MELIHAT 10 TAHUN PERJALANAN UU MIGAS …satyayudha.com/.../10/...Migas-dikaitkan-dgn-Inisiatif-RUU-Migas.pdf · ir. satya widya yudha, m.sc anggota komisi vii f-pg dpr ri melihat

IR. SATYA WIDYA YUDHA, M.SC ANGGOTA KOMISI VII F-PG DPR RI

MELIHAT 10 TAHUN PERJALANAN UU

MIGAS DIKAITKAN DENGAN INISIATIF

RUU MIGAS

Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

Perjalanan UU Migas di Indonesia

Landasan Pemikiran

Permasalahan Tata Kelola Migas Nasional

Perubahan Mendasar Tata Kelola Migas

Proses Penyusunan RUU Migas

Sistematika RUU Migas

Pelaksana Kuasa Pertambangan

Perbedaan Prinsip UU Migas 22/2001 dgn RUU Migas

Privilage BUMN

Penerimaan Negara

Daerah penghasil Migas

Kegiatan usaha Hulu & Hilir

Badan Pengusahaan & Kelembagaan Badan

AGENDA


UU No. 8

/1971

UU No. 22 /

2001

11 THN 30 THN 10 THN - sekarang

UU Kolonial

Indische Mijn

Wet 1899

UU No.

44/Prp/ 1960

UU No. 15

/1962

Sebelum

Merdeka

TANTANGAN EKONOMI

SITUASI POLITIK

KEPENTINGAN NASIONAL

???

UUD 1945, Pasal 33


PERJALANAN UU MIGAS DI INDONESIA

Landasan filosofis:

Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tidak terbarukan

merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan

pengelolaannya untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Landasan sosiologis:

Saat ini kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi cenderung mengarah kepada

liberalisasi, sehingga pengaturan mengenai Minyak dan Gas Bumi diarahkan

kepada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang berwawasan kebangsaan.

Landasan yuridis:

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 (21 Desember 2004) yang

menyatakan adanya beberapa ketentuan yang bertentangan dengan UUD Negara

RI Tahun 1945

Keputusan DPR RI Nomor 21A/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 28 September 2009

tentang Persetujuan Hasil Panitia Angket DPR RI Terhadap Kebijakan Pemerintah

Menaikkan Harga BBM “mendesak Pemerintah dan/atau DPR RI untuk segera

mengajukan RUU Migas yang baru menggantikan UU No. 22 tahun 2001 beserta

peraturan pelaksanaannya...”

LANDASAN PEMIKIRAN


PERMASALAHAN TATA KELOLA MIGAS NASIONAL

Tumpang tindih fungsi kelembagaan

Liberalisasi migas yang menjadi esensi UU No. 22 Tahun 2001

Sektor Migas TIDAK hanya sebagai sumber pendapatan negara, tapi harus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

Masih rancunya aturan mengenai Kontrak Kerja Sama (KKS) Bea masuk masa eksplorasi ada

dalam UU No 22 thn 2001,tapi diikuti dg KMK yg menghilangkan bea tsb. Didalam PP 79/2010 dihilangkan, di UUAPBNP 2011 dihilangkan, tetapi tdk ada KMK yg dikeluarkan.


PERUBAHAN MENDASAR TATA KELOLA MIGAS

Pembagian Fungsi Harus Dipertegas

Pemerintah sebagai regulator, BP Migas dan BPH Migas

sebagai pelaksana pengawasan, dan perusahaan migas

sebagai operator. Pemerintah (Kementerian ESDM) mestinya

konsisten tidak terlibat dalam teknis operasional dan

kontraktual yang sudah dijalankan oleh pengawas.

Liberalisasi Murni ke Liberasilasi Berwawasan Kebangsaan

Perusahaan Negara dan Swasta Nasional diberikan

kesempatan pertama (1st priority) dalam setiap perpanjangan

kontrak.

Penerapan Asas Lex Specialist

Dalam hal ini, klausul dalam kontrak kerja sama merupakan

rujukan utama hukum, termasuk soal pajak.


PROSES PENYUSUNAN RUU MIGAS

NASKAH AKADEMIK & DRAFT RUU PERUBAHAN UU MIGAS , TELAH

DISUSUN SEJAK AWAL 2010 O TIM PUU SETJEN DPR RI ATAS

PENUGASAN DARI KOMISI VII

SELANJUTNYA FINALISASI DRAFT RUU & DISERAHKAN KE BALEG

U/ HARMONISASI & SINKRONISASI, SERTA DITETAPKAN DALAN

RAPAT PARIPURNA SBG RUU PRAKARSA/INISIATIF DPR RI

SAAT INI KOMISI VII TLH MEMBENTUK PANJA UNTUK MELAKUKAN

PEMBAHASAN SECARA INTENSIF& MENGUNDANG PAKAR UNTUK

MEMBERI MASUKAN

SAAT INI FRAKSI-FRAKSI MENYUSUN TANGGAPAN/MASUKAN

ATAS DRAFT RUU


UU NO. 22 TAHUN 2001 DRAFT RUU

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ASAS DAN TUJUAN

BAB III PENGUASAAN DAN

PENGUSAHAAN

BAB IV KEGIATAN USAHA HULU

BAB V KEGIATAN USAHA HILIR

BAB VI PENERIMAAN NEGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ASAS DAN TUJUAN

