1

Mengenal Undang-Undang Tentang Mengenal Undang-Undang Tentang Kesehatan dan Kedokteran serta Kesehatan dan Kedokteran serta

Peraturan Perundang-undangan lainnya.Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Zuchairi DahlanZuchairi Dahlan

2

1.1. UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang KesehatanKesehatan

2.2. UU RI No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik UU RI No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik KedokteranKedokteran

3.3. UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang PsikotropikaUU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

4.4. UU RI No.22 Tahun 1997 Tentang NarkotikaUU RI No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

5.5. UU RI No.4 Tahun 1984 Tentang Wabah UU RI No.4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit MenularPenyakit Menular

6.6. PP No.40 Tahun 1991 Tentang Penanganan PP No.40 Tahun 1991 Tentang Penanganan Wabah Penyakit MenularWabah Penyakit Menular

3

lanjutanlanjutan

77 Permenkes No.560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Permenkes No.560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Penyakit Tertentu Yang Menimbulkan Wabah dan Penyakit Tertentu Yang Menimbulkan Wabah dan Tata Cara Penyampian LaporanTata Cara Penyampian Laporan

88 PP No.1. tahun 1988 Tentang Masa Bakti dan PP No.1. tahun 1988 Tentang Masa Bakti dan Praktik Dokter dan Dokter GigiPraktik Dokter dan Dokter Gigi

99 PP No.32 Tahun 1996 Tentang Tenaga KesehatanPP No.32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan1010 Permenkes No.916 Tahun 1997 Tentang Izin Permenkes No.916 Tahun 1997 Tentang Izin

Praktik Bagi Tenaga KesehatanPraktik Bagi Tenaga Kesehatan1111 Permenkes No.585 Tahun 1989 Tentang Permenkes No.585 Tahun 1989 Tentang

Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)1212 Permenkes No.749 A Tahun 1989 Tentang Rekam Permenkes No.749 A Tahun 1989 Tentang Rekam

MedisMedis

4

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK 2004 TENTANG PRAKTIK

KEDOKTERAN DAN LANGKAH KEDOKTERAN DAN LANGKAH PELAKSANAANNYAPELAKSANAANNYA

5

PRINSIP-PRINSIP DALAM PENATAAN PRINSIP-PRINSIP DALAM PENATAAN PRAKTIK KEDOKTERANPRAKTIK KEDOKTERAN

MELINDUNGI MASYARAKATMELINDUNGI MASYARAKAT MEMBERIKAN ARAH DOKTER DAN MEMBERIKAN ARAH DOKTER DAN

DOKTER GIGIDOKTER GIGI MEMBERDAYAKAN MEMBERDAYAKAN

MASYARAKAT,ORGANISASI MASYARAKAT,ORGANISASI PROFESI,ASOSIASI INSTITUSI YANG PROFESI,ASOSIASI INSTITUSI YANG ADA SERTA PEMERINTAH DAERAH ADA SERTA PEMERINTAH DAERAH

6

SISTEMATIKA UU PRAKTIK SISTEMATIKA UU PRAKTIK KEDOKTERANKEDOKTERAN

1.1. Ketentuan UmumKetentuan Umum2.2. Asas dan TujuanAsas dan Tujuan3.3. Konsil Kedokteran IndonesiaKonsil Kedokteran Indonesia4.4. Standar Pendidikan Profesi K/KGStandar Pendidikan Profesi K/KG5.5. Pendidikan dan PelatihanPendidikan dan Pelatihan6.6. Registrasi Dokter dan Dokter GigiRegistrasi Dokter dan Dokter Gigi7.7. Penyelenggaraan PraktikPenyelenggaraan Praktik8.8. Disiplin Dokter dan Dokter GigiDisiplin Dokter dan Dokter Gigi9.9. Pembinaan dan PengawasanPembinaan dan Pengawasan10.10. Ketentuan PidanaKetentuan Pidana11.11. Ketentuan PeralihanKetentuan Peralihan12.12. Ketentuan PenutupKetentuan Penutup

7

KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM1.1. PRAKTIK KEDOKTERANPRAKTIK KEDOKTERAN2.2. DOKTER DAN DOKTER GIGIDOKTER DAN DOKTER GIGI3.3. KKIKKI4.4. SERTIFIKAT KOMPETENSISERTIFIKAT KOMPETENSI5.5. REGISTRASIREGISTRASI6.6. REGISTRASI ULANGREGISTRASI ULANG7.7. SIPSIP8.8. SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGISURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI9.9. SARANA PELAYANAN KESEHATANSARANA PELAYANAN KESEHATAN10.10. PASIENPASIEN11.11. PROFESI KEDOKTERAN ATAU KEDOKTERAN GIGIPROFESI KEDOKTERAN ATAU KEDOKTERAN GIGI12.12. ORGANISASI PROFESIORGANISASI PROFESI13.13. KOLEGIUM KI DAN KGIKOLEGIUM KI DAN KGI14.14. MKDKIMKDKI15.15. MENTERIMENTERI

8

ASASASAS

NEGARA : PANCASILANEGARA : PANCASILA NILAI ILMIAH, NILAI ILMIAH,

MANFAAT,KEADILAN,KEMANUSIAAN,KMANFAAT,KEADILAN,KEMANUSIAAN,KESEIMBANGAN,SERTA ESEIMBANGAN,SERTA PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN PASIENPASIEN

9

TUJUANTUJUAN

MEMBERI PERLINDUNGAN KEPADA MEMBERI PERLINDUNGAN KEPADA PASIENPASIEN

MEMPERTAHANKAN DAN MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN MEDIS YANG DIBERIKAN OLEH MEDIS YANG DIBERIKAN OLEH DOKTER DAN DOKTER GIGIDOKTER DAN DOKTER GIGI

MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT,DOKTER DAN KEPADA MASYARAKAT,DOKTER DAN DOKTER GIGIDOKTER GIGI

10

KONSIL KEDOKTERAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (1)INDONESIA (1)

KKI : KKI : KONSIL KEDOKTERANKONSIL KEDOKTERAN KONSIL KEDOKTERAN GIGIKONSIL KEDOKTERAN GIGI

KK DAN KKI MASING-MASING TERDIRI :KK DAN KKI MASING-MASING TERDIRI : DIVISI REGISTRASIDIVISI REGISTRASI DIVISI STANDAR PENDIDIKAN PROFESIDIVISI STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DIVISI PEMBINAANDIVISI PEMBINAAN

JUMLAH ANGGOTA KKI : 17 ORANGJUMLAH ANGGOTA KKI : 17 ORANG KEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARAKEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARA

11

KONSIL KEDOKTERAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (2)INDONESIA (2)

TUGAS :TUGAS : MELAKUKAN REGISTRASI DOKTER DAN MELAKUKAN REGISTRASI DOKTER DAN

DOKTER GIGIDOKTER GIGI MENGESAHKAN STANDAR PENDIDIKAN MENGESAHKAN STANDAR PENDIDIKAN

PROFESI DOKTER DAN DOKTER GIGIPROFESI DOKTER DAN DOKTER GIGI MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP

PENYELENGGARAAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN YANG DILAKSANAKAN KEDOKTERAN YANG DILAKSANAKAN BERSAMA LEMBAGA TERKAIT SESUAI BERSAMA LEMBAGA TERKAIT SESUAI DENGAN FUNGSI MASING-MASING.DENGAN FUNGSI MASING-MASING.

