MODUL€¦ · Web view2018. 6. 28. · Author: Asus Created Date: 11/05/2017 18:04:00 Title: MODUL Subject: ETIKOLEGAL DALAM KEBIDANAN Last modified by: Mhala Moed

1

AKADEMI KEBIDANAN ‘AISYIYAH PONTIANAK

MODULETIKOLEGAL DALAM KEBIDANAN

Asus

PENYUSUN:

TILAWATY APRINA

TAHUN 2016

I. DESKRIPSI MODUL

Modul Etikolegal dalam Praktik Kebidanan dengan kode Bd.402 ini merupakan salah

satu modul yang harus ditempuh dalam pendidikan Akademi Kebidanan ‘Aisyiyah Pontianak.

Modul prinsip Etikolegal dalam Praktik Kebidanan ini mengacu pada berbagai referensi standar

Etikolegal dalam Praktik Kebidanan baik dari handbook Etikolegal dalam Praktik Kebidanan

maupun berbagai bahan yang dapat di akses dari berbagai sumber.

Mata kuliah Etikolegal dalam Praktik Kebidanan ini ditempuh dalam 14 minggu yang

terdiri dari / 3 SKS (T= 2; P = 1). Untuk mencapai kompetensi pada akhir pembelajaran, maka

ada beberapa proses pembelajaran yang akan ditempuh, antara lain perkuliahan di kelas,

pembelajaran mandiri, diskusi Kelompok dengan prinsip pembelajaran aktif.

Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa tentang ruang

lingkup Epidemiologi, konsep dasar timbulnya penyakit, epidemiologi diskriptif, penemuan

penyakit secara screening, penyelidikan wabah, pengukuran angka kesakitan, angka kematian,

dan indikator keberhasilan serta sistem pencatatan dan pelaporan.

II. STANDAR KOMPETENSI

Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep

etika moral dan kode etik profesi kebidanan, memahami dasar hukum dan aspek legal dalam

pelayanan kebidanan, mengidentifikasi issue etik dan moral dalam pelayanan kebidanan,

menjelaskan teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etik

dalam pelayanan kebidanan, memahami tugas sebagai bidan berdasarkan etik dan kode etik, dan

mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan etikolegal pelayanan kebidanan.

III. KOMPETENSI DASAR

1. Memahami konsep etika moral dan kode etik profesi kebidanan.

2. Memahami dasar hukum dan aspek legal dalam pelayanan kebidanan

3. Mengidentifikasi issue etik dan moral dalam pelayanan kebidanan

4. Menjelaskan teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam menghadapi

dilema etik dalam pelayanan kebidanan.

5. Memahami tugas sebagai bidan berdasarkan etik dan kode etik profesi

6. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan etikolegal pelayanan kebidanan.

1

IV. INDIKATOR PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu memahami konsep etika moral dan kode etik profesi kebidanan

2. Mahasiswa mampu memahami dasar hukum dan aspek legal dalam pelayanan kebidanan.

3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi issue etik dan moral dalam pelayanan kebidanan.

4. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam

menghadapi dilema etik dalam pelayanan kebidanan.

5. Mahasiswa mampu memahami tugas sebagai bidan berdasarkan etik dan kode etik profesi.

6. Mahasiswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan etikolegal pelayanan

kebidanan.

V. KARAKTERISTIK MAHASISWA

Mahasiswa yang akan menyelesaikan modul Etikolegal dalam Praktik Kebidanan ini adalah

mahasiswa Tingkat I pada semester II.

VI. KEPRASYARATAN

Kegiatan pembelajaran Etikolegal dalam Praktik Kebidanan ini harus diikuti mahasiswa yang telah lulus pada mata kuliah di semester I yaitu Keterampilan Dasar Praktek Kebidanan, Konsep Kebidanan, serta Pancasila dan Kewarganegaraan. Kegiatan pembelajaran Etikolegal dalam Praktik Kebidanan ini juga sebagai prasyarat untuk

mengikuti ujian akhir. Minimal keikutsertaan dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai

berikut:

a. Perkuliahan : 80%

b. Praktik : 100%

2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)AKADEMI KEBIDANAN ‘AISYIYAH PONTIANAK

MATA KULIAH KODE MK BOBOT SKS SEMESTER DIREVISI DIBUAT

ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

BD 015 3 SKS (T=2 ; P=1) II (TIGA) 1 September 2016

OTORISASI

PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH Pembantu Direktur Bagian Akademik

Indria Permatatiwi, M.Kes Eka Riana, S.ST., M.Keb

Capaian Pembelajaran MK.

Mahasiswa mampu menerapkan etika profesi dan hukum kesehatan dengan pokok bahasan etika moral dan isu legal kebidanan untk membantu perilaku profesional dalam berkarya di pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kebidanan baik kepada individu, keluarga dan masyarakat.

Deskripsi Bahan Kajian dan Pokok Bahasan

Bahan KajianEtikolegal Dalam Praktik Kebidanan

Pokok Bahasan1. Konsep etika moral dalam praktik Kebidanan2. Etika Profesi Kebidanan3. Kode etik profesi kebidanan4. Nilai-Nilai Personal dan Nilai Luhur5. Permasalahan Etika Moral dan Dilema dalam Praktik Kebidanan6. Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan7. Isu Etik, Moral dan Pengambilan Keputusan dalam Pelayanan Kebidanan.8. Teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etik dalam pelayanan kebidanan.9. Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Etik Profesi10. Dasar hukum/Peraturan dan Perundangan-Undangan dalam Praktik Kebidanan11. Melaksanakan tugas sebagai bidan berdasarkan etik dan kode etik profesi.

1

12. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan etikolegal pelayanan kebidanan.

Pustaka

a. BUKU UTAMA1. Heryani Reni. Buku Ajar Etikolegal dalam Paktik Kebidanan. Jakarta: CV. Trans Info Media : 20132. Farelya, DKK. Etikolegal Dalam Pelayanan Kebidanan. Edisi 1. Deepublish. Yogyakarta : 20153. Ristica, DKK. Prinsip Etika Dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan. CV Budi Utama. Yogyakarta : 2014

b. BUKU ANJURAN1. IBI. 2005. Etika dan Kode Etik Kebidanan.2. Koen Darly. Landasan Etika Profesi. Kanisius. Yogyakarta : 2000

Media Pembelajaran

Software Hardware Slide presentasi Video player Browser internet

Notebook/PC LCD Projector White board / Flip chart Buku Modul

Tim Dosen 1. Indria Permatatiwi, M.Kes2. Dyah Arista, M.Kes

Assessment Tugas kelompok dan Seminar ( Bobot 20%) Tugas Mandiri (Bobot 10%) UTS (Bobot 20%) UAS (Bobot 30%) Praktikum (Bobot 10%) Kehadiran ( Bobot 10%)

1

NOKemampuan Akhir Yang Diharapkan Bahan Kajian (Materi Pokok) Bentuk

Pembelajaran

Waktu Belajar (Menit)

PenilaianKriteria

(Indikator) Bobot

1 Penjelasan Silabus, Kontrak Belajar, Pembagian Tugas

Ceramah Menyesuaikan jadwal

2 Mahasiswa mampu memahami konsep etika moral dalam praktik kebidanan

Konsep Etika Moral dalam Praktik Kebidanan1.1.1. Pengertian (etika, etiket, moral

& hukum1.1.2. Berbagai Aliran untuk

menentukan Baik Buruk

Ceramah & diskusi

Brainstorming

Mampu menjelaskan materi pokok

3 Konsep Etika Moral dalam Praktik Kebidanan1.1.3. Fungsi etika dan Moral dalam

Praktik Kebidanan1.1.4. Sistematika etika1.1.5. Nilai-nilai esensial dalam

Profesi

Ceramah & diskusi

Brainstorming


4 Mahasiswa mampu memahami Etika Profesi Bidan

Etika Profesi Bidan1.1.6. Defenisi Etika Profesi Bidan1.1.7. Fungsi Etika dan Moralitas

Bidan1.1.8. Tujuan Etika dalam Pelayanan

Kebidanan1.1.9. Sumber Etika

Ceramah & diskusi

Brainstorming


5 Mahasiswa mampu memahami Kode etik Profesi Bidan

Kode Etik Profesi Bidan1. Definisi Profesi Bidan2. Ciri-ciri profesi3. Karakteristik profesi4. Tujuan Kode Etik dalam Pelayanan

Kesehatan5. Dimensi Kode Etik

Ceramah & diskusi

Brainstorming


2

6. Prinsip Kode Etik

6 Mahasiswa mampu memahami Kode etik Profesi Bidan

Kode Etik Profesi Bidan

7. Kode Etik Kebidanan8. Hak dan kewajiban Bidan9. Hak dan Kewajiban PASIEN10. Penyimpangan Kode Etik Profesi

Kebidanan11. Penegakkan Hukum terhadap

Pelanggaran Kode Etik Bidan

Ceramah & diskusi

Brainstorming


7 Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai personal dan nilai luhur

Nilai Personal dan nilai luhur profesi dalam pelayanan kebidanan1. Pengertian nilai2. Penyerapan / pembentukan nilai3. Nilai personal / pribadi dan nilai

luhur profesi

Ceramah & diskusi

Brainstorming


8 Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai personal dan nilai luhur

Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai personal dan nilai luhur4. Kebijakan dan nilai-nilai5. Pertimbangan nilai

Ceramah & diskusi

Brainstorming


9 Mahasiswa mampu memahami Permasalahan Etika Moral dan Dilema dalam Praktik Kebidanan

Permasalahan Etika Moral dan Dilema dalam Praktik Kebidanan1. Malpraktik

a. Pengertianb. Sumber Mal Praktikc. Kriteria dan Unsur Malpraktikd. Upaya Pencegahan Malpraktike. Pembuktian Malpraktik di

Pelayanan Kesehatanf. Tanggung Jawab Hukum

Ceramah & diskusi

Brainstorming


10 Mahasiswa mampu memahami Permasalahan Etika Moral dan Dilema dalam Praktik

Permasalahan Etika Moral dan Dilema dalam Praktik Kebidanan2. Informed Choice3. Informed Consent

Ceramah & diskusi

Brainstorming


3

Kebidanan

11 Mahasiswa mampu memahami Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan

Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan1. Pengertian Aspek Legal2. Dasar Aspek Legal Pelayanan

Kebidanana. Otonomi Bidan dalam Pelayanan Kebidananb. Uji Kompetensi Bidanc. Sertifikasi

Ceramah & diskusi

Brainstorming


12 Mahasiswa mampu memahami Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan

Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan

(lanjutan...Otonomi bidan dalam pelayanan kebidanan)

d. Registrasie. Lisensi dalam praktik Kebidanan

3. Legislasi Pelayanan Kebidanan

Ceramah & diskusi

Brainstorming


13 Mahasiswa mampu memahami Isu etik, moral dan Pengambilan Keputusan dalam Pelayanan Kebidanan

Isu etik, moral dan Pengambilan Keputusan dalam Pelayanan Kebidanan1. Isu Etik dan Isu Moral

a. Pengertianb. Masalah Etik Moral yang

mungkin terjadic. Masalah Etik Moral yang

mungkin Terjadi dalam Praktik Kebidanan

2. Dilemaa. Aborsib. Euthanasia

Ceramah & diskusi

Brainstorming


4

14 Mahasiswa mampu memahami Isu etik, moral dan Pengambilan Keputusan dalam Pelayanan Kebidanan

Isu etik, moral dan Pengambilan Keputusan dalam Pelayanan Kebidanan2. Dilema

a. Adopsi/Pengangkatan Anakb. Transplantasic. Bayi Tabung

3.Dilema dan Konflik Morala. Pengertianb. Pembagian Dilema/Konflik etikc. Menghadapi masalah etik moral

dan Dilema dalam praktik kebidanan

Ceramah & diskusi

Brainstorming


UJIAN TENGAH SEMESTER

15 Mahasiswa mampu memahami Teori-teori yang Mendasari Pengambilan Keputusan dalam Menghadapi Dilema Etik dalam Pelayanan Kebidanan

Teori-teori yang Mendasari Pengambilan Keputusan dalam Menghadapi Dilema Etik dalam Pelayanan Kebidanan1. Definisi Pengambilan Keputusan2. Teori yang Paling sering

digunakan dalam mengambil keputusan

Ceramah & diskusi

Brainstorming


16 Teori-teori yang Mendasari Pengambilan Keputusan dalam Menghadapi Dilema Etik dalam Pelayanan Kebidanan3. Jenis Pengambilan Keputusan4. Pengambilan Keputusan Etis5. Pengambilan Keputusan Klinis6. Menghadapi Masalah Etik

Ceramah & diskusi

Brainstorming


17 Mahasiswa mampu memahami Dasar Hukum/Peraturan dan Perundang-undangan dalam Praktik Kebidanan

Dasar Hukum/Peraturan dan Perundang-undangan dalam Praktik Kebidanan1. Pengertian hukum kesehatan2. Persamaan Etika dan Hukum3. Perbedaan Etika dan Hukum

Ceramah & diskusi

Brainstorming


5

18 Dasar Hukum/Peraturan dan Perundang-undangan dalam Praktik Kebidanan4. Disiplin hukum5. Macam-macam hukum6. Fungsi hukum kesehatan

Ceramah & diskusi

Brainstorming


19 Mahasiswa mampu memahami Dasar Hukum/Peraturan dan Perundang-undangan dalam Praktik Kebidanan

Dasar Hukum/Peraturan dan Perundang-undangan dalam Praktik Kebidanan7. Pentingnya landasan hukum dalam

praktik profesi8. Peraturan dan perundang-undangan

Kesehatan yang Mendasari Tugas, Fungsi dan Praktik Kebidanan

Ceramah & diskusi

Brainstorming


20 Mahasiswa mampu memahami Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Etik Profesi

Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Etik ProfesiPeran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Etik Profesi Bidan

Ceramah & diskusi

Brainstorming


21 Mahasiswa mampu Melaksanakan Tugas sebagai Bidan berdasarkan Etik dan Kode Etik Profesi

Melaksanakan Tugas sebagai Bidan berdasarkan Etik dan Kode Etik ProfesiPerilaku Bidan yang sesuai dengan Kode Etik Kebidanan

Ceramah & diskusi

Brainstorming


22 Mahasiswa mampu Memecahkan masalah yang berkaitan dengan Etikolegal Pelayanan Kebidanan

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan Etikolegal Pelayanan Kebidanana. Memecahkan masalah yang

berkaitan dengan Etikolegal dalam Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil

Role Play Ceramah &

Diskusi

Mampu memecahkan masalah sesuai materi pokok

23 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan Etikolegal Pelayanan Kebidananb. Memecahkan masalah yang

berkaitan dengan Etikolegal dalam Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin

Role Play Ceramah &

Diskusi


6

24 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan Etikolegal Pelayanan Kebidananc. Memecahkan masalah yang

berkaitan dengan Etikolegal dalam Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas

Role Play Ceramah &

Diskusi


25 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan Etikolegal Pelayanan Kebidanand. Memecahkan masalah yang

berkaitan dengan Etikolegal dalam Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir (BBL)

Role Play Ceramah &

Diskusi


26 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan Etikolegal Pelayanan Kebidanane. Memecahkan masalah yang

berkaitan dengan Etikolegal dalam Asuhan Kebidanan pada Keluarga Berencana (KB)

Role Play Ceramah &

Diskusi


27 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan Etikolegal Pelayanan Kebidananf. Memecahkan masalah yang

berkaitan dengan Etikolegal dalam Asuhan Kebidanan pada Anak Remaja

Role Play Ceramah &

Diskusi


28 Evaluasi Materi dan Persiapan UAS

Tanya Jawab Mampu menjawab pertanyaan

UJIAN AKHIR SEMESTER

7

VIII. EVALUASI

1. Aktivitas : 10%

2. Tugas : 20%

3. UTS : 30%

4. UAS : 40%

IX. SARANA PENUNJANG

a. LCD

b. Laptop

X. SUMBER PEMBELAJARAN

1. Wahyuningsih H.P., 2009, Etika profesi kebidanan, Fitramaya, Yogyakarta.

2. K. Bertens, 2002, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

3. Permenkes RI No 900/Menkes / SK/ VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan

4. IBI, 2005, Etika dan kode etik kebidanan, IBI.

5. Suryani S. dan Hajjah, 2007, Etika kebidanan dan hukum kesehatan, EGC, Jakarta.

8

MATERI I

Konsep Dasar Etika Dan Kode Etik Profesi Kebidanan

A. Pengertian-pengertian dasar

1. Etika

A. Pengertian Etika

Istilah etika berasal dari bahasa yunani kuno yaitu ethos yang berrarti “adat istiadat” atau

“kebiasaan”. Dalam hal ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara

hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini

dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain.

