Manual Pengembangan Mma Libre

8/9/2019 Manual Pengembangan Mma Libre

1/96

PANDUANPENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI LAUT

DAERAH (MARINE MANAGEMENT AREA/MMA)DI WILAYAH COREMAP II - INDONESIA BAGIAN BARAT

Penyusun:Budy Wiryawan

Agus Dermawan

Editor :Suraji

CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM

COREMAP II2006

D FT R ISI

1. KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH (MARINE MANAGEMENT AREA) 11.1Pengantar 1


2/96

1.2 Nomenklatur MMA 21.3 Pengembangan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia 51.4 Jejaring Kawasan Konservasi (MMA) 101.5 Konsep MMA dan Desain Kelembagaan Pengelolaan MMA 111.6 Strategi Pencapain Tujuan MMA 12

1.7 Desain Pengelolaan MMA 141.8 Opsi-opsi Desain MMA Kabupaten/Kota 14

2. RENCANA KELEMBAGAAN MMA 192.1 Dasar Kelembagaan MMA 192.2 Status Kelembagaan COREMAP II Daerah2.3 Perspektif Kelembagaan MMA ke depan2.4 Mekanisme kerja Kelembagaan MMA2.5 Lembaga Pengelola MMA2.6 Sekretariat Pengelola MMA2.7 Komite Penasehat Teknis Pengelolaan MMA2.8 Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan MMA2.9 LPSTK dan Pihak Swasta

2.10 Pendanaan MMA

2325252727282829

30

3. DAERAH PERLINDUNGAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT 3331. Kelembagaan Konservasi Terumbu Karang di Desa 333.2 Kelompok Masyarakat Pengelola DPL 363.3 Membangun DPL Berbasis Masyarakat 373.4 Metoda Pengelolaan DPL 393.5 Peran DPL untuk Pengelolaan Perikanan 393.6 Zonasi Kawasan 413.7 Lokasi dan Ukuran 423.8 Partisipasi Masyarakat 44

4. PERENCANAAN DAN PEMBENTUKAN DPL 47

4.1 Tahapan dan Pembentukan 474.2 Pemilihan Lokasi MMA 504.3 Sistem Biaya Masuk 534.4 Kelompok Pengelola 534.5 Peraturan Desa atau Surat Keputusan Desa 544.6 Pengelolaan DPL 574.7 Pembuatan Rencana Pengelolaan4.8 Pemasangan Tanda Batas dan Pemeliharaan

5871

4.9 Pendidikan Lingkungan Hidup 724.10 MCS dan Penegakan Hukum 734.11 Pemantauan dan Evaluasi 734.12 Penyebarluasan Konsep DPL ke Lokasi Lain (scaling-up ) 75

DAFTAR PUSTAKA 77LAMPIRAN 79


3/96

D FT R T BEL

Tabel 1. Tahapan, Kegiatan, Hasil dan Indikator pengembangan DPL ............................... 48

Tabel 2. Matrik Rencana Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang ................................... 70

D FT R G MB R

Gambar 1. Model Konseptual MMA secara umum ............................................................ 12

Gambar 2. Jaringan DPL dalam satu Unit Pengelolaan KKLD Kabupaten/Kota ................ 14

Gambar 3. Usulan Batas Geografis Kawasan Konservasi Laut Kota Batam ................... 16

Gambar 4. Usulan Batas Geografis Kawasan Konservasi Laut Daerah Kep. Mentawai .... 18Gambar 5. Usulan Kelembagaan MMA ............................................................................ . 31

Gambar 6. Tahapan Pembentukan Daerah Perlindungan Laut ......................................... 49

Gamabr 7. Tahapan Proses Pembentukan Peraturan Desa/Surat Keputusan Desa tentang

Perlindungan Laut .............................................................................................. 56

Gambar 8. Siklus Kebijakan pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir ............................. 57

Gambar 9. Pentahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang .................. 63


4/96

ADB


5/96

Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II

COREMAP IIDirektorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilDEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANANJl. Tebet Raya No. 91, Tebet - Jakarta Selatan 12820Telp : (62-21) 83783931Fax : (62-21) 8305007e-mail : [email protected], [email protected] : www.dkp.go.id


6/96

1COREMAP II ADB

1. KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

(MARINE MANAGEMENT AREA)

1.1 Pengantar

Buku panduan ini disusun

berdasar pengalaman COREMAP II ADB

dalam mengimplementasikan program

pengelolaan sumberdaya terumbu karang

di Indonesia bagian barat, serta dari

pengalaman program pengelolaan pesisir

di Indonesia, terutama CRMP/USAID untuk model Daerah Perlindungan

Laut. Pedoman ini ditujukan untuk para praktisi, perencana dan pengambil

kebijakan untuk wilayah pesisir.

Buku Panduan ini, yang menjelaskan langkah-langkah partisipatif

dalam mengembangkan Kawasan Konservasi Laut (Marine Protected Area),

yang dalam istilah proyek COREMAP II ADB disebut MMA (Marine

Management Area), yaitu mulai dari mengidentifikasikan isu-isu, baik

potensi maupun masalah, secara singkat dijelaskan tahapan dalam

pengembangan MMA di lokasi proyek. Generalisasi konsep dan ide-ide, serta

‘lesson-learned’ yang dijelaskan dalam buku ini diharapkan dapat

diterapkan para pembaca. Buku ini didesain sebagai pustaka dalam

pengembangan kawasan konservasi laut di wilayah pesisir di Indonesia,

namun demikian para pembaca yang menginginkan informasi yang lebih

spesifik disarankan melihat referensi yang digunakan buku ini.

Manfaat yang diharapkan dari buku ini adalah untuk memfasilitasi

perencana dan paktisi dalam mengembangkan MMA dengan memanfaatkan

pengetahuan lokal, serta kearifan lokal mereka, dalam pengembangan

rencana pengelolaan kawasan konservasi laut ke depan. Diharapkan, para

praktisi dan perencana dapat meningkatkan proses partisipasi stakeholders,

1.1. Pengantar1.2. Nomenklatur MMA1.3. Pengembangan Kawasan Konservasi

Laut di Indonesia1.4. Jejaring Kawasan Konservasi (MMA)1.5. Konsep MMA dan Desain Kelembagaan

Pengelolaan MMA1.6. Strategi pencapaian tujuan MMA1.7. Desain Pengelolaan MMA


7/96

2 Panduan Pengembangan Marine Management Area

sebagai basis dalam terbentuknya kolaboratif manajemen MMA, yang akan

menjamin perikanan dan pariwisata berkelanjutan.

Untuk menyamakan persepsi, maka penggunaan istilah MMA di

dalam buku panduan ini digunakan istilah Kawasan Konservasi Laut (KKL)

di tingkat kabupaten, yang dipadankan dalam bahasa Inggris disebut

’locally-managed Marine Management Area (MMA)’. Sedang kawasan

konservasi laut pada skala desa dalam panduan ini disebut dengan Daerah

Perlindungan Laut (DPL).

1.2 Nomenklatur MMA

Walaupun istilah Marine Management Area atau Marine

Conservation Area ataupun Marine Protected Area mempunyai persamaan

arti, namun demikian berikut akan dijelaskan tentang asal-usul istilah

tersebut. Kawasan dilindungi (protected area) adalah suatu kawasan, baik

darat maupun laut yang secara khusus diperuntukkan bagi perlindungan

dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan budaya yang terkait dengan

sumber daya alam tersebut, dan dikelola melalui upaya-upaya hukum atau

upaya-upaya efektif lainnya (IUCN, 1994).

Definisi dari IUCN dan UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi

adalah manajemen biosfer secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat

bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

IUCN mengelompokkan Kawasan Lindung menjadi 6 kategori : (1)

Strict Nature Reserve/Wilderness Area, (b) National Park, (c) Nature

Monument, (d) Habitat/Species Management Area, (e) Protected

Landscape/Seascape, dan (f) Managed Resources Protected Area.


8/96

3COREMAP II ADB

Marine Protected Area (Kawasan Konservasi Laut) adalah daerah

intertidal (pasang-surut) atau subtidal (bawah pasang- surut) beserta flora

fauna, sejarah dan corak budaya dilindungi sebagai suaka dengan

melindungi sebagian atau seluruhnya melalui peraturan perUndang-

Undang an (IUCN, 1995).

Perbedaan bentuk, ukuran, karakteristik pengelolaan dan dibentuk

berdasarkan perbedaan tujuan. Secara umum terdapat empat jenis MPA,

yaitu : konservasi kawasan, konservasi jenis, konservasi jenis peruaya dan

locally-managed Marine Management Area (MMA). Di dunia Internasional

MMA dikenal sebagai suatu kawasan di suatu wilayah perairan pesisir yang

secara aktif dikelola oleh masyarakat lokal/keluarga setempat di sekitarkawasan, atau oleh pengelolaan kolaboratif baik oleh masyarakat setempat

maupun oleh perwakilan pemerintah daerah. MMA merupakan pendekatan

baru terhadap Marine Protected Area (LMMAnetwork, 2003). Dengan

melihat perkembangan KKL di Indonesia, maka MMA dapat dipadankan

dengan Daerah Perlindungan Laut (DPL) berbasis masyarakat pada skala

desa, yang terdapat di beberapa desa pesisir di Indonesia, seperti di desa

Blongko, Bentenan, Tumbak di Minahasa dan Pulau Sebesi di Lampung

Selatan, dsb.

Adapun maksud pembentukan KKL dimaksudkan untuk :

(1) Menjamin kelestarian ekosistem laut untuk menopang

kehidupan masyarakat yang tergantung pada sumberdaya

yang ada,

(2)

Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut,

(3)

Pemanfaatan sumberdaya laut yang berkelanjutan,

(4)

Pengelolaan sumberdaya laut dalam skala lokal secara

efektif,

(5)

Pengaturan aktivitas masyarakat dalam kawasan

pengelolaan.


9/96


Sedang tujuan pembentukan KKL adalah :

(1)

Peningkatan kualitas habitat (terumbu karang, padang

lamun, dan hutan mangrove),

(2)

Peningkatan populasi, reproduksi dan biomassa sumberdaya

ikan,

(3) Peningkatan kapasitas lokal untuk mengelola sumberdaya

ikan,

(4) Peningkatan kohesif antara lingkungan dan masyarakat,

(5)

Peningkatan pendapatan masyarakat dari sumberdaya

alam.

Terminologi yang dipakai oleh COREMAP II ADB disebut MMA

(Marine Management Area) dan oleh COREMAP II WB disebut MCA

(Marine Conservation Area). Namun demikian, aplikasi di lapangan tidak

mesti menggunakan istilah yang sama dengan istilah di dalam COREMAP

II. Dengan alasan, bahwa (1) istilah dalam bahasa Indonesia yang tepat

untuk MMA atau MCA, tetapi diterjemahkan menjadi Kawasan Konservasi

Laut (KKL), (2) istilah Kawasan Konservasi Perairan di dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 13 ayat 1 (dan penjelasan)

dikategorikan menjadi 4, yaitu : (a) Taman Nasional Perairan, (b), Suaka

Alam Perairan, (c) Taman Wisata Perairan, (d) Suaka Perikanan.