12

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI STANDAR PENDIDIKAN PROFESI K/KGK/KG

KKI MENSAHKAN STANDAR KKI MENSAHKAN STANDAR PENDIDIKAN PROFESI K/KGPENDIDIKAN PROFESI K/KG

STANDAR DISUSUN OLEH :STANDAR DISUSUN OLEH : DR/DRG OLEH ASOSIASI INSTITUSI DR/DRG OLEH ASOSIASI INSTITUSI

PENDIDIKAN K/KGPENDIDIKAN K/KG DR/DRG SPESIALIS OLEH KOLEGIUM DR/DRG SPESIALIS OLEH KOLEGIUM

K/KGK/KG

13

PENDIDIKAN DAN PELATIHANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PRAKTIK KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI PRAKTIK KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI HARUS BERDASARKAN KOMPETENSIHARUS BERDASARKAN KOMPETENSI

DIPEROLEH MELALUI PENDIDIKAN DAN DIPEROLEH MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHANPELATIHAN

PERLU PENGATURAN TERHADAP PERLU PENGATURAN TERHADAP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DR/DRGPENDIDIKAN DAN PELATIHAN DR/DRG

SETIAP DR/DRG YANG BERPRAKTIK WAJIB SETIAP DR/DRG YANG BERPRAKTIK WAJIB MENGIKUTI DIKLAT BERKELANJUTAN YANG MENGIKUTI DIKLAT BERKELANJUTAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DISELENGGARAKAN OLEH ORAGANISASI,PROFESI DAN LEMBAGA ORAGANISASI,PROFESI DAN LEMBAGA LAIN.LAIN.

14

REGISTRASIREGISTRASI

SETIAP DOKTER/DOKTER GIGI YANG SETIAP DOKTER/DOKTER GIGI YANG MELAKUKAN PRAKTIK WAJIB MEMILIKI MELAKUKAN PRAKTIK WAJIB MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER/DOKTER GIGIDOKTER/DOKTER GIGI

JENIS :JENIS : SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER/DOKTER SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER/DOKTER

GIGI : 5 TAHUNGIGI : 5 TAHUN SURAT TANDA REGISTRASI SEMENTARA 1 SURAT TANDA REGISTRASI SEMENTARA 1

TAHUNTAHUN SURAT TANDA REGISTRASI MASYARAKATSURAT TANDA REGISTRASI MASYARAKAT

15

KEWENANGAN (1)KEWENANGAN (1)

MENGATUR KEWENANGAN DR/DRG MENGATUR KEWENANGAN DR/DRG YANG TELAH MEMPEROLEH SURAT YANG TELAH MEMPEROLEH SURAT TANDA REGISTRASI (STR)TANDA REGISTRASI (STR) MEWAWANCARAI PASIENMEWAWANCARAI PASIEN MEMERIKSA FISIK DAN MENTAL PASIENMEMERIKSA FISIK DAN MENTAL PASIEN MENENTUKAN PEMERIKSAAN MENENTUKAN PEMERIKSAAN

PENUNJANGPENUNJANG MENEGAKAN DIAGNOSISMENEGAKAN DIAGNOSIS MENENTUKAN PENATALAKSANAAN DAN MENENTUKAN PENATALAKSANAAN DAN

PENGOBATAN PASIENPENGOBATAN PASIEN

16

KEWENAGAN (2)KEWENAGAN (2)

MELAKUKAN TINDAKAN DOKTER ATAU MELAKUKAN TINDAKAN DOKTER ATAU KEDOKTERAN GIGIKEDOKTERAN GIGI

MENULIS RESEP OBAT DAN ALAT KESEHATANMENULIS RESEP OBAT DAN ALAT KESEHATAN MENERBITKAN SURAT KETERANGAN DOKTER MENERBITKAN SURAT KETERANGAN DOKTER

ATAU DOKTER GIGIATAU DOKTER GIGI MENYIMPAN OBAT DALAM JUMLAH DAN JENIS MENYIMPAN OBAT DALAM JUMLAH DAN JENIS

YANG DIIZINKAN,DANYANG DIIZINKAN,DAN MERACIK DAN MENYERAHKAN OBAT KEPADA MERACIK DAN MENYERAHKAN OBAT KEPADA

PASIEN ,BAGI YANG PRAKTIK DI DAERAH PASIEN ,BAGI YANG PRAKTIK DI DAERAH TERPENCIL YANG TIDAK ADA APOTEK.TERPENCIL YANG TIDAK ADA APOTEK.

17

PENYELENGGARAAN PRAKTIKPENYELENGGARAAN PRAKTIK

MENGATUR TATA LAKSANA PELAKSANAAN MENGATUR TATA LAKSANA PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN :PRAKTIK KEDOKTERAN : SIPSIP PELAKSANAAN PRAKTIKPELAKSANAAN PRAKTIK PEMBERIAN PELAYANANPEMBERIAN PELAYANAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIKPERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK REKAM MEDISREKAM MEDIS RAHASIA KEDOKTERANRAHASIA KEDOKTERAN KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYAKENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER/DOKTER GIGIHAK DAN KEWAJIBAN DOKTER/DOKTER GIGI HAK DAN KEWAJIBAN PASIENHAK DAN KEWAJIBAN PASIEN PEMBINAAN PRAKTIK KEDOKTERANPEMBINAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

18

DISIPLIN DOKTER/DOKTER GIGIDISIPLIN DOKTER/DOKTER GIGI

DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI,PERLU KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI,PERLU DITEGAKAN DISIPLINDITEGAKAN DISIPLIN

MEMBENTUK MAJELIS KEHORMATAN MEMBENTUK MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI)DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI)

MKDKI MERUPAKAN LEMBAGA MKDKI MERUPAKAN LEMBAGA OTONOMDAN INDEPENDEN DARI KKIOTONOMDAN INDEPENDEN DARI KKI

JUMLAH ANGGOTA : 11 ORANGJUMLAH ANGGOTA : 11 ORANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA KKIBERTANGGUNG JAWAB KEPADA KKI DAPAT DIBENTUK DI PROVINSI (MKDK DAPAT DIBENTUK DI PROVINSI (MKDK

PROVINSI)PROVINSI)

19

TUGAS MKDKITUGAS MKDKI

MENERIMA PENGADUAN,PEMERIKSA MENERIMA PENGADUAN,PEMERIKSA DAM MEMUTUSKAN KASUS DAM MEMUTUSKAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG DIAJUKAN,DAN DOKTER GIGI YANG DIAJUKAN,

MENYUSUN PEDOMAN DAN TATA MENYUSUN PEDOMAN DAN TATA CARA PENANGANAN KASUS CARA PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER ATAU DOKTER GIGI.ATAU DOKTER GIGI.

