CeMAT Southeast Asia/TransASia/Cold Chain Indonesia 2017

EDY PUTRA IRAWADY, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

ICE BSD, 2 Maret 2017

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI UNTUK MENDUKUNG

DAYA SAING LOGISTICS & SUPPLY-CHAIN NASIONAL

STRATEGI KEBIJAKAN EKONOMI BARU

Komitmen Presiden dalam Pidato Presiden tanggal 16 Agustus 2016:“…Pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial…

adalah: yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.

….kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api tidak hanya di pulau Jawa tapi juga di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga dibangun Mass

Rapid Transportation (MRT), Light Rail Train (LRT), dan commuter line...”2

RPJM 1(2005-2009)

Menata kembali NKRI,membangun Indonesiayang aman, damai,yang adil dandemokratis, dengantingkat kesejahteraanyang lebih baik

RPJM 2(2010-2014)

Memantapkan penataankembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM,membangunkemampuan IPTEK,memperkuat daya saingperekonomian

RPJM 3(2015-2019)

Memantapkanpembangunan secaramenyeluruh denganmenekankanpembangunankeunggulan kompetitif,perekonomian berbasisSDA yang tersedia, SDMyang berkualitas, sertakemampuan IPTEK

RPJM 4(2020-2024)

Mewujudkanmasyarakat Indonesiayang maju, mandiri,adil, makmur melaluipercepatanpembangunan di segalabidang dengan strukturperekonomian yangkokoh berlandaskankeunggulan kompetitif

TAHAPAN PEMBANGUNAN DAN ARAHAN KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025

Salah satu sasaran RPJMN 2015-2019:• Meningkatkan kinerja pelayanan dan industri transportasi

nasional untuk mendukung SISLOGNAS dan konektivitasdari desa ke kota dan pasar global 3

SKEMA KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL

I. REFORMASI KEBIJAKAN EKONOMI (RPE)

1. Manajemen Baru Batam2. Tax Amnesty3. Pencabutan PERDA4. Kebijakan Suku Bunga: Repo Over Night Rate5. Proyek Strategis Nasional6. Reformasi Anggaran (APBN)7. Pembangunan Infrastruktur8. Pengembangan SDM

Perbaikan regulasi (penyederhanaan), dan birokrasi(kemudahan), serta peningkatan penegakan hukum:

Rasionalisasi kebijakan: moneter/perbankan, fiskal, dan regulatory:

9. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

II. PAKET KEBIJAKAN DEREGULASI

III. KEBIJAKAN EKONOMI BERKEADILAN

Program yang Diutamakan dari Kebijakan Ekonomi Berkeadilan

4

Pengawalan Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Melalui Pembentukan Satgas

Satuan TugasPercepatan dan

EfektivitasPelaksanaan

KebijakanEkonomi

Kampanyedan

DiseminasiKebijakan

Percepatandan

PenuntasanRegulasi

Evaluasidan Analisa

Dampak

Penanganandan

PenyelesaianKasus

1

2

3

4

NO POKJA TUGAS

1. Kampanye dan DiseminasiKebijakanEkonomi

• Kampanye, sosialisasi, diseminasi, publikasi, road show, business matching, CEO meeting, talk show/dialog dalam dan luar negeri.

2. Percepatan dan PenuntasanRegulasiKebijakanEkonomi

• Menyelesaikan seluruh peraturan dan peraturan teknisyang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakanderegulasi ekonomi.

• Memastikan kepatuhan substansi dari peraturan yang diterbitkan.

3. Evaluasi dan Analisa DampakKebijakanEkonomi

• Memantau, menganalisa, dan mengevaluasipelaksanaan kebijakan/regulasi serta dampak ekonomi(regulatory impact).

• Mengkaji usulan deregulasi lanjutan.

4. Penanganandan PenyelesaianKasus

• Menjadi saluran pengaduan pelaksanaan kebijakanderegulasi.

• Menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan denganpelaksanaan kebijakan deregulasi.

5. Unit Pendukung • Mendukung kegiatan Pokja dalam administrasi, keuangan, pelaporan.

• Mengkoordinasikan substansi deregulasi antar K/L dandaerah.

• Melakukan klinik bisnis dan PPC untuk uji publik danefektivitas kebijakan.

