Upload
dokhuong
View
246
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
MATERI UJIAN DINAS
PEMBINAAN JIWA KORPS, KODE ETIK, DISIPLIN,
DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA ASN
BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
2018
P a g e | 1
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum
Modul ini membahas tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik, Disiplin dan
Penilaian Prestasi Kerja Apartur Sipil Negara (ASN).
2. Tujuan
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan memahami makna
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik, Disiplin dan Penilaian Prestasi Kerja ASN
serta dapat menerapkannya dalam rangka pelaksanaan tugas di satuan kerja
(satker) dan kehidupan sehari-hari.
3. Materi Bahasan
Materi bahasan mata pelajaran ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan belajar, yaitu :
a. Pembinaan JIwa Korps dan Kode Etik ASN;
b. Disiplin ASN;
c. Penilaian Prestasi Kerja ASN.
BAB II
PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
A. Pengertian Jiwa KORPS
Jiwa Korps ASN adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama,
tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki
organisasi ASN dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
B. Tujuan Pembinaan Jiwa KORPS
Pembinaan Jiwa Korps ASN bertujuan untuk :
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon: (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail: [email protected]: www.bnn.go.id
P a g e | 2
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
1. Membina karakter/watak, memelihara persatuan dan kesatuan secara
kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan pengabdian kepada
masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan ASN.
2. Mendorong etos kerja ASN untuk mewujudkan ASN bermutu tinggi dan
bertanggung jawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.
3. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan
kebangsaan ASN sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
C. Ruang Lingkup Pembinaan Jiwa KORPS
Ruang lingkup pembinaan Jiwa Korps ASN mencakup :
1. Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan
profesionalitas ASN serta berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan
Pemerintah yang terkait dengan ASN.
2. Peningkatan kerjasama antara ASN untuk memelihara dan memupuk
kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan Jiwa Korps ASN.
3. Perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan ASN sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan
kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
D. NIlai-Nilai Dasar
Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh ASN meliputi :
1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945;
3. Semangat nasionalisme;
4. Mengutamakan kepentingan negara di atas pribadi atau golongan;
5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
7. Tidak diskriminatif;
8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
9. Semangat Jiwa Korps
E. Etika ASN
Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib
bersikap dan berpedoman pada etika sebagai berikut :
1. Etika dalam bernegara, meliputi :
P a g e | 3
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam melaksanakan tugas;
d. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan berwibawa;
e. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan
setiap kebijakan dan program Pemerintah;
f. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara
efisien dan efektif; dan
g. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan tidak benar.
2. Etika dalam berorganisasi, meliputi :
a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan;
b. Menjaga informasi yang bersitat rahasia;
c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan pejabat berwenang;
d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
e. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait
dalam rangka pencapaian tujuan;
f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi; dan
i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
3. Etika dalam bermasyarakat, meliputi :
a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih
dan tanpa unsur pemaksaan;
c. Memberikan pelayanan cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif;
d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Etika terhadap diri sendiri, meliputi :
a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi tidak benar;
P a g e | 4
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, golongan;
d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,
keterampilan, dan sikap;
e. Memiliki daya juang yang tinggi;
f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
h. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.
5. Etika terhadap sesama ASN, meliputi :
a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/
kepercayaan yang berlainan;
b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun
horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, antar instansi;
d. Menghargai perbedaan pendapat;
e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama ASN; dan
g. Berhimpun dalam satu wadah Korps ASN Republik Indonesia yang
menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam
memperjuangkan hak-haknya.
F. Pengertian Korps Pegawai Republik Indonesia
Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah suatu wadah menghimpun
seluruh Pegawai Republik Indonesia yang bersifat demokratis, bebas, aktif,
profesional, netral, produktif, dan akuntabel. KORPRI dibentuk pada tanggal 29
Nopember 1971 dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 berdasarkan
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Visi, Misi dan Fungsi KORPRI Visi KORPRI adalah terwujudnya organisasi
KORPRI yang kuat, netral, demokratis, untuk membangun Jiwa Korps
(KORSA) Pegawai Republik Indonesia dan mensejahterakan anggota dan
keluarganya. Misi KORPRI :
a. Mewujudkan organisasi KORPRI yang kuat, berwibawa, dan mencakup
seluruh tingkat kepengurusan;
P a g e | 5
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
b. Membangun solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia sebagai
perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara;
c. Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman, perlindungan
hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota;
d. Membangun pegawai Republik Indonesia yang bertakwa, profesional,
disiplin, bebas KKN, dan mampu melaksanakan tugas kepemerintahan;
e. Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik.
KORPRI berfungsi :
a. Sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota;
b. Membina dan meningkatkan Jiwa Korps (Korsa);
c. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara;
d. Sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan dan memberikan
penghargaan bagi anggota;
e. Sebagai pengayom, pelindung, pemberi bantuan hukum bagi anggota;
f. Meningkatkan harkat dan martabat anggota;
g. Meningkatkan ketakwaan, kejujuran, keadilan, disiplin, profesionalisme;
h. Mewujudkan kepemerintahan yang baik.
i. Keanggotaan KORPRI Anggota KORPRI terdiri atas :
1) Anggota Biasa, yaitu :
• ASN Republik Indonesia;
• Pegawai BUMN dan BUMD, Badan Hukum Milik Negara dan/atau
Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan
Layanan Umum Pusat dan Daerah, Badan Otorita, dan Pengelola
Kawasan Ekonomi Khusus;
• Aparatur Pemerintah Desa dan/atau nama lain dari desa.
2) Anggota Luar Biasa, yaitu Pensiunan ASN Republik Indonesia, BUMN
dan BUMD, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Pendidikan, Lembaga
Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan
Daerah, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.
3) Anggota Kehormatan, yaitu para Penasihat KORPRI di semua tingkat
kepengurusan dan seseorang yang berjasa kepada KORPRI yang dipilih
selektif dan ditetapkan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
Hak Anggota
P a g e | 6
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
a) Anggota Biasa, mempunyai hak :
• Memilih dan dipilih dalam kepengurusan;
• Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
• Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan tidak adil;
• Mendapat pendampingan dan bantuan hukum;
• Memperoleh kesejahteraan sesuai kemampuan organisasi; dan
• Memperoleh perlakuan yang adil dan perlindungan dari intervensi
politik dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan.
b) Anggota Luar Biasa, mempunyai hak :
• Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; dan
• Mendapat pendampingan dan bantuan hukum.
c) Anggota Kehormatan, mempunyai hak :
• Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; dan
• Mendapat pendampingan dan bantuan hukum.
Kewajiban Anggota
a) Anggota Biasa, mempunyai kewajiban untuk:
• Menaati anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan organisasi;
• Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota;
• Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
• Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi;
• Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi; dan
• Membayar iuran anggota.
b) Anggota Luar Biasa, mempunyai kewajiban untuk:
• Menaati anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan organisasi;
• Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota;
• Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
• Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi;
dan
• Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi.
c) Anggota Kehormatan, mempunyai kewajiban untuk:
• Menaati anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan organisasi;
• Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota;
P a g e | 7
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
• Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
• Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi;
dan
• Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi.