Kata etika dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah :

1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban

moral (akhlak). Misalnya, jika orang berbicara tentang etika orang bugis, etika

agama hindu, etika katolik dan sebagainya, maka yang dimaksud dengan etika disini

bukan etika sebagai ilmu melainkan etika sebagai sistem nilai. Sistem nilai ini bisa

berfungsi dalam hidup manusia secara perorangan maupunpada taraf sosial

kemasyarakatan.

2) Kumpulan asas atau nilai akhlak (moral). Yang dimaksud disini adalah kode etik.

Misalnya : kode etik jurnalistik

3) Ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika menjadi ilmu bila kemungkinan-

kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk)

yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat dan seringkali tanpa disadari,

menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika disini

sama artinya dengan filsafat moral

Etika disebut juga filsafat moral yang merupakan cabang filsafat yang bicara tentang

tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan

mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan

oleh bermacam macam norma, diantaranya norma hukum, norma moral, norma agam dan

norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan perundang undangan, norma

agama berasal dari agama, norma moral berasal dari suara hati dan sopan santun berasal

dari kehidupan sehari hari. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa etika adalah disiplin

ilmu yang mempelajari tentang baik atau buruknya sikap tindakan manusia.

1

Etika juga mendeskripsikan suatu pola atau cara hidup, sehingga etika merefleksikan

sifat, prinsip dan standar seseorang yang mempengaruhi perilaku profesional. Cara hidup

moral bidan telah dideskripsikan sebagai etika kebidanan. Dengan demikian, etika

memberikan semacam batasan maupun standar yang mengatur pergaulan manusia

didalam kelompok sosialnya. Dalam kaitannya dengan seni pergaulan manusia, etika

kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja

dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan dapat

digunakan sebagai alat untuk menghakimi tindakan-tindakan yang secara logika-rasional

umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika

adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya

dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

B. Sistematis Etika

Sebagai suatu ilmu, etika terdiri atas berbagi macam jenis antara lain :

Etika umum, yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kondisi manusia

untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip-

prinsip moral.

Etika khusus, yang terdiri dari : etika sosial, etika individu dan etika terapan.

Etika sosial menekankan tanggung jawab sosial dan hubungan antarsesama

manusia dalam aktifitasnya,

Etika individu lebih menekankan pada kewajiban-kewajiban manusia sebagai

pribadi,

2. Etiket

Etiket berasal dari bahasa inggris Etiquette.etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan

santun. Persamaan etika dan etiket :

a. Sama-sama menyangkut perilaku manusia.

b. Memberi norma bagi perilaku manusia, yaitu menyatakan tentang apa yang harus

dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

3. Moral

a. Pengerian Moral

Istilah moral berasal dari bahasa latin (mos-bentuk tunggal, morres-bentuk jamak) yang

berarti kebiasaan atau adat. Bila dibandingkan, secarta etimologis, kata ‘moral’ memiliki

pengertian yang sama dengan kata ‘etika’, yaitu sama-sama mempunyai arti kebiasaan atau

adat. Dengan demikian rumusan arti kata “moral” adalah nilai-nilai dan norma-norma yang

menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

1

Sedangkan membedakan hanyalah asala bahasanya saja yaitu ‘etika’ dari bahasa yunani

sementara ‘moral’ dari bahasa latin.

b. Teori Moral

Teori moral mencoba merumuskan suatu prosedur dan mekanisme untuk pemecahan

masalah-masalah etik.

4. Hukum

Hukum berhubungan erat dengan moral. Hukum membutuhkan moral. Hukum tidak

mempunyai arti, kalau tidak dijiwai dengan moralitas. Sebaliknya moral juga berhubungan erat

dengan hukum. Moral hanya sebatas hal yang abstrak saja tanpa adanya hukum. Contoh bahwa

mencuri itu adalah moral yang tidak baik, supaya prinsip etis ini berakar dimasyarakat maka

harus diatur dengan hukum.

Menurut Bertens ada beberapa perbedaan antara hukum dan moral :

Hukum ditulis sistematis, disusun dalam kitab undang-undang, mempunyai kepastian

lebih besar dan bersifat obyjektif, sedangkan moral bersifat subyektif, tidak tertulis dan

mempunyai ketidakpastian lebih besar

Hukum membatasi pada tingkah laku lahiriah saja dan hukum meminta legalitas.

sedangkan moral mempunyai sikap batin seseorang

Hukum bersifat memaksa dan mempunyai sanksi. sedangkan moral tidak bersifat

memksa, sanksi moral adalah hati nurani tidak tenang, sanksi dari Tuhan.

Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan negara, masyarakat atau negara dapat

merubah hukum, hukum tidak mengenal moral. Sedangkan moral didasarkan pada

norma-norma moral yang melebihi masyarakat dan negara, masyarakat dan negara tidak

dapat mengubah moral.

C. Fungsi Etika dan Moralitas dalam pelayanan kebidanan

1. Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya bidan dan klien

2. Menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mecegah tindakan yang merupakan

atau membahayakan orang lain

3. Menjaga privacy setiap individu

4. Mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya

5. Dengan etik kita mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya

6. Mengarahkan pola pikir seseoran dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah

7. Mengahsilkan tindakan yang benar

8. Mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya

2

9. Memberika petunjuk terhadap tingkah laku/perilaku manusia antara baik, buruk, benar

atau salah sesuai dengan moral yang berlaku pada umumnya

10. Berhubungan dengan pengaturan hal-hal yang bersifat abstrak

11. Memfasilitasi proses oemecahan masalah etik

12. Mengatur hal-hal yang bersifat praktik

13. Mengatur tata cara pergaulan baik didalam tata tertib masyarakat maupun tata cara

didalam organisasi profesi

14. Mengatur sikap, tindak tanduk orang dalam menjalankan tugas profesinya yang biasa

disebut kode etik profesi

D. Sumber Etika

Pancasila adalah sumber-sumber nilai, maka nilai dasar pancasila dapat dijadikan sebagai

sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral oleh karena itu nilai pancasila juga

dapat diwujudkan krdalam norma-norma moral (etik). Norma-norma etik dapat digunakan

sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berkehidupan bangsa

dan bernegara. Pancasila memegang peranan dalam peruwujudan sebuah sistem etika yang

baik dinegara ini. Disetap saat dimana saja kita berada diwajibkan untuk beretika disetiap

tingkah laku kita. Seperti tercantum disila kedua ”kemanusiaan yang adil dan beradap” tidak

dapat dipungkiri bahwa kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat

beradil besar

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Bidan Maupun Pasien

1. Hak pasien

Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien:

a. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku

dirumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.

b. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi adil dan makmur.

c. Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa

diskriminasi.

d. Pasien berhak memperoleh asuhan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa

diskriminasi.

e. Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya.

f. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas dan

bayinya yang baru dilahirkan.

3

g. Pasien berhak mendapat pendampingan suami selama proses persalinan berlangsung.

h. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawat sesuai dengan keinginannya dan sesuai

dengan peraturan yang ada dirumah sakit.

i. Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan

mendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.

j. Pasien berhak menerima konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit

tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang

merawat.

k. Pasien berhak meminta atas “privacy” dan kerahasian penyakit yang diderita termasuk

data-data medisnya.

l. Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi

1) Penyakit yang diderita.

2) Tindakan kebidanan yang akan dilakukan

3) Alternatif terapi lainnya

4) Prognosanya

5) Perkiraan biaya pengobatan

m. Pasien berhak menyetujui/memberikan ijin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter

sehubungan dengan penyakit yang dideritany.

n. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri

pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi

yang jelas tentang penyakit.

o. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.

p. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal

itu tidak mengganggu pasien lainnya.

q. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatannya dirinya selama dalam perawatan

dirumah sakit.

r. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.

s. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas tejadinya kasus mal praktek.

t. Hak untuk menentukan diri sendiri (the right to self determination), merupakan dasar dari

seluruh hak pasien.

u. Pasien berhak melihat rekam medik

2. Kewajiban Pasien

a. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib

rumah sakit atau intitusi pelayanan kesehatan.

4

b. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala intruksi dokter, bidan, perawat yang

merawatnya.

c. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa

pelayanan kesehatan, dokter bidan dan perawat.

d. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang selalu disepakati/

perjanjian yang dibuatnya.

3. Hak Bidan

a. Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan

profesinya.

b. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat/jenjang

pelayanan kesehatan

c. Bidan berhak menolakkeinginan pasien/klien dan keluarga yang bertentangan dengan

peraturan perundangan,dan kode etik profesi.

d. Bidan berhak atas privasi/kedirian dan menuntut apabila namabaiknya dicemarkan oleh

pasien, keluarga maupun profesi lain.

e. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan iri baik melalui pendidikan maupun

pelatihan.

f. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.

g. Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

4. Kewajiban Bidan

a. Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara bidan

tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja.

b. Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesui dengan standarprofesi dengan

menghormati hak-hak pasien

c. Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan

dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.

d. Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasin untuk di dampingi oleh suami atau

keluarga.

e. Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai

dngan keyakinannya.

f. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien.

g. Bidan wajib memberikan informasiyang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta

resiko yang mungkin dapat timbul.

h. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.

5

i. Bidan wajibmeminta persetujuan tertulis(informal consent)atas tindakan yang akan

dilakukan.

j. Bidan wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menambah

ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal maupun non formal.

k. Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik

dalam memberikan asuhan kebidanan.

5. Hak dan Kewajiban Bidan dalam Undang-Undang

BAB II : Laporan dan RegistrasiPasal 2

(1) Pimpinan penyelenggaraan pendidikan bidan wajib menyampaikan laporan secara

tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi mengenai peserta didik yang baru

lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus.

(2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tercantum dalam

formulir I terlampir.

BAB V : Praktik BidanPasal 14

Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi

a. Pelayanan kebidanan;

b. Pelayanan keluarga berencana;

c. Pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 21

(1) Dalam keadaan darurat bidan berwenang melakukan pelaynan kebidanan selain

kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

BAB VI : Pencatatan dan PelaporanPasal 27

(1) Dalam melakukan praktiknya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai

dengan pelayanan yang diberikan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepuskesmas dan tembusan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

(3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran IV Keputusan ini.

BAB VIIIPembinaan dan Pengawasan

6

Pasal 31

(1) Bidan wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit yang besarnya ditetapkan oleh organisasi profesi.

(2) Angka kredit yang dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dari angka kegiatan pendidikan

dan kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat.

(3) Jenis dan besarnya angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan oleh organisasi profesi.

(4) Orgnisasi profesi kewajiban membimbing dan mendorong para anggotanya untuk dapat

mencapai angka kredit yang ditentukan.

Pasal 32

Pimpinan sarana kesehatn wajib melaporkan bidan yang melakukan praktik dan yang berhenti

elakukan praktik pada sarana kesehatannya kepada Kepala Dinas Kesehtan Kabupaten/Kota

dengan tembusan kepada organisasi profesi.

6. Tanggung Jawab Bidan

1. Tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan

Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan. Pengaturan tenaga kesehatan ditetapkan dalam

undang-undang dan peraturan pemerintah. Bidan harus dapat mempertanggungjawabkan tugas

dan kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi

Setiap bidan memiliki tanggung jawab memelihara kemampuan profesionalnya. Oleh karena

itu bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan jalan

mengikuti pelatihan, pendidkan berkelanjutan, seminar dan pertemuan ilmiiah lainnya.

3. Tanggung jawab terhadap penyimpanan catatan kebidanan

Setiap bidan diharuskan mendokumentasikan kegiatannya dalam bentuk catatan tertulis.

Catatan bidan mengenai pasien yang dilayaninya dapat dipertanggung jawabkannya bila

terjadi gugatannya. Catatan yang dilakukan bidan dapat digunakan sebagai bahan laporan

untuk disampaikan kepada atasannya.

4. Tanggung jawab terhadap keluarga yang dilayani

Bidan memiliki kewajiban memberikan asuhan kepada ibu dan anak yang me minta

pertolongan kepadanya. Ibu dan anak sangat erat hubungannya dengan keluarga. Tanggung

jawab bidan tidak hanya pada kesehatan ibu dan anak, akan tetapi juga menyangkut pada

kesehatan keluarga. Oleh karena itu, bidan harus mengerahkan segala kemampuan

pengetahuan, sikap dan perilakunya didalam memberikan pelayanan kesehatan pada keluarga

yang membutuhkan.

7

A. Definisi Kode Etik

Kode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam

melaksanakan tugas profesinya dan hidupnya di masyarakat. Norma tersebut berisi petunjuk bagi

anggota profesi tentang bagaimana mereka menjalankan profesinya dan larangan, yaitu ketentuan

tentang apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh anggota profesi, tidak

saja dalam menjalankan tugas profesinya melainkan juga menyangkut tingkah laku pada

umumnya dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat.

Kode etik kebidanan merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang menuntut bidan

melaksanakan praktik kebidanan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga,

masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya. Penetapan kode etik kebidanan harus dilakukan

dalam Kongres Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

B. Dasar Pembentukan Kode Etik

Kode etik bidan pertam kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional

IBI X tahun 1988. Petunjuk pelaksanaan kode etik bidan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional

(RAKERNAS) IBI tahun 1991. Kode etik bidan sebagai pedoman dalam berperilaku, disusun

berdasarkan pada penekanan keselamatan klien.

C. Kode Etik Profesi Bidan

1. Pengertian profesi

Profesi adalah kata serapan dari sebuah jata dalam bahasa Inggris “Profess”, yang

bermakna Janji untuk memenuhi kewajiban melakuakn suatu tugas khusus secara

tetap/permanen. Profesi sendiri memiliki arti sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan

dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus. Suatu profesi biasanya

memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses setrifikasi dan lisensi yang khusus untuk

bidang profesi tersebut.

2. Pengertian Kode Etik Profesi

Suatu pernyataan komprehensif dari profesi yang memberikan tuntunan bagi bidan

untuk melaksanakan praktik dalam bidang profesinya baik yang berhubungan dengan

klien/pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya sendin". Namun

dikatakan bahwa kode etik pada zaman dimana nilai–nilai perada ban semakin kompleks,

kode etik tidak dapat lagi dipakai sebagai pegangan satu–satunya dalam menyelesaikan

masalah etik, untuk itu dibutuhkan juga suatu pengetahuan yang berhubungan dengan

hukum. Benar atau salah pada penerapan kode etik, ketentuan/nilai moral yang berlaku

terpulang kepada profesi.

8

3. Karakteristik profesi

Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi

mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Daftar

karakterstik ini tidak memuat semua karakteristik yang pernah diterapkan pada profesi, juga

tidak semua ciri ini berlaku dalam setiap profesi:

a. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis: Profesional diasumsikan

mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang

berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.

b. Asosiasi profesional: Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para

anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya.

Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi

anggotanya.

c. Pendidikan yang ekstensif: Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan

yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.

d. Ujian kompetensi: Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada

persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.

e. Pelatihan institutional: Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti

pelatihan istitusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis

sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui

pengembangan profesional juga dipersyaratkan.

f. Lisensi: Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya

mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.

g. Otonomi kerja: Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis

mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.

h. Kode etik: Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan

prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.

i. Mengatur diri: Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa

campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi

yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.

j. Layanan publik dan altruisme: Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat

dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter

berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.

9

k. Status dan imbalan yang tinggi: Profesi yang paling sukses akan meraih status yang

tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa

dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.

4. Ciri Profesi Bidan

1. Bidan disiapkan melalui pendidikan formal agar lulusannya dapat melaksanakan pekerjaan

yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional.

2. Bidan memiliki alat yang dijadikan panduan dalam menjalankan profesinya yaitu Standar

Pelayanan Kebidanan, Kode Etik, dan Etika Kebidanan.

3. Bidan memiliki kelompok pengetahuan yang jelas dalam menjalankan profesinya.

4. Bidan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya.

5. Bidan memberi pelayanan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

6. Bidan memiliki organisasi profesi.

7. Bidan memiliki kerakteristik yang khusus dan dikenal serta dibutuhkan masyarakat.

8. Profesi bidan dijadikan sebagai suatu pekerjaan dan sumber utama penghidup.

5. Fungsi dan Tujuan Kode Etik Profesi Bidan

Kode etik berfungsi sebagai berikut :

a. Memberi panduan dalam membuat keputusan tentang masalah etik

b. Menghubungkan nilai atau norma yang dapat diterapkan dan dipertimbangkan dalam

memberi pelayanan

c. Merupakan cara untuk mengevaluasi diri

d. Menjadi landasan untuk memberi umpan balik bagi rekan sejawat

e. Menginformasikan kepada calon perawat dan bidan tentang nilai dan standar profesi

f. Menginformasikan kepada profesi lain dan masyarakat tentang nilai moral.

Pada dasarnya, kode etik sutu profesi diciptakan dan dirumuskan demi kepentingan anggota

dan organisasi. Secara umum, tujuan menciptakan kode etik adalah sebagai berikut :

a. Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. ”Image’ pihak luar atau masyarakat

terhadap suatu profesi perlu dijaga untuk mencegah pandangan merendahkan profesi

tersebut. Oleh karena itu, setiap kode etik profesi akan melarang berbagai bentuk

tindakan atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi di

dunia luar sehingga kode etik disebut juga ”kode kehormatan”.

b. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Kesejahteraan yang dimaksud

adalah kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Berkenaan dengan kesejahteraan

material, kode etik umumnya menetapkan larangan-larangan bagi anggotanya untuk

10

melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan. Kode etik juga menciptakan

peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur para

anggota profesi ketika berinteraksi dengan sesama anggota profesi

c. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kode etik juga berisi tujuan pengabdian

profesi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas

dan tanggung jawab pengabdian profesinya.

d. Meningkatkan mutu profesi. Kode etik juga memuat norma-norma serta anjuran agar

profesi selalu berusaha meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdiannya.

Selain itu, kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu

organisasi profesi.

C. Kode Etik Bidan Indonesia

Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkandalam Kongres

Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 1988, sedang petunjukpelaksanaanya disahkan dalam

Rapat Kerja Nasional ( Rekernas ) IBI tahun 1991, kemudian disempurnakan dan disahkan pada

Kongres Nasional IBI ke XII tahun1998. Sebagai pedoman dalam berperilaku, Kode Etik Bidan

indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah dan tujuan

dan bab. Secara umum kode etik tersebut berisi 7 bab.

Ketujuh bab dapat dibedakan atas tujuh bagian yaitu :

1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat ( 6 butir )

2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya ( 3 butir )

3. Kewajiban Bidan terhadap sejawab dan tenaga kesehatan lainnya ( 2 butir )

4. Kewajiban bidan terhadap profesinya ( 3 butir )

5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri ( 2 butir )

6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air ( 2 butir )

7. Penutup ( 1 butir )

Beberapa kewajiban bidan yang diatur dalam pengabdian profesinya adalah :

1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat

a. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah

jabatannya dalam melaksanakan tugaspengabdiannya.

b. Setiap bidan dalam menjalankan tugas proofesinya menjunjung tinggiharkat dan martabat

kemanusiaan yang yang utuh dan memelihara citra bidan.

c. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman padaperan tugas dan

tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien,keluarga dan masyarakat.

11

d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien. menghormati

hak klien, dan menghormati niulai – nilai yangberlaku dimasyarakat.

e. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukankepentingan klien,

keluarga dan masyarakat denganj indentitas yangsama sesuai dengan kebutuhan

berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.

f. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalamhubungan pelaksanaan

tugasnya, dengan mendorong partisipasimasyarakat untuk meningkatkan derajat

kesehatannya secara optimal.

2. Kewajiban Terhadap Tugasnya

a. Setiap bidan senantiasa mwemberikan pelayanan paripurna terhadapklien, keluarga dan

masyarakat sesuai dengan kemampuan profesiyang dimilikinya berdasarkan kebutuhan

klien, keluarga dan masyarakat.

b. Setiap bidan berhal memberikan pertolongan dan mempunyaikewenangan dalam

mengambil keputusan mengadakan konsultasi dan atau rujukan.

c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat danatau dipercayakan

kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilanatau diperlukan sehubungan kepentingan

klien.

3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya

e. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk

suasana kerja yang serasi.

f. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati

baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya.

4. kewajiban bidan terhadap profesinya

a. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra

profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan

memberikan pelatyanan yang bermutu kepada masyarakat.

b. Setiap harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan

kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

c. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan

kegiatan sejenisnya yang dapat meniingkatkan mutu dan citra

profesinya.

5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri

12

a. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dalam melaksanakan

tugas profesinya dengan baik.

b. Setiap bidan harus berusaha secara terus – menerus untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

6. Kewajiban bidan terhadap pemerinytah nusa, bangsa dan tanah air

a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan

ketentuan–ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya

dalam palayanan KIA / KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat.

b. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada

pemerintahan untuk meningkatakan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama

pelayanan KIA / KB dan kesehatan keluarga.

MATERI 2MEMAHAMI NILAI-NILAI PERSONAL DAN NILAI LUHUR

A. Pengertian nilai

13

Nilai – nilai (values) adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu

standar atau pegangan yang mengarah pada sikap / perilaku seseorang. Sistem nilai dalam suatu

organisasi adalah tentang nilai – nilai yang dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku

personal.

Nilai merupakan milik setiap pribadi yang mengatur langkah–langkah yang seharusnya

dilakukan karena merupakan cetusan dari hati nurani yang dalam dan di peroleh seseorang sejak

kecil.

Nilai dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan, yang mendapat perhatian khusus,

terutama bagi para petugas kesehatan karena perkembangan peran menjadikan mereka lebih

menyadari nilai dan hak orang lain.

Klasifikasi nilai- nilai adalah suatu proses dimana seorang dapat menggunakannya untuk

mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri. Seorang bidan dalam melaksanakan asuhan

kebidanannya. Selain menggunakan ilmu kebidanan yang ia miliki juga diperkuat oleh nilai yang

ada didalam diri mereka

B. Penyerapan / pembentukan nilai

a. Pengertian Dasar Etika

Istilah atau kata etika sering kita dengar, baik di ruang kuliah maupun dalam

kehidupan sehari-hari tidak hanya dalam segi keprofesian tertentu, tetapi menjadi kata-kata

umum yang sering digunakan, termasuk diluar kalangan cendekiawan. Dalam profesi bidan

“etika” lebih dimengerti sebagai filsafat moral.

Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani etos dalam bentuk

tunggal mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia; adat; akhlak; watak;

perasaan; sikap; dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak ta etha mempunyai arti adat

kebiasaan. Menurur filsuf Yunani Aristoteles, istilah etika sudah dipakai untuk menunjukkan

filsafat moral. Sehingga berdasarkan asal usul kata, maka etika berarti : ilmu tentang apa yang

biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

b. Pengenalan Etika Umum

1. Hati Nurani

Hati nurani akan memberikan penghayatan tentang baik atau buruk berhubungan

dengan tingkah laku nyata kita. Hati nurani memerintahkan atau melarang kita untuk

melakukan sesuatu sekarang dan disini. Ketika kita tidak mengikuti hati nurani berarti

kita menghancurkan integritas kepribadian kita dan mengkhianati martabat terdalam kita.

Hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran.

14

Terdapat hubungan timbal balik antara kebebasan dan tanggung jawab, sehingga

pengertian manusia bebas dengan sendirinya menerima juga bahwa manusia itu

bertanggung jawab tanpa kebebasan.

Batas-batas kebebasan meliputi :

a. Faktor internal

b. Lingkungan

c. Kebebasan orang lain

d. Generasi penerus yang akan datang

2. Nilai dan Norma

Nilai merupakan sesuatu yang baik , sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari,

sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai, sesuatu yang diinginkan. Sedangkan

Norma adalah aturan-aturan yang menyertai nilai.

3. Hak dan Kewajiban

Hak berkaitan degan kewjiban yang bebas, terlepas dari segala ikatan dengan

hukum objek.

4. Amoral dan Immoral

Menurut Oxford Dictionary kata amoral dijelaskan sebagai unconcerned with, out

of spere of moral, non moral, diluar etis,Non moral. Sedangkan Immoral berarti opposed

to morality, morally evil, yang berarti bertengtangan dengan moralitas yang baik, secara

moral butuk, tidak etis.

5. Moral dan Agama

Agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Dasar terpenting dari tingkah

laku moral adalah agama. Mengapa perbuatan itu boleh atau tidak boleh dilakukan,

dasarna adalah agama melarang untuk melakukannya. Agama mengatur bagaimana cara

kita hdup. Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi pegangan bagi setiap

penganutnya. Dalam agama kesalahan moral adalah dosa, tetapi dari sudut filsafat moral ,

kesalahan moral adalah pelanggaran prinsip etis,. Bagi penganut agama, Tuhan adalah

jaminan berlakunya tatanan moral.

c. Kode Etik Bidan Indonesia

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/

Mengkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, didalamnya terdapat Kode Etik Bidan

Indonesia. Deskripsi Kode Etik Bidan Indonesia adalah merupakan suatu ciri profesi yang

bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan

15

pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam

melaksanakan pengabdian profesi.

Berikut ini merupakan kode etik Bidan Indonesia.

1. Mukadimah

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan yang luhur demi

tercapainya :

a. Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945.

b. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

c. Tingkat kesehatan yang optimal bagi setiap warga Negara Indonesia.

Maka Ikatan Bidan Indonesia sebagai organisasi profesi kesehatan yang menjadi

wadah persatuan dan kesatuan para bidan di Indonesia Mensiptakan Kode Etik Bidan

Indonesia yang disusun atas dasar penekanan keselamatan klien diatas kepentingan

lainnya.

Terwujudnya kode etik ini merupakan bentuk kesadaran dan kesungguhan hati

dari setiap bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada umumnya, KIA/KB dan

Kesehatan Keluarga pada khususnya.

Mengupayakan segala sesuatu agar kaumnya pada detik-detik yang sangat

menentukan pada saat menyambut kelahiran insan generasi secara selamat, aman dan

nyaman merupakan tugas sentral dari para bidan.

d. Etika Moral dan Nilai Dalam Praktik Kebidanan

Kemajuan ilmu pngetahuan dan tehnologi dalam segala bidang berpengaruh terhadap

meningkatya kritis masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan terutama pelayanan

kebidanan. Menjadi tantangan bagi profesi bidan untuk mengembangkan kompetensi dan

profesionalisme dalam menjalankan praktik kebidanan serta dalam memberikan pelayanan

berkualitas.

Sikap etis profesional bidan akan mewarnai dalam setiap langkahnya, termasuk dalam

mengambil keputusan dalam merespon situasi yang muncul dalam usaha. Pemahaman tentang

etika dan moral menjadi bagian yang fundamental dan sangat penting dalam memberikan

asuhan kebidanan. dengan senantiasa menghormati nilai-nilai pasien.

e. Perilaku Etis Profesional Bidan

Bidan harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan kebidanan

yang berkualatas berdasarkan standar perilaku yang etis dalam praktek asuhan kebidanan.

Pengetahuan tentang perilaku etis dimulai dari pendidikan bidan dan berlanjut pada forum

16

atau kegiatan ilmiah baik formal atau non formal dengan teman, sejawat, profesi lain maupun

masyarakat. Salah satu perilaku etis adalah bila bidan menampilkan prilaku pengambilan

keputusan yang etis dalam membantu memecahkan masalah klien. Dalam membantu

memecahkan masalah ini bidan menggunakan dua pedekatan dalam asuhan kebidanan, yaitu :

1. Pendekatan berdasarkan prinsip

Pendekatan berdasarkan prinsip sering dilakukan dalam etika kedokteran atau kesehatan

untuk menawarkan bimbingan tindakan khusus.

2. Pendekatan berdasarkan asuhan atau pelayanan

Bidan memandang care atau asuhan sebagai dasar dan kewajiban moral. Hubungan bidan

dengan pasien merupakan pusat pedekataan berdasarkan asuhan, dimana memberikan

perhatian khusus kepada pasien.

C. Nilai personal dan nilai luhur profesi

a. Pengertian nilai profesi

Nilai personal merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang, nilai tersebut

membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola prilaku yang konsisten dan

menjadi control internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan

emosional dari seseorang.

b. Pengertian nilai luhur

Nilai luhur Merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang,

dimana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada

tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang.

Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan yaitu suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi

seorang bidan, dimana seorang bidan yang professional dapat memberikan pelayanan pada

klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperoleh agar tercipta

hubungan yang baik antara bidan dan klien.

D. Kebijaksanaan dan nilai-nilai

Issue Etik Dalam Pelayanan Kebidanan

a. Pengertian

Issue adalah suatu berita yang tidak belum tentu benar kerjasamanya, dimana berita itu

bisa benar atau salah. Issue dapat menimbulkan pro dan kontra terhadap suatu hal, yang

masing-masing memiliki argumentasi/issue merupakan topic yang menarik untuk

didiskusikan, argumentasi yang timbul akan bervariasi, issue muncul karena adanya

17

perbedaan nilai-nilai dan kepercayaan.Isu merupakan gosip atau kabar yang belum pasti,

bukan merupakan kenyataan dan lebih kearah negatif.

Etik atau Etika berasal dari bahasa yunani dari kata “Ethos” yang berarti kebiasaan -

kebiasaan atau tingkah laku manusia.dalam bahasa inggris disebut “Ethis”yang mempunyai

pengertian sebagai ukuran tingkah laku atau peri laku manusia yang baik,yakni tindakan yang

tepat,yang harus dilaksanakan manusia sesuai dengan moral pada umumnya. Istilah etik yang

kita gunakan sehari-hari pada hakikatnya berkaitan dengan falsafah,dan moral yaitu mengenai

apa yang dianggap baik atau buruk dimasyarakat dalam kurun waktu tertentu,sesuai dengan

perubahan / perkembangan norma/nilai dikatakan kurun waktu tertentu,karena etik dan moral

bisa berubah dengan lewatnya waktu. Etik sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan

dengan akhlak, nilai benar dan salah yang dianut suatu organisasi atau masyarakat Kebidanan

adalah seni dan praktek yang mengkombinasikan keilmiahan, filosofi dan pendekatan pada

manusia sebagai syarat atau ketetapan dalam pemeliharaan kesehatan wanita dan proses

reproduksinya yang normal, termasuk kelahiran bayi yang mengikutsertakan keluarga dan

atau orang yang berarti lainnya. (Lang,1979.) Jadi issue etik adalah topic yang cukup penting

untuk dibicarakan sehingga mayoritas individu akan mengeluarkan opini terhadap masalah

tersebut sesuai dengan asas ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak, niali benar salah

yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Di dalam pelayanan kebidanan seringkali

muncul masalah atau isu di masyarakat yang berkaitan dengan etik dan moral, dilema serta

konflik yang dihadapi bidan sebagai praktisi kebidanan.

b. Istilah Etik Dalam Masalah Kebidanan

1. legislasi (liebberman, 1970) ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban

seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan.

