BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 61 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENGAJUAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN,

PERSETUJUAN PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN

BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan

Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan

dan Pemindahtanganan dalam rangka pengelolaan Barang

Milik Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu

melimpahkan wewenang pengajuan penetapan status

penggunaan, persetujuan pemanfaatan, penghapusan daft

pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan

Badan Pusat Statistik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Pelimpahan Wewenang

Pengajuan Penetapan Status Penggunaan, Persetujuan

Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan

Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pusat Statistik

dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4778);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4855);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2007 tentang Badan Pusat Statistik;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik

Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik

Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang

Milik Negara yang tidak digunakan untuk

menyelenggarakan tugas dan fungsi

Kementerian / Lembaga;

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang

Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan kepada Direktu-r

Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di lingkungan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas

nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau

Keputusan Menteri Keuangan;

11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun

2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di

Daerah;

12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat

Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENGAJUAN PENETAPAN

STATUS PENGGUNAAN, PERSETUJUAN PEMANFAATAN,

PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK

NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya dalam Peraturan

ini disebut BPS adalah Lembaga Pemerintah Non

Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada

Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang

statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.

-4-

3. BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

BPS Provinsi.

4. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau

berasal dari perolehan lainnya yang sah.

5. Barang Milik Negara idle adalah tanah dan/atau

bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga.

6. Pelimpahan wewenang adalah Pelimpahan wewenang

kepada Pejabat untuk atas nama pejabat yang diberi

kewenangan untuk menandatangani surat pengajuan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Kepala Badan Pusat Statistik.

7. Unit Penatausahaan Pengguna Barang Wilayah yang

selanjutnya disebut UPPB-W adalah unit yang

membantu melakukan penatausahaan BMN pada

tingkat Provinsi yang dilakukan oleh satuan kerja Badan

Pusat Statistik (BPS) Provinsi.

8. Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB)

yang selanjutnya disebut UPKPB adalah unit yang

melakukan penatausahaan BMN pada tingkat satuan

kerja/Kuasa Pengguna Barang, yang meliputi seluruh

satuan kerja di BPS, BPS Provinsi, dan BPS

Kabupaten/Kota.

9. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu

unit organisasi BPS yang melaksanakan satu atau

beberapa kegiatan dari suatu program.

-5-

Pasal 2

(1) Kepala Badan Pusat Statistik melimpahkan wewenang

kepada UPPB-W sesuai wilayah (satuan kerja) masing-

masing untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat

Statistik menandatangani surat pengajuan penetapan

status penggunaan, persetujuan pemanfaatan,

penghapusan dan pemindahtanganan BMN sebagaimana

tercantum secara lengkap dalam Lampiran I Peraturan

Kepala Badan Pusat Statistik ini.

(2) Kepala Badan Pusat Statistik melimpahkan wewenang

kepada UPKPB sesuai wilayah (satuan kerja) masing-

masing untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat

Statistik menandatangani surat pengajuan penetapan

status penggunaan, persetujuan pemanfaatan,

penghapusan dan pemindahtanganan BMN yang secara

lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini. *

Pasal 3

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tidak mencakup materi pelimpahan wewenang

pengelolaan Barang Milik Negara idle dan Rumah Negara.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, Pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan meningkatkan pengelolaan risiko dengan sebaik-

baiknya.

-6-

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai

berlaku:

1. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 161

Tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pengajuan

Penghapusan Barang Milik Negara dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku; dan

2. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 164

Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Pengajuan

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku

pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal

1 November 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 November 2013

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR

MIN

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 61 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENGAJUAN

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN,PERSETUJUAN PEMANFAATAN,PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN

BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN

BADAN PUSAT STATISTIK.

DAFTAR WEWENANG YANG DILIMPAHKAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KEPADA KEPALA UNIT PENATAUSAHAAN PEMBANTU PENGGUNA

BARANG WILAYAH (UPPPB-W)

NO.

1.

2.

MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN

Pengajuan penetapan status penggunaan dan penggunaan sementara*)

Barang Milik Negara (BMN) kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara, berupa:

a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara

proposional dari nilai buku**' BMN per pengajuan usulan di atas

Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per

pengajuan usulan di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus

juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

*) Kewenangan pengajuan penggunaan sementara setelah mendapat

persetujuan SEKRETARIS UTAMA.