20

PENGADUAN (1)PENGADUAN (1)

SETIAP ORANG YANG MENGETAHUI SETIAP ORANG YANG MENGETAHUI ATAU KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN ATAU KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN ATAS TINDAKAN DOKTER ATAU ATAS TINDAKAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI DALAM MENJALANKAN DOKTER GIGI DALAM MENJALANKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DAPAT PRAKTIK KEDOKTERAN DAPAT MENGADUKAN SECARA TERTULIS MENGADUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KETUA MAJELIS KEHORMATAN KEPADA KETUA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA ATAU MELALUI PERWAKILAN MAJELIS ATAU MELALUI PERWAKILAN MAJELIS DISIPLIN KEHORMATAN DISIPLIN DISIPLIN KEHORMATAN DISIPLIN PROVINSI.PROVINSI.

21

PENGADUAN (2)PENGADUAN (2)

PENGADUAN SEKURANG-PENGADUAN SEKURANG-KURANGNYA HARUS MEMUAT :KURANGNYA HARUS MEMUAT : IDENTITAS PENGADUIDENTITAS PENGADU NAMA DAN ALAMAT TEMPAT PRAKTIK NAMA DAN ALAMAT TEMPAT PRAKTIK

DOKTER ATAU DOKTER GIGIDOKTER ATAU DOKTER GIGI WAKTU TINDAKAN DILAKUKAN DAN WAKTU TINDAKAN DILAKUKAN DAN

ALASAN PENGADUANALASAN PENGADUAN BARANG BUKTI BILA ADA BARANG BUKTI BILA ADA

22

ALASAN PENGADUANALASAN PENGADUAN

TINDAKAN YANG DILAKUKAN DOKTER ATAU TINDAKAN YANG DILAKUKAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI TIDAK SESUAI DENGAN DOKTER GIGI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG BERLAKUSTANDAR PELAYANAN YANG BERLAKU

MELAKUKAN YANG SEHARUSNYA MELAKUKAN YANG SEHARUSNYA TIDAKTIDAK DILAKUKAN BERDASARKAN STANDAR PROFESIDILAKUKAN BERDASARKAN STANDAR PROFESI

TIDAKTIDAK MELAKUKAN YANG SEHARUSNYA MELAKUKAN YANG SEHARUSNYA HARUS HARUS DILAKUKAN BERDASARKAN STANDAR DILAKUKAN BERDASARKAN STANDAR PROFESIPROFESI

MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA TERHADAP MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA TERHADAP PASIENPASIEN

23

SANKSI DISIPLINSANKSI DISIPLIN

PEMBERIAN PERINGATAN TERTULISPEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS REKOMENDASI PENCABUTAN SURAT REKOMENDASI PENCABUTAN SURAT

TANDA REGISTRASI ATAU SURAT IZIN TANDA REGISTRASI ATAU SURAT IZIN PRAKTIKPRAKTIK

KEWAJIBAN MENGIKUTI PENDIDIKAN KEWAJIBAN MENGIKUTI PENDIDIKAN ATAU PELATIHAN DI INSTITUSI ATAU PELATIHAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGIKEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI

24

PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENERAPAN UU INI PERLU DIBINA DAN DIAWASIPENERAPAN UU INI PERLU DIBINA DAN DIAWASI MENGATUR PERAN MENKES,KKI DAN PEMDAMENGATUR PERAN MENKES,KKI DAN PEMDA MENGATUR TUJUAN PEMBINAAN DAN MENGATUR TUJUAN PEMBINAAN DAN

PENGAWASANPENGAWASAN MENGATUR ASPEK PEMBINAAN DAN MENGATUR ASPEK PEMBINAAN DAN

PENGAWASANPENGAWASAN PENGGUNAAN IDENTITAS MENYERUPAI DOKTER/DOKTER PENGGUNAAN IDENTITAS MENYERUPAI DOKTER/DOKTER

GIGIGIGI PENGGUNAAN ALAT, METODE DAN CARA MENYERUPAI PENGGUNAAN ALAT, METODE DAN CARA MENYERUPAI

DOKTER/DOKTER GIGIDOKTER/DOKTER GIGI DALAM RANGKA BINWAS DAPAT DILAKUKAN DALAM RANGKA BINWAS DAPAT DILAKUKAN

AUDIT MEDIS.AUDIT MEDIS.

25

KETENTUAN PIDANAKETENTUAN PIDANA MENETAPKAN JENIS PELANGGARAN PIDANA MENETAPKAN JENIS PELANGGARAN PIDANA

SEHUBUNGAN SENGAN PENERAPAN UU INISEHUBUNGAN SENGAN PENERAPAN UU INI SURAT TANDA REGISTRASISURAT TANDA REGISTRASI SURAT IZIN PRAKTIKSURAT IZIN PRAKTIK IDENTITAS GELAR/BENTUK LAIN,MENGGUNAKAN IDENTITAS GELAR/BENTUK LAIN,MENGGUNAKAN

ALAT,METODE/CARA LAIN YANG MENIMBULKAN KESAN ALAT,METODE/CARA LAIN YANG MENIMBULKAN KESAN SBG DOKTER/DOKTER GIGISBG DOKTER/DOKTER GIGI

SARANA KESEHATAN YANG MEMPEKERJAKAN SARANA KESEHATAN YANG MEMPEKERJAKAN DOKTER/DOKTER GIGI TANPA MEMILIKI SIPDOKTER/DOKTER GIGI TANPA MEMILIKI SIP

DR ATAU DRG TIDAK PASANG PAPAN NAMADR ATAU DRG TIDAK PASANG PAPAN NAMA TIDAK MEMBUAT REKAM MENDISTIDAK MEMBUAT REKAM MENDIS TIDAK MEMENUHI KEWAJIABN (PASAL 51 UU PK)TIDAK MEMENUHI KEWAJIABN (PASAL 51 UU PK) MEMPEKERJAKAN DR ATAU DRG YANG TIDAK MEMILIKI MEMPEKERJAKAN DR ATAU DRG YANG TIDAK MEMILIKI

SIPSIP

26

KETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PERALIHAN

MENETAPKAN HAL-HAL YANG MASIH MENETAPKAN HAL-HAL YANG MASIH BERSIFAT PERALIHAN :BERSIFAT PERALIHAN : PERATURAN PELAKSANAAN DARI UNDANG-PERATURAN PELAKSANAAN DARI UNDANG-

UNDANG NO.23 THN 1992 YANG BERTENTANGAN UNDANG NO.23 THN 1992 YANG BERTENTANGAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGIDINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI

SURAT PENUGASAN (SP) SURAT PENUGASAN (SP) SURAT TANDA SURAT TANDA REGISTRASIREGISTRASI

SURAT IZIN PRAKTIK (LAMA) SURAT IZIN PRAKTIK (LAMA) SURAT IZIN SURAT IZIN PRAKTIK (BARU)PRAKTIK (BARU)

PENGADUAN TINDAKAN,DISIPLIN DINKES PENGADUAN TINDAKAN,DISIPLIN DINKES PROVINSIPROVINSI

PEMBENTUKAN KKIPEMBENTUKAN KKI

27

KETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUP

MENCABUT PASAL 54 UNDANG-MENCABUT PASAL 54 UNDANG-UNDANG NO.23 THN 1992 TENTANG UNDANG NO.23 THN 1992 TENTANG KESEHATANKESEHATAN