2. lisensi: pemberian ijin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang

telah ditetapkan.tujuannya untuk membatasi pemberian kewenangan dan untuk

meyakinkan klien.

3. deontologi/tugas:keputusan yang diambil berdasarkan keterikatan/hubungan

dengan tugas.dalam pengambilan keputusan,perhatian utama pada tugas.

4. hak. Keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat diganggu.hak berbeda

dengan keinginan,kebutuhan dan kepuasan.

5. instutionist :keputusan diambil berdasarkan pengkajian dari dilema etik dari kasus

per kasus.dalam teori ini ada beberapa kewajiban dan peraturan yang sama

pentingnya.

6. beneficience keputusan yang diambil harus selalu menguntungkan klien.

18

7. mal-eficience:keputusan yang diambil merugikan pasien.

8. malpraktek/lalai:

9. mal praktek terjadi karena :

a.Ceroboh

b. Lupa

c. Gagal mengkomunikasikan

E. Pertimbangan nilai-nilai

Pada tahun 1985, “The American Association Colleges Of Nursing” melaksanakan suatu

proyek termasuk didalamnya mengidentifikasi nilai – nilai personal dalam praktik kebidanan

profesional. Perkumpulan ini mengidentifikasikan tujuh nilai-nilai personal profesional, yaitu :

1) Aesthetics (keindahan)

Kualitas obyek suatu peristiwa / kejadian, seseorang memberikan kepuasan termasuk

penghargaan, kreatifitas, imajinasi, sensitifitas dan kepedulian.

2) Alturisme (mengutamakan orang lain)

Kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk keperawatan atau kebidanan,

komitmen, asuhan, kedermawanan / kemurahan hati serta ketekunan.

3) Equality (kesetaraan)

Memiliki hak atau status yang sama termasuk penerimaan dengan sikap kejujuran, harga diri

dan toleransi.

4) Freedom (kebebasan)

Memiliki kafasitas untuk memiliki kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin, serta

kebebasan dalam pengarahan diri sendiri.

5) Human digrity (martabat manusia)

Berhubungan dengan penghargaan yang melekat terhadap martabat manusia sebagai individu,

termasuk didalamnya yaitu kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap

kepercayaan.

6) Justice ( keadilan)

Menjunjung tinggi moral dan prinsip – prinsip legal. Temasuk objektifitas, moralitas,

integritas, dorongan dan keadilan serta keawajaran.

7) Truth (kebenaran)

Menerima kenyataan dan realita. Termasuk akontabilitas, kejujuran, keunikan, dan

reflektifitas yang rasional.

19

MATERI 3Dasar Hukum dan Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan

A. Pengertian

20

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan membantu melayani

apa yang dibutuhkan oleh seseorang, selanjutnya menurut kamus besar Bahasa Indonesia, jika

dikaitkan dengan masalah kesehatan diartikan pelayanan yang diterima oleh sesorang dalam

hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.

Menurut Pasal. 1 UU Kesehatan No: 36 Th. 2009, dalam Ketentuan Umum, terdapat

pengertian pelayanan kesehatan yang lebih mengarahkan pada obyek pelayanan. Yaitu

pelayanan kesehatan yang ditujukan pada jenis upaya, meliputi upaya peningkatan (promotif)

pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).

pengertian pelayanan kebidananan yang termuat dalam Kepmenkes. RI Nomor:

369/Menkes/SK/III/2007 tentang standart profesi bidan, Pelayanan Kebidanan adalah bagian

integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar

(teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan.

Dari beberapa pengertian tentang pelayanan kebidanan diatas maka dapat disimpulkan

pelayanan kebidanan adalah kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien,

oleh bidan, dalam upaya kesehatan (meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan dan

pemulihan) yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Sedangkan kata Legal sendiri berasal dari kata leggal (bahasa Belanda) yang artinya

adalah sah menurut undang-undang. Atau menurut kamus Bahasa Indonesia, legal diartikan

sesuai dengan undang-undang atau hukum.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan, pengertian Aspek hukum

pelayanan kebidan adalah penggunaan Norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang

ditugasi untuk itu menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien/kelompok masyarakat oleh

Bidan dalam upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.

A. Pengertian, Tujuan, Persyaratan dan Kegunaan Aspek Legal Pelayan Kebidanan,

Otonomi dalam Pelayanan Kebidanan

1. Pengertian

Kebidanan adalah ilmu yang terbentuk dari sintesa berbagai disiplin ilmu atau multi disiplin

yang terkait dengan pelayanan kebidanan meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu

sosial, ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen, untuk

dapat memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa pra konsepsi, hamil, bersalin, post

partum, dan bayi baru lahir. Pelayanan kebidanan tersebut meliputi pendeteksian keadaan

21

abnormal pada ibu dan anak, melaksanakan konseling dan pendidikan kesehatan terhadap

indivudu keluarga dan masyarakat. Kebidan adalah seni dan praktek yang mengkombinasikan

keilmiahan,filosofi dan pendekatan pada manusia sebagai syarat atau ketetapan dalam

pemeliharaan kesehatan wanita dan proses reproduksinya yang normal, termasuk kelahiran

bayi yang mengikutsertakan keluarga dan atau orang yang berarti lainnya. Lang,1979.

2. Fungsi Etika dan Moralitas dalam Pelayanm Kebidanan

1. Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya Bidan dan Klien.

2. Menjaga kita untuk melakukan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan/

membahyakan orang lain.

3. Menjaga privasi setiap individu.

4. Mengatur manusia utnutk berbuat adil dan kebiakan sesuai dengan porsinya.

5. Dengan etika kita mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa

alasannya.

6. Mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu.

7. Mengahsilkan tindakan yang benar

8. Mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya.

9. Memberikan petunjuk terhapdap laku/perilaku manusia antara baik, buruk, benar atau

salah sesuai dengan moral yang berlaku pada umumnya.

10. Berhubungam dengan pengaturan hal-hal yang bersifat abstrak.

11. Memfasilitasi proses pemecahan msalah etik.

12. Mengatur hal-hal yang bersifat praktik

13. Mengatur tata cara pergaulan baik dalam tata tertib masyarakat maupan tata cara di

dalam organisasi profesi.

14. Mengatur sikap, tindak tanduk orang dalam menjalankan tugas profesinya yang biasa

disebut kode etik profesi.

3. Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab

Hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Pasien memiliki hak terhadap bidan atas pelayanan yang diterimanya. Hak pasti

berhubungan dengan individu, yaitu pasien. Sedangkan bidan mempunyai

kewajiban/keharusan untuk pasien, jadi hak adalah sesuatu yang diterima oleh pasien.

Sedang kewajiban adalah suatu yang diberikan oleh bidan. Seharusnya juga ada hak yang

harus diterima oleh bidan dan kewajiban yang harus diberikan oleh pasien.

a) Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasia/klien:

22

1. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang

berlaku di rumah sakit atau instusi pelayanan kesehatan.

2. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.

3. Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa

diskriminasi.

4. Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya.

5. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas

dan bayinya yang baru dilahirkan.

6. Pasien berhak mendapatkan pendamping suami,keluarga selama proses persalinan

berlangsung.

7. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan

sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

8. Pasiean berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis

dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.

9. Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit

tersebut terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat.

10. Pasien berhak meminta atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita

termasuk data-data medisnya.

11. Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi :

a. Penyakit yang diderita.

b. Tindakan kebidanan yang akan dilakukan.

c. Alternatif terapi lainnya.

d. Prognosisnya

e. Perkiraan biaya pengobatan

12. Pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan

oleh dokter sehubungan dengan yang dideritanya.

13. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan

mengakhiri pengobatan serta tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh

informasi yang jelas tentang penyakitnya.

14. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.

15. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/ kepercayaan yang dianutnya.

Selama hal itu tidak menganggu pasien lainnya.

16. Pasiean berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di

rumah sakit.

23

17. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupunspritual.

18. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus mal-praktek.

b) Kewajiban Bidan

1. Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum

antara bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia

bekerja.

2. Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai standar profesi

dengan menghormati hak-hak pasien.

3. Bidan wajib merujuk dengan penyuntik kepada dokter yang mempunyai

kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.

4. Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau

keluarga.

5. Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah

sesuai dengan keyakinannya.

6. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang

pasien.

7. Pasien wajib meminta persetujuan tertulis (informend consent) ats tindakan yang

akan dilakukan.

8. Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan

dilakukan serta risiko yang mungkin dapat timbul.

9. Bidan wajib mengikuti perkembangan IPTEK dan menambah ilmu pengetahuannya

melalui pendidikan formal atau non formal.

10. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.

11. Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal

balik dalam memberikan asuhan kebidanan.

Tujuan umum :

Agar pada bidan mengetahui tugas otonomi atau mandiri independen sesuai dengan hal

kewenangan berdasarkan undang-undang kesehatan yang berlaku

24

Tujuan khusus :

1. Untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan.

2. Utnuk menyusun rencana asuhan kebidanan.

3. Untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan.

4. Untuk mengikuti perkembangan melalui penelitian.

5. Untuk mengelola perawatan pasien sesuai dengan lingkup tanggung jawab.

6. Untuk berperan sebagai anggota tim kesehatan.

B. Aspek Legal Pelayanan Kebidanan Pengertian Bidan Menurut IBI

Adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah

diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku, dicatat, diberi ijin secara sah

untuk menjalankan praktik.

KEPMENKES NOMOR 900/ MENKES/SK/ VII/2002 bab I pasal 1:

Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian

sesuai persyaratan yang berlaku.

Menurut Who:

Bidan adalah seseorang yang telah diakui secara regular dalam program pendidikan

kebidanan sebagaimana yang telah diakui skala yuridis, dimana ia ditempatkan dan telah

menyelesaikan pendidikan kebidanan dan memperoleh izin melaksanakan praktek kebidanan.

International Confederation Of Midwife:

Bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui oleh negara

serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk melaksanakan praktek kebidanan di negara itu.

Pengertian Kebidanan


yang terkait dengan pelayanan kebidanan meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu sosial,

ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen, untuk dapat

memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa pra konsepsi, hamil, bersalin, post partum, dan bayi

baru lahir. Pelayanan kebidanan tersebut meliputi pendeteksian keadaan abnormal pada ibu dan

25

anak, melaksanakan konseling dan pendidikan kesehatan terhadap individu, keluarga dan

masyarakat.

Kebidanan adalah seni dan praktek yang mengkombinasikan keilmiahan, filosofi dan

pendekatan pada manusia sebagai syarat atau ketetapan dalam pemeliharaan kesehatan wanita dan

proses reproduksinya yang normal, termasuk kelahiran bayi yang mengikutsertakan keluarga dan

atau orang yang berarti lainnya. Lang,1979.

C. Legislasi, Registrasi dan Lisensi dalam Kebidanan

1. Legislasi

Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum

yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi

(pengaturan kewenangan), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan).

Ketetapan hukum yang mengantur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat

dengan tindakan dan pengabdiannya (IBI). Rencana yang sedang dijalankan oleh Ikatan Bidan

Indonesia (IBI) sekarang adalah dengan mengadakan uji kompetensi terhadap para bidan, minimal

sekarang para bidan yang membuka praktek atau memberikan pelayanan kebidanan harus

memiliki ijasah setara D3.

Uji kompetensi yang dilakukan merupakan syarat wajib sebelum terjun ke dunia kerja. Uji

kompetensi itu sekaligus merupakan alat ukur apakah tenaga kesehatan tersebut layak bekerja

sesuai dengan keahliannya. Mengingat maraknya sekolah-sekolah ilmu kesehatan yang terus

tumbuh setiap tahunnya.

Jika tidak lulus dalam uji kompetensi, jelas bidan tersebut tidak bisa menjalankan profesinya.

Karena syarat untuk berprofesi adalah memiliki surat izin yang dikeluarkan setelah lulus uji

kompetensi.

a). Tujuan Legislasi

Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap

pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut adalah meliputi :

1. Mempertahankan kualitas pelayanan.

2. Memberi kewenangan.

3. Menjamin perlindungan hukum.

4. Meningkatkan profisionalisme

26

SIB adalah bukti Legislasi yang dikeluarkan oleh DEPKES yang menyatakan bahwa bidan

berhak menjalankan pekerjaan kebidanan .

2. Registrasi

Registrasi adalah sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan

dirinya pada suatu badan tertentu secara periodic guna mendapatkan kewenangan dan hak

untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang

ditetapkan oleh badan tesebut.

Registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhaap

bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal kopetensi inti atau standar penampilan minimal

yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya.

(Registrasi menurut keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor

900/MENKES/SK/VII/2002)

Dengan teregistrasinya seorang tenaga profesi, maka akan mendapatkan haknya untuk

ijin praktik ( lisensi ) setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi untuk lisensi.

a). Tujuan Registrasi

1) Meningkatkan keemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu

pengetahuan dan tehnologi yang berkembang pesat.

2) Meningkatkan mekanisme yang obyektif dan komprehensif dalam penyelesaian

kasus mal praktik.

3) Mendata jumlah dan kategori melakukan praktik

Aplikasi proses regisrtasi dalam praktek kebidanan adalah sebagai berikut, bidan yang

baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada

kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana institusi pendidikan berada guna memperoleh

SIB (surat ijin bidan)selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima Ijasah bidan.

Kelengkapan registrasi menurut Kepmenkes No. 900/Menkes/SK/VII/2002 adalah

meliputi: fotokopi ijasah bidan, fotokopi transkrip nilai akademik, surat keterangan sehat

dari dokter, pas foto sebanyak 2 lembar.

SIB berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui, serta merupakan dasar untuk

penerbitan lisensi praktik kebidanan atau SIPB (surat ijin praktik bidan). SIB tidak

berlaku lagi karena: dicabut atas dasas ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

habis masa berlakunya dan tidak mendaftar ulang, dan atas permintaan sendiri.

b). Syarat Registrasi

27

Pada saat akan mengajukan registrasi, maka akan diminta untuk melengkapi dan

membawa beberapa syarat, antara lain:

1) Foto copy ijasah bidan

2) Foto copy Transkrip nilai akademik.

3) Surat keterangan sehat dari dokter.

4) Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

3. Otonomi dalam Praktek Kebidanan

Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan di

tuntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia,

adalah pertanggungjawaban dan tanggung guguat (accountability) atas semua tindakan yang

dilakukanya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kopetensi dan

didasari suatu evidence based. Accountability diperkuat dengan suatu landasan hukum yang

mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan.

Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak

otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis

dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi.

Praktik kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan

upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui:

1. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

2. Pengembangan ilmu dan tekhnologi dalam kebidanan.

3. Akreditasi.

4. Sertifikasi.

5. Registrasi.

6. Uji kompetensi.

7. Lisensi

Beberapa dasar dalam otonomi pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut:

1) Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan.

2) Standar praktik kebidan.

3) UU Kesehatan No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

4) PP No. 32/Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan.

5) Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang organisasi dan tata kerja Depkes.

6) UU No. 22/1999 tentang Otonomi daerah.

7) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

28

8) UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung, dan transplantasi

MATERI 4

29

ISSUE ETIK YANG TERJADI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN“ISSUE MORAL”

A. Pengertian Etika

Etika diartikan “sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam hidup

manusia khususnya perbuatan manusia yang didorong oleh kehendak dengan didasari pikiran

yang jernih dengan pertimbangan perasaan.

