Upload
doanthien
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Triwulan
3BuletinMedia Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2017
Bappeda Provinsi Bengkulu Mengembangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis IT (E-Planning)
Plt Gubernur Bengkulu menjadi keynote speaker di BAPPENAS
Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) Ke-22 Tahun 2017
Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto Indikator Sosial Ekonomi Se-Sumatera Tahun 2017
Pengembangan Infrastruktur Strategis Dan Industrialisasi Di Provinsi Bengkulu
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
Salam Pembuka
Pelindung : Gubernur Bengkulu
Penanggung Jawab : Plt. Kepala Bappeda
Redaktur : Wilysa Mardani, MMMuhammad Iqbal, ST
M.Nashrullah SE, MT, MScIndra Gunawan, SE
Penyunting
Yenni Astuti, SE, MM.Melda Agrippina,
Danella, SP Oki Sumbogo, ST Ikhsan KusnadiElvarianti, SE
Rahmi Wati, S.E., M.Si
Desain grafis Oki Sumbogo, ST Dedi Irawan, SE
Fachrurozi Repado, STRirin Amir, S.Kom
SekretariatImawati, S. SosSumarni, S.Kom
Sri PanitawatiGita Permatasari, SE
Indra Dewi Bintang, SEErwan Saadiah
Assalamualaikum Wr. Wb
Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Buletin Bappeda Provinsi Bengkulu Triwulan III Tahun 2017 ini. Buletin ini dibuat agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai sarana informasi perencanaan daerah di Provinsi Bengkulu.
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buletin ini
Selamat Membaca
Plt. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu
Dra. Noni Yuliesti, MMPembina Tk. I
Nip. 19680722 198810 2 001
Buletin Triwulan 3 Tahun 2017
Daftar Isi......................................................................... Hal 1
Bappeda Provinsi Bengkulu Mengembangakan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis It (E-Planning)
Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) Ke-22 Tahun 2017
Penyusunan Matrik RAD Pengembangan Ekonomi Kemaritiman Provinsi Bengkulu
Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto Indikator Sosial Ekonomi Se-Sumatera Tahun 2017
Kunjungan Kerja Fungsional Perencana Bappeda Kabupaten Lahat Provinsi Sumater Selatan
Pengembangan Infrastruktur Strategis Dan Industrialisasi Di Provinsi Bengkulu
Audiensi Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) Provinsi Bengkulu
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi Bengkulu
Rapat Kerja Dak Bidang Infrastruktur Tahun 2017
Pembangunan Daerah Butuh Peran Himpunan Alumni Perguruan Tinggi
Plt Gubernur Bengkulu Menjadi Keynote Speaker Di Bappenas
Sampaikan Raperda R-APBD 2018 Pemerintah Provinsi Bengkulu Fokus Pembangunan Infrastruktur
Media Informasi Pembangunan Daerah
Buletin Triwulan 3 Tahun 2017
............................... Hal 8
.................................. Hal 14
......................................................................... Hal 19
........................... Hal 24
.................................... Hal 29
......................................................................... Hal 33
......................................................................... Hal 37
....................................................... Hal 45
........................................ Hal 48
.............................................. Hal 50
1
BAPPEDA PROVINSI BENGKULU MENGEMBANGKAN SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS IT
(E-PLANNING)
Halaman Menu Eplanning (erenja.bengkuluprov.go.id)
Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan
penyampaian informasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Oleh karena itu untuk
mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-
Government
E-Government merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas
pemerintahan, dengan cara meningkatkan efisiensi, transparansi, peningkatan
partisipasi warga dan adanya suatu peningkatan terhadap global information
infrastructure. Dengan demikian e-government akan meningkatkan kualitas pelayanan
informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan good governance. Melalui e-
2
government, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak
prosesnya, sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat dihindarkan
dan pelayanan dapat diberikan secara lebih efektif dan efisien.
Pemerintah Provinsi Bengkulu memandang perlu untuk segera memiliki strategi
dalam pemanfaatan teknologl informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas-
aktivitas pemerintahan di Provinsi Bengkulu yang meliputi aktivitas internal
pemerintahan dalam satu instansi maupun antar instansi, serta aktivitas pemberian
pelayanan dari pemerintah Provinsi Bengkulu untuk masyarakat sehingga terciptanya
pemerintahan yang bersih, transparan dan berwibawa.
Kondisi yang ada saat ini pada beberapa OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Bengkulu ditemukan adanya kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi informasi
dalam menyampaikan informasi ataupun layanan publik. Ada juga yang telah
menggunakan teknologi informasi dalam membantu kinerja bisnis proses namun belum
melakukan proses integrasi data kepada OPD terkait yang membutuhkan sharing data
dan informasi.
Halaman Login erenja
3
Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.363.VII Tahun 2016
tentang rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah provinsi
bengkulu dimana salah satu point dalam rencana Aksi tersebut adalah melakukan
pembenahan proses perencanaan kegiatan secara transparan, akuntabel, dan
terintegrasi melalui implementasi aplikasi perencanaan kegiatan berbasis elektronik (e-
planning), Bappeda Provinsi Bengkulu telah membangun aplikasi untuk kepentingan
penyusunan RKPD secara online. Aplikasi ini digunakan dalam rangka penyusunan
perencanaan pembangunan secara terpadu yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun
menggantikan mekanisme pengusulan program dan kegiatan pembangunan daerah
(musrenbang) secara konvensional dan manual sehingga masyarakat dapat mengawasi
proses perencanaan pembangunan secara maksimal apakah usulan mereka sudah
disetujui/diakomodir dan akan dikerjakan apa tidak.
Flow Chart eplanning Provinsi Bengkulu
4
Halaman Dashboard
Pengembangan Aplikasi e-planning ini dilakukan dengan merujuk pada daerah
lain yang telah menerapkan sistem perencanaan berbasis IT diantaranya Pemerintah
Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Teknis Pembangunannya
dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu
sebagai programmer. Maka saat ini telah dikembangkan sebuah aplikasi yang lebih
interaktif, informative, multiuser dan memiliki banyak fitur untuk melaksanakan proses
penyusunan dokumen perencanaan menggunakan teknologi system informasi.
Adapun fitur-fitur utama yang dikembangkan meliputi: modul e-ssh, modul e-
pokir, modul Usulan Kab/Kota dan Modul Usulan OPD dan laporan-laporan, summary
executive untuk ringkasan-ringkasan yang diletakan di dashboard. Pengembangan
sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis IT di Bappeda Provinsi Bengkulu
mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam melaksanakan
penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan daerah.
2. Meningkatkan transparansi pemerintahan dengan memperbanyak akses data dan
informasi publik.
3. Mengurangi waktu, uang, dan sumber daya lain, baik di sisi pemerintah maupun
pihak-pihak yang terlibat dengan memperpendek proses perencanaan
pembangunan
5
Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran yang ingin dicapai dari
pengembangan Aplikasi eplanning adalah untuk meningkatnya efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Bengkulu
Berdasarkan tindak lanjut hasil perbaikan sistem eplanning dapat ditarik
kesimpulan bahwa sebagian besar fungsi dalam Aplikasi sudah berjalan dengan baik,
dan secara fungsional mengeluarkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, namun
jika masih ada kendala dalam sistem akan terus diperbaiki sejalan dengan
pengembangan aplikasi.
Output Aplikasi berupa Tabel 5 RKPD dan Pra RKA
Dalam Pengembangannya banyak terdapat kendala yang dihadapi diantaranya adalah:
1. Kompetensi dan kemampuan programmer Tenaga IT Pemerintah Provinsi Bengkulu
dalam membangun Aplikasi berbasis web belum berimbang dengan perkembangan
IT saat ini.
2. Disamping itu belum adnya MOU ataupun kerjasama dengan universitas yang ada di
Provinsi Bengkulu yang mempunyai lulusan programmer.
3. Infrastruktur server dan jaringan yang belum maksimal dalam menangani laulintas
data.
4. Belum ada standar penyusunan aplikasi e-planning secara nasional sehingga daerah
menterjemahkan peremendagri 86 tahun 2016 ke dalam aplikasi secara berbeda-
beda di sesuaikan dengan kebutuhan.
6
5. integrasi sistem perencanaan dengan penganggaran belum dapat dilakukan, karena
sistem penganggaran yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap
menggunakan SIMDA BPKP sedangkan BPKP belum membuka ruang untuk dapat
mengintegrasikan SIMDA keuangan dengan sistem yang dibangun oleh pemerintah
daerah.
Contoh Output Aplikasi berupa Pra RKA
Menindaklanjuti permasalahan point 5 maka Bappeda melakukan koordinasi ke
BPKP Pusat dengan Koordinator Satgas Pengembangan Aplikasi SIMDA Ibu Aisyah, SE
Terkait Integrasi e-planning dengan simda keuangan. BPKP secara tertulis tidak
mengizinkan Integrasi Simda Keuangan dengan e-planning yang dibangun oleh
Pemerintah Daerah, karena integrasi tidak hanya mengirim data tapi ada otorisasi, dan
pengendalian di Aplikasi SIMDA keuangan. Daerah bisa saja melakukan integrasi
database secara mandiri tapi BPKP tidak bertanggung jawab apabila terjadi troubel di
Aplikasi SIMDA. BPKP menyarankan untuk menggunakan Aplikasi SIMDA Perencanaan
7
BPKP untuk penganggaran APBD tahun 2019. SIMDA Perencanaan BPKP terdiri dari
perencanaan 5 tahunan (berupa aplikasi desktop) dan perencanaan tahunan (berupa
aplikasi webbase), sudah menerapkan analisi standar biaya dan standar satuan harga,
dan terintegrasi dengan simda keuangan.
Menyikapi hal tersebut berdasarkan hasil pembahasan dengan Tim IT
pembangunan aplikasi e-planning, tim secara mandiri dapat membangun aplikasi
perantara untuk mengirim dan menarik database ke aplikasi SIMDA keuangan
(intergrasi secara mandiri). Dan dalam pengembangan aplikasi e-planning ini, tim akan
terus mempelajari aplikasi perencanaan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan arahan
Tim Korsupgah KPK.