Saat sekarang, Pemerintah Indonesia sedang memformalkan

Rancangan Peraruran Pemerintah (RPP) tentang Konservasi Sumberdaya

Ikan menjadi Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumberdaya Ikan

(PP KSDI), yang akan diterbitkan pada tahun 2006. Pada Pasal 10 PP

tersebut, dijelaskan bahwa Kawasan Konservasi Perairan ditetapkan oleh

Menteri. Berdasarkan lingkup kewenanganya, pengelolaan Kawasan

Konservasi Peraiaran terdiri dari : (a) Kawasan Konservasi Perairan

Nasional, (b) Kawasan Konservasi Perairan Propinsi, (c) Kawasan

Konservasi Perairan Kabupaten/Kota. Pada PP ini juga mengacu pada


10/96

5COREMAP II ADB

Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan, yang merekomendasikan

jenis kawasan konsrvasi berdasar tujuan pengelolaan, sesuai dengan

Undang-Undang tersebut.

Peraturan perUndang-Undang an sebagaimana diuraikan di atas

memberi mandat hukum atau kewenangan sesuai dengan kompetensi dan

proporsinya masing-masing kepada lembaga-lembaga pemerintah, swasta,

dan masyarakat dalam rangka mengembangkan MMA di Indonesia

1.3 Pengembangan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia

Perkembangan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia sejalan dengan

perubahan pendekatan dunia terhadap konservasi laut. Pendekatan pertama

yang dimulai pada abad lalu, terdiri dari pengaturan dan pengelolaan

aktifitas kelautan secara individual sektor, seperti perikanan komersial

dengan berbagai tingkatan koordinasi dan peraturan dari berbagai sektor.

Biasanya kurang koordinasi dan perhatian pengelolaan kawasan pesisirnya.

Pendekatan kedua, adalah dengan pembentukan kawasan konservasi laut

pada skala kecil (desa) yang merupakan salah satu upaya pengelolaan

sumberdaya ikan. Biasanya pendekatan kedua tersebut dilengkapai dengan

pengaturan penggunaan alat-alat penangkapan ikan. Pendekatan ketiga

adalah pembentukan Kawasan Konservasi Laut dengan skala luas, dengan

tujuan yang serba guna dan sistem pengelolaan yang terintegrasi.

Pendekatan ketiga tersebut merupakan pendekatan yang relatif baru di

Indonesia dan akan dilakukan pada pengembangan Kawasan Konservasi

Laut atau MMA oleh COREMAP II.

Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas

wilayah laut lebih besar dari pada luas daratan, dengan total panjang garis

pantainya terpanjang keempat di dunia, maka Indonesia memiliki jumlah

pulau sebanyak ± 17.508 pulau dengan garis pantai ± 85.000 km (WRI,

2004). Wilayah lautan Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa


11/96


terkenal memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya alamnya,

terutama sumberdaya alam yang dapat pulih (seperti perikanan, hutan

mangrove, terumbu karang), sehingga dikenal sebagai ’coral triangle’

sebagai pusat mega-biodiversitas. Wilayah pesisir juga memiliki arti

strategis karena merupakan wilayah peralihan (interface) antara ekosistem

darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa

lingkungan. Kekayaan sumberdaya tersebut menimbulkan daya tarik bagi

berbagai pihak untuk memanfaatkannya.

Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan salah satu kekayaan

alam yang dimiliki Indonesia dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Akan tetapi sampai dengan saat ini, pemanfaatan sumberdaya alamtersebut kurang memperhatikan kelestariannya sehingga berakibat pada

menurunnya kualitas serta keanekaragaman hayati yang ada. Degradasi

ekosistem terumbu karang telah teridentifikasi sejak tahun 1990-an, sampai

saat ini kerusakan ekosistem pesisir dan penurunan kualitas lingkungan

laut sudah memprihatinkan. Dari hasil penelitian P2O-LIPI (1998), kondisi

terumbu karang di Indonesia hanya 6,41 % dalam kondisi sangat baik ; 24,3

% dalam kondisi baik; 29,22 % dalam kondisi sedang; dan 40,14 % dalam

kondisi rusak. Kerusakan tersebut pada umumnya disebabkan oleh kegiatan

perikanan destruktif, yaitu penggunaan bahan peledak, racun cyanida dan

juga penambangan karang, pembuangan jangkar perahu dan sedimentasi.

Pelaku kerusakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pesisir

tetapi juga oleh nelayan-nelayan modern dan nelayan asing.

Kencenderungan di atas dikarenakan kurang optimalnya pengelolaan

kawasan konservasi laut yang berbentuk Taman Nasional atau yang

lainnya, disebabkan oleh ; (1) Orientasi pengelolaan kawasan konservasi

laut lebih fokus pada manajemen teresterial, (2) Pengelolaan bersifat

sentralistik dan belum melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat

setempat,(3)Tumpang tindih pemanfaatan ruang dan benturan kepentingan


12/96

7COREMAP II ADB

para pihak, (4) Banyaknya pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi

laut.

Salah satu bentuk pengelolaan dan perlindungan sumberdaya laut

adalah menyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki potensi keanekaragaman

jenis tumbuhan dan satwa, gejala alam dan keunikan, serta ekosistemnya

menjadi kawasan konservasi laut. Melalui cara tersebut diharapkan upaya

perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber

plasma nutfah dan ekosistemnya serta pemanfaatan sumberdaya alam

secara lestari dapat terwujud.

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam laut yang lestari, makadesain terpadu pengelolaan sumberdaya kelautan sangat diperlukan.

Desain secara komprehensif pemanfaatan laut diharapkan dapat

menyatukan beberapa kebijakan yang ada sehingga dapat mengakomodir

kebutuhan masyarakat seperti : Taman Nasional Perairan, Taman Wisata

Perairan, Suaka Alam Laut dan Cagar Alam Perairan, Taman Wisata

Perairan, Kawasan Konservasi Laut atau Daerah Perlindungan Laut,

sesuai dengan Nomenklatur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Rancangan Peraturan Pemerintah

tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.

Kawasan Konservasi Laut merupakan paradigma baru, disamping

kawasan konservasi nasional lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati

dan Ekosistemnya. Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada pasal 18

dijelaskan bahwa salah satu kewenangan daerah di wilayah laut adalah

eksploitasi dan konservasi sumberdaya alam di wilayahnya.

Kegiatan penyusunan desain KKL ini dimaksudkan untuk mendesain

pokok-pokok pengelolaan konservasi laut yang berskala daerah dan atau


13/96


regional bahkan nasional karena lintas wilayah administrasi daerah

otonom. Untuk menghindari berbagai permasalahan yang berkembang

dalam pengelolaan kawasan konservasi yang dapat berdampak pada konflik

vertikal (tumpang-tindih perundangundangan) serta konflik horizontal

(masalah pemanfaatan dan pengelolaan SDI) maka dibutuhkan suatu kajian

yang mendalam terhadap berbagai peraturan perUndang-Undang an

yang telah berjalan dan pada akhirnya melahirkan suatu produk

perUndang-Undangan yang menguntungkan berbagai pihak.

Dalam pandangan pemerintah, sumber daya alam hayati laut dan

ekosistemnya sangatlah penting untuk dikelola, karena sebagai sumber

daya alam yang terkandung di dalam bumi dan air Indonesia menurut Pasal33 ayat (3) UUD dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Arti dikuasai dalam kaitan ini bukan

dimiliki, melainkan negara memperoleh mandat dari rakyat sebagai pemilik

sumber daya alam hayati laut dan ekosistemnya untuk melakukan

pengelolaan dan upaya-upaya lainnya yang bermanfaat bagi rakyat banyak.

Dengan demikian, penggunaan sumber daya alam hayati laut dan

ekosistemnya melalui kegiatan konservasi laut akan bermanfaat bagi rakyat

banyak bila secara ekonomis, politis, sosiologis dan kultural

menguntungkan.

Untuk melindungi sumberdaya alam ini, pemerintah melakukan

berbagai upaya perlindungan diantaranya dengan menetapkan kawasan-

kawasan konservasi laut yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia.

Pemerintah telah merancang suatu model pengelolaan kawasan di wilayah

laut yang diberi nama Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Sampai

tahun 2006, sebanyak 9 Kabupaten yang telah menetapkan sebagian

wilayah pesisirnya sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah.

Perbedaan bentuk, ukuran, karakteristik pengelolaan dan dibentuk

berdasarkan perbedaan tujuan. Secara umum terdapat empat jenis MPA,


14/96

9COREMAP II ADB

yaitu : konservasi kawasan, konservasi jenis, konservasi jenis peruaya dan

Locally Marine Managed Area (LMMA). LMMA ini sepandan dengan konsep

MMA di skala Kabupaten dan DPL di skala Desa, yang sedang

dikembangkan oleh COREMAP II di Indonesia bagian barat.

Di dunia Internasional LMMA dikenal sebagai Locally Managed

Marine Area, yaitu suatu kawasan di suatu wilayah perairan pesisir yang

secara aktif dikelola oleh masyarakat lokal/keluarga setempat di sekitar

kawasan, atau oleh pengelolaan kolaboratif baik oleh masyarakat setempat

maupun oleh perwakilan pemerintah daerah. LMMA merupakan

pendekatan baru terhadap Marine Protected Area (LMMAnetwork, 2003).

Sekali lagi, terminologi yang dipakai oleh COREMAP II ADB disebut

MMA (Marine Management Area) dan oleh COREMAP II WB disebut MCA.

Untuk di Indonesia bagian barat, satu Kabupaten/Kota hanya terdiri dari

satu Unit MMA. Namun demikian, aplikasi di lapangan tidak mesti

menggunakan istilah yang sama dengan istilah di dalam COREMAP II.

Dengan alasan, bahwa (1) istilah dalam bahasa Indonesia yang tepat untuk

MMA atau MCA, tetapi diterjemahkan menjadi Kawasan Konservasi Laut

(KKL), (2) istilah Kawasan Konservasi Laut di dalam Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 13 ayat 1 (dan penjelasan) dikategorikan

menjadi 4, yaitu : Suaka Perikanan, Taman Nasional Perairan, Suaka Alam

Perairan, dan Taman Wisata Perairan. Seperti juga disebutkan dalam

Rancangan Peraturan Pemerintah Konservasi Sumberdaya Ikan (draft

Agustus 2006). Peraturan perUndang-Undangan sebagaimana diuraikan di

atas memberi mandat hukum atau kewenangan sesuai dengan kompetensi

dan proporsinya masing-masing kepada lembaga-lembaga pemerintah,

swasta, dan masyarakat dalam rangka mengembangkan MMA di Indonesia

1.4 Jejaring Kawasan Konservasi (MMA)


15/96


Dari beberapa MMA Kabupaten/Kota diupayakan membentuk jejaring

MMA. Seperti disebutkan dalam Pasal 28 Rencana Peraturan Pemerintah

Konservasi Sumberdaya Ikan, yaitu untuk meningkatkan daya tahan dan

keutuhan Kawasan Konservasi Perairan terhadap pengaruh iklim global,

iklim musiman, dan tekanan manusia, perlu dikembangkan Jejaring

kawasan konservasi perairan.