Etik ialah suatu cabang ilmu filsafat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa etik adalah

disiplin yang mempelajari tentang baik atau buruk sikap tindakan manusia. Etika Merupakan

bagian filosofis yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan,

apakah benar atau salah, dan penyelesaiannya baik atau tidak (Jones, 1994).

Menurut bahasa, Etik diartikan sebagai:

Yunani Ethos, kebiasaan atau tingkah laku,

Inggris Ethis, tingkah laku atau prilaku manusia yang baik, tindakan yang harus dilaksanakan

manusia sesuai dengan moral pada umumnya.

Sedangkan dalam konteks secara luas dinyatakan bahwa:

Etik adalah aplikasi dari proses dan teori filsafat moral terhadap kenyataan yang sebenarnya. Hal

ini berhubungan dengan prinsip-prinsip dan konsep yang membimbing makhluk hidup dalam

berfikir dan bertidak serta menekankan nilai-nilai mereka. (Shirley R Jones – Ethics in

Midewifery)

B. Pengertian Moral

Moral adalah keyakinan individu bahwa sesuatu adalah mutlak baik, atau buruk walaupun

situasi berbeda. Teori moral mencoba menformulasikan suatu prosedur dan mekanisme untuk

pemecahan masalah etik

Terdapat beberapa pendapat apa yang dimaksud dengan moral

a. Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia (Tim Prima Pena): Ajaran tentang buruk yang

diterima umum mengenai akhlak. Akhlak dan budi pekerti Kondisi mental yang

mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin.

b. Ensiklopedia Pendidikan (Prof. Dr, Soeganda Poerbacaraka)

30

Suatu istilah untuk menentukan batas-batas dan sifat-sifat, coarak-corak, maksud-maksud,

pertimangan-pertimbangan atau perbuatan-perbuatan yang layak dapat dinyatakan baik atau

buruk, benar atau salah

Lawannya amoral

Suatu istilah untuk menyatakan bahwa baik atau benar itu lebih baik daripada yang

buruk atau salah.

Bila dilihat dari sumber dan sifatnya, ada moral keagamaan dan moral sekuler :

1. Moral keagamaan kiranya telah jelas bagi semua orang, sebab untuk hal ini orang tiggal

mempelajari ajaran-ajaran agama yang dikehendaki di bidang moral

2. Moral sekuler merupakan moral yang tidak berdasarkan pada ajaran agama dan hanya

bersifat duniawi semata-mata.

Bagi kita umat beragama, tentu moral keagamaan yang harus dianut dan bukannya

moral sekuler, karena etik berkaitan dengan filsafat moral maka sebagai filsafat moral, etik

mencari jawaban untuk menentukan serta mempertahankan secara tradisional teori yang

berlaku tentang apa yang benar atau salah, baik atau buruk, yang secara umum dapat dipakai

sebagai suatu perangkat prinsip moral yang menjadi pedoman bagi tidakan manusia, dan

moral diartikan menganai apa yang dinilainya seharusnya oleh masyarakat dan etik dapat

diartikan pula sebagai moral yang ditunjukan kepada profesi, oleh karena itu etik profesi

sebaiknya juga berbentuk normatif.

C. Issue Etik Dalam Pelayanan Kebidanan

Etik merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalm

menghargai suatu tindakan, apakah benar atau salah dan apakah pernyataan itu baik atau buruk.

Issue etik dalam pelayanan kebidanan merupakan topik yang penting yang berkembang di

masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan

segala aspek kebidanan yang menyangkut baik dan buruknya.

Beberapa pembahasan masalah etik dalm kehidupan sehari hari adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dalam proses melahirkan.

a. Memilih atau mengambil keputusan dalam persalinan.

b. Kegagalan dalam proses persalinan.

c. Pelaksanan USG dalam kehamilan.

d. Konsep normal pelayanan kebidanan.

e. Bidan dan pendidikan seks.

2. Contoh masalah etik yang berhubungan dengan teknologi:

31

a. Perawatan intensif pada bayi.

b. Skreening bayi.

c. Transplantasi organ.

d. Teknik reproduksi dan kebidanan.

3. Contoh masalah etik yang berhubungan dengan profesi:

a. Pengambilan keputusan dan penggunaan etik.

b. Otonomi bidan dan kode etik profesional.

c. Etik dalam penelitian kebidanan.

d. Penelitian tentang masalah kebidanan yang sensitif.

4. Biasanyan beberapa contoh mengenai isu etik dalm pelayananan kebidanan adalah

berhubungan dengan masalah-masalah sebagai berikut:

a. Agama / kepercayaan.

b. Hubungan dengan pasien.

c. Hubungan dokter dengan bidan.

d. Kebenaran.

e. Pengambilan keputusan.

f. Pengambilan data.

g. Kematian.

h. Kerahasiaan.

i. Aborsi.

j. AIDS.

k. In_Vitro fertilization

Bidan dituntut untuk berprilaku hati-hati dalm setiap tindakannya dalam memberikan asuhan

kebidanan dengan menampilkan perilaku yang etis dan profesional

D. Issue etik yang terjadi antara bidan dengan

a. klien,keluarga,masyarakat

1. Pengertian

Issue etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga dan masyarakat mempunyai

hubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan. Seorang bidan

dikatakan profesional bila ia mempunyai kekhususan sesuai dengan peran dan fungsinya

yang bertanggung jawab menolong persalinan. Dengan demikian penyimpangan etik

mungkin saja akan terjadi dalam praktek kebidanan misalnya dalam praktek mandiri, bidan

32

yang bekerja di RS, RB atau institusi kesehatan lainnya. Dalam hal ini bidan yang praktek

mandiri menjadi pekerja yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar

sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik.

2. Kasus

Di sebuah desa, ada seorang bidan yang sudah membuka praktek kurang lebih selama

satu tahun. Pada suatu hari datang seorang klien bernama Ny ‘A’ usia kehamilan 38

minggu dengan keluhan perutnya terasa kenceng kenceng sejak 5 jam yang lalu. Setelah

dilakukan VT, didapatkan hasil pembukaan 3 dan ternyata janin dalam keadaan letak

sungsang. Oleh karena itu bidan menyarankan agar di Rujuk ke Rumah Sakit untuk

melahirkan secara operasi SC. Namun keluarga klien terutama suami menolak untuk di

Rujuk dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar operasi. Tapi bidan tersebut

berusaha untuk memberi penjelasan bahwa tujuan di Rujuk demi keselamatan janin dan

juga ibunya namun jika tetap tidak mau dirujuk akan sangat membahayakan janin maupun

ibunya. Tapi keluarga bersikeras agar bidan mau menolong persalinan tersebut.

Sebenarnya, dalam hal ini bidan tidak yakin bisa berhasil menolong persalinan dengan

keadaan letak sungsang seperti ini karena pengalaman bidan dalam hal ini masih belum

begitu mendalam. Selain itu juga dengan di Rujuk agar persalinan berjalan dengan lancar

dan bukan kewenangan bidan untuk menolong persalinan dalam keadaan letak sungsang

seperti ini. Karena keluarga tetap memaksa, akhirnya bidan pun menuruti kemauan klien

serta keluarga untuk menolong persalinan tersebut. Persalinan berjalan sangat lama karena

kepala janin tidak bisa keluar. Setelah bayi lahir ternyata bayi sudah meninggal. Dalam hal

ini keluarga menyalahkan bidan bahwa bidan tidak bisa bekerja secara profesional dan

dalam masyarakatpun juga tersebar bahwa bidan tersebut dalam melakukan tindakan

sangat lambat dan tidak sesuai prosedur.

KONFLIK : keluarga terutama suami menolak untuk di rujuk ke Rumah sakit dan

melahirkan secara operasi SC dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar

operasi.

ISSU : Di mata masyarakat, bidan tersebut dalam pelayanan atau melakukan tindakan

tidak sesuai prosedur dan tidak profesioanl. Selain itu juga masyarakat menilai bahwa

bidan tersebut dalam menangani pasien dengan kelas ekonomi rendah sangat lambat

atau membeda-bedakan antara pasien yang ekonomi atas dengan ekonomi rendah.

DILEMA : Bidan merasa kesulitan untuk memutuskan tindakan yang tepat untuk

menolong persalinan Resiko Tinggi. Dalam hal ini letak sungsang seharusnya tidak

boleh dilakukan oleh bidan sendiri dengan keterbatasan alat dan kemampuan medis.

33

Seharusnya ditolong oleh Dokter Obgyn, tetapi dalam hal ini diputuskan untuk

menolong persalianan itu sendiri dengan alasan desakan dari kelurga klien sehingga

dalam hatinya merasa kesulitan untuk memutuskan sesuai prosedur ataukah kenyataan

di lapangan.

MATERI 5

TEORI-TEORI TENTANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENGHADAPI DILEMA ETIK/MORAL DALAM KEBIDANAN

34

A. Pengertian

Etik merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam

menghargai suatu tindakan apakah benar atau salah dan apakah penyelesaiannya baik atau salah

(Jones, 1994). Penyimpangan mempunyai konotasi yang negatif yang berhubungan dengan

hukum. Seorang bidan dikatakan profesional bila ia mempunyai etika. Semua profesi kesehatan

memiliki etika profesi, namun demikian etika dalam kebidanan mempunyai kekhususan sesuai

dengan peran dan fungsinya seorang bidan bertanggung jawab menolong persalinan. Dalam hal

ini bidan mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri yang berhubungan dengan

tanggung jawabnya. Untuk melakukan tanggung jawab ini seorang bidan harus mempunyai

pengetahuan yang memadai dan harus selalu memperbaharui ilmunya dan mengerti tentang

etika yang berhubungan dengan ibu dan bayi.

Derasnya arus globalisasai yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dunia

juga mempengaruhi munculnya masalah atau penyimpangan etik sebagai akibat kemajuan

teknologi atau ilmu pengetahuan yang menimbulkan konflik terhadap nilai. Arus kesejagatan ini

dapat dibendung, pasti akan mempengaruhi pelayanan kebidanan. Dengan demikian

penyimpangan etik mungkin saja akan terjadi juga dalam praktek kebidanan misalnya dalam

praktek mandiri, tidak seperti bidan yang bekerja di RS, RB, institusi kesehatan lainnya, bidan

praktek mandiri mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena harus mempertanggung

jawabkan sendiri apa yang dilakukan. Dalam hal ini bidan yang praktek mandiri menjadi pekerja

yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap

kemungkinan terjadinya penyimpangan etik.

B. Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan merupakan bagian dasar dan integral dalam praktik suatu

profesi dan keberadaanya sangat penting karena akan menentukan tindakan selanjutnya.

Menurut George R.Terry, pengambilan keputusan adalah memilih alternatif yang ada.

Ada 5 (lima) hal pokok dalam pengambilan keputusan:

1) Intuisi berdasarkan perasaan, lebih subyektif dan mudah terpengaruh.

2) Pengalaman mewarnai pengetahuan praktis, seringnya terpapar suatu kasus. Sehingga,

meningkatkan kemampuan mengambil keputusan terhadap suatu kasus.

3) Fakta, keputusan lebih riel, valit dan baik.

4) Wewenang lebih bersifat rutinitas.

5) Rasional, keputusan bersifat obyektif, trasparan, konsisten.

35

C. Keterlibatan Bidan Dalam Proses Pengambilan Keputusan

Keterlibatan bidan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting karena dipengaruhi oleh

2 hal yaitu:

1. Pelayanan ”one to one” : Bidan dan klien yang bersifat sangat pribadi dan bidan bisa

memenuhi kebutuhan.

a. Meningkatkan sensitivitas terhadap klien bidan berusaha keras untuk memenuhi

kebutuhan.

b. Perawatan berfokus pada ibu(women centered care) dan asuhan total( total care).

2. Tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh 3

keterlambatan yaitu :

a. Terlambat mengenali tanda – tanda bahaya kehamilan sehingga terlambat untuk

memulai pertolongan.

b. Terlambat tiba di fasilitas pelayanan kesehatan.

c. Terlambat mendapat pelayanan setelah tiba di tempat pelayanan.

3. Tingkatan Kerja Pertimbangan Moral Dalam Pengambilan Keputusan Ketika Menghadapi

Delima Etik.

a. Tingkatan 1

Keputusan dan tindakan : Bidan merefleksikan pada pengalaman atau pengalaman

rekan kerja.

b. Tingkatan 2

Peraturan : berdasarkan kaidah kejujuran ( berkata benar), privasi, kerahasiaan dan

kesetiaan (menepati janji). Bidan sangat familiar, tidak meninggalkan kode etik dan

panduan praktik profesi.

c. Tingkatan 3

Ada 4 prinsip etik yang digunakan dalam perawatan praktik kebidanan:

1. Antonomy, memperhatikan penguasaan diri, hak kebebasan dan pilihan individu.

2. Beneticence, memperhatikan peningkatan kesejahteraan klien, selain itu berbuat

terbaik untuk orang lain.

3. Non Maleticence, tidak melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan

apapun kerugian pada orang lain.

4. Justice, memperhatikan keadilan, pemerataan beban dan keuntungan.

36

D. Teori pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika dan moral pelayanan

kebidanan.

1. Teori Utilitarisme

Ketika keputusan diambil, memaksimalkan kesenangan, meminimalkan ketidaksenangan.

2. Teori Deontology

Menurut Immanuel Kant: sesuatu dikatakan baik bila bertindak baik. Contoh bila berjanji

ditepati, bila pinjam hrus dikembalikan.

3. Teori Hedonisme

Menurut Aristippos , sesuai kodratnya, setiap manusia untuk mencari keooosenangan

dan menghindari ketidaksenangan.

4. Teori Eudemonisme

Menurut Filsuf Yunani Aristoteles , bahwa dalam setiap kegiatannya manusia mengejar

suatu tujuan, ingin mencapai sesuatu yang baik bagi kita.

E. Bentuk pengambilan keputusan

1) Strategi

Dipengaruhi oleh kebijakan organisasi atau pimpinan, rencana dan masa depan, rencana

bisnis dan lain-lain.

a. Cara kerja

Mempengaruhi pelayanan kebidanan di dunia, klinik, dan komunitas.

b. Individu dan profesi

Dilakukan oleh bidan yang dipengaruhi oleh standart praktik kebidanan.

F. Pendekatan Tradisional Dalam Pengambilan Keputusan

1. Mengenal dan mengidentifikasi masalah.

2. Menegaskan masalah dengan menunjukan hubungan antara masa lalu dan sekarang.

3. Memperjelas hasil prioritas yang ingin dicapai

4. Mempertimbangkan pilihan yang ada

5. Mengevaluasi pilihan tersebut.

6. Memilih solusi dan menetapkan atau melaksanakannya.

G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

37

Faktor fisik, didasarkan pada rasa yang dialami oleh tubuh sepeti rasa sakit, tidak nyaman

dan kenikmatan.

a. Emosional, didasarkan pada perasaan atau sikap.

b. Rasional, didasarkan pada pengetahuan

c. Praktik, didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan dalam

melaksanakanya.

d. Interpersonal, didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada.

e. Struktural, didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi dan politik

H. Cara menghadapi masalah etik moral dan dilema dalam praktik kebidanan.

Menghadapi masalah etik moral dan dilema dalam praktik kebidanan menurut Daryl Koehn

(1994) bidan dikataka profesional bila dapat menerapkan etika dalam menjalankan praktik.

Bidan ada dalam posisi baik yaitu memfasilitasi pilihan klien dan membutuhkan

peningkatan pengetahuan tentang etika untuk menetapkan dalam strategi praktik kebidanan

a. Informed Choice

Informed choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentan

alternatif asuhan yang akan dialaminya. Menurut kode etik kebidanan internasionl (1993)

bidan harus menghormati hak informed choice ibu dan meningkatkan penerimaan ibu

tentang pilihan dalam asuhan dan tanggung jawabnya terhadap hasil dari pilihannya.