>Oki Sumbogo, ST (JFP Pertama)<
8
PUNCAK PERINGATAN HARI KEBANGKITAN
TEKNOLOGI NASIONAL
(HAKTEKNAS) KE-22 TAHUN 2017
Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) merupakan salah satu hari
bersejarah nasional yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Hakteknas merupakan
tonggak sejarah kebangkitan teknologi di Indonesia, yang diawali dengan penerbangan
perdana pesawat terbang N-250 Gatotkaca pada tanggal 10 Agustus 1995 di Bandung.
Tahun 2017 ini peringatan hakteknas ke-22, dengan tuan rumah adalah Provinsi
Sulawesi Selatan. Acara puncak Hakteknas ke-22 ini dihadiri oleh Wakil Presiden (Jusuf
Kalla), Presiden ketiga RI (B.J Habibie), Menristekdikti (Muhammad Nasir), Menteri
Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Puan Maharani),
Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Gubernur Sulawesi Selatan (Syahrul Yasin Limpo),
Gubernur undangan, Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, Duta Besar Negara
Sahabat, Pimpinan Perguruan Tinggi, petani, nelayan dan lebih kurang 2500 tamu
undangan lainnya.
Wakil Presiden RI bersama Presiden RI ke-3, Meristekdikti, Menko Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan serta didampingi Gubernur Sulawesi Selatan Membuka Acara Puncak
Hakteknas ke-22 Tahun 2017 di Kota Makassar.
9
Puncak peringatan Hakteknas ke-22 tahun 2017 di Kota Makassar menjadi
istimewa karena sejak mulai diperingati tahun 1995, ini pertama kalinya
diselenggarakan di luar Pulau Jawa. Wakil Presiden secara resmi membuka Puncak
Peringatan Hakteknas 2017 di Center Point of Indonesia, Makassar. Tema Hakteknas ke-
22 adalah “Pembangunan Maritim Berbasis Pengetahuan,” dengan sub tema: “Peran
Sumberdaya Manusia dan Inovasi dalam Pembangunan Maritim Indonesia.” Pemilihan
tema ini adalah upaya mendorong terwujudnya visi Pembangunan Poros Maritim Dunia
yang dicanangkan Presiden RI dan merupakan cita-cita besar terhadap penegakan
kedaulatan ekonomi, pertahanan dan keamanan wilayah NKRI.
Launching Hakteknas hari kebangkitan teknologi nasional
Sebelum puncak acara dilaksanakan, diawali dengan sejumlah acara pembuka
seperti Seminar Internasional Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Seminar Dewan
Riset Nasional, Seminar Science Tekno Park, penyebaran benih udang vaname. Puncak
Peringatan Hakteknas 2017 ditandai dengan penekanan sirine secara bersama dan
peluncuran roket air dari kapal phinisi oleh Wakil Presiden.
Wakil presiden dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk menjadi negara
maju dibutuhkan tiga hal yakni semangat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta
kedamaian. Sedangkan teknologi sangat penting untuk memberi nilai tambah. Negara-
negara maju biasanya menguasai teknologi. Teknologi memberi nilai tambah. Nilai
10
tambah membawa kemakmuran. Teknologi ada karena adanya riset. Teknologi
merupakan satu-satunya cara yang dilakukan suatu bangsa untuk bertahan dari segala
masalah. Wakil Presiden mengatakan fungsi lembaga universitas dan penelitian sangat
dibutuhkan untuk memajukan teknologi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Menristekdikti menyampaikan bahwa pemilihan Kota Makassar
sebagai tuan rumah puncak Hakteknas karena Sulawesi Selatan merupakan pintu
gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pelabuhan Makassar adalah pintu gerbang
pelayaran terpadat di Indonesia Timur. Makassar, sebagai titik pusat (center point) dari
wilayah Indonesia dipilih sebagai tempat penyelenggaraan segala rangkaian acara Hakteknas
2017. Kota ini merupakan salah satu kota yang menjadi poros maritim Indonesia yang sudah
dikenal sejak dulu kala. Kita tentu ingat dengan kejayaan Kapal Phinisi, kapal layar asli Suku
Bugis dan Makassar yang merupakan salah satu bukti dari ketangguhan dan kemampuan
masyarakat Indonesia dalam menciptakan sesuatu yang istimewa. Kapal Phinisi adalah kapal
yang terbuat dari kayu, dikerjakan dengan tangan–tangan manusia yang keahliannya
diturunkan oleh nenek moyang, kapal ini tidaklah menggunakan paku besi untuk menyatukan
bongkahan–bongkahan papan menjadi badan kapal. Kita tidak bisa menampik bahwa sebagai
bangsa yang berjaya dalam dunia kemaritiman, nenek moyang kita telah mewariskan sebuah
teknologi yang tidak ada bandingnya.
Semangat inilah yang dibawa dalam peringatan Hakteknas tahun 2017. Sesuai
dengan visi yang digelorakan untuk membangun posisi Indonesia sebagai poros
maritim dunia, Hakteknas ikut menjadi gaung dalam perwujudan mimpi tersebut.
Pembangunan maritim di Indonesia itu difokuskan kepada empat hal, yaitu penguatan
kedaulatan maritim, pengelolaan SDA secara mandiri dan berkelanjutan,
pengembangan infrastruktur secara mandiri dan terpadu, serta pengembangan SDM,
iptek, dan budaya maritim.
Rangkaian kegiatan dalam acara Hakteknas ini, antara lain :
1) Bakti Teknologi (tanam dan panen serentak varietas unggul padi “Sidenuk” BATAN
dengan teknologi IPAT-BO di 24 Kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan; penyerahan
dan pemasangan kaki palsu 30 unit; penyerahan konverter kit bagi para nelayan);
2) Ritech Expo eksebisi produk teknologi dan inovasi unggulan dari perguruan
tinggi/lembaga litbang, dunia usaha/industri dan penggiat iptek dan inovasi
lainnya;
11
3) Talkshow;
4) Kegiatan Jalan Sehat di area Car Free Day (disetiap persimpangan jalan dipamerkan
produk teknologi dan inovasi hasil PT/Lemlit/Industri dan diikuti oleh lebih dari 40
komunitas);
5) Side Event demo sains dan alat peraga Iptek, science corner dalam kegiatan festival
dolanan bocah, science for all, workshop untuk siswa dan guru SMP/SMA, Binokuler;
6) Kegiatan Ilmiah (33 berskala nasional dan 28 internasional, 19 diantaranya di
laksanakan di Makassar).
Ritech Expo eksebisi produk teknologi dan inovasi unggulan dari perguruan tinggi/lembaga litbang, dunia usaha/industri dan penggiat iptek dan inovasi lainnya
Di sekitar arena puncak acara dipamerkan (eye catching) hasil riset dan inovasi
perguruan tinggi, lembaga litbang dan industri, antara lain: Kapal Plat Datar, Panser
Anoa Amphibous, Automatic Dependent Surveillance–Broadcast (ADS–B), Mini ATC,
Radar Cuaca, Padi varietas unggul dengan teknologi IPAT-BO, budidaya dan pengolahan
rumput laut, BTS-4G, Smart Card, Stem Cell, NPC Strip (pendeteksi dini kanker
nasofaring), EKG (Elektrokardiogram-perekam aktivitas kelistrikan jantung), PUNA
(Pesawat Udara Nir Awak - BPPT), Coastal Radar Surveillance System, Simulator
Pesawat N-219, dan lainnya.
12
Wapres RI Meninjau Stand Pameran Hakteknas ke-22 Tahun 2017 di Center Point of Indonesia, Kota Makassar
Kemenristekdikti dalam fokusnya pada bidang penelitian, teknologi dan inovasi
pendidikan tinggi ikut menyuarakan lewat berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam
rangkaian peringatan Hakteknas tahun 2017. Dimulai sejak 8 Agustus 2017, dilakukan
berbagai seminar dan workshop bertaraf internasional yang memacu para akademisi
dari perguruan tinggi yang ada untuk meningkatkan daya saing dalam bidang riset dan
teknologi untuk peningkatan kualitas dan memajukan saya saing perguruan–perguruan
tinggi yang ada di Indonesia untuk naik ke level yang lebih tinggi, yakni level
internasional. Selain seminar dan workshop, kunjungan ke perguruan tinggi dan
pelaksanaan kuliah umum pun turut menjadi bagian dalam menyongsong acara puncak
Hakteknas yang akan ditandai dengan peluncuran Kapal Pelat Datar yang merupakan
hasil karya anak bangsa dari Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin.
Kapal Plat Datar digadang-gadang menjadi kapal laut terbaik dan bernilai
ekonomis dibandingkan kapal laut lain yang setara dikelasnya. Kapal bermesin
konverter ini dinilai tepat, karena dapat mengurangi ketergantungan nelayan terhadap
Bahan Bakar Minyak (BBM), sekaligus mengurangi biaya bahan bakar karena
penggunaan gas yang dinilai lebih murah dan irit. Peluncuran Kapal Pelat Datar tersebut
membawa harapan besar tentunya, bahwa kedepan akan muncul anak–anak bangsa
13
yang sukses menghasilkan inovasi – inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi yang mampu mengangkat citra bangsa ini lebih kokoh dan lebih maju lagi,
lebih menegaskan posisinya sebagai bangsa maritim yang punya andil besar bagi dunia
luar.
Sementara itu, untuk Peringatan Hakteknas ke-23 tahun 2018 akan
diselenggarakan di Provinsi Riau. Hal ini ditandai dengan penyerahan Pataka Hakteknas
oleh Menristekdikti kepada Gubernur Riau.
