Upload
phamduong
View
258
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PENELITIAN DANPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SUMBER DANA : APBN IPB tahun 2013Program Desentralisasi
disusun oleh :DIREKTORAT KEUANGANInstitut Pertanian Bogor
disampaikan pada :Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan Program PPM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKATBogor, 23 Mei 2013
Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-undang No.19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013
Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa
PMK No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013
PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam NegeriBagi Pejabata Negara, Pegawai Negeri & Pegawai Tdk Tetap
PMK No.31/PMK.02/2013 tentang Perubahan PMK No.37/PMK.05/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013
STRUKTUR PENGANGGARAN DIPA IPB Tahun 2013
Satuan Kerja : Institut Pertanian Bogor (189772)
Fungsi IPB : Pendidikan (10)
Sub Fungsi IPB : Pendidikan Tinggi (10.06)
Program : Pendidikan Tinggi (023.04.08)
Kegiatan : Pengembangan Penelitian danPengabdian Masyarakat(023.04.08.2013)
No Sub Kegiatan Kode Kegiatan ∑ Judul
1 Penelitian UnggulanStrategis Nasional
2013.006.521219 88
KEGIATAN PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MEKANISME PEMBAYARAN
Tahap I : 80 %
Tahap II : 20%
LANGSUNG (LS)
KETUA PENELITI
KPPN
KONTRAKTUAL
disesuaikandengan isi
kontrak
Dokumen : 1. Proposal Penelitian (disetujui oleh LPPM) 2. SK Rektor3. Kontrak (fotocopy NPWP, KTP, Buku Rekening Bank)
Dokumen : 1. SPP/SPM2. Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh Pasal 233. Fotocopi NPWP Ketua Peneliti4. Fotocopi NPWP Bendahara DIPA IPB5. Fotocopi Buku Rekening Bank Ketua Peneliti
Atas dasar SPM, KPPN mengeluarkan SP2D – LS dimana dana langsung masuk ke rekening bank ketua peneliti setelah dikurangi pajak (Pajak PPN : 10%, PPh Ps 23 /jasa : 2%)
PENCAIRAN DANA Tahap - 1 : 80%
Dokumen : 1. Laporan Kemajuan Penelitian2. Laporan Keuangan Tahap-1 (SPJ)
Dokumen : 1. SPP/SPM2. Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh Pasal 233. Fotocopi NPWP Ketua Peneliti4. Fotocopi NPWP Bendahara DIPA IPB5. Fotocopi Buku Rekening Bank Ketua Peneliti
Atas dasar SPM, KPPN mengeluarkan SP2D – LS dimana dana langsung masuk ke rekening bank ketua peneliti setelah dikurangi pajak (Pajak PPN : 10%, PPh Ps 23 /jasa : 2%)
PENCAIRAN DANA Tahap -2 : 20%
Jangka WaktuPenelitian
31 Oktober 201315 Mei 2013 s.d
Tandatangan
Kontrak
Mulai adanya “Transaksi/Belanja”
Sebelumkontrak
Tidak boleh adatransaksi
• Maks : 30%Honorarium
• Maks : 30 – 45 %Bahan Habis
• Maks : 10-25%Perjalanan
• Maks : 15%Lain-lain
PENGGUNAAN DANA
PENELITIAN “Unggulan Strategis Nasional"
Peruntukkan :
RAB(RencanaAnggaranBelanja)
Panduan Pelaksanaan PPM diPT Edisi IX tahun 2013 (Dikti)
Honorarium dapat diberikan terkait dengan outputkegiatan Penelitian yang dilakukan oleh Pegawai
Negeri (Non Fungsional Peneliti) dengan maksimal 4(empat) jam per hari, tarif yang diberikan adalah 85%dari tarif SBU (Fungsional Peneliti).
