Upload
choiri-askolani
View
364
Download
8
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Membangun Desa Ramah AnakUpaya perlindungan Anak melalui rekonstruksi Desa
Citation preview
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
BAB II
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
Anak juga manusia dan sudah selayaknya
mereka diperlakukan dengan lebih manusiawi dan
dijamin hak-haknya terpenuhi. Konvensi Hak anak
merupakan sebuah turunan dari Hak Asasi manusia yang
berlaku secara universal. Namun demikian seringkali
mereka terpinggirkan karena dianggap belum layak
mendapatkan perlakuan seperti orang dewasa. Terlepas
dari segala kekurangan mereka, sebagai manusia mereka
mempunyai hak-hak yang tidak bisa dinafikkan begitu
saja. Mengingat peran strategis mereka (sebagai
generasi penerus) maka amat penting bagi kita untuk
memberikan perhatian lebih pada mereka, maka
pemenuhan Hak Anak menjadi sesuatu yang amat
penting guna menjamin perkembangan dan
keberlangsungan mereka.
A. Sekilas KHA
Pada tahun 1949 Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM) di tanda tangani oleh hampir
seluruh negara dalam PBB. Ada beberapa poin
penting dengan di dklarasikan HAM yaitu bahwa ada
Pengembangan Desa Ramah Anak 17
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
jaminan tentang pengakuan dan perlindungan Entitas
Hak Asasi Manusia oleh seluruh bangsa di dunia.
Perbedaan utama dari hukum HAM dibandingkan
dengan hukum internasional lainnya ialah
menyangkut relasi yang diatur. Hukum internasional
HAM mengatur relasi yang bersifat vertikal, antara
manusia dengan Negara, dimana manusia
mempunyai hak dan Negara memegang kewajiban.
Setiap konvensi HAM mengatur dua substansi utama.
Di satu pihak ia meletakkan norma-norma legal hak
asasi yang diakui secara internasional, dan di pihak
lain ia mengatur kewajiban-kewajiban Negara
menyangkut hak asasi yang diakui.
Pada tahun 1989 PBB mengadopsi Konvensi
Hak Anak sebagai salah satu turunan dari Hak asasi
manusia. Semua kaidah HAM berlaku juga pada KHA,
dengan demikian KHA merupakan sebuah turunan
HAM yang menyeluruh dan berlaku Universal. KHA
mengatur norma-norma legal tentang substansi hak
anak yang diakui dan diterima secara internasional,
melintasi batas-batas negara dan budaya, serta
mengatasi berbagai sistim hukum, sistim politik dan
sistim ekonomi yang ada.
Jika kita bandingkan antara KHA dengan
instrumen-instrumen internasional HAM lainnya,
katakanlah misalnya dengan Deklarasi Universal Hak
Pengembangan Desa Ramah Anak 18
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
Asasi Manusia (DUHAM) atau Kovenan Internasional
Hak Sipil Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional
Hak Ekonomi-Sosial-Budaya (KIHESB), akan nampak
nyata bahwa sebagian besar hak anak sama belaka
dengan hak asasi yang berlaku bagi manusia
(dewasa) pada umumnya. Namun demikian, ada
beberapa hak orang dewasa yang tidak dimiliki oleh
anak-anak, dan sebaliknya anak memiliki beberapa
hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa.
Isi dan Kandungan KHA dan UUPA
Secara keseluruhan ada 8 (delapan) kelompok hak
yang terdapat dalam KHA:
1 (satu) kandungan kewajiban umum Negara.
1 (satu) kandungan definisi, berisi definisi tentang
anak.