* (Rahmi Wati, S.E., M.Si /Peneliti Muda/Bidang Litbang)
14
PENYUSUNAN MATRIK RAD PENGEMBANGAN EKONOMI
KEMARITIMAN PROVINSI BENGKULU
Oleh : Elvarianti, SE
Provinsi Bengkulu dinilai sangat cocok dijadikan basis pembangunan bidang
maritim, posisi geografis Bengkulu yang berada di psisir barat pulau Sumatera dengan
panjang pantai 525 kilometer dan luas ZEE sekitar 43 persen dari keseluruhan luas
Propinsi Bengkulu, yang didalamnya banyak mengandung potensi sumber daya alam
dan ikan serta biota laut yang sangat besar menjadi modal penting untuk membangun
industri di wilayah ini. Perairan bengkulu mulai dari Kaur yang berbatasan dengan
Provinsi Lampung hingga Mukomuko yang berbatasan dengan Provinsi sumatera Barat,
masing-masing memiliki keunggulan lokal dibidang kelautan. Pulau Enggano yang
lokasinya sangat strategis mempunyai potensi menjadi pusat ekonomi baru di
Sumatera. Potensi ini harus dikembangkan sehingga bisa memberikan kemakmuran
bagi masyarakat Bengkulu.
Bapak Zamdial Ta’ladin sedang memberikan materi Pembahasan Matriks Ekonomi Kemaritiman Provinsi Bengkulu
15
Dalam membangun konsep kemaritiman, ada empat langkah yang akan
dilakukan yaitu langkah pertama membuka akses dengan mengembangkan
infrastruktur dasar, dengan dibukanya jalur logistik tersebut maka dengan sendirinya
perekonomian masyarakat akan tumbuh, langkah kedua membangun pelabuhan
Bengkulu yaitu membangun Pelabuhan Pulau Baai yang ada saat ini, Pelabuhan Linau di
kaur dan Pelabuhan di Mukomuko, dengan dibangunnya tiga pelabuhan ini, maka akses
akan semakin mudah dan jalan bisa bertahan lama. Langkah selanjutnya yang akan
dilakukan adalah mengembangkan ekonomi kemaritiman diantaranya mengembangkan
perikanan tangkap dengan tujuan mampu mensejahterahkan Nelayan Bengkulu,
menjaga kelestarian terumbu karang yang ada. Selanjutnya konsep kemaritiman yang
terakhir yang akan dikembangkan adalah membangun kargo internasional di bandara
Fatmawati Soekarno Bengkulu
Berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA mengadakan
Rapat FGD menindaklanjuti penyusunan Matrik RAD Pengembangan Ekonomi
Kemaritiman Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 04
September 2017 bertempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Bengkulu. Rapat ini
bertujuan untuk :
a. Menindaklanjuti Rapat FGD Awal Penyusunan Matriks RAD Pengembangan
Ekonomi Kemaritiman Provinsi Bengkulu yang telah diselenggarakan pada tanggal
14 Agustus 2017
b. Pembahasan Matriks RAD Pengembangan Ekonomi Kemaritiman Provinsi Bengkulu
Per OPD
c. Dalam penyusunan matriks ini OPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah, Rencana Strategis dan matriks prioritas yang telah disusun oleh OPD
yang mengarah ke pengembangan ekonomi kemaritiman
d. Agar Matriks ini nantinya dapat menjadi acuan dalam penyusunan
program/kegiatan RAD di Provinsi Bengkulu yang akan datang
Rapat dibuka oleh ibu Plt. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Dra. Noni Yuliesti,
MM dimulai pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan ini berkerjasama dengan organisasi
Perangkat Daerah (OPD) terkait. Program ini mendukung program prioritas daerah
yang pertama yaitu pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dan
16
program priritas yang kedua yaitu penguatan komoditas unggulan agro-maritim dan
hilirisasi.
Diskusi dan tanya jawab rapat Pembahasan Matriks Ekonomi Kemaritiman Provinsi Bengkulu
Materi disampaikan oleh Bapak Zamdial Ta’ladin Dosen Universitas Bengkulu
dengan Materi Pembahasan Matriks Ekonomi Kemaritiman Provinsi Bengkulu Per OPD.
Dari hasil diskusi Rapat FGD menindaklanjuti penyusunan Matrik RAD Pengembangan
Ekonomi Kemaritiman Provinsi Bengkulu membahas antara lain:
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu akan melaksanakan
Pembinaan dan Pengembangan Sentra KUKM disiapkan 20 sentra. Dinas Koperasi
Uasaha Kecil dan menengah hanya memfasilitasi tidak memberikan uang, dan
memiliki petugas penyuluh, pusat pelayanan terpadu, Meningkatkan kapasitas
KUKM dan IKM serta mengembangkan Sarana Perekonomian Rakyat dengan
memberikan bantuan 2 (dua) koperasi di setiap kabupaten/kota yaitu 2 koperasi
dengan total keseluruhan 20 koperasi di Provinsi Bengkulu KUKM juga akan
17
melibatkan Perguruan Tinggi/Akademik yaitu UNIB, IAIN, UNIHAZ, UMB untuk
membantu pembinaan berkelanjutan.
- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu :.
Adanya Forum Komunikasi Pengusaha dan Pelaku usaha
Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan terhadap Corporate
Social Responsibility
Mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang melakukan MOU ke 7
Kabupaten/Kota
DPMPTSP mengarahkan perusahaan untuk Memberikan bantuan sesuai dengan
karakteristik desa.
Menyusun Masterplan
Identifikasi perusahan-perusahan untuk melakukan investasi dengan
melakukan MOU di 7 kabupaten/kota.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
Pemberian bantuan Alat pada Industri Kecil Menengah (IKM) di daerah
Kampung Nelayan di Kabupaten/Kota, Outputnya IKM yang mendapat bantuan
alat berdasarkan Permendagri 14 tahun 2016 penerima harus sudah berbadan
hukum.
Pemberian Pelatihan dan BIMTEK
- Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
Koperasi yang mempunyai gudang beras di Pulau Enggano sudah ada tetapi
belum efektif.
- Ibu Yenni Astuti, SE, MM (Bappeda Provinsi Bengkulu) :
Peningkatan dan perluasan Akses Permodalan bagi koperasi dan UKM. Awalnya
bantuan dengan memberikan fresh Money tetapi karena dilarang maka dirubah
menjadi memfasilitasi dan diadakan roadshow ke kabupaten/kota yang
mendapat bantuan
- Ibu Leni Gustiana (Bappeda Provinsi Bengkulu) :
Pemberian bantuan ke Koperasi harus ada aturan yang jelas. Bantuan
alat/uang harus diberikan kepada lembaga yang sudah berbadan hukum
resmi.
18
- Bapak Zamdial (Dosen Universitas Bengkulu) menyarankan agar pelaksanaan
program tersebut berjalan dengan baik dan tepat sasaran, maka perlu
dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Sebagaimana jauhnya efektifitas permodalan bagi koperasi
Membedakan jenis Kopersi pesisir/bukan
Jika ada hubungan dengan KKNS bisa dimasukan
Harus ada Outcome yang jelas jangan hanya Output
Outcome kemaritiman : Penyerapan Tenaga kerja dan Peningkatan
kesejahteraan.
Sumber dana harus dicantumkan dananya dari APBN atau APBD
RAD kemaritiman bukan hanya tanggung jawab Provinsi tetapi juga
Kabupaten dengan adanya MOU/kesepakatan/komitmen yang dibuat
Mendorong investasi dibidang kemaritiman dan memberikan kemudahan
dalam perizinan
CSR yang berkaitan dengan kemaritiman
Menyusun Masterplan pengembangan ekonomi kemaritiman
Peserta Rapat FGD menindaklanjuti penyusunan matrik RAD pengembangan ekonomi kemaritiman Provinsi Bengkulu
19
KONSULTASI REGIONAL PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO INDIKATOR SOSIAL EKONOMI SE-SUMATERA
TAHUN 2017
Oleh : Elvarianti, SE (Perencana Pertama)
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS. Arif Fadillah Membuka
Rapat Konreg PDRB-ISE Tahun 2017
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Konsultasi Regional (konreg)
produk Domestik Bruto Indikator Sosial Ekonomi (PDRB-ISE0 se-wilayah Sumatera tahun
2017 di Tanjung Pinang, kamis (24/8/2017). Konreg tersebut dibuka Sekretaris daerah
Provinsi Kepulauan Riau TS. Arif Fadillah, serta dihadiri Kepala BPS RI, Deputi Bidang
Neraca Analisis dan Statistik BPS, Deputi Bidang EkonomiBappenas , Deputi Regional I BI,
Bappeda Wilayah Sumatera, Kepala Perwakilan BI Wilayah Sumatera dan Kepala BPS
Wilayah Sumatera.
Kepala badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi kepulauan Riau,
Naharuddin selaku Penitia Pelaksana mengatakan, kegiatan ini merupakan event besar yang
dilaksanakan setiap tahun, dan tahun 2017 ini, sebagaimana telah diamanahkan pada konreg
20
PDRB-ISE se-Sumatera tahun 2016 bahwa Provinsi kepulauan Riau terpilih menjadi tuan
rumah tahun ini. Naharudin menjelaskan bahwa kegiatan rapat ini mengangkat tema Peran
Pemerintah dalam mendukung investasi dan potensi kemaritiman. Nahar menambahkan,
tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka menyediakan data akurat yang dapat
digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. “tujuan pelaksanaan kegiatan
untuk menyediakan data indikator pembangunan yang mencakup semua sektor secara
lengkap, akurat sdan terpercaya dan tepat waktu yang mana data tersebut sangat diperlukan
dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, “ujarnya.
Data-data tersebut juga sangat dibutuhkan oleh semua pihak yang melakukan analisis
diberbagai bidang untuk untuk pembangunan yang lebih sinergi dalam rangka meningkatkan
daya saing Indonesia ke depan.
