Upload
wartono-andika
View
198
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Materi Tentang Amdal
Pengertian AMDAL, Lengkap, Tanya jawab
AMDAL
1. Apa itu AMDAL?
Jawab :
AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan masyarakat.
Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.
Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 (lima) dokumen, yaitu: ƒ Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) ƒ Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
ƒ Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) ƒ Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) ƒ Dokumen Ringkasan Eksekutif
a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL):
KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup
serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.
b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL):
ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diindetifikasi di dalam dokumen KA-ANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.
c. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL):
RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positifyang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL.
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL):
RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL.
Ringkasan Eksekutif:
Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut.
Apa Manfaat Amdal? Jawab: AMDAL bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (sustainable).
PEMANGKU KEPENTINGAN AMDAL
1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam AMDAL?
Jawab: Pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses AMDAL adalah Pemerintah, pemrakarsa, masyarakat yang berkepentingan. Peran masing-masing pemangku kepentingan tersebut secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah: Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengambil keputusan, pemerintah memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dari pemilik kegiatan/pemrakarsa maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Informasi tersebut disusun secara sistematis dalam dokumen AMDAL. Dokumen ini dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL untuk menentukan apakah informasi yang terdapat didalamnya telah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai apakah rencana kegiatan tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak layak berdasarkan suatu kriteria kelayakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
b. Pemrakarsa:
Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian AMDAL. Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain (seperti konsultan lingkungan hidup) untuk membantu melaksanakan kajian AMDAL, namun tanggung jawab terhadap hasil kajian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan AMDAL tetap di tangan pemrakarsa kegiatan.
c. Masyarakat yang berkepentingan:
Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam AMDAL yang setara dengan kedudukan pihak-pihak lain yang terlibat dalam AMDAL. Di dalam kajian AMDAL, masyarakat bukan obyek kajian namun merupakan subyek yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan AMDAL. Dalam proses ini masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dan usulan-usulan penyelesaian masalah untuk memperoleh keputusan terbaik.
Dalam proses AMDAL masyarakat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu; • Masyarakat terkena dampak: masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana kegiatan (orang atau kelompok yang diuntungkan (beneficiary groups), dan orang atau kelompok yang dirugikan (at-risk groups) • Masyarakat Pemerhati: masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap kegiatan maupun dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan. Apakah manfaat AMDAL bagi masing-masing pemangku kepentingan tersebut di atas ?
Jawab : Bagi pemerintah, AMDAL bermanfaat untuk: - Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemborosan sumber daya alam secara lebih luas. - Menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitarnya. - Menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan
lingkungan hidup. - Bahan bagi rencana pengembangan wilayah dan tata ruang.
Bagi pemrakarsa, AMDAL bermanfaat untuk: - Menjamin keberlangsungan usaha dan/atau kegiatan karena adanya proporsi aspek ekonomis, teknis dan lingkungan. - Menghemat dalam pemanfaatan sumber daya (modal, bahan baku, energi). - Dapat menjadi referensi dalam proses kredit perbankan. - Memberikan panduan untuk menjalin interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sehingga terhindar dari konflik sosial yang saling merugikan. - Sebagai bukti ketaatan hukum, seperti perijinan.
Bagi masyarakat, AMDAL bermanfaat untuk: - Mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif akibat adanya suatu kegiatan sehingga dapat menghindari terjadinya dampak negatif dan dapat memperoleh dampak positif dari kegiatan tersebut. - Melaksanakan kontrol terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemrakarsa kegiatan, sehingga kepentingan kedua belah pihak saling dihormati dan dilindungi. - Terlibat dalam proses pengambilan keputusan terhadap rencana pembangunan yang mempunyai pengaruh terhadap nasib dan kepentingan mereka.
KELEMBAGAAN AMDAL
1. Apakah yang dimaksud dengan Komisi Penilai AMDAL?
Jawab:
Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas untuk menilai dokumen AMDAL. Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah aspek kelengkapan dan kualitas kajian dalam dokumen AMDAL. Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL telah memberikan panduan tentang aspek-aspek penilaian dokumen AMDAL.
Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai mempunyai kewajiban untuk memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar pengambilan Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan ANDAL dan Kelayakan Lingkungan. Rekomendasi tersebut harus didasarkan
atas pertimbangan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan nasional, memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan, kesesuaian dengan rencana pengembangan wilayah dan rencana tata ruang wilayah.
2. Siapa saja yang duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL?
Jawab: Yang duduk sebagai anggota Komisi penilai AMDAL adalah:
- Ketua Komisi Ketua Komisi dijabat oleh Deputi untuk Komisi penilai AMDAL Pusat, Kepala BAPEDALDA atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat propinsi untuk Komisi Penilai AMDAL Propinsi, Kepala BAPEDALDA atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota.
- Sekretaris Komisi. Sekretaris Komisi dijabat oleh seorang pejabat yang menangani AMDAL baik dari Pusat maupun Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota).
- Anggota Komisi Anggota Komisi terdiri dari: wakil instansi/dinas teknis yang mewadahi kegiatan yang dikaji, wakil daerah, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang dikaji, wakil masyarakat, wakil organisasi lingkungan, dan anggota lain yang dianggap perlu.
3. Apakah yang dimaksud dengan Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL? Jawab :
Sebagaimana disebut dalam Kep-MENLH 41/2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Tim Teknis terdiri atas para ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan Bapedalda Kabupaten/Kota atau instansi lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota, serta ahli lain dengan bidang ilmu yang terkait. Tim Teknis dipimpin oleh seorang ketua yang dirangkap oleh sekretaris komisi penilai AMDAL.
Tim teknis bertugas untuk melakukan penilaian dokumen AMDAL
dari aspek teknis yang meliputi : 1. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup; 2. kesesuaian peraturan perundangan di bidang teknis; 3. ketepatan dan kesahihan data, metode dan analisis; 4. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan.
Pembentukan Tim Teknis ini didasarkan atas pertimbangan efisiensi proses AMDAL. Masalah-masalah teknis diselesaikan oleh Tim Teknis secara tuntas, sehingga dalam rapat penilaian oleh Komisi AMDAL yang dibahas hanyalah masalah kebijakan dan diharapkan tidak ada lagi pembicaraan mengenai masalah teknis.
4. Dimanakah kedudukan Komisi Penilai AMDAL?
Jawab: - Komisi Penilai AMDAL Pusat berada pada Kementerian Lingkungan Hidup - Komisi Penilai AMDAL Propinsi berada pada Bapedalda Propinsi
- Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota berada pada Bapedalda/Bagian Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
5. Apa saja tugas dan kewenangan Komisi Penilai AMDAL?
Jawab:
Tugas Komisi Penilai AMDAL adalah menilai Kerangka Acuan ANDAL (KA_ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
6. Bagaimanakah tata cara pembentukan komisi Penilai AMDAL di daerah Kabupaten/Kota? Jawab: Terdapat 3 hal utama yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota yaitu: Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Dana. Dari segi kelembagaan, Komisi Penilai AMDAL Daerah dapat dibentuk jika: a. Memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi penilai AMDAL akan berfungsi secara efektif jika lembaga yang menaungi komisi penilai mempunyai eselon yang cukup tinggi sehingga dapat melakukan koordinasi antar dinas dan
instansi lain yang berkaitan dengan AMDAL. b. Adanya organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang telah lulus mengikuti pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam fungsinya sebagai salah satu anggota komisi penilai; c. Adanya kemudahan akses ke laboratorium yang memiliki kemampuan menguji contoh uji kualitas sekurang-kurangnya untuk parameter air dan udara baik laboratorium yang berada di Kabupaten/Kota maupun di ibukota propinsi terdekat.
Dari segi sumber daya manusia, Komisi Penilai AMDAL Daerah dapat dibentuk dengan persyaratan: a. Tersedianya sumber daya manusia yang telah lulus mengikuti pelatihan Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan/atau Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan/atau Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup khususnya di instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi komisi penilai; b. Tersedianya tenaga ahli sekurang-kurangnya di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah/daerah, dan lingkungan sebagai anggota komisi penilai dan tim teknis; Dari segi dana, pemerintah Kabupaten / Kota harus menyediakan dana yang memadai dalam APBD untuk pelaksanaan tugas Komisi Penilai AMDAL. Perlu ditegaskan bahwa Komisi Penilai AMDAL dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada publik, sehingga pendanaan untuk kegiatan komisi perlu disediakan oleh pemerintah. Tata cara pembentukan komisi Penilai AMDAL di daerah Kabupaten/Kota telah diatur melalui Kep MENLH nomor 41 tahun2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota.
PROSEDUR AMDAL Bagaimana prosedur AMDAL? Jawab: Prosedur AMDAL terdiri dari: • Proses penapisan (screening) wajib AMDAL • Proses pengumuman • Proses pelingkupan (scoping) • Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL • Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL • Persetujuan Kelayakan Lingkungan
Proses Penapisan: Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL
adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara LH Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL. Proses Pengumuman Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL. Proses Pelingkupan Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan. Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan.
Proses penyusunan dan penilaian KA-ANDAL: Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. Proses penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL; penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.