1 (satu) kelompok kandungan prinsip yang terdiri
atas 4 rincian prinsip
5 (lima) kelompok kandungan hak
Selengkapnya, kandungan hak anak (dan kewajiban
umum Negara) dalam KHA ialah sebagai berikut:
I. Langkah-langkah implementasi umum
(kewajiban umum Negara)
Pasal 4, 42, 44 ayat 6
II. Definisi anak
Pengembangan Desa Ramah Anak 19
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
Pasal 1
III. Prinsip-prinsip umum
Pasal 2, 3, 6, 12
IV. Hak dan kebebasan sipil
Pasal 7, 8, 13-17, 37(a)
V. Lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti
Pasal 5, 18 ayat 1-2, 9-11, 19-21, 25, 27 ayat
4, 39
VI. Kesehatan dan kesejahteraan dasar
Pasal 6, 18 ayat 3, 23, 24, 26, 27 ayat 1-3
VII. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya
Pasal 28, 29, 31
VIII. Perlindungan khusus, meliputi:
A. Perlindungan bagi anak dalam situasi darurat
Pasal 22, 38, 39
B. Perlindungan bagi anak yang berkonflik
dengan hukum
Pasal 40, 37(b-d), 39
C. Perlindungan bagi anak dari eksploitasi dan
kekerasan
Pasal 32-36, (+39)
D. Perlindungan bagi anak dari kelompok
minoritas dan masyarakat adat terasing
Pasal 30
Dalam KHA terkandung 31 Hak Anak
Pengembangan Desa Ramah Anak 20
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
1. hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang
2. hak untuk mendapatkan nama
3. hak untuk mendapatkan kewarganegaraan
4. hak untuk mendapatkan identitas
5. hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak
6. hak untuk mendapat standar kesehatan yang
paling layak
7. hak untuk mendapat perlindungan khusus dalam
konflik bersenjata
8. hak untuk mendapat pelindungan khusus jika
mengalami konflik hokum
9. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika
mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak
10. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika
mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan
obat-obatan
11. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika
mengalami eksploitasi seksual dan
penyalahgunaan seksual.
12. hak untuk mendpatkan perlindungan khusus dari
penculikan, perjualan dan perdagangan anak
13. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika
mengalami eksploitasi sebagai anggota
kelompok minoritas atau masyarakat ada
14. hak untuk hidup dengan orang tua
Pengembangan Desa Ramah Anak 21
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
15. hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua
bila di pisahkan dengan salah satu orang tua
16. hak untuk mendapat pelatihan keterampilan
17. hak untuk berekreasi
18. hak untuk bermain
19. hak untuk berpartusipasi dalam kegiatan seni dan
budaya
20. hak untuk mendapat perlindungan khusus dari
situasi genting
21. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus
sebagai pengungsi
22. hak untu bebas beragama
23. hak untuk berserikat
24. hak untuk bebas berkumpul secara damai
25. hak untuk mendapatkan informasidari berbagai
sumber
26. hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi
27. hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan
28. hak untuk mendapatkan perlindungan dari
perilaku kejam, hukuman dan perlakuan tidak
manusiawi
29. hak untuk mendapatkan perlindungan dari
penagnkapan yang sewenang-wenang
30. hak untuk mendapatkan perlindungan dari
perampasan kebebasan
Pengembangan Desa Ramah Anak 22
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
31. hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara
Cuma-cuma
Pengembangan Desa Ramah Anak 23
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
31 Hak Anak dipilah dalam 4 hak dasar yaitu :
1. Hak dan kebebasan sipil
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti
3. Kesehatan dan kesejahteraan dasar
4. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya
Atau dalam bentuk yang lebih sederhana
1. Hak hidup
2. Tumbuh kembang
3. Perlindungan dan
4. Partisipasi
Kewajiban negara.
Didalam khasanah hak asasi manusia, kewajiban
negara mengimplikasikan tindakan yang harus
dilakukan atau tidak dilakukan oleh negara guna
mengimplementasikan HAM. Ada beberapa kategori
kewajiban negara, namun kita hanya akan membahas
satu kategori saja, yakni kewajiban generik.
Kewajiban generik ialah jenis kewajiban berdasarkan
mana semua kewajiban yang lain berasal. Ada 4
kewajiban seperti ini, yakni:
Kewajiban menghormati (the obligation to
respect). Kewajiban ini mengharuskan negara
untuk absten dari tindakan yang melanggar
HAM, karenanya disebut kewajiban negatif. Kita
Pengembangan Desa Ramah Anak 24
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
ambil sebagai contoh, umpamanya, hak anak
atas pendidikan. Kewajiban menghormati dalam
konteks hak ini mengharuskan negara untuk
tidak mengambil tindakan yang melanggar hak
anak atas pendidikan, misalnya menetapkan
legislasi atau kebijakan yang mendeprivasi
sekelompok anak dari hak mereka atas
pendidikan. Negara mempunyai kewenangan
untuk memenjarakan anak yang terbukti
melanggar hukum pidana, namun negara tidak
boleh membuat anak-anak itu tidak bisa
mengenyam pendidikan.