Acuan :
PMK No.37/PMK.05/2012; dan
PMK Perubahan No.31/PMK.02/2013
Kelengkapan Administrasi :1. Kuitansi atau Daftar penerima upah/honor;2. SSP Pajak PPh 21
A. BELANJA UPAH/HONORARIUM
No Peruntukan SatuanSBU
(FungsionalPeneliti)
SBU (Non FungsionalPeneliti) :
85%
1 Peneliti Utama OJ 60.000,- 51.000,-
2 Peneliti Madya OJ 50.000,- 42.500,-
3 Peneliti Muda OJ 40.000,- 34.000,-
4 Peneliti Pertama OJ 35.000,- 29.750,-
5 Pembantu Peneliti (Asisten) OJ 20.000,- 17.000,-
TARIF PENELITIAN
ACUAN STANDAR
TARIF
Perpajakan :
a. dipungut pada saat menerima honorarium
b. Tarif untuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 finalPNS sebagai berikut :
- Golongan IV : 15%
- Golongan III : 5%
- Golongan II/I : tidak dikenakan
c. Jika ada tim yang belum PNS, maka perhitunganpajak PPh 21 menggunakan tarif pasal 17 (progresif), yaitu sebesar 5% dari jumlah brutoyang diterima
Lanjutan ……Belanja Upah/Honorarium :
Lanjutan ……Belanja Upah/Honorarium :
d. Surat Setoran Pajak (SSP) disetor ke bank persepsipaling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya,dengan menggunakan :NPWP : Bendahara DIPA IPBNomor : 00.002.658.3-434.000Alamat : Kampus IPB Darmaga Bogor
e. Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) lampiran 1 & 3 danDaftar Penerima dikirim ke Direktorat KeuanganIPB, untuk di laporkan pada SPT masa bulanan
Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat 1 bersifatfinal dengan tarif : a. Sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto
bagi PNS Golongan I dan II
b. Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah brutobagi PNS Golongan III
c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlahbruto bagi PNS Golongan IV
PAJAK PPh Pasal 21 (sesuai PP Nomor : 80 Tahun 2010)
Contoh : Kwitansi Upah/Honorarium
Harus sama
Disesuaikandengan
Golongan
:
::
Sudah Terima dari :
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran :
:15% :
:
Bogor, 30 Mei 2013
Yang menerima,
MengetahuiPenanggungjawab Kegiatan/Ketua Peneliti
………………………………………………NIP…………………………………………
Honorarium peneliti utama kegiatan pelaksanaan Penelitian Unggulan Strategis
Nasional , sesuai Kontrak Nomor : ………. Kode MAK : 2013.006.521219, dengan rincian
sbb :
Tahun Anggaran 2013
No. BuktiMata Anggara 2013.006.521219
KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN
Rektor Institut Pertanian Bogor
satu juta dua puluh ribu rupiah
Barang/Pekerjaan tersebut telah
diterima/diselesaikan dengan lengkap
dan baik
153.000 Jumlah bersih yang diterima 867.000
- Pajak PPh Pasal 21 - Jumlah kotor (20 jam x Rp. 51.000) 1.020.000
JUMLAH : 1.020.000
Erlin Herlina, SE
Contoh : Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21
LEMBAR
Untuk Arsip Wajib Pajak
:
:
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran :
Terbilang :
…………………………………………… ,Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : …………………………………………..
SURAT SETORAN PAJAK1DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
(SSP)DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
a/n Dr.Ir. Maman, DKK (3 orang), kegiatan penelitian Hibah
Pascasarjana, kontrak nomor : …….
NAMA WP : Bendahara DIPA IPB
ALAMAT WP BOGOR
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
3 4 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
2 6 5 8 3 4NPWP : 0 0 0 0
ALAMAT OP ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Uraian Pembayaran : Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
Pajak PPh Pasal 21
NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
Apr Mei Jun Jul
4 0 2
Masa PajakTahun Pajak
Jan Feb Mar
4 1 1 1 2 1
Okt Nov DesAgs Sep
0 1 3Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan : / / /
2
………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/PenyetorTanggal BOGOR
/
Rp2.500.000 Diisi dengan rupiah penuh
Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Cap dan tanda tangan
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Daftar Penerima
NO NAMA NOMOR NPWP GOLONGAN JUMLAH BRUT0
(Rp) PAJAK PPh 21 (Rp)
1 Dr.Ir. Maman 67.081.472.2-404.000 IV 1,200,000 180,000
2 Neneng 67.081.475.2-404.000 III 800,000 40,000
3 Hasyim 67.081.472.2-404.000 II 500,000 -
2,500,000 220,000 JUMLAH
Contoh : Lampiran Bukti Pungut
B. Belanja Bahan
1. Jika Belanja : s/d ≤ Rp. 1.000.000,-Kelengkapan administrasi :- Kuitansi, Bon/Nota- materai 3000 (jika belanja > Rp. 250.000 s/d Rp.