Definisi informasi dalam konteks ini meliputi, informasi yang sudah lengkap diberikan

dan dipahami ibu, tentang pemahaman resiko, manfaat, keuntungan dan kemungkinan

hasil dari tiap pilihannya. Pilihan (choice) berbeda dengan persetujuan (consent) :

1. Persetujuan atau consent penting dari sudut pandang bidan karena berkaitan dengan

aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan

bidan.

2. Pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa asuhan

kebidanan, yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya

dan menerapkan aspek otonomi pribadi menentukan “ pilihannya” sendiri.

a. Bagaimana pilihan dapat diperluas dan menghindari konflik

Memberi informai yang lengkap pada ibu, informasi yang jujur, tidak bias

dan dapat dipahami oleh ibu, menggunakan alternatif media ataupun yang lain,

sebaiknya tatap muka. Bidan dan tenaga kesehatan lain perlu belajar untuk

membantu ibu menggunakan haknya dan menerima tanggungjawab keputusan

38

yang diambil. Hal ini dapat diterima secara etika dan menjamin bahwa tenaga

kesehatan sudah memberikan asuhan yang terbaik dan memastikan ibu sudah

diberikan informsi yang lengkap tentang dampak dari keputusan mereka.

Untuk pemegang kebijakan pelayanan kesehatan perlu merencanakan,

mengembangkan sumber daya, memonitor perkembangan protokol dan petunjuk

teknis baik di tingkat daerah, propinsi untuk semua kelompok tenaga pemberi

pelayanan bagi ibu. Menjaga fokus asuhan pada ibu dan evidence based,

diharapkan konflik dapat ditekan serendah mungkin. Tidak perlu takut akan

konflik tetapi mengganggapnya sebagai sutu kesempatan untuk saling memberi

dan mungkin suatu penilaian ulang yang obyektif bermitra dengan wanita dari

sistem asuhan dan tekanan positif pada perubahan

b. Beberapa jenis pelayanan yang dapat dipilih klien

1. Bentuk pemeriksaan ANC dan skrening laboratorium ANC

2. Tempat melahirkan

3. Masuk ke kamar bersalin pada tahap awal persalinan

4. Di dampingi waktu melahirkan

5. Metode monitor djj

6. Augmentasi, stimulasi, induksi

7. Mobilisasi atau posisi saat persalinaan

8. Pemakaian analgesia

9. Episiotomi

10. Pemecahan ketuban

11. Penolong persalinan

12. Keterlibatan suami pada waktu melahirkan

13. Teknik pemberian minuman pada bayi

14. Metode kontrasepsi

Pembagian Dilema / Konflik Etik pembagian konflik etik meliputi empat hal :

a) Informed Concent

b) Negosiasi

c) Persuasi

d) Komite etik

39

MATERI 6

Masalah-Masalah Etik Moral Yang Mungkin Terjadi Dalam Praktik Kebidanan

40

1. Pengendalian Kesuburan Pelaksanaan kontrasepsi mantap (kontap) pada perempuan harus melalui

proses konseling yang hati-hati, sehingga merupakan keputusan melalui pilihan yang matang yang

dapat dipertanggungjawabkan dari segi kesehatan, etik, dan agama dari pasangan yang

bersangkutan. Oleh karena itu, dampak kontap tidak hanya pada individu melainkan pada

pasangan suami istri dan mungkin juga pada keluarga besar kedua pihak, sehingga diperlukan

konseling yang hati- hati.

2. Masalah Aborsi Bidan hendaknya menyikapi dengan arif agar tidak terjebak dalam pertentangan

tajam antara aliran Pro-Life dan aliran Pro-Choice.

3. Teknologi Reproduksi Berbantu Penanganan terhadap gamet (sel telur, spermatozoa) atau embrio

sebagai upaya untuk memperoleh kehamilan dari pasangan suami istri, apabila cara-cara alami

atau teknik kedokteran konvensional tidak memperoleh hasil.

Sedangkan masalah etik moral yang mungkin terjadi dalam praktek kebidanan, yaitu:

a. Tuntutan bahwa etik adalah hal penting dalam kebidanan karena - Bertanggung jawab

terhadap keputusan yang dibuat - Bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil.

b. Untuk dapat menjalankan praktik kebidanan dengan baik dibutuhkan - Pengetahuan klinik

yang baik - Pengetahuan yang Up To Date - Memahami issue etik dalam pelayanan

kebidanan.

c. Harapan Bidan dimasa depan : -Bidan dikatakan profesional, apabila menerapkan etika dalam

menjalankan praktik kebidanan tanggung jawab profesionalisme terhadap pasien atau-

Dengan memahami peran bidan klien akan meningkat memfasilitasi klien dan membutuhkan

peningkatan-Bidan berada dalam posisi baik pengetahuan tentang etika untuk menerapkan

dalam strategi praktik kebidanan.

B. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH

Pendekatan penyelesaian masalah etik perlu dilakukan dengan cara yang bertahap dan berurutan.

Langkah-langkah awal bersifat kualitatif dan umum, dan langkah-langkah berikutnya lebih

bersifat kuantitatif dan spesifik. Langkah-langkah penyelesaian masalah adalah:

1. Identifikasi Masalah Agar masalah dapat diselesaikan, pertama-tama perlu diidentifikasi

terlebih dahulu apa sebenarnya esensi dari masalah tersebut, agar langkah berikutnya tepat.

2. Sintesis Sintesis adalah tahap proses kreatif dimana bagian-bagian masalah yang terpecah

dibentuk menjadi kesatuan yang menyeluruh. Disini kreativitas sangat penting.

3. Analisis Analisis adalah tahap dimana kesatuan itu dipecah kembali menjadi bagian-

bagiannya. Kebanyakan edukasi teknik akan fokus pada tahap ini. Kunci dari analisis adalah

menerjemahkan problem fisik tersebut menjadil sebuah model matematika. Analisis

41

menggunakan logika untuk membedakan fakta dari opini, mendeteksi kesalahan, membuat

keputusan yang berdasarkan bukti, menyeleksi informasi yang relevan, mengidentifikasi

kekosongan dari informasi, dan mengenali hubungan antar bagian.

4. Aplikasi Aplikasi adalah proses dimana informasi yang cocok dan akurat didentifikasi untuk

penerapan pada permasalahan yang hendak dipecahkan. 5. Komprehensi Yaitu tahap dimana

teori yang sesuai dan data yang berhasil dikumpulkan disatukan dalam sebuah rumus

komprehensif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.Jika pada tahap 5 masalah masih

belum selesai, maka kita dapat kembali pada tahap ke tahap sintesis, dan mencoba lagi.

C. INFORMED CHOICE

Informed choice berarti membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif

asuhan yang akan dialaminya, pilihan (choice) harus dibedakan dari persetujuan (concent).

Persetujuan penting dari sudut pandang bidan, karena itu berkaitan dengan aspek hukum yang

memberikan otoritas untuk semua prosedur yang dilakukan oleh bidan. Sedangkan pilihan

(choice) lebih penting dari sudut pandang wanita (pasien)sebagai konsumen penerima jasa

asuhan kebidanan.

Tujuannya adalah untuk mendorong wanita memilih asuhannya. Peran bidan tidak hanya

membuat asuhan dalam manajemen asuhan kebidanan tetapi juga menjamin bahwa hak

wanita untuk memilih asuhan dan keinginannya terpenuhi. Hal ini sejalan dengan kode etik

internasional bidan yang dinyatakan oleh ICM 1993, bahwa bidan harus menghormati hak

wanita setelah mendapatkan penjelasan dan mendorong wanita untuk menerima tanggung

jawab untuk hasil dari pilihannya.

Rekomendasi

1) Bidan harus terusmeningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam berbagai aspek

agar dapat membuat keputusan klinis dan secara teoritis agar dapat memberikan

pelayanan yang aman dan dapat memuaskan kliennya.

2) Bidan wajib memberikan informasi secara rinci dan jujur dalam bentuk yang dapat

dimengerti oleh wanita dengan menggunakan media laternatif dan penerjemah, kalau

perlu dalam bentuk tatap muka secara langsung.

3) Bidan dan petugas kesehatan lainnya perlu belajar untuk membantu wanita melatih diri

dalam menggunakan haknya dan menerima tanggung jawab untuk keputusan yang

mereka ambil sendiri.

42

4) Dengan berfokus pada asuhan yang berpusat pada wanita dan berdasarkan fakta,

diharapkan bahwa konflik dapat ditekan serendah mungkin.

5) Tidak perlu takut akan konflik tapi menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk

saling memberi dan mungkin suatu penilaian ulang yang objektif, bermitra dengan

wanita dari sistem asuhan dan suatu tekanan positif.

Bentuk pilihan (choice) yang ada dalam asuhan kebidanan

Ada beberapa jenis pelayanan kebidanan yang dapat dipilih oleh pasien antara lain :

1) Gaya, bentuk pemeriksaan antenatal dan pemeriksaan laboratorium/screaning antenatal.

2) Tempat bersalin (rumah, polindes, RB, RSB, atau RS) dan kelas perawatan di RS.

3) Masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan.

4) Pendampingan waktu bersalin.

5) Clisma dan cukur daerah pubis.

6) Metode monitor denyut jantung janin.

7) Percepatan persalinan.

8) Diet selama proses persalinan.

9) Mobilisasi selama proses persalinan.

10) Pemakaian obat pengurang rasa sakit.

11) Pemecahan ketuban secara rutin.

12) Posisi ketika bersalin.

13) Episiotomi.

14) Penolong persalinan.

15) Keterlibatan suami waktu bersalin, misalnya pemotongan tali pusat.

16) Cara memberikan minuman bayi.

17) Metode pengontrolan kesuburan.

D. INFORMED CONCENT

Informed Consent” terdiri dari dua kata yaitu “informed” yang berarti telah mendapat

penjelasan atau keterangan (informasi), dan “consent” yang berarti persetujuan atau memberi

izin. Jadi “informed consent” mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan

setelah mendapat informasi. Dengan demikian “informed consent” dapat didefinisikan

sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan

43

mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan

dengannya.

Informed Consent merupakan :

1. Persetujuan yang diberikan pasien atau walinya yang berhak terhadap bidan, untuk

melakukan suatu tindakan kebidanan kepada pasien setelah memperoleh informasi lengkap

dan dipahami mengenai tindakan yang akan dilakukan.

2. Informed consent merupakan suatu proses.

3. Informed consent bukan hanya suatu formulir atau selembar kertas, tetapi bukti jaminan

informed consent telah terjadi.

4. Secara hokum informed consent belaku sejak tahun 1981, PP No. 8 Tahun 1981.

5. Merupakan dialog antara bidan dengan pasien didasari keterbukaan akal pikiran, dengan

bentuk birokratisasi penandatanganan formulir.

6. Informed consent berarti pernyataan kesediaan atau pernyataan penolakan setelah

mendapat informasi secukupnya sehingga yang diberi informasi sudah cukup mengerti

akan segala akibat dari tindakan yang akan dilakukan terhadapnya sebelum ia mengambil

keputusan.

7. Berperan dalam mencegah konflik etik tetapi tidak mengatasi masalah etik, tuntutan, pada

intinya adalah bidan harus berbuat yang terbaik bagi pasien atau klien.

Dimensi informed consent:

1. Dimensi hukum, merupakan perlindungan terhadap bidan yang berperilaku memaksakan

kehendak, memuat :

a) Keterbukaan informasi antara bidan dengan pasien.

b) Informasi yang diberikan harus dimengerti pasien.

c) Memberi kesempatan pasien untuk memperoleh yang terbaik.

2. Dimensi Etik, mengandung nilai – nilai:

a) Menghargai otonomi pasien.

b) Tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila diminta atau

dibutuhkan.

c) Bidan menggali keinginan pasien baik secara subyektif atau hasil pemikiran rasional.

44

d) Syarat Sahnya Perjanjian atau Consent (KUHP 1320)

1) Adanya Kata Sepakat. Sepakat dari pihak bidan maupun klien tanpa paksaan,

tipuan maupun kekeliruan setelah diberi informasi sejelas – jelasnya.

2) Kecakapan.

Artinya seseorang memiliki kecakapan memberikan persetujuan, jika orang itu

mampu melakukan tindakan hukum, dewasa dan tidak gila. Bila pasien seorang

anak, yang berhak memberikan persetujuan adalah orangtuanya, pasien dalam

keadaan sakit tidak dapat berpikir sempurna shg ia tidak dapat memberikan

persetujuan untuk dirinya sendiri, seandainya dalam keadaan terpaksa tidak ada

keluarganya dan persetujuan diberikan oleh pasien sendiri dan bidan gagal dalam

melakukan tindaknnya maka persetujuan tersebut dianggap tidak sah. Contoh :

Bila ibu dalam keadaan inpartu mengalami kesakitan hebat, maka ia tidak dapat

berpikir dengan baik, maka persetujuan tindakan bidan dapat diberikan oleh

suaminya, bila tidak ada keluarga atau suaminya dan bidan memaksa ibu untuk

memberikan persetujuan melakukan tindakan dan pada saat pelaksanaan tindakan

tersebut gagal, maka persetujuan dianggap tidak sah.

a. Suatu Hal Tertentu Obyek persetujuan antara bidan dan pasien harus disebutkan

dengan jelas dan terinci. Misal: Dalam persetujuan ditulis dengan jelas identitas

pasien meliputi nama, jenis kelamin, alamat, nama suami, atau wali. Kemudian

yang terpenting harus dilampirkan identitas yang membuat persetujuan

b. Suatu Sebab Yang Halal Isi persetujuan tidak boleh bertentangan dengan undang –

undang, tata tertib, kesusilaan, norma dan hukum. contoh: abortus provocatus pada

seorang pasien oleh bidan, meskipun mendapatkan persetujuan si pasien dan

persetujuan telah disepakati kedua belah pihak tetapi dianggap tidak sah sehingga

dapat dibatalkan demi hukum.

c. Segi Hukum Informed Consent.Pernyataan dalam informed consent menyatakan

kehendak kedua belah pihak, yaitu pasien menyatakan setuju atas tindakan yang

dilakukan bidan dan formulir persetujuan ditandatangani kedua belah pihak, maka

persetujuan tersebut mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.

Informed consent tidak meniadakan atau mencegah diadakannya tuntutan dimuka

pengadilan atau membebaskan RS atau RB terhadap tanggungjawabnya bila ada

45

kelalaian. Hanya dapat digunakan sebagai bukti tertulis adan adanya izin atau

persetujuan dari pasien terhadap diadakannya tindakan.

Formulir yang ditandatangani pasien atau wali pada umumnya berbunyi segala

akibat dari tindakan akan menjadi tanggung jawab pasien sendiri dan tidak menjadi

tanggung jawab bidan atau rumah bersalin. Rumusan tersebut secara hukum tidak

mempunyai kekuatan hukum, mengingat seseorang tidak dapat membebaskan diri

dari tanggung jawabnya atas kesalahan yang belum dibuat.

Masalah yang lazim terjadi pada Informed Consent.

Pengertian kemampuan secara hukum dari orang yang akan menjalani tindakan, serta

siapa yang berhak menandatangani. Masalah wali yang sah. Timbul apabila pasien

atauibu tidak mampu secar hukum untuk menyatakan persetujuannya. Masalah

informasi yang diberikan, seberapa jauh informasi dianggap telah dijelaskan dengan

cukup jelas, tetapi juga tidak terlalu rinci sehingga dianggap menakut – nakuti. Dalam

memberikan informasi apakah diperlukan saksi, apabila diperlukan apakah saksi perlu

menanda tanagani form yang ada. Bagaimana menentukan saksi? Dalam keadaan

darurat, misal kasus perdarahan pada bumil dan kelaurga belum bisa dihubungi, dalam

keadaan begini siapa yang berhak memberikan persetujuan, sementara pasien perlu

segera ditolong. Akhirnya bahwa manfaat informed consent adalah untuk mengurangi

kejadian malpraktik dan agar bidan lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan

kebidanan.