Sementara itu Sekda Kepulauan Riau TS. Arif Fadhila menyampaikan bahwa
pencapaian pembangunan ekonomi nasional dan Daerah dapat dilihat dari perkembangan
berbagai indikator ekonomi. Salah satunya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB
merupakan data statitsikyang memberikan informasi mengenai kemampuan sumber daya
ekonomi suatu daerah, sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar dalam
menunjukkan basis perekonomian suatu daerah dan laju pertumbuhan ekonomi.
Keberhasilan pembangunan diwilayah Sumatera kedepannya sangat dipengaruhi oleh :
1. Kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan keunggulan komparatif kekayaan
alam dan kondisi makro ekonomi tiap daerah yang berbeda-beda.
2. Kemampuan dalam membangun daya saing dengan mengoptimalkan posisi geostrategi
di Sumatera
3. Kemampuan memanfaatkan perubahan lingkungan strategis global maupun regional
yang saat ini sedang berlangsung.
21
Malam ramah tamah dan pembukaan KONREG PDRB-ISE 2017 Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau
Kesamaan permasalahan yang dihadapi diwilayah Saumatera antara lain :
1. Rendahnya konektivitas antar wilayah di Sumatera
2. Minimnya infrastruktur transportasi jalan dan jembantan di Sumatera
3. Rendahnya akses-akses terhadap sumber energi (ketersediaan energi listrik)
4. Kemampuan modal dan investasi serta promosi pariwisata yang belum maksimal serta
fasilitas pendukung lainnya.
Konreg PDRB ISE se-Sumatera menghasilkan kesepakatan dan disepakati oleh
masing-masing Peserta Provinsi se-Sumatera anatara lain :
1. Provinsi penyelenggara konreg berikutnys berperan sebagai Sekretariat konreg dengan
tugas :
- Mempersiapkan rancangan kesepakatan
- Fasilitator tindak lanjut kesepakatan
22
- Menyusu tema konreg PDRB-ISE dengan menyerap masukan dari provinsi lain dan
berkonsultasi dengan BPS RI. Tema ersebut sangat sinergis mengacu kepada
Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019.
2. Forum Komunikasi kebijakan ekonomi dan sosial dimasing-masing provinsi antara
pemerintah daerah, BPS, Bappeda, BI, Akademisi, dan pemangku kepentingan
pembangunan daerah lainnya perlu ditingkatkan intensitas dan pemanfaatannya, baik
melalui pertemuan secara langsung maupun melalui media komunikasi dan informasi
yang dilaksanakan sacara reguler per triwulan.
3. Melanjutkan tindak lanjut Rekomendasi Konreg tahun sebelumnya yang sebelumnya
yang belum ditindaklanjuti secara keseluruhan, yaitu :
Peningkatan pariwisata Indonesia dapat dilakukan melalui deregulasi terhadap
peraturan yang menghambat, peningkatan Investasi, sinergi penthalix (bisnis
sebagai lokomotif transformasipariwisata,:academic, business, government,
community dan media), dan go digital (strategi promosi branding, advertising dan
selling)
Perbaikan Daya saing pariwisata Indonesia diprioritaskan pada pemantapan
infrastruktur (aksebilitas destinasi pariwisata, jalan, dan listrik), aspek yang terkait
dengan isu kesehatan dan kebersihan (toilet, rest area, sarana pelayanan kesehatan,
dan lain-lain), sumber daya manusia, dan environment sustainability.
BPS mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan data statistic pariwisata
daerah berupa indikator-indikator pariwisata dan neraca satelit pariwisata terkait
dengan aspek sosial dan lingkungan hidup,
4. Aplikasi android “indikator kini Sumatera” yang telah dibuat oleh BPS Provinsi
Sumatera Utara dapat dijadikan media untuk memonitor kesepakatan-kesepakatan yang
23
sudah dibuat, Aplikasi tersebut juga dapat digunakan sebagai sarana dokumentasi
kesepakatan –kesepakatan dari tahun ke tahun,
5. Masing-masing Provinsi melakukan evaluasi kesepakatan-kesepakatan antara BPS,
Bappeda, BI secara triwulan dan kuartalan, dan mengirim hasil evaluasi kesepakatan
kepada secretariat pelaksana Konreg berikutnya (BPS Provinsi)
6. Kesepakatan-kesepakatan yang belum terpenuhi dapat dibawa pada tahun berikutnya,
kesepakatan dari konreg ini dapat dilaporkan secara tertulis kepada masing-masing
Gubernur.
7. Berdasarkan kesepakatan Konreg PDRB-ISE se-Sumatera tahun 2017 di Provinsi
kepulauan Riau, Konreg PDRB-ISE se-Sumatera tahun 2018 akan dilaksanakan di
Provinsi Sumatera Selatan, dan tahun 2020 di Provinsi Sumatera Utara.
Foto bersama kepala BAPPEDA, Bank Indonesia dan BPS Sesumatera
24
KUNJUNGAN KERJA FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATER SELATAN
oleh : Yenni Astuti, SE, MM. (Fungsional Perencana Madya Bappeda Prov.Bengkulu)
Foto Bersama dalam Acara Kunjungan kerja fungsional perencana Bappeda Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
Menurut UU RI Nomor : 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada
pasal. 1 point (11) menyatakan “Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan pada point (12)
menyatakan “Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. Pada pasal. 13
menyatakan “Jabatan ASN terdiri atas : (a) Jabatan Administrasi; (b) Jabatan
Fungsional; dan (c) Jabatan Pimpinan Tinggi.
25
Di pemerintahan provinsi Bengkulu sudah terdapat cukup banyak Fungsional
Perencana yang tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah, yaitu :
1. BAPPEDA Provinsi 36 (tiga puluh enam) orang, terdiri dari : 3 (tiga) orang
Perencana Madya, 8 (delapan) orang Perencana Muda dan 25 (dua puluh lima)
orang Perencana Pertama.
2. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura terdapat 1 (satu) orang Perencana
Madya dan 3 orang Perencana Muda.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 1 (satu) orang Perencana Madya.
Dan untuk mewadahi para Fungsional Perencana tersebut, sudah terbentuk
Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia Cabang Bengkulu, yang ditetapkan
dengan Surat Keputusan Ketua umum pengurus nasional Asosiasi Perencana
Pemerintah Indonesia (AP2I) nomor: 20/SK/Ketum/AP2I/08/2016 Tentang Susunan
Pengurus Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia Komisariat provinsi Bengkulu
periode 2016 – 2019 yang pengurusannya terdiri dari:
a. Ketua : Ir.Yuhendri
b. Wakil Ketua : Lely Aswarni, SE, M.Pd
c. Sekretaris : Drs.Baihaqi, M.Pd
d. Wakil Sekretaris : Sherly Andiana, SP
e. Bendahara : Yenni Astuti, SE.MM
Selain sudah terbentuknya Asosiasi Bagi para Perencana, di Provinsi Bengkulu
untuk Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi Fungsional Perencana sudah dilakukan
oleh Tim Penilai Angka Kredit provinsi Bengkulu yang di tetapkan dengan Surat
Keputusan Gubernur provinsi Bengkulu.
Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, para Fungsional Perencana dari
Provinsi tetangga, provinsi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten LAHAT, melalui
surat Nomor: 050/515/BAPPEDA/2017 Tanggal 04 Oktober 2017 mengajukan
Permohonan Kunjungan Kerja JFP Bappeda Kabupaten Lahat ke BAPPEDA
Provinsi Bengkulu.
Menindaklanjuti surat tersebut, maka pada Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017
di Ruang Rapat BAPPEDA Provinsi Bengkulu berlangsung pertemuan antara
Fungsional Perencana BAPPEDA Provinsi Bengkulu dengan Fungsional Perencana
dari Kabupaten Lahat, provinsi Sumatera Selatan.
26
Acara dibuka oleh Plt.Kepala BAPPEDA, ibu Dra.Noni Yuliesti, MM, yang
dalam pengarahannya mengucapkan selamat datang dan berterima kasih kepada
rekan-rekan para Fungsional Perencana dari Kabupaten Lahat. Selanjutnya dalam
arahannya, beliau berpesan agar para Fungsional Perencana harus dapat bersinergi
dengan seluruh komponen yang ada, sehingga dapat meningkatkan kinerja
organisasi dan para fungsional perencana khususnya.
Berikutnya kata sambutan dari wakil dari Fungsional Perencana dari Kabupaten
Lahat, yang dalam sambutannya menceritakan latar belakang dipilihnya Bappeda
Provinsi Bengkulu, yaitu bahwa di Kabupaten Lahat baru ada Fungsional
Perencana, sebanyak 7 (tujuh) orang Fungsional Perencana Pertama dan juga
belum adanya Tim Penilai Angka Kredit (PAK) di Kabupaten Lahat. Untuk itu beliau
berharap dengan melakukan kunjungan ini akan dapat bertukar pikiran dan
menambah pengetahuan tentang apa dan bagaimana eksistensi dari Jabatan
Fungsional Perencana itu sendiri.
Selanjutnya acara pertemuan dan diskusi/tanya jawab dipandu oleh Fungsional
Perencana Madya Bappeda Provinsi Bengkulu, Bapak Ir.Yuhendri yang sekaligus
sebagai Ketua AP2I provinsi Bengkulu.
Dalam acara diskusi/tanya jawab, dapat disimpulkan beberapa permasalahan
yang dialami oleh para Fungsional Perncana BAPPEDA Kabupaten Lahat, yaitu :
1. Masalah proses pengangkatan pertama, sebagai Fungsional Perencana dari
Fungsional Umum.
2. Belum adanya Tim Penilai Angka Kredit bagi Fungsional Perencana Kabupaten
Lahat.
3. Belum terbentuknya Asosiasi yang mewadahi bagi para fungsional perencana.
4. Bagaimana cara pengumpulan angka kredit dan pekerjaan apa saja yang bisa
dinilai.