BAB III PENGUASAAN DAN

PENGUSAHAAN

BAB IV KEGIATAN USAHA HULU

BAB V KEGIATAN USAHA HILIR

BAB VI PENERIMAAN NEGARA

BAB VII BADAN PENGUSAHAAN

MINYAK DAN GAS BUMI

SISTEMATIKA RUU MIGAS


UU NO. 22 TAHUN 2001 DRAFT RUU

BAB VII HUBUNGAN KEGIATAN

USAHA MINYAK DAN GAS

BUMI DENGAN HAK ATAS

TANAH

BAB VIII PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

BAB IX BADAN PELAKSANA DAN

BADAN PENGATUR

BAB X PENYIDIKAN

BAB XI KETENTUAN PIDANA

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIII KETENTUAN LAIN

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

BAB IX HUBUNGAN KEGIATAN

USAHA MINYAK DAN GAS

BUMI DENGAN HAK ATAS

TANAH

BAB X PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

BAB XI LARANGAN

BAB XII PENYIDIKAN

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

BAB XV KETENTUAN PENUTUP


LANJUTAN …

Negara adalah pemegang

kuasa pertambangan .

Kuasa pertambangan

diberikan Negara kepada

Pemerintah.

Dalam menyelenggarakan

kuasa pertambangan,

Pemerintah membentuk

Badan Pengusahaan.

PELAKSANA KUASA PERTAMBANGAN


UU MIGAS NO 22 TAHUN 2001 DRAFT RUU

BU atau BUT diberi wewenang

melakukan kegiatan usaha

Eksplorasi dan Eksploitasi pada

Wilayah Kerja. (pasal 12 ayat (3))

Harga BBM dan gas bumi diserahkan

kepada mekanisme pasar (Pasal 28

ayat (2))

DMO paling banyak 25% (Pasal 22

ayat (1))

(Pasal-pasal tsb telah dibatalkan oleh

Putusan MK No. 002/PUU-I/2003)

• Badan Usaha (BU) dan Bentuk Usaha

Tetap (BUT) hanya dapat melakukan

kegiatan usaha hulu pada wilayah

kerja berdasarkan kontrak kerja sama

dengan Badan Pengusahaan. (Pasal

11)

• Harga BBM dan harga Gas bumi yang

dipasarkan di dalam negeri

ditetapkan Pemerintah dengan

persetujuan DPR RI.

• DMO ditetapkan paling sedikit 25%.

PERBEDAAN PRINSIP UU MIGAS 22/2001 DENGAN RUU MIGAS


UU MIGAS NO 22 TAHUN 2001 DRAFT RUU

• Penjualan produksi migas

bagian negara dilakukan oleh

pihak ketiga yang ditunjuk oleh

BP Migas.

• BU dan BUT dapat mengajukan

perpanjangan Kontrak Kerja

Sama

• Penjualan produksi migas bagian

negara dilakukan oleh Badan

Pengusahaan (BP Migas dengan

bentuk baru).

• Badan Usaha (BU) dan Bentuk

Usaha Tetap (BUT) dapat

mengajukan perpanjangan Kontrak

Kerja Sama, setelah mendapatkan

persetujuan dari DPR RI. Namun

diutamakan perpanjangan oleh

BUMN.

LANJUTAN …

Rapat Koordinasi Hkum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

BUMN mendapatkan

prioritas pengusahaan pada

wilayah kerja baru dan

wilayah kerja yang jangka

waktu Kontrak Kerja Sama-

nya sudah berakhir.

Dalam hal BUMN tidak

dapat mengusahakan

wilayah kerja baru yang

ditawarkan, BUMN berhak

mendapatkan 25%

participating interest.

PRIVILAGE BUMN MIGAS


Penerimaan negara

berupa pajak dan bukan

pajak wajib dibayarkan

oleh badan usaha atau

bentuk usaha tetap yang

sudah menghasilkan

produksi minyak bumi

dan/atau gas bumi.

PENERIMAAN NEGARA


Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan pengusahaan lebih lanjut atas perpanjangan kontrak kerja sama, menawarkan participating interest 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Daerah penghasil berhak mendapatkan jumlah prosentase tertentu dari bagian produksi migas kotor (bruto) yang diterima oleh Pemerintah sebelum produksi (lifting) migas dibagihasilkan (prosentase dari First Tranche Petroleum).

Daerah penghasil berhak mendapatkan jumlah prosentase tertentu dari bonus penandatangan kontrak (signature bonus) yang diterima oleh Negara.

BAGIAN DAERAH PENGHASIL MIGAS


Pemerintah Daerah penghasil migas berkewajiban:

mendukung kelancaran dan kelangsungan

kegiatan hulu migas di daerahnya.

mengalokasikan atau menggunakan bagian

produksi migas miliknya untuk pembangunan

infrastruktur daerah, pengelolaan lingkungan

hidup, penanggulangan kemiskinan, pendidikan,

dan kesehatan.