APA SAJA YANG MENJADI PERTIMBANGAN DALAM
PENAPISAN (Kegiatan wajib AMDAL)
1. Dasar pertimbangan suatu kegiatan menjadi wajib AMDAL dalam Kep-MENLH No. 17 tahun 2001 adalah: Jawab: - Kep-BAPEDAL Nomor 056/1994 tentang Pedoman Dampak penting yang mengulas mengenai ukuran dampak penting suatu kegiatan - Referensi internasional mengenai kegiatan wajib AMDAL yang diterapkan oleh beberapa negara - Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak negatif penting - Beberapa studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam kaitannya dengan kegiatan wajib AMDAL - Masukan dan usulan dari berbagai sektor teknis terkait
2. Bagimana kewenangan daerah dalam penentuan daftar kegiatan wajib AMDAL?
Jawab :
Terdapat dua mekanisme untuk menetapkan wajib AMDAL oleh Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta pada diktum kedua Kep-MENLH No. 17/2001, yaitu: - Apabila skala/besaran suatu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran yang tercantum pada lampiran Kep. Men LH No. 17 tahun 2001 akan tetapi berdasarkan atas pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung, daya tampung lingkungan dan tipologi ekosistem setempat diperkirakan akan berdampak penting terhadap lingkungan hidup maka Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta dapat mengusulkan kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan Amdal. - Apabila Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta dan/atau masyarakat perlu untuk mengusulkan jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak tercantum dalam lampiran Kep Men LH No. 17 tahun 2001, tetapi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dianggap mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, maka Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dan/atau masyarakat wajib mengajukan usulan secara tertulis kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup. Menteri Negara Lingkungan Hidup akan mempertimbangkan penetapan keputusan terhadap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
3. Dalam Kep-MENLH No. 17 Tahun 2001 skala besaran dipakai sebagai ukuran, bagaimana halnya apabila suatu kegiatan yang
skalanya kecil tetapi terus-menerus, dan lama-kelamaan menjadi luas sehingga bila dikaitkan dengan Kep-MENLH No. 17 Tahun 2001 sudah harus dilengkapi dengan AMDAL?
Jawab AMDAL adalah salah satu instrumen pengelolaan lingkungan, jadi tidak semua kegiatan harus melakukan kajian AMDAL. Bila suatu kegiatan berskala kecil tetapi berulang/banyak, dan telah
memiliki UKL-UPL, maka diperlukan kebijakan Pemda untuk melihat apakah dampak keseluruhan dikelola dengan baik, bila tidak maka kebijakan Pemda untuk melakukan tindakan melalui pendekatan lain seperti misalnya Audit Lingkungan.
4. Kenapa dalam Kep-MENLH No. 17/2001 tidak ada perdagangan?
Jawab: Dari berbagai referensi, tidak ada kegiatan wajib AMDAL di bidang perdagangan, karena sifat AMDAL adalah site specific, sementara kegiatan perdagangan tidak demikian halnya. Pemberian nama “judul” pada setiap kegiatan, seperti bidang perindustrian, adalah untuk mempermudah klasifikasi kegiatan tersebut, bukan berdasarkan nama departemen yang ada.
5. Di dalam Kep-MENLH No.17/2001 disebutkan bahwa pembangunan
gudang amunisi merupakan kegiatan yang wajib AMDAL Apakah pembangunan gudang bahan peledak untuk pertambangan memerlukan studi AMDAL tersendiri? Jawab: Pada dasarnya kegiatan pertambangan memerlukan bahan peledak untuk mengambil bahan mineral, sehingga kegiatan peledakan, penyimpanan bahan peledak dan cara pengelolaannya harus telah distudi dalam AMDAL. Oleh sebab itu pembangunan gudang bahan peledak untuk pertambangan tidak memerlukan AMDAL yang terpisah, namun harus sudah melekat dengan studi kegiatan pertambangan, yang merupakan kegiatan pokok.
6. Bagaimana pengaturan AMDAL tentang rekayasa genetika yang diatur dalam Kep-MENLH No. 17/2001?
Jawab: - AMDAL diwajibkan untuk kegiatan dan atau usaha introduksi jenis-jenis tanaman, hewan dan jasad renik produk bioteknologi hasil rekayasa genetika untuk semua besaran.
- AMDAL diwajibkan untuk kegiatan dan atau usaha budidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genetika untuk semua besaran. Istilah semua besaran diatas mengandung arti bahwa AMDAL diwajibkan untuk skala besaran yang membutuhkan ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
PENYUSUNAN AMDAL
1. Siapa yang harus menyusun AMDAL
Jawab: Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.
2. Berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk proses AMDAL sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan?
Jawab: Waktu yang diperlukan untuk proses AMDAL hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan pada umumnya berkisar antara 6 – 18 bulan.
3. Berapakah biaya penyusunan AMDAL?
Jawab: Tidak ada besaran biaya standar yang diperlukan untuk menyusun suatu dokumen AMDAL. Biaya tersebut umumnya ditentukan oleh konsultan AMDAL dan tergantung dari beberapa faktor sepertilingkup studi, kedalaman studi, lama studi, para ahli pelaksana studi, dsb.
PENILAIAN AMDAL
1. Bagaimana pembagian kewenangan penilaian AMDAL di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota?
Jawab:
Sesuai dengan Kep-MENLH No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komsi Penilai AMDAL kewenangan penilaian AMDAL ditentukan sebagai berikut :
- Kewenangan AMDAL di pusat diberlakukan pada jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis dan/atau menyangkut ketahanan dan keamanan negara, lokasi kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah propinsi, wilayah sengketa dengan negara lain, wilayah ruang lautan diatas 12 mil, berlokasi di lintas batas negara.
- Kewenangan AMDAL di propinsi diberlakukan bagi kegiatan industri pulp; industri semen dan quarry; industri petrokimia; HPH dan unit pengolahannya; HTI dan pengolahannya; PLTA; PLTU/PLTP/PLTD;
bendungan; bandar udara di luar kategori bandar udara internasional; pelabuhan di luar kategori pelabuhan samudra, kegiatan yang berlokasi di lebih dari satu kabupaten/kota; di wilayah laut dengan jarak 4-12 mil.
- Kewenangan AMDAL di Kabupaten/Kota diberlakukan bagi kegiatan di luar kewenangan Pusat dan Propinsi.
2. Bagaimana kewenangan penilaian AMDAL untuk kegiatan yang pemrakarsanya adalah instansi teknis?
Jawab:
Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, jika suatu instansi teknis merupakan pemrakarsa kegiatan, maka haknya sebagai anggota komisi penilai AMDAL menjadi gugur. Dengan demikian instansi teknis tidak ikut sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL, namun duduk sebagai pemrakarsa yang mengajukan dokumen AMDAL.
3. Dalam proses AMDAL, apakah diperlukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis atau Komisi Penilai AMDAL?
Jawab: Tim Teknis atau Anggota Komisi Penilai AMDAL dapat melakukan peninjauan lapangan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan proses pelingkupan dan kajian dampak atas perintah Ketua Komisi Penilai AMDAL. Pembiayaan untuk peninjauan lapangan dibebankan kepada instansi masing-masing.
4. Bagaimana proses penghitungan waktu 75 hari kerja hingga keputusan kelayakan diterbitkan? Apakah 75 hari kerja termasuk waktu untuk perbaikan dari pemrakarsa? Bila dokumen harus diperbaiki, apakah proses penilaian memerlukan waktu 75 hari kerja lagi?
Jawab: Batasan waktu 75 hari kerja adalah batasan waktu bagi Komisi Penilai AMDAL untuk memberikan tanggapan atau keputusan tentang dokumen AMDAL di luar waktu perbaikan dokumen yang dilakukan oleh pemraksa. Penyerahan kembali dokumen
penyempurnaan ke sekretariat komisi Penilai AMDAL akan dihitung melanjutkan waktu yang digunakan oleh Komisi sebelumnya (penilaian).
KEPUTUSAN AMDAL
1. Apakah yang dimaksud dengan kadaluarsa bagi suatu dokumen AMDAL?.
Jawab : Pada dasarnya dokumen AMDAL berlaku sepanjang umur usaha atau kegiatan. Namun demikian, dokumen AMDAL dinyatakan kadaluarsa apabila kegiatan fisik utama suatu rencana usaha atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungannya.
Dalam hal dokumen AMDAL dinyatakan kadaluarsa, maka pemrakarsa dapat mengajukan dokumen AMDALnya kepada instansi yang bertanggung jawab (KLH/Bapedalda/Bagian Lingkungan Hidup daerah) untuk dikaji kembali apakah harus menyusun AMDAL baru atau dipergunakan kembali untuk dipergunakan dalam rencana kegiatannya.
2. Apa yang menyebabkan keputusan kelayakan lingkungan dinyatakan batal?
Jawab: Keputusan kelayakan lingkungan dinyatakan batal apabila terjadi pemindahan lokasi atau perubahan desain, proses, kapasitas, bahan baku dan bahan penolong atau terjadi perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau sebab lain sebelum usaha atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. Apabila pemrakarsa kegiatan hendak melaksanakan kegiatannya maka pemrakarsa diwajibkan untuk membuat AMDAL baru.