5

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

PENYEDERHANAAN REGULASI KEMUDAHAN BIROKRASI KEPASTIAN USAHAUntuk meningkatkan daya saing industri, daya beli masyarakat, investasi, logistik, ekspor, dan wisata.

PAKET I, 9 Sept ‘15

MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI

PAKET II, 29 Sept ‘15

PROMOSI INVESTASI DAN DEVISA

PAKET III, 7 Oct ’15

PERLUASAN AKSES PEMBIAYAAN DAN PENGURANGAN BIAYA PRODUKSI

PAKET IV, 15 Oct ‘15

JAMINAN SISTEM PENGUPAHAN DAN PENGAMANAN PHK

PAKET V, 22 Oct ‘15

REVALUASI ASET DAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH

PAKET VI, 6 Nov ‘15

MENGGERAKKAN EKONOMI DI WILAYAH PINGGIRAN DAN KELANCARAN BAHAN BAKU OBAT

PAKET VII, 7 Dec ‘15

INSENTIF PAJAK INDUSTRI PADAT KARYA DAN SERTIFIKASI TANAH

PAKET VIII, 21 Dec ‘15

KEPASTIAN USAHA DAN INVESTASI JASA PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG (MRO)

PAKET IX, 27 Jan ‘16

INFRASTRUKTUR LISTRIK DAN LOGISTIK

PAKET X, 11 Feb ‘16

KETERBUKAAN INVESTASI

PAKET XI, 29 Mar ‘16

AKSES PEMBIAYAAN, DWELLING TIME, DAN INDUSTRIFARMASI/ALKES

PAKET XII, 28 Apr ‘16

PENINGKATAN PERINGKAT EASE of DOING BUSINESS (EoDB)

PAKET XIII, 25 Aug ‘16

PERUMAHAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)

PAKET XIV, 10 Nov ‘16

PENETAPAN PETA JALAN E-COMMERCE(Menunggu penyelesaian Perpres)

204 TOTAL REGULASI203 SELESAI

Pengawalan Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Melalui Pembentukan Satgas6

MISI1. Memperlancar arus barang yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatnya daya saing produk nasional.2. Membangun simpul-simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan, antar wilayah dan antar pulau sampai ke pasar ekspor.

VISI SISLOGNAS Tahun 2025: Terwujudnya Sistem Logistik yang Terintegrasi secara Lokal, dan Terhubung secara Global untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional dan Kesejahteraan Rakyat

VisiLogistik

Indonesia2025

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL (SISLOGNAS)(Perpres No.26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional)

TARGET:• Turunnya biaya logistik terhadap PDB 5% dari tahun berjalan,

misal: 2014 (24,6%) maka 2015 (23,37%), 2016 (22,2%), 2017(21,09%), 2018 (20,03%), 2019 (19,03%) sampai 2025 (13,98%).

• Terbangunnya peta transportasi barang.• Berkembangnya konektivitas ekonomi desa, kota, pasar global,

dengan semakin meratanya suplai produk antar daerah.• Meluasnya kegiatan perdagangan secara langsung dari daerah ke

pasar internasional.• Meningkatnya permintaan SDM Indonesia yang memiliki

sertifikasi kompetensi di bidang logistik.

6 Kunci Penggerak Utama Pengembangan SISLOGNAS

Regulasi, Peraturan & Perundangan

Infrastruktur Transportasi

ManajemenSumber Daya

Manusia

Teknologi Informasi dan

Komunikasi

Pelaku dan Penyedia Jasa

Logistik

Komoditas Penggerak

Utama

Prioritas Perbaikan

Sasaran Kebijakan:• Membuka peluang pelayaran nasional melayani angkutan ekspor impor sekitar USD. 600 Juta/Tahun, investasi perkapalan sekitar 70-100 unit kapal baru

senilai USD. 700 Juta, asuransi angkutan sebesar 1%-2%, pinjaman perbankan DN sebesar USD. 560 Juta, dan kesempatan kerja baru sebanyak 2.000 pelaut.• Meningkatkan daya saing galangan kapal DN dengan memberikan insentif 0% Bea Masuk impor 115 jenis suku cadang dan komponen kapal laut, termasuk

menjaga keberlangsungan hidup 1.800 Perusahaan Pelayaran.• Memberi peluang lebih besar kepada pelayaran nasional untuk melayani angkutan khusus seperti, kapal tanker, bulker, dan semen.• Memberikan peluang bisnis lebih besar bagi pelaku logistik nasional, dengan rasionalisasi/pengurangan PNBP, penghematan biaya angkutan barang melalui

udara sebesar 30%, beban biaya transportasi (laut, darat, udara) sebesar 15%, dan beban administrasi/operasional perusahaan logistik lainnya.• Mengurangi kerusakan produk pasca panen sebesar 30%, dengan membangun Pusat Distribusi Regional dan Standar Pengangkutan Barang.• Memperkuat wewenang dan lembaga INSW untuk mendukung efisiensi logistik dan kelancaran ekspor impor, termasuk kepastian dwelling time yang rendah.