Jejaring kawasan konservasi perairan dikembangkan atas dasar:

a.

keterkaitan biofisik antar Kawasan Konservasi Perairan;

b.

kemitraan antar lembaga pengelola Kawasan Konservasi Perairan

dan/atau antara lembaga pengelola Kawasan Konservasi Perairan

dengan lembaga non-pemerintah nasional dan/atau asing;

Jejaring Kawasan Konservasi Laut, misalnya, dikembangkan dengan

mempertimbangkan bukti ilmiah meliputi aspek oseanografi, limnologi,

biologi perikanan, keterkaitan antar kawasan, daya tahan lingkungan,

kelembagaan pengelolaan, dan aspek ekonomi, sosial serta budaya. Sedang

rencana dan desain Jejaring Kawasan Konservasi Perairan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan strategi nasional

konservasi sumber daya ikan.

Kriteria yang dapat digunakan untuk pemilihan lokasi MMA diterakan

dalam Box di bawah ini.


16/96

11COREMAP II ADB

1.5 Konsep MMA dan Desain Kelembagaan Pengelolaan MMA

Konsep MMA berikut merupakan kesepakatan yang diambil dari

kesepakatan para praktisi MMA di Asia-Pasifik yang terjalin dalam MMA

Network. Gambar 1 menjelaskan model konseptual MMA dengan 5

komponen didalamnya, yaitu :

(1) Target (ekosistem terumbu karang), adalah kondisi dimana lokasi

MMA difokuskan yang langsung berpengaruh terhadap aktivitas

MMA.

(2) Ancaman langsung, adalah faktor dimana ancaman secara tiba-

tiba bisa mempengaruhi target.

(3) Ancaman tidak langsung, adalah faktor dimana ancaman yang

muncul dibalik ancaman langsung.

Contoh Kriteria Pemilihan KKL

Kriteria Sosial:

Penerimaan sosial, kesehatan masyarakat, rekreasi, budaya, estetika,

konflik kepentingan, keamanan, keterjangkauan kawasan, pendidikan,

kesadartahuan masyarakat dan kecocokan

Kriteria Ekonomi:

Nilai penting spesies, nilai penting perikanan, sifat-sifat ancaman,

keuntungan ekonomi dan pariwisata.

Kriteria Ekologi:

Keanekaragaman hayati, kealamiahan, ketergantungan, keterwakilan,

keunikan, integritas, produktivitas, ketersediaan dan kawasan pemijahan

ikan.

Kriteria Regional:

Urgensi Regional dan daerah

Kriteria Fragmatik:

Kepentingan, ukuran, tingakt ancaman, efektivitas, peluang,ketersediaan, daya pulih dan penegakan hukum. (Salm et al, 2002)


17/96


(4)

Strategi, adalah aksi yang dilakukan terhadap ancaman suntuk

mencapai target. Untuk satu jaringangan MMA, hanya terdapat

satu strategi MMA

(5)

Parktisi, adalah individu atau organisasi yang memiliki

keterampilan dan kapasitas untuk mengimplemntasika strategi-

strategi

Gambar 1. Model Konseptual MMA secara umum

(Sumber LMMA Network, 2003)

1.6 Strategi pencapaian tujuan MMA

COREMAP II melakukan antisipasi terhadap ancaman langsung

maupun tak langsung yang akan mempengaruhi target melalui beberapa

strategi. MMA merupakan kawasan habitat laut yang dikelola oleh

masyarakat setempat, pengelola kawasan, atau yang berhubungan dengan

organisasi dan atau pengaturan bersama dengan perwakilan lembaga

pemerintah. Tiga komponen spesifik dari strategi pengelolaan sebuah MMA

adalah :

(1) Full Reserve (Perlindungan yang Menyeluruh), yaitu

perlindungan penuh terhadap sumberdaya alam suatu kawasan.

Kawasan tersebut sering disebut ’Sanctuary’ (Suaka) atau

’Daerah Larang Ambil’ atau ’fully protected area’.

Strategi

MMA

Ancaman

Tak

Langsung

Ancaman

LangsungTarget

Praktisi


18/96

13COREMAP II ADB

(2)

Species Specific Refugia (Pembatasan Penangkapan Spesies

tertentu, adalah pembatasan penangkapan terhadap spesies

tertentu atau beberapa spesies atau individu dengan ukuran atau

jenis kelamin tertentu.

(3)

Effort or behavioral Restrictions (Pengurangan Upaya

Penangkapan), adalah pengaturan pembatasan usaha

penangkapan ikan atau pemanfaatan tertentu di suatu kawasan.

Perijinan oleh Pemerintah/Pengusaha Lokal menyangkut

pembatasan tipe teknologi yang digunakan, pembatasan tingkat

usaha penangkapan ikan (seperti : jumlah ikan, jumlah perahu,

kuota terhadap jumlah penangkapan, pengaturan musim, pola

pemanfaatan lain yang diperbolehkan (seperti wisata selam) danpembatasan perijinan.

Seperti ditargetkan dalam COREMAP II ADB, bahwa sekitar 60.000

Hektar ekosistem terumbu karang dapat dilindungi sampai 2009, setelah

terbentuknya 40-45 Lembaga Pengelola Terumbu Karang berbasis Desa.

Karena COREMAP ADB mempunyai 8 lokasi kabupaten/kota, maka per

lokasi diharapkan terbentuk sebuah MMA yang mempunyai luas 1000

sampai dengan 1500 Hektar terumbu karang.

MMA berfungsi sebagai penghubung jaringan antara kawasan

konservasi laut berbasis desa (Daerah Perlindungan Laut/DPL) berbasis

desa. Banyaknya gugus DPL dalam suatu MMA dapat senantiasa

berkembang, mengingat proses pembentukan dari masing-masing DPL

berbasis desa bervariasi. Namun pada prinsipnya, MMA merupakan pusat

koordinasi pengelolaan kawasan konservasi, yang mempunyai skala dan

status dapat berbeda.

Melalui MMA, maka diharapkan berbagai pemanfaatan kawasan laut

seperti, penangkapan ikan, budidaya, pariwisata, pertambangan, indusrti

transportasi dan kegiatan lain yang selaras dengan tujuan konservasi

kawasan dapat diakomodasi. Dengan adanya DPL-DPL sebagai komponen


19/96


dari MMA, diharapkan suatu kawasan konservasi dapat lebih memberikan

manfaat ekologi yang pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi kepada

masyarakat. Karena perlindungan kepada spesies yang bermigrasi (seperti

ikan dan mamalia laut) dapat lebih optimal jika habitatnya secara utuh

dilindingi.

Gambar 2. Jaringan Daeral Perlindungan Laut (DPL) dalam

satu Unit Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah

(KKLD) di Kabupaten/Kota.

Keterangan : Jenis-jenis DPL pada skala desa, maka Jaringan KKLD dapat

berupa Kawasan-Kawasan Konservasi lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2004 dan Rancangan Peraturan Pemerintah Konservasi Sumberdaya

Ikan, yaitu : Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam

Perairan dan Suaka Perikanan.

1.7 Desain Pengelolaan MMA

Pengelolaan suatu MMA haruslah dirancang secara terpadu, yaitu dengan

memadukan segenap kegiatan ekonomi, seperti perhubungan laut,

perikanan, pariwisata, kehutanan dan pertambangan. Keterpaduan

pengelolaan MMA juga meliputi aktivitas sosial dan administrasi dan

DPL

DPL

DPL

DPL

DPL

KKLD/MMA

DPL

DPL

DPL

DPL

DPL

KKLD/MMA


20/96

15COREMAP II ADB

kepemerintahan). Sementara dampak penting dari lingkungan, seperti

pencemaran, erosi dan sedimentasi memerlukan pertimbangan khusus

dalam desain pengelolaan MMA.

Pengelolaan suatu MMA diharapkan menganut prinsip-prinsip dasar

sebagai berikut :

(1) Adaptif. Pengelolaan yang adaptif terhadap perubahan dan

informasi baru untuk memperbaiki kinerja pengelolaan

suatu MMA.

(2)

Berkelanjutan. Upaya-upaya pemanfaatan dilaksanakan

berdasar pada azas keberlanjutan dan ekologis.

(3)

Pendekatan Ekosistem. Pengelolaan ekosistemmemfokuskan pada integritas ekosistem dengan

mempertimbangkan aspek pemanfaatan.

(4)

Manfaat Ganda. Pengelolaan dengan mengikuti proses

untuk alokasi sumberdaya dan pengambilan keputusan,

terutama dalam perencanaan dan penetapan kawasan.

(5)

Pengelolaan Bersama. Pengelolaan bersama untuk

mengimplementasikan contoh-contoh pengelolaan

sumberdaya yang baik.

1.8 Opsi-opsi Desain MMA Kabupaten/Kota

(1) MMA dibentuk dari Jaringan Daerah Perlindungan Laut (DPL) skala

desa.

Di dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan MMA

Kabupaten/Kota menyebutkan batas-batas MMA dengan koordinat

geografis. Adapun Sebuah MMA Kabupaten dapat terdiri lebih dari satu

Sub-MMA (seperti MMA-1: Pantai Timur Natuna, MMA-2: Pulau Tiga-

Sedanau, dsb). Di dalam satu Sub-MMA merupakan jaringan atau

kumpulan dari Daerah Perlindungan Laut (DPL) terdekat secara hamparan


21/96


di desa-desa yang bertetangga, yang ditetapkan dan diatur oleh Peraturan

Desa masing-masing. (Lihat Lampiran : Rancangan Surat Keputusan

Walikota Batam, Bupati Mentawai, dan Natuna tentang Kawasan

Konservasi Laut Daerah)

Karena luasan DPL desa biasanya kecil, dalam lingkup Hektar (misal 10-20

Hektar), maka dalam penetapannya batas-batas DPL tidak perlu untuk

menetapkan posisi geografis dengan Lintang dan Bujur, tetapi cukup dengan

ukuran jarak (meter). Dalam penetapan batas-batas DPL sebaiknya

digunakan tanda-tanda alam (land mark) dan nama-nama lokal batas-batas

zona inti. Zona-zona yang dibuat di dalam DPL diupayakan sesedehana

mungkin, seperti Zona Inti, yaitu kawasan larang-ambil ekstraktif, dan ZonaPenyangga,merupakan zona pemanfaatan terbatas di sekeliling Zona Inti.

(Lihat Lampiran: Surat Keputusan Desa tentang Daerah Perlindungan

Laut).