KEWAJIBAN DAERAH PENGHASIL MIGAS


Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pengusahaan.

Kontrak kerja sama dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

BUT hanya dapat melakukan kegiatan usaha hulu.

Menteri menyiapkan wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada BU dan BUT

Batas dan syarat wilayah kerja ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah berkonsultasi dengan DPR RI dan pemerintah daerah yang bersangkutan.

KEGIATAN USAHA HULU


Badan khusus berbadan hukum publik

berdasarkan ketentuan dalam Undang-

Undang ini.

Menyelenggarakan dan mengendalikan

kegiatan usaha hulu di bidang migas.

Tidak melakukan kegiatan Eksplorasi dan

Eksploitasi Migas.

BADAN PENGUSAHAAN


a. menyelenggarakan pengusahaan minyak dan gas bumi;

b. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal penyiapan

wilayah kerja;

c. menentukan syarat dan ketentuan kontrak kerja sama;

d. menandatangani kontrak kerja sama;

e. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan;

f. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran BUMN, BU, dan

BUT yang sudah menandatangani kontrak kerja sama;

g. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Presiden mengenai

pelaksanaan kontrak kerja sama;

h. menjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara;

i. membeli dan/atau mengimpor migas untuk menjaga cadangan migas

dalam negeri; dan

j. mengoordinasikan BUMN migas dalam proses kegiatan hulu.

TUGAS BADAN PENGUSAHAAN


Organ Badan Pengusahaan terdiri atas

a. Dewan Pimpinan; dan

b. Dewan Pengawas.

Dewan Pimpinan terdiri atas:

a. Kepala Badan;

b. Wakil Kepala Badan; dan

c. Deputi.

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah

berkonsultasi dengan DPR RI.

Wakil Kepala Badan dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

atas usul Kepala Badan.

Dewan Pengawas terdiri atas Menteri ESDM (Ketua), Menteri Keuangan,

Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri

Negara Lingkungan hidup, dan Menteri Perhubungan, Kepala Badan

Pertanahan Nasional.

Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

KELEMBAGAAN BADAN


1. Prinsip kegiatan usaha hilir dilakukan berdasarkan Izin Usaha.

2. Kewenangan mengeluarkan Izin Usaha dimiliki oleh Pemerintah.

3. Tugas dan fungsi Badan Pengatur dialihkan kepada Pemerintah/

Kementerian ESDM cq Ditjen Migas.

4. BUT tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir.

5. BU yang melakukan kegiatan usaha hulu dapat melakukan kegiatan

usaha hilir dengan membentuk badan hukum terpisah.

6. Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan

usaha yang wajar, sehat, dan transparan, kecuali dalam penetapan

harga BBM dan gas bumi yang dipasarkan di dalam negeri.

7. Harga BBM dan gas bumi yang dipasarkan di dalam negeri ditetapkan

Pemerintah atas persetujuan DPR RI

8. Pengolahan minyak mentah untuk menghasilkan BBM, diutamakan

dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEGIATAN USAHA HILIR


Rekomendasi dari Panitia Angket

BBM 2009

2009

Tercatat di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-

2014

2010

June

Rapat Gabungan antara komisi 4,5,6, dan 7 dari DPR dengan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri perindustrian,

Menteri Perdagangan, dan Menteri BUMN, telah menyetujui untuk segera merevisi UU

No 22 / 2001 tentang minyak dan gas alam

Persiapan draft UU:

• Naskah Akademik

• Pandangan Fraksi

IPA IATMI IGA IAGI

Kurtubi

ESDM

BPMIGAS

BPHMIGAS

PERTAMINA

KADIN

FKDPM Prof

Wijayono

TN Manmud 2011

AGENDA PEMBAHASAN REVISI UU MIGAS DI DPR

Juli Mei

Konsinyering Draft RUU Migas

oleh PUU tim, Sekjen DPR RI dan

Komisi VII

Draft RUU Diserahkan ke

Komisi VII

Diajukan ke Rapat Paripurna DPR RI untuk

mendapat persetujuan dari Draft RUU Migas

Juli

Diskusi Draft RUU

Migas di Komsii VII

Diskusi Draft RUU

Migas di Komsii VII

Sep

Ketua

Gabungan

Serikat

Pekerja

Pupuk

PLN,

Krakatau

Steel

DR. Anggito

Abimanyu, Suyitno

Padmosukismo

Okt

Pertamina

Medco

BPMigas

BPHMigas

Awal

Persidangan

2012


T H A N K Y O U

WWW.SATYAYUDHA.COM FOLLOW ME TWITTER @SATYAWIDYAYUDHA

http://www.satyayudha.com/





Documents

MELIHAT 10 TAHUN PERJALANAN UU MIGAS …satyayudha.com/.../10/...Migas-dikaitkan-dgn-Inisiatif-RUU-Migas.pdf · ir. satya widya yudha, m.sc anggota komisi vii f-pg dpr ri melihat