1.000.000)- Stempel toko- Nama jelas dan tanda tangan penerima
2. Jika belanja bahan yang bernilai > Rp. 1.000.000 s/d < Rp. 50.000.000 :Kelengkapan administrasi:- Kuitansi (+ bea materai 6000)- Bon/Nota/Faktur Barang- Stempel toko, Nama jelas & Ttd penerima
3. Jika belanja ≥ Rp. 50.000.000 (oleh ULP IPB)
Kelengkapan Administrasi :
a. Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak pengadaan barang/jasa yang prosedurnya mengacu kepada Keppres Nomor 70Tahun 2012
b. Berita Acara Pemeriksaaan Barang
c. Berita Acara Serah Terima Barang
d. Kuitansi
e. Bon/Faktur Barang
f. Faktur Pajak
g. SSP PPn dan SSP PPh Psl 22
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
Tarif Bea Meterai(UU No 13 Tahun 1985 Ps 2 jo. PP No.24 Tahun 2000):
a. Mempunyai harga nominal sampai dengan Rp.250.000,- tidak dikenakan Bea Meterai
b. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- dikenakan BeaMeterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000
c. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.1.000.000,- dikenakan Bea Meterai dengan tarifsebesar Rp. 6.000,-
Contoh : Kwitansi belanja bahan
Harus dilampirkan
Kelengkapan :-Materi 6000-Stempel toko-Nama jelas & tanda tangan
:
::
Sudah Terima dari :
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran :
Bogor, 13 September 2013
Yang menerima,
MengetahuiPenanggungjawab Kegiatan/Ketua Peneliti
………………………………………………NIP…………………………………………
Tahun Anggaran 2013
No. Bukti
Rektor Institut Pertanian Bogor
KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN
Barang/Pekerjaan tersebut telah
diterima/diselesaikan dengan lengkap
dan baik
JUMLAH : 1.500.000
Erlin Herlina, SE
Mata Anggara 2013.006.521219
satu juta lima ratus ribu rupiahPembelian bahan (sesuai bon/nota terlampir) untuk kegiatan pelaksanaan Penelitian
Unggulan Strategis Nasional , sesuai Kontrak Nomor : ………. Kode MAK :
2013.006.521219
C. BELANJA PERJALANAN
PRINSIP PERJALANAN DINAS :
1. Selektif : hanya kepentingan yang sangat tinggidan prioritas;
2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian;
3. Efisiensi penggunaan belanja;
4. Akuntabilitas pemberian perintah perjalanandinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas
PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
PERJALANAN DINAS harus berdasarkan :
1. Surat Tugas;
Surat Tugas diterbitkan oleh : Kepala Satuan Kerja/PejabatEselon I/Pejabat Eselon II/Atasan langsung pelaksanaperjalanan dinas
Surat Tugas sedikitnya mencantumkan :
- Pemberi Tugas atasan langsung(Dekan/Wadek/Kadep/Sekdep)
- Pelaksana Tugas
- Waktu Pelaksanaan Tugas; dan
- Tempat Pelaksanaan Tugas
2. Surat Perjalanan Dinas (SPD) atasan langsung(Dekan/Wadek/Kadep/Sekdep)
PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
BIAYA PERJALANAN DINAS terdiri ataskomponen sbb :
1. UANG HARIAN;
2. BIAYA TRANSPORT
3. BIAYA PENGINAPAN
4. SEWA KENDARAAN DALAM KOTA
PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
C. Belanja Perjalanan
1. UANG HARIAN
Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negerimerupakan penggantian biaya keperluan sehari-haripegawai negeri/non pegawai negeri dalammenjalankan perintah perjalanan dinas di dalamnegeri.
Uang harian diberikan sesuai Sandar Biaya Umum(SBU) PMK No.37/PMK.02/2012 (lampiran-1, hal-9, point-26) yang merupakan batas tertinggi.
PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
2. UANG TRANSPORT:
a. Tiket pesawat/kereta/kapal laut (at cost)
b. Perjalanan dari tempat kedudukan sampai dengantempat keberangkatan dan kepulangan (kota asal), termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara
Biaya ini diberikan at cost sesuai dengan buktipengeluaran (bukti-bukti tersebut sebagaidokumen administrasi Laporan Keuangan/SPJ)(Jika menggunakan kendaraan dinas, tidak ada komponen ini)
c. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dankepulangan.