Gambar 3. Usulan Batas Geografis Kawasan Konservasi Laut

Kota Batam


22/96

17COREMAP II ADB

(2) Daerah Perlindungan Laut (DPL) dapat terdiri dari Sub-DPL

Sebuah Daerah Perlindungan Laut yang ditetapkan oleh Desa dapat

terdiri dari satu atau lebih sub-DPL sebagai Zona Inti. Beberapa

pertimbangan, kenapa Desa menetapkan lebih dari satu Zona Inti

dalam lokasi DPL adalah : a) Desa terdiri dari beberapa dusun

(Rukun Warga) yang tersebar di beberapa pulau, b) terdapat lokasi-

lokasi potensial untuk dilindungi sebagai Zona Inti di sepanjang

pesisir desa, dengan jarak yang relatif jauh untuk keperluan

pengawasan, sehingga perlu membuat batas-batas, misalnya: DPL-1:

Pulau Nguan-Batam, DPL-2: Pulau Abang-Batam, DPL-3 dsb; untuk

satu desa. Contoh lain adalah DPL di desa Botohilitanu di NiasSelatan, yang terdisri dari 3 zona inti sebagai sub-DPL.

(3)

MMA dapat terdiri dari jaringan antara Kawasan Konservasi

yang telah ada, digabung dengan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di

desa-desa.

Satu MMA yang disyahkan oleh Surat Keputusan Bupati/Walikota dapat

merupakan jaringan antara Kawasan, yaitu : Kawasan Konservasi yang

telah ada, seperti Cagar Alam, Taman Wisata Laut, dsb. dengan DPL.

Kawasan Konservasi atau kawasan lindung seperti yang termaktub dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah, sedang DPL adalah Daerah Perlindungan

Laut yang ditetapkan oleh Peraturan Desa. Atau Surat Keputusan Desa.

(Lihat Lampiran : Peraturan Bupati Berau tentang Kawasan Konservasi

Laut Kabupaten Berau)

Dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota batas-batas MMA telah di

sebutkan dengan posisi geografis, sedang DPL hanya disebutkan desa-

desanya saja. Peraturan dan pengelolaan DPL dijelaskan dengan Perturan

Desa/SK Kepala Desa. Khusus untuk Kota Batam, Kelurahan tidak

menerbitkan Peraturan Desa, karena kelurahan tidak otonom, sehingga


23/96


untuk pembentukan MMA langsung dengan SK Walikota, termasuk

pengelolaan DPL-DPL nya..

Gambar 4. Usulan Geografis Kawasan Konservasi

Laut Daerah Kepulauan Mentawai.


24/96

19COREMAP II ADB

RENCANA KELEMBAGAAN MMA

2.1 Dasar Kelembagaan MMA

Sesuai dengan asas

otonomi seluas-luasnya, otonomi

nyata dan otonomi yang bertanggung

jawab yang dianut oleh Undang-

Undang Nomor Nomor 32 Tahun

2004. Depdagri sebagai aparat pusat

tidak ingin menimbulkan kesan adanya campur tangan pusat dalam

urusan pembentukan Kawasan Konservasi (MMA). Semua permasalahanyang terjadi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah hendaknya

dapat diselesaikan oleh daerah sendiri sebagai konsekuensi dari penerapan

otonomi. Dalam kaitan ini, provinsi sebagai kepanjangan tangan dari

pemerintah pusat dapat melakukan inisiatif untuk menyelesaikan

permasalahan yang timbul di kabupaten/kota. Apa bila permasalahan

tersebut menyangkut kepentingan nasional, maka barulah Depdagri turun

tangan.

Lembaga pemerintah di tingkat Provinsi yang terkait dengan

upaya pengembangan MMA terutama meliputi:

(1) Dinas Perikanan dan Kelautan (Di Batam Dinas KP2, di Lingga

Dinas Pengelolaan SDA)

(2) Dinas Kehutanan;

(3) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda)

atau dinas yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan

hidup did aerah

(4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dinas Perikanan dan Kelautan berdasarkan Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang

2.1. Dasar Kelembagaan MMA2.2. Status Kelembagaan COREMAP II Daerah2.3. Perpektif Kelembagaan MMA ke depan2.4. Mekanisme Kerja Kelembagaan MMA2.5. Lembaga Pengelola MMA2.6. Sekretariat Pengelola MMA2.7. Komite Penasehat Teknis Pengelolaan MMA2.8. Gugus Tugas Pengelolaan MMA2.9. LPSTK dan Pihak Swasta2.10. Pendanaan MMA


25/96


Nomor 32 Tahun 2004 memiliki kewenangan untuk melakukan konservasi

laut di wilayah laut selebar 12 mil diukur dari garis pantai, dan melakukan

koordinasi terhadap kegiatan konservasi yang dilakukan oleh DKP

Kabupaten dan Kota di wilayah laut selebar 4 mil diukur dari garis pantai.

Masalah batas wilayah laut yang tidak kasat mata tersebut sering

menimbulkan perbedaan paham tentang batas-batas kewenangan di

lapangan antara DKP Provinsi dan DKP Kabupaten/Kota.

Departemen Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai kewenangan konservasi, baik konservasi

di darat maupun di laut. Untuk Kota Batam, dan Lingga pertentanganmengenai masalah kewenangan konservasi antara DKP dan Dishut

memang kurang menonjol karena Dishut disibukan dengan masalah lain

yang lebih besar, serta masih bergabungnya bidang kehutanan dalam Dinas

KP2 dan Dinas Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Bapedalda berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 jo.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki kewenangan untuk

melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi . Dalam

kaitannya dengan upaya pengembangan MMA, Bapedalda melakukan

pelestarian fungsi-fungsi lingkungan di wilayah laut yang menjadi

kewenangan provinsi dan melakukan koordinasi terhadap kegiatan

pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup dalam upaya pengembangan

MMA.

Bappeda berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

memiliki kewenangan untuk membuat perencanaan pembangunan dan

menetukan alokasi pendanaannya untuk seluruh kegiatan pembangunan

yang ada di wilayah, termasuk pengembangan MMA, dengan

mempertimbangkan usulan dari daerah kabupaten/kota. Sebagai pengendali

alokasi dana, Bappeda dengan sangat baik dapat memposisikan diri sebagai


26/96

21COREMAP II ADB

koordinator dari berbagai kegiatan proyek pembangunan di daerah. Namun

demikian, Bappeda lebih terlibat langsung dalam pengembangan MMA.

Keterlibatan Bappeda dilakukan melalui koordinasi perencanaan dan

alokasi pendanaan yang diajukan oleh Bappeda Kabupaten .

Secara umum lembaga pemerintah di tingkat Kabupaten yang terkait

secara langsung dengan pengembangan MMA meliputi:

a.

Dinas Perikanan dan Kelautan;

b. Dinas Kehutanan;

c.

Dinas Pariwisata;

d.

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(Bapedalda);e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);

f.

Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(PSDKP).

DKP berdasarkan peraturan perUndang-Undang an yang berlaku

memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengelolaan sumber

daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan laut selebar 1/3 dari

wilayah laut yang menjadi kewenangan provinsi diukur dari garis pantai.

Kewenangan tersebut juga mencakup kewenangan untuk melakukan

konservasi laut. Dalam kaitan ini, Dishut juga merasa mempunyai

kewenangan di bidang konservasi laut, dan bahkan pada kenyataannya

Dishut telah lebih dulu melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku. Misalnya untuk Kota Batam, perbedaan paham haruslah

diantisipasi terutama tentang kewenangan konservasi yang akan menjadi

semakin kompleks dengan bergabungnya Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pusat yang diberi mandat langsung oleh DKP untuk menegakan kebijakan

penetapan Taman Nasional yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat di

Pulau Abang, Batam.


27/96


28/96

23COREMAP II ADB

kepentingan para pihak yang selaras dengan konteks pembangunan global,

nasional, regional dan lokal.

Renstra yang berisi arahan-arahan strategis pengelolaan terumbu

karang dalam kerangka MMA di 8 lokasi COREMAP II di Indonesia bagian

barat. Renstra diharapkan dapat memberikan keuntungan, dalam hal

penyediaan informasi, pembentukan komitmen dan alokasi sumberdaya

yang dibutuhkan untuk pengelolaan berkelanjutan.

2.2 Status Kelembagaan COREMAP II Daerah

Secara umum kelembagaan dapat diartikan sebagai aturan yang

dianut oleh organisasi, dalam hal ini pengelola COREMAP, yang akan

dijadikan pegangan oleh seluruh anggota organisasi dalam menjalankan

segenap aktivitas untuk mencapai tujuan bersama.

Pengertian kelembagaan dalam COREMAP adalah seluruh lembaga,

baik pemerintah sebagai pengelola maupun lembaga non-pemerintah yang

kemungkikan untuk melaksanakan program COREMAP. Baik pengelola

maupun pelaksana COREMAP dilapangan mempunyai wewenang hukum

untuk terlibat langsung ataupun tak langsung dengan program COREMAP.

Salah satu komponen utama dari COREMAP II adalah Pengelolaan

Sumberdaya dan Pembangunan Masyarakat Berbasis Masyarakat (PBM).

Ruang lingkup dari PBM mencakup empat sub-komponen, terdiri dari : (i)

pemberdayaan masyarakat, (ii) pengelolaan sumberdaya berbasis

masyarakat, (iii) pengembangan infrastruktur dasar dan fasilitas sosial, dan

(iv) pengembangan mata pencaharian alternatif.

Berikut adalah Target Lembaga yang diusulkan untuk mendapatkan

Training dan Penyuluhan untuk memperkuat kinerja dalam pengelolaan

terumbu karang di daerah.


29/96


LSM. Fungsi fasilitasi di lapangan COREMAP dilakukan oleh LSM

yang telah terpilih. Adapun tugas dan fungsi dari LSM sebagai motivator

lapangan berlaku sampai proyek selesai, yaitu :

(1)

Menyiapkan fasilitator senior yang berkedudukan di

kabupaten/kota dan berfungsi sebagai koordinator dari para

fasilitator lapangan yang bekerja di desa.

(2) Menangani aspek administrasi kegiatan di tingkat desa hingga

kabupaten/kota, yang mencakup laporan hasil pemantauan

teknis dan keuangan agar sesuai dengan prosedur dan aturan

yang berlaku mengacu kepada.

(3)

Melakukan koordinasi dengan UPP kabupaten/kota daninstansi-instansi terkait di tingkat Kabupaten, RCU di Propinsi,

PIU - LIPI dan PMO.

(4) Memfasilitasi pelatihan dan studi banding bagi fasilitator

lapangan, motivator desa, dan kelompok – kelompok

masyarakat;

(5) Memfasilitasi penyusunan dokumen-dokumen PBM di tiap-tiap

desa;

(6) Memfasilitasi proses-proses pengadaan dan pelaksanaan

kegiatan di tingkat desa melalui fasilitator lapangan;

(7) Mendorong terbentuknya Peraturan Daerah dalam mendukung

pelaksanaan PBM;

(8) Membantu penanganan / resolusi konflik di tingkat desa;

(9) Memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat,

pemilihan motivator desa, pengawas lapangan dan pembentukan

Lembaga Pengelola Sumberdaya (LPS) Terumbu Karang.