KKI HARUS DIBENTUK DALAM JANGKA KKI HARUS DIBENTUK DALAM JANGKA 6 BULAN6 BULAN

PENETAPAN MULAI BERLAKUNYA PENETAPAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG INIUNDANG-UNDANG INI

28

BENTUK PERATURAN PER-UU-AN BENTUK PERATURAN PER-UU-AN SEBAGAI TINDAK LANJUT UU PKSEBAGAI TINDAK LANJUT UU PK

PERATURAN PRESIDEN (Ps 14 (5) )PERATURAN PRESIDEN (Ps 14 (5) ) KEPUTUSAN PRESIDEN (Ps 14 (3),Ps 84)KEPUTUSAN PRESIDEN (Ps 14 (3),Ps 84) PERATURAN MENTRI (Ps 38 (3),Ps 43, PERATURAN MENTRI (Ps 38 (3),Ps 43,

Ps 44 (3),Ps 45 (6),Ps 47(3),Ps 48(3).Ps 44 (3),Ps 45 (6),Ps 47(3),Ps 48(3). KEPUTUSAN MENTRI (Ps 20(2),Ps 60)KEPUTUSAN MENTRI (Ps 20(2),Ps 60) PERATURAN KONSIL (Ps PERATURAN KONSIL (Ps

9,10,14(2),24,34,35(2),63(2),Ps 70)9,10,14(2),24,34,35(2),63(2),Ps 70) KEPUTUSAN KONSIL (Ps KEPUTUSAN KONSIL (Ps

20(5),26(1),29(2)20(5),26(1),29(2)

29

PERATURAN PRESIDENPERATURAN PRESIDEN

TENTANG CARA PENGANGKATAN TENTANG CARA PENGANGKATAN KEANGGOTAAN KKI MEMUATKEANGGOTAAN KKI MEMUAT SUSUNAN ANGGOTA KKISUSUNAN ANGGOTA KKI ANGGOTA KKIANGGOTA KKI

PERSYARATANPERSYARATAN PENETAPAN KEANGGOTAANPENETAPAN KEANGGOTAAN HAK DAN KEWAJIBANHAK DAN KEWAJIBAN

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KKIANTAR WAKTU ANGGOTA KKI

PEMBIAYAANPEMBIAYAAN

30

KEPUTUSAN PRESIDENKEPUTUSAN PRESIDEN

TENTANG KEANGGOTAAN KKITENTANG KEANGGOTAAN KKI TELAH DIADAKAN RAPAT BERSAMA TELAH DIADAKAN RAPAT BERSAMA

DENGAN OP & ASOSIASI TERKAITDENGAN OP & ASOSIASI TERKAIT TELAH MASUK USULAN INSTANSITELAH MASUK USULAN INSTANSI TELAH DITETAPKAN KEPUTUSAN TELAH DITETAPKAN KEPUTUSAN

PRESIDENPRESIDEN TUNGGU PELANTIKANTUNGGU PELANTIKAN

31

PERATURAN MENTERIPERATURAN MENTERI

SIPSIP PELAKSAAN PRAKTIKPELAKSAAN PRAKTIK STANDAR PELAYANANSTANDAR PELAYANAN INFORMED CONSENTINFORMED CONSENT MEDICA RECORDMEDICA RECORD RAHASIA KEDOKTERANRAHASIA KEDOKTERAN

32

PERATURAN KONSIL (1)PERATURAN KONSIL (1)

TENTANG PELAKSANAAN TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI,TUGAS DAN WEWENANG KKI FUNGSI,TUGAS DAN WEWENANG KKI MEMUAT :MEMUAT : FUNGSI,TUGAS DAN WEWENANGFUNGSI,TUGAS DAN WEWENANG SUSUNAN ORGANISASI KKISUSUNAN ORGANISASI KKI KEANGGOTAAN KKIKEANGGOTAAN KKI TATA KERJATATA KERJA PEMBIAYAANPEMBIAYAAN

33

PERATURAN KONSIL (2)PERATURAN KONSIL (2) TENTANG MKDKI DAN TATA CARA PENANGANAN TENTANG MKDKI DAN TATA CARA PENANGANAN

KASUS PELANGGARAN DISIPLIN DR DAN DRGKASUS PELANGGARAN DISIPLIN DR DAN DRG MEMUAT :MEMUAT :

PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAANSUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN TATACARA PEMILIHAN PIMPINAN MKDKITATACARA PEMILIHAN PIMPINAN MKDKI TATACARA PENGADUANTATACARA PENGADUAN PEMIRIKSAANPEMIRIKSAAN PEMBUKTIANPEMBUKTIAN PUTUSANPUTUSAN PELAKSANAAN PUTUSANPELAKSANAAN PUTUSAN PEMBIAYAAN PERSIDANGANPEMBIAYAAN PERSIDANGAN

34

PERATURAN KONSIL (3)PERATURAN KONSIL (3)

TENTANG REGISTRASI DOKTER DAN TENTANG REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI MEMUAT :DOKTER GIGI MEMUAT : SURAT TANDA REGISTRASISURAT TANDA REGISTRASI TATACARA REGISTRASITATACARA REGISTRASI REGISTRASI ULANGREGISTRASI ULANG PENCATATAN DAN PENGUMUMANPENCATATAN DAN PENGUMUMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIAYA REGISTRASI BIAYA REGISTRASI

35

KEPUTUSAN KKIKEPUTUSAN KKI

FUNGSI,TUGAS SEKRETARIS KKIFUNGSI,TUGAS SEKRETARIS KKI PENGESAHAN STANDAR PENDIDIKANPENGESAHAN STANDAR PENDIDIKAN PENERBITAN STRPENERBITAN STR

36

SARANA,PRASARANA & SARANA,PRASARANA & ANGGARANANGGARAN

DEPKES TELAH MENYIAPKAN DEPKES TELAH MENYIAPKAN RUANGAN BAGI KKIRUANGAN BAGI KKI

DEPKES TELAH MENYIAPKAN SARANA DEPKES TELAH MENYIAPKAN SARANA & PRASARANA BAGI & PRASARANA BAGI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KKIFUNGSI KKI

DEPKES TELAH MENGALOKASIKAN DEPKES TELAH MENGALOKASIKAN ANGGARAN SESUAI DANA YANG ANGGARAN SESUAI DANA YANG TERSEDIA.TERSEDIA.