Menanggapi pertanyaan dan permasalahan-permasalahan dari para
Fungsional Perencana dari Kabupaten Lahat, maka para Fungsional Perencana dari
BAPPEDA provinsi Bengkulu secara bergantian memberikan jawaban dan solusi
atas pertanyaan dan permasalahan yang ada, maka para Fungsional Perencana
27
dari BAPPEDA Provinsi Bengkulu secara bergantian memberikan jawaban dan
solusi atas pertanyaan dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dari pihak
Fungsional Perencana BAPPEDA Provinsi Bengkulu menyarankan kepada rekan-
rekan dari Kabupaten Lahat untuk sering berkoordinasi dan berkonsultasi ke
Pusbindiklatren BAPPENAS yang membawahi para Fungsional Perencana di
Indonesia.
Acara pertemuan diakhiri dengan penyerahan cindera mata dari Fungsional
Perencana Kabupaten Lahat kepada BAPPEDA Provinsi Bengkulu, yang diserahkan
kepada Plt.Kepala BAPPEDA Provinsi Bengkulu Ibu Dra.Noni Yuliesti, MM dan
ditutup dengan photo bersama.
Penyerahan cindera mata dari Fungsional Perencana Bappeda Kabupaten Lahat
kepada Plt.ka.Bappeda Bengkulu, ibu Dra.Noni Yuliesti, MM
28
Foto rangkaian kegiatan diskusi dan tanya jawab antara fungsional perencana Bappeda Provinsi Bengkulu dengan fungsional perencana Kabupaten Lahat
Provinsi Sumatera Selatan
29
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS
DAN INDUSTRIALISASI
DI PROVINSI BENGKULU
Oleh : Ikhsan Kusnadi
Fungsional Perencana Muda Bappeda Provinsi Bengkulu
A. Latar Belakang
Pengembangan infrastruktur yang bersifat strategis ditujukan untuk peningkatan
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan daerah. Infrastruktur strategis tersebut dikembangkan untuk
menunjang program pembangunan, terutama dikaitkan dengan ketimpangan distribusi orang
dan barang; dan ketimpangan akses logistik. Pengembangan infrastruktur ini secara langsung
maupun tidak langsung akan mampu memicu pertumbuhan ekonomi.
Provinsi Bengkulu akan selamanya tertinggal apabila tidak berani membuka
keterisolasian infrastruktur transportasi, baik darat, laut maupun udara. Bengkulu bukanlah
pasar yang menjanjikan. Oleh karenanya, Bengkulu harus menjadi produsen dan distributor
logistik di Indonesia Bagian Barat. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur strategis
menjadi alternatif terbaik untuk menjadikan Bengkulu sebagai pusat distribusi logistik di
Sumatera dan bahkan nasional.
30
Pengembangan infrastruktur strategis pada dasarnya akan mampu meningkatkan
investasi di Bengkulu. Peningkatan investasi ini sekaligus akan mampu mendongkrak
pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus pembukaan lapangan kerja baru.
B. Program Prioritas
Beberapa program prioritas dalam pengembangan infrastruktur strategis dan
industrialisasi di Provinsi Bengkulu antara lain:
1. Pembukaan Akses dan Koneksitas Baru Pesisir Barat Sumatera
Sampai saat ini akses darat ke provinsi lain baru ada lima akses, yakni Painan, Lubuk
Linggau, empat Lawang, Pagar Alam, dan Krui. Akibatnya ekonomi Bengkulu lambat untuk
berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan pembukaan akses dan koneksitas baru pesisir barat
Sumatera sebagai akses logistik baru agar Bengkulu benar-benar tidak terisolir; yakni:
1). Pembangunan jalan dari Ipuh tembus ke Kerinci
2). Pembangunan jalan baru dari Lebong ke Merangin
3). Pembangunan jalan baru dari Tapus ke Selangit Musirawas
4). Pembangunan jalan baru dari Seluma ke kabupaten Empat Lawang
5). Pembangunan dan peningkatan jalan baru dari Kabupaten Kaur ke Muara Dua
Tugas yang harus diemban oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah
menyelesaikan perijinan dan menyusun feasibility study (FS) karena jalur pembukaan jalan
darat tersebut melewati beberapa kawasan hutan lindung. Dinas ESDM dapat saja
menjadikan jalan baru itu sebagai jalur listrik tegangan tinggi. Sementara Dinas Perhubungan
mengembangkan rute baru berupa mobil perintis antar provinsi.
2. Pengembangan Pelabuhan Laut, Bandara, dan Pembangkit Listrik
Pengembangan pelabuhan laut yang harus dicanangkan lima tahun mendatang antara
lain:
1). Pembangunan dan pengembangan kapasitas pelabuhan Pulau Baai sebagai pelabuhan
utama di Bengkulu.
2). Pembangunan dan pengembangan fungsi pelabuhan Bantal, mulai dari penyusunan
feasibility study, AMDAL, dan sebagainya.
3). Pengembangan pelabuhan dan dermaga Enggano
4). Pengembangan pelabuhan dan dermaga Linau untuk menampung arus barang dan
orang dari Martapura.
5). Pembangunan pelabuhan batubara untuk mengurangi penggunaan jalan umum.
31
6). Pengembangan pelabuhan-pelabuhan ikan yang dibutuhkan nelayan Bengkulu.
7). Perancangan jalur transportasi laut dari Pulau Baai menuju Bangka Belitung.
Sementara itu, pembangunan kelistrikan diarahkan untuk menunjang industrialisasi.
Beberapa program yang dapat dicanangkan dalam kaitannya dengan pembangunan
kelistrikan antara lain:
a. Pembangunan jaringan interkoneksi yang menghubungkan ke pusat-pusat industri
tambang dan pabrik.
b. Pembangunan jaringan ke desa-desa tertinggal sehingga tidak ada satupun desa tertinggal
di Bengkulu yang tidak menikmati aliran listrik.
Dalam kaitannya penyediaan air bersih, perlu dikembangkan program penyediaan air
bersih bagi rumah tangga dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk. Selain itu, pertumbuhan
pelabuhan yang akan semakin cepat, perlu disediakan fasilitas air bersih di masing-masing
pelabuhan untuk menunjang kebutuhan kapal.
3. Pengembangan dan peningkatan kapasitas Bandara
Pengembangan bandara di Bengkulu tetap mmpertimbangkan kebutuhan akan
peningkatan jalur logistik dan orang emlalui jalur udara. Bukan hanya provinsi yang terisolir
namun juga beberapa kabupaten masih membutuhkan alternatif angkutan barang dan orang.
Beberapa program yang harus dilaksanakan antara lain:
1). Peningkatan kapasitas terminal Bandara Fatmawati yang layak sebagai pintu gerbang
wisata Bengkulu, terutama terkait dengan Visit 2020 Wonderful Bengkulu
2). Penyediaan fasilitas cargo di Bandara Fatmawati sebagai upaya untuk meningkatkan
ekspor komoditas unggulan
3). Penyiapan pelabuhan perintis di Kabupaten Bengkulu Selatan atau Kabupaten Kaur
untuk meningkatkan mobilitas barang dan orang.
4. Penguatan Jaringan Informasi dan Telekomunikasi
Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat harus ditunjang oleh ketersediaan
infrastruktur telekomunikasi. Oleh karena itu, perlu dibangun inftrastruktur tersebut terutama
di kawasan-kawasan yang padat aktivitas ekonominya, misalnya, di Enggano perlu
dipersiapkan fasilitas 4G sehingga akan mempercepat arus lalu lintas informasi. Demikian,
juga perlu dikembangkan jaringan telekomunikasi untuk wilayah-wilayah blank spot yang
memang masih banyak tersebar di provinsi Bengkulu.
32
5. Pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus
Untuk meningkatkan aktivitas pelabuhan, maka perlu dibentuk kawasan industri di
kawasan pelabuhan. Untuk itu perlu dipersiapkan rancang bangun di masing-masing
pelabuhan yang akan dikembangkan dengan cara memasukkan kawasan khusus untuk
industri. Kawasan Pulau Baai, misalnya, sudah mulai dibangun industri kelistrikan yang
secara langsung akan menunjang aktivitas industri. Demikian juga, untuk menunjang
aktivitas perikanan tangkap, di setiap pelabuhan (Enggano, Bantal, Pulau Baai, dan Linau)
dapat dibangun industri galangan kapal minimal untuk memenuhi kebutuhan perkapalan di
Bengkulu.
6. Pembangunan Jaringan Kereta Api Kota Padang-Pulau Baai
Pembangunan jaringan kereta api dari Sumatera Selatan ke Bengkulu menjadi sangat
strategis untuk merebut arus barang dan orang yang selama ini melalui jalur Pelabuhan
Panjang, Lampung. Jalur kereta api dari Kota Padang ke Pulau Baai harus mengakomodasi
kebutuhan mobilitas barang dan orang.
7. Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai Sebagai Poros Maritim
Di sektor perhubungan laut, Bengkulu harus menjadi poros maritim nasional. Jalur
poros maritim yang dirintis dan sudah jalan adalah jalur Nias Mentawai Enggano
Tanjung Priok. Kemudian direncanakan dan diusahakan membuat jalur Pulau Baai Linau
Tanjung Priok. Dengan jalur tersebut, diharapkan ke depan Pelabuhan Pulau Baai menjadi
pusat poros maritim di Indonesia bagian barat.
33
AUDIENSI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KAWASAN KAMPUNG NELAYAN
SEJAHTERA (KKNS) PROVINSI BENGKULU
Oleh : Danella, SP (Fungsional Perencana Muda)
Penyerahan Plakat Pemerintah Provinsi Bengkulu (Bapak Dr. Anzori Tawakal, ST.,MT) Kepada Kementerian Kelautan Perikanan RI ( Ibu Dr. Ishartini/Karo Perencanaan KKP RI)
Program pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) yang sudah
ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Bengkulu 2016-2021, dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. Sebagai
sebuah program unggulan dan prioritas, baik dari perspektif pembangunan kemaritiman,
maupun dari perspektif pembangunan secara umum di Provinsi Bengkulu untuk Tahun
2017-2021, maka pelaksanaan Program Pengembangan KKNS ini harus dilakukan dengan
dasar-dasar perencanaan yang baik, akurat dan komprehensif.