Contoh Informed Consent

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN MEDIS KHUSUS

46

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (L/P)

Umur/Tgl Lahir :

Alamat :

Telp :

Menyatakan dengan sesungguhnya dari saya sendiri/*sebagai orang

tua/*suami/*istri/*anak/*wali dari :

Nama : (L/P)

Umur/Tgl Lahir

Dengan ini menyatakan SETUJU/MENOLAK untuk dilakukan Tindakan Medis

berupa…………………………………………………………………………….

Dari penjelasan yang diberikan, telah saya mengerti segala hal yang berhubungan dengan

penyakit tersebut, serta tindakan medis yang akan dilakukan dan kemungkinana pasca

tindakan yang dapat terjadi sesuai penjelasan yang diberikan.

Kendari,………………….20……

Dokter/Pelaksana, Yang membuat pernyataan,

Ttd ttd

(……………………………………...)(…..............................................)

*Coret yang tidak perlu

Pilihan (choice) berbeda dengan persetujuan (consent) :

a. Persetujuan atau consent penting dari sudut pandang bidan karena berkaitan dengan aspek

hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan bidan.

b. Pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa asuhan

kebidanan, yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan

menerapkan aspek otonomi pribadi menentukan “ pilihannya” sendiri.

47

MATERI 7

PELAYANAN KEBIDANAN

48

A. Definisi dari Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan membantu melayani

apa yang dibutuhkan oleh seseorang, selanjutnya menurut kamus besar Bahasa Indonesia, jika

dikaitkan dengan masalah kesehatan diartikan pelayanan yang diterima oleh sesorang dalam

hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu

Menurut Ps. 1 UU Kesehatan No: 36 Th. 2009], dalam Ketentuan Umum, terdapat

pengertian pelayanan kesehatan yang lebih mengarahkan pada obyek pelayanan. Yaitu

pelayanan kesehatan yang ditujukan pada jenis upaya, meliputi upaya peningkatan (promotif)

pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).

Pengertian pelayanan kebidananan yang termuat dalam Kepmenkes. RI Nomor:

369/Menkes/SK/III/2007 tentang standart profesi bidan, Pelayanan Kebidanan adalah bagian

integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar

(teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan.

Dari beberapa pengertian tentang pelayanan kebidanan diatas maka dapat disimpulkan

pelayanan kebidanan adalah kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien,

oleh bidan, dalam upaya kesehatan (meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan dan

pemulihan) yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Sedangkan kata Legal sendiri berasal dari kata leggal (bahasa Belanda) yang artinya

adalah sah menurut undang-undang. Atau menurut kamus Bahasa Indonesia, legal diartikan

sesuai dengan undang-undang atau hukum.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan, pengertian Aspek Hukum

Pelayanan Kebidanan adalah penggunaan Norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang

ditugasi untuk itu menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien/kelompok masyarakat oleh

Bidan dalam upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.

B. PENGERTIAN, TUJUAN, PERSYARATAN DAN KEGUNAAN ASPEK LEGAL

PELAYANAN KEBIDANAN

49

A. Pengertian kebidanan


yang terkait dengan pelayanan kebidanan meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu

sosial, ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen, untuk dapat

memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa pra konsepsi, hamil, bersalin, post partum, dan

bayi baru lahir. Pelayanan kebidanan tersebut meliputi pendeteksian keadaan abnormal pada ibu

dan anak, melaksanakan konseling dan pendidikan kesehatan terhadap individu, keluarga dan

masyarakat.


pendekatan pada manusia sebagai syarat atau ketetapan dalam pemeliharaan kesehatan wanita dan

proses reproduksinya yang normal, termasuk kelahiran bayi yang mengikutsertakan keluarga dan

atau orang yang berarti lainnya. Lang,1979.

A. ASPEK LEGAL PELAYANAN KEBIDANAN PENGERTIAN BIDAN

1. Menurut IBI:

Adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang

telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku, dicatat, diberi ijin

secara sah untuk menjalankan praktik.

2. KEPMENKES NOMOR 900/ MENKES/SK/ VII/2002 bab I pasal 1:

Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus

ujian sesuai persyaratan yang berlaku.

3. MENURUT WHO:

Bidan adalah seseorang yang telah diakui secara regular dalam program pendidikan

kebidanan sebagaimana yang telah diakui skala yuridis, dimana ia ditempatkan dan telah

menyelesaikan pendidikan kebidanan dan memperoleh izin melaksanakan praktek kebidanan.

4. INTERNATIONAL CONFEDERATION of MIDWIFE:

Bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui oleh

negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk melaksanakan praktek kebidanan di

negara itu.

5. PENGERTIAN KEBIDANAN

Kebidanan adalah ilmu yang terbentuk dari sintesa berbagai disiplin ilmu atau multi

disiplin yang terkait dengan pelayanan kebidanan meliputi ilmu kedokteran, ilmu

keperawatan, ilmu sosial, ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu

50

manajemen, untuk dapat memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa pra konsepsi, hamil,

bersalin, post partum, dan bayi baru lahir. Pelayanan kebidanan tersebut meliputi

pendeteksian keadaan abnormal pada ibu dan anak, melaksanakan konseling dan pendidikan

kesehatan terhadap individu, keluarga dan masyarakat.


pendekatan pada manusia sebagai syarat atau ketetapan dalam pemeliharaan kesehatan wanita

dan proses reproduksinya yang normal, termasuk kelahiran bayi yang mengikutsertakan

keluarga dan atau orang yang berarti lainnya. Lang,1979.

D. Legislasi,dan Registrasi dalam Kebidanan

A. Legislasi

Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat

hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi),

registrasi (pengaturan kewenangan), dan lisensi ( pengaturan penyelenggaraan kewenangan).

Ketetapan hukum yang mengantur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan

erat dengan tindakan dan pengabdiannya. (IBI).

Rencana yang sedang dijalankan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sekarang adalah dengan

mengadakan uji kompetensi terhadap para bidan, minimal sekarang para bidan yang

membuka praktek atau memberikan pelayanan kebidanan harus memiliki ijasah setara D3.

Uji kompetensi yang dilakukan merupakan syarat wajib sebelum terjun ke dunia kerja.

Uji kompetensi itu sekaligus merupakan alat ukur apakah tenaga kesehatan tersebut layak

bekerja sesuai dengan keahliannya. Mengingat maraknya sekolah-sekolah ilmu kesehatan

yang terus tumbuh setiap tahunnya.

Jika tidak lulus dalam uji kompetensi, jelas bidan tersebut tidak bisa menjalankan

profesinya. Karena syarat untuk berprofesi adalah memiliki surat izin yang dikeluarkan

setelah lulus uji kompetensi.

Tujuan Legislasi

Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan

yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut adalah meliputi :

1. Mempertahankan kualitas pelayanan

51

2. Memberi kewenangan

3. Menjamin perlindungan hukum

4. Meningkatkan profisionalisme

SIB adalah bukti Legislasi yang dikeluarkan oleh DEPKES yang menyatakan bahwa bidan

berhak menjalankan pekerjaan kebidanan .

B. Registrasi

Registrasi adalah sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya

pada suatu badan tertentu secara periodic guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk

melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh

badan tesebut.

Registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhaap bidan,

setelah dinyatakan memenuhi minimal kopetensi inti atau standar penampilan minimal yang

ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya. (Registrasi

menurut keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 900/MENKES/SK/VII/2002)

Dengan teregistrasinya seorang tenaga profesi, maka akan mendapatkan haknya untuk ijin

praktik ( lisensi ) setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi untuk lisensi.

Tujuan Registrasi

1. Meningkatkan keemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan

tehnologi yang berkembang pesat.

2. Meningkatkan mekanisme yang obyektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus mal

praktik.

3. Mendata jumlah dan kategori melakukan praktik

Aplikasi proses regisrtasi dalam praktek kebidanan adalah sebagai berikut, bidan yang baru

lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada kepala Dinas

Kesehatan Propinsi dimana institusi pendidikan berada guna memperoleh SIB ( surat ijin bidan)

selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima Ijasah bidan. Kelengkapan registrasi menurut

Kepmenkes No. 900/Menkes/SK/VII/2002 adalah meliputi: fotokopi ijasah bidan, fotokopi

transkrip nilai akademik, surat keterangan sehat dari dokter, pas foto sebanyak 2 lembar.

SIB berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui, serta merupakan dasar untuk penerbitan

lisensi praktik kebidanan atau SIPB ( surat ijin praktik bidan ). SIB tidak berlaku lagi karena:

dicabut atas dasas ketentuan perundang-undangan yang berlaku, habis masa berlakunya dan tidak

mendaftar ulang, dan atas permintaan sendiri.

52

Syarat Registrasi

Pada saat akan mengajukan registrasi, maka akan diminta untuk melengkapi dan membawa

beberapa syarat, antara lain :

1). Fotokopi ijasah bidan

2). Fotokopi Transkrip nilai akademik

3). Surat keterangan sehat dari dokter

4). Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

MATERI 8

STANDAR PRAKTIK KEBIDANAN

A. Pengertian Bidan

53

Definisi Bidan (ICM) mengatakan bahwa bidan adalah seorang yang telah menjalani

program pendidikan bidan yang diakui oleh negara tempat ia tinggal, dan telah berhasil

menyelesaikan studi terkait serta memenuhi persyaratan untuk terdaftar dan atau memiliki izin

formal untuk praktek bidan.

B. Pengertian Standar

Pengertian standar Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan

sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal ( Clinical Practice Guideline,

1990) Standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai diinginkan yang mampu dicapai,

berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan (Donabedian, 1980) Standar adalah spesifikasi

dari fungsi tau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana pelayanan agar pemakai jasa

pelayanan dapat memperoleh keuntungan maksimal dari pelayanan yang diselenggarakan

Standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai diinginkan yang mampu dicapai,

berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan yaitu standar pelayanan kebidanan yang

menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam sistem pelayanan yang bertujuan untuk meningkatan

kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat (Depkes

RI, 2001: 53).

Standar adalah ukuran atau parameter yang di gunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat

kualitas yang telah di sepakati dan mampu di capai dengan ukuran yang telah di tetapkan.

C. Pengertian Standar Praktek Kebidanan (SPK)

Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) adalah rumusan tentang penampilan atau nilai

diinginkan yang mampu dicapai, berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan yaitu standar

pelayanan kebidanan yang menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam sistem pelayanan yang

bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan

keluarga dan masyarakat (Depkes RI, 2001: 53).

D. Standar praktek kebidanan

Standar Praktek Kebidananan (SPK) di bagi menjadi sembilan standar, yang terdiri dari :

1. Standar I : Metode asuhan

54

Asuhan kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan dengan langkah yaitu

pengumpulan data dan analisis data, penentuan diagnosa perencanaan pelaksanaan, evaluasi

dan dokumentasi.

Definisi Operasional :

a. Ada format manajemen kebidanan yang sudah terdaftar pada catatan medis.

b. Format manajemen kebidanan terdiri dari : format pengumpulan data, rencana format

pengawasan resume dan tindak lanjut catatan kegiatan dan evaluasi.

2. Standar II : Pengkajian

Pengumpulan data tentang status kesehatan kilen dilakukan secara sistematis dan

berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis.


a. Ada format pengumpulan data

b. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis terfokus yang meliputi data :

1) Demografi identitas klien

2) Riwayat penyakit terdahulu

3) Riwayat kesehatan reproduksi

4) Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi

5) Analisis data

c. Data dikumpulkan dari :

1) Klien/pasien, keluarga dan sumber lain

2) Tenaga kesehatan

3) Individu dalam lingkungan terdekat

d. Data diperoleh dengan cara :

1) Wawancara

2) Observasi

3) Pemeriksaan fisik

4) Pemeriksaan penunjang

3. Standar III : Diagnosa kebidanan

Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan.


55

a. Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yang dihadapi oleh klien/suatu

keadaan psikologis yang ada pada tindakan kebidanan sesuai dengan wewenang bidan dan

kebutuhan klien.

b. Diagnosa kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas, sistematis mengarah pada asuhan

kebidanan yang diperlukan oleh klien

4. Standar IV : Rencana asuhan

Rencana Asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan


a. Ada format rencana asuhan kebidanan

b. Format rencana asuhan kebidanan terdiri dari diagnosa, rencana tindakan dan evaluasi

5. Standar V : Tindakan

Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien dan

dilanjutkan dengan evaluasi keadaan klien.


1. Ada format tindakan kebidanan dan evaluasi

2. Format tindakan kebidanan terdiri dari tindakan dan evaluasi

3. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan perkembangan klien

4. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang bidan atau

tugas kolaborasi

5. Tindakan kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik kebidanan etika kebidanan

serta mempertimbangkan hak klien aman dan nyaman

6. Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersedia.

6. Standar VI : Partisipasi klien

Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama / partisipasi klien dan keluarga dalam rangka

peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan


a. Klien / keluarga mendapatkan informasi tentang :

1) Status kesehatan saat ini

2) Rencana tindakan yang akan dilaksanakan

3) Peranan klien / keluarga dalam tindakan kebidanan

4) Peranan petugas kesehatan dalam tindakan kebidanan

5) Sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan

56

b. Klien dan keluarga bersama-sama dengan petugas melaksanakan tindakan kegiatan.

7. Standar VII : Pengawasan

Monitor / pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan tujuan untuk

mengetahui perkembangan klien.


1. Adanya format pengawasan klien

2. Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus sitematis untuk mengetahui keadaan

perkembangan klien

3. Pengawasan yang dilaksanakan selalu dicatat pada catatan yang telah disediakan

8. Standar VIII : Evaluasi

Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindakan kebidanan yang

dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang telah dirumuskan.

Difinisi Operasional :

a. Evaluasi dilaksanakan setelah dilaksanakan tindakan kebidanan kepada klien sesuai dengan

standar ukuran yang telah ditetapkan

b. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur rencana yang telah dirumuskan

c. Hasil evaluasi dicatat pada format yang telah disediakan

9. Standar IX : Dokumentasi

Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang

diberikan


a. Dokumentasi dilaksanakan untuk disetiap langkah manajemen kebidanan

b. Dokumentasi dilaksanakan secara jujur sistimatis jelas dan ada yang bertanggung jawab

c. Dokumentasi merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan kebidanan.

1. STANDAR PROFESI KEBIDANAN

1. Standar Profesi Kebidanan

57

Dasar hukum penerapan SPK Undang-undang kesehatan Nomor 23 tahun 1992

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomer 23 tahum 1992 kewajiban tenaga kesehatan

adalah mematuhi standar profesi tenaga kesehatan, menghormati hak pasien, menjaga

kerahasiaan identitas dan kesehatan pasien, memberikan informasi dan meminta persetujuan

(Informed consent), dan membuat serta memelihara rekam medik.

Ruang Lingkup Ruang lingkup SPK meliputi 24 standar yaitu (Depkes RI, 2001:3):

1. standar pelayanan (2 standar),

2. standar pelayanan antenatal (6 standar),

3. standar pertolongan persalinan (4 standar),

4. standar pelayanan nifas (3 standar),

5. standar penanganan kegawatdaruratan obstetri neonatal (9 standar)

2. Standar Pelayanan umum

1. Standar 1 : Persiapan untuk kehidupan keluarga sehat

Persyaratan standar : Bidan memberikan penyuluhan dan nasehat kepada perorangan,

keluarga dan masyarakat terhadap segala halyang berkaitan dengan kehamilan, termasuk

penyuluhan umum, gizi, KB, kesiapan dalam menghadapi kehamilan dan menjadi calon

orang tua, menghindari kebiasaan yang tidak baik dan mendukung kebiasaan baik

2. Standar 2 : Pencatatan dan Pelaporan

Persyaratan standar : Bidan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan, yaitu

registrasi. Semua ibu hamil diwilayah kerja, rincian yan yg diberikan kpd setiap ibu

hamil/bersalin/nifas dan BBL, semua kunjungan rumah dan penyuluhan kpd masy.