2.3 Perpektif Kelembagaan MMA ke depan

Untuk mencapai tujuan Program Pengelolaan MMA sehingga dapat

mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan yang lebih baik, maka


30/96

25COREMAP II ADB

diperlukan pembangunan Kelembagaan Program Pengelolaan MMA yang

didukung oleh lembaga terkait yang memiliki kepedulian terhadap

pengelolaan perikanan berkelanjutan. Keberadaan kelembagaan Program

Pengelolaan MMA diharapkan dapat diterima oleh masyarakat industri

perikanan dan secara jangka panjang akan tetap berjalan. Keberadaan

kelembagaan yang terpadu dan kuat akan menentukan keberhasilan

pelaksanaan program. Adapun prinsip-prinsip yang akan dikembangkan

dalam Program Pengelolaan MMA secara terpadu, adalah :

1.

Transparan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk

mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan

2.

Struktur organisasi yang efisien dengan pengawasan yang efektif dandikelola secara profesional

3.

Kejelasan tugas pokok fungsi dan tanggung jawab dari masing-masih

unit pengelola program

4. Hasil Program Pengelolaan MMA dapat dipertanggung jawabkan

kepada masyarakat pengguna

5.

Adanya kelengkapan peraturan dan menerapkan prinsip dan norma

hukum dalam pengelolaan Program Pengelolaan MMA

6. Dinamis untuk mengakomodasi perubahan untuk perbaikan Program

Pengelolaan MMA.

2.4 Mekanisme Kerja Kelembagaan MMA

Untuk menjalankan sistem pengelolaan MMA diperlukan suatu

mekanisme kerja yang dapat menjamin proses koordinasi para pemangku

kepentingan. Mekanisme Kerja Pengelola MMAdapat dijabarkan secara

singkat sbb :

•

Bupati dan Gubernur merupakan anggota ex-officio karena jabatan

pada Dewan/Badan Pengelola MMA. Mereka akan memilih


31/96


perwakilan dari representasi para pemangku kepentingan utama

untuk duduk dalam Lembaga Pengelola

• Lembaga Pengelola MMA akan mengadakan pertemuan rutin yang

terbuka untuk umum.

•

Sekretariat Lembaga Pengelola memberi dukungan dan

mengkoordinasikan semua aspek pengelolaan MMA. Bupati dan

Gubernur akan mengangkat sekretaris

• Penasehat ilmiah dan teknis berfungsi untuk memberikan masukan-

masukan ilmiah dan teknis merupakan orang-orang ahli di bidang

keilmuan dan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan MMA.

•

Bupati akan mengangkat anggota dan ketua Kelompok Kerja dan

Pelaksana Teknis untuk mengimplementasikan pengelolaan MMA.

•

Gugus Tugas dapat merupakan penjelmaan dari koordinator-

koordinator bidang pada PIU Kabupaten saat ini. Gugus tugas akan

ditentukan oleh Bupati dan memberikan dukungan kepada upaya-

upaya yang akan dilakukan untuk pengelolaan MMA sesuai dengan

bidangnya. Tugas-tugas dimaksudkan untuk mengembangkan

strategi MMA di Kabupaten.

• Pelaksana teknis merupakan pengembangan dari LPS-TK yang

beranggotakan : pokmas-pokmas, swasta, lembaga teknis pemerintah

dan LSM. Pelaksana teknis ini merupakan unit pelaksana

operasional dalam menjalankan program dan kegiatan pengelolaan

terumbu karang daerah (MMA) di lapangan. Pelaksanaan hal-hal

teknis dilakukan oleh anggota pelaksana teknis dan akan melaporkan

secara rutin kemajuan pelaksanaan kegiatan di lapangan kepada

sekretariat dan memberikan masukan-masukan untuk perbaikan dan

penyempurnaan pengelolaan MMA.

2.5 Lembaga Pengelola MMA


32/96

27COREMAP II ADB

Lembaga Pengelola MMA akan membuat kebijakan dan melakukan

koordinasi dalam penyelenggaraan program pengelolaan MMA secara

terpadu. Tanggung jawab Lembaga Pengelola adalah:

(1)

Mengadopsi dan mengamandemen Renstra Pengelolaan

Terumbu Karang Daerah

(2) Menyetujui usulan program-program dan kegiatan

pengelolaan MMA untuk pendanaannya

(3)

Mendorong upaya-upaya mobilisasi sumberdaya, seperti

dana, teknologi, SDM dari luar untuk pengelolaan MMA

(4)

Memfasilitasi resolusi konflik antar pengguna MMA

(5)

Mendorong kerjasama antara Eksekutif dan Legislatif

(DPRD) untuk mengefektifkan pengelolaan MMA(6) Membuat jaringan pengelolaan MMA di tingkat

Propinsi/Region dan ikut berpartisipasi aktif dalam jaringan

MMA Nasional

(7) Mendelegasikan wewenang dan menyediakan dana

operasional dalam tugas-tugas kesekretariatan.

2.6 Sekretariat Pengelola MMA

Tugas Sekretariat Pengelolaan MMA adalah memberi dukungan dan

mengkoordinasikan semua aspek usaha pengelolaan MMA, termasuk

penggalangan partisipasi dari stakeholder. Seketariat mempunyai tanggung

jawab, sbb :

(1) Memberikan dukungan, berupa memfasilitasi pertemuan,

kepada Lembaga Pengelola MMA, Komite Penasehat Teknis,

Gugus Tugas dan Pelaksana Teknis.

(2) Mebuat dan mempublikasikan hasil-hasil pengelolaan MMA

(3)

Memfasilitasi persiapan proritas anggaran tahunan untuk

pengelolaan MMA


33/96


(4)

Memfasilitasi penyiapan proposal dan pencarian dana dari

pihak luar untuk mendukung pengelolaan MMA yang efektif

(5)

Memfasilitasi program pendidikan, penelitian dan

keterlibatan masyarakat dengan lembaga-lembaga partner

dan media massa, untuk pengelolaan MMA

(6) Membuat laporan tahunan mengenai kemajuan pengelolaan

MMA.

2.7 Komite Penasehat Teknis Pengelolaan MMA

Komite teknis akan memberikan pedoman dan arahan untuk

memastikan bahwa rencana dan program pengelolaan MMA dibuat denganpertimbangan ilmiah dan teknis. Adapun tanggung jawab Komite Penasehat

Teknis :

(1) Memberikan saran mengenai perencanaan, pengelolaan dan

penyempurnaan pengawasan (MCS) jangka panjang.

(2)

Mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi

antara pengguna tentang manfaat MMA bagi masyarakat,

terutama tentang informasi ilmiah, sumberdaya perikanan

dan jasa lingkungan di lokasi MMA.

(3)

Memberikan saran penelitian terapan yang akan digunakan

untuk peningkatan pengelolaan MMA.

2.8 Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan MMA

Unit Pelaksana Teknis di Kabupaten/Kota (UPT) MMA bertugas

untuk mengawasi pelaksanaan program dan menjadi penghubung, serta

memberi dukungan pengelolaan MMA antara pemerintah kabupaten dan

desa-desa.

Berikut adalah tanggung jawab UPT :


34/96

29COREMAP II ADB

(1)

Mengembangkan dan melaksanakan program-program

pengawasan pemanfatan dan perlindungan sumberdaya di

lokasi MMA

(2)

Membantu dalam mengembangkan kemampuan kelembagan

pelaksana teknis dalam rangka pengelolaan MMA

(3) Memberikan rekomendasi berdasar masukan dari keleompok

kerja di Pelaksana Teknis (LPS-TK) mengenai inisiatif

prioritas program, kegiatan dan anggaran tahun yang akan

datang.

(4)

Merekomendasikan usulan mobilisasi sumberdaya dalam

rangka memfasilitasi program dan pengelolaan

(5)

Mengkomunikasikan pelaksanaan program denganpemerintah dan perwakilan desa

(6)

Mengkoordinasikan kerja antar Gugus Tugas, maupun dengan

berbagai lembaga di daerah dan nasional.

2.9 LPS-TK dan Pihak Swasta

Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPS-TK) beserta

Kelompok-kelompok Masyarakat (pokmas), Kelompok Swadaya Masyarakat

dan Pihak Swasta (pengusaha Wisata, Pengusaha Perikanan, dsb.) akan

melaksanakan kegiatan konservasi di Tugas pelaksana teknis adalah untuk

menjalankan program/rencana aksi tahunan pengelolaan MMA yang telah

disetujui dan disyahkan oleh Lembaga Pengelola Adapun tanggung Jawab

Pelaksana Teknis MMA:

(1)

Membantu Gugus Tugas dalam pelaksanaan program dan

kegiatan yang terkait dengan pengelolaan MMA

(2)

Membantu pelaksanaan kegiatan yang telah diusulkan oleh

Kelompok Kerja (berdasarkan isu-isu pengelolaan MMA di

lapangan), melalui Gugus Tugas.


35/96


2.10 Pendanaan MMA

Untuk menjamin pendanaan yang berkelanjutan, maka secara

operasional perencanaan program dan pendanaan pengelolaan MMA dapat

disesuaikan dengan siklus perencanaan program dan pendanaan tahunan

pemerintah, baik ditingkat Kabupaten dan Provinsi. Sinkronisasi program

kerja sangat diperlukan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat

(DKP). Sinkronisasi dan harmonisasi program dan pendanaan antara

Kabupaten dan Provinsi dalam perencanaan dan pengelolaan MMA

disarankan untuk menuangkannya ke dalam Kesepakatan Bersama atau

Memorandum of Understanding (MoU) antara Kabupaten dan Provinsi,

setelah MMA terbentuk.

Proses pendanaan progran pemerintah akan mengikuti siklus

pendanaan, yang akan diawali pada bulan Januari sampai Desember setiap

tahunnya. Sebelum pendanaan disetujui menjadi Daftar Isian Proyek (DIP),

maka lembaga terkait sektoral akan menerahkan usulan anggaran

program/kegiatan ke DPRD, setelah diadakannya Musrenbang

(Musyawarah Rencana Pembangunan).

Disarankan Lembaga Pengelolaan MMA meninjau kemajuan lembaga

dan program kerjanya dan akan memulai siklus Perencanaan Program

Tahunan.


36/96

31COREMAP II ADB

: koordinatif : konsultatif

Gambar 5. Usulan Kelembagaan MMA di Tingkat Kabupaten/Kota

Lembaga PengelolaKKLD

Sekretariat

Komite PengarahTeknis

Kelompok

Kerja Provinsi

Unit Pelaksana Teknis KKLD

PenyadaranMasyarakat

SistemInformasi,Training

Kelembagaan /SDM

PengelolaanBerbasis

Masyarakat

Pemantauan danPengawasan

/MCS

LPSTK:

Pokmas

Swasta/

Asosiasi


37/96


DAERAH PERLINDUNGAN LAUT BERBASIS

MASYARAKAT

3.1 Kelembagaan Konservasi Terumbu Karang di desa

Dalam melembagakan

pengelolaan sumberdaya

terumbu karang di tingkat desa,

COREMAP berupaya untuk

mengoptimalkan peran

pemerintah desa dan lembaga formal di desa meskipun lembaga-lembaga

formal di desa-desa belum berfungsi sebagaimana diharapkan masyarakat.

Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPS-TK) di desa sebagai

lembaga formal yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

COREMAP telah memfasilitasi terbentuknya Lembaga Pengelola

Sumberdaya Terumbu Karang (LPS-TK). Lembaga ini adalah lembaga resmi

di tingkat desa yang memiliki peran dalam menjalankan Rencana

Pengelolaan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi atau Daerah

Perlindungan Laut (DPL) yang akan disusun secara bersama-sama oleh

seluruh Pokmas dan Kelompok Pengawasan Terumbu Karang dan

difasilitasi oleh Fasilitator Lapangan. Tujuan LPS-TK adalah untuk

mengorganisir dan mengkoordinir pokmas-pokmas yang ada dalam

melaksanakan program PBM-COREMAP II. Disamping itu juga

mensinergikan kegiatan pada masing-masing pokmas, sehingga sesuai

dengan RPTK (Rencana Pengelolaan Terumbu Karang) terpadu di DPL.

LPS-TK bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui BPD

atas pelaksanaan rencana pengelolaan pesisir desa. Bersama dengan BPD

menetapkan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa dan

peraturan-peraturan mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di

3.1. Kelembagaan Konservasi Terumbu Karang di desa3.2. Kelompok Masyarakat Pengelola DPL3.3. Membangun DPL Berbasis Masyarakat3.4. Metode Pengelolaan DPL3.5. Peran DPL untuk Pengelolaan Perikanan3.6. Zonasi Kawasan3.7. Lokasi dan Ukuran3.8. Partisipasi Masyarakat


38/96

33COREMAP II ADB

desa. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan

sumberdaya terumbu karang.

Peran Badan Perwakilan Desa (Legislatif) bersama dengan

Pemerintah desa menyusun dan menetapkan rencana pembangunan dan

pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa serta peraturan-peraturan

mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa. Melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan

rencana pengelolaan pembangunan di desa merupakan suatu lembaga yang

sudah ada di desa yang dapat melaksanakan Rencana Pengelolaan Terumbu

Karang di Tingkat Desa yang dilaksanakan oleh LPS-TK beserta dengan

Pokmas-Pokmas.

Oleh pemerintah desa Lembaga Pengelola ini ditetapkan melalui

surat keputusan pemerintah desa untuk memberikan dukungan secara

hukum kepada lembaga dan personil yang akan melaksanakan tugas.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Rencana pengelolaan, pemerintah

desa, BPD, serta Badan Pengelola di desa terlibat secara aktif dan

melakukan fungsi dan perannya sebagaimana diamanatkan dalam Rencana

Pengelolaan sebagai panduan dalam pelaksanaan.

LPS-TK dibentuk dan diarahkan menjadi lembaga resmi yang

berbadan hukum. LPS-TK berperan dalam membantu Pemerintah Desa

dalam menjalankan fungsi pengelolaan sumberdaya terumbu karang di

tingkat desa. Dalam pengelolaan suatu kawasan lintas desa, LPS-TK

melakukan koordinasi dan kerjasama dengan LPS-TK dari desa tetangga.

LPS-TK memiliki pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris,

Bendahara, dan staf administrasi, dengan anggota terdiri dari seluruh

motivator desa, anggota Pokmas dan anggota pengawas terumbu karang.

LPS-TK beranggotakan wakil-wakil dari para motivator desa, pengurus

Pokmas dan Pengawas Terumbu Karang dan Perwakilan Desa.


39/96


LPS-TK dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat yang difasilitasi

oleh fasilitator lapangan dan disahkan oleh Kepala Desa, serta disetujui oleh

PIU kabupaten/kota.

Tugas LPS-TK adalah sebagai berikut:

1)

Menyiapkan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK)

2)

Mengimplementasikan RPTK

3)

Menyusun usulan-usulan kegiatan berdasarkan usulan dari

pokmas-pokmas dan kelompok pengawas terumbu karang;

4)

Menyalurkan dana bagi kelompok-kelompok masyarakat yang

diterima dari PIU;

5)

Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan PIU dalam

keseluruhan program pengelolaan berbasis mayarakat;

6) Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur

sosial yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara

langsung;

7)

Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro yang akan

melaksanakan Unit Simpan Pinjam (USP);

8)

Melakukan koordinasi dengan LSM dan Konsultan;

9)

Melaksanaan kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan

SE-Ditjen Anggaran;

10)

Melakukan pemantauan dan evaluasi RPTK;

Pada saat Proyek COREMAP masih berjalan, untuk membangun

sistem koordinasi yang akomodatif antara desa dan kabupaten rapat

koordinasi dilakukan secara berkala. Koordinator-koordinator Project

Implementation Unit (PIU) Kabupaten yang terdiri dari dinas-dinas teknis

di Kabupaten/Kota disepakati untuk memberikan rekomendasi serta kajian

teknis atas usulan kegiatan desa dalam RPTK sekaligus memasukkan

usulan kegiatan ke dalam usulan kegiatan dinas teknis yang akan dibiayai


40/96

35COREMAP II ADB

melalui Proyek COREMAP. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan

oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di desa-desa lokasi COREMAP.

3.2 Kelompok Masyarakat Pengelola DPL

Kelompok masyarakat atau Pokmas adalah kelompok kecil yang

dibentuk di tingkat desa. Proses pembentukan kelompok masyarakat

difasilitasi oleh fasilitator lapangan. Dalam satu desa dapat dibentuk

beberapa kelompok masyarakat menurut kesamaan minat.

Penguatan Pokmas adalah suatu proses meningkatkan kemampuan

dan peran suatu kelompok masyarakat ke arah bidang kegiatan tertentu(konservasi, produksi, peningkatan peran dan kemampuan perempuan),

agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan terumbu karang.

Pembentukan Pokmas adalah suatu proses membentuk kelompok atau

organisasi masyarakat yang akan mempunyai peran dan fungsi bidang

tertentu (konservasi, produksi, peningkatan peran dan kemampuan

perempuan).

Pokmas mempunyai tugas dan tanggung jawab utama :

(1) Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang arti

dan nilai penting ekosistem terumbu karang, adanya ancaman

terhadap kelestarian ekosistem terumbu karang serta `upaya-

upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan

menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang.

(2) Berperan aktif dalam penyusunan Rencana Pengelolaan

Terumbu Karang Terpadu (RPTK Terpadu) yang mencakup

Program Pengelolaan Terumbu Karang, Pengembangan Mata

Pencaharian Alternatif, Pengembangan Prasarana Dasar dan

Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Masyarakat.

(3) Mengimplementasikan RPTK Terpadu sesuai dengan bidang

Pokmas yang bersangkutan, misalnya Pokmas Konservasi


41/96


melaksanakan program-program pengelolaan terumbu karang.

(4) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program

kegiatan masing-masing Pokmas.

Persyaratan pembentukan kelompok masyarakat:

(1) Kelompok masyarakat dianjurkan dibentuk dengan anggota

antara 5 sampai 9 orang dengan anggota yang memiliki

kesamaan minat;

(2) Kelompok masyarakat memilih 2 (dua) orang pengurus, yaitu

ketua dan bendahara, yang bertanggung jawab dalam aspek

administrasi teknis dan keuangan,

(3) Pengurus kelompok harus memiliki kemampuan baca dan tulis;

(4) Anggota kelompok terdiri dari laki-laki dan perempuan secara

proporsional;

(5) Anggota kelompok yang dipilih adalah orang yang tergolong

dewasa;

(6) Kelompok masyarakat disahkan oleh Kepala Desa;

3.3 Membangun DPL Berbasis Masyarakat

Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) merupakan

kawasan pesisisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan

mangrove, lamun dan habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang

dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan

dan pengambilan biota laut, dan pengelolaannya yang dilakukan secara

bersama antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain, dalam merencanakan,

memantau, dan mengevaluasi pengelolaannya (Tulungen et at, 2003). Dalam

hal ini, COREMAP II ADB memodifikasi definisi tersebut, dengan memberikan

penekanan bahwa DPL-DPL dalam skala desa, akan dikelola oleh satu Unit

Pengelolaan yaitu Marine Management Area (MMA) di tingkat Kabupaten/Kota

yang akan dikelola secara kolaboratif. MMA ini berbeda dengan Taman


42/96

37COREMAP II ADB

Nasional Laut atau daerah konservasi dalam skala luas lainnya. Taman

Nasional Laut Bunaken di Sulawesi Utara, misalnya, mimiliki luas 89.065 Ha

dan ditetapkan serta dikelola oleh Pemerintah secara nasional, walaupun saat

sekarang dikelola secara kolaboratif oleh Dewan Pengelola Taman Nasional

Bunaken, yang beranggotakan stakeholders di daerah.

DPL dibentuk berdasarkan ekosistem yang ada, terutama terumbu

karang yang terkait dengan ekosistem pesisir lainnya. Keberadaannya dapat

ditetapkan melalui peraturan Desa untuk Kabupaten, yang sudah otonom.

Khusus untuk Kota (Batam), maka penetapan DPL dilakukan oleh walikota,

karena Kelurahan di Kota tidak otonom. DPL dibentuk untuk melindungi dan

memperbaiki sumberdaya terumbu karang dan perikanan di wilayah yangmempunyai peranan penting secara ekologis. DPL ini diharapkan merupakan

alat pengelolaan perikanan yang efektif, karena adanya pengaturan perikanan,

perlindungan daerah pemijahan dan pembesaran larva, sebagai asuhan juvenil

(anak ikan), melindungi kawasan dari penangkapan berlebihan, dan menjamin

ketersediaan stok ikan secara berkelanjutan.

Tujuan Penetapan DPL:

• Meningkatkan dan mempertahankan produksi perikanan di sekitar

• Menjaga dan memperbaiki keanekaragaman hayati terumbu karang,

ikan, dan biota lainnya

• Dapat dikembangkan menjadi tempat tujuan wisata

• Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pengguna

• Memperkuat masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang

• Mendidik masyarakat dalam konservasi dan pemanfaatan

sumberdaya berkelanjutan

• Sebagai lokasi penelitian dan pendidikan tentang keanekaragaman

hayati laut


43/96


3.4 Metode Pengelolaan DPL

Walaupun DPL yang akan dibentuk adalah DPL yang berbasiskan

masyarakat, tetapi pembentukan dan pengelolaannya harus dilakukan bersama

antara masyarakat, pemerintah setempat dan para pihak (stakeholder) yang

ada di desa. Pemerintah daerah, terutama pemerintah desa, haruslah

bekerjasama dalam proses penentuan lokasi dan aturan DPL, pendidikan

masyarakat, bantuan teknis dan pendanaan awal. Tanggung jawab dalam

menentukan lokasi dan tujuan pengelolaan DPL ditetapkan oleh masyarakat,

sedangkan bantuan teknis dan pendanaan, serta persetujuan terhadapperaturan ditetapkan oleh pemerintah atas kesepakatan masyarakat.