G. Kepengurusan dan Masa Jabatan KORPRI
Pengurus KORPRI terdiri dari Dewan dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
Dewan Pengurus KORPRI bersifat kolektif yang dipilih anggota berdasarkan
musyawarah sesuai tingkat kepengurusan. Masa jabatan Dewan Pengurus
KORPRI 5 (lima) tahun sedangkan masa jabatan Sekretaris Dewan Pengurus
KORPRI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat
kepengurusan KORPRI dan wilayah kerja :
1. Dewan Pengurus KORPRI Nasional mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara meliputi Kementerian,
Lembaga Pemerintah Non Kmenterian, Keskretariatan Lembaga Negara;
3. Dewan Pengurus KORPRI BUMN, Badan Hukum Milik Negara dan/atau
Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat,
Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai wilayah
kerja di masing-masing instansi;
4. Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara RI
berkedudukan di Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara RI mempunyai
wilayah kerja di masing-masing instansi;
5. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah
Provinsi yang bersangkutan;
6. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota mempunyai wilayah kerja meliputi
wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Latihan Soal
Dibawah ini yang bukan termasuk dari Etika ASN, yaitu :
a. Etika dalam bernegara
b. Etika dalam kepemerintahan
c. Etika dalam bermasyarakat
P a g e | 8
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
d. Etika dalam berorganisasi
BAB III
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
A. Pengertian Disiplin ASN
Disiplin ASN adalah kesanggupan ASNuntuk menaati kewajiban dan menghindari
larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau
peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman
disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN
yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin
ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) adalah PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN.
B. Kewajiban dan Larangan Aparatur Sipil Negara serta Pelanggaran dan Jenis
Hukuman Disiplin
1. Pelanggaran Terhadap Kewajiban
No Kewajiban
Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5
1 mengucapkan sumpah/janji ASN
apabila tanpa alasan yang sah
2 mengucapkan sumpah/janji jabatan
apabila tanpa alasan yang sah
3 setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
P a g e | 9
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
No Kewajiban
Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5
Pemerintah
4 menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
5 melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada ASN dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
6 menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat ASN
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
7 mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
8 memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
9 bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
apabila pelanggaran berdampak
apabila pelanggaran berdampak negatif
apabila pelanggaran berdampak negatif
P a g e | 10
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
No Kewajiban
Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5
bersemangat untuk kepentingan negara
negatif pada unit kerja
pada instansi ybs pada Pemerintah dan/atau negara
10 melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
11 masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja :
• dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari s.d. Desember
• keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara
a. 5 hari kerja (teguran lisan) 6-10 hari kerja (teguran tertulis)
b. 11-15 hari kerja (pernyata an tidak puas secara tertulis)
a. 16-20 hari kerja (penundaan KGB selama 1 tahun)
b. 21-25 hari kerja (penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun)
c. 26-30 hari kerja (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun)
a. 31-35 hari kerja (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama3 tahun)
b. 36-40 hari kerja (pemindahandalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah)
c. 41-45 hari kerja (pembebasan dari jabatan) 46 hari kerja atau lebih (pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
P a g e | 11
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
No Kewajiban
Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5
kumulatif dan dikonversi7½ jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN)
12 mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun 25% s.d. 50%
pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25%
13 menggunakan dan memelihara barangbarang milik negara dengan sebaik-baiknya
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
14 menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
15 memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir
apabila pelanggaran tidak sengaja
apabila pelanggaran sengaja
16 membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
apabila pelanggaran tidak sengaja
apabila pelanggaran sengaja
17 memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
apabila pelayanan tidak sesuai perundang-undangan
apabila pelayanan tidak sesuai perundang-undangan
apabila pelayanan tidak sesuai perundang-undangan
2. Pelanggaran Terhadap Larangan
No Larangan Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran
P a g e | 12
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5
1 menyalahgunakan wewenang
menyalahgunakan wewenang
2 menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
3 tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
4 bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
5 memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerjaberharga milik negara secara tidak sah;
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs berharga milik negara secara tidak sah;
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
6 melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
P a g e | 13
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
No Larangan
Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
7 melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
8 memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
9 menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan
menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan
P a g e | 14
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
No Larangan
Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5
dan/atau pekerjaannya
dan/atau pekerjaannya
10 bertindak semena-mena terhadap bawahan
apabila pelanggaran tidak sengaja
apabila pelanggaran sengaja
11 melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayan
apabila pelayanan tidak sesuai perundang-undangan
apabila pelayanan tidak sesuai perundang-undangan
apabila pelayanan tidak sesuai perundang-undangan
12 menghalangi berjalannya tugas kedinasan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs
Apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara
13 memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara:
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye
b. menjadi peserta kampanye menggunaka n atribut partai atau atribut ASN
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan
Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
P a g e | 15
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
No Larangan
Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5
ASN;
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
ASN lain
14 memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan
memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk
15 a. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon
a. Terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
b. mengadakan kegiatan
a. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
b. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
P a g e | 16
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
No Larangan
Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5
Kepala/Wakil Kepala Daerah;
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan/atau tindakan
c. yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yangmenjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
P a g e | 17
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
No Larangan
Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran
Ringan Sedang Berat
1 2 3 4 5
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
ASN yang tidak menaati kewajiban dan menghindari larangan dijatuhi hukuman
disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN
karena melanggar peraturan disiplin ASN.
Tingkat dan jenis hukuman disiplin terdiri dari :
1. Hukuman disiplin ringan. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis; dan
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman disiplin sedang. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
3. Hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. Pembebasan dari jabatan;
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
C. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian
Hukuman Disiplin
P a g e | 18
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
1. Khusus pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat,
PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri
dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat
lain yang ditunjuk. Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku
jabatan lebih rendah dari ASN yang diperiksa.
2. ASN yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya dapat dijatuhi 1
(satu) jenis hukuman disiplin terberat setelah mempertimbangkan semua
pelanggaran. ASN yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan
pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih
berat dari hukuman disiplin terakhir yang dijatuhkan.
3. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang
menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran
disiplin. Apabila tidak, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya
sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada ASN
yang melakukan pelanggaran disiplin. Setiap penjatuhan hukuman disiplin
ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dan
disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau
pejabat lain yang ditunjuk.
4. Penyampaian keputusan hukuman disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja sejak keputusan ditetapkan. Dalam hal ASN yang dijatuhi hukuman
disiplin tidak hadir saat penyampaian keputusan, maka dikirim kepada ASN
yang bersangkutan.
D. Upaya Administratif
Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh ASN yang tidak puas
terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan, berupa :
1. Keberatan : upaya administratif yang ditempuh ASN yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum kepada
atasan pejabat yang berwenang menghukum.
2. Banding administratif : upaya administratif yang dapat ditempuh ASN yang tidak
puas terhadap hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN yang
dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian (BAPEK).
P a g e | 19
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif adalah hukuman
disiplin yang dijatuhkan oleh :
1. Presiden;
2. PPK untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat berupa:
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. Pembebasan dari jabatan.
3. Pejabat yang berwenang menghukum untuk hukuman disiplin ringan.
Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan yaitu :
1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan
kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Pejabat
Struktural:
a. Eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;
b. Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan
sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang
bukan PPK;
c. Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan
sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK;
dan
2. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun yang
dijatuhkan oleh Pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan
unit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural
eselon I yang bukan PPK dan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada PPK.
Dalam hal ASN yang dijatuhi hukuman disiplin :
1. mengajukan banding administratif, gajinya tetap dibayarkan sepanjang tetap
masuk kerja dan melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan PPK dengan
mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.
2. tidak mengajukan banding administratif, gajinya dihentikan terhitung mulai bulan
berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan diterima.
ASN yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan pangkat
dan/atau kenaikan gaji berkala sampai keputusan yang mempunyai kekuatan
P a g e | 20
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
hukum tetap. ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga
melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak
dapat disetujui untuk pindah instansi.