Biaya ini diberikan at cost sesuai dengan buktipengeluaran (bukti-bukti tersebut sebagaidokumen administrasi Laporan Keuangan/SPJ)
PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
3. BIAYA PENGINAPAN :
a. Hotel atau sejenis;
Biaya yang dikeluarkan adalah sebesar biaya yang yang dibebankan pihak penyedia jasa (hotel) dibuktikan dengan bukti tagihan/kwitansi yang sah(at cost)
b. Tempat menginap lainnya
Jika tidak menggunakan penginapan, pelaksanatugas perjalanan dapat diberikan biayapenginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) daritarif hotel di kota tujuan sesuai dengan standartarif SBU, biaya tersebut dibayarkan secaralumpsum.
PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
4. SEWA KENDARAAN :
Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan untukkeperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
Sewa kendaraan tersebut sudah termasuk biayauntuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak(at cost)
PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
KELENGKAPAN ADMINISTRASI/DOKUMEN SPJ PERJALANAN DINAS :
Sebagai akuntabilitas terhadap pembebanan biayaperjalanan, dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban :
1. Kwitansi total
2. Rincian Biaya Perjalanan Dinas
3. Surat Tugas;
4. Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang sudah dilegalisasi;
5. Bukti Kwitansi Hotel/Penginapan;
6. Bukti-bukti lain (retribusi, airport tax, boarding pass, taxi/kendaraan dll)
7. Bukti pengeluaran riil (jika ada)
PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Contoh : Bukti Kwitansi Perjalanan
:
::
Sudah Terima dari :
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran :
Bogor, 13 September 2013
Yang menerima,
MengetahuiPenanggungjawab Kegiatan/Ketua Peneliti
………………………………………………NIP…………………………………………
No. Bukti
Tahun Anggaran 2013
Barang/Pekerjaan tersebut telah
diterima/diselesaikan dengan lengkap
dan baik
Mata Anggara 2013.006.521219
KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN
Rektor Institut Pertanian Bogor
empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiahBiaya perjalanan dinas ke …………. selama 3 hari tanggal 23 s/d 25 Mei 2013 (rincian
terlampir) kegiatan pengambilan/survey data pelaksanaan Penelitian Unggulan
Strategis Nasional , sesuai Kontrak Nomor : ………. Kode MAK : 2013.006.521219
JUMLAH : 4.175.000
Erlin Herlina, SE
PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Contoh : Rincian Biaya Perjalanan
Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :
NO JUMLAH (Rp) KETERANGAN
1 Uang harian Daerah Yogyakarta (3 hr x Rp. 420.000) 1.260.000
2 Tiket pesawat PP (Jakarta - Yogyakarta/Yogyakarta-Jakarta) 1.500.000
3 Penginapan (2 mlm x Rp. 450.000) 900.000
4 Transport :
- Taxi (Darmaga - Baranangsing) PP (2 kali x Rp. 120.000) 240.000
- Dambri PP (2 kali x Rp.40.000,-) 80.000
- Boarding pass Keberangkatan 40.000
- Boarding pass Kepulangan 35.000
- Taxi di tempat tujuan PP (2 kali x Rp. 60.000,-) 120.000
4.175.000
Bogor, 23 Mei 2013
Telah dibayar sejumlah uang Telah menerima jumlah uang
sebesar …………… Rp. 4.175.000
Ketua Peneliti Yang menerima/Pelaksana SPD
……………………………………………………. …………………………………………………….
NIP…………………………………………….. NIP. ……………………………………………..
PERINCIAN BIAYA
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
JUMLAH (Rp)
Terbilang : empat juta dua ratus lima ribu rupiah
sebesar : Rp. 4.175.000,-
PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Contoh : Daftar Pengeluaran Riil
Yang bertanda tangan di bawah
Nama : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jabatan : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.
NO JUMLAH (Rp)
1
20.000
30.000
2 Biaya penginapan 900.000
950.000
2.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui/Menyetujui : Bogor, 23 Mei 2013
Penanggungjawab kegiatan/Ketua Peneliti Yang menerima/Pelaksana SPD
……………………………………………….. …………………………………………………….
NIP. ……………………………………….. NIP. ……………………………………………..
