Embed Size (px)
Citation preview
MEKANISME PENCAIRAN DANA dan PENYUSUNAN LAPORAN BOS PADA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2015
BY Susanto
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARABANDUNG II
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
Latar Belakang
APA ITU BELANJA BANTUAN SOSIAL
Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat danatau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Bultek 10 SAP Akuntansi Belanja Bantuan Sosial
Risiko sosial menurut Buletin Teknis 10 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu keluarga kelompok danatau masyarakat sebagai dampak krisis sosial krisis ekonomi krisis politik fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar
Hal-hal yang perlu diperhatikan
a Belanja Bantuan Sosial secara prinsip dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
b Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa uang atau barang
c Pengadaan barang atau bantuan peralatan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam rangka bansos walaupun berupa barng fisik pencatatannya tetap menggunakan akun belanja bantuan sosial (57xxxx)
d bantuan sosial diberikan oleh instansi pemerintah dan diberikan kepada institusi selain pemerintah atau masyarakat serta harus memenuhi kriteria risiko sosial
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (1)
1 Tujuan penggunaana) Rehabilitasi sosialb) Perlindungan sosial c) Pemberdayaan Sosial d) Jaminan Sosial e) Penanggulangan kemiskinan f) Penanggulangan bencana
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (2)
2 Pemberi Bantuana) Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah
Daerah Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial rehabilitasi sosial jaminan sosial pemberdayaan sosial penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana
b) Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (3)
3 Persyaratan Penerima Bantuan Sosialbull Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif yaitu
hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu melindungi dari kemungkinan risiko sosial Oleh karena itu diperlukan persyaratankondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya Risiko Sosial
bull Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang keluarga kelompok danatau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial ekonomipolitik bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individukelompok danatau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (4)
4 Bersifat sementara atau berkelanjutanbull Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus
menerus namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian
bull Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerustidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut Bantuan sosial dapat terus menerus misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali
bull APAKAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERMASUK BELANJA BANTUAN SOSIAL
PENGERTIANBOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar Menurut PP No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya air jasa telekomunikasi pemeliharaan sarana dan prasarana uang lembur transportasi konsumsi pajak dll
TUJUAN UMUM
Secara umum tujuan program BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bermutu serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di Madrasah
TUJUAN KHUSUSSecara khusus tujuan program BOS Membebaskan biaya operasional madrasah
bagi seluruh peserta didik di Madrasah Negeri Meringankan beban biaya operasional
madrasah bagi peserta didik di madrasah swastapps
Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan menengah baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
PROGRAM PRIORITAS
Merupakan Program Direktif Dari Presiden Merupakan Program Mandatory Nasional Merupakan Program Prioritas Nasional
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga harus dijaga ketetapan volume dan satuannya
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
Tidak Tepat Sasaran Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81PMK052012 tentang Belanja Bantuan Sosial Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh KL dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial
Tumpang TindihAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada KL (dalam satu KL) yang bersangkutan atau diantara KL yang direviu (antar KL)
Tidak Transparan dan Tidak AkuntabelAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan 1Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang
jelas2Program Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas3Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan
secara terbuka
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
No KementerianLembaga Tidak Tepat Sasaran
Tumpang Tindih
Tidak TransparanAkuntabel
Total
1 Kementerian Pertanian -
2 Kementerian Pendidikan amp Kebud 727496 5750 733246
3 Kementerian Kesehatan 500 500
4 Kementerian Agama 97311 148718 246029
5 Kementerian Tenaga Kerja amp Trans
1676 1150 2826
6 Kementerian Kelautan amp Perikanan
-
7 Kementerian Pekerjaan Umum 2580 2580
8 Kementerian Pariwisata amp Ek 4900 4900
9 Kementerian Koperasi amp UKM 689 689
10 Kementerian Pemb Daerah Tertinggal
460 1000 1460
11 Kementerian Perumahan Rakyat 3600 3600 7200
TOTAL 839214 5750 154468 999432
(dalam Miliar Rupiah)
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL(PMK No 81PMK052012)
Pemberi
Bantuan
(KPAPPK)
KPPN BankPos
Penyalur
Rekening Penerim
aBantuan
Penerima Bantuan
BO I
Bantuan uang
tunai
Penyedia Barang
Jasa
Penerima
Bantuan
Pemberi Bantuan
(KPAPPK)KPP
N BO I
Bantuan barangjasa
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Latar Belakang
APA ITU BELANJA BANTUAN SOSIAL
Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat danatau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Bultek 10 SAP Akuntansi Belanja Bantuan Sosial
Risiko sosial menurut Buletin Teknis 10 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu keluarga kelompok danatau masyarakat sebagai dampak krisis sosial krisis ekonomi krisis politik fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar
Hal-hal yang perlu diperhatikan
a Belanja Bantuan Sosial secara prinsip dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
b Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa uang atau barang
c Pengadaan barang atau bantuan peralatan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam rangka bansos walaupun berupa barng fisik pencatatannya tetap menggunakan akun belanja bantuan sosial (57xxxx)
d bantuan sosial diberikan oleh instansi pemerintah dan diberikan kepada institusi selain pemerintah atau masyarakat serta harus memenuhi kriteria risiko sosial
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (1)
1 Tujuan penggunaana) Rehabilitasi sosialb) Perlindungan sosial c) Pemberdayaan Sosial d) Jaminan Sosial e) Penanggulangan kemiskinan f) Penanggulangan bencana
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (2)
2 Pemberi Bantuana) Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah
Daerah Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial rehabilitasi sosial jaminan sosial pemberdayaan sosial penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana
b) Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (3)
3 Persyaratan Penerima Bantuan Sosialbull Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif yaitu
hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu melindungi dari kemungkinan risiko sosial Oleh karena itu diperlukan persyaratankondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya Risiko Sosial
bull Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang keluarga kelompok danatau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial ekonomipolitik bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individukelompok danatau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (4)
4 Bersifat sementara atau berkelanjutanbull Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus
menerus namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian
bull Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerustidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut Bantuan sosial dapat terus menerus misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali
bull APAKAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERMASUK BELANJA BANTUAN SOSIAL
PENGERTIANBOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar Menurut PP No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya air jasa telekomunikasi pemeliharaan sarana dan prasarana uang lembur transportasi konsumsi pajak dll
TUJUAN UMUM
Secara umum tujuan program BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bermutu serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di Madrasah
TUJUAN KHUSUSSecara khusus tujuan program BOS Membebaskan biaya operasional madrasah
bagi seluruh peserta didik di Madrasah Negeri Meringankan beban biaya operasional
madrasah bagi peserta didik di madrasah swastapps
Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan menengah baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
PROGRAM PRIORITAS
Merupakan Program Direktif Dari Presiden Merupakan Program Mandatory Nasional Merupakan Program Prioritas Nasional
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga harus dijaga ketetapan volume dan satuannya
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
Tidak Tepat Sasaran Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81PMK052012 tentang Belanja Bantuan Sosial Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh KL dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial
Tumpang TindihAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada KL (dalam satu KL) yang bersangkutan atau diantara KL yang direviu (antar KL)
Tidak Transparan dan Tidak AkuntabelAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan 1Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang
jelas2Program Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas3Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan
secara terbuka
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
No KementerianLembaga Tidak Tepat Sasaran
Tumpang Tindih
Tidak TransparanAkuntabel
Total
1 Kementerian Pertanian -
2 Kementerian Pendidikan amp Kebud 727496 5750 733246
3 Kementerian Kesehatan 500 500
4 Kementerian Agama 97311 148718 246029
5 Kementerian Tenaga Kerja amp Trans
1676 1150 2826
6 Kementerian Kelautan amp Perikanan
-
7 Kementerian Pekerjaan Umum 2580 2580
8 Kementerian Pariwisata amp Ek 4900 4900
9 Kementerian Koperasi amp UKM 689 689
10 Kementerian Pemb Daerah Tertinggal
460 1000 1460
11 Kementerian Perumahan Rakyat 3600 3600 7200
TOTAL 839214 5750 154468 999432
(dalam Miliar Rupiah)
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL(PMK No 81PMK052012)
Pemberi
Bantuan
(KPAPPK)
KPPN BankPos
Penyalur
Rekening Penerim
aBantuan
Penerima Bantuan
BO I
Bantuan uang
tunai
Penyedia Barang
Jasa
Penerima
Bantuan
Pemberi Bantuan
(KPAPPK)KPP
N BO I
Bantuan barangjasa
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat danatau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Bultek 10 SAP Akuntansi Belanja Bantuan Sosial
Risiko sosial menurut Buletin Teknis 10 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu keluarga kelompok danatau masyarakat sebagai dampak krisis sosial krisis ekonomi krisis politik fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar
Hal-hal yang perlu diperhatikan
a Belanja Bantuan Sosial secara prinsip dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
b Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa uang atau barang
c Pengadaan barang atau bantuan peralatan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam rangka bansos walaupun berupa barng fisik pencatatannya tetap menggunakan akun belanja bantuan sosial (57xxxx)
d bantuan sosial diberikan oleh instansi pemerintah dan diberikan kepada institusi selain pemerintah atau masyarakat serta harus memenuhi kriteria risiko sosial
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (1)
1 Tujuan penggunaana) Rehabilitasi sosialb) Perlindungan sosial c) Pemberdayaan Sosial d) Jaminan Sosial e) Penanggulangan kemiskinan f) Penanggulangan bencana
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (2)
2 Pemberi Bantuana) Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah
Daerah Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial rehabilitasi sosial jaminan sosial pemberdayaan sosial penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana
b) Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (3)
3 Persyaratan Penerima Bantuan Sosialbull Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif yaitu
hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu melindungi dari kemungkinan risiko sosial Oleh karena itu diperlukan persyaratankondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya Risiko Sosial
bull Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang keluarga kelompok danatau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial ekonomipolitik bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individukelompok danatau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (4)
4 Bersifat sementara atau berkelanjutanbull Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus
menerus namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian
bull Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerustidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut Bantuan sosial dapat terus menerus misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali
bull APAKAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERMASUK BELANJA BANTUAN SOSIAL
PENGERTIANBOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar Menurut PP No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya air jasa telekomunikasi pemeliharaan sarana dan prasarana uang lembur transportasi konsumsi pajak dll
TUJUAN UMUM
Secara umum tujuan program BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bermutu serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di Madrasah
TUJUAN KHUSUSSecara khusus tujuan program BOS Membebaskan biaya operasional madrasah
bagi seluruh peserta didik di Madrasah Negeri Meringankan beban biaya operasional
madrasah bagi peserta didik di madrasah swastapps
Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan menengah baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
PROGRAM PRIORITAS
Merupakan Program Direktif Dari Presiden Merupakan Program Mandatory Nasional Merupakan Program Prioritas Nasional
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga harus dijaga ketetapan volume dan satuannya
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
Tidak Tepat Sasaran Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81PMK052012 tentang Belanja Bantuan Sosial Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh KL dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial
Tumpang TindihAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada KL (dalam satu KL) yang bersangkutan atau diantara KL yang direviu (antar KL)
Tidak Transparan dan Tidak AkuntabelAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan 1Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang
jelas2Program Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas3Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan
secara terbuka
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
No KementerianLembaga Tidak Tepat Sasaran
Tumpang Tindih
Tidak TransparanAkuntabel
Total
1 Kementerian Pertanian -
2 Kementerian Pendidikan amp Kebud 727496 5750 733246
3 Kementerian Kesehatan 500 500
4 Kementerian Agama 97311 148718 246029
5 Kementerian Tenaga Kerja amp Trans
1676 1150 2826
6 Kementerian Kelautan amp Perikanan
-
7 Kementerian Pekerjaan Umum 2580 2580
8 Kementerian Pariwisata amp Ek 4900 4900
9 Kementerian Koperasi amp UKM 689 689
10 Kementerian Pemb Daerah Tertinggal
460 1000 1460
11 Kementerian Perumahan Rakyat 3600 3600 7200
TOTAL 839214 5750 154468 999432
(dalam Miliar Rupiah)
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL(PMK No 81PMK052012)
Pemberi
Bantuan
(KPAPPK)
KPPN BankPos
Penyalur
Rekening Penerim
aBantuan
Penerima Bantuan
BO I
Bantuan uang
tunai
Penyedia Barang
Jasa
Penerima
Bantuan
Pemberi Bantuan
(KPAPPK)KPP
N BO I
Bantuan barangjasa
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Bultek 10 SAP Akuntansi Belanja Bantuan Sosial
Risiko sosial menurut Buletin Teknis 10 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu keluarga kelompok danatau masyarakat sebagai dampak krisis sosial krisis ekonomi krisis politik fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar
Hal-hal yang perlu diperhatikan
a Belanja Bantuan Sosial secara prinsip dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
b Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa uang atau barang
c Pengadaan barang atau bantuan peralatan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam rangka bansos walaupun berupa barng fisik pencatatannya tetap menggunakan akun belanja bantuan sosial (57xxxx)
d bantuan sosial diberikan oleh instansi pemerintah dan diberikan kepada institusi selain pemerintah atau masyarakat serta harus memenuhi kriteria risiko sosial
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (1)
1 Tujuan penggunaana) Rehabilitasi sosialb) Perlindungan sosial c) Pemberdayaan Sosial d) Jaminan Sosial e) Penanggulangan kemiskinan f) Penanggulangan bencana
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (2)
2 Pemberi Bantuana) Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah
Daerah Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial rehabilitasi sosial jaminan sosial pemberdayaan sosial penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana
b) Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (3)
3 Persyaratan Penerima Bantuan Sosialbull Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif yaitu
hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu melindungi dari kemungkinan risiko sosial Oleh karena itu diperlukan persyaratankondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya Risiko Sosial
bull Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang keluarga kelompok danatau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial ekonomipolitik bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individukelompok danatau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (4)
4 Bersifat sementara atau berkelanjutanbull Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus
menerus namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian
bull Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerustidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut Bantuan sosial dapat terus menerus misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali
bull APAKAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERMASUK BELANJA BANTUAN SOSIAL
PENGERTIANBOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar Menurut PP No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya air jasa telekomunikasi pemeliharaan sarana dan prasarana uang lembur transportasi konsumsi pajak dll
TUJUAN UMUM
Secara umum tujuan program BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bermutu serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di Madrasah
TUJUAN KHUSUSSecara khusus tujuan program BOS Membebaskan biaya operasional madrasah
bagi seluruh peserta didik di Madrasah Negeri Meringankan beban biaya operasional
madrasah bagi peserta didik di madrasah swastapps
Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan menengah baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
PROGRAM PRIORITAS
Merupakan Program Direktif Dari Presiden Merupakan Program Mandatory Nasional Merupakan Program Prioritas Nasional
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga harus dijaga ketetapan volume dan satuannya
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
Tidak Tepat Sasaran Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81PMK052012 tentang Belanja Bantuan Sosial Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh KL dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial
Tumpang TindihAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada KL (dalam satu KL) yang bersangkutan atau diantara KL yang direviu (antar KL)
Tidak Transparan dan Tidak AkuntabelAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan 1Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang
jelas2Program Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas3Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan
secara terbuka
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
No KementerianLembaga Tidak Tepat Sasaran
Tumpang Tindih
Tidak TransparanAkuntabel
Total
1 Kementerian Pertanian -
2 Kementerian Pendidikan amp Kebud 727496 5750 733246
3 Kementerian Kesehatan 500 500
4 Kementerian Agama 97311 148718 246029
5 Kementerian Tenaga Kerja amp Trans
1676 1150 2826
6 Kementerian Kelautan amp Perikanan
-
7 Kementerian Pekerjaan Umum 2580 2580
8 Kementerian Pariwisata amp Ek 4900 4900
9 Kementerian Koperasi amp UKM 689 689
10 Kementerian Pemb Daerah Tertinggal
460 1000 1460
11 Kementerian Perumahan Rakyat 3600 3600 7200
TOTAL 839214 5750 154468 999432
(dalam Miliar Rupiah)
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL(PMK No 81PMK052012)
Pemberi
Bantuan
(KPAPPK)
KPPN BankPos
Penyalur
Rekening Penerim
aBantuan
Penerima Bantuan
BO I
Bantuan uang
tunai
Penyedia Barang
Jasa
Penerima
Bantuan
Pemberi Bantuan
(KPAPPK)KPP
N BO I
Bantuan barangjasa
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Hal-hal yang perlu diperhatikan
a Belanja Bantuan Sosial secara prinsip dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
b Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa uang atau barang
c Pengadaan barang atau bantuan peralatan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam rangka bansos walaupun berupa barng fisik pencatatannya tetap menggunakan akun belanja bantuan sosial (57xxxx)
d bantuan sosial diberikan oleh instansi pemerintah dan diberikan kepada institusi selain pemerintah atau masyarakat serta harus memenuhi kriteria risiko sosial
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (1)
1 Tujuan penggunaana) Rehabilitasi sosialb) Perlindungan sosial c) Pemberdayaan Sosial d) Jaminan Sosial e) Penanggulangan kemiskinan f) Penanggulangan bencana
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (2)
2 Pemberi Bantuana) Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah
Daerah Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial rehabilitasi sosial jaminan sosial pemberdayaan sosial penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana
b) Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (3)
3 Persyaratan Penerima Bantuan Sosialbull Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif yaitu
hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu melindungi dari kemungkinan risiko sosial Oleh karena itu diperlukan persyaratankondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya Risiko Sosial
bull Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang keluarga kelompok danatau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial ekonomipolitik bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individukelompok danatau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (4)
4 Bersifat sementara atau berkelanjutanbull Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus
menerus namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian
bull Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerustidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut Bantuan sosial dapat terus menerus misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali
bull APAKAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERMASUK BELANJA BANTUAN SOSIAL
PENGERTIANBOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar Menurut PP No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya air jasa telekomunikasi pemeliharaan sarana dan prasarana uang lembur transportasi konsumsi pajak dll
TUJUAN UMUM
Secara umum tujuan program BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bermutu serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di Madrasah
TUJUAN KHUSUSSecara khusus tujuan program BOS Membebaskan biaya operasional madrasah
bagi seluruh peserta didik di Madrasah Negeri Meringankan beban biaya operasional
madrasah bagi peserta didik di madrasah swastapps
Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan menengah baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
PROGRAM PRIORITAS
Merupakan Program Direktif Dari Presiden Merupakan Program Mandatory Nasional Merupakan Program Prioritas Nasional
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga harus dijaga ketetapan volume dan satuannya
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
Tidak Tepat Sasaran Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81PMK052012 tentang Belanja Bantuan Sosial Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh KL dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial
Tumpang TindihAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada KL (dalam satu KL) yang bersangkutan atau diantara KL yang direviu (antar KL)
Tidak Transparan dan Tidak AkuntabelAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan 1Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang
jelas2Program Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas3Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan
secara terbuka
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
No KementerianLembaga Tidak Tepat Sasaran
Tumpang Tindih
Tidak TransparanAkuntabel
Total
1 Kementerian Pertanian -
2 Kementerian Pendidikan amp Kebud 727496 5750 733246
3 Kementerian Kesehatan 500 500
4 Kementerian Agama 97311 148718 246029
5 Kementerian Tenaga Kerja amp Trans
1676 1150 2826
6 Kementerian Kelautan amp Perikanan
-
7 Kementerian Pekerjaan Umum 2580 2580
8 Kementerian Pariwisata amp Ek 4900 4900
9 Kementerian Koperasi amp UKM 689 689
10 Kementerian Pemb Daerah Tertinggal
460 1000 1460
11 Kementerian Perumahan Rakyat 3600 3600 7200
TOTAL 839214 5750 154468 999432
(dalam Miliar Rupiah)
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL(PMK No 81PMK052012)
Pemberi
Bantuan
(KPAPPK)
KPPN BankPos
Penyalur
Rekening Penerim
aBantuan
Penerima Bantuan
BO I
Bantuan uang
tunai
Penyedia Barang
Jasa
Penerima
Bantuan
Pemberi Bantuan
(KPAPPK)KPP
N BO I
Bantuan barangjasa
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (1)
1 Tujuan penggunaana) Rehabilitasi sosialb) Perlindungan sosial c) Pemberdayaan Sosial d) Jaminan Sosial e) Penanggulangan kemiskinan f) Penanggulangan bencana
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (2)
2 Pemberi Bantuana) Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah
Daerah Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial rehabilitasi sosial jaminan sosial pemberdayaan sosial penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana
b) Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (3)
3 Persyaratan Penerima Bantuan Sosialbull Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif yaitu
hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu melindungi dari kemungkinan risiko sosial Oleh karena itu diperlukan persyaratankondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya Risiko Sosial
bull Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang keluarga kelompok danatau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial ekonomipolitik bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individukelompok danatau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (4)
4 Bersifat sementara atau berkelanjutanbull Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus
menerus namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian
bull Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerustidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut Bantuan sosial dapat terus menerus misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali
bull APAKAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERMASUK BELANJA BANTUAN SOSIAL
PENGERTIANBOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar Menurut PP No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya air jasa telekomunikasi pemeliharaan sarana dan prasarana uang lembur transportasi konsumsi pajak dll
TUJUAN UMUM
Secara umum tujuan program BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bermutu serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di Madrasah
TUJUAN KHUSUSSecara khusus tujuan program BOS Membebaskan biaya operasional madrasah
bagi seluruh peserta didik di Madrasah Negeri Meringankan beban biaya operasional
madrasah bagi peserta didik di madrasah swastapps
Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan menengah baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
PROGRAM PRIORITAS
Merupakan Program Direktif Dari Presiden Merupakan Program Mandatory Nasional Merupakan Program Prioritas Nasional
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga harus dijaga ketetapan volume dan satuannya
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
Tidak Tepat Sasaran Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81PMK052012 tentang Belanja Bantuan Sosial Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh KL dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial
Tumpang TindihAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada KL (dalam satu KL) yang bersangkutan atau diantara KL yang direviu (antar KL)
Tidak Transparan dan Tidak AkuntabelAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan 1Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang
jelas2Program Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas3Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan
secara terbuka
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
No KementerianLembaga Tidak Tepat Sasaran
Tumpang Tindih
Tidak TransparanAkuntabel
Total
1 Kementerian Pertanian -
2 Kementerian Pendidikan amp Kebud 727496 5750 733246
3 Kementerian Kesehatan 500 500
4 Kementerian Agama 97311 148718 246029
5 Kementerian Tenaga Kerja amp Trans
1676 1150 2826
6 Kementerian Kelautan amp Perikanan
-
7 Kementerian Pekerjaan Umum 2580 2580
8 Kementerian Pariwisata amp Ek 4900 4900
9 Kementerian Koperasi amp UKM 689 689
10 Kementerian Pemb Daerah Tertinggal
460 1000 1460
11 Kementerian Perumahan Rakyat 3600 3600 7200
TOTAL 839214 5750 154468 999432
(dalam Miliar Rupiah)
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL(PMK No 81PMK052012)
Pemberi
Bantuan
(KPAPPK)
KPPN BankPos
Penyalur
Rekening Penerim
aBantuan
Penerima Bantuan
BO I
Bantuan uang
tunai
Penyedia Barang
Jasa
Penerima
Bantuan
Pemberi Bantuan
(KPAPPK)KPP
N BO I
Bantuan barangjasa
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (2)
2 Pemberi Bantuana) Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah
Daerah Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial rehabilitasi sosial jaminan sosial pemberdayaan sosial penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana
b) Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (3)
3 Persyaratan Penerima Bantuan Sosialbull Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif yaitu
hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu melindungi dari kemungkinan risiko sosial Oleh karena itu diperlukan persyaratankondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya Risiko Sosial
bull Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang keluarga kelompok danatau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial ekonomipolitik bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individukelompok danatau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (4)
4 Bersifat sementara atau berkelanjutanbull Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus
menerus namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian
bull Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerustidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut Bantuan sosial dapat terus menerus misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali
bull APAKAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERMASUK BELANJA BANTUAN SOSIAL
PENGERTIANBOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar Menurut PP No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya air jasa telekomunikasi pemeliharaan sarana dan prasarana uang lembur transportasi konsumsi pajak dll
TUJUAN UMUM
Secara umum tujuan program BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bermutu serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di Madrasah
TUJUAN KHUSUSSecara khusus tujuan program BOS Membebaskan biaya operasional madrasah
bagi seluruh peserta didik di Madrasah Negeri Meringankan beban biaya operasional
madrasah bagi peserta didik di madrasah swastapps
Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan menengah baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
PROGRAM PRIORITAS
Merupakan Program Direktif Dari Presiden Merupakan Program Mandatory Nasional Merupakan Program Prioritas Nasional
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga harus dijaga ketetapan volume dan satuannya
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
Tidak Tepat Sasaran Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81PMK052012 tentang Belanja Bantuan Sosial Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh KL dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial
Tumpang TindihAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada KL (dalam satu KL) yang bersangkutan atau diantara KL yang direviu (antar KL)
Tidak Transparan dan Tidak AkuntabelAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan 1Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang
jelas2Program Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas3Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan
secara terbuka
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
No KementerianLembaga Tidak Tepat Sasaran
Tumpang Tindih
Tidak TransparanAkuntabel
Total
1 Kementerian Pertanian -
2 Kementerian Pendidikan amp Kebud 727496 5750 733246
3 Kementerian Kesehatan 500 500
4 Kementerian Agama 97311 148718 246029
5 Kementerian Tenaga Kerja amp Trans
1676 1150 2826
6 Kementerian Kelautan amp Perikanan
-
7 Kementerian Pekerjaan Umum 2580 2580
8 Kementerian Pariwisata amp Ek 4900 4900
9 Kementerian Koperasi amp UKM 689 689
10 Kementerian Pemb Daerah Tertinggal
460 1000 1460
11 Kementerian Perumahan Rakyat 3600 3600 7200
TOTAL 839214 5750 154468 999432
(dalam Miliar Rupiah)
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL(PMK No 81PMK052012)
Pemberi
Bantuan
(KPAPPK)
KPPN BankPos
Penyalur
Rekening Penerim
aBantuan
Penerima Bantuan
BO I
Bantuan uang
tunai
Penyedia Barang
Jasa
Penerima
Bantuan
Pemberi Bantuan
(KPAPPK)KPP
N BO I
Bantuan barangjasa
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (3)
3 Persyaratan Penerima Bantuan Sosialbull Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif yaitu
hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu melindungi dari kemungkinan risiko sosial Oleh karena itu diperlukan persyaratankondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya Risiko Sosial
bull Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang keluarga kelompok danatau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial ekonomipolitik bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individukelompok danatau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (4)
4 Bersifat sementara atau berkelanjutanbull Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus
menerus namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian
bull Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerustidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut Bantuan sosial dapat terus menerus misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali
bull APAKAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERMASUK BELANJA BANTUAN SOSIAL
PENGERTIANBOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar Menurut PP No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya air jasa telekomunikasi pemeliharaan sarana dan prasarana uang lembur transportasi konsumsi pajak dll
TUJUAN UMUM
Secara umum tujuan program BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bermutu serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di Madrasah
TUJUAN KHUSUSSecara khusus tujuan program BOS Membebaskan biaya operasional madrasah
bagi seluruh peserta didik di Madrasah Negeri Meringankan beban biaya operasional
madrasah bagi peserta didik di madrasah swastapps
Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan menengah baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
PROGRAM PRIORITAS
Merupakan Program Direktif Dari Presiden Merupakan Program Mandatory Nasional Merupakan Program Prioritas Nasional
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga harus dijaga ketetapan volume dan satuannya
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
Tidak Tepat Sasaran Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81PMK052012 tentang Belanja Bantuan Sosial Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh KL dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial
Tumpang TindihAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada KL (dalam satu KL) yang bersangkutan atau diantara KL yang direviu (antar KL)
Tidak Transparan dan Tidak AkuntabelAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan 1Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang
jelas2Program Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas3Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan
secara terbuka
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
No KementerianLembaga Tidak Tepat Sasaran
Tumpang Tindih
Tidak TransparanAkuntabel
Total
1 Kementerian Pertanian -
2 Kementerian Pendidikan amp Kebud 727496 5750 733246
3 Kementerian Kesehatan 500 500
4 Kementerian Agama 97311 148718 246029
5 Kementerian Tenaga Kerja amp Trans
1676 1150 2826
6 Kementerian Kelautan amp Perikanan
-
7 Kementerian Pekerjaan Umum 2580 2580
8 Kementerian Pariwisata amp Ek 4900 4900
9 Kementerian Koperasi amp UKM 689 689
10 Kementerian Pemb Daerah Tertinggal
460 1000 1460
11 Kementerian Perumahan Rakyat 3600 3600 7200
TOTAL 839214 5750 154468 999432
(dalam Miliar Rupiah)
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL(PMK No 81PMK052012)
Pemberi
Bantuan
(KPAPPK)
KPPN BankPos
Penyalur
Rekening Penerim
aBantuan
Penerima Bantuan
BO I
Bantuan uang
tunai
Penyedia Barang
Jasa
Penerima
Bantuan
Pemberi Bantuan
(KPAPPK)KPP
N BO I
Bantuan barangjasa
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (4)
4 Bersifat sementara atau berkelanjutanbull Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus
menerus namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian
bull Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerustidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut Bantuan sosial dapat terus menerus misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali
bull APAKAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERMASUK BELANJA BANTUAN SOSIAL
PENGERTIANBOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar Menurut PP No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya air jasa telekomunikasi pemeliharaan sarana dan prasarana uang lembur transportasi konsumsi pajak dll
TUJUAN UMUM
Secara umum tujuan program BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bermutu serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di Madrasah
TUJUAN KHUSUSSecara khusus tujuan program BOS Membebaskan biaya operasional madrasah
bagi seluruh peserta didik di Madrasah Negeri Meringankan beban biaya operasional
madrasah bagi peserta didik di madrasah swastapps
Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan menengah baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
PROGRAM PRIORITAS
Merupakan Program Direktif Dari Presiden Merupakan Program Mandatory Nasional Merupakan Program Prioritas Nasional
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga harus dijaga ketetapan volume dan satuannya
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
Tidak Tepat Sasaran Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81PMK052012 tentang Belanja Bantuan Sosial Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh KL dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial
Tumpang TindihAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada KL (dalam satu KL) yang bersangkutan atau diantara KL yang direviu (antar KL)
Tidak Transparan dan Tidak AkuntabelAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan 1Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang
jelas2Program Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas3Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan
secara terbuka
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
No KementerianLembaga Tidak Tepat Sasaran
Tumpang Tindih
Tidak TransparanAkuntabel
Total
1 Kementerian Pertanian -
2 Kementerian Pendidikan amp Kebud 727496 5750 733246
3 Kementerian Kesehatan 500 500
4 Kementerian Agama 97311 148718 246029
5 Kementerian Tenaga Kerja amp Trans
1676 1150 2826
6 Kementerian Kelautan amp Perikanan
-
7 Kementerian Pekerjaan Umum 2580 2580
8 Kementerian Pariwisata amp Ek 4900 4900
9 Kementerian Koperasi amp UKM 689 689
10 Kementerian Pemb Daerah Tertinggal
460 1000 1460
11 Kementerian Perumahan Rakyat 3600 3600 7200
TOTAL 839214 5750 154468 999432
(dalam Miliar Rupiah)
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL(PMK No 81PMK052012)
Pemberi
Bantuan
(KPAPPK)
KPPN BankPos
Penyalur
Rekening Penerim
aBantuan
Penerima Bantuan
BO I
Bantuan uang
tunai
Penyedia Barang
Jasa
Penerima
Bantuan
Pemberi Bantuan
(KPAPPK)KPP
N BO I
Bantuan barangjasa
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
bull APAKAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERMASUK BELANJA BANTUAN SOSIAL
PENGERTIANBOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar Menurut PP No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya air jasa telekomunikasi pemeliharaan sarana dan prasarana uang lembur transportasi konsumsi pajak dll
TUJUAN UMUM
Secara umum tujuan program BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bermutu serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di Madrasah
TUJUAN KHUSUSSecara khusus tujuan program BOS Membebaskan biaya operasional madrasah
bagi seluruh peserta didik di Madrasah Negeri Meringankan beban biaya operasional
madrasah bagi peserta didik di madrasah swastapps
Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan menengah baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
PROGRAM PRIORITAS
Merupakan Program Direktif Dari Presiden Merupakan Program Mandatory Nasional Merupakan Program Prioritas Nasional
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga harus dijaga ketetapan volume dan satuannya
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
Tidak Tepat Sasaran Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81PMK052012 tentang Belanja Bantuan Sosial Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh KL dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial
Tumpang TindihAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada KL (dalam satu KL) yang bersangkutan atau diantara KL yang direviu (antar KL)
Tidak Transparan dan Tidak AkuntabelAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan 1Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang
jelas2Program Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas3Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan
secara terbuka
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
No KementerianLembaga Tidak Tepat Sasaran
Tumpang Tindih
Tidak TransparanAkuntabel
Total
1 Kementerian Pertanian -
2 Kementerian Pendidikan amp Kebud 727496 5750 733246
3 Kementerian Kesehatan 500 500
4 Kementerian Agama 97311 148718 246029
5 Kementerian Tenaga Kerja amp Trans
1676 1150 2826
6 Kementerian Kelautan amp Perikanan
-
7 Kementerian Pekerjaan Umum 2580 2580
8 Kementerian Pariwisata amp Ek 4900 4900
9 Kementerian Koperasi amp UKM 689 689
10 Kementerian Pemb Daerah Tertinggal
460 1000 1460
11 Kementerian Perumahan Rakyat 3600 3600 7200
TOTAL 839214 5750 154468 999432
(dalam Miliar Rupiah)
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL(PMK No 81PMK052012)
Pemberi
Bantuan
(KPAPPK)
KPPN BankPos
Penyalur
Rekening Penerim
aBantuan
Penerima Bantuan
BO I
Bantuan uang
tunai
Penyedia Barang
Jasa
Penerima
Bantuan
Pemberi Bantuan
(KPAPPK)KPP
N BO I
Bantuan barangjasa
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
PENGERTIANBOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar Menurut PP No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya air jasa telekomunikasi pemeliharaan sarana dan prasarana uang lembur transportasi konsumsi pajak dll