37

UU RI NO 23 TAHUN1992 UU RI NO 23 TAHUN1992 TENTANG KESEHATANTENTANG KESEHATAN

TERDIRI DARI 12 BAB,89 PASAL DAN PENJELASAN :TERDIRI DARI 12 BAB,89 PASAL DAN PENJELASAN : BAB.I. KETENTUAN UMUMBAB.I. KETENTUAN UMUM BAB.II. ASAS DAN TUJUANBAB.II. ASAS DAN TUJUAN BAB.III. HAK DAN KEWAJIBANBAB.III. HAK DAN KEWAJIBAN BAB.IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWABBAB.IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAB.V. UPAYA KESEHATANBAB.V. UPAYA KESEHATAN BAB.VI. SUMBER DAYA KESEHATANBAB.VI. SUMBER DAYA KESEHATAN BAB.VII. PERAN SERTA MASYARAKATBAB.VII. PERAN SERTA MASYARAKAT BAB.VIII. PEMBINAAN DAN PENGAWASANBAB.VIII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB.IX. PENYIDIKANBAB.IX. PENYIDIKAN BAB.X.KETENTUAN PIDANABAB.X.KETENTUAN PIDANA BAB.XI. KETENTUAN PERALIHANBAB.XI. KETENTUAN PERALIHAN BAB.XII.KETENTUAN PENUTUPBAB.XII.KETENTUAN PENUTUP

38

BAB.I. KETENTUAN UMUMBAB.I. KETENTUAN UMUM

PASAL 1. PENGERTIANPASAL 1. PENGERTIAN1.1. KESEHATANKESEHATAN

2.2. UPAYA KESEHATANUPAYA KESEHATAN

3.3. TENAGA KESEHATANTENAGA KESEHATAN

4.4. SARANA KESEHATANSARANA KESEHATAN

5.5. TRANSPLANTASITRANSPLANTASI

6.6. IMPLANIMPLAN

7.7. PENGOBATAN TRADISIONALPENGOBATAN TRADISIONAL

39

LANJUTANLANJUTAN

88 SEDIAAN FARMASISEDIAAN FARMASI99 OBAT TRADISIONALOBAT TRADISIONAL1010 ALAT KESEHATANALAT KESEHATAN1111 ZAT ADIKTIFZAT ADIKTIF1212 KESEHATAN MATRAKESEHATAN MATRA1313 PEKERJAAN KEFARMASIANPEKERJAAN KEFARMASIAN1414 PERBEKALAN KESEHATANPERBEKALAN KESEHATAN1515 JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

MASYARAKAT/JPKMMASYARAKAT/JPKM

40

BAB.II ASAS DAN TUJUANBAB.II ASAS DAN TUJUAN

PASAL 2. ASAS PEMBANGUNAN PASAL 2. ASAS PEMBANGUNAN KESEHATANKESEHATAN

PASAL 3. TUJUAN PEMBANGUNAN PASAL 3. TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATANKESEHATAN

41

BAB III. HAK DAN KEWAJIBANBAB III. HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 4. HAKPASAL 4. HAK PASAL 5. KEWAJIBANPASAL 5. KEWAJIBAN

42

BAB IV. TUGAS DAN TANGGUNG BAB IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWABJAWAB

PASAL 6,7,8 TUGAS PEMERINTAHPASAL 6,7,8 TUGAS PEMERINTAH PASAL 9 TANGGUNG JAWAB PASAL 9 TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAHPEMERINTAH

43

BAB V.UPAYA KESEHATANBAB V.UPAYA KESEHATAN

PASAL 10.PENYELENGGARAAN UPAYA PASAL 10.PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATANKESEHATAN

PASAL 11 (Bagian Pertama / Umum)PASAL 11 (Bagian Pertama / Umum) 1. PENGERTIAN PENYELENGGARAAN UPAYA 1. PENGERTIAN PENYELENGGARAAN UPAYA

KESEHATANKESEHATANa.a. KESEHATAN KELUARGAKESEHATAN KELUARGAb.b. PERBAIKAN GIZIPERBAIKAN GIZIc.c. PENGAMANAN MAKANAN DAN LINGKUNGANPENGAMANAN MAKANAN DAN LINGKUNGANd.d. KESEHATAN LINGKUNGANKESEHATAN LINGKUNGANe.e. KESEHATAN KERJAKESEHATAN KERJAf.f. KESEHATAN JIWAKESEHATAN JIWAg.g. PEMBERANTASAN PENYAKITPEMBERANTASAN PENYAKIT

44

lanjutanlanjutan

ff PENYEMBUHAN PENYAKIT DAN PEMULIHAN PENYEMBUHAN PENYAKIT DAN PEMULIHAN KESEHATANKESEHATAN

gg PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKATPENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT

hh PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATANKESEHATAN

ii PENGAMANAN ZAT ADIKTIFPENGAMANAN ZAT ADIKTIF

jj KESEHATAN SEKOLAHKESEHATAN SEKOLAH

kk KESEHATAN OLAH RAGAKESEHATAN OLAH RAGA

ll PENGOBATAN TRADISIONAL PENGOBATAN TRADISIONAL

mm KESEHATAN MATRA KESEHATAN MATRA

2. DUKUNGAN PENYELENGGARA UPAYA 2. DUKUNGAN PENYELENGGARA UPAYA KESEHATANKESEHATAN

45

LANJUTANLANJUTAN

PASAL 11 PASAL 11 (Bagian kedua/ Kesehatan Keluarga Ps 12 – 19)(Bagian kedua/ Kesehatan Keluarga Ps 12 – 19) Bagian ketiga : Perbaikan gizi Ps 20Bagian ketiga : Perbaikan gizi Ps 20 Bagian keempat : Pengamanan makanan dan Bagian keempat : Pengamanan makanan dan

minuman Ps.21minuman Ps.21 Bagian kelima : Kesehatan Lingkungan Ps.22Bagian kelima : Kesehatan Lingkungan Ps.22 Bagaian keenam : Kesehatan kerja Ps.23Bagaian keenam : Kesehatan kerja Ps.23 Bagian ketujuh : Kesehatan Jiwa Ps.24 – Ps.27Bagian ketujuh : Kesehatan Jiwa Ps.24 – Ps.27 Bagian kedelapan : Pemberantasan Penyakit Bagian kedelapan : Pemberantasan Penyakit

Ps.28 – Ps.31Ps.28 – Ps.31

46

lanjutanlanjutan

Bagian kesembilan : Penyembuhan Penyakit dan Bagian kesembilan : Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan Ps.32 – 37Pemulihan Kesehatan Ps.32 – 37

Bagian kesepuluh : Penyuluhan Kesehatan Ps.38Bagian kesepuluh : Penyuluhan Kesehatan Ps.38 Bagian kesebelas : Pengamanan Sediaan Farmasi Bagian kesebelas : Pengamanan Sediaan Farmasi

dan alat kesehatan Ps.39 – 43dan alat kesehatan Ps.39 – 43 Bagian keduabelas : Pengamanan Zat Adiktif Ps.44 Bagian keduabelas : Pengamanan Zat Adiktif Ps.44 Bagian ketiigabelas : Kesehatan Sekolah Ps.45Bagian ketiigabelas : Kesehatan Sekolah Ps.45 Bagian keempatbelas : Kesehatan Olah Raga Ps.46Bagian keempatbelas : Kesehatan Olah Raga Ps.46 Bagian kelimabelas : Pengobatan Tadisional Ps.47Bagian kelimabelas : Pengobatan Tadisional Ps.47 Bagian keenambelas : Kesehatan Matra Ps.48Bagian keenambelas : Kesehatan Matra Ps.48

47

BAB IV SUMBER DAYA BAB IV SUMBER DAYA KESEHATANKESEHATAN

BAGIAN PERTAMA (UMUM)BAGIAN PERTAMA (UMUM) PASAL 49 MACAM SUMBER DAYA KESEHATANPASAL 49 MACAM SUMBER DAYA KESEHATAN

TENAGA KESEHATANTENAGA KESEHATAN SARANAN KESEHATANSARANAN KESEHATAN PEMBEKALAN KESEHATANPEMBEKALAN KESEHATAN PEMBIAYAAN KESEHATANPEMBIAYAAN KESEHATAN PENGELOLAAN KESEHATANPENGELOLAAN KESEHATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATANPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