Disamping itu bidan hendaknya mengikutsertakan kader untuk mencatat semua ibu hamil

dan meninjau upaya masy yg berkaitan dg ibu dan BBL. Bidan meninjau scr teratur cat

tsb untukmenilai kinerja dan penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan

pelayanannya

3. Standar Pelayanan Antenatal

1. Standar 3 : Identifikasi Ibu hamil

Persyaratan standar : Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan

masyarakat secara berkala untukmemberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami dan

anggota masyarakat agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilan sejak dini

secara teratur

2. Standar 4 : pemeriksaan dan pemantauan antenatal

58

Persyaratan standar : Bidan memberikan sedikitnya 4 x pelyanan antenatal. Pemeriksaan

meliputi anamnesa dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah

perkembangan berlangung normal. Bidan juga hrs mengenal resti/kelainan, khususnya

anemia, kurang gizi,hipertensi, PMS/infeksi HIV;memberikan pelayanan imunisasi,

nasehat dan penyuluhan kes serta tugas terkaitlainnya yg diberikan oleh puskesman.

Bidan harus mencatat data yang tepat pada setiapkunjungan Bila ditemukan kelainan,

bidan harus mampu mengambil tindakan yang diperlukan dan merujukuntuk tindakan

selanjutnya

3. Standar 5 : Palpasi Abdomen

Persyaratan standar : Bidan melakukan pemeriksaan abdominal secara seksama

melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan, dan bilaumur kehamilan

bertambahmemeriksa posisi, bagian terendah janin dan masuknya kepalajanin ke dalam

rongga panggul, untuk mencari kelaianan serta melakukan rujukan tepat waktu

4. Standar 6 : Pengelolaan Anemia pada Kehamilan

Persyaratan standar : Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penganan dan

atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5. Standar 7 : Pengelolaan Dini Hipertensi pada Kehamilan

Persyaratan standar : Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada

kehamilan dan mengenali tanda serta gejala preeklamsia lainnya, serta mengambil

tindakan yang tepat dan merujuknnya

6. Standar 8 : Persiapan Persalinan

Pernyataan standar : Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta

keluarganya pada trimester ketiga, untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang

bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik, di

samping persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk, bila tiba-tiba terjadi keadaan

gawat darurat. Bidan hendaknya melakukan kunjungan rumah untuk hal ini.

4. Standar Pelayanan Kebidanan

Terdapat empat standar dalam standar pertolongan persalinan

1. Standar 9 : Asuhan Persalinan Kala I.

Pernyataan standar : Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian

memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai, dengan memperhatikan kebutuhan klien,

selama proses persalinan berlangsung.

2. Standar 10 : Persalinan Kala II Yang Aman.

59

Pernyataan standar : Bidan melakukan pertolongan persalinan yang aman, dengan sikap sopan

dan penghargaan terhadap klien serta memperhatikan tradisi setempat.

3. Standar 11 : Penatalaksanaan Aktif Persalinan Kala Tiga.

Pernyataan standar : Bidan melakukan penegangan tali pusat dengan benar untuk membantu

pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap.

4. Standar 12 : Penanganan kala II dengan gawat janin melalui episiotomi.

Pernyataan standar : Bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala II yang

lama, dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan, diikuti

dengan penjahitan perineum.

5. Standar Pelayanan Nifas

Terdapat tiga standar dalam standar pelayanan nifas

1. Standar 13 : Perawatan Bayi Baru Lahir.

Pernyataan standar : Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan

pernafasan spontanmencegah hipoksia sekunder, menemukan kelainan, dan melakukan

tindakan atau merujuk sesuai dengan kebutuhan. Bidan juga harus mencegah atau menangani

hipotermia.

2. Standar 14 : Penanganan Pada Dua Jam Pertama Setelah Persalinan.

Pernyataan standar : Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya

komplikasi dalam dua jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang diperlukan. Di

samping itu, bidan memberikan penjelasan tentangan hal-hal mempercepat pulihnya kesehatan

ibu, dan membantu ibu untuk memulai pemberian ASI.

3. Standar 15 : Pelayanan Bagi Ibu Dan Bayi Pada Masa Nifas.

Pernyataan standar : Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas melalui kunjungan

rumah pada hari ketiga, minggu kedua dan minggu keenam setelah persalinan, untuk

membantu proses pemulihan ibu dan bayi melalui penanganan tali pusat yang benar;

penemuanan dini penanganan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas;

serta memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum, kebersihan perorangan, makanan

bergizi, perawatan bayi baru lahir, pemberian ASI, imunisasi dan KB.

6. Standar Penanganan Kegawatan Obstetri Dan Neonatal

1. Standar 16 : Penanganan Perdarahan Dalam Kehamilan, Pada Tri-mester III

Pernyataan standar : Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala perdarahan pada

kehamilan, serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya.

2. Standar 17 : Penanganan Kegawatan Pada Eklamsia.

60

Pernyataan standar : Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala eklamsia mengancam. Serta

merujuk dan atau memberikan pertolongan pertama.

3. Standar 18 : Penanganan Kegawatan Pada Partus Lama/Macet

Pernyataan standar : Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala partus lama/macet serta

melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu atau merujuknya.

4. Standar 19 : persalinan dg penggunaaan Vakum Ekstraktor

Pernyataan standar : Bidan mengenali kapan diperlukan ekstraksi vakum,melakukannya secara

benar dalammemberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamnannya bagi ibu dan

janin

5. Standar 20 : Penanganan Retensio Plasenta

ernyataan standar : Bidan mampu mengenali retensio placenta dan memberikan pertolongan

pertama termasuk plasenta manual dan penangan perdarahan sesuai dengan kebutuhan

6. Standar 21 : Penangan Perdarahan Postpartum Primer

Pernyataan standar : Bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebuhan dalam 24 pertama

setelah persalinan (perdarahan postpartum primer) dan segera melakukan pertolongan pertama

untuk mengendalikan perdarahan

7. Standar 2 2 : Penanganan Perdarahan Postpartum Sekunder

Pernyataan standar: Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini tanda serta gejala

perdarahan postpartum sekunder, dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan

jiwa ibu dan atau merujuknya

8. Standar 23 : Penanganan Sepsis Puerperalis

Pernyataan standar: Bidan mampu mengenali secara tepat tanda dan gejala sepsis puerperalis,

serta melakukan pertolongan pertama atau merujuknya

9. Standar 24 : Penanganan Asiexsia Neonatorum

Pernyaan standar : Bidan mampu mengenali dengan tepat bayi baru lahir dengan asfeksia, serta

melakukan resusitasi secepatnya, mengusahakan bantuan medis yang diperlukan dan

memberikan perawatan lanjutan.

61

3. PERATURAN DANPERUNDANG-UNDANGAN YANG MELANDASI TUGAS, DAN

FUNGSI PRAKTIK BIDAN

A. PP 32 tahun 1996

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan,dipandang perlu menetapkan Standar Profesi

bagi Bidan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun

1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Nomor

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3547);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3637);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang

Registrasi Dan Praktik Bidan;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

62

http://www.lusa.web.id/tag/kesehatan/

http://www.lusa.web.id/tag/pelayanan/


http://www.lusa.web.id/tag/keputusan/

http://www.lusa.web.id/



http://www.lusa.web.id/tag/negara/


http://www.lusa.web.id/tag/pengawasan/










http://www.lusa.web.id/category/uu-dan-hukum-kesehatan/

http://www.lusa.web.id/tag/perubahan/














7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Standar Profesi Bidan. Profesi Bidan

dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Standar Profesi Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan

sebagai pedoman bagi Bidan dalam menjalankan tugas profesinya.

Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dengan mengikutsertakan

organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada

tanggal 27 Maret 2007 MENTERI KESEHATAN, dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

B. UU 36 tahun 2009

Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah

pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut:

1. Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas

perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak

membedakan golongan agama dan bangsa.

2. Asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara

kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan

sipiritual.

3. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga

negara.

4. Asas pelindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan

pelindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

5. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan

dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan

kedudukan hukum.

63




http://www.lusa.web.id/tag/pengawasan/


http://www.lusa.web.id/tag/kepala/


http://www.lusa.web.id/tag/kepala/










6. Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan

pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan

yang terjangkau.

7. Asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak

membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

8. Asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan

menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyaraka.

Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan

keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya.Derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta

kemampuan yangnyata dari setiap orang atau masyarakat. Upaya kesehatan harus selalu

diusahakan peningkatannya secara terus menerus agar masyarakat yang sehat sebagai

investasi dalam pembangunan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat,

diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dalam arti pendayagunaan dan

penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga

memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Peran serta aktif masyarakat

dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perlu digerakkan dan diarahkan agar dapat berdaya

guna dan berhasil guna. Dan Untuk melaksanakan upaya kesehatan yang merata dan

terjangkau oleh masyarakat diperlukan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan diseluruh

wilayah sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Fase yang harus diperhatikan sebagai petugas kesehatan :

a. Fase janin

b. Ibu Hamil

c. Anak-anak

d. Remaja

e. Dewasa

f. Lanjut Usia.

Bidan memberikan penyuluhan mengenai “pemberian air susu ibu ekslusif” yang

dalam ketentuan ini adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan, dan dapat terus

dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu

ibu (MP-ASI) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi. Pemberian ASI

berdasarkan pada “indikasi medis” dalam ketentuan ini adalah kondisi kesehatan ibu yang

64

tidak memungkinkanmemberikan air susu ibu berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan

oleh tenaga medis.

Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak atas informasi dan edukasi serta layanan

kesehatan termasuk kesehatan reproduksi remaja dengan memperhatikan masalah dan

kebutuhan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan dan penyakit yang dapat

menghambat pengembangan potensi anak. Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak

mendapatkan pendidikan kesehatan melalui sekolah dan madrasah dan maupun luar sekolah

untuk meningkatkan kemampuan hidup anak dalamlingkungan hidup yang sehat sehingga

dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya

manusia yang berkualitas.

A. Berdasarkan PP tentang aborsi dan bayi tabung

Aborsi Di Indonesia diatur oleh:

• Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) - dengan alasan apapun, aborsi adalah tindakan melanggar hukum. Sampai saat

ini masih diterapkan.

• Undang-Undang RI No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

• Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan - dalam kondisi tertentu, bisa

dilakukan tindakan medis tertentu (aborsi). Sampai dengan saat ini masih diterapkan.

Keuntungan:

Undang-undang (KUHP) dibuat pada jaman Belanda untuk menyelamatkan ibu dari

kematian akibat tindak aborsi tak aman oleh tenaga tak terlatih (dukun).

Kerugian:

Aborsi masih dianggap sebagai tindakan kriminal, padahal aborsi bisa dilakukan secara

aman (safe abortion).

UU Kesehatan dibuat untuk memperbaiki KUHP, tapi memuat definisi aborsi yang salah

sehingga pemberi pelayanan (dokter) merupakan satu-satunya yang dihukum. Pada

KUHP, baik pemberi pelayanan (dokter), pencari pelayanan (ibu), dan yang membantu

mendapatkan pelayanan, dinyatakan bersalah.

• Akibat aborsi dilarang, angka kematian dan kesakitan ibu di Indonesia menjadi tinggi

karena ibu mencari pelayanan pada tenaga tak terlatih.

Aborsi seharusnya:

65

a. Dilakukan oleh dokter ahli kandungan dan dokter umum yang ditunjuk dan terlatih

(bersertifikat)

Keuntungan: Aborsi bisa dilakukan secara aman (safe abortion).

Kerugian: Profesi lain selain dokter yang ditunjuk dan tersertifikasi, tidak diperkenankan

untuk memberikan pelayanan aborsi

2. Dilakukan di rumah sakit atau klinik yang ditunjuk.

Keuntungan:Aborsi dapat dilakukan secara lebih aman, karena rumah sakit dan klinik yang

ditunjuk akan dimonitor keamanan dan kualitasnya.

Kerugian:

• Fasilitas kesehatan yang tidak ditunjuk pemerintah, dilarang memberikan pelayanan aborsi

• Rumah sakit dan klinik yang ditunjuk, hanya diijinkan memberikan pelayanan aborsi pada

perempuan dengan usia kehamilan tidak lebih dari usia kehamilan yang ditentukan.

3. Disetujui oleh sekurang-kurangnya seorang konselor dan seorang dokter yang ditunjuk, atau

oleh seorang dokter bila dalam keadaan darurat (emergency).

Keuntungan :

• Kerahasiaan pasien terjamin

• Pasien mendapatkan pertolongan sesegera mungkin

• Pasien diberikan konseling, sebelum mendapatkan pelayanan medis.

Kerugian :

• Keputusan aborsi ditentukan oleh satu konselor dan satu dokter

• Terjadi penundaan bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan aborsi aman

• Dokter merasa lebih berwenang dibandingkan konselor

• Dokter yang ditunjuk harus menjaga kode etik kedokteran

• Dokter dibolehkan untuk tidak menuliskan alasan penolakan memberikan pelayanan aborsi

kepada pasien

• Dokter bisa menolak untuk memberikan pelayanan aborsi kepada pasiennya

• Tantangan dari kelompok konselor dan dokter anti aborsi.

Tindak aborsi dibolehkan dalam kondisi perempuan sebagai berikut:

Usia kandungan tidak lebih dari 12 minggu dan hasil diagnosis menunjukkan munculnya

risiko lebih besar pada pasien (perempuan) bila kehamilan dilanjutkan, seperti gangguan

mental, fisik dan psikososial

Ancaman gangguan/cacat mental permanen pasien (perempuan)

Membahayakan jiwa pasien (perempuan) jika kehamilan dilanjutkan

66

Risiko yang sangat jelas bahwa anak yang akan dilahirkan menderita cacat fisik/mental

yang serius.

Dalam menentukan risiko tindakan seperti yang tersebut di atas, dokter harus

mempertimbangkan keadaan pasien pada saat itu.

Penjelasan kondisi

a. Risiko gangguan fisik, mental dan psikososial perempuan: batas toleransi usia kehamilan 12

minggu

Keuntungan: Penafsiran konselor dan/atau dokter bahwa dengan melanjutkan kehamilan

pasien akan mengalami gangguan kesehatan fisik, mental dan psikososial.

Kerugian: Hukum dapat ditafsirkan secara kaku oleh sebagian dokter dan/atau konselor untuk

tidak mengijinkan tindak aborsi tanpa adanya bukti-bukti riwayat sakit fisik dan mental

pasien.

b. Risiko cacat fisik dan mental pasien (perempuan) yang permanen: tidak ada batasan usia

kehamilan

Keuntungan: Dalam kondisi pasien terancam cacat fisik dan mental secara permanen,

perempuan dengan usia kehamilan di atas 12 minggu dibolehkan mendapatkan pelayanan

aborsi.

Kerugian: Membuka penafsiran yang berbeda antar dokter

c. Mengancam jiwa pasien: tidak ada batasan usia kehamilan

Keuntungan: Disetujui/didukung oleh banyak orang

Kerugian: Membuka penafsiran yang berbeda antar dokter

d. Janin tidak normal: tidak ada batasan usia kehamilan

Keuntungan: Dalam kondisi janin tidak normal, perempuan dengan usia kehamilan di atas 12

minggu dibolehkan melakukan aborsi.

Kerugian: Membuka penafsiran yang berbeda antar dokter mengenai definisi/kriteria cacat

serius

Aborsi dianggap ilegal bila janin ternyata tidak cacat

Aborsi dianggap ilegal bila keputusan diambil berdasarkan pertimbangan jender.

4. BERDASARKAN PERMENKES 1464/MENKES/PER/X/2010

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010

tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