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) nomor : ………... Tanggal ……..……, dengan ini kami menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa :
Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti
pengeluarannya, meliputi :
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Terbilang : sembilan ratus lima puluh ribu rupiah
- Transport Darmaga - Baranangsing
- Transport lokal di tempat tujuan
Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas
dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk
menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara
Transport :
PERINCIAN BIAYA
JUMLAH (Rp)
S U R A T T U G A S Nomor : …………….................
Yang bertanda tangan dibawah ini,
N a m a : …………………………………..
NIP : …………………………………..
Jabatan : …………………………………..
Instansi : …………………………………..
menugaskan kepada :
1. Nama : …………………………………..
N I P : …………………………………..
Pangkat/Golongan : …………………………………..
Jabatan : …………………………………..
2. Nama : …………………………………..
N I P : …………………………………..
Pangkat/Golongan : …………………………………..
Jabatan : …………………………………..
Untuk melaksanakan “pengumpulan data/survey lapangan kegiatan penelitian dengan judul
……….” pada tanggal 19 s/d 21 Mei 2013 di Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bogor, 17 Mei 2013
Ketua/Sekretaris Departemen
………………………………………
NIP.
Contoh : SPPD (Halaman depan)
Kementerian Negara / Lembaga Lembar ke :
INSTITUT PERTANIAN BOGOR Kode No :
Nomor :
1 Pejabat Pembuat Komitmen/Atasan Langsung
2 Nama Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas
NIP
3 a. Pangkat dan Golongan a.
b. Jabatan/Instansi b.
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas c.
4 Maksud Perjalanan Dinas
5 Alat angkutan yang dipergunakan
6 a. Tempat berangkat a.
b. Tempat tujuan b.
7 a. Lamanya Perjalanan Dinas a.
b. Tanggal berangkat b.
c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *) c.
8 Pengikut : Nama Keterangan
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
9 Pembebanan Anggaran
a. Instansi a.
b. Akun b.
10 Keterangan lain-lain
Dikeluarkan di
Tanggal :
a.n. Pejabat Pembuat Komitmen
Atasan Langsung Pelaksana SPD
…………………………………………………………………………
NIP.
Tanggal Lahir
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
I. Berangkat dari :
(Tempat Kedudukan) :
Ke :
Pada Tanggal :
Kepala :
(………………………………………………………………………..)
NIP
II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
Kepala : Pada Tanggal :
Kepala
(………………………………………………………………………..) (………………………………………………………………………..)
NIP NIP
III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
Kepala : Pada Tanggal :
Kepala
(………………………………………………………………………..) (………………………………………………………………………..)
NIP NIP
IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
Kepala : Pada Tanggal :
Kepala
(………………………………………………………………………..) (………………………………………………………………………..)
NIP NIP
V. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
Kepala : Pada Tanggal :
Kepala
(………………………………………………………………………..) (………………………………………………………………………..)
NIP NIP
VI. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
Kepala : Pada Tanggal :
Kepala
(………………………………………………………………………..) (………………………………………………………………………..)
NIP NIP
VII. Catatan Lain-lain
VIII. PERHATIAN :
PPK yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal
berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara
apabila negar menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.
Contoh : SPPD (Halaman belakang)
D. BELANJA LAIN-LAIN
1. Biaya rapat : konsumsi
Kelengkapan Administrasi :
Kwitansi pembelian konsumsi
Surat undangan
Daftar hadir
Jika rapat di kantor/komplek perkantoran : tidakdiperkenankan adanya “penggantian transport”
Tarif satuan konsumsi “daerah propinsi Jawa Barat” (tarif tertinggi):
- makan : Rp. 37.000,-/kali
- snack : Rp. 11.000,-/kaliPMK No 37/PMK.05/2012
2. Fotocopy /PenggandaanKelengkapan administrasi :
Kwitansi/bon (materai, stempel toko, nama jelas)
3. Sewa alat / kendaraan: Kwitansi (materai, stempel toko, nama terang)
4. Penyusunan Laporan
FORMAT LAPORAN KEUANGAN
A. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (format-1)
B. Laporan Keuangan / Buku Kas Umum (format-2)
C. Rekapitulasi Penggunaan Dana (format-3)
D. Cashflow (format-4)
E. Penutupan Kas (format-5)
A. SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJAFormat-1
1. Kode Satuan Kerja : 189772
2. Nama Satuan Kerja : INSTITUT PERTANIAN BOGOR
3. Tanggal/No DIPA : 01 Mei 2013 / No : 023.04.2.189772/2013
4. Judu Penelitian : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PPN PPh
1 Potongan Pajak PPN 1-a 1.000.000
2 Potongan Pajak PPh 1-b 200.000
3 CV. Antara pembelian bahan kimia 2 4.000.000
4 20 April 2012 Mandala FC biaya perbanyakan materi 3 120.000
5 23 April 2012 Prof.Dr. ….., honorarium ketua peneliti 4 1.000.000
6 23 April 2012 Dr.Ir. ….. honorarium tim peneliti untuk 5 2.500.000
7 29 April 2012 Maman, A.Md honorarium teknisi untuk 6 250.000
8 30-Apr-12 Prof.Dr. ., biaya perjalanan dinas survey dst 450.000
9 dst
JUMLAH 9.520.000
Bogor, ……………………………
Ketua Peneliti
………………………………………
NIP………………………………..