BAGIAN KEDUA : TENAGA KESEHATAN PS.50 – 55BAGIAN KEDUA : TENAGA KESEHATAN PS.50 – 55 BAGIAN KETIGA : SARANAN KESEHATAN PS.56 – PS 59BAGIAN KETIGA : SARANAN KESEHATAN PS.56 – PS 59 BAGIAN KEEMPAT : PEMBEALAN KESEHATAN PS.60 – PS.64BAGIAN KEEMPAT : PEMBEALAN KESEHATAN PS.60 – PS.64 BAGIAN KELIMA : PEMBIAYAAN KESEHATAN PS.65 -66BAGIAN KELIMA : PEMBIAYAAN KESEHATAN PS.65 -66 BAGIAN KEENAM : PENGELOLAAN KESEHATAN PS.67BAGIAN KEENAM : PENGELOLAAN KESEHATAN PS.67 BAGIAN KETUJUH : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGIAN KETUJUH : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KESEHATAN PS.69 -70KESEHATAN PS.69 -70

48

LANJUTANLANJUTAN

BAB. VII PERAN SERTA MASYARAKAT PS.71 BAB. VII PERAN SERTA MASYARAKAT PS.71 -72-72

BAB.VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASANBAB.VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama : Pembinaan Ps 73 – 75Bagian Pertama : Pembinaan Ps 73 – 75 Bagian Kedua : Pengawasan Ps.76 – 78Bagian Kedua : Pengawasan Ps.76 – 78

BAB IX.PENYIDIKAN PS.79 AYAT 1-3BAB IX.PENYIDIKAN PS.79 AYAT 1-3 BAB X. KETENTUAN PIDANA : PS 80 -86BAB X. KETENTUAN PIDANA : PS 80 -86 BAB XI KETENTUAN PERALIHAN PS.87 – 88BAB XI KETENTUAN PERALIHAN PS.87 – 88 BAB XII KETENTUAN PENUTUP PS.89BAB XII KETENTUAN PENUTUP PS.89

49

Peraturan Perlindungan-Undangan Bidang Peraturan Perlindungan-Undangan Bidang Narkotika,Psikotropika dan Bahan Narkotika,Psikotropika dan Bahan

BerbahayaBerbahaya I. NARKOTIKA TERDIRI DARI 19 PASALI. NARKOTIKA TERDIRI DARI 19 PASAL II. PSIKOTROPIKA TERDIRI DARI 18 II. PSIKOTROPIKA TERDIRI DARI 18

PASALPASAL III. BAHAN BERBAHAYA TERDIRI DARI III. BAHAN BERBAHAYA TERDIRI DARI

32 PASAL32 PASAL

50

I.NARKOTIKAI.NARKOTIKA

1.1. UU RI NO.8/1976 TENTANG PENGESAHAN UU RI NO.8/1976 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA 1961KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA 1961

2.2. UU RI NO.22/1997 TENTANG NARKOTIKAUU RI NO.22/1997 TENTANG NARKOTIKA3.3. PP NO.1/1980 TENTANG KETENTUAN PP NO.1/1980 TENTANG KETENTUAN

PAPADER,KOKA DAN GANJAPAPADER,KOKA DAN GANJA4.4. KEPMENKES RI NO.65/MENKES/SK/IV/1977 KEPMENKES RI NO.65/MENKES/SK/IV/1977

TENTANG PENETAPAN BAHAN-BAHAN LAIN TENTANG PENETAPAN BAHAN-BAHAN LAIN SEBAGAI NARKOTIKASEBAGAI NARKOTIKA

5.5. PERMENKES RI NO 28/MENKES/PER/I/1978 PERMENKES RI NO 28/MENKES/PER/I/1978 TENTANG PENYIMPANAN NARKOTIKATENTANG PENYIMPANAN NARKOTIKA

6.6. PERMENKES NO.229/MENKES/PER/VII/1978 PERMENKES NO.229/MENKES/PER/VII/1978 TENTANG JARUM SUNTIK,PIPA PEMADATAN DAN TENTANG JARUM SUNTIK,PIPA PEMADATAN DAN ANHIDRITA ASAM ASETATANHIDRITA ASAM ASETAT

51

lanjutanlanjutan77 PERMENKES RI NO 195/MENKES/SK/VIII TAHUN 1997 PERMENKES RI NO 195/MENKES/SK/VIII TAHUN 1997

TENTANG PENERAPAN ALAT-ALAT DAN BAHAN-BAHAN TENTANG PENERAPAN ALAT-ALAT DAN BAHAN-BAHAN SEBAGAI BARANG DIBWAH PENGAWASANSEBAGAI BARANG DIBWAH PENGAWASAN

88 KEPMENKES RI NO 349/MENKES/SK/IX/1980 TENTANG KEPMENKES RI NO 349/MENKES/SK/IX/1980 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN 3(TIGA) KEPMENKES NO PERUBAHAN LAMPIRAN 3(TIGA) KEPMENKES NO 65/MENKES/SK/IV/1997 TANGGAL 1 APRIL 197 DENGAN 65/MENKES/SK/IV/1997 TANGGAL 1 APRIL 197 DENGAN PENAMBABAHAN BAHAN SEBGAI NARKOTIKAPENAMBABAHAN BAHAN SEBGAI NARKOTIKA

99 KEPMENKES RI NO NO 740/MENKES/SK/XI/1987 TENTANG KEPMENKES RI NO NO 740/MENKES/SK/XI/1987 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN 3 (TIGA) KEPMENKES PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN 3 (TIGA) KEPMENKES NO.65/MENKES/SK/IV/1977 TENTANG PENETAPAN BAHAN-NO.65/MENKES/SK/IV/1977 TENTANG PENETAPAN BAHAN-BAHAN LAIN SEBGAI NARKOTIKABAHAN LAIN SEBGAI NARKOTIKA

1010 ID 10 NO 048/MENKES/SK/I/1989ID 10 NO 048/MENKES/SK/I/19891111 ID 10 NO 318/MENKES/SK/VI/1990ID 10 NO 318/MENKES/SK/VI/19901212 KEPMENKES RI NO 273/MENKES/SK/V/1993 TENTANG KEPMENKES RI NO 273/MENKES/SK/V/1993 TENTANG

PENUNJUKAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN NARKOTIKAPENUNJUKAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN NARKOTIKA

52

lanjutanlanjutan1313 INSTRUKSI BERSAMA JAKSA AGUNG RI DAN MENKES RI NO INS INSTRUKSI BERSAMA JAKSA AGUNG RI DAN MENKES RI NO INS

– 008/JA/7/1983 DAN NO 274/MENKES/INST – B/VII/1983 – 008/JA/7/1983 DAN NO 274/MENKES/INST – B/VII/1983 TENTANG PENGGUNAAN ATAU PEMUSNAHAN NARKOTIKA TENTANG PENGGUNAAN ATAU PEMUSNAHAN NARKOTIKA YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA BERDASARKAN YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEPUTUSAN HUKUM TETAP.KEPUTUSAN HUKUM TETAP.