E. Berlakunya Hukuman Disiplin
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh :
1. Presiden;
2. PPK untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat berupa :
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan.
3. Gubernur selaku wakil pemerintah;
4. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan
5. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin ringan, mulai
berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
Hukuman disiplin yang dijatuhkan pejabat selain diatas, apabila tidak diajukan
keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan
hukuman disiplin diterima namun apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan keputusan atas keberatan.
Hukuman disiplin yang dijatuhkan PPK/Gubernur untuk hukuman disiplin berat
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN, mulai berlaku pada :
1. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima apabila tidak
diajukan banding administratif; dan
2. tanggal ditetapkan keputusan banding administratif, apabila diajukan banding
administratif.
Apabila ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian
keputusan, maka berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan
untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.
Latihan Soal
Kewajiban dan Larangan ASN terdiri dari :
a. 17 kewajiban dan 17 larangan
b. 15 kewajiban dan 17 larangan
c. 17 kewajiban dan 15 larangan
P a g e | 21
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
d. 17 kewajiban dan 12 larangan
BAB IV
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
A. Pengertian Penilaian Prestasi Kerja
Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian ditentukan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan diperlukan ASN yang profesional, bertanggung
jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan
sistem karir dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja
merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap
ASN selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja
organisasi. Penilaian prestasi kerja ASN dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali
dalam 1 (satu) tahun yang terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai (SKP) dengan
bobot nilai 60% dan perilaku kerja dengan bobot nilai 40%.
B. Prinsip Penilaian Prestasi Kerja
1. Obyektif, yaitu penilaian sesuai keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh
pandangan atau penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai.
2. Terukur, yaitu penilaian dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
3. Akuntabel, yaitu seluruh hasil penilaian harus dapat dipertanggung jawabkan
kepada pejabat yang berwenang.
4. Partisipatif, yaitu seluruh proses penilaian melibatkan secara aktif antara pejabat
penilai dengan ASN yang dinilai.
5. Transparan, yaitu seluruh proses dan hasil penilaian bersifat terbuka dan tidak
bersifat rahasia.
C. Sasaran Kerja Pegawai
Setiap ASN wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas
jabatan sesuai rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam struktur dan
tata kerja organisasi. SKP yang telah disusun merupakan hasil kesepakatan atasan
P a g e | 22
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
dan bawahan yang ditetapkan pejabat penilai setiap tahun. Dalam rangka
penyusunan SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Jelas, kegiatan harus dapat diuraikan secara jelas.
2. Dapat diukur, kegiatan dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka
(jumlah satuan) maupun kualitas (hasil kerja tidak ada kesalahan).
3. Relevan, kegiatan harus berdasar lingkup tugas jabatan masing-masing.
4. Dapat dicapai, kegiatan harus disesuaikan dengan kemampuan ASN.
5. Memiliki target waktu, kegiatan dapat ditentukan waktunya.
D. Ketentuan Umum Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
1. Setiap ASN harus membuat kontrak SKP termasuk pegawai yang cuti/ sakit,
tugas belajar, dan diperbantukan/dipekerjakan di instansi lain.
2. ASN yang cuti di luar tanggungan negara tidak wajib membuat SKP.
3. Perubahan kontrak kinerja perlu dilakukan apabila :
a. Perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan tugas fungsi;
b. Perubahan target akibat kebijakan perundang-undangan;
c. Perubahan target tahunan disebabkan capaian Renstra organisasi pada
semester I telah mencapai atau melebihi target tahunan, maka unit kerja
wajib melakukan penyesuaian atas target tahunan; dan
d. ASN yang mendapat penambahan/pengurangan pekerjaan akibat mutasi,
dipekerjakan/tugas belajar/sakit lebih dari 2 (dua) bulan.
4. Pembuatan kontrak kinerja baru bagi pegawai yang mutasi.
5. Kontrak kinerja bagi pegawai yang tugas belajar selama 6 (enam) bulan atau
lebih wajib membuat kontrak kerja dengan menggunakan bahan-bahan penilaian
prestasi akademik dari pimpinan perguruan tinggi.
E. Unsur-Unsur Sasaran Kerja Pegawai
1. Kegiatan Tugas Jabatan, yaitu harus didasarkan rincian tugas, tanggung jawab
dan wewenang jabatan sesuai yang ditetapkan struktur dan tata kerja organisasi
dan berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur.
2. Angka Kredit, yaitu satuan nilai tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir
kegiatan yang harus dicapai pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier
ditetapkan jumlah angka kredit yang akan dicapai.
P a g e | 23
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
3. Target, yaitu harus ditetapkan target secara jelas sebagai ukuran prestasi kerja
yang meliputi aspek :
a. Kuantitas (target output) : dokumen, konsep, laporan, dll.
b. Kualitas (target kualitas) : harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang
terbaik, nilai paling tinggi 100 (seratus).
c. Waktu (target waktu) : harus memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan, misal bulanan, dll.
d. Biaya (target biaya) : harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun.
4. Tugas Tambahan, yaitu selain kegiatan tugas jabatan apabila ada tugas tambahan
terkait jabatan dapat ditetapkan menjadi tugas tambahan.
5. Kreativitas, yaitu kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi.
F. Cara Penilaian Prestasi Kerja
1. Penilaian SKP dilakukan dengan membandingkan realisasi kerja dengan target
dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan 100.
2. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan pengamatan sesuai kriteria.
3. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan menggabungkan penilaian SKP (60%)
dan penilaian perilaku kerja (40%).
4. Nilai capaian prestasi kerja ASN dinyatakan dengan angka.
a. 91 keatas : sangat baik
b. 76 – 90 : baik
c. 61 – 75 : cukup
d. 50 – 60 : kurang
e. 50 kebawah : buruk
5. Penilaian SKP dapat lebih 100 dan nilai perilaku kerja paling tinggi 100.
6. SKP yang tidak tercapai karena faktor-faktor di luar kemampuan individu, penilaian
didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.
G. Pelaksanaan Penilaian SKP
Teknis penilaian SKP sebagai berikut :
1. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek kuantitas dengan rumus :
Penilaian dari aspek kuantitas = Realisasi Output (RO) X 100
P a g e | 24
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
Target Output (TO)
2. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek kualitas dengan rumus :
Penilaian dari aspek kualitas = Realisasi Kualitas (RK)
Target Kualitas (TK)
Target kualitas dapat dikembangkan sesuai karakteristik output pekerjaan.
3. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek waktu dengan rumus :
Penilaian aspek waktu = Nilai Tertimbang (NT) x Target Waktu (TW) - Realisasi Waktu (RW)
Target Waktu (TW)
n = nilai koefisien = 0
Nilai tertimbang (NT) = 1,76 dan
maksimal efisiensi biaya sampai 24%
4. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek biaya dengan rumus :
Penilaian aspek biaya = Nilai Tertimbang (NT) x Target Biaya (TB) - Realisasi Biaya (RB)
Target Biaya (TB)
n = nilai koefisien = 0
Nilai tertimbang (NT) = 1,76 dan
maksimal efisiensi waktu sampai 24%.
5. Merumuskan Tugas Tambahan dan Kreativitas Tugas tambahan merupakan
kegiatan pendukung tugas pokok yang oleh pimpinan dibebankan untuk
X 100
X 100
X 100
P a g e | 25
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
dilaksanakan. Padaakhir tahun dapat diberikan nilai tugas tambahan paling rendah 1
(satu) dan palingtinggi 3 (tiga).