Kewajiban melindungi (the obligation to
protect), mengharuskan negara untuk
melindungi setiap manusia dari tindakan
pelanggaran oleh pelaku-pelaku non-negara.
Kewajiban yang sering disebut juga dengan
“horizontal effect of human rights”. Jika terjadi
pelanggaran hak oleh pelaku bukan negara,
maka negara harus menyediakan mekanisme
redress bagi korban dan menghukum pelaku
pelanggaran. Untuk memenuhi kewajiban ini,
negara harus mengadopsi hukum dan
membangun aparatur penegakan hukum yang
sesuai. Dalam contoh diatas, negara harus
membuat legislasi yang menjamin agar setiap
Pengembangan Desa Ramah Anak 25
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
anak bisa memperoleh pendidikan, dan jika
orangtua melarang anaknya bersekolah maka
negara harus menyediakan mekanisme dimana
korban bisa memperoleh kembali haknya atas
pendidikan – kalau perlu dengan mencabut
kuasa asuh orangtua. Karena mengharuskan
negara mengambil tindakan tertentu, kewajiban
ini disebut sebagai kewajiban positif.
Kewajiban memenuhi (the obligation to fulfill),
adalah juga kewajiban positif dimana negara
harus menempuh tindakan untuk memenuhi hak
anak. Dalam contoh di atas, negara harus
mengalokasikan dana, membangun sekolah,
menyelenggarakan pendidikan guru dsb.
Kewajiban memajukan (the obligation to
promote). Kewajiban ini mengharuskan negara
untuk mengambil langkah-langkah guna
mendorong dan memudahkan anak-anak dalam
menikmati hak-hak mereka, juga tergolong
dalam kewajiban positif. Dalam contoh di atas,
dan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 28
KHA, negara wajib, misalnya, membuat agar
informasi tentang pendidikan, latihan serta
bimbingan vokasional tersedia dan bisa diakses
oleh semua anak (KHA, ps 28, ayat 1[d]).
Pengembangan Desa Ramah Anak 26
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
Secara spesifik, kewajiban ini berperan
dalam menggantikan kewajiban memenuhi untuk
semua hak atas kebebasan, karena kebebasan tidak
bisa dipenuhi. Misalnya bebas dari penyiksaan,
kebebasan menyampaikan pendapat, kekebasan
berpikir dsb., yang semuanya itu tidak bisa dipenuhi.
Peran orangtua/wali menyangkut hak anak.
Di atas tadi telah dikemukakan bahwa posisi
dan peran orangtua/wali adalah krusial. Di satu pihak
orangtua/wali mempunyai fungsi fasilitasi terutama
dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Namun di pihak lain, orangtua/wali bisa bersifat
disruptif. Menelantarkan anak, melarang anak belajar,
melakukan tindak kekerasan terhadap anak,
merupakan contoh-contoh dimana orangtua/wali
bersifat disruptif terhadap hak-hak anak. Contoh
lainnya ialah orangtua/wali yang tidak bersedia
mewakili anaknya meng-klaim tindakan redress yang
disediakan Negara jika anak mengalami kekerasan
oleh orang lain.
Memahami hak-hak anak, kewajiban negara
dan peran orangtua/wali akan sangat berguna bagi
masyarakat sipil (non-state actors) untuk meng-
address isyu menyangkut hak anak.
Pengembangan Desa Ramah Anak 27
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
Dalam hal ini perlu diingat bahwa, dalam
kaitannya dengan peran orangtua/wali, negara juga
mempunyai kewajiban, misalnya untuk memastikan
agar orangtua/wali tetap memikul tanggungjawab
finansial atas kelangsungan hidup dan perkembangan
anak atau mengembangkan kemampuan
orangtua/wali dalam pengasuhan anak, atau untuk
melindungi anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi
oleh orangtua/wali selama anak berada dalam
pengasuhan mereka.