1414 KEPDIRJEN POM DEPKES RI NO. HK 00.06.6.01.01887 KEPDIRJEN POM DEPKES RI NO. HK 00.06.6.01.01887 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN MORFIN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN MORFIN ORAL DI RUMAH SAKIT DAN PENGGUNAANNYA DI RUMAH ORAL DI RUMAH SAKIT DAN PENGGUNAANNYA DI RUMAH PENDERITA.PENDERITA.

1515 SE DIRJEN POM NO 336/E/SE/1977 TENTANG SALINAN RESEP SE DIRJEN POM NO 336/E/SE/1977 TENTANG SALINAN RESEP NARKOTIKANARKOTIKA

1616 SE DIRJEN POM MO 345/E/1977 TENTANG PENGGUNAAN SE DIRJEN POM MO 345/E/1977 TENTANG PENGGUNAAN NARKOTIKA KIT.NARKOTIKA KIT.

1717 SE DIRJEN POM NO. 06/EE/SE/1978 TENTANG BERITA ACARA SE DIRJEN POM NO. 06/EE/SE/1978 TENTANG BERITA ACARA PEMUSNAHAN NARKOTIKAPEMUSNAHAN NARKOTIKA

1818 SE DIRJEN POM NO.010/EE/SE/1981 TENTANG SE DIRJEN POM NO.010/EE/SE/1981 TENTANG PEMUSNAHAN/PENYERAHAN NARKOTIKA ATAU PSIKOTROPIKA PEMUSNAHAN/PENYERAHAN NARKOTIKA ATAU PSIKOTROPIKA YANG RUSAK / TIDAK TERDAFTAR.YANG RUSAK / TIDAK TERDAFTAR.

53

II. PSIKOTROPIKAII. PSIKOTROPIKA

1.1. UU RI NO 8/1996 TENTANG PENGESAHAN UU RI NO 8/1996 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONFENSI PSIKOTROPIKA 1971)1971 (KONFENSI PSIKOTROPIKA 1971)

2.2. UU RI NO 5/1997 TENTANG PSIKOTROPIKAUU RI NO 5/1997 TENTANG PSIKOTROPIKA3.3. PERMENKES RI NO 124/MENKES/PER/II/1993 PERMENKES RI NO 124/MENKES/PER/II/1993

TANGGAL 8 FEBRUARI 1993 TENTANG OBAT TANGGAL 8 FEBRUARI 1993 TENTANG OBAT KERAS TERTENTUKERAS TERTENTU

4.4. PERMENKES RI NO 782/MENKES/PER/VII/1996 PERMENKES RI NO 782/MENKES/PER/VII/1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENKES NO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENKES NO 124/MENKES/PER/II/1993 TENTANG OBAT KERAS 124/MENKES/PER/II/1993 TENTANG OBAT KERAS TERTENTUTERTENTU

5.5. KEP DIRJEN POM DEPKES RI NO KEP DIRJEN POM DEPKES RI NO 00997/E/SK/III/1989 TENTANG TATACARA 00997/E/SK/III/1989 TENTANG TATACARA PERSETUJUAN IMPOR OBAT KERAS TERTENTUPERSETUJUAN IMPOR OBAT KERAS TERTENTU

54

lanjutanlanjutan

66 SE DIRJEN NO.04/EE/SE/III/1986 TENTANG SE DIRJEN NO.04/EE/SE/III/1986 TENTANG LAPORAN BULANAN YANG DITANDATANGANI LAPORAN BULANAN YANG DITANDATANGANI OLEH ENYIDIK PPNSOLEH ENYIDIK PPNS

77 SE DIRJEN POM NO.2604/E/VIII/1987 TENTANG SE DIRJEN POM NO.2604/E/VIII/1987 TENTANG PENGELUARAN OBAT-OBATAN OLEH RBF PENGELUARAN OBAT-OBATAN OLEH RBF KEPERUSAHAAN SWASTAKEPERUSAHAAN SWASTA

88 SE KADIT PENGAWASAN NARKOTIKA DAN SE KADIT PENGAWASAN NARKOTIKA DAN BAHAN BERBAHAYA NO.003/EE/SE/UM/1988 BAHAN BERBAHAYA NO.003/EE/SE/UM/1988 TENTANG PERPANJANGAN IJIN KHUSUS OBAT TENTANG PERPANJANGAN IJIN KHUSUS OBAT KERAS TERTENTU.KERAS TERTENTU.

99 SE KADIT PENGAWASAN NARKOTIKA DAN SE KADIT PENGAWASAN NARKOTIKA DAN BAHAN BERBAHAYA NO.011/EE/A/1985 BAHAN BERBAHAYA NO.011/EE/A/1985 TENTANG DISTRIBUSI OBAT KERAS TERTENTUTENTANG DISTRIBUSI OBAT KERAS TERTENTU

55

LANJUTANLANJUTAN

10.10. SE KADIT PENGAWASAN NARKOTIKA DAN SE KADIT PENGAWASAN NARKOTIKA DAN BAHAN BERBAHAYA NO.2428/E/SE/IX/1985 BAHAN BERBAHAYA NO.2428/E/SE/IX/1985 TANGGAL 5 SEPTEMBER 1985 TENTANG TANGGAL 5 SEPTEMBER 1985 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERMENKES RI PETUNJUK PELAKSANAAN PERMENKES RI NO.2137/MENKES/PER/V/1985 TENTANG OBAT NO.2137/MENKES/PER/V/1985 TENTANG OBAT KERAS TERTENTUKERAS TERTENTU

11.11. SE KADIT PENGAWASAN NARKOTIKA DAN SE KADIT PENGAWASAN NARKOTIKA DAN BAHAN BERBAHAYA BAHAN BERBAHAYA (WASNARKOBA)NO.006/EE/A/IV/1986 TENTANG (WASNARKOBA)NO.006/EE/A/IV/1986 TENTANG SEDIAAAN OBAT KERAS TERTENTUSEDIAAAN OBAT KERAS TERTENTU

1212 SE KADIT WASNAROBA NO.007/EE/A/V/1986 SE KADIT WASNAROBA NO.007/EE/A/V/1986 TENTANG DISTRIBUSI OBAT KERAS TERTENTUTENTANG DISTRIBUSI OBAT KERAS TERTENTU

1313 SE KADIT WASNARKOBA NO.007/EE/SE/VIII/1986 SE KADIT WASNARKOBA NO.007/EE/SE/VIII/1986 TENTANG PEMUSNAHAN TABLET ROHYPNOL TENTANG PEMUSNAHAN TABLET ROHYPNOL SEBAGAI OBAT KERAS TERTENTUSEBAGAI OBAT KERAS TERTENTU

56

lanjutanlanjutan

1414 SE KADIT WASNARKOBA SE KADIT WASNARKOBA NO.012/EE/A/UM/1986 NO.012/EE/A/UM/1986 TENTANG PEMESANAN OBAT TENTANG PEMESANAN OBAT TERTENTUTERTENTU