6. Kreativitas merupakan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru bermanfaat
bagiorganisasi. Pada akhir tahun dapat diberikan nilai kreativitas paling rendah 3
(tiga) dan paling tinggi 12 (dua belas).
Penilaian Perilaku Kerja Perilaku Kerja meliputi aspek :
1. Orientasi Pelayanan, yaitu sikap dan perilaku kerja ASN dalam memberi pelayanan
terbaik kepada yang dilayani antara lain masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit
kerja terkait, dan/atau instansi lain.
2. Integritas, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika
dalam organisasi.
3. Komitmen, yaitu kemauan dan kemampuan menyelaraskan sikap dan tindakan untuk
mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada
diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
4. Disiplin, yaitu kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
5. Kerjasama, yaitu kemauan dan kemampuan ASN untuk bekerjasama dengan rekan
sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerja serta instansi lain dalam menyelesaikan
tugas dan tanggung jawab yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil
guna sebesar-besarnya.
6. Kepemimpinan, yaitu kemampuan dan kemauan ASN untuk memotivasi dan
mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya
demi tercapainya tujuan organisasi.
➢ Pejabat Penilai, Atasan Pejabat Penilai dan Pelaksanaan Penilaian
➢ Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap ASN di
lingkungannya.
P a g e | 26
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
➢ Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pejabat penilai dan/atau atasan pejabat
penilai yang tertinggi.
➢ Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku wajib mempertimbangkan
masukan pejabat penilai lain yang setingkat.
➢ Penilaian dilakukan setiap akhir bulan Desember tahun ybs atau paling lambat
akhir Januari tahun berikutnya.
➢ Hasil penilaian prestasi kerja diberikan kepada ASN ybs.
➢ Setelah menerima hasil penilaian, ASN yang dinilai wajib menandatangani dan
mengembalikannya kepada pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari.
Apabila ASN yang dinilai tidak mau menandatangani hasil penilaian, maka hasil
tersebut dianggap sah. . Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian
kepada atasannya paling lama 14 (empat belas) hari. Atasan pejabat penilai wajib
memeriksa hasil penilaian prestasi kerja. Hasil penilaian prestasi kerja berlaku
setelah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai.
========================================================================
P a g e | 27
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
MATERI UJIAN DINAS
PANCASILA,
UUD 1945, DAN WAWASAN KEBANGSAAN
BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
2018
P a g e | 28
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum
Modul ini membahas tentang Wawasan Kebangsaan, Undang-Undang Dasar
1945 dan Pancasila.
2. Tujuan
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan memahami
maknaWawasan Kebangsaan, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila
sebagai dasar negara kita serta dapat menerapkannya dalam rangka pelaksanaan
tugas di satuan kerja (satker) dan kehidupan sehari-hari.
2. Materi Bahasan
Materi bahasan mata pelajaran ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan belajar, yaitu :
a. Wawasan Kebangsaan;
b. Undang-undang 1945;
c. Pancasila.
BAB II
PANCASILA
A. ARTI KATA DAN ASAL USUL PANCASILA
Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit dimana nilai-nilai
yang terkandung di dalam Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan
kemasyarakatan maupun kenegaraan meskipun sila-silanya belum dirumuskan
secara konkrit. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagaimana
tertulis dalam buku Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca dan buku Sutasoma
karangan Mpu Tantular. Dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular, istilah
Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang lima, pelaksanaan kesusilaan yang
lima. Istilah Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Panca berarti
lima dan Sila berarti dasar atau asas.
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon: (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail: [email protected]: www.bnn.go.id
P a g e | 29
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
Jadi Pancasila sebagai Dasar Negara terdiri dari lima asas atau lima sila. Ibarat
suatu bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan diatas suatu pondasi
atau dasar yang dinamakan Pancasila yang terdiri dari lima dasar atau lima asas.
Istilah nama Pancasila sebagai dasar Negara lahir pada tanggal 1 Juni 1945,
sebagaimana diusulkan Ir. Soekarno dalam sidang pertama BPUPKI, yang mana
usulan agar nama Dasar Negara yang terdiri dari lima asas atau lima sila dinamakan
Pancasila disetujui dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.
Pancasila sebagai Dasar Negara dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan disahkan sebagai Dasar Negara
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus
1945.
Rumusan sila-sila Pancasila yang sah yang wajib diamalkan bangsa Indonesia
adalah rumusan sila-sila Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat
Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya pemahaman terhadap Pancasila pada
hakikatnya dikembalikan kepada dua pengertian pokok yaitu pengertian Pancasila
sebagai pandangan hidup dan sebagai Dasar Negara.
Selanjutnya berdasarkan pengertian pokok Pancasila tersebut, Pancasila berfungsi
sebagai dasar yang statis dan fundamental, tuntunan yang dinamis dan ikatan yang
dapat mempersatukan bangsa Indonesia.
Selain itu Pancasila juga memiliki fungsi yuridis ketatanegaraan yang merupakan
fungsi pokok dan fungsi utama sebagai dasar negara, fungsi sosiologis dan fungsi
etis dan filosofis. Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga
sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana tercantum dalam
UndangUndang Nomor 12Tahun 2011. Dalam hubungannya dengan Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pancasila menjiwai Pembukaan dan pasal-pasal
UUD 1945.
B. KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA
Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai sumber dari
segala sumber hukum negara sebagaimana tercantum dalam UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2011. Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945
P a g e | 30
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
(UUD 1945), Pancasila menjiwai Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Dalam
kaitan dengan fungsi pokoknya sebagai dasar Negara, Pancasila sebagai bagian
dari Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan hukum yang kuat. Dalam
hubungannya dengan UUD 1945, Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal
UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak
lain adalah Pancasila yang merupakan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai
hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis
(konvensi). Pembukaan UUD 1945 terdiri dan 4 alinea, yang memuat hal-hal
sebagai berikut :
1. Pernyataan hak kemerdekaan bagi setiap bangsa
2. Pernyataan tentang hasil perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia
3. Pernyataan merdeka
4. Tentang dasar kerohanian (falsafah) Pancasila sebagai dasar negara.
Tiga pernyataan pertama adalah mengenai keadaan-keadaan atau
peristiwaperistiwa yang mendahului terbentuknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Ketiga pernyataan itu tidak mempunyai hubungan organis dengan pasal-
pasal UUD 1945, namun pernyataan ke empat yaitu tentang dasar kerohanian
(falsafah) Pancasila sebagai dasar negara mengandung pokok pikiran yang di
dalamnya tersimpul ajaran Pancasila, sehingga dengan demikian mempunyai
hubungan kausal dan organis dengan Pasal-pasal UUD 1945.
Butir keempat tersebut sangat penting karena merupakan semangat kejiwaan dari
UUD 1945, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Soepomo SH, bahwa untuk
memahami hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya memahami pasal-
pasalnya saja, melainkan harus dipahami pula suasana kebatinan (semangat
kejiwaan) dari hukum dasar itu.
Pokok-pokok pikiran yang merupakan suasana kebatinan dari UUD 1945 tersebut
terdiri dari :
1. Pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berdasarkan
persatuan (sila ketiga).
2. Kedua, negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia (sila kelima).
P a g e | 31
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
3. Ketiga, negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan
permusyawaratan/perwakilan (sila keempat).
4. Keempat, negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kesatu dan kedua).
Apabila dilihat lingkup jangkauan sasarannya, fungsi-fungsi Pancasila dapat
dibedakan sebagai berikut :
1. Fungsi yuridis ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama
dari Pancasila sebagai Dasar Negara.