3. Apakah masyarakat dapat membatalkan keputusan kelayakan AMDAL?
Jawab :
Masyarakat tidak dapat membatalkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup karena keputusan kelayakan lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/Gubernur/Bupati/Walikota.
KETERKAITAN AMDAL DENGAN DOKUMEN KAJIAN YANG LAIN
1. Apa kaitan AMDAL dengan dokumen/kajian lingkungan lainnya ? Jawab:
AMDAL- UKL/UPL Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Kep-MENLH No. 17/2001). UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologinya dalam pengelolaan limbahnya
AMDAL- Audit Lingkungan Hidup Wajib
Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) serta dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk hal itu kegiatan tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan
Audit Lingkungan Wajib merupakan dokumen lingkungan wajib yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali ada kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Kegiatan yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.
AMDAL- Audit Lingkungan Hidup Sukarela
Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya akan meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Pelaksanaan Audit Lingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum Pelaksanaan Audit Lingkungan.
Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau demikian dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh pemrakarsa karena sifatnya akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat “memperbaiki” ketidaksempurnaan yang ada dalam dokumen AMDAL.
Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan macam-macam lainnya.
2. Apakah perbedaan antara AMDAL, SEMDAL dan UKL-UPL?
Jawab: Dokumen AMDAL, SEMDAL, dan UKL UPL merupakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.SEMDAL yaitu Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bertujuan untuk menentukan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki dampak penting sehingga harus menyusun dokumen SEL (Studi Evaluasi Lingkungan) atau tidak. Untuk setiap kegiatan yang telah ada dan dimulai sebelum berlakunya peraturan tersebut dan diperkirakan memiliki dampak penting, wajib melakukan SEMDAL; SEMDAL diberlakukan bagi kegiatan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya PP 29/1986 tentang AMDAL.
Kewajiban SEMDAL diberlakukan hingga tahun 1993 pada saat diberlakukannya PP 51/1993, namun dokumen SEMDAL masih dapat dipergunakan sebagai dokumen pengelolaan lingkungan hidup selama kegiatan tidak mengalami perubahan (lokasi, kapasitas, proses, bahan baku, bahan penolong, desain, tetapi apabila ada perubahan kegiatan dari kegiatan yang telah melakukan SEMDAL, maka dikenakan kewajiban membuat AMDAL baru.
AMDAL mulai dikenal secara formal sejak tahun 1986 dengan diberlakukannya PP 29/1986. PP 29/1986 tidak hanya mengatur kegiatan yang direncanakan melalui AMDAL melainkan juga mengatur kegiatan-kegiatan yang sudah beroperasi melalui SEMDAL dengan diterbitkan PP 51/1993 yang kemudian digantikan oleh PP 27/1999 Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur kegiatan yang direncanakan saja melalui pelaksanaan AMDAL. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) merupakan dokumen pengelolaan ingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. UKL-UPL diatur sejak diberlakukannya PP 51/1993 tentang AMDAL. UKL-UPL tidak sama dengan AMDAL yang harus dilakukan melalui proses penilaian dan presentasi, tetapi lebih sebagai arahan teknis untuk memenuhi standar-standar pengelolaan ingkungan hidup. Berdasarkan Kep-MENLH No 86 Tahun 2002 tentang UKL-UPL, pemrakarsa diwajibkan mengisi formulir isian dan diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengeloaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota atau di propinsi.
PENDEKATAN AMDAL
1. Apakah yang dimaksud dengan pengertian kawasan di dalam AMDAL Kawasan? Jawab : AMDAL Kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona pengembangan wilayah/kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan. Kriteria usaha atau kegiatan AMDAL Kawasan meliputi: - berbagai usaha atau kegiatan yang memiliki dan/atau tidak memiliki
keterkaitan satu sama lain dalam hal perencanaan, pengelolaan dan proses produksinya - usaha atau kegiatan berada dalam satu ekosistem yang sama - usaha atau kegiatan dapat menjadi kewenangan satu pengelola atau lebih.
Pengertian kawasan harus dibatasi secara jelas di dalam AMDAL Kawasan, dimana yang dimaksud dengan kawasan adalah kawasan yang kegiatannya sudah direncanakan (kawasan usaha) sehingga kawasan konservasi dan sejenisnya tidak termasuk dalam pengertian ini. Setiap kegiatan yang akan dibangun di dalam kawasan yang sudah dibuat AMDAL tidak lagi diwajibkan membuat AMDAL baru, untuk itu apabila investor yang masuk di dalam kawasan tersebut diwajibkan melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai RKL-RPL kawasan dan peraturan kawasan (estate regulation).
2. Siapakah yang menyusun studi AMDAL untuk suatu kawasan yang berlokasi di lebih dari satu Kabupaten/Kota?
Jawab: Penyusunan studi AMDAL untuk suatu kawasan dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan (swasta atau pemerintah) dan bila lokasi berada lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka proses penilaiannya dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Propinsi.
3. Kegiatan apa saja yang diperbolehkan berada dalam suatu kawasan dan bagaimana proses pentaatan lingkungan yang harus ditempuh oleh masing-masing pengelola kegiatan di dalam suatu kawasan? Jawab: Kegiatan-kegiatan yang dapat berada dalam satu kawasan wajib mengikuti ketentuan dan peruntukan kawasan tersebut. Contoh: kegiatan industri kimia tidak dapat diijinkan beroperasi di dalam kawasan pariwisata.
Untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peruntukan suatu kawasan, dan kawasan tersebut telah memiliki AMDAL, maka untuk kegiatan baru cukup membuat RKL-RPL rinci sesuai dengan RKL-RPL kawasan. Contoh: Apabila akan dibangun sebuah hotel dalam suatu kawasan pariwisata, maka pemrakarsa/pemilik hotel wajib
menyusun RKL-RPL rinci sesuai dengan RKL-RPL Kawasan dan merujuk kepada ketentuan atau standar-standar teknis yang dikeluarkan oleh instansi yang membina kegiatan tersebut.
AMDAL DAN PERIJINAN
1. Apakah AMDAL merupakan ijin?
Jawab: AMDAL bukan merupakan ijin, tetapi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin dalam melakukan usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Keputusan kelayakan lingkungan hidup (AMDAL) wajib dilampirkan pada saat permohonan ijin melakukan usaha atau kegiatan.
2. Apakah ijin lokasi menjadi persyaratan untuk proses penyusunan AMDAL?
Jawab: Ijin lokasi bukan merupakan persyaratan untuk proses penyusunan AMDAL, tetapi dalam mengeluarkan ijin lokasi, Bupati/Walikota harus menjadikan hasil studi AMDAL sebagai persyaratan dalam menerbitkan ijin lokasi. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya pembenturan kepentingan antara keputusan Kelayakan Lingkungan dengan penerbitan ijin lokasi.
3. Apakah AMDAL dapat menghilangkan HO? Jawab: AMDAL tidak dapat menghilangkan ijin HO, karena AMDAL merupakan bagian dari suatu perijinan. Kedudukan HO adalah didasarkan pada undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dari PP 27/1999. Artinya, AMDAL seharusnya digunakan sebagai dasar untuk dikeluarkannya ijin HO. Secara ilmiah sebenarnya bahwa dalam AMDAL telah dikaji semua hal-hal yang berkaitan dengan dampak termasuk gangguan yang mungkin terjadi, namun secara hukum hal ini tidak secara otomatis menghilangkan ijin HO.
4. Bagaimana kedudukan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)?
Jawab: SPPL yang dikembangkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan merupakan salahsatu penjabaran dari pelaksanaan UKL-UPL. SPPL dikenakan pada industri yang berdampak kecil dan tidak diwajibkan membuat UKL-UPL yang dilakukan oleh pengusaha golongan ekonomi lemah. Hal yang terpenting dari pengelolaan lingkungan hidup adalah pelaksanaan dan pemenuhan standar-standar pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, bukan pada dokumen-dokumen yang harus disusun.
5. Apakah kegiatan yang tidak wajib AMDAL cukup meminta ijin HO?
Jawab: Ketentuan yang ada mewajibkan setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL harus melakukan upaya pengelolaan lingkungan
hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), sehingga ijin HO saja tidak cukup.
TINDAK LANJUT PASCA AMDAL
1. Kepada siapa laporan RKL-RPL di daerah disampaikan?
Jawab: RKL-RPL secara berkala disampaikan kepada instansi yang melakukan pemantauan lingkungan sesuai dengan tugas pokoknya dan instansi yang menangani lingkungan hidup di Propinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Bagaimana pembinaan terhadap AMDAL yang sudah berjalan?
Jawab: Pembinaan pelaksanaan AMDAL yang sudah berjalan dilakukan oleh instansi sektoral dan instansi pengendali dampak lingkungan di pusat dan daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) melalui pengawasan atas hasil pelaksanaan RKL-RPL yang telah dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan (laporan pelaksanaan RKL-RPL triwulan atau semesteran).