7

Paket Deregulasi Kebijakan Ekonomi I-XIV yang terkait Sektor Logistik

MEMBANGUN KONEKTIVITAS

EKONOMI DESA-KOTA

Peningkatan Daya Saing Industri PenerbanganNasional melalui insentif bea masuk 0% untuk 21pos tarif suku cadang dan komponen pesawatterbang yang berdampak terhadap penurunan 2%biaya margin perawatan pesawat terbang (karenaporsi suku cadang dan komponen pesawat terbangadalah 20% dari biaya operasional).

• Pusat Logistik Berikat (PLB): 28 PLB untuk memudahkan Mendapatkan Supply Bahan Baku Industri.

• Single Identity Importir: satu-satunya tanda pengenal importir.

• Simplifikasi Perizinan Ekspor-Impor: menurunkan lartas dari 51% (September 2015) menjadi 32% (Mei 2016).

• Inland FTA: pemindahan kawasan FTA ke Indonesia yang sebelumnya berada di negara lain.

• Fasilitas Tidak Dipungut PPN alat transportasi dan jasa transportasi laut serta pelabuhan: untuk meningkatkan daya saing karena menurunnya biaya produksi 10% bagi galangan kapal DN (di luar Batam) dan kepelabuhanan, yang berdampak juga terhadap pelayaran.

• Penyatuan Pembayaran Jasa-jasa Kepelabuhanan secara Elektronik (Single Billing) yang berdampak pada penurunan lead time dan penurunan bank charges.

• Relaksasi penetapan tarif pos komersial yang tarif sebelumnya mesti di atas tarif Pos Universal, sehingga berdampak pada meningkatnya kegiatan usaha jasa pengirman swasta.

• Sinergi BUMN Membangun Agregator/Konsolidator Ekspor Produk UKM, Geographical Indications, dan Ekonomi Kreatif, yang berdampak pada meluasnya sumber ekspor baru terutama dari wilayah timur Indonesia, dan menurunkan biaya ekspor.

• Integrasi Inaportnet system ke dalam INSW system, yang berdampak pada berkurangnya jedah waktu antara flow of document (SPPB) dan flow of goods (SP2).

Indonesian Single Risk ManagementPenerapan Manajemen Risiko yang terintegrasi antarKementerian/Lembaga untuk meningkatkan efisiensipelayanan dan efektivitas pengawasan di seluruhproses layanan impor-ekspor: dwelling time di seluruhpelabuhan.

PAKET I PAKET VIII

PAKET IX

PAKET XI

8

PRIORITAS PERBAIKANFOKUS: PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING PENYEDIA JASA LOGISTIK NASIONAL... (1/2)

NO. KEBIJAKAN DAMPAK

I MEMBERIKAN PELUANG PASAR KEPADA PENGUSAHA PELAYARAN, OCEAN INSURANCE, DAN PEMELIHARAAN KAPALNASIONAL

1 Kebijakan Term of Trade Ekspor Impor Barang Tertentuyang memiliki keunggulan komparatif untuk ekspor(menjadi CIF basis) dan impor barang kepentinganPemerintah (menjadi FOB basis).

Membuka peluang pelayaran nasional melayani angkutan ekspor impor sekitarUSD. 600 Juta/Tahun, investasi perkapalan sekitar 70-100 unit kapal baru senilaiUSD. 700 Juta, asuransi angkutan sebesar 1%-2%, pinjaman perbankan DNsebesar USD. 560 Juta, dan kesempatan kerja baru sebanyak 2.000 pelaut.

2 Revitalisasi Industri Galangan Kapal, PeralatanKepelabuhanan & Pelayaran.

Meningkatkan daya saing galangan kapal DN dengan memberikan insentif 0% BeaMasuk impor 115 jenis suku cadang dan komponen kapal laut.

II MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN PENYEDIA JASA LOGISTIK3 Peningkatan Keamanan dan Efisiensi Pengiriman Kargo

dan Pos Udara (Regulated Agent).Meningkatkan keamanan pengiriman kargo dan pos udara, dan menghemat biayaangkutan barang melalui udara hingga 30%.

4 Penyederhanaan Perizinan Angkutan Barang. Memudahkan usaha angkutan barang dan menghindari pungutan liar.

5 Pengurangan Beban Biaya Jasa Transportasi MelaluiRasionalisasi PNBP Sektor Perhubungan.

Mengurangi beban operasional perusahaan jasa angkutan dan logistik denganpengurangan PNBP.

6 Rasionalisasi Persyaratan Modal Izin Angkutan Laut danIzin Usaha Kepelabuhanan.

Mendorong revitalisasi dan pengembangan pelabuhan tanpa mengurangipertimbangan kredibilitas perusahaan dalam pengembangan pelaku usaha jasaangkutan dan kepelabuhan.

7 Rasionalisasi Persyaratan Modal Usaha dalamMemperoleh Izin Usaha Bongkar Muat Barang.

Mendorong pelaku usaha untuk memperluas investasi usaha bongkar muat.

8 Rasionalisasi Persyaratan Modal Usaha dalamMemperoleh Izin Usaha Keagenan Kapal.

Mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan usaha keagenan kapal.

9

NO. KEBIJAKAN DAMPAK

9 Penyederhanaan Perizinan Penyelenggaraan Pos. Mendorong perluasan usaha jasa penyelenggara pos.

10 Penguatan Peran Otoritas Pelabuhan (OP) dalam MengelolaKelancaran Arus Barang di Pelabuhan.

Menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan agar dapat dengan mudahmenjalankan amanat UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

11 Peningkatan Efisiensi Biaya Kepelabuhanan dengan MengurangiBiaya Pemindahan Barang (double handling) di Terminal.

Mengurangi beban biaya logistik di pelabuhan dan memberikan kepastian pelakuusaha terhadap proses custom clearance dan cargo release di pelabuhan.

12 Standarisasi Dokumen Pergerakan Arus Barang Dalam Negeri(Manifes Domestik) Berbasis Elektronik melalui integrasi dengansistem INSW.

Tersedianya informasi pergerakan arus barang domestik (melalui darat, laut, danudara) secara elektronik dan mempermudah koordinasi dan pengawasanpergerakan barang antar pulau.

13 Pengembangan Konektivitas Informasi dan Sarana Fisik antar Pasar,Terminal Agro, Pelelangan Ikan di Tingkat Kabupaten dan Provinsi(Pusat Distribusi Regional).

Terbangunnya konektivitas fisik dan informasi real time antar pusat distribusi(pasar, terminal agro, pelelangan ikan) terkait supply chain barang pokok danpenting antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

14 Peningkatan Kapasitas Pelayaran Nasional melalui penyediaan kapal-kapal bekas (yang boleh diimpor) di atas usia 15 tahun untukangkutan khusus.

Memberi peluang lebih besar kepada pelayaran nasional untuk melayaniangkutan khusus seperti kapal tanker, bulker, dan semen.

15 Membentuk Tim SISLOGDA sebagai Pendukung Program TPID. Meningkatnya kelancaran pasokan komoditas barang pokok dan penting didaerah, dan memudahkan pengendalian dan pemantauan inflasi daerah.

16 Adanya Pedoman/Standar Kepatuhan Container Handling (VoluntarySelf-Compliance) antar pengirim, pengangkut, dan trucking untukmengurangi resiko kerusakan peti kemas.

Kepastian mekanisme pengembalian uang jaminan peti kemas bagi pengangkutyang mewajibkan uang jaminan peti kemas.

III MEMPERKUAT KELEMBAGAAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)

17 Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan Indonesia National SingleWindow (INSW).

Memperkuat wewenang dan lembaga INSW untuk mendukung efisiensi logistikdan kelancaran ekspor impor.

PRIORITAS PERBAIKANFOKUS: PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING PENYEDIA JASA LOGISTIK NASIONAL... (2/2)

10

UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK

EDY PUTRA IRAWADY DEPUTI MENKO PEREKONOMIAN

BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

...Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk

Indonesia Raya.... [W.R Supratman]

11