2. Fungsi sosiologis, yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup kemasyarakatan
pada umumnya.
3. Fungsi etis dan filosofis, yaitu apabila fungsinya sebagai pengatur tingkah laku
pribadi, dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai philosophical way of thinking
atau philosophical system.
C. PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH BANGSA
1. Filsafat Pancasila
Istilah filsafat berasal dari bahasa Arab falsafah. Secara etimologi falsafah
berasal dari bahasa Yunani “philosophia”, yang terdiri dari dua suku kata yaitu
philo dan sophia. Philein berarti mencari, mencintai dan sophia berarti kebenaran,
kearipan kebijaksanaan. Dengan demikian kata majemuk philosophia berarti
“daya upaya pemikiran manusia untuk mencari kebenaran atau kebijaksanaan”.
Orang yang berfilsafat berarti orang yang mencintai dan mencari kebenaran,
bukan memiliki kebenaran. Namun sebagaimana diketahui kebenaran itu relatif
sifatnya, dalam arti bahwa apa yang kita anggap benar saat ini, belum tentu
dianggap demikian dimasa yang akan datang. Kebenaran yang mutlak adalah
ditangan/milik Tuhan Yang Maha Esa. Dalam masalah pendekatan filosofis atas
nilai-nilai Pancasila ini kita tidak akan membicarakan seluruh ilmu filsafat, tetapi
terbatas pada penerapan metode ilmu filsafat dalam mempelajari ketentuan yang
mengalir dari nilai-nilai Pancasila.
Hakikat dan pokok-pokok yang terkandung dalam Pancasila, antara lain tersebut
dibawah ini: 1) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti bahwa nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan tuntunan dan pegangan dalam
mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia, dalam hubungannya dengan
P a g e | 32
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
Tuhan, masyarakat dan alam semesta. 2) Pancasila sebagai dasar negara, ini
berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan
pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara sebagaimana yang diatur
oleh UUD 1945. Untuk kepentingan kegiatan praktis operasional diatur dalam UU
No. 12 tahun 2011 mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, ditegaskan bahwa UUD 1945 menempati tata urutan yang tertinggi dari
peraturan perundangan yang berlaku. 3) Falsafah Pancasila yang abstrak
tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari
Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dijiwai Pancasila. 4) Pancasila yang tercantum
dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh yang tidak
dapat dipisahkan 5) Jiwa Pancasila yang abstrak tercetus menjadi Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan tercermin dalam pokok-pokok yang
terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. 6) Undang-undang Dasar 1945
menciptakan pokok-pokok pikiran yaitu Pancasila yang terkandung dalam
Pembukaan dalam pasal-pasalnya. Ini berarti pasalpasal UUD 1945 merupakan
penjelmaan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
sebagai perwujudan dari jiwa Pancasila. 7) Penafsiran sila-sila Pancasila harus
bersumber dan berdasarkan Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.
D. PEMAHAMAN PANCASILA DARI SEGI SEJARAH
Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada
tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarah
perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila
diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian
dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri.
Sejak berabad-abad lampau, bangsa Indonesia berjuang dan berupaya dengan
berbagai cara untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka, yaitu untuk membentuk
pemerintahan yang berdaulat yang meliputi seluruh wilayah Nusantara. Pada
zamannya, kedua kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tersebut telah merupakan
negara yang berdaulat, bersatu serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh
nusantara. Pada zaman itu, unsur-unsur atau sila-sila dari Pancasila yaitu
Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan sosial telah
P a g e | 33
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
dihayati dan dijadikan asas dalam tata kehidupan pemerintahan dan
kemasyarakatan, walaupun sila-silanya belum dirumuskan secara konkrit.
Di dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular dilukiskan pula adanya toleransi
kehidupan beragama, khususnya antara agama Budha dan Hindu. Dengan
demikian dapat dinyatakan bahwa bangsa Indonesia telah mengalami kejayaan
pada zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit dimana nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila sudah diterapkan dalam tata kehidupan bernegara dan
bermasyarakat, namun dengan datangnya penjajahan Barat maka kehidupan
bangsa Indonesia berubah menjadi penderitaan, karena penjajah bertindak tidak
sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Proses sejarah
konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian perjalanan yang panjang, setidaknya
dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari
sintesis antar ideologi. Proses ini ditandai oleh kemunculan berbagai organisasi
pergerakan kebangkitan (Boedi Oetomo, SDI, SI, Muhammadiyah, NU,
Perhimpunan Indonesia, dan Iain-lain), partai politik (Indische Partij, PNI, partai-
partai sosialis, PSII, dan Iain-lain), dan sumpah pemuda. Pada masa penjajahan
Jepang, timbul perlawanan-perlawanan terhadap Jepang baik secara legal maupun
ilegal, misalnya pemberontakan PETA di Blitar. Mulai tahun 1943-1944 Jepang
mengalami kekalahan disemua medan pertempuran, dan dalam perkembangan
selanjutnya, menunjukkan adanya tanda-tanda akan segera berakhir perang Pasifik
dengan kekalahan Jepang di mana-mana.
Pada tanggal 29 Mei, 31 Mei dan 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI yaitu Mr. Moh.
Yamin, Prof, R, Soepomo dan Ir. Soekarno masing-masing mengemukakan
pendapatnya tentang lima asas atau lima dasar Negara Indonesia merdeka.
Adapun rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara yang dikemukakan para anggota
BPUPKI tersebut adalah sebagai berikut:
Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Moh. Yamin menyampaikan dalam pidatonya lima
asas atau dasar Negara Indonesia merdeka, yaitu: 1. Peri Kebangsaan 2. Peri
Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat.
Di samping pidato tersebut Mr. Moh. Yamin menyampaikan pula secara tertulis
rancangan UUD Republik Indonesia yang di dalam pembukaannya tercantum lima
P a g e | 34
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
asas dasar negara. Lima asas tersebut rumusannya berbeda dengan yang
diucapkannya dalam pidatonya , yaitu sebagai berikut: 1. Ketuhanan Yang Maha
Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan
beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada tanggal 31 Mei 1945, dalam pidatonya Prof. R. Soepomo mengemukakan
pendapatnya tentang lima asas atau lima dasar Negara Indonesia merdeka dengan
rumusan sebagai berikut : 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan
batin 4. Musyawarah 5. Keadilan Rakyat
Pada tanggal 1 Juni 1945 tibalah giliran Ir. Soekarno untuk menyampaikan
pidatonya pada sidang BPUPKI. Dalam pidato itu Ir. Soekarno mengusulkan pula
lima asas untuk menjadi dasar negara Indonesia Merdeka yaitu: 1. Kebangsaan
Indonesia 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4.
Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya diusulkan untuk diberi nama Pancasila yang
mana istilah itu diperolehnya dari seorang temannya yang ahli bahasa. Adapun usul
Ir. Soekarno agar Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari lima asas atau lima
dasar dinamakan Pancasila, disetujui peserta sidang BPUPKI. Dalam
perkembangannya kemudian yaitu tahun 1947 pidato Ir. Soekarno tersebut
dipublikasikan dalam bentuk sebuah buku yang berjudul lahirnya Pancasila dan oleh
karena itulah muncul anggapan umum bahwa lahirnya Pancasila adalah tanggal 1
Juni 1945 pada saat peserta sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945
menyetujui usulan Ir. Soekarno agar nama Dasar Negara yang terdiri dari lima sila
dinamakan Pancasila. Perumusan dasar negara Pancasila oleh Ir. Soekarno
tersebut tidak didasarkan kepada pola berfikir filosofis/religius, melainkan kepada
pola berfikir dialektis atau historis materialisme. Atas dasar hal tersebut maka sila
kebangsaan disandingkan dengan Internasionalisme/Perikemanusiaan menjadi
“Sosio Nasionalisme”. Disamping itu sila Mufakat/Demokrasi disandingkan dengan
sila kesejahteraan Sosial, menjadi “Sosio Demokrasi”. Jadi lima dasar tadi menjadi
tiga, yang disebut “Trisila” yaitu: 1. Sosio Nasionalisme; 2. Sosio Demokrasi; 3.
