Pada saat ini LVLK PT SCS Indonesia merupakan perusahaan dengan kondisi kantor tunggal yang

beralamatkan di Mayapada Tower 11th Fl Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia dan

tidak pernah melakukan pembukaan Kantor Cabang dimanapun, hal ini sesuai dengan Akta

Perusahaan yang telah disahkan.

5.8.2. Semua kegiatan pemantauan, evaluasi dan penerbitan Dokumen V-Legal dilakukan secara online

melalui Web Service yang beralamatkan di https://www.scs-indonesia.co.id dengan kendali di

alamat tersebut diatas.

5.8.3. Dalam hal penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, saat ini LVLK PT SCS Indonesia tidak

membuka dan menerbitkan di kantor cabang.

5.9. Pengiriman Spesimen Tanda Tangan dan Cap

5.9.1. LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan daftar petugas penandatanganan Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT, spesimen tanda tangan serta contoh hasil cap Penerbit Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT kepada LIU paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak LVLK PT SCS Indonesia

https://www.scs-indonesia.co.id/


ditetapkan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal dan menyampaikan tembusannya kepada Direktur

Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

5.9.2. Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu (LIU) dapat memberikan informasi mengenai daftar

petugas yang menandatangani Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, beserta spesimen tanda tangan

petugas dan cap LVLK PT SCS Indonesia kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian

Keuangan dan otoritas kompeten negara tujuan ekspor apabila diminta.

5.10. Ketentuan Khusus / Skema Kerjasama

5.10.1. Dalam hal perjanjian antara Indonesia dengan Uni Eropa melalui FLEGT-VPA telah entry into force

maka Dokumen V-Legal akan berlaku sebagai FLEGT License untuk ekspor ke negara tujuan Uni

Eropa.

5.11. Biaya Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

5.11.1. Biaya penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dibebankan kepada Eksportir.

5.11.2. Besaran biaya penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian

Penerbitan Dokumen V-Legal yang telah ditandatangani dan disetujui oleh pihak LVLK PT SCS

Indonesia dan Eksportir.

5.12. Panduan Pengisian Blanko V-Legal

Pos A : Negara Tujuan Ekspor.

Dalam hal negara tujuan ekspor adalah anggota Uni Eropa, maka diisi dengan “EUROPEAN

UNION”

Pos B : Skema Kerjasama.

Diisi sesuai skema kerjasama dengan negara importir (negara tujuan ekspor), atau diabaikan

dalam hal tidak ada skema kerjasama. Dalam hal negara tujuan ekspor adalah anggota Uni

Eropa maka diisi dengan “FLEGT” pada saat perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan

Uni Eropa telah entry into force, yang tanggalnya akan ditetapkan oleh JIC (Joint

Implementation Committee) antara Indonesia dan Uni Eropa.

Kotak 1 : Otoritas Penerbit.

Diisi nama, alamat dan kantor akreditasi LVLK.

Kotak 2 : Importir.

Diisi nama dan alamat importir, nama dan kode ISO 3166-2 untuk negara tujuan ekspor,

pelabuhan muat dan bongkar, serta nilai ekspor. Untuk Lembar 1, 2 dan 3 Dokumen V-Legal

tidak mencantumkan nilai ekspor.

Kotak 3 : Nomor Dokumen V-Legal (nomor lisensi).

Diisi dengan contoh penomoran sebagai berikut:

00.00001-00001.014-ID-GB

00 : Tahun penerbitan (Dua digit terakhir)


00001 : Nomor urut dokumen yang diterbitkan bagi yang memiliki S-LK (lima digit),

dimulai dari 00001

00001.014 : Nomor S-LK (Lima Digit) dan nomor akreditasi LVLK PT SCS Indonesia (Tiga Digit)

ID : Kode ISO 3166-2 untuk Indonesia (Dua Huruf)

GB : Kode ISO 3166-2 untuk negara tujuan ekspor (Dua Huruf)

Kotak 4 : Tanggal berakhirnya validitas lisensi.

Diisi dengan dua digit tanggal, dua digit bulan, serta empat digit tahun

Kotak 5 : Negara Ekspor.

Diisi “INDONESIA”

Kotak 6 : Kode ISO untuk Negara Ekspor.

Diisi “ID” sebagai kode ISO 3166-2 untuk Indonesia.