KASUS AMDAL
1. Bagaimana bentuk penanganan dan tindakan bagi perusahaan yang sudah berjalan tetapi tidak mempunyai AMDAL?
Jawab: Penanganan untuk kegiatan yang sudah berjalan dan belum memiliki AMDAL, dikenakan mekanisme pelanggaran hukum dan tidak bisa diputihkan dengan membuat AMDAL dan UKL- UPL. Sanksi yang diberikan untuk kegiatan yang belum memiliki AMDAL tetapi sudah berjalan adalah diantaranya Audit Lingkungan Hidup wajib.
2. Berdasarkan hasil kajian AMDAL, telah ditetapkan lokasi setiap aktifitas penambangan namun setelah beberapa lama pemrakarsa merubah rute transportasi pada areal penambangan. Sejauh mana perubahan rute ini dapat dilakukan, menimbang adanya pergeseran sebaran dampak?
Jawab: Bila perubahan rute transportasi hanya sedikit yang berubah dan masih dalam lokasi penambangan maka pemrakarsa harus menginformasikan hal tersebut di dalam laporan pelaksanaan RKL dan RPL periodik (Semesteran atau Triwulan). Namun apabila perubahan rute tersebut menimbulkan dampak besar dan penting yang berbeda, maka sesuai dengan Pasal 26 PP 27 tentang AMDAL, maka kegiatan tersebut menjadi batal. Untuk perubahan tersebut maka pemrakarsa harus menyusun AMDAL baru.
3. Apabila ada kegiatan perkebunan lebih besar dari 400 ha dan berada di 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota, apakah diperlukan 1 dokumen AMDAL atau lebih, dan bagaimana dengan RKL-RPLnya ?
Jawab: Secara prinsip, AMDAL memperhatikan kesatuan ekosistem dari lokasi suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, bukan berdasarkan wilayah administratif. Apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dalam satu lokasi, bisa dalam beberapa wilayah administratif, maka
kegiatan tersebut hanya diwajibkan menyusun 1 dokumen AMDAL (KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL). Apabila berada pada lokasi yang berbeda, maka harus disusun dokumen AMDAL yang terpisah, walaupun pemrakarsanya sama. Penilaian dokumen AMDAL yang berada lebih dari 2 kabupaten/kota dilakukan oleh Komisi Penilaian AMDAL Propinsi. Khusus kegiatan perkebunan, sesuai KEPMENLH Nomor 40/2000 maka penilaian untuk kegiatan di bidang perkebunan dilakukan oleh Komisi Penilaian AMDAL Propinsi.
4. Apakah proyek-proyek pemerintah wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL?
Jawab: Ketentuan peraturan di bidang AMDAL berlaku untuk semua pihak termasuk pemerintah. Oleh sebab itu proyek-proyek pemerintah yang termasuk kegiatan wajib AMDAL harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Dalam perencanaan pembangunan setiap instansi pemerintah wajib mengalokasikan dana untuk menyusun dokumen AMDAL.
Bagi proyek yang tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL dapat dikenakan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku, termasuk peradilan tata usaha negara terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran tersebut.
KURSUS AMDAL
1. Siapakah yang diperbolehkan menyusun dokumen AMDAL? Apakah seseorang dapat langsung mengikuti kursus penilai AMDAL (Type C), setelah lulus dari kursus Dasar-dasar AMDAL (Tipe A)?
Jawab: Penyusun AMDAL harus sudah memiliki sertifikat atau telah mengikuti kursus Penyusun AMDAL (Tipe B). Pada masa lalu terdapat 3 jenis kursus AMDAL: kursus Dasar-Dasar AMDAL (Tipe A), kursus Penyusun AMDAL (Tipe B), dan kursus Penilai AMDAL (Tipe C). Kursus Dasar-dasar AMDAL memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip analisis dampak lingkungan, kursus Penyusun
AMDAL memberikan pengetahuan tentang teknik-teknik menyusun studi AMDAL, sedangkan kursus Penilai AMDAL memberikan teknik-teknik penilaian AMDAL. Dengan demikian, seseorang bisa langsung mengikuti kursus penilai setelah mengikuti kursus dasar terutama
untuk memenuhi tenaga penilai yang pada saat awal diberlakukan AMDAL masih sangat kurang.
Di masa mendatang kursus AMDAL hanya akan diselenggarakan untuk satu jenis saja yaitu AMDAL Penyusun, karena pada dasarnya antara penyusun dan penilai harus memliki kesamaan pengetahuan tentang AMDAL. Namun untuk mengantisipasi wewenang penilaian AMDAL di Kabupaten/Kota yang berjumlah sekitar 400 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, saat ini diselenggarakan kursus penilai AMDAL yang waktunya lebih singkat dibanding kursus penyusun AMDAL.
2. Apa yang dimaksud dengan “yang sederajat” pada persyaratan penyusun AMDAL (Keputusan Men LH No. 02 Tahun 2000) ? Jawab : Yang dimaksud sederajat dengan kursus AMDAL Tipe B, adalah seseorang yang mempunyai sertifikat/ijazah pendidikan pasca sarjana, di dalam maupun luar negeri di bidang lingkungan, memiliki keahlian yang sesuai dengan isu pokok dan telah berpengalaman menyusun AMDAL sekurang-kurangnya 5 (lima) studi. Sedangkan ‘yang sederajat’ dengan sertifikat kursus dasar-dasar AMDAL adalah sertifikat/ijazah pendidikan lingkungan (S2 lingkungan) dalam maupun luar negeri tanpa pengalaman dalam menyusun AMDAL.
3. Apakah ketua tim penyusun AMDAL harus memiliki keahlian teknis perihal kegiatan yang dikaji ataukah cukup memiliki sertifikat AMDAL? Jawab : Berdasarkan Kep-MENLH Nomor 02 Tahun 2000, persyaratan Ketua Tim Penyusun AMDAL adalah: ƒ harus memiliki sertifikat AMDAL B/sederajat; ƒ memiliki keahlian yang sesuai dengan isu pokok; ƒ berpengalaman menyusun AMDAL sekurang-kurangnya 5 (lima) studi; ƒ berpengalaman memimpin tim studi.
Untuk anggota Tim Penyusun AMDAL persyaratannya adalah:
ƒ sekurang-kurangnya satu anggota tim memiliki keahlian di bidang rencana kegiatan yang bersangkutan; ƒ memiliki keahlian yang sesuai dengan isu pokok.
memiliki UKL-UPL, maka diperlukan kebijakan Pemda untuk melihat apakah dampak keseluruhan dikelola dengan baik, bila tidak maka kebijakan Pemda untuk melakukan tindakan melalui pendekatan lain seperti misalnya Audit Lingkungan.
TATA RUANG & AMDAL
Apa kaitan AMDAL dengan Tata Ruang? Beberapa kegiatan yang sudah sesuai dengan tata ruang tetapi masih bermasalah terhadap lingkungan hidup?
Jawab: Bagi kegiatan yang diwajibkan membuat AMDAL harus melihat apakah kegiatan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan tata ruang, jika tidak sesuai kegiatan tersebut harus ditolak untuk proses AMDALnya. Hasil AMDAL dapat menjadi bahan kajian dalam penyusunan tata ruang wilayah. Kesesuaian tata ruang hanyalah salah satu hal yang mempurmudah perencanaan dan penanganan lingkungan. Walaupun sudah sesuai dengan tata ruang, suatu kegiatan atau usaha bisa bermasalah terhadap lingkungan jika tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan baik.
INFORMASI AMDAL
Bagaimana cara mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung kinerja Komisi Penilai AMDAL di daerah sementara di daerah belum tersedia fasilitas internet yang memadai.
Jawab :
Banyak informasi yang tersedia berkaitan dengan lingkungan di internet. Namun disadari bahwa sarana internet di daerah masih sangat terbatas, beberapa sumber informasi dapat diperoleh anggota Komisi AMDAL daerah dari berbagai sumber seperti: dari Unit Asdep urusan Kajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengeluarkan INFO
AMDAL, dan beberapa panduan teknis seperti Panduan Penilaian AMDAL di kawasan pesisir, Pusat PPPL yang telah menerbitkan panduan seperti: Teknologi Pengelolaan Lingkungan untuk industri tekstil, tapioka, electroplating dan lain sebagainya. Juga diinformasikan bahwa sebagian besar peraturan-peraturan tentang lingkungan telah dipublikasikan dalam website KLH.
PERAN MASYARAKAT
1. Apa yang dimaksud peran masyarakat dalam AMDAL?
Jawab: Dalam PP 27/1999 peran masyarakat sangat besar sekali, untuk itu perlu panduan agar tidak dijadikan alat untuk kepentingan pribadi oleh karena itu maka diperlukan adanya transparansi berdasarkan hubungan timbal balik antara pemrakarsa dan masyarakat. Pemrakarsa/Konsultan melakukan interview/konsultasi pada mayarakat dan segala aspirasi masyarakat ditampung dalam AMDAL untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
2. Siapakah yang berhak mewakili masyarakat dalam keikutsertaan masyarakat dalam komisi penilai AMDAL?
Jawab: - Tujuan dari keterlibatan masyarakat salahsatunya adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam hal pendapatnya mengenai rencana kegiatan yang diajukan. - Kriteria wakil masyarakat mekanisme pengaturannya diserahkan kepada daerah sebagaimana diktum kedua dalam Kep-MENLH
8/2000. Hal yang paling penting diperhatikan adalah wakil tersebut betul-betul mewakili masyarakat yang terkena dampak dan masukan mereka perlu diperhatikan dan diakomodasikan oleh pemrakarsa maupun pemerintah.