Isi UUPA No. 23 Th. 2002
Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan
orang tua
1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi
anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan
kemampuan, bakat, dan minatnya; dan;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-
anak (pasal 26).
Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dapat
dialihkan kepada keluarga atau orang tua alternatif
bila orang tua tidak ada, tidak diketahui
keberadaannya, atau tidak dapat melaksanakan
kewajiban dan tanggung jawabnya.
Pengembangan Desa Ramah Anak 28
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
Negara dan pemerintah berkewajiban dan ber-
tanggung jawab menghormati dan menjamin
hak asasi anak tanpa diskriminasi
memberikan dukungan sarana dan prasarana
penye-lenggaraan perlindungan anak, misalnya
sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga,
rumah ibadah, balai kesehatan, gedung
kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui,
tempat penitipan anak, dan rumah tahanan
khusus anak.
menjamin perlindungan, pemeliharaan dan
kesejah-teraan anak dengan memperhatikan
hak dan kewa-jiban orang tua, wali atau orang
lain yang secara hukum bertanggung jawab
terhadap anak.
mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
menjamin anak untuk mempergunakan haknya
dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan
usia dan tingkat kecerdasan anak. (Pasal 21-
24).
Kedudukan anak yang diatur dalam Undang-
Undang
Setiap anak harus diberi identitas diri sejak
kelahirannya yang dituangkan dalam akta
kelahiran. Pembuatan akta kelahiran didasarkan
Pengembangan Desa Ramah Anak 29
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
pada surat keterangan dan orang yang
menyaksikan dan/atau yang membantu proses
kelahiran. Bila proses kelahiran tidak diketahui,
pembuatan akta didasarkan pada keterangan
orang yang menemukan.
Akta kelahiran diberikan tanpa biaya dan harus
diberikan selambat-lambatnya sebulan setelah
tanggal permohonan. Pembuatan akta menjadi
tanggung jawab pemerintah yang
pelaksanaannya diselenggarakan serendah-
rendahnya pada tingkat desa/kelurahan.
Dasar dari pengasuhan anak
Pada dasarnya anak tidak dipisahkan dari orang
tuanya, kecuali pemisahan tersebut merupakan
keputusan yang terbaik bagi anak
pengasuhan alternatif melalui perwalian,
pengasuhan dan penyelenggaraan
perlindungan anak dalam memeluk agama
Perlindungan anak dalam memeluk agama
meliputi pembinaan, pembimbingan dan
pengamalan ajaran agama bagi anak.
Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang
tua, wali dan lembaga sosial menjamin
perlindungan anak dalam memeluk agamanya
Pengembangan Desa Ramah Anak 30
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
Tujuan penyelenggaraan perlindungan anak
dalam aspek kesehatan
Fasilitas dan upaya kesehatan yang komprehensif
diselenggarakan bagi anak agar setiap anak
memperoleh derajat kesehatan yang optimal
sejak dalam kandungan
Pengembangan Desa Ramah Anak 31
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
Penyediakan fasilitas dan menyelenggarakan
upaya kesehatan
Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan
menyeleng-garakan upaya kesehatan dengan
didukung oleh peranserta masyarakat.
Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya
kesehatan dilakukan secara komprehensif,
meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif baik untuk pelayanan dasar maupun
rujukan.
Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut
diselenggarakan secara cuma-cuma bagi
keluarga tidak mampu.
Tanggung jawab orang tua dan keluarga dalal
Kesehatan
Orang tua dan keluarga bertanggung jawab
menjaga kesehatan anak dan merawat anak
sejak dalam kandungan.
Bila orang tua dan keluarga tidak mampu
melaksanakan tanggung jawab tersebut
pemerintah wajib memenuhi.
Pengembangan Desa Ramah Anak 32
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
Penyelenggaraan pendidikan diatur?
Semua anak wajib belajar 9 tahun.
anak yang menyandang cacat fisik dan/atau
mental diberi kesempatan yang sama dan
aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan
biasa dan luar biasa.
anak yang memiliki keunggulan diberi
kesempatan dan aksesibilitas untuk
memperoleh pendidikan khusus.
anak dalam lingkungan sekolah atau lembaga
pendidikan wajib dilindungi dari tindakan
kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola
sekolah atau teman-temannya.