Masyakarat dapat bekerja sama dengan pihak lain,seperti LSM dan Swasta

untuk pengelolaan DPL supaya lebih efektif.

3.5 Peran DPL untuk Pengelolaan Perikanan

Berfungsinya DPL secara pengelolaan adalah apabila terdapatnya suatu

zona inti di dalam DPL, yaitu suatu zona larang ambil permanen. Di dalam

zona inti atau dapat dikatakan zona tabungan perikanan, tidak diperkenankan

adanya kegiatan eksploitatif atau penangkapan ikan. Kegiatan eksploitasi

hewan laut seperti karang, teripang, kerang-kerangan atau organisme hidup

lainnya dilarang untuk diambil.

Zona inti dalam DPL tidak diperkenankan dieksploitasi secara musiman

atau waktu-waktu tertentu, sehingga DPL tidak sama dengan ‘Sasi’ di Maluku

atau ‘Mane’e di Sangir-Talaud. Pembukaan musiman dapat menyebabkan

fungsi DPL dan zona intinya tidak berfungsi efektif. Zona inti biasanya berisi

ekosistem terumbu karang yang sehat, karena tidak mengalami gangguan oleh

manusia, sehingga biota karang termasuk ikan karang, mempunyai

kesempatan untuk kembali pada keadaan terumbu karang yang baik. Zona inti


44/96

39COREMAP II ADB

cenderung dipilih yang mempunyai kondisi dan tututan karang yang baik, dan

dihuni oleh beberapa biota dari berbagai ukuran, termasuk pemangsa besar,

seperti kerapu dan hiu.

Diharapkan bahwa zona inti yang tidak diganngu oleh kegiatan

penangkapan ikan atau sangat jarang dikunjungi oleh nelayan, akan memiliki

ukuran ikan yang besar dan ikan-ikan yang hidup di zona inti akan menjadi

induk yang sehat. Ukuran rata-rata ikan yang ada di zona inti yang berfungsi

baik, cenderung memeiliki ukuran yang lebih besar dari pada ikan yang ada di

luar zona inti (zona pemanfaatan). Dari penelitian diketahui bahwa, semakin

panjang dan besar ukuran induk ikan akan memberikan telur yang jauh lebih

besar secara exponensial. Apabila rata-rata umur dan ukuran ikan semakinmuda dan kecil, maka telur dan larva yang akan dihasilkan juga semakin

sedikit. Sehingga, salah satu peran dari zona inti yang ditutup dari kegiatan

penangkapan ikan adalah, untuk menghindari kegagalan perikanan akibat

tidak tersedianya induk ikan yang mampu berkembang biak untuk

menghasilkan juvenil ikan, yang akan menjadi besar dan siap untuk

dimanfaatkan oleh kegiatan perikanan.

Yang perlu kita perhatikan adalah, DPL tidak dapat mengatasi masalah-

masalah yang berhubungan dengan tangkap lebih (over fishing) di suatu

kawasan, tetapi DPL merupakan salah satu cara yang mudah untuk membantu

menjaga kelestarian habitat, mengurangi cara-cara penangkapan ikan yang

merusak, dan membantu nelayan memahami konsep pengelolaan perikanan.

Fungsi rehabilitasi habitat dapat diperankan oleh DPL, apabila DPL

ditetapkan pada kawasan terumbu karang yang mungkin sudah mulai rusak

oleh kegiatan manusia atau suatu kawasan yang aktivitas perikanannya

sudah berlangsung lama. Dengan adanya DPL maka habitat di kawasan

tersebut mempunyai kesempatan untuk pulih dan biota yang hidup di

dalamnya berkembang biak. Sehingga, DPL menjadi kawasan terumbu

karang penyedia (source reef ) telur, larva dan juvenil, serta induk yang sehat,


45/96


yang akan mengekport ikan-ikan keluar kawasan. Dilain pihak, DPL dapat

juga menarik ikan-ikan yang ada di luar kawasan karena habitat di dalamnya

yang terpelihara untuk hidup, makan, tumbuh dan berkembang biak.

Mekanisme export larva-larva karang dan telur ikan pada zona inti DPL

dipengaruhi oleh arus perairan, yang dapat sampai jauh di luar kawasan

DPL, sampai beratus-ratus mil laut.

Dari pengamatan para ahli, menunjukkan bahwa DPL akan

memberikan manfaat kepada perikanan yang ada di sekitar kawasan sekitar

3-5 tahun, sedang DPL akan menunjukkan perubahan kepadatan ikan dan

terumbu karang hidup dalam waktu setelah setahun DPL ditetapkan.

3.6 Zonasi Kawasan

DPL haruslah mempunyai perencanaan zonasi, yang ditetapkan secara

sederhana, artinya mudah dipahami dan dilaksanakan, serta dipatuhi oleh

masyarakat. Zona yang umum dipunyai oleh DPL adalah Zona Inti dan Zona

Penyangga, sedang di luarnya adalah Zona Pemanfaatan. Zona Inti adalah

suatu areal yang di dalamnya kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas

pengambilan sumberdaya alam laut lainnya sama sekali didak diperbolehkan.

Begitu pula kegiatan yang merusak terumbu karang, seperti pengambilan

karang, pelepasan jangkar serta penggunaan galah untuk mendorong perahu

juga tidak diperbolehkan. Sedang kegiatan yang tidak ekstraktif, sepeprti

berenang, snorkling dan menyelam untuk tujuan rekreasi masih diperbolehkan.

Namun demikian perlu kesepakatan dengan masyarakat kegiatan apa saja

yang boleh dilakukan di zona inti, sehingga fungsi zona tersebut dapat optimal.

Pada umumnya DPL, seperti : di desa Blonko, Bentenam dan Tumbak,

serta desa-desa lain di Sulawesi Utara, di desa Sebesi- Lampung, serta DPL-

DPL di Filipina, memiliki 2 zona utama yaitu zona inti (no-take zone) dan zona

penyangga (buffer zone). Di Zona penyangga, yang merupakan zona di

sekeliling zona inti, kegiatan penangkapan ikan diperbolehkan tetapi dengan


46/96

41COREMAP II ADB

menggunakan alat-alat tradisional, seperti pancing dan memanah dengan

perahu tradisional. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan lampu

(light fishing) dan beberapa alat tangkap yang potensial merusak terumbu

karang masih dilarang di zona penyangga.

3.7 Lokasi dan Ukuran

Lokasi dan Ukuran DPL sangat menentukan keberhasilan fungsi DPL

dalam mendukung pengelolaan perikanan. Pada umumnya DPL ditempatkan di

sekitar pulau-pulau kecil atau di sepanjang garis pantai pulau besar. Cakupan

DPL sebaiknya mulai dari garis pantai sampai ke kawasan lepas pantai yang

mencakup asosiasi ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang.

Sebenarnya tidak ada ukuran yang ideal untuk DPL, namun demikian

ilmuwan merekomendasikan’ semakin luas ukuran DPL akan semakin baik

fungsinya’. Pendapat ahli menyebutkan bahwa ukuran yang optimal adalah 10-

30 % dari luasan terumbu karang di suatu desa. Para ahli dari PISCO 2002,

merekomendasikan bahwa 30% dari habitat ikan karang akan memberikan

hasil yang optimal untuk pengelolaan perikanan, kegiatan wisata dan

perlindungan keanekaragaman hayati. Namun demikian, dari pengalaman dan

persetujuan dengan masyarakat, maka saat sekarang DPL berbasis desa yang

ada di beberapa negara menunjukkan luasan sampai 50 hektar zona inti.

Apabila terlalu kecil ukuran DPL maka DPL tidak akan berfungsi secara

ekologis, sedang apabila ukuran DPL terlalu luas di suatu desa, maka fungsi

kontrol masyarakat terhadap DPL menjadi kurang, dan konflik dengan apa

pengguna (nelayan) akan memjadi besar.

Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip ekologi yang dipertimbangkan

untuk penentuan lokasi dan ukuran DPL Berbasi Masyarakat, berdasar dari

lesson-learned dari CRMP/USAID di Sulawesi Utara dan Lampung (2003),

yaitu :

•

Kondisi tutupan karang cukup tinggi (lebih dari 50% dianjurkan)


47/96


•

Kepadatan ikan karang dan biota laut lannya tinggi

•

Mencakup 10-20% dari keseluruhan habitat terumbu karang

•

Habitat karang termasuk Rataan Terumbu dan Lereng, serta asosiasi

dengan habitat lain

•

Tempat pemijahan ikan karang

• Terhindar dari sedimentasi, polusi dari sungai

• Akses masyarakat untuk mengawasi DPL mudah

•

Bukan merupakan lokasi utama panangkapan ikan nelayan

• Bukan merupakan kawasan penambatan perahu yang intensif.

Karena kecenderungan ukuran DPL di desa berukuran kecil, maka

sebaiknya DPL tidak dipandang sebagai pengganti Kawasan Konservasi yang

berskala besar seperti Taman Nasional Laut, namun hendaknya dipandang

sebagai pendukung, baik sebagai penerima (sink reef) ataupun dapat sebagai

sumber (source reef) untuk larva ikan dan karang. Untuk meningkatkan

efektifitas fungsi ekologis sebagai suatu kawasan konservasi, maka DPL

sebaiknya bergabung menjadi suatu Jaringan (network) DPL-DPL di desa yang

menjadi satu menjadi MMA (Marine Management Area) di tingkat

Kabupaten/Kota. Dengan begitu, suatu sistem jaringan DPL berbasis

masyarakat, akan sangat ideal untuk saling menopang dan mendukung suatu

sistem Kawasan Konservasi yang lebih besar (MMA).

3.8 Partisipasi Masyarakat

Dalam pandangan masyarakat desa, partisipasi masyarakat sangat

penting dalam menunjang keberhasilan program pengelolaan sumberdaya

pesisir. Dari hasil survei di masyarakat yang memiliki DPL Pulau Sebesi,

menunjukkan bahwa 98% masyarakat menilai partisipasi sangat penting

dengan bebagai alasan. Misalnya, dengan proses partisipasi, masyarakat akan

lebih merasakan manfaat dari program yang dilaksanakan. Selain itu,

masyarakat juga akan membantu dalam implementasi program dan terlibat

aktif dalam pemeliharaan selama dan sesudah program dilaksanakan.