3. Apa saja bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam AMDAL? Jawab : Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat adalah konsultasi masyarakat
(public consultation), penyuluhan, pengumuman, dan lain-lain.
4. Siapakah yang dimaksud dengan wakil masyarakat? Jawab : Yang dimaksud wakil masyarakat dalam Kep-08 Tahun 2000 adalah seseorang yang diakui sebagai juru bicara dan/atau mendapat mandat dari kelompok masyarakat yang terkena dampak, menyuarakan semua bentuk aspirasi dan pendapat masyarakat yang diwakilinya secara apa adanya, termasuk juga pendapat-pendapat yang saling bertentangan, melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat yang diwakilinya. LSM Lingkungan atau Organisasi Lingkungan bukan wakil langsung dari masyarakat. LSM Lingkungan atau Organisasi Lingkungan umumnya memiliki perhatian tersendiri terhadap isu-isu lingkungan dan memiliki kapasitas untuk mengungkapkannya di forum AMDAL. LSM cenderung menyuarakan apa yang dianggap penting menurut organisasinya.
5. Sejauhmana masyarakat dapat melihat dokumen pengelolaan lingkungan perusahaan dan mengadakan cross chek antara dokumen dengan pelaksanaan
Jawab : Dokumen AMDAL yang merupakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup harus dapat diakses oleh masyarakat luas, sedangkan cross check antara dokumen AMDAL dengan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masyarakat dengan melihat
RKL-RPL yang merupakan komitmen dari pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
6. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pemasangan pengumuman rencana kegiatan wajib AMDAL kepada masyarakat dan apakah isi dari pengumuman tersebut?
Jawab: Yang bertanggungjawab terhadap pemasangan pengumuman di media cetak adalah instansi yang bertanggung jawab/pemerintah daerah setempat bersama pemrakarsa, sedangkan pemasangan papan pengumuman di lokasi rencana kegiatan dilakukan oleh pemrakarsa.
Sedangkan isi dari pengumuman tersebut adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan, jenis dan volume limbah yang dihasilkan serta penangananannya dan kemungkinan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan. 7. Bagaimana penyampaian saran/masukan masyarakat diajukan?
Jawab: Saran/masukan masyarakat ditujukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan baik pusat maupun daerah dan kepada pemrakarsa. Saran/masukan tersebut diberikan secara tertulis. Bila masyarakat memberi masukan tidak secara tertulis maka akan dibuat berita acara sehingga masukan tersebut dapat dijadikan bukti dalam penyusunan AMDAL.
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)
A. PENGERTIAN AMDALSebelum suatu usaha atau proyek dijalankan, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang bakal timbul, baik dampak sekarang maupun dimasa yang akan datang. Studi ini disamping untuk mengetahui dampak yang akan timbul, juga mencarikan jalan keluar untuk mengatasi dampak tersebut. Studi inilah yang kita kenal dengan nama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).Pengertian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 1 adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Arti lain analisis dampak lingkungan hidup adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak dan jika ya, maka diberikan jalan alternatif pencegahannya.B. DAMPAK YANG DITIMBULKANPerlunya dilakukan studi AMDAL sebelum usaha dilakukan mengingat kegiatan-kegiatan investasi pada umumnya akan mengubah lingkungan hidup. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memerhatikan komponen-komponen lingkungan hidup sebelum investasi dilakukan.Adapun komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya, antara lain:1. Hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar biosfer.2. Sumber daya manusia.3. Keanekaragaman hayati.4. Kualitas udara.5. Warisan alam dan warisan udara.6. Kenyamanan lingkungan hidup.7. Nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup.Kemudian, komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan penting bagi masyarakat disekitar suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain:1. Kepemilikan dan penguasaan lahan2. Kesempatan kerja dan usaha3. Taraf hidup masyarakat4. Kesehatan masyarakatBerikut ini dampak negatif yang mungkin akan timbul, jika tidak dilakukan AMDAL secara baik dan benar adalah sebagai berikut:1. Terhadap tanah dan kehutanana. Menjadi tidak subur atau tandus.b. Berkurang jumlahnya.c. Terjadi erosi atau bahkan banjir.d. Tailing bekas pembuangan hasil pertambangan akan merusak aliran sungai berikut hewan dan tumbuhan yang ada disekitarnya.e. Pembabatan hutan yang tidak terencana akan merusak hutan sebagai sumber resapan air.f. Punahnya keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, akibat rusaknya hutan alam yang terkena dampak dengan adanya proyek/usaha.2. Terhadap aira. Mengubah warna sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan sehari-hari.
b. Berubah rasa sehingga berbahaya untuk diminum karena mungkin mengandung zat-zat yang berbahaya.c. Berbau busuk atau menyengat.d. Mengering sehingga air disekitar lokasi menjadi berkurang.e. Matinya binatang air dan tanaman disekitar lokasi akibat dari air yang berubah warna dan rasa.f. Menimbulkan berbagai penyakit akibat pencemaran terhadap air bila dikonsumsi untuk keperluan sehari-hari.3. Terhadap udaraa. Udara disekitar lokasi menjadi berdebub. Dapat menimbulkan radiasi-radiasi yang tidak dapat dilihat oleh mata seperti proyek bahan kimia.c. Dapat menimbulkan suara bising apabila ada proyek perbengkelan.d. Menimbulkan aroma tidak sedap apabila ada usaha peternakan atau industri makanan.e. Dapat menimbulkan suhu udara menjadi panas, akibat daripada keluaran industri tertentu.4. a. Akan menimbulkan berbagai penyakit terhadap karyawan dan masyarakat sekitar.b. Berubahnya budaya dan perilaku masyarakat sekitar lokasi akibat berubahnya struktur penduduk.c. Rusaknya adat istiadat masyarakat setempat, seiring dengan perubahan perkembangan didaerah tersebut.Alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak diatas adalah sebagai berikut:1. Terhadap tanaha. Melakukan rehabilitasi.b. Melakukan pengurukan atau penimbunan terhadap berbagai penggalian yang menyebabkan tanah menjadi berlubang.2. Terhadap aira. Memasang filter/saringan air.b. Memberikan semacam obat untuk menetralisir air yang tercemar.c. Membuat saluran pembuangan yang teratur ke daerah tertentu.3. Terhadap udaraa. Memasang alat kedap suara untuk mencegah suara bising.b. Memasang saringan udara untuk menghindari asap dan debu.4. Terhadap karyawana. Menggunakan peralatan pengaman.b. Diberikan asuransi jiwa dan kesehatan kepada setiap pekerjac. Menyediakan tempat kesehatan untuk pegawai perusahaan yang terlibat.5. Terhadap masyarakat sekitara. Menyediakan tempat kesehatan secara gratis kepada masyarakat.b. Memindahkan masyarakat ke lokasi yang lebih aman.
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN STUDI AMDALTujuan AMDAL adalah menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan studi AMDAL:1. Mengidentifikasi semua rencana usaha yang akan dilaksanakan
2. Mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting.3. Memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.4. Merumuskan RKL dan RPL.Kegunaan dilaksanakannya studi AMDAL:1. Sebagai bahan bagi perencana dan pengelola usaha dan pembangunan wilayah.2. Membantu proses pengambilan.3. Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha.4. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha.5. Memberi informasi kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha.
D. RONA LINGKUNGAN HIDUPRona lingkungan hidup pada umumnya sangat beranekaragam dalam bentuk, ukuran, tujuan, dan sasaran. Rona lingkungan hidup juga berbeda menurut letak geografi, keanekaragaman faktor lingkungan hidup, dan pengaruh manusia. Karena itu kemungkinan timbulnya dampak lingkungan hidup pun berbeda-beda sesuai dengan rona lingkungan yang ada.Hal-hal yang perlu dicermati dalam rona lingkungan hidup adalah:1. Wilayah studi rencana usaha. 2. Kondisi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai SDA yang ada di wilayah studi rencana usaha.Berikut ini beberapa contoh komponen lingkungan hidup yang bisa dipilih untuk ditelaah sesuai hasil pelingkupan dalam KA-AMDAL:Fisik KimiaKomponen fisik kimia yang penting untuk ditelaah diantaranya:1. Iklim, kualitas udara, dan kebisingana. Komponen iklim meliputi tipe iklim, suhu, kelembaban curah hujan dan jumlah air hujan, keadaan angin, serta intensitas radiasi matahari.b. Data periodik bencana, seperti sering terjadi angin ribut, banjir bandang diwilayah studi rencana usaha.c. Data yang tersedia dari stasiun meteorologi dan geofisika yang mewakili wilayah studi tersebut.d. Pola iklim mikro pola penyebaran bahan pencemar udara secara umum maupun pada kondisi cuaca buruk.e. Kualitas udara baik pada sumber maupun daerah sekitar wilayah studi rencana usaha.f. Sumber kebisingan dan getaran, tingkat kebisingan serta periode kejadiannya.2. Fisiografis a. Topografi bentuk lahan (morfologi) struktur geologi dan jenis tanah.b. Indikator lingkungan hidup yang berhubungan dengan stabilitas tanah.c. Keunikan, keistimewaan, dan kerawanan bentuk-bentuk lahan dan bantuan secara geologis.3. Hidrologia. Karakteristik fisik sungai, danau, dan rawa.b. Rata-rata debit dekade, bulan, tahunan, atau lainnya.c. Kadar sedimentasi (lumpur) tingkat erosi.