13 April 2012
13 April 2012
Bukti-bukti pengeluaran anggaran tersebut di atas disimpan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat(LPPM) IPB untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
No Jumlah (Rp)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJAKegiatan Penelitian : Hibah Bersaing/Fundamental/Hibah Pascasarjana/Unggulan Strategis
SUMBER DANA : APBN / DIPA - IPB TAHUN 2013
Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Peneliti, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan meterial
serta atas kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran belanja-belanja ini dengan perincian
sebagai berikut :
dst
Pajak yang dipungutTanggal Penerima Uraian
No
Bukti
13 April 2012
B. LAPORAN KEUANGAN / BUKU KAS UMUM
Judu Penelitian :
Ketua Peneliti :
Total Kontrak : Rp. ……………………………………
Realisasi Penerimaan
Dana Tahap I : 10.000.000
Dana Tahap II : -
Jumlah : 10.000.000
Realisasi Belanja : 9.520.000
Sisa : 480.000
No No Bukti Jumlah (Rp) No Tanggal Uraian Kegiatan
1 1-a 1.000.000 1 13 April 2012 Potongan Pajak PPN
2 1-b 200.000 2 13 April 2012 Potongan Pajak PPh
3 2 8.800.000 3 17 April 2012 CV. Antara (Juli), pembelian bahan kimia
4 3 - 4 20 April 2012 Mandala FC (Eko), biaya perbanyakan
5 4 - 5 23 April 2012 Prof.Dr. ….., honorarium ketua peneliti
6 5 - 6 23 April 2012 Dr.Ir. ……. DKK (5 orang), honorarium tim
7 6 - 7 29 April 2012 Maman, A.Md, honorarium teknisi untuk
8 dst 8 30-Apr-12 Prof.Dr. ., biaya perjalanan dinas survey
9 dst 9 dst
JUMLAH 10.000.000 JUMLAH
Mengetahui
Kepala LPPM
Prof.Dr.Ir. Bambang Pramudya N, M.Eng
NIP. 19500301 197603 1 001
PENERIMAAN PENGELUARAN
Tanggal
13 April 2012
dst
dst
LAPORAN KEUANGANKegiatan Penelitian : Hibah Bersaing/Fundamental/Hibah Pascasarjana/Unggulan Strategis
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13 April 2012
13 April 2012
SUMBER DANA : APBN / DIPA - IPB TAHUN 2013
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uraian Kegiatan
Potongan Pajak PPN
Potongan Pajak PPh
Pencairan dana tahap I (70%)
C. REKAPITULASI PENGGUNAAN DANAFormat-3
Judul Penelitian :
Ketua Peneliti :
Nilai Kontrak :
Realisasi
Tahap I : (setelah dikurangi pajak)
Tahap II :
Jumlah :
Realisasi Penggunaan :
Sisa/Saldo Dana :
Rekapitulasi Belanja :
NO
1
2
3
4
Bogor,
Ketua Peneliti
……………………………………………..
NIP. ………………………………………
120.000
8.320.000
SUMBER DANA : APBN / DIPA - IPB TAHUN 2013
…………………………………..
Lain-lain
JUMLAH BELANJA
8.800.000
-
8.800.000
8.320.000
480.000
URAIAN
Gaji dan Upah
Bahan Habis Pakai
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………..