1515 SE KADIT WASNARKOBA SE KADIT WASNARKOBA NO.007/EE/A/V/1986 NO.007/EE/A/V/1986 TENTANG PENJELASAN NO. TENTANG PENJELASAN NO. 007/EE/A/V/1986 DAN 007/EE/A/V/1986 DAN NO.004/EE/A/V/1987NO.004/EE/A/V/1987

1616 SE KADIT WASNARKOBA SE KADIT WASNARKOBA NO.005/EE/SE/IX/1988 NO.005/EE/SE/IX/1988 TENTANG EVALUASI OBAT TENTANG EVALUASI OBAT KERAS TERTENTUKERAS TERTENTU

1717 SE KADIT WASNARKOBA SE KADIT WASNARKOBA NO.008/EE/SE/IX/1988NO.008/EE/SE/IX/1988

1818 SE KADIT WASNARKOBA SE KADIT WASNARKOBA NO.010/EE/SE/X/1988 NO.010/EE/SE/X/1988 TENTANG EVALUASI OBAT TENTANG EVALUASI OBAT KERAS TERTENTUKERAS TERTENTU

57

III. BAHAN BERBAHAYAIII. BAHAN BERBAHAYA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT BERHUBUNGAN DENGANYANG TERKAIT BERHUBUNGAN DENGAN

1.1. PENGGUNAAN PESTISIDAPENGGUNAAN PESTISIDA2.2. PENGAWASAN ATAS PENGAWASAN ATAS

PEREDARAN,PENYIMPANAN DAN PEREDARAN,PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN PESTISIDAPENGGUNAAN PESTISIDA

3.3. KESELAMATAN KERJA TENTANG PESTISIDAKESELAMATAN KERJA TENTANG PESTISIDA4.4. IJIN PEMAKAIAN ZAT RADIOAKTIF ATAU IJIN PEMAKAIAN ZAT RADIOAKTIF ATAU

SUMBER RADIASI LAINNYASUMBER RADIASI LAINNYA5.5. PENGANGKUTAN ZAT RADIO AKTIFPENGANGKUTAN ZAT RADIO AKTIF

58

lanjutanlanjutan

66 ANGKUTAN JALANANGKUTAN JALAN77 PENGOLAHANLIMBAH BAHAN BERBAHAYA PENGOLAHANLIMBAH BAHAN BERBAHAYA

DAN BERACUNDAN BERACUN88 PENGADAAN BAHAN PELEDAKPENGADAAN BAHAN PELEDAK99 JAMUR YANG MENGANDUNG PSILOSIBIN JAMUR YANG MENGANDUNG PSILOSIBIN

DAN PSILOSINDAN PSILOSIN1010 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PEMAKAIAN ASBESPEMAKAIAN ASBES1111 ZAT WARNA TERTENTU YANG ZAT WARNA TERTENTU YANG

DINYATAKAN SEBAGAI BAHAN BERBAHAYADINYATAKAN SEBAGAI BAHAN BERBAHAYA

59

lanjutanlanjutan

1212 KESELAMATAN KERJA PADA PENGGUNAAN KESELAMATAN KERJA PADA PENGGUNAAN PENYIMPANAN DAN PENANGANAN AIR RAKSA PENYIMPANAN DAN PENANGANAN AIR RAKSA DALAM USAHA PERTAMBANGAN BAHAN EMASDALAM USAHA PERTAMBANGAN BAHAN EMAS

1313 PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA BAGI PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA BAGI KESEHATANKESEHATAN

1414 SYARAT PEMBUNGKUSAN DAN PEMBERIAN SYARAT PEMBUNGKUSAN DAN PEMBERIAN LABEL PESTISIDALABEL PESTISIDA

1515 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT DARI USAHA INDUSTRIDARI USAHA INDUSTRI

1616 LARANGAN MENGIMPORT MEMPERDAGANGKAN LARANGAN MENGIMPORT MEMPERDAGANGKAN DAN MENGEDARKAN PESTISIDA ,PENTA DAN MENGEDARKAN PESTISIDA ,PENTA KHLOROFENOL DAN GARAMNYAKHLOROFENOL DAN GARAMNYA

60

LANJUTANLANJUTAN

17.17. PEMBATASAN PENDAFTARAN PEMBATASAN PENDAFTARAN PESTISIDAPESTISIDA

18.18. PENGAMANAN BAHAN BERACUN DAN PENGAMANAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA DI PERUSAHAAN INDUSTRIBERBAHAYA DI PERUSAHAAN INDUSTRI

19.19. PENGAWASAN PESTISIDAPENGAWASAN PESTISIDA20.20. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BAHAN PELEDAKBAHAN PELEDAK21.21. PENYEDIAAN BAHAN BERBAHAYA PENYEDIAAN BAHAN BERBAHAYA

TERHADAP KESELAMATAN DAN TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAKESEHATAN KERJA

61

2222 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BAHAN DI JALANBAHAN DI JALAN

2323 PROSEDUR PERMOHONAN PROSEDUR PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN IJIN PESTISIDAPENDAFTARAN DAN IJIN PESTISIDA

2424 PROSEDUR IMPOR LIMBAHPROSEDUR IMPOR LIMBAH2525 PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG

BIDANG PERTAMBANGAN UMUM BIDANG PERTAMBANGAN UMUM MENTAMBENMENTAMBEN

2626 PENGAWASAN PENGGUNAAN DDTPENGAWASAN PENGGUNAAN DDT

62

lanjutanlanjutan

2727 JUKLAK PENGAWASAN PENGGUNAAN DDT JUKLAK PENGAWASAN PENGGUNAAN DDT (DIKLORO DIFENIL TRIKLORETAN)(DIKLORO DIFENIL TRIKLORETAN)

2828 TATACARA PENDAFTARAN PENGELOLAAN ZAT TATACARA PENDAFTARAN PENGELOLAAN ZAT WARNA TERTENTU YANG DINYATAKAN SEBGAI WARNA TERTENTU YANG DINYATAKAN SEBGAI BAHAN BERBAHAYABAHAN BERBAHAYA

2929 TATACARA PELAPORAN ZAT WARNA TERTENTU TATACARA PELAPORAN ZAT WARNA TERTENTU YANG DINYATAKAN SEBAGAI BAHAN YANG DINYATAKAN SEBAGAI BAHAN BERBAHAYABERBAHAYA

3030 TATACARA PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK TATACARA PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK MEMPEROLEH IJIN PENGGUNAAN,PENYIMPANAN MEMPEROLEH IJIN PENGGUNAAN,PENYIMPANAN DAN PENANGANAN AIR RAKSA DALAM USAHA DAN PENANGANAN AIR RAKSA DALAM USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN EMASPERTAMBANGAN BAHAN GALIAN EMAS

63

lanjutanlanjutan

3131 PEDOMAN PELAKSANAAN PEDOMAN PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA PADA KESELAMATAN KERJA PADA PENGGUNAAN ,PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN ,PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN AIR RAKSA DALAM PENGGUNAAN AIR RAKSA DALAM USAHA PERTAMBANGAN BAHAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN EMASGALIAN EMAS

3232 PETUNJUK PELAKSANAAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN,PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PENGGUNAAN DDT PENGAMANAN PENGGUNAAN DDT

64

Wassalamu’alaikum Wr.WbWassalamu’alaikum Wr.Wb