d. Kondisi fisik daerah resapan air, permukaan dan air tanah.e. Fluktuasi, potensi, dan kualitas air tanah.f. Tingkat penyediaan dan kebutuhan pemanfaatan air untuk keperluan sehari-hari dan industri.g. Kualitas fisik kimia dam mikrobiologi air mengacu pada mutu dan parameter kualitas air yang terkait dengan limbah yang akan keluar.4. HidrooseanografiPola hidrodinamika kelautan seperti:a. Pasang surutb. Arus dan gelombangc. Morfologi pantaid. Abrasi dan akresi serta pola sedimentasi yang terjadi secara alami di daerah penelitian.5. Ruang, lahan, dan tanaha. Inventarisasi tata guna lahan dan sumber daya lainnya pada saat rencana usaha yang diajukan dan kemungkinan potensi pengembangan dimasa datang.b. Rencana tata guna tanah dan SDA lainnya yang secara resmi atau belum resmi disusun oleh pemerintah setempat.c. Kemungkinan adanya konflik yang timbul antara rencana tata guna tanah dan SDA lainnya yang sekarang berlaku dengan adanya pemilikan atau penentuan lokasi bagi rencana usaha.d. Inventarisasi estetika dan keindahan bentang alam serta daerah rekreasi yang ada diwilayah studi rencana usaha.
BilologiKomponen biologi yang penting untuk ditelaah diantaranya:1. Flora a. Peta zona biogeoklimati dari vegetasi yang berada diwilayah studi rencana usaha.b. Jenis-jenis dan keunikan vegetasi dan ekosistem yang dilindungi undang-undang yang berada dalam wilayah studi rencana usaha.2. Fauna a. Taksiran kelimpahan fauna dan habitatnya yang dilindungi undang-undang dalam wilayah studi rencana usaha.b. Taksiran penyebaran dan kepadatan populasi hewan invertebrata yang dianggap penting karena memiliki peranan dan potensi sebagai bahan makanan atau sumber hama dan penyakit.c. Perikehidupan hewan penting diatas termasuk cara perkembangbiakan dan cara memelihara anaknya perilaku dalam daerah teritorinya.SosialKomponen sosial yang penting untuk ditelaah diantaranya:1. Demografia. Struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan, dan agama.b. Tingkat kepadatan penduduk.c. Pertumbuhan (tingkat kelahiran dan kematian bayi).d. Tenaga kerja.2. Ekonomia. Ekonomi rumah tangga.b. Ekonomi sumber daya alam.c. Perekonomian lokal dan regional.
3. Budaya a. Kebudayaan.b. Proses sosial.c. Pranata sosial/kelembagaan masyarakat dibidang ekonomi.d. Warisan budaya.e. Pelapisan soasial berdasarkan pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan kekuasaan.f. Kekuasaan dan kewenangan.g. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha.h. Adaptasi ekologis.4. Kesehatan masyarakata. Parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan.b. Proses dan potensi terjadinya pemajanan.c. Potensi besarnya dampak timbulnya penyakit.d. Karakteristik spesifik penduduk yang beresiko.e. Sumber daya kesehatan.f. Kondisi sanitasi lingkungan.g. Status gizi masyarakat.h. Kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit.
E. PRAKIRAAN DAMPAK BESAR DAN PENTINGDampak besar dan terpenting dalam studi AMDAL menurut pedoman penyusunan AMDAL hendaknya dimuat hal-hal sebagai berikut:1. Prakiraan secara dampak usaha pada saat prakonstruksi, konstruksi operasi, dan pascaoperasi terhadap lingkungan hidup.2. Penentuan arti penting perubahan lingkungan hidup bagi masyarakat diwilayah studi rencana usaha dan pemerintahan dengan mengacu pada pedoman penentuan dampak.3. Dalam melakukan telaah butir 1 & 2 tersebut diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan tidak langsung.4. Mengingat usaha atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif usaha maka telaahan dilakukan untuk masing-masing alternatif.5. Dalam melakukan analisis prakiraan dampak penting agar digunakan metode-metode formal secara sistematis.F. EVALUASI DAMPAK BESAR DAN PENTINGHasil evaluasi mengenai hasil telaahan dampak dari rencana usaha selanjutnya menjadi masukan bagi instansi yang bertanggungjawab untuk memutuskan kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam PP No. 27 Tahun 1999.1. Telaahan terhadap dampak besar dan pentinga. Yang dimaksud dengan evaluasi dampak yang bersifat holistis adalah telaah secara totalitas terhadap beragam dampak besar dan penting lingkungan hidup.b. Telaahan secara holistis dengan menggunakan metode-metode evaluasi yang lazim dan sesuai dengan kaidah metode evaluasi dampak penting dalam AMDAL sesuai keperluannya.c. Dampak-dampak besar dan penting yang dihasilkan dari evaluasi disajikan sebagai dampak-dampak besar dan penting yang harus dikelola.2. Telaahan sebagai dasar pengelolaana. Hubungan sebab akibat (kausatif) antara rencana usaha kegiatan dan rona lingkungan hidup
dengan dampak positif dan negatif yang mungkin timbul.b. Ciri dampak penting juga perlu dikemukakan dengan jelas. c. Identifikasi kesenjangan antara perubahan yang diinginkan dan perubahan yang mungkin terjadi akibat kegiatan pembangunan.d. Kemungkinan seberapa luas daerah yang akan terkena dampak penting pembangunan.e. Analisis bencana alam dan analisis resiko bila rencana usaha berasa dalam daerah bencana alam atau dekat sumber bencana alam.
G. RUANG LINGKUP STUDI DAN METODE ANALISIS DATARuang lingkup studi meliputi dampak besar dan penting yang ditelaah, yakni:1. Rencana usaha penyebab dampak terutama komponen langsung yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkannya.2. Kondisi rona lingkungan hidup yang terkena dampak lingkungan.3. Jenis-jenis kegiatan yang ada disekitar rencana lokasi beserta dampak yang ditimbulkannya.4. Aspek pada butir 1,2,3,4 mengacu pada hasil pelingkupan yang tertuang dalam dokumen kerangka acuan untuk AMDAL.Penjelasan ini agar dilengkapi dengan peta yang menggambarkan lokasi rencana usaha beserta kegiatan-kegiatan yang berada disekitarnya.
Identitas Pemrakarsa dan Penyusun AMDAL1. Pemrakarsa:a. Nama dan alamat lengkap instansi/perusahaan sebagai pemrakarsa rencana usaha dan penanggungjawab pelaksanaan rencana usaha.2. Penyusun AMDAL:a. Nama dan alamat lengkap lembaga/perusahaan disertai dengan kualifikasi dan rujukannya dan penanggungjawab penyusun AMDAL.Wilayah StudiLingkup wilayah studi mencakup pada penetapan wilayah studi yang digariskan dalam kerangka acuan untuk AMDAL dan hasil pengamatan dilapangan. Batas wilayah studi AMDAL digambar pada peta dengan skala yang memadai.
Pelingkupan Wilayah StudiPenetapan lingkup wilayah studi dimaksudkan untuk membatasi wilayah studi AMDAL sesuai hasil pelingkupan dampak besar dan penting. Lingkup wilayah studi AMDAL ditetapkan berdasarkan pertimbangan batas-batas ruang, sebagai berikut:
1. Batas ProyekYakni ruang dimana suatu rencana usaha melakukan kegiatan prakonstruksi, konstruksi, dan operasi.2. Batas EkologisYakni ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha menurut media transportasi limbah, termasuk ruang disekitar rencana usaha yang secara ekologis memberi dampak terhadap aktivitas usaha.3. Batas SosialYakni ruang disekitar rencana usaha yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha.
4. Batas AdministratifYakni ruang dimana masyarakat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Batas Ruang Lingkup Studi AMDAL Yakni ruang yang merupakan kesatuan dari keempat wilayah diatas, namun penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memiliki keterbatasan sumber data. Metode Pengumpulan dan Analisis Data Perlunya dilakukan metode pengumpulan dan analisis data yang ilmiah dengan pertimbangan mengingat studi AMDAL merupakan telaahan mendalam atas dampak besar dan penting usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup.1. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer maupun sekunder yang dapat dipercaya yang diperoleh melalui metode atau alat yang bersifat sahih.2. Metode pengumpulan data, metode analisis atau alat yang digunakan, serta lokasi pengumpulan data berbagai komponen lingkungan hidup yang diteliti.3. Pengumpulan data dan informasi untuk demografi sosial ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesehatan masyarakat menggunakan kombinasi dari tiga atau lebih metode agar diperoleh data yang realibitasnya tinggi.