Ada 4 (empat) tahapan pelaksanaan program KKNS ini, yaitu (1) Kajian Awal Untuk
Penetapan Lokasi Pengembangan Program KKNS pada 6 kabupaten dan 1 kota di Provinsi
Bengkulu, (2) Penyusunan Master Plan atau Rencana Daerah Program KKNS, (3)
Implementasi berbagai kegiatan pengembangan Program KKNS, dan (4) Replikasi lokasi
pengembangan Program KKNS.
Tahapan awal berupa kajian penetapan lokasi pengembangan Program KKNS sudah
dilakukan pada Tahun Anggaran 2016, sebagai bagian dari program yang didanai dengan
34
APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016. Pada tahap awal dilakukan kajian penetapan lokasi
Pengembangan KKNS pada 7 (tujuh) wilayah atau kawasan kampung nelayan yang berada di
7 (tujuh) kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir-pantai di Provinsi Bengkulu. Adapun
7 (tujuh) kawasan kampung nelayan yang akan dibangun dan dikembangkan tersebut,
merupakan suatu program Pilot Project, yang selanjutnya nanti akan diteruskan secara
simultan oleh pemerintah di 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dan juga oleh
Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri.
Hasil dari kajian awal tersebut, salah satunya adalah sudah ditetapkannya 7 (tujuh)
lokasi (kawasan pedesaan) di 7 (tujuh) kabupaten kota, melalui Surat Keputusan Gubernur
Bengkulu No. V.463.XXVII Tahun 2016 Tentang Lokasi Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera
Di Provinsi Bengkulu, yaitu Kawasan Desa Pasar Lama (Kabupaten Kaur), Kawasan Desa
Pasar Pino (Kabupaten Bengkulu Selatan), Kawasan Desa Penago I (Kabupaten Seluma),
Kawasan Kelurahan Sumber Jaya (Kota Bengkulu), Kawasan Desa Pondok Kelapa (Kabupaten
Bengkulu Tengah), Kawasan Desa Serangai (Kabupaten Bengkulu Utara) dan Kawasan Desa
Pasar Bantal (Kabupaten Mukomuko).
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah
(RAD) Pengembangan KKNS untuk setiap lokasi pengembangan yang sudah ditetapkan
dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu.
Penyerahan Dokumen RAD KKNS Provinsi Bengkulu
35
Sebagai tindak lanjut Rencana Aksi Daerah (RAD) Kawasan Kampung Nelayan
Sejahtera (KKNS) diperlukan audiensi dalam rangka sinergisitas dan sinkronisasi program
antara Pemerintah Provinsi Bengkulu (Bappeda Provinsi Bengkulu, Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bengkulu, Biro Ekonomi dan SDA Setda Provinsi Bengkulu dan Team
Leader Tenaga Ahli LPPM UNIB) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia (KKP RI) terkait Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS)
Provinsi Bengkulu. Audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia dengan Tim Pemerintah Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal
30 Agustus 2017 jam 09.00 WIB di Ruang Rapat Biro Perencanaan Setjen Kementerian
Kelautan dan Perikanan RI.
Pada saat audiensi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah
memfasilitasi pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
RI terkait (Direkorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DPJB), Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing).
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengapresiasi atas upaya Pemerintah
Provinsi Bengkulu yang memberi perhatian lebih terhadap pengembangan kawasan pesisir
Bengkulu menjadi suatu Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) Provinsi Bengkulu
sebagai program prioritas Provinsi dan masuk dalam RPJMD 2016-2021 serta dalam
pelaksanaannya telah dilakukan Kajian Penetapan Lokasi Pengembangan KKNS, menyusun
Rencana Aksi Daerah Pengembangan KKNS dan menyusun Peta Arahan Pengembangan
Lokasi KKNS. Hal ini mejadi poin penting bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk
mengambil kebijakan dalam mendukung program KKNS Provinsi Bengkulu.
Hasil dari audiensi adalah sebagai berikut :
1. Direktorat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP RI:
- Secara umum Ditjen. Perikanan Tangkap siap membantu program Kawasan Kampung
Nelayan Sejahtera (KKNS) Provinsi Bengkulu. Saat ini tersedia program yang spesifik
cocok untuk diaplikasikan pada program KKNS, yaitu program bedah rumah nelayan.
Namun demikian Tahun 2017 sudah tidak bisa dialokasikan untuk Provinsi Bengkulu,
karena usulan alokasi sudah harus disampaikan T-1 atau pada tahun sebelumnya,
disarankan untuk segera membuat usulan di 7 (tujuh) lokasi KKNS agar dapat
dipertimbangkan untuk alokasi di Tahun 2018. Bila usulan itu bisa segera
36
disampaikan, Tim Pusat akan menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi untuk
kelayakan dan persetujuannya sesuai kriteria yang ditetapkan. Untuk mendukung
program KKNS, Ditjen Perikanan Tangkap membuka peluang diberikannya bantuan-
bantuan lain seperti Kapal 3 GT, SPDN, atau hal-hal lain yang dibutuhkan sepanjang
Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah dapat menyampaikan masterplan atau rencana
pengembangan KKNS secara keseluruhan dan memetakan hal-hal yang bisa didukung
oleh Ditjen. Perikanan Tangkap.
2. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) KKP RI:
- Ditjen. Budidaya menyarankan agar Pemerintah Provinsi Bengkulu menyampaikan
kegiatan-kegiatan terkait pengembangan budidaya air tawar atau air payau/laut
secara spesifik sesuai komoditas dan potensinya masing-masing. Pembagian harus
jelas antara KKP RI, Pemprov dan Kab./Kota untuk menghindari tumpang tindih
kegiatan. Secara umum Ditjen. Perikanan Budidaya siap memberikan dukungan
sepanjang tersedia dalam menu programnya, serta sesuai kriteria dan aturan yang
ditetapkan.
3. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing KKP RI:
- Sebagai unit hilir, Ditjen. Penguatan Daya Saing akan menyesuaikan dukungannya
berdasarkan alokasi kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen. Perikanan Tangkap dan
Ditjen. Perikanan Budidaya, dalam hal ini terkait dengan dukungan kegiatan dalam
rangka penambahan nilai dari produk kelautan dan perikanan yang dikembangkan
pada kawasan-kawasan KKNS tersebut. Dukungan kegiatan dapat berupa alokasi
bantuan alat-alat pengolahan, pabrik es mini, dan hal-hal lain sesuai kebutuhan.
Tindak lanjut hasil Audiensi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu :
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu akan melakukan penyesuaian
terhadap Rencana Aksi Daerah Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (RAD-KKNS)
agar lebih fokus dalam melaksanakan Program KKNS.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu akan melakukan verifikasi atas 7
(tujuh) lokasi yang telah ditetapkan oleh SK Gubernur Bengkulu, untuk kemudian
menentukan lokasi yang dapat secara optimal pelaksanaannya untuk Tahun 2018.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu akan menyusun masterplan
pengembangan di setiap kawasan dan menyusun skenario dan tahapan
pelaksanaannya serta memetakan dukungan yang bisa diberikan baik pusat maupun
lintas OPD.
37
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi Bengkulu
Oleh : Danella, SP (Fungsional Perencana Muda)
Pembukaan dan Pengarahan oleh Plt. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu (Dra. Noni Yuliesti, MM) pada saat Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi Bengkulu
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden
Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
pada tanggal 4 November 2015 (Perpres 131/2015). Dalam Perpres tersebut,
ditetapkan 122 Kabupaten sebagai Daerah Tertinggal. Perpres tersebut merupakan
amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 (PP 78/2014) tentang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sesuai pengertian dalam PP
78/2014, yang dimaksud dengan daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang
wilayahnya serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah
lain dalam skala nasional. Hal tersebut dapat diukur dari 6 (enam) kriteria utama
yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah,
aksesibilitas dan karakteristik daerah. Daftar 122 kabupaten yang ditetapkan
sebagai daerah tertinggal tahun 2015-2019 merupakan lanjutan dari 183 kabupaten
tertinggal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2010-2014, dikurangi 70 kabupaten yang telah terentaskan, dan ditambah 9
(sembilan) Daerah Otonomi Baru.
38
Perpres 131/2015 merupakan pintu gerbang dalam melakukan percepatan
pembangunan daerah tertinggal. Terlebih percepatan pembangunan daerah
tertinggal merupakan implementasi dari agenda Nawa Cita ketiga yaitu membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan. Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang hendak
dicapai dalam pembangunan daerah tertinggal pada tahun 2019 ialah peningkatan
rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,24 persen,
penurunan rata-rata presentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14,00
persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
sebesar 69,59 persen, dan minimal terdapat 80 kabupaten yang dapat dientaskan
menjadi kabupaten maju.
Untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah tertinggal tersebut,
dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan 11 strategi pembangunan, yaitu:
1. Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal;
2. Meningkatan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan
pusat pertumbuhan melalui sarana dan prasarana transportasi;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi,
dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal;
4. Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan dasar
publik di daerah tertinggal;
5. Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan
penyuluh pertanian serta pendamping desa di daerah tertinggal;
6. Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian
insentif kepada pihak swasta dalam mengemban iklim usaha di daerah
tertinggal;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan
perbatasan;
8. Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan
melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
39
9. Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai
upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah.
10. meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya
mendukung pembangunan daerah tertinggal; dan
11. Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Rapat Finalisasi Penyusunan RAD-PPDT dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Bengkulu (Drs. Hengki Suprianto, MT)
Berdasarkan Perpres 131/2015 tersebut, Kabupaten Seluma merupakan satu-
satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu yang masih dikategorikan tertinggal.
