Medikolegal

7/21/2019 Medikolegal

http://slidepdf.com/reader/full/medikolegal-56d99366f18b4 1/7

Aspek Medikolegal

I. Kewajiban Dokter Membantu Peradilan

Pasal 133 KUHAP

(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka,

keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia

berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman

atau dokter dan atau ahli lainnya.

() Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara

tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau

pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

(!) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit

harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut

dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan cap jabatan yang dilekatkan

pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.!

Penjelasan Pasal 133 KUHAP

() Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli,

sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman

disebut keterangan.!

Pasal 179 KUHAP

(1) "etiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter

atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

() "emua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang

memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah

atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik#baiknya dan sebenar#benarnya

menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.!

II. $entuk $antuan Dokter $agi Peradilan Dan Man%aatnya

Pasal 183 KUHAP

&akim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan

sekurang#kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar#benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannnya.!

Pasal 184 KUHAP

(1) 'lat bukti yang sah adalah



a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. "urat

d. Pertunjuk

e. Keterangan terdakwa

() &al yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.!

Pasal 186 KUHAP

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.!

Pasal 180 KUHAP

(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang

pengadilan, &akim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar

diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.() Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum

terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) &akim

memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

(!) &akim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang

sebagaimana tersebut pada ayat ().

() Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat () dan ayat (!) dilakukan oleh instansi

semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai

wewenang untuk itu.!

III."angsi $agi Pelanggar Kewajiban Dokter

Pasal 216 KUHP

(1) $arang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan

menurut undang#undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh

pejabat berdasarkan tugasnya. Demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau

memeriksa tindak pidana* demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah,

menghalang#halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan,

diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling

banyak sembilan ribu rupiah.

() Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan

undang#undang terus#menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan

jabatan umum.

(!) +ika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan

yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidanya dapat ditambah

sepertiga.!



Pasal 222 KUHP

$arang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang#halangi atau menggagalkan

pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama

sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.!

Pasal 224 KUHP

$arang siapa yang dipanggil menurut undang#undang untuk menjadi saksi, ahli atau

jurubahasa, dengan sengaja tidak melakukan suatu kewajiban yang menurut undang#

undang ia harus melakukannnya

1. Dalam perkara pidana dihukum dengan hukuman penjara selama#lamanya

bulan.

2. Dalam perkara lain, dihukum dengan hukuman penjara selama#lamanya -

bulan.!

Pasal 522 KUHP

$arang siapa menurut undang#undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau jurubahasa,

tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak

sembilan ratus rupiah.!

Aspek Hk!

Pasal 338 KUHP

$arang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena

pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.!

Pasal 339 KUHP

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang

dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya,

atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal

tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya

secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama

waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.!

Pasal 340 KUHP



$arang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang

lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh lima

tahun.!

Pasal 351 KUHP

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau

pidana denda paling banyak // rupiah.

() +ika perbuatan mengakibatkan luka#luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana

penjara paling lama lima tahun.

(!) +ika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

() Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.() Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.!

Pasal 354 KUHP

(1) $arang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam, karena melakukan

penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

() +ika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling

lama sepuluh tahun.!

"a#asia $a%a&an dan Pe!%a&an 'ka( ) *& "

• Peraturan Pemerintah 0o - tahun 1-/ tentang la%a sumpah dokter

"aya bersumpah2 berjanji bahwa

"aya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perkemanusiaan

"aya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai

dengan martabat pekerjaan saya.

"aya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan

kedokteran.

"aya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan

karena keilmuan saya sebagai dokter33.dst.

• Peraturan Pemerintah no 1/ tahun 1-- tentang wajib simpan rahasia Kedokteran.

Pasal 1 PP 0o 1/21--



4ang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh

orang#orang tersebut dalam pasal ! pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya

dalam lapangan kedokteran.

Pasal PP 0o 1/21--

Pengetahuan tersebut pasal 1 harus dirahasiakan oleh orang#orang yang tersebut

dalam pasal !, kecuali apabila suatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi

daripada PP ini menentukan lain.

Pasal ! PP 0o 1/21--

4ang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal 1 ialah

a. 5enaga kesehatan menurut pasal 66 tentang tenaga kesehatan.

b. Mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan,

pengobatan dan atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh menteri

kesehatan.

Pasal PP 0o 1/21--

5erhadap pelanggaran ketentuan mengenai wajib simpan rahasia kedokteran yang

tidak atau tidak dapat dipidana menurut pasal ! atau pasal 11 K6&P, menteri

kesehatan dapat melakukan tindakan administrati7e berdasarkan pasal 66 tentang

tenaga kesehatan.

Pasal PP 0o 1/21--

'pabila pelanggaran yang dimaksud dalam pasal dilakukan oleh mereka yang

disebut dalam pasal ! huru% b, maka menteri kesehatan dapat mengambil tindakan#

tindakan berdasarkan wewenang dan kebijaksanaannya.

Pasal ! K6&P

1) $arangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena

jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilanribu rupiah.

) +ika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat

dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 8 K6&P

$arangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.

+eda# Ma,a& Klinis- Ana&o!is an /ansplan&asi



Peraturan Pemerintah 0o 18 tahun 181 tentang $edah Mayat Klinis dan $edah Mayat

'natomis serta 5ransplantasi 'lat dan atau +aringan 5ubuh Manusia.

Pasal PP 0o 182181

$edah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut

a. Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah

penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan

dengan pasti*

b. 5anpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila diduga penderita

menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya.

c. 5anpa persetujuan penderita atau keluarganya terdekat, apabila dalam jangka waktu

9 jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia dating ke rumah sakit.

Pasal 1 PP 0o 182181

Pengambilan alat atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau bank

mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan persetujuan

tertulis keluarga yang terdekat.

Pasal 1: PP 0o 182181

Dilarang memperjual belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.

Pasal 18 PP 0o 182181

Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua

bentuk ke dan dari luar negeri.

Pasal 1 PP 0o 182181

;arangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1: dan pasal 18 tidak berlaku untuk

keperluan penelitian ilmiah dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Menteri

Kesehatan.

Pasal :/ 66 Kesehatan

() $edah mayat hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai

keahlian dan kewenangan untuk itu dan dengan memperhatikan norma yang berlaku

dalam masyarakat.



Documents

Medikolegal