H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN AMDALAMDAL perlu disusun secara sistematis, sehingga dapat:1. Langsung mengemukakan masukan penting yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan rencana usaha.2. Mudah dipahami isinya oleh semua pihak termasuk masyarakat.3. Memuat uraian singkat tentang rencana usaha dan dampaknya serta kesenjangan data informasi yang dihadapi selama menyusun AMDAL.
I. KEGUNAAN DAN KEPERLUAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATANKegunaan dan keperluan mengapa rencana usaha harus dilakukan ditinjau dari segi kepentingan pemrakarsa maupun segi menunjang program pembangunan.1. Penentuan batas lahan yang langsung akan digunakan oleh rencana usaha harus dinyatakan dengan peta berskala memadai.2. Hubungan antara lokasi rencana usaha dengan jarak dan tersedianya SDA hayati dan non hayati.3. Alternatif usaha berdasarkan hasil studi kelayakan.4. Tata letak usaha dilengkapi dengan peta berskala memadai yang memuat informasi tentang letak bangunan dan struktur lainnya yang akan dibangun.5. Tahap pelaksanaan.a. Tahap prakonstruksi/persiapanb. Tahap konstruksic. Tahap operasid. Tahap pasca operasi
ENGERTIAN AMDALSebelum suatu usaha atau proyek dijalankan, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang bakal timbul, baik dampak sekarang maupun dimasa yang akan datang. Studi ini disamping untuk mengetahui dampak yang akan timbul, juga mencarikan jalan keluar untuk mengatasi dampak tersebut. Studi inilah yang kita kenal dengan nama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).Pengertian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 1 adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Arti lain analisis dampak lingkungan hidup adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak dan jika ya, maka diberikan jalan alternatif pencegahannya.B. DAMPAK YANG DITIMBULKANPerlunya dilakukan studi AMDAL sebelum usaha dilakukan mengingat kegiatan-kegiatan investasi pada umumnya akan mengubah lingkungan hidup. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memerhatikan komponen-komponen lingkungan hidup sebelum investasi dilakukan.Adapun komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya, antara lain:1. Hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar biosfer.2. Sumber daya manusia.3. Keanekaragaman hayati.4. Kualitas udara.5. Warisan alam dan warisan udara.6. Kenyamanan lingkungan hidup.7. Nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup.Kemudian, komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan penting bagi masyarakat disekitar suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain:1. Kepemilikan dan penguasaan lahan2. Kesempatan kerja dan usaha3. Taraf hidup masyarakat4. Kesehatan masyarakatBerikut ini dampak negatif yang mungkin akan timbul, jika tidak dilakukan AMDAL secara baik dan benar adalah sebagai berikut:1. Terhadap tanah dan kehutanana. Menjadi tidak subur atau tandus.b. Berkurang jumlahnya.c. Terjadi erosi atau bahkan banjir.d. Tailing bekas pembuangan hasil pertambangan akan merusak aliran sungai berikut hewan dan tumbuhan yang ada disekitarnya.e. Pembabatan hutan yang tidak terencana akan merusak hutan sebagai sumber resapan air.f. Punahnya keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, akibat rusaknya hutan alam yang terkena dampak dengan adanya proyek/usaha.2. Terhadap aira. Mengubah warna sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan sehari-hari.b. Berubah rasa sehingga berbahaya untuk diminum karena mungkin mengandung zat-zat yang berbahaya.
c. Berbau busuk atau menyengat.d. Mengering sehingga air disekitar lokasi menjadi berkurang.e. Matinya binatang air dan tanaman disekitar lokasi akibat dari air yang berubah warna dan rasa.f. Menimbulkan berbagai penyakit akibat pencemaran terhadap air bila dikonsumsi untuk keperluan sehari-hari.3. Terhadap udaraa. Udara disekitar lokasi menjadi berdebub. Dapat menimbulkan radiasi-radiasi yang tidak dapat dilihat oleh mata seperti proyek bahan kimia.c. Dapat menimbulkan suara bising apabila ada proyek perbengkelan.d. Menimbulkan aroma tidak sedap apabila ada usaha peternakan atau industri makanan.e. Dapat menimbulkan suhu udara menjadi panas, akibat daripada keluaran industri tertentu.4. a. Akan menimbulkan berbagai penyakit terhadap karyawan dan masyarakat sekitar.b. Berubahnya budaya dan perilaku masyarakat sekitar lokasi akibat berubahnya struktur penduduk.c. Rusaknya adat istiadat masyarakat setempat, seiring dengan perubahan perkembangan didaerah tersebut.Alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak diatas adalah sebagai berikut:1. Terhadap tanaha. Melakukan rehabilitasi.b. Melakukan pengurukan atau penimbunan terhadap berbagai penggalian yang menyebabkan tanah menjadi berlubang.2. Terhadap aira. Memasang filter/saringan air.b. Memberikan semacam obat untuk menetralisir air yang tercemar.c. Membuat saluran pembuangan yang teratur ke daerah tertentu.3. Terhadap udaraa. Memasang alat kedap suara untuk mencegah suara bising.b. Memasang saringan udara untuk menghindari asap dan debu.4. Terhadap karyawana. Menggunakan peralatan pengaman.b. Diberikan asuransi jiwa dan kesehatan kepada setiap pekerjac. Menyediakan tempat kesehatan untuk pegawai perusahaan yang terlibat.5. Terhadap masyarakat sekitara. Menyediakan tempat kesehatan secara gratis kepada masyarakat.b. Memindahkan masyarakat ke lokasi yang lebih aman.
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN STUDI AMDALTujuan AMDAL adalah menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan studi AMDAL:1. Mengidentifikasi semua rencana usaha yang akan dilaksanakan 2. Mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting.
3. Memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.4. Merumuskan RKL dan RPL.Kegunaan dilaksanakannya studi AMDAL:1. Sebagai bahan bagi perencana dan pengelola usaha dan pembangunan wilayah.2. Membantu proses pengambilan.3. Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha.4. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha.5. Memberi informasi kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha.
D. RONA LINGKUNGAN HIDUPRona lingkungan hidup pada umumnya sangat beranekaragam dalam bentuk, ukuran, tujuan, dan sasaran. Rona lingkungan hidup juga berbeda menurut letak geografi, keanekaragaman faktor lingkungan hidup, dan pengaruh manusia. Karena itu kemungkinan timbulnya dampak lingkungan hidup pun berbeda-beda sesuai dengan rona lingkungan yang ada.Hal-hal yang perlu dicermati dalam rona lingkungan hidup adalah:1. Wilayah studi rencana usaha. 2. Kondisi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai SDA yang ada di wilayah studi rencana usaha.Berikut ini beberapa contoh komponen lingkungan hidup yang bisa dipilih untuk ditelaah sesuai hasil pelingkupan dalam KA-AMDAL:Fisik KimiaKomponen fisik kimia yang penting untuk ditelaah diantaranya:1. Iklim, kualitas udara, dan kebisingana. Komponen iklim meliputi tipe iklim, suhu, kelembaban curah hujan dan jumlah air hujan, keadaan angin, serta intensitas radiasi matahari.b. Data periodik bencana, seperti sering terjadi angin ribut, banjir bandang diwilayah studi rencana usaha.c. Data yang tersedia dari stasiun meteorologi dan geofisika yang mewakili wilayah studi tersebut.d. Pola iklim mikro pola penyebaran bahan pencemar udara secara umum maupun pada kondisi cuaca buruk.e. Kualitas udara baik pada sumber maupun daerah sekitar wilayah studi rencana usaha.f. Sumber kebisingan dan getaran, tingkat kebisingan serta periode kejadiannya.2. Fisiografis a. Topografi bentuk lahan (morfologi) struktur geologi dan jenis tanah.b. Indikator lingkungan hidup yang berhubungan dengan stabilitas tanah.c. Keunikan, keistimewaan, dan kerawanan bentuk-bentuk lahan dan bantuan secara geologis.3. Hidrologia. Karakteristik fisik sungai, danau, dan rawa.b. Rata-rata debit dekade, bulan, tahunan, atau lainnya.c. Kadar sedimentasi (lumpur) tingkat erosi.d. Kondisi fisik daerah resapan air, permukaan dan air tanah.e. Fluktuasi, potensi, dan kualitas air tanah.
f. Tingkat penyediaan dan kebutuhan pemanfaatan air untuk keperluan sehari-hari dan industri.g. Kualitas fisik kimia dam mikrobiologi air mengacu pada mutu dan parameter kualitas air yang terkait dengan limbah yang akan keluar.4. HidrooseanografiPola hidrodinamika kelautan seperti:a. Pasang surutb. Arus dan gelombangc. Morfologi pantaid. Abrasi dan akresi serta pola sedimentasi yang terjadi secara alami di daerah penelitian.5. Ruang, lahan, dan tanaha. Inventarisasi tata guna lahan dan sumber daya lainnya pada saat rencana usaha yang diajukan dan kemungkinan potensi pengembangan dimasa datang.b. Rencana tata guna tanah dan SDA lainnya yang secara resmi atau belum resmi disusun oleh pemerintah setempat.c. Kemungkinan adanya konflik yang timbul antara rencana tata guna tanah dan SDA lainnya yang sekarang berlaku dengan adanya pemilikan atau penentuan lokasi bagi rencana usaha.d. Inventarisasi estetika dan keindahan bentang alam serta daerah rekreasi yang ada diwilayah studi rencana usaha.