REKAPITULASI PENGGUNAAN DANAKegiatan Penelitian (Hibah Bersaing/Fundamental/Hibah Pascasarjana/Unggulan Strategis )
Perjalanan
3.750.000
JUMLAH (Rp)
4.000.000
450.000
D. CASH FLOW
Format-4
: ………………………………………………..
: ………………………………………………..
: 60.000.000
APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES
1 Saldo bulan yang lalu - 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000
2 Penerimaan bulan ini 8.800.000 - - - - - - - - 8.800.000 14,67%
3 Penggunaan bulan ini 8.320.000 - - - - - - - - 8.320.000 94,55%
1. Gaji/upah 3.750.000 - - - - - - - - 3.750.000 42,61%
2. Bahan 4.000.000 - - - - - - - - 4.000.000 45,45%
3. Perjalanan 450.000 - - - - - - - - 450.000 5,11%
4. Lain-lain 120.000 - - - - - - - - 120.000 1,36%
4 Saldo bulan ini 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000
Bogor,
Ketua Peneliti
…………………………………………………….NIP. ………………………………………………
CASH FLOW
Judul Penelitian
Nama Peneliti
Nilai Kontrak
SUMBER DANA : APBN / DIPA - IPB TAHUN 2013
Kegiatan Penelitian : Hibah Bersaing/Fundamental/Hibah Pascasarjana/Unggulan Strategis
NO URAIAN TAHUN ANGGARAN 2012
JUMLAH %
D. PENUTUPAN KASFormat-5
Judu Penelitian :
Tanggal Penutupan :
Nama Penutup Kas :
Total Penerimaan : Rp.
Total Pengeluaran : Rp.
Total Saldo : Rp.
- Saldo di Bank : Rp.
- Saldo kas tunai : Rp.
Saldo kas tunai terdiri dari :
1 Rp. 100.000 = 2 lembar = Rp. 200.000
2 Rp. 50.000 = 4 lembar = Rp. 200.000
3 Rp. 20.000 = 2 lembar = Rp. 40.000
4 Rp. 10.000 = 2 lembar = Rp. 20.000
5 Rp. 5.000 = 0 lembar = Rp. -
6 Rp. 2.000 = 8 lembar = Rp. 16.000
7 Rp. 1.000 = 3 lembar = Rp. 3.000
8 Rp. 500 = 2 keping = Rp. 1.000
9 Rp. 200 = 0 keping = Rp. -
10 Rp. 100 = 0 keping = Rp. -
11 Rp. 50 = 0 keping = Rp. -
= Rp. 480.000
Mengetahui Bogor,
Kepala LPPM Ketua Peneliti
Prof.Dr.Ir. Bambang Pramudya N, M.Eng …………………………………………
NIP. 19500301 197603 1 001 NIP……………………………………
BERITA ACARA PENUTUPAN KASKegiatan Penelitian : Hibah Bersaing/Fundamental/Hibah Pascasarjana/Unggulan Strategis
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
480.000
0
SUMBER DANA : APBN / DIPA - IPB TAHUN 2013
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.000.000
9.520.000
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Keping uang logam
Keping uang logam
Keping uang logam
JUMLAH
480.000
Lembar uang kertas
Keping uang logam
Lembar uang kertas
Lembar uang kertas
Lembar uang kertas
Lembar uang kertas
Lembar uang kertas
Lembar uang kertas
A. Pembelian bahan/barang/jasa :
kwitansi tidak boleh ditanda tangan oleh peneliti tetapi harus olehpihak penyedia barang/jasa (stempel toko, beamaterai & namajelas)
Penunjukkan Penyedia barang/jasa harus sesuai dengan bidangnya
Jika pembelian kepada Petani/Perorangan : fotocopy KTP danbeamaterai
B. Jika perjalanan menggunakan sewa kendaraan, komponenperjalanan harus dikurangi biaya transport.
C. Biaya penelitian tidak diperkenankan untuk pembelian peralatandalam bentuk aset/investasi.
D. Jika ada biaya sewa peralatan/barang, harga tersebut jangan sampaimelebihi harga pembelian barang tersebut
E. Tidak diperkenankan ada transaksi yang tidak sesuaiperuntukkannya (misal : bantuan sosial kepada pegawai dll)
Catatan :
45