TUJUAN UMUM
Secara umum tujuan program BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bermutu serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di Madrasah
TUJUAN KHUSUSSecara khusus tujuan program BOS Membebaskan biaya operasional madrasah
bagi seluruh peserta didik di Madrasah Negeri Meringankan beban biaya operasional
madrasah bagi peserta didik di madrasah swastapps
Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan menengah baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
PROGRAM PRIORITAS
Merupakan Program Direktif Dari Presiden Merupakan Program Mandatory Nasional Merupakan Program Prioritas Nasional
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga harus dijaga ketetapan volume dan satuannya
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
Tidak Tepat Sasaran Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81PMK052012 tentang Belanja Bantuan Sosial Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh KL dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial
Tumpang TindihAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada KL (dalam satu KL) yang bersangkutan atau diantara KL yang direviu (antar KL)
Tidak Transparan dan Tidak AkuntabelAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan 1Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang
jelas2Program Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas3Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan
secara terbuka
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
No KementerianLembaga Tidak Tepat Sasaran
Tumpang Tindih
Tidak TransparanAkuntabel
Total
1 Kementerian Pertanian -
2 Kementerian Pendidikan amp Kebud 727496 5750 733246
3 Kementerian Kesehatan 500 500
4 Kementerian Agama 97311 148718 246029
5 Kementerian Tenaga Kerja amp Trans
1676 1150 2826
6 Kementerian Kelautan amp Perikanan
-
7 Kementerian Pekerjaan Umum 2580 2580
8 Kementerian Pariwisata amp Ek 4900 4900
9 Kementerian Koperasi amp UKM 689 689
10 Kementerian Pemb Daerah Tertinggal
460 1000 1460
11 Kementerian Perumahan Rakyat 3600 3600 7200
TOTAL 839214 5750 154468 999432
(dalam Miliar Rupiah)
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL(PMK No 81PMK052012)
Pemberi
Bantuan
(KPAPPK)
KPPN BankPos
Penyalur
Rekening Penerim
aBantuan
Penerima Bantuan
BO I
Bantuan uang
tunai
Penyedia Barang
Jasa
Penerima
Bantuan
Pemberi Bantuan
(KPAPPK)KPP
N BO I
Bantuan barangjasa
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
TUJUAN UMUM
Secara umum tujuan program BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bermutu serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di Madrasah
TUJUAN KHUSUSSecara khusus tujuan program BOS Membebaskan biaya operasional madrasah
bagi seluruh peserta didik di Madrasah Negeri Meringankan beban biaya operasional
madrasah bagi peserta didik di madrasah swastapps
Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan menengah baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
PROGRAM PRIORITAS
Merupakan Program Direktif Dari Presiden Merupakan Program Mandatory Nasional Merupakan Program Prioritas Nasional
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga harus dijaga ketetapan volume dan satuannya
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
Tidak Tepat Sasaran Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81PMK052012 tentang Belanja Bantuan Sosial Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh KL dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial
Tumpang TindihAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada KL (dalam satu KL) yang bersangkutan atau diantara KL yang direviu (antar KL)
Tidak Transparan dan Tidak AkuntabelAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan 1Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang
jelas2Program Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas3Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan
secara terbuka
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
No KementerianLembaga Tidak Tepat Sasaran
Tumpang Tindih
Tidak TransparanAkuntabel
Total
1 Kementerian Pertanian -
2 Kementerian Pendidikan amp Kebud 727496 5750 733246
3 Kementerian Kesehatan 500 500
4 Kementerian Agama 97311 148718 246029
5 Kementerian Tenaga Kerja amp Trans
1676 1150 2826
6 Kementerian Kelautan amp Perikanan
-
7 Kementerian Pekerjaan Umum 2580 2580
8 Kementerian Pariwisata amp Ek 4900 4900
9 Kementerian Koperasi amp UKM 689 689
10 Kementerian Pemb Daerah Tertinggal
460 1000 1460
11 Kementerian Perumahan Rakyat 3600 3600 7200
TOTAL 839214 5750 154468 999432
(dalam Miliar Rupiah)
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL(PMK No 81PMK052012)
Pemberi
Bantuan
(KPAPPK)
KPPN BankPos
Penyalur
Rekening Penerim
aBantuan
Penerima Bantuan
BO I
Bantuan uang
tunai
Penyedia Barang
Jasa
Penerima
Bantuan
Pemberi Bantuan
(KPAPPK)KPP
N BO I
Bantuan barangjasa
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
TUJUAN KHUSUSSecara khusus tujuan program BOS Membebaskan biaya operasional madrasah
bagi seluruh peserta didik di Madrasah Negeri Meringankan beban biaya operasional
madrasah bagi peserta didik di madrasah swastapps
Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan menengah baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
PROGRAM PRIORITAS
Merupakan Program Direktif Dari Presiden Merupakan Program Mandatory Nasional Merupakan Program Prioritas Nasional
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga harus dijaga ketetapan volume dan satuannya
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
Tidak Tepat Sasaran Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81PMK052012 tentang Belanja Bantuan Sosial Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh KL dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial
Tumpang TindihAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada KL (dalam satu KL) yang bersangkutan atau diantara KL yang direviu (antar KL)
Tidak Transparan dan Tidak AkuntabelAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan 1Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang
jelas2Program Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas3Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan
secara terbuka
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
No KementerianLembaga Tidak Tepat Sasaran
Tumpang Tindih
Tidak TransparanAkuntabel
Total
1 Kementerian Pertanian -
2 Kementerian Pendidikan amp Kebud 727496 5750 733246
3 Kementerian Kesehatan 500 500
4 Kementerian Agama 97311 148718 246029
5 Kementerian Tenaga Kerja amp Trans
1676 1150 2826
6 Kementerian Kelautan amp Perikanan
-
7 Kementerian Pekerjaan Umum 2580 2580
8 Kementerian Pariwisata amp Ek 4900 4900
9 Kementerian Koperasi amp UKM 689 689
10 Kementerian Pemb Daerah Tertinggal
460 1000 1460
11 Kementerian Perumahan Rakyat 3600 3600 7200
TOTAL 839214 5750 154468 999432
(dalam Miliar Rupiah)
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL(PMK No 81PMK052012)
Pemberi
Bantuan
(KPAPPK)
KPPN BankPos
Penyalur
Rekening Penerim
aBantuan
Penerima Bantuan
BO I
Bantuan uang
tunai
Penyedia Barang
Jasa
Penerima
Bantuan
Pemberi Bantuan
(KPAPPK)KPP
N BO I
Bantuan barangjasa
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
PROGRAM PRIORITAS
Merupakan Program Direktif Dari Presiden Merupakan Program Mandatory Nasional Merupakan Program Prioritas Nasional
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga harus dijaga ketetapan volume dan satuannya
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
Tidak Tepat Sasaran Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81PMK052012 tentang Belanja Bantuan Sosial Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh KL dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial
Tumpang TindihAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada KL (dalam satu KL) yang bersangkutan atau diantara KL yang direviu (antar KL)
Tidak Transparan dan Tidak AkuntabelAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan 1Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang
jelas2Program Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas3Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan
secara terbuka
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
No KementerianLembaga Tidak Tepat Sasaran
Tumpang Tindih
Tidak TransparanAkuntabel
Total
1 Kementerian Pertanian -
2 Kementerian Pendidikan amp Kebud 727496 5750 733246
3 Kementerian Kesehatan 500 500
4 Kementerian Agama 97311 148718 246029
5 Kementerian Tenaga Kerja amp Trans
1676 1150 2826
6 Kementerian Kelautan amp Perikanan
-
7 Kementerian Pekerjaan Umum 2580 2580
8 Kementerian Pariwisata amp Ek 4900 4900
9 Kementerian Koperasi amp UKM 689 689
10 Kementerian Pemb Daerah Tertinggal
460 1000 1460
11 Kementerian Perumahan Rakyat 3600 3600 7200
TOTAL 839214 5750 154468 999432
(dalam Miliar Rupiah)
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL(PMK No 81PMK052012)
Pemberi
Bantuan