Pemerintah wajib menyelenggarakan
pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik
di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
Perlindungan khusus
Anak dalam situasi darurat: anak yang menjadi
pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban
bencana alam, dan anak dalam situasi konflik
bersenjata.
Anak yang berhadapan dengan hukum;
Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
Anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual;
Pengembangan Desa Ramah Anak 33
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
Anak yang diperdagangkan;
Anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya (napza);
Anak korban penculikan, penjualan dan
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik
dan/atau mental;
Anak yang menyandang cacat, dan
Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Jenis kejahatan yang diatur dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak
1. Melakukan tindakan: Diskriminasi terhadap anak
yang mengakibatkan anak mengalami kerugian,
baik materiil maupun moril sehingga
menghambat fungsi sosialnya; atauPenelantaran
terhadap anak yang mengakibatkan anak
mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik,
mental, maupun sosial;
Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. mengetahui dan sengaja membiarkan anak yang
ber-hadapan dengan hukum, anak dari
kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang
tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
Pengembangan Desa Ramah Anak 34
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),
anak korban penculikan, anak korban
perdagangan, atau anakkorban kekerasan,
padahal anak tersebut memerlukan pertolongan
dan harus dibantu.
Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak
yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
4. melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman
kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.
o Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6
(enam) bulan dan/atau denda paling
banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua
juta rupiah).
o Bila anak luka berat pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
Pengembangan Desa Ramah Anak 35
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
o Bila anak mati pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan
tersebut apabila yang melakukan
penganiayaan orang tuanya
5. sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain.
pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) dan paling sedikit
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
6. sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul.
pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) dan paling sedikit
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Pengembangan Desa Ramah Anak 36
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
7. memperdagangkan, menjual, atau menculik anak
untuk diri sendiri atau untuk dijual.
pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) dan paling sedikit
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
8. Secara melawan hukum melakukan transplantasi
organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak
lain dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
melakukan jual beli organ tubuh dan/atau
jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
dan/atau denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau
jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan
kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang
menggunakan anak sebagai objek penelitian
tanpa seizin orang tua atau tidak
mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi
anak,
Pengembangan Desa Ramah Anak 37
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
9. Dengan sengaja menggunakan tipu muslihat,
rangkaian kebohongan, atau membujuk anak
untuk memilih agama lain bukan atas
kemauannya sendiri, padahal diketahui atau
patut diduga bahwa anak tersebut belum
berakal dan belum bertanggung jawab sesuai
dengan agama yang dianutnya
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
10. Merekrut atau memperalat anak untuk
kepentingan militer atau penyalahgunaan dalam
kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa
bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan
sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang
mengandung unsur kekerasan atau pelibatan
dalam peperangan sebagaimana
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
11. mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak
dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain.
Pengembangan Desa Ramah Anak 38
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
12. sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibat-kan anak dalam
penyalahgunaan, produksi atau distribusi
narkotika dan/atau psikotropika.
Pidana mati atau penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling
singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan
paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) .
13. sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibat-kan anak dalam
penyalahgunaan, produksi, atau distribusi
alkohol dan zat adiktif lainnya .
Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
B. Pengarus Utamaan Hak Anak
Permasalahan mendasar pada pemenuhan hak
anak adalah belum terpahaminya hak anak secara
menyeluruh (komprehensif) pada tiap strata
masyarakat. Hal ini menimbulkan banyak persoalan
Pengembangan Desa Ramah Anak 39
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
anak terabaikan dan tidak tertangani dengan
selayaknya. Sedikitnya organisasi kemasyarakan
yang mempunyai konsen di anak dan kurangnya
perhatian pemerintah merupakan sebuah indikator
yang mudah terlihat. Selain itu faktor kemiskinan
masyarakat menjadi sebuah tantangan dalam
mainstreaming hak anak.
Masih dipandangnya Hak Anak sebagai Produk
Barat membuat hak anak (KHA) sulit diterima oleh
masyarakat. Meski Indonesia sudah menerbitkan
Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No 23 th.