Kabupaten Seluma merupakan kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu yang
dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Dalam Provinsi
Bengkulu. Selama 14 tahun sejak terbentuk sebagai kabupaten, Kabupaten Seluma
terus giat melakukan pembangunan di berbagai sektor. Namun, upaya
pembangunan tersebut terhambat dalam berbagai sektor sehingga menempatkan
Kabupaten Seluma sebagai salah satu kabupaten tertinggal di Provinsi Bengkulu.
Beberapa faktor yang menyebabkan ketertinggalan di Kabupaten Seluma adalah
sebagai berikut:
40
1. Tingginya angka kemiskinan;
2. Rendahnya pendapatan/pengeluaran per kapita penduduk;
3. Rendahnya Angka harapan Hidup;
4. Rendahnya Kemampuan Keuangan Daerah;
5. Minimnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar, fasilitas pendidikan dan
fasilitas kesehatan;
6. Karakteristik daerah yang termasuk pada daerah rawan bencana;
Sebagai contoh, dapat kita lihat dari Angka kemiskinan di Kabupaten Seluma.
Berdasarkan data BPS, Juni 2017, tingkat kemiskinan di Kabupaten Seluma
menempati posisi yang cukup tinggi. Secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 1.1
berikut ini :
Perkembangan dan Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Bengkulu dan
Kabupaten Seluma Tahun 2009 - 2016
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, Juni 2017
23.07
20.8 20.90 21.19
21.84
21.17
22.98
21.68
18.5918.30
17.36 17.5117.75
17.09
17.88
17.32
2009 2010 Sep 2011 Sept 2012 Sept 2013 Sept 2014 Mar 2015 Mar 2016
Kab. Seluma Provinsi Bengkulu
41
Sumber : Data BPS diolah
Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa selama kurun waktu 2009 – 2016,
tingkat kemiskinan di Kabupaten Seluma selalu berada diatas tingkat kemiskinan
Provinsi Bengkulu. Terendah tingkat kemiskinan di Kabupaten Seluma adalah pada
tahun 2010 yang sebesar 20,8% dan tertinggi mencapai 22,98% pada tahun 2015.
Selain itu, berdasarkan Gambar dibawah ini pada tahun 2016, Kabupaten Seluma
merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua setelah Kabupaten
Kaur.
Perbandingan IDM di Provinsi Bengkulu Tahun 2015
Sumber : Data BPS diolah
0.59500.5861 0.5820 0.5784
0.56810.5582
0.5449 0.54210.5370
0.53000.54000.55000.56000.57000.58000.59000.6000
42
Selain tingkat kemiskinan, data lain yang dapat menunjukkan ketertinggalan
Kabupaten Seluma adalah data Indeks Desa Membangun (IDM). IDM yang
dikembangkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah suatu indeks
dan nilai untuk mengukur ketertinggalan suatu desa dengan 3 (tiga) domain sosial
yaitu sosial, ekonomi dan ekologi.
Berdasarkan data IDM Tahun 2015 tersebut, Kabupaten Kepahiang adalah
kabupaten dengan nilai IDM tertinggi di Provinsi Bengkulu dan nilai IDM yang
terendah adalah Kabupaten Seluma yang mencapi 0,5370. Peta sebaran desa
tertinggal di Kabupaten Seluma dapat dilihat pada Gambar 4.
Selain IDM, indikator lain yang dapat kita perhatikan untuk melihat posisi
ketertinggalan Kabupaten Seluma adalah IPM. IPM merupakan indikator penting
untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
(masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses
hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan
sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup
sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak
(decent standard of living).
Sumber: Buku IDM, 2015.
43
Dalam tabel dibawah ini, terlihat jika dalam kurun waktu 2014-2016, IPM
Kabupaten Seluma selalu berada pada posisi terendah dari kabupaten lain di
Provinsi Bengkulu. Hal ini menggambarkan bahwa ketertinggalan menyebabkan
perlambatan dalam pemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Seluma.
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2014 - 2016
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, Juni 2017
Melalui data-data yang disajikan tersebut, dapat diketahui secara jelas posisi
indikator – indikator yang mengakibatkan ketertinggalan Kabupaten Seluma di
Provinsi Bengkulu. Jika kita cermati, ketertinggalan di Kabupaten Seluma
merupakan suatu permasalahan yang menyangkut tanggung jawab lintas sektor baik
pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat. Penanganan problem
ketertinggalan Kabupaten Seluma tentunya perlu melibatkan seluruh tingkatan
pemerintah yang memiliki basis program sesuai yang dibutuhkan juga peran aktif
dari sektor swasta dan masyarakat. Beragamnya aspek pembangunan wilayah di
daerah tertinggal tentunya merupakan suatu peluang untuk mempercepat
pengentasan ketertinggalan. Upaya pembangunan daerah tertinggal haruslah
terkoneksi sebagai suatu sistem pembangunan yang sinergis. Oleh karena itu,
pembangunan yang terkoneksi dan sinergi dapat mewujudkan target pengentasan
dan menjawab kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal. Program dan sumber
daya anggaran di kementerian/lembaga dapat dioptimalkan menuju pembangunan
2014 2015 2016
1 Bengkulu Selatan 68.28 68.57 68.71
2 Rejang Lebong 66.55 67.51 68.34
3 Bengkulu Utara 67.27 67.46 67.63
4 Kaur 63.75 64.47 64.95
5 Seluma 62.94 63.41 64.04
6 Mukomuko 65.31 65.77 66.52
7 Lebong 63.90 64.72 65.58
8 Kepahiang 65.22 65.45 66.35
9 Bengkulu Tengah 64.10 64.68 65.44
10 Kota Bengkulu 76.49 77.16 77.94
IPMKabupatenNo.
44
yang efektif dalam menjawab permasalahan, bukan program yang hanya berujung
pada serapan anggaran.
Mewujudkan sinergitas tersebut, sesuai dengan amanat pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal, pemerintah provinsi, sebagai salah satu bentuk di bidang perencanaan
pembangunan daerah tertinggal, menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) yang ditetapkan setiap tahun oleh
Gubernur. RAD PPDT merupakan dokumen perencanaan tahunan PDT yang
disusun dengan memperhatikan STRANAS-PPDT dan menjadi acuan dalam
penyusunan RKPD setiap tahunnya. Pada tahun 2017, melalui dana dekonsentrasi
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Pemerintah Provinsi Bengkulu
melakukan penyusunan RAD PPDT Provinsi Bengkulu Tahun 2017 sebagai bentuk
tahapan perencanaan, koordinasi penatalaksanaan dan supervisi dalam percepatan
pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Bengkulu.
45
Rapat Kerja DAK Bidang Infrastruktur
Tahun 2017
(Melda Agrippina, Perencana Muda)
Rapat Kerja DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2017 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Pada tanggal 25 – 26 Juli 2017 dilaksanakan Rapat Kerja DAK Bidang
Infrastruktur Tahun 2017 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR). Kegiatan ini dilaksanakan untuk mereview capaian dana alokasi khusus tahun
2015-2017 serta pembuatan perencanaan program dana alokasi khusus tahun 2018.
Peserta yang hadir dalam Rapat Kerja kali ini sekitar 250 orang, dan dihadiri oleh
perwakilan 33 provinsi penerima dana alokasi khusus yang mewakili wilayah kerjanya
di provinsi dan kabupaten. Dalam rapat kerja DAK kali ini diawali dengan
pengumpulan data dan dilanjutkan dengan paparan DAK dari tiap provinsi dan arahan
dari narasumber perwakilan provinsi.
Acara yang bertema “Bersatu Padu Memacu Pembangunan Infrastruktur yang
Berkualitas untuk Negeri” ini dibuka oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dalam
46
arahannya, Menteri PU mengatakan bahwa kegiatan yang pertama kali diadakan oleh
PUPR ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan DAK di tahun 2017.
Menteri PU mengungkapkan Pemerintah terus berupaya untuk terus
meningkatkan alokasi DAK setiap tahunnya sesuai tujuan desentralisasi dan
mewujudkan visi pembangunan Indonesia Sentris untuk pemerataan antar daerah. Ia
menyatakan dalam tiga tahun terakhir alokasi DAK telah mengalami kenaikan tiga kali
lipat dari tahun-tahun sebelumnya dan direncanakan nantinya transfer dana ke daerah
akan lebih besar dari belanja Kementerian.
Tujuan DAK sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, adalah membantu daerah tertentu untuk
mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk
mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas
nasional. DAK diharapkan menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong
pembangunan infrastruktur dalam rangka penyediaan pelayanan publik di daerah yang
sejalan dengan prioritas nasional.
DAK Bidang Infrastruktur Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017 senilai Rp
27,183 triliun. DAK tersebut dialokasikan untuk 33 Provinsi dan 505 Kabupaten/Kota
di seluruh Republik Indonesia. Mengingat jumlah alokasi DAK 2017 yang cukup besar,
Menteri Basuki meminta kepada Pemerintah Daerah penerima DAK bersama Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk dapat membuat mekanisme pengawasan
pelaksanaan dan pelaporan yang akuntabel dan transparan.
Dari alokasi DAK Bidang Infrastruktur PUPR 2017 sebesar Rp 27,183 triliun
terbagi menjadi tiga jenis, yakni DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. DAK
reguler dialokasikan dalam rangka mendukung Pemda untuk mewujudkan standar
pelayanan minimalnya. Untuk DAK Reguler, Kementerian PUPR mengalokasikan dana
sebesar Rp 0,655 triliun untuk pembangunan perumahan.
Sedangkan untuk DAK Penugasan, Kementerian PUPR mengalokasikan DAK
sebesar Rp 4,005 triliun untuk pembangunan irigasi, Rp 19,690 triliun untuk
pembangunan jalan, Rp 1,2 triliun untuk penyediaan fasilitas air minum dan Rp 1,25
triliun untuk sanitasi. DAK Penugasan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan
program prioritas nasional dan prioritas daerah.