BilologiKomponen biologi yang penting untuk ditelaah diantaranya:1. Flora a. Peta zona biogeoklimati dari vegetasi yang berada diwilayah studi rencana usaha.b. Jenis-jenis dan keunikan vegetasi dan ekosistem yang dilindungi undang-undang yang berada dalam wilayah studi rencana usaha.2. Fauna a. Taksiran kelimpahan fauna dan habitatnya yang dilindungi undang-undang dalam wilayah studi rencana usaha.b. Taksiran penyebaran dan kepadatan populasi hewan invertebrata yang dianggap penting karena memiliki peranan dan potensi sebagai bahan makanan atau sumber hama dan penyakit.c. Perikehidupan hewan penting diatas termasuk cara perkembangbiakan dan cara memelihara anaknya perilaku dalam daerah teritorinya.SosialKomponen sosial yang penting untuk ditelaah diantaranya:1. Demografia. Struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan, dan agama.b. Tingkat kepadatan penduduk.c. Pertumbuhan (tingkat kelahiran dan kematian bayi).d. Tenaga kerja.2. Ekonomia. Ekonomi rumah tangga.b. Ekonomi sumber daya alam.c. Perekonomian lokal dan regional.3. Budaya a. Kebudayaan.
b. Proses sosial.c. Pranata sosial/kelembagaan masyarakat dibidang ekonomi.d. Warisan budaya.e. Pelapisan soasial berdasarkan pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan kekuasaan.f. Kekuasaan dan kewenangan.g. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha.h. Adaptasi ekologis.4. Kesehatan masyarakata. Parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan.b. Proses dan potensi terjadinya pemajanan.c. Potensi besarnya dampak timbulnya penyakit.d. Karakteristik spesifik penduduk yang beresiko.e. Sumber daya kesehatan.f. Kondisi sanitasi lingkungan.g. Status gizi masyarakat.h. Kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit.
E. PRAKIRAAN DAMPAK BESAR DAN PENTINGDampak besar dan terpenting dalam studi AMDAL menurut pedoman penyusunan AMDAL hendaknya dimuat hal-hal sebagai berikut:1. Prakiraan secara dampak usaha pada saat prakonstruksi, konstruksi operasi, dan pascaoperasi terhadap lingkungan hidup.2. Penentuan arti penting perubahan lingkungan hidup bagi masyarakat diwilayah studi rencana usaha dan pemerintahan dengan mengacu pada pedoman penentuan dampak.3. Dalam melakukan telaah butir 1 & 2 tersebut diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan tidak langsung.4. Mengingat usaha atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif usaha maka telaahan dilakukan untuk masing-masing alternatif.5. Dalam melakukan analisis prakiraan dampak penting agar digunakan metode-metode formal secara sistematis.F. EVALUASI DAMPAK BESAR DAN PENTINGHasil evaluasi mengenai hasil telaahan dampak dari rencana usaha selanjutnya menjadi masukan bagi instansi yang bertanggungjawab untuk memutuskan kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam PP No. 27 Tahun 1999.1. Telaahan terhadap dampak besar dan pentinga. Yang dimaksud dengan evaluasi dampak yang bersifat holistis adalah telaah secara totalitas terhadap beragam dampak besar dan penting lingkungan hidup.b. Telaahan secara holistis dengan menggunakan metode-metode evaluasi yang lazim dan sesuai dengan kaidah metode evaluasi dampak penting dalam AMDAL sesuai keperluannya.c. Dampak-dampak besar dan penting yang dihasilkan dari evaluasi disajikan sebagai dampak-dampak besar dan penting yang harus dikelola.2. Telaahan sebagai dasar pengelolaana. Hubungan sebab akibat (kausatif) antara rencana usaha kegiatan dan rona lingkungan hidup dengan dampak positif dan negatif yang mungkin timbul.b. Ciri dampak penting juga perlu dikemukakan dengan jelas.
c. Identifikasi kesenjangan antara perubahan yang diinginkan dan perubahan yang mungkin terjadi akibat kegiatan pembangunan.d. Kemungkinan seberapa luas daerah yang akan terkena dampak penting pembangunan.e. Analisis bencana alam dan analisis resiko bila rencana usaha berasa dalam daerah bencana alam atau dekat sumber bencana alam.
G. RUANG LINGKUP STUDI DAN METODE ANALISIS DATARuang lingkup studi meliputi dampak besar dan penting yang ditelaah, yakni:1. Rencana usaha penyebab dampak terutama komponen langsung yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkannya.2. Kondisi rona lingkungan hidup yang terkena dampak lingkungan.3. Jenis-jenis kegiatan yang ada disekitar rencana lokasi beserta dampak yang ditimbulkannya.4. Aspek pada butir 1,2,3,4 mengacu pada hasil pelingkupan yang tertuang dalam dokumen kerangka acuan untuk AMDAL.Penjelasan ini agar dilengkapi dengan peta yang menggambarkan lokasi rencana usaha beserta kegiatan-kegiatan yang berada disekitarnya.
Identitas Pemrakarsa dan Penyusun AMDAL1. Pemrakarsa:a. Nama dan alamat lengkap instansi/perusahaan sebagai pemrakarsa rencana usaha dan penanggungjawab pelaksanaan rencana usaha.2. Penyusun AMDAL:a. Nama dan alamat lengkap lembaga/perusahaan disertai dengan kualifikasi dan rujukannya dan penanggungjawab penyusun AMDAL.Wilayah StudiLingkup wilayah studi mencakup pada penetapan wilayah studi yang digariskan dalam kerangka acuan untuk AMDAL dan hasil pengamatan dilapangan. Batas wilayah studi AMDAL digambar pada peta dengan skala yang memadai.
Pelingkupan Wilayah StudiPenetapan lingkup wilayah studi dimaksudkan untuk membatasi wilayah studi AMDAL sesuai hasil pelingkupan dampak besar dan penting. Lingkup wilayah studi AMDAL ditetapkan berdasarkan pertimbangan batas-batas ruang, sebagai berikut:
1. Batas ProyekYakni ruang dimana suatu rencana usaha melakukan kegiatan prakonstruksi, konstruksi, dan operasi.2. Batas EkologisYakni ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha menurut media transportasi limbah, termasuk ruang disekitar rencana usaha yang secara ekologis memberi dampak terhadap aktivitas usaha.3. Batas SosialYakni ruang disekitar rencana usaha yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha.4. Batas Administratif
Yakni ruang dimana masyarakat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Batas Ruang Lingkup Studi AMDAL Yakni ruang yang merupakan kesatuan dari keempat wilayah diatas, namun penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memiliki keterbatasan sumber data. Metode Pengumpulan dan Analisis Data Perlunya dilakukan metode pengumpulan dan analisis data yang ilmiah dengan pertimbangan mengingat studi AMDAL merupakan telaahan mendalam atas dampak besar dan penting usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup.1. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer maupun sekunder yang dapat dipercaya yang diperoleh melalui metode atau alat yang bersifat sahih.2. Metode pengumpulan data, metode analisis atau alat yang digunakan, serta lokasi pengumpulan data berbagai komponen lingkungan hidup yang diteliti.3. Pengumpulan data dan informasi untuk demografi sosial ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesehatan masyarakat menggunakan kombinasi dari tiga atau lebih metode agar diperoleh data yang realibitasnya tinggi.
H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN AMDALAMDAL perlu disusun secara sistematis, sehingga dapat:1. Langsung mengemukakan masukan penting yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan rencana usaha.2. Mudah dipahami isinya oleh semua pihak termasuk masyarakat.3. Memuat uraian singkat tentang rencana usaha dan dampaknya serta kesenjangan data informasi yang dihadapi selama menyusun AMDAL.
I. KEGUNAAN DAN KEPERLUAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATANKegunaan dan keperluan mengapa rencana usaha harus dilakukan ditinjau dari segi kepentingan pemrakarsa maupun segi menunjang program pembangunan.1. Penentuan batas lahan yang langsung akan digunakan oleh rencana usaha harus dinyatakan dengan peta berskala memadai.2. Hubungan antara lokasi rencana usaha dengan jarak dan tersedianya SDA hayati dan non hayati.3. Alternatif usaha berdasarkan hasil studi kelayakan.4. Tata letak usaha dilengkapi dengan peta berskala memadai yang memuat informasi tentang letak bangunan dan struktur lainnya yang akan dibangun.5. Tahap pelaksanaan.a. Tahap prakonstruksi/persiapanb. Tahap konstruksic. Tahap operasid. Tahap pasca operasi