Kotak 7 : Sarana Transportasi.

Diisi informasi sarana transportasi pada titik ekspor.

Kotak 8 : Eksportir.

Diisi nama dan alamat eksportir, termasuk nomor TDP dan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP). TDP dan NPWP mengacu pada data yang terkait dengan Nomor Induk Kepabeanan

(NIK).

Kotak 9 : Deskripsi Komersial.

Diisi deskripsi komersial produk kayu. Deskripsi harus cukup rinci untuk memungkinkan

klasifikasi ke dalam HS. Dalam hal terdapat bberapa produk kayu, gunakan baris terpisah

sebagai pemisah.

Kotak 10 : Kode HS.

Diisi 10 (Sepuluh) digit kode komoditas berdasarkan Deskripsi Komoditi Harmonised and

System Coding (HS Code) yang terdapat dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Dalam hal

terdapat skema kerjasama dengan tujuan ekspor, HS Code dokumen V-Legal untuk lembar 1,

2, 3 diisi sesuai dengan ketentuan skema kerjasama. Dalam hal terdapat beberapa produk

kayu gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai urutan produk kayusesuai Kotak 9.

Catatan: Akan disertakan contoh pengisian

Jenis

Produk/HS

Species NAP Volume/Berat

Bersih /Jumlah Unit

Kursi – HS1 Jati; Sengon; Beach ID; ID; UK 600/500/3

Lemari – HS2 Jati; Sengon ID; ID 400/200/20

Komponen

furniture – HS3

Jati; Beach; Mahoni ID; ID; UK 300/100/35

Kotak 11 : Nama Umum dan Ilmiah.

Diisi nama umum dan ilmiah dari spesies kayu yang digunakand alam produk.

Dalam hal terdapat lebih dari satu spesies untuk satu produk, gunakan tanda titik koma (;)

sebagai pemisah. Untuk produk komposit atau komponen yang berisi lebih dari 3 (tiga)

spesies, cukup ditulis nama-nama spesies yang dominan.


Dalam hal terdapat lebih dari satu produk, gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai

dengan urutan isian Kotak 9.

Kotak 12 : Negara Panen.

Diisi negara dimana spesies dimaksud dalam Kotak 11 dipanen, termasuk untuk semua

sumber kayu yang digunakan dalam produk komposit.


sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 11.



Kotak 13 : Kode ISO untuk Negara Panen.

Diisi dengan kode-kode ISO 3166-2 untuk negara-negara dimaksud dalam Kotak 12.


sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 11.



Kotak 14 : Volume (m3)

Diisi batas maksimal volume keseluruhan dalam meter kubik (empat digit decimal).

Untuk Dokumen V-Legal yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan volume untuk

setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9. Volume riil ekspor dapat

ditoleransi dalam kisaran 90%-100% dari volume yang tercatat dalam Dokumen V-Legal.

Kotak 15 : Berat Bersih (Kg).

Diisi berat keseluruhan dalam pengiriman pada saat pengukuran dalam kilogram (dua digit

decimal). Ini didefinisikan sebagai berat bersih produk kayu tanpa wadah langsung atau

keamsan apapun, selain pembawa, spacer, stiker, dll. Berat riil ekspor dapat ditoleransi

dalam kisaran 90%-100% dari berat yang tercatat dalam Dokumen V-Legal.

Untuk Dokumen V-Legal yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan berat untuk

setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9.

Kotak 16 : Jumlah Unit.

Diisi jumlah unit merupakan bentuk pengukuran terbaik bagi suatu produk. Dapat diabaikan.

Untuk Dokumen V-Legal yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan jumlah unit untuk

setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9.

Kotak 17 : Tanda.

Diisi kode pengaman serta dapat ditambahkan dengan keterangan lainnya yang sesuai.

Nomor invoice diisi pada kotak ini.

Kotak 18 : Tanda Tangan dan Cap.

Tanda tangan petugas yang berwenang dan cap sesuai ketentuan. Diisi nama lengkap petugas

serta tempat dan tanggal.

Documents

MANUAL PENERBITAN DOKUMEN V- LEGAL/LISENSI FLEGTscs-indonesia.co.id/client/public/manual/SVLK_MAN_VLegalManual_V3-1... · Dokumen V-Legal yang dibuktikan dengan surat penetapan atau