47
Sementara untuk DAK Afirmasi dialokasikan sebagai dukungan daerah perbatasan,
tertinggal, terpencil, kepulauan dan daerah transmigrasi. Kementerian PUPR telah
menyediakan DAK Afirmasi sebesar Rp 0,383 triliun untuk pembangunan pada daerah-
daerah tersebut.
Akhirnya, untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah
yang ditujukan mendukung pencapaian target-target RPJMN 2015-2019, Menteri Basuki
meminta Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang
didanai DAK Bidang Infrastruktur 2017 harus terpadu dalam perencanaan dan sinkron
dalam pemrograman dan pelaksanaannya, serta menghasilkan infrastruktur yang
berkualitas.
48
PEMBANGUNAN DAERAH BUTUH PERAN HIMPUNAN
ALUMNI PERGURUAN TINGGI
Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
dalam seminar nasional Keluarga Alumni Gadjah Mada
Keluarga Alumni Gadjah Mada menggelar seminar nasional dengan mengangkat
tema komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan
yang baik. Seminar ini menghadirkan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan
mengundang Guru besar Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada
yogyakarta sebagai pembicara.
Dalam kesempatan ini Plt Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan ada tiga
fungsi pemerintah. Fungsi regulasi, mengeluarkan dan mengawal sebuah regulasi,
pemberdayaan dan pelayanan yang harus berjalan secara besinergi.
Pembangunan infrastruktur strategis daerah menjadi point utama dalam rangka
mendorong perekonomian dan daya saing daerah. Dikatakannya Bengkulu Harus
mengembangkan pelabuhan dan bandara sebagai infrasturtur strategis daerah. Selain
itu Bengkulu juga menggagas pembangunan moda transportasi kereta api sebagai
penghubung dan membuka akses dengan provinsi tetangga.
Peran perguruan tinggi dan ikatan alumni salah satunya Kagama, melalui kajian
implementatif, kajian ekploratif pengembangan wawasan dan edukasi masyarakat
sangat diperlukan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan
pembangunan.
49
“Saya kira program-program seperti itu yang dibutuhkan daerah dan bisa diperankan
alumni perguruan tinggi yang terhimpun dalam ikatan alumni, jika berkolaborasi secara
keseluruhan akan sangat membantu,” ujar lulusan kedokteran hewan UGM ini.
Sementara itu, Wahyudi Kumorotomo dalam pemaparannya menjelaskan komitmen
aparatur pemerintah yang belum baik terlihat dari kondisi umum pelayanan publik di
indonesia masih banyak dikeluhkan.
Pemberian pelayanan yang diskriminatif, transparansi pelayanan yang rendah,
birokrat yang belum responsif, masih adanya sikap arogansi penyedia layanan, serta
tidak adanya jaminan kepastian, dalam aspek biaya, waktu, persyaratan dan informasi.
Mengatasi hal tersebut, dibutuhkan perencanaan daerah dengan membenahi visi dan
misi yang disesuaikan dengan potensi lokal. Perlunya penegakan sanksi atas rendahnya
kinerja, serta reformasi birokrasi harus terwujud dalam integritas pegawai dan budaya
kerja yang kuat.
Dikatakan ketua panitia seminar, Yuharudin, diharapkan melalui kegiatan ini,
keluarga besar alumni Gadjah Mada yang mempunyai beragam latar belakang dan
profesi dapat ikut berperan dan memberikan sumbang saran guna mewujudkan
pemerintahan yang baik di indonesia.
(sumber : www.bengkuluprov.go.id )
50
PLT GUBERNUR BENGKULU MENJADI KEYNOTE SPEAKER DI BAPPENAS
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjadi keynote speaker dalam
acara Seminar Nasional dan Temu Alumni Beasiswa Overseas Training Office (OTO)
Seminar yang diinisiasi oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan
Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini, diikuti sekitar 500 orang
peserta, yang berasal dari berbagai angkatan, dilaksanakan selama dua hari. Selain Plt
Gubernur Bengkulu, pada kesempatan itu hadir juga narasumber dari Provinsi Nusa
Tenggara Barat serta dari Universitas Hasanuddin Makassar.
Dalam pemaparannya, Plt Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan tentang
pembangunan kapasitas aparatur pemerintah, dimana, menurutnya, guna mewujudkan
kapasitas yang mumpuni perlu adanya dua aspek yang kuat dimiliki oleh institusi
pemerintah maupun para abdi negara.
“Keterpaduan dua aspek yaitu, caracter building dan skill improvement,
diharapkan dapat menghasilkan capacity building dari institusi pemerintah yang
semakin baik serta peningkatan skil kemampuan, keterampilan dari individu ASN,”
Plt Gubernur Rohidin Mersyah merupakan Alumni Beasiswa Professional Human
Resources Development Project (PHRDP) Pusbindiklatren Bappenas.
51
Dalam mengatasi masalah seperti menghadapi situasi bencana, diperlukan
kemampuan seorang pemimpin untuk secara cepat dan tepat mengatasi permasalahan
yang muncul, terang Rohidin.
“Seorang pemimpin harus selalu bijak, cepat dan tanggap dalam mengambil
suatu keputusan, serta mampu mencari jalan keluar atas semua permasalahan,”
sebutnya, yang pernah study ke negara Jepang, tentang mitigasi bencana saat menjadi
peserta Diklat PHRDP.
Pengambilan kebijakan, sebutnya, apalagi dalam situasi manajemen bencana,
seorang pemimpin harus selalu tetap tenang, bijak dan memiliki rasa simpati dan
empati. Selain itu, lanjutnya, dalam mitigasi bencana, harus adanya rencana aksi yang
tersusun secara baik dan lengkap serta hal itu harus terkoneksi dengan anggaran
keuangan yang ada.
Sebelum memulai pemaparannya pada panel diskusi tentang peran dan
kontribusi Alumni dalam pembangunan, terlebih dahulu Plt Gubernur Rohidin
menjelaskan keunggulan seni budaya dan destinasi wisata yang ada di Provinsi
Bengkulu.
Sebagai informasi, Pusbindiklatren adalah unit kerja eselon II di Kementerian
PPN/Bappenas yang memiliki dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah, khususnya
perencana di instansi pusat dan daerah.
OTO ini sendiri dibentuk sejak tahun 1984, selain pengelolaan dana hibah dan
pinjaman luar negeri, Pusbindiklatren juga mengelola dana beasiswa dibawah skema
PHRDP yang bersumber dari Bank Dunia, serta mengelola Strengthening the Reforming
Insitution (SPIRIT). Hingga kini, jumlah penerima beasiswa OTO/Pusbindiklatren
Bappenas mencapai 40 ribu orang, yang terdiri atas Alumni Diklat gelar dan non gelar
didalam dan luar negeri.
(sumber : www.bengkuluprov.go.id)
52
SAMPAIKAN RAPERDA R-APBD 2018 PEMPROV FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan nota penjelasan
atas Raperda R-APBD Tahun Anggaran 2018
Mempersiapkan anggaran pembangunan di tahun mendatang, Pemerintah
Provinsi Bengkulu menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) R-APBD
(Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018.
Melanjutkan program sebelumnya (TA 2017), Pemda Provinsi tetap fokus pada
pembangunan infrastruktur jalan, besaran anggaran hingga 600 Milyar lebih.
Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengungkapkan, walaupun di tahun
2018 terjadi defisit anggaran sebesar 415 milyar rupiah, namun hal tersebut tidak akan
menghambat jalannya pembangunan. Lantaran Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)
2016, DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum) bisa dialokasikan
dalam tahun tersebut.
“Saya sudah hitung dengan kondisi progres hingga Oktober akhir, kemudian
sudah kita hitung juga untuk realisasi pembayaran kegiatan proyek yang sudah kontrak
sudah selesai, kemudian belanja-belanja rutin. Maka silpa itu sudah mendekati, maka itu
bisa menutupi defisit, ditambah DAK dan DAU yang belum kita masukkan seluruhnya”
jelas Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, setelah Rapat Paripurna Agenda Nota
53
Penjelasan Gubernur atas Raperda tentang RAPBD Provinsi Bengkulu TA 2018, di
Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (30/10).
Selain terhadap pembangunan jalan Provinsi di kabupaten-kota, pembangunan
bidang lain juga akan dilanjutkan di tahun 2018. Untuk itu, Rohidin Mersyah meminta
kepada Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis terkait, menyiapkan
rancangan anggaran dan perencanaan secara matang.
Sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Bengkulu, menindak lanjuti isu
strategis pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu mulai
dari tingkat kemiskinan masih tinggi, keterbatasan konektifitas Bengkulu terhadap
pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera hingga produksi tangkap laut masih
rendah.
“Agar kegiatan yang telah disiapkan dapat berjalan sesuai target, kepala OPD
harus memahami pergerakan anggaran dan kondisi ekonomi kita,” terang Plt Gubernur
Rohidin Mersyah. Terkait fokus Pemda Provinsi Bengkulu atas pembangunan di 2018
terkhusus infstruktur jalan, Legislatif Provinsi Bengkulu memberikan apresiasi tinggi
dan mendukung penuh program yang akan dijalankan. Hanya saja, OPD teknis diminta
memetakan program dengan jelas, sehingga pembangunan bisa merata di setiap daerah.
“Kita meyakini ini bisa dijalankan, karena kita melihat silpa di tahun sebelumya
cukup besar dan juga dana pendukung dari pusat nantinya. Makanya peran dari OPD
teknis harus aktif menyiapkan program secara jelas,” ungkap Anggota DPRD Provinsi
Bengkulu Eddy Sunandar.
Dari Nota Penjelasan Gubernur atas Raperda tentang RAPBD Provinsi Bengkulu
TA 2018, diketahui besaran keuangan derah sebesar 3,1 terliun rupiah lebih, dengan
rincian secara garis besar yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 992 milyar
rupiah lebih, dana perimbangan sebesar 2,1 terliun rupiah lebih, serta belanja daerah
sebesar 3,5 terliun rupiah lebih.
(sumber : www.bengkuluprov.go.id )