2002, sampai sekarang Hak Anak belum bisa menjadi
Fokus Perhatian. Hal ini juga disebabkan karena
belum semua Masyarakat mengerti dan memahami
Hak Anak. Maka Upaya Sosialisasi Hak Anak masih
perlu terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran
dan pemahaman masyarakat terhadap hak anak.
Upaya ini dilakukan dapat dengan melakukan
kampanye dan membumikan hak anak melalui
kearifan dan keunggulan lokal sehingga hak anak
bukan lagi menjadi sesuatu yang asing. Dengan
semikian maka akan timbul sebuah paradigma (cara
pandang) baru tentang mainstreaming hak anak.
Selain itu perlu ada upaya untuk melakukan
dekonstruksi pada pola perilaku dan sikap
masyarakat terhadap anak.
Pengembangan Desa Ramah Anak 40
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
Selama ini upaya mainstreaming hak anak
seringkali dilakukan secara parsial tanpa menyentuh
sisi-sisi lain yang terkait dengan hal itu. Bahwa
permasalahan anak tidak hanya akan selesai dengan
penerbitan Undang-undang Perlindungan Anak atau
Perda/ Perdes Perlindungan Anak. Yang paling
mendasar adalah bagaimana Hak anak menjadi Fokus
dari keseluruhan stake holder. Belajar dari
pengalaman maka perlu sebuah strategi jitu untuk
membuat mainstreaming hak anak menjadi sebuah
gerakan bersama.
Metode pendekatan mainstreaming hak anak
selama ini seringkali menempatkan NGO sebagai
oposan pemerintah (pengambil kebijakan) dan anak
sebagai objek kerja. Hal ini seringkali menjadi
halangan dari upaya mainstreaming hak anak.
Membangun habungan yang sinergis, baik antar NGO,
CSO maupun Pemerintah dipandang lebih bisa
mengakomodir kepentingan bersama. Penyadaran
dan membangun kesepehaman pada kondisi-kondisi
Riil yang dihadapi dan Resiko-resiko yang bakal
diterima bila hak anak tidak terpenuhi perlu
dilakukan. Untuk itu harus ada pembagian peran yang
proporsional dan sinergis pada tiap-tiap sumber daya
yang ada. Pembangunan komitmen bersama
merupakan agenda yang harus segera dilakukan.
Pengembangan Desa Ramah Anak 41
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
Dengan demikian maka diharapkan semua
sumberdaya (resources) dapat berkontribusi pada
mainstreaming hak anak.
Peningkatan peran anak dalam mainstreaming
hak anak perlu dilakukan guna memberikan
pembelajaran pada anak. Kerja-kerja yang dilakukan
selama ini seringkali menempatkan anak tak lebih
sebagai objek, belum memperlihatkan anak sebagai
subjek. Pemberian kesempatan yang lebih besar pada
anak untuk dapat berperan dalam pengambilan
kebijakan dan mengadvokasi hak-hak mereka perlu
dilakukan. Bukan lagi sekedar bekerja untuk anak
namun lebih pada bagaimana bekerja bersama anak.
Upaya-upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat harus dipandang sebagai aspek
pendukung penting dalam mainstreaming hak anak.
Bukan hanya pada peningkatan ekonomi namun juga
pada peningkatan kemampuan keluarga untuk dapat
mengemban tanggung jawab dan memberikan
perlindungan pada anak-anak mereka. Kemiskinan
lebih disebabkan oleh struktur yang diciptakan
negara yang mempersempit dan membatasi akses
masayarakat pada layanan-layanan publik (politik,
ekonomi, sosial,budaya). Ketidakmampuan
masyarakat untuk mengakses layanan-layanan ini
menyebabkan masyarakat terpinggirkan dalam setiap
Pengembangan Desa Ramah Anak 42
PENGARUS UTAMAAN HAK ANAKPENGARUS UTAMAAN HAK ANAK
aspek kehidupan. Untuk itu maka upaya-upaya harus
dilakukan dalam rangka membuka dan memperluas
akses masyarakat pada layanan-layanan publik
dengan langkah-langkah pemberdayaan serta
meningkatan kapasitas masyarakat dengan
memberikan pendidikan dalam politik, ekonomi, sosial
dan budaya dengan membangun kesadaran kritis
pada masyarakat.
Pengembangan Desa Ramah Anak 43