(KPAPPK)
KPPN BankPos
Penyalur
Rekening Penerim
aBantuan
Penerima Bantuan
BO I
Bantuan uang
tunai
Penyedia Barang
Jasa
Penerima
Bantuan
Pemberi Bantuan
(KPAPPK)KPP
N BO I
Bantuan barangjasa
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
Tidak Tepat Sasaran Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81PMK052012 tentang Belanja Bantuan Sosial Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh KL dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial
Tumpang TindihAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada KL (dalam satu KL) yang bersangkutan atau diantara KL yang direviu (antar KL)
Tidak Transparan dan Tidak AkuntabelAnggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan 1Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang
jelas2Program Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas3Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan
secara terbuka
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
No KementerianLembaga Tidak Tepat Sasaran
Tumpang Tindih
Tidak TransparanAkuntabel
Total
1 Kementerian Pertanian -
2 Kementerian Pendidikan amp Kebud 727496 5750 733246
3 Kementerian Kesehatan 500 500
4 Kementerian Agama 97311 148718 246029
5 Kementerian Tenaga Kerja amp Trans
1676 1150 2826
6 Kementerian Kelautan amp Perikanan
-
7 Kementerian Pekerjaan Umum 2580 2580
8 Kementerian Pariwisata amp Ek 4900 4900
9 Kementerian Koperasi amp UKM 689 689
10 Kementerian Pemb Daerah Tertinggal
460 1000 1460
11 Kementerian Perumahan Rakyat 3600 3600 7200
TOTAL 839214 5750 154468 999432
(dalam Miliar Rupiah)
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL(PMK No 81PMK052012)
Pemberi
Bantuan
(KPAPPK)
KPPN BankPos
Penyalur
Rekening Penerim
aBantuan
Penerima Bantuan
BO I
Bantuan uang
tunai
Penyedia Barang
Jasa
Penerima
Bantuan
Pemberi Bantuan
(KPAPPK)KPP
N BO I
Bantuan barangjasa
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP
No KementerianLembaga Tidak Tepat Sasaran
Tumpang Tindih
Tidak TransparanAkuntabel
Total
1 Kementerian Pertanian -
2 Kementerian Pendidikan amp Kebud 727496 5750 733246
3 Kementerian Kesehatan 500 500
4 Kementerian Agama 97311 148718 246029
5 Kementerian Tenaga Kerja amp Trans
1676 1150 2826
6 Kementerian Kelautan amp Perikanan
-
7 Kementerian Pekerjaan Umum 2580 2580
8 Kementerian Pariwisata amp Ek 4900 4900
9 Kementerian Koperasi amp UKM 689 689
10 Kementerian Pemb Daerah Tertinggal
460 1000 1460
11 Kementerian Perumahan Rakyat 3600 3600 7200
TOTAL 839214 5750 154468 999432
(dalam Miliar Rupiah)
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL(PMK No 81PMK052012)
Pemberi
Bantuan
(KPAPPK)
KPPN BankPos
Penyalur
Rekening Penerim
aBantuan
Penerima Bantuan
BO I
Bantuan uang
tunai
Penyedia Barang
Jasa
Penerima
Bantuan
Pemberi Bantuan
(KPAPPK)KPP
N BO I
Bantuan barangjasa
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL(PMK No 81PMK052012)
Pemberi
Bantuan
(KPAPPK)
KPPN BankPos
Penyalur
Rekening Penerim
aBantuan
Penerima Bantuan
BO I
Bantuan uang
tunai
Penyedia Barang
Jasa
Penerima
Bantuan
Pemberi Bantuan
(KPAPPK)KPP
N BO I
Bantuan barangjasa
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS
a Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkandirevisiditunda bila belum dilaksanakandicairkan
b Belanja Bansos yang sedangsudah dilaksanakandicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya
c Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel KL agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program kegiatan pedoman penyaluran serta penerima dan jumlahnya
Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014
Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai
Belanja Barang
Belanja Pegawai
Satker Pusat 521XXX
526XXXPengadaan Barang amp
Jasa
Satker Pusat
Dengan SK Penetapan
Dengan SK Penetapan
Mekanisme UP
Alokasi Dana Pada Kemenag untuk 1 Bea Siswa Berprestasi2 Tunjangan Guru3 Dana Operasional LembagaAdminstrasi
(BOSBOP)4 Pengadaan Fisik
Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya
I BeasiswaBSM
1 Beasiswa amp Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219
2 Bantuan Siswa amp Mahasiswa Miskin untuk MIMTsPTA NegeriSwasta
572111 Bansos dalam bentuk uang
574111
II Tunjangan
1 Tunjangan Profesi GuruDosen Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511521
2 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos dalam bentuk uang)
511522
III Operasional LembagaAdministrasi
1 BOS MadrasahPTA Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya2 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
3 Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
4 Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
5 Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya6 Penelitian SiswaMahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
7 Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
8 Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
9 Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG(Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8245PB2014)
No Kegiatanoutputkomponenuraian Akun saat ini Akun yg seharusnya10 Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam
bentuk uang)521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IV Pengadaan Fisik1 PembangunanRehab Ruang Kelas
MIMTsMA Swasta573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
2 Peralatan LaboratoriumPerpustakaanMeubelair
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
3 Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
4 Bantuan Sarana Prasarana SekolahPT Keagamaan Swasta
573111 (Bansos dalam bentuk uang)
526xxx sesuai dengan peruntukannya
5 Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
6 Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang)
521219 untuk bantuan operasional danatau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245PB2014
P A K P A PPK KHUSUS
BPP KHUSUSB P
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Penerima Bantuan
1 2 2a
3
5a
5b
SK Penerim
a Bantuan
3a3b
Seleksi dan
Penentuan
6
PP SPM
SPM
4
Penyedia BJ
4a
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
LS UPPejabat Perbendaharaan KPA PPK PPSPM
Pejabat Perbendaharaan KPA PPK BPBPP PPSPM
1 Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga
(PerjanjianSurat Keputusan)2 Pengajuan tagihan disertai
kontrakkuitansibukti pengeluaran
1 Permintaan besaran UP untuk BPBPP- Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB)- Dispensasi pembayaran dengan UP
melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB)2 BPBPP membayarkan dana UP
berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pengeluaranSurat Keputusan
3 Penggantian UPRevolving setelah UP dipergunakan minimal 50 oleh BP masing-masing BPP
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS(PMK No 190PMK052012)
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak
a Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah)
b Rp100000000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 900000000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
c Rp200000000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 2400000000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6000000000 (enam miliar rupiah) atau
d Rp500000000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6000000000 (enam miliar rupiah)
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BESARAN UP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
o Syarat penggunaan TUP Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama
1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus
dilaksanakan dengan pembayaran LSo KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN)
disertai Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
o Ka KPPN melakukan penilaian terhadap Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP
bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS
Ketersediaan dana dalam DIPA TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan
seluruhnya Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara
o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danatau belum disetor KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan Ka KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan
o Persetujuan Ka KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya
o Ka KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan
o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja
o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA
o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka KPPN
o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan
sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
1 Bendahara PengeluaranBPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK
2 Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampirindash rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranndash rincian kebutuhan dana dan ndash batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
3 Berdasarkan SPBy yang diterimanya Bendahara PengeluaranBPP melakukanndash pengujian atas tagihan pada SPBy danndash pemungutanpemotongan pajakbukan pajak atas tagihan dalam SPBy
yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara4 Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pembayaran dan rincian
kebutuhan dana Bendahara Pengeluaran BPP melakukan pengujian ketersediaan dana
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
5 Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran BP BPP melakukan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan maka BP BPP harus menolak SPBy
7 Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansibukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK Berdasarkan pertanggungjawaban tsb BP BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran
8 Dalam hal sampai batas waktu penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran BP BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK
9 BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP10 BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP
GUPGUP Nihil
MEKANISME PEMBAYARAN OLEH BPBPP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
33
UANG PERSEDIAAN
bull Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKetentuan lama oleh Dirjen Perbendaharaan
bull Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp 50 Juta
bull Revolving UP sebesar 50 Ketentuan lama 75
bull UP digunakan untuk jenis belanja barang (52) Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp50000000ndash 1 (satu) penerimapenyedia barangjasa dan bukan merupakan untuk
pengadaan barangjasa yang dipecah-pecah Ketentuan lama UP digunakan untuk jenis belanja barang belanja modal (pendukung)
dan lain-lain maksimal Rp20 juta untuk setiap kuitansi
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
34
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
bull Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya) termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan Ketentuan lama oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di
atas 500 Juta
bull Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harianmingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat) Ketentuan lama Pertanggungjawaban TUP harus
dilaksanakan sekaligus
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
SPP-UPTUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan penyedia barangjasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses Penyelesaian
Pekerjaan harus
dilaporkan secara berkala kepada KPA
Norma Waktu Penyelesaian Tagihan
LAPORAN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentukndash Perjanjiankontrak untuk pengadaan barangjasa danataundash Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk
ndash pelaksanaan belanja pegawaindash pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelolandash pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan
ataundash pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima
bantuan
PEMBUATAN KOMITMEN
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Atas perjanjiankontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS PPK mencatatkan perjanjiankontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjiankontrak tersebut ke KPPN secara langsung atau melalui e-mail yang meliputi data
ndash nama dan kode Satker serta uraian fungsisubfungsi program kegiatan output dan akun yang digunakan
ndash nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPAndash nomor tanggal dan nilai perjanjiankontrak yang telah dibuat oleh Satkerndash uraian pekerjaan yang diperjanjikanndash data penyedia barangjasa yang tercantum dalam perjanjiankontrak antara lain nama rekanan
alamat rekanan NPWP nama bank nama dan nomor rekening penerima pembayaranndash jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkanndash ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasindash addendum perjanjiankontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjiankontrak tersebutndash cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran
sekaligus (nilai rencana bulan ) atau secara bertahap (nilai rencana bulan )
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjiankontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain
Data perjanjiankontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM
Pencatatan Komitmen oleh KPPN
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
1 PengembanganPerpustakaan
Pembelian bukuperabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan
Pengadaan barangjasa dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
2 Kegiatan dalam rangkapenerimaan peserta didikbaru
Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
3 Kegiatan pembelajarandan ekstra kurikuler siswa
Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar transportasi pembelian peralatan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
4 Kegiatan Ulangan danUjian
ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
5 Pembelian bahan-bahanhabis pakai
ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
6 Langganan daya dan jasa Listrik Air TeleponAkses internetPembelian genset atau panel surya
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
7 Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
8 Pembayaran honorariumbulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer
Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan
Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan
nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
9 Pengembangan profesiguru dan tenagakependidikan
Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
10 Membantu siswa miskin Transportasi Seragam sekolah
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN amp PENYALURAN DANA BOS
No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan
11 Pembiayaan pengelolaanBOS
ATK Penggandaan Transportasi
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
12 Pembelian perangkatkomputer
Dekstop Laptop Proyektor
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
13 Pembiayaan asrama danpembelian peralatanibadah
Pembelian kitab kuning Peralatan sholat
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
14 Biaya lainnya jika seluruhkomponen 1 sd 13 telahterpenuhi pendanaannyadari BOS
Alat peraga pendidikan UKS Mebelair
Pengadaan barang dengan nilai sd Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
SYARAT PENYALURAN DANA BOS
KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN
PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah
BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barangjasa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS
PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barangjasa belanja kegiatan belanja pegawai belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS
Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran di atas Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barangjasa oleh PPK namun di bawah Rp 50000000- juga dapat dilakukan mekanisme LS
PPK membuat Surat PerjanjianKontrak terhadap pihak penyedia barangjasa
PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil
KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barangjasa kepada KPPN
Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barangjasa atas dasar perjanjiankontrak ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan
1113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088 111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088111308811130881113088 11130881113088111308811130881113088
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barangjasa harus disertai 1) Bukti perjanjiankontrak2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barangjasa3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan4) Berita Acara Serah Terima PekerjaanBarang5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan6) Berita Acara Pembayaran7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangjasa
dan PPK sesuai (format lampiran 4)8) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib PajakBendahara Pengeluaran9) Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Pembayaran sampai dengan Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat menggunakan mekanisme UPTUP melalui PPK dan BPP
KPA mengajukan permintaan UPTUP kepada Kepala KPPN setempat
KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP
Pembayaran melebihi Rp 50000000- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barangjasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA
BP dapat mentransfer dana UPTUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA
Pengajuan pembayaran UPTUP tahap berikutnya BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UPTUP yang telah dibayarkan sebelumnya
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak tidak dapat ditunda
Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP Kepala Madrasah dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja SPBy dilampiria Rencana pelaksanaan kegiatanpembayaranb Rincian kebutuhan dana dan c Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UPTUP