Ketuhanan. Selanjutnya “Trisila” itu diperas menjadi “Ekasila”, yaitu “Gotong-
Royong”. Pada akhir sidang pertama, ketua sidang membentuk suatu panitia, yang
P a g e | 35
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
dikenal sebagai panitia delapan yang diketuai Ir. Soekarno yang ditugasi antara lain
mengumpulkan dan menggolong-golongkan usul-usul yang diajukan peserta sidang.
Sidang pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945.
Pada tanggal 22 Juni 1945, ketua panitia delapan telah mengadakan pertemuan
dengan anggota BPUPKI yang ada di Jakarta dan anggota BPUPKI yang kebetulan
berada di Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan antara golongan /
paham kebangsaan dan golongan / paham agama. Dalam rapat tersebut dibentuk
panitia sembilan yang anggotanya terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A.
Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr.
Achmad Soebardjo, Wachid Hasjim, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia sembilan
telah mencapai hasil baik yang menghasilkan persetujuan dari golongan / paham
agama (Islam) dan golongan / paham kebangsaan. Persetujuan tersebut termaktub
dalam satu naskah yang oleh panitia delapan ditetapkan sebagai Rancangan
Preambule Hukum Dasar. Adapun hasil panitia sembilan tersebut sebagai hasil
persetujuan golongan agama dan kebangsaan oleh Mr. Moh. Yamin disebut sebagai
Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Didalam Rancangan Preambule Hukum
Dasar yang disusun oleh Panitia Sembilan yang kemudian menjadi rancangan
Pembukaan UUD 1945 terdapat rancangan dasar Negara Pancasila. Adapun
rancangan dasar Negara Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta adalah
sebagai berikut : 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemelukpemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /
perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan Dasar
Negara Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta tersebut yang tertuang
dalam Rancangan Preambule Hukum Dasar dilaporkan dalam sidang kedua
BPUPKI. Rancangan Preambule Hukum Dasar dan hal-hal lainnya oleh panitia
delapan dilaporkan dalam sidang kedua BPUPKI, dan dalam sidang kedua
keanggotaan BPUPKI.
Pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang PPKI. Sebelum sidang PPKI
dimulai, Drs. Moh. Hatta membicarakan usul penghapusan tujuh kata dalam sila
pertama Pancasila yang berasal dari Piagam Jakarta kepada K.H. Wachid Hasyim,
P a g e | 36
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
Ki Bagus Hadikusumo, Mr Kasman Singadimedjo dan Mr. Teuku M. Hasan. Dengan
mengkedepankan persatuan dan kesatuan, mereka setuju dan mufakat untuk
menghapus tujuh kata tersebut dalam Sila Pertama Pancasila, yaitu Sila Ketuhanan
yang semula tertulis ”Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi
pemeluk-pemeluknya”, setelah dihapus tujuh kata tersebut, Sila Pertama Pancasila
menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perlu dipahami pada saat PPKI dilantik
Jepang beranggotakan 21 orang, dan pada saat PPKI melaksanakan sidang pada
tanggal 18 Agustus 1945 keanggotaannya ditambah 6 orang sehingga seluruh
anggota PPKI berjumlah 27 orang. Adapun PPKI yang bersidang pada tanggal 18
Agustus yang beranggotakan 27 orang tersebut merupakan Badan nasional yang
mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus
1945 ditetapkan: 1. Mengesahkan UUD 1945 yang didalamnya terdapat dasar
Negara Pancasila yang dalam sila pertama Pancasila telah dihapuskan tujuh kata
tersebut 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama NKRI yaitu Ir. Soekarno
dan Drs. Moh. Hatta Mengenai kisah pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta
itu, M. Hatta menuturkan dalam Memoirnya sebagai berikut: "Pada sore harinya aku
menerima telepon dari tuan Nishijama, pembantu Admiral Maeda, menanyakan
dapatkah aku menerima seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) karena ia mau
mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nishijama sendiri
akan menjadi juru bahasanya. Aku mempersilahkan mereka datang. Opsir itu yang
aku lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan bahwa
wakil-wakil Protestan dan Katolik, yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang,
berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar, yang berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam
bagi pemeluk-pemeluknya". Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak
mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi
tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok
Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan
minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar
republik Indonesia. Aku mengatakan bahwa itu bukan suatu diskriminasi, sebab
penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Waktu merumuskan
Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, Mr. Maramis yang ikut serta dalam Panitia
Sembilan, tidak mempunyai keberatan apa-apa dan tanggal 22 Juni 1945 ia ikut
P a g e | 37
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
menandatanganinya. Opsir tadi mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan
perasaan pemimpin-pemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah pendudukan
Kaigun. Mungkin waktu itu Mr. Maramis cuma memikirkan bahwa bagian kalimat itu
hanya untuk rakyat Islam yang 90% jumlahnya dan tidak mengikat rakyat Indonesia
yang beragama lain. la tidak merasa bahwa penetapan itu adalah suatu diskriminasi.
Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan
bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantikannya dengan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa
membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya
kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut di
waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa. " (Hatta,
Mohammad, 1979). Untuk lebih kemahami perbedaan rumusan Pancasila yang
terdapat dalam Piagam Jakarta dan alinea Pembukaan UUD 1945, maka dibawah
ini tertulis Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara yang tercantum dalam Piagam
Jakarta dan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu sebagai berikut:
Rumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Yang Tercantum Dalam Piagam Jakarta
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
Pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan /
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Rumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Yang Tercantum Dalam Alinea
Keempat Pembukaan UUD 1945 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan
yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan 5. Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara yang terkandung dalam alinea keempat
Pembukaan UUD 1945 adalah berasal dari Piagam Jakarta setelah dihapuskan
“tujuh kata” dalam sila pertama Pancasila. Adapun rumusan sah dari Pancasila
yang wajib kita laksanakan dan diamalkan dalam tata kehidupan bermasyarakat,
P a g e | 38
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
berbangsa dan bernegara adalah rumusan sila-sila yang terdapat dalam alinea
keempat Pembukaan UUD 1945 karena : 1. Mempunyai kedudukan yuridis
konstitusional yaitu tercantum atau merupakan bagian dari konstitusi (UUD). 2.
Disahkan oleh lembaga atau badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia (PPKI)
yang berarti disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Demikianlah, Pancasila
yang dari awalnya sudah merupakan kepribadian, pandangan hidup, maupun jiwa
bangsa, setelah melalui jalan yang panjang akhirnya ditetapkan sebagai dasar
negara atau dasar falsafah negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat
Pembukaan UUD 1945. Adalah menjadi tugas dan kewajiban setiap warga negara
untuk menghayati dan menghayati secara utuh nilai-nilai yang terkandung dalam
sila-sila Pancasila agar dapat mengamalkan secara konsisten dan bertanggung
jawab dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
BAB III
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
A. SEJARAH LAHIRNYA UUD 1945
Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dianggap memegang peranan yang penting
bagi kehidupan suatu negara, terbukti dari kenyataan sejarah ketika Pemerintah
Militer Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Rakyat Indonesia. Sesuai
janji Perdana Menteri Koiso yang diucapkan pada tanggal 7 September 1944, maka
dibentuklah badan yang bernama Dokuritsu Zyunbi Choosakai (Badan Penyelidik
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) pada tanggal 29 Arpil
1945 yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan Ketua Muda R.P.