**) Nilai buku adalah nilai yang tercatat dalam daftar barang atau laporan

barang pengguna/kuasa pengguna.

Pengajuan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Kepala Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setelah mendapat

persetujuan SEKRETARIS UTAMA, dalam bentuk:

a. Sewa untuk BMN berupa:

1) Sebagian tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan

disewakan dihitung secara proposional dari nilai buku BMN per

3.

pengajuan usulan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan

disewakan per pengajuan usulan lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar

lima ratus juta rupiah);

b. Pinjam pakai dengan pemerintah daerah untuk BMN berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan

dipinjampakaikan dihitung secara proposional dari nilai buku BMN

per pengajuan usulan lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar

rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah);

2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan

dipinjampakaikan per pengajuan usulan lebih dari

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan

Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

c. Kerjasama pemanfaatan untuk BMN berupa:

1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan

dikerjasamakan dihitung secara proposional dari nilai buku BMN per

pengajuan usulan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah);

2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan

dikerjasamakan per pengajuan usulan lebih dari Rp.500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah);

Pengajuan penghapusan BMN kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara yang mengharuskan dilakukannya

pemusnahan atau karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat

diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang,

kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam,

kadaluwarsa, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure, berupa:

a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per pengajuan usulan

lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per pengajuan

usulan lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai

dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengajuan pemindahtanganan BMN kepada Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang tidak memerlukan persetujuan

Presiden/DPR, meliputi penjualan, tukar menukar, atau hibah, berupa:

a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per pengajuan usulan

lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan

Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan

b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per pengajuan

usulan lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai

dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KEPALAJSADAN PUSAT STATISTIK,

AMIN

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 61 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENGAJUAN

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN,PERSETUJUAN PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN

DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK

NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT

STATISTIK.

DAFTAR WEWENANG YANG DILIMPAHKAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KEPADA KEPALA UNIT PENATAUSAHAAN KUASA PENGGUNA BARANG (UPKPB)

NO. MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN

Pengajuan penetapan status penggunaan dan penggunaan sementara")

Barang Milik Negara (BMN) kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang, berupa:

a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara

proposional dari nilai buku**) BMN per pengajuan usulan sampai dengan

Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan

b. selain tanah dan/atau bangunan berupa barang yang mempunyai

dokumen kepemilikan dan barang dengan nilai buku di atas

Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan dengan

nilai buku BMN per pengajuan usulan sampai dengan

Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

*) Kewenangan pengajuan penggunaan sementara setelah mendapat

persetujuan SEKRETARIS UTAMA.

**) Nilai buku adalah nilai yang tercatat dalam daftar barang atau laporan

barang pengguna/kuasa pengguna.

Pengajuan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Kepala Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setelah mendapat persetujuan

SEKRETARIS UTAMA dalam bentuk:

a. Sewa untuk BMN berupa:

1) sebagian tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan

disewakan dihitung secara proposional dari nilai buku BMN per

pengajuan usulan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah);

2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan

disewakan per pengajuan usulan sampai dengan Rp.500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah);

b. Pinjam pakai dengan pemerintah daerah untuk BMN berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan

dipinjampakaikan dihitung secara proposional dari nilai buku BMN

per pengajuan usulan sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua

miliar rupiah);

2) selain tanah dan/atau dengan nilai buku BMN yang akan

dipinjampakaikan per pengajuan usulan sampai dengan

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

c. Kerjasama pemanfaatan untuk BMN berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan

dikerjasamakan dihitung secara proposional dari nilai buku BMN per

pengajuan usulan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah); dan

2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan

dikerjasamakan per pengajuan usulan sampai dengan

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pengajuan penghapusan BMN kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan atau

karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar

menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakai,

susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, serta

terkena dampak dari terjadinya force majeure, berupa:

a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per pengajuan usulan

sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per pengajuan

usulan sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pengajuan pemmdahtanganan BMN kepada Kepala Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang yang tidak memerlukan persetujuan

Presiden/DPR, meliputi penjualan, tukar menukar, atau hibah, berupa:

a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per pengajuan usulan

sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per pengajuan

usulan sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

YAMIN