48/96

43COREMAP II ADB

DPL berbasis masyarakat yang dimaksudkan adalah co-management

(pengelolaan kolaboratif), yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat

bersama-sama dengan pemerintah setempat. Pengelolaan berbasis masyarakat

bertujuan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan

perencanaan dan pelaksanaan suatu pengelolaan DPL. Pengelolaan DPL

berbasis masyarakat berawal dari pemahaman bahwa masyarakat mempunyai

kemampuan sendiri untuk memperbiki kualitas kehidupannya, sehingga

dukungan yang diperlukan adalah menyadarkan masyarakat dalam

memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun demikian, pada kenyataannya pengelolaan yang murni berbasis

masyarakat kurang berhasil, oleh karena itu dukungan dan persetujuan daripemerintah dalam hal memberikan pengarahan, bantuan teknis dan bantuan

aspek hukum suatu kawasan konservasi sangat diperlukan. Dengan demikian,

partisipasi masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama sejak awal

kegiatan dari mulai perencanaan,pengelolaan sampai evaluasi suatu DPL

sangatlah penting. Selain dukungan dari pemerintah, maka dukungan dan

kerja sama dengan lembaga pendidikan, penelitian serta LSM juga dibutuhkan

untuk menentukan lokasi DPL dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

masyarakat di sekitar DPL.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh karena proses partisipatif dalam

merencanakan dan mengelola DPL adalah :

•

Pelibatan masyarakat dapat membantu bahkan bertanggung jawab

dalam penegakan aturan, sehingga biaya penegakkan hukum dan

pengawasan kawasan menjadi kecil.

•

Masyarakat merasa memiliki DPL, dan dapat membuat aturan sendiri

untuk ditetapkan di lingungannya

• Masyarakat akan membuat program penggalangan dana untuk

operasional DPL melalui kegiatan ekonomi, seperti pariwisata dan tarif

masuk, dll.


49/96


•

Menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam

bentuk organisasi di tingkat desa.


50/96

45COREMAP II ADB

PERENCANAAN DAN PEMBENTUKAN DPL

4.1 Tahapan dan Pembentukan

Proses penetapan dan

perencanaan DPL dilakukan

dengan mengikuti proses kebijakan

pengelolaan sumberdaya wilayah

pesisir. Penetapan suatu DPL tidak

dapat dipisahkan dengan agenda

besar pengelolaan wilayah pesisir,

atau dengan kata lain merupakan

bagian dari Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di suatu desa ataukabupaten/kota. Isu-isu pengelolaan pesisir, seperti penangkapan ikan yang

merusak, degradasi habitat, kurangnya kesadaran masyarakat, tangkap-

lebih merupakan isu-isu yang juga berkaitan dengan pengembangan suatu

DPL.

Berikut adalah tahapan, kegiatan, hasil, dan indikator yang diharapkan

dalam pengembangan DPL (Tabel 1)

4.1. Tahapan dan Pembentukan4.2.

Pemilihan Lokasi MMA4.3. Sistem Biaya Masuk4.4. Kelompok Pengelola4.5. Peraturan Desa atau Surat Keputusan Desa4.6. Pengelolaan DPL4.7. Pembuatan Rencana Pengelolaan4.8. Pemasangan Tanda Batas dan Pemeliharaan4.9. Pendidikan Lingkungan Hidup4.10. MCS dan Penegakan Hukum4.11. Pemantauan dan Evaluasi4.12. Penyebarluasan Konsep DPL ke Lokasi Lain

(Scaling-up )


51/96


Tabel 1. Tahapan, Kegiatan, Hasil dan Indikator pengembangan DPL

Tahapan

Proses

Perencanaan

danPengelolaan

Kegiatan yang

dilakukan

Hasil yang

diharapkan

Indikator Hasil

1. Pengenalan

dan Sosialisasi

Program

• Lokasi desa

dipilih

• Penempatan

Penyuluh

•

Survei data

dasar

• Pembuatan

Profil Desa

•

Diskusi

programpendampinga

n masyarakat

• Identifikasi

isu-isu

Sosioekono

mi dan

budaya

dipahami

•

Pendekatan

dapat

dipahami

bersama

• Deskripsi data

dasar

• Profil lingkungan

disebarkan kepada

masyarakat

• Jumlah

pertemuan

masyarakat ttg

DPL

2. Pelatihan,

Pendidikan,

Pengembangan

Kapasitas

Masyarakat

• Studi banding

DPL

• Penyuluhan

DPL dan

lingkungan

•

Pelatihan

Pemetaan

Kawasan

•

PelatihanKelompok

• Pemahaman

Masyarakat

• Peta Karang

•

Peningkatan

Pengawasan

• Dukungan

masyarakat

•

Kapasitas

masyarakatmeningkat

• Kapasitas

dalam

pengelolaan

sumberdaya

• Jumlah

pelatihan/penyuluh

an

• Jumlah peserta

pelatihan

•

Jumlah kelompok

masyarakat

• Jumlah proposal

kegiatan kelompok•

Pelaporan

penggunaan dana

3. Konsultasi

Publik•

Pembuatan

draft Perdes

• Diskusi

formal/inform

al

•

Perbaikandraft Perdes

•

Partisipasi

dalam

pembuatan

Perdes

• Konsensus

tentangaturan DPL

•

Jumlah pertemuan

• Jumlah peserta

dalam penyiapan

Perdes

• Jumlah peserta

setuju denganPerdes

4. Persetujuan

Peraturan Desa• Musyawarah

Desa

• Peresmian

Perdes

• Peresmian

Formal oleh

• Penerimaan

DPL secara

formal

•

Dasar

Hukum

• Jumlah

musyawarah

• Penandatanganan

Perdes

• Peresmian DPL

oleh Pemerintah


52/96

47COREMAP II ADB

Tahapan

Proses

Perencanaan

dan

Pengelolaan

Kegiatan yang

dilakukan

Hasil yang

diharapkan

Indikator Hasil

Pemerintah

5. Pelaksanaan •

Pemasangan

Tanda Batas

• Rencana

Pengelolaan

Papan

Informasi

•

Rencana

pengelolaan

terumbu

karang

(RPTK)

•

Pertemuan

Pengelola

• Monitoring

•

Penegakan

Hukum

•

Penyuluhan

dan

pendididkan

•

Ketaatan

• Pengelolaan

efektif

•

Tutupan

Karang

meningkat

• Kepadatan

biota

meningkat

• Hasil

tangkapan

meningkat

•

Jumlah

Pelanggaran

menurun

• Jumlah pertemuan

kelompok

•

Survei monitoring

•

Data statistik

perikanan di DPL

Berikut adalah tahapan pembentukan DPL yang dapat diusulkan di

lokasi COREMAP II ADB, dari hasil pembelajaran dari DPL yang difasilitasi

oleh CRMP USAID di Lampung dan Sulawesi Utara. yang disesuaikan dengan

perencanaan oleh COREMAP II ADB.


53/96


Langkah Checklist Hasil

Gambar 6 . Tahapan dalam Pembentukan Daerah Perlindungan Laut

Langkah 1Pengenalan dan

sosialisasi COREMAPdan DPL

Identifikasi Isu sosio-

ekonomi, budayadipahami; pendekatan

disetujui bersama

Pemahaman dandukungan masyarakat;

Peta Karang; PeningkatanPengawasan sumberdaya

Pengelolaan Efektif;Ketaatan

Penerimaan secara Formaldan Dasar Hukum

Partisipasi Masyarakat,

konsensus DPL

Langkah 2Pelatihan dan

Pengembangan

Kapasitas Masyarakat

Langkah 5

Pelaksanaan danPengelolaan DPL

Langkah 3

Konsultasi Publik

Langkah 4Persetujuan Peraturan

Desa tentang DPL

● Lokasi dipilih● Penempatan Penyuluh

● Survei data dasar● Pembuatan Profil Desa● Pendam in an mas arakat

• Pembuatan Draf Perdes

•

Diskusi Formal/Informal• Perbaikan Draf Perdes

• Ketentuan DPL

• Musyawarah Desa• Peresmian Perdes• Formalisasi oleh

Pemerintah

• Pemasangan TandaBatas

•

Papan Informasi• RPTK dan Pengelola

● Studi Banding DPL● Pendidikan Lingkungan● Pelatihan Pemetaan DPL● Pelatihan LPSTK/Pokmas

Langkah 6Monitoring dan

Evaluasi DPL

• Monitoring DPL• Penegakaan Hukum• Penyuluhan dan

Pendidikan

Tutupan KarangMeningkat; HasilTangkapan ikan

meningkat;pendapatan

Masyarakat Meningkat


54/96

49COREMAP II ADB

4.2 Pemilihan Lokasi Kawasan Konservasi Laut

Mendefinisikan calon lokasi KKL atau DPL yang akan menjadi bagian

dari jaringan KKL mencakup berbagai penekanan pada pertimbangan-

pertimbangan yang lebih detail dari pada penetapan kawasan lindung di

daratan, walaupun alasan utama dari pembentukan kawasan konservasi

keduanya sangat mirip, yaitu :

• Untuk menjaga proses-proses ekologi penting dan penyangga

kehidupan,

• Menjamin pemanfaatan jenis dan ekosistem secara berkelanjutan,

•

Melindungi keanekaragaman hayati.

Di laut, habitat biasanya jarang dibatasi secara persis atau secara

kritis dibatasi. Daya tahan hidup dari spesises tidak dapat dihubungkan

secara spesifik dengan lokasi. Banyak spesies yang bergerak bebas secara

luas dan arus air membawa material genetik melalui jrak yang sangat jauh.

Oleh karenanya, di laut kasus ekologi untuk proteksi biasanya tidak selalu

tergantung pada habitat kritis biota langka beserta ancamannya, namun

perlindungan dapat diupayakan dengan pertimbangan perlindungan habitat

kritis untuk keperluan komersial, rekreasi dan perlindungan tipe habitat

dengan asosiasi genetik dalam komunitasnya. Contoh tentang Batas-batas

Kawasan Konservasi Laut yang dapat dipadankan dengan MMA tertera

pada Lampiran 2.

Berikut adalah daftar faktor-faktor atau kriteria yang akan

digunakan dalam memutuskan bahwa suatu kawasan harus termasuk

dalam sebuah MMA atau untuk menentukan batas-batas MMA:

• Kealamiahan kawasan

• Kepentingan biogeografi

• Kepentingan ekologi


55/96


•

Kepentingan ekonomi

•

Kepentingan sosial

•

Kepentingan ilmiah

•

Kepentingan nasional dan internasional

•

Kepraktisan dan kelayakan pengelolaan

Jika suatu pulau atau suatu desa sudah terpilih menjadi lokasi DPL,

maka penentuan lokasi yang sesuai dengan lokasi zona inti dan penyangga DPL

perlu disepakati oleh masyarakat. Pemilihan lokasi biasanya merupakan suatu

kompromi antara pertimbangan kebutuhan praktis (kemudahan pengelolaan)

dan prinsip-prinsip konservasi (kondisi terumbu karang yang baik dengan

keanekaragaman hayati yang tinggi).

Berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sebuah

daerah perlindungan laut adalah kemampuan masyarakat desa dalam

mengawasi kawasan dimana kegiatan eksploitatif tidak diperkenankan. Hal

ini sangat mempengaruhi pemilihan lokasi dan besar ukuran daerah

perlindungan laut. Hal lain yang harus diperhatikan adalah kualitas aspek

estetika kawasan ditinjau dari kualitas terumbu karang dan

keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, kesepakatan masyarakat

tentang pengelolaan dan pemanfaatan daerah perlindungan laut,

Documents

Manual Pengembangan Mma Libre