Soeroso, yang tugasnya menyusun Dasar Indonesia Merdeka (Undang-Undang
Dasar). Niat Pemerintah Militer Jepang tersebut dilatarbelakangi kekalahan
balatentara Jepang di berbagai front, sehingga akhir Perang Asia Timur Raya sudah
berada di ambang pintu. Janji Jenderal Mc Arthur “I shall return” ketika
meninggalkan Filipina (1942) rupanya akan menjadi kenyataan.
Para anggota BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 bersidang dalam dua
tahap: pertama, dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk menetapkan
dasar negara dan berhasil merumuskan Pancasila yang didasarkan pada pidato
P a g e | 39
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
anggota Soekarno pada 1 Juni 1945, kedua, dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli
1945 yang berhasil membuat Undang-Undang Dasar (Harun Al Rasid, 2002).
Pada akhir sidang pertama, ketua sidang membentuk sebuah panitia yang terdiri
dari 8 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang disebut Panitia Delapan.
Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan pertemuan antara gabungan paham
kebangsaan dan golongan agama yang mempersoalkan hubungan antara agama
dengan negara. Dalam rapat tersebut dibentuk Panitia Sembilan, terdiri dari Drs.
Moh. Hatta, Mr. A. Subardjo, Mr. A. A. Maramis, Ir. Soekarno, KH. Abdul Kahar
Moezakir, Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, dan Mr. Muh.
Yamin. Panitia Sembilan berhasil membuat rancangan Preambule Hukum Dasar,
yang oleh Mr. Muh. Yamin disebut dengan istilah Piagam Jakarta.
Pada tanggal 14 Juli 1945 pada sidang kedua BPUPKI, setelah melalui perdebatan
dan perubahan, teks Pernyataan Indonesia Merdeka dan teks Pembukaan UUD
1945 diterima oleh sidang.
Teks Pernyataan Indonesia Merdeka dan teks Pembukaan UUD 1945 adalah hasil
kerja Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Prof. Soepomo. Setelah selesai
melaksanakan tugasnya, BPUPKI melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Militer
Jepang disertai usulan dibentuknya suatu badan baru yakni Dokutsu Zyunbi Linkai
(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI), yang bertugas mengatur
pemindahan kekuasaan (transfer of authority) dari Pemerintah Jepang kepada
Pemerintah Indonesia. Atas usulan tersebut maka dibentuklah PPKI dengan jumlah
anggota 21 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan Wakil Ketuanya Drs. Moh.
Hatta. Anggota PPKI kemudian ditambah 6 orang, tetapi lebih kecil daripada jumlah
anggota BPUPKI, yaitu 76 orang.
Menurut rencana, Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Rakyat Indonesia
pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun terdapat rakhmat Allah yang tersembunyi
(blessing in disguise) karena, sepuluh hari sebelum tibanya Hari-H tersebut, Jepang
menyatakan kapitulasi kepada Sekutu tanpa syarat (unconditional surrender).
Dalam tiga hari yang menentukan, yaitu pada tanggal 14, 15, dan 16 Agustus 1945
menjelang Hari Proklamasi, timbul konflik antara Soekarno-Hatta dengan kelompok
P a g e | 40
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
pemuda dalam masalah pengambilan keputusan, yaitu mengenai cara bagaimana
(how) dan kapan (when) kemerdekaan itu akan diumumkan. Soekarno-Hatta masih
ingin berembuk dulu dengan Pemerintah Jepang sedangkan kelompok pemuda ingin
mandiri dan lepas sama sekali dari campur tangan Pemerintah Jepang.
Pada hari Kamis pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dibawa (diculik)
oleh para pemuda ke Rengasdengklok, namun pada malam harinya dibawa kembali
ke Jakarta lalu mengadakan rapat di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol
No. 1 Jakarta. Pada malam itulah dicapai kata sepakat bahwa Proklamasi
Kemerdekaan akan diumumkan di Jalan Pegangsaan Timur 56, yaitu rumah
kediaman Bung Karno, pada hari Jum’at 17 Agustus 1945 (9 Ramadhan 1364),
pukul 10.00 WIB.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 petang hari datanglah utusan dari Indonesia bagian
Timur yang menghadap Drs. Moh. Hatta dan menyatakan bahwa rakyat di daerah itu
sangat berkeberatan pada bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD 1945
yang berbunyi: “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya”. Dalam menghadapi masalah tersebut dengan disertai
semangat persatuan, keesokan harinya menjelang sidang PPKI tanggal 18 Agustus
1945, dapat diselesaikan oleh Drs. Moh. Hatta bersama 4 anggota PPKI, yaitu K.H.
Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Teuku M.
Hasan. Dengan demikian tujuh kata dalam pembukaan UUD 1945 tersebut
dihilangkan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa badan
yang merancang UUD 1945 termasuk di dalamnya rancangan dasar negara
Pancasila adalah BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945.
Setelah selesai melaksanakan tugasnya yaitu merancang UUD 1945 berikut
rancangan dasar negara, dan rancangan pernyataan Indonesia merdeka, maka
dibentuklah PPPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI adalah badan yang
menetapkan UUD 1945 dan yang mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945.
Dengan demikian hasil Sidang BPUPKI adalah :
a. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka;
b. Rancangan Pembukaan UUD 1945;
c. Rancangan Pasal-pasal UUD 1945.
P a g e | 41
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
B. ISI UNDANG-UDANG DASAR 1945
1. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan
langsung dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyatakan
bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pokok-pokok
pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar
1945. Ada empat pokok pikiran yang memiliki makna sangat dalam , yaitu :
a. Pokok pikiran pertama; "Negara ... begitu bunyinya ... melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar
atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia."
➢ Dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara, dan
setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas
kepentingan golongan ataupun perorangan.
b. Pokok pikiran kedua “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”, ini merupakan pokok pikiran yang hendak
diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran
yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
c. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 ialah "negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas
kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara
yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan
rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini
sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia".
d. Pokok pikiran keempat, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 adalah "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Oleh karena itu,
undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah
dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti
kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang
P a g e | 42
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
luhur".Ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Keempat pokok pikiran ini tampaklah bahwa tidak lain adalah pancaran dari
falsafah negara, Pancasila.
Pokok-pokok pikiran dalam UUD 1945 itu dijelmakan dalam Pasal-pasal UUD
1945, dan cita hukum UUD 1945 bersumber atau dijiwai oleh falsafah Pancasila.
Di sinilah arti fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana diuraikan di
muka, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau
hubungan langsung dengan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, karena
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok pokok pikiran yang
dijelmakan lebih lanjut dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dengan
tetap menyadari akan keagungan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan
dengan tetap memperhatikan hubungan antara Pembukaan dengan Pasal-pasal
Undang-Undang Dasar 1945, dapatlah disimpulkan bahwa Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 yang memuat dasar falsafah negara Pancasila dengan Pasal-
pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tak dapat
dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.
Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pokok-
pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
yang tidak lain adalah pokok-pokok pikiran Persatuan Indonesia, Keadilan Sosial,
Kedaulatan Rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan
dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab. Pokok-pokok pikiran tersebut tidak lain adalah pancaran dari Pancasila.
Kesatuan serta semangat yang demikian itulah yang harus diketahui, dipahami,
dan dihayati oleh setiap insan Indonesia.
C. SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN UUD 1945
Permasalahan yang paling pokok di dalam mendirikan suatu negara adalah
bagaimanakah bentuk negara yang dikehendaki untuk didirikan. Karena permasalahan
tersebut pada akhirnya akan menentukan tata penyelenggaraan negara selanjutnya,
misalnya kepala negara, sistem pemerintahan, sistem kabinet yang dianut, dan lain
sebagainya.
P a g e | 43
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
Dari rumusan tersebut nampaklah bahwa para founding fathers kita sejak semula
menghendaki terbentuknya suatu negara kesatuan, negara yang bersatu dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pokok pikiran adanya negara persatuan.
Rumusan Alinea tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) UUD
1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk
Republik” Bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa negara
Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk “Republik”. Bangsa Indonesia
memilih bentuk negara yang dinamakan Republik yang merupakan suatu pola yang
mengutamakan pencapaian kep
entingan umum (res publica) dan bukan kepentingan perseorangan atau kepentingan
golongan, dan ini merupakan kesejahteraan yang ingin dicapai dalam hidup
berkelompok (aspek homo ekonomikus).
Dengan telah dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali sejak 1999 –
2002, sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara didasarkan pada asas asas
sebagai berikut:
1. Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat) (Pasal 1 ayat (3));. Pasal ini
menyatakan bahwa Indonesia bukan negara berdasarkan kekuasaan (machstaat).
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1
ayat (2)); Pasal ini menyatakan bahwa negara Republik Indonesia menganut
sistem konstitusional. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini juga mengandung pengertian
bahwa kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat, tidak lagi di tangan MPR.
3. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
(Pasal 4 ayat (1)). Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan negara adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Presiden.
4. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali
masa jabatan (Pasal 7). Pasal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden
terbatas, yakni maksimal hanya dua kali masa jabatan saja.
P a g e | 44
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
5. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR
kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden (Pasal 7B ayat (1)).
6. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1)). Pasal 17 ayat
(2) menyebutkan bahwa menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden. Ketentuan UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia
menganut sistem Presidensial, dimana menteri-menteri negara tidak bertanggung
jawab kepada DPR tetapi bertanggung jawab kepada Presiden.
BAB IV
WAWASAN KEBANGSAAN
A. PENGERTIAN
Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan” dan
“Kebangsaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa
secara etimologis istilah “wawasan” berarti: (1) hasil mewawas, tinjauan,
pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Wawasan
Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang
bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan
kepulauan nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan
pertahanan keamanan . “Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang
bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan
sendiri. Sementara “kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai
golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa,
(3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.
P a g e | 45
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
Dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara
pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara
akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Prof. Muladi, mantan Gubernur Lemhannas RI, meyampaikan bahwa wawasan
kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan
atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural
mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya,
kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi
geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan
keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional.
Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata
berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di
dunia internasional.
Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk
menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan
menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa
mendatang serta berbagai potensi bangsa. Wawasan kebangsaan dapat juga
diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung
kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati
diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai
falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal .
Dengan demikian dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan adalah cara kita
sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam
mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara
sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan,
dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata
lain bagaimana kita memahami Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan
POLEKSOSBUD dan HANKAM.
P a g e | 46
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
B. WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA
Konsep kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa
Indonesia. Dalam kenyataannya konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar
negara dan ideologi nasional yang terumus di dalam Pancasila sebagaimana
terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.
Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-
bangsa lain di dunia ini. Dorongan yang melahirkan kebangsaan kita bersumber
dari perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan, memulihkan martabat kita
sebagai manusia.
Wawasan kebangsaan Indonesia menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-
usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial. Konsep
kebangsaan kita bertujuan membangun dan mengembangkan persatuan dan
kesatuan. Wawasan kebangsaan Indonesia tidak mengenal adanya warga
negara kelas satu, kelas dua, mayoritas atau minoritas. Hal ini antara lain
dibuktikan dengan tidak dipergunakannya bahasa Jawa misalnya, sebagai bahasa
nasional tetapi justru bahasa melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa
Indonesia. Derasnya pengaruh globalisasi, bukan mustahil akan memorak-
morandakan adat budaya yang menjadi jati diri kita sebagai suatu bangsa dan
akan melemahkan paham nasionalisme.
Paham nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas
tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga bangsa ditunjukan kepada
negara dan bangsa. Wawasan kebangsaan Indonesia menjadikan bangsa yang
tidak dapat mengisolasi diri dari bangsa lain yang menjiwai semangat bangsa
bahari yang terimplementasikan menjadi wawasan nusantara bahwa wilayah laut
Indonesia adalah bagian dari wilayah negara kepulauan yang diakui dunia.
Wawasan kebangsaan merupakan pandangan yang menyatakan negara
Indonesia merupakan satu kesatuan dipandang dari semua aspek sebagai
pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi
Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahan semua
dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa
P a g e | 47
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
dan tujuan nasional yang mencakup kesatuan politik, kesatuan sosial budaya,
kesatuan ekonomi, kesatuan pertahanan keamanan .
Wawasan kebangsaan Indonesia yang menjadi sumber perumusan kebijakan
desentralisasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pengembangan
otonomi daerah harus dapat mencegah disintegrasi/pemecahan negara kesatuan,
mencegah merongrong wibawa pemerintah pusat, mencegah timbulnya
pertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Melalui upaya tersebut diharapkan dapat terwujud pemerintah pusat yang bersih
dan akuntabel dan pemerintah daerah yang tumbuh dan berkembang secara
mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah dengan terwujudnya
kesatuan ekonomi, kokohnya kesatuan politik, berkembangnya kesatuan budaya
yang memerlukan warga bangsa yang kompak dan bersatu dengan ciri
kebangsaan, netralitas birokrasi pemerintahan yang berwawasan kebangsaan,
sistem pendidikan yang menghasilkan kader pembangunan berwawasan
kebangsaan.
Wawasan kebangsaan Indonesia memberi peran bagi bangsa Indonesia untuk
proaktif mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis dengan memberi
contoh bagi bangsa lain dalam membina identitas, kemandirian dan menghadapi
tantangan dari luar tanpa konfrontasi dengan meyakinkan bangsa lain bahwa
eksistensi bangsa merupakan aset yang diperlukan dalam mengembangkan nilai
kemanusiaan yang beradab .
Akhirnya, bagi bangsa Indonesia, untuk memahami bagaimana wawasan
kebangsaan perlu memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang
mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap
dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.
C. MAKNA WAWASAN KEBANGSAAN
Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna sebagi berikut :
1. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar
menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan
bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
P a g e | 48
@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN
2. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian
rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan;
3. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik;
4. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup
Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di
tengah-tengah tata kehidupan di dunia;
5. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk
mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar
dengan bangsa lain yang sudah maju.
D. NILAI DASAR WAWASAN KEBANGSAAN
Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa
memiliki enam dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:
1. penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa;
2. tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merkeka, dan
besatu;
3. cinta akan tanah air dan bangsa;
4. demokrasi atau kedaulatan rakyat;
5. kesetiakawanan sosial;
6. masyarakat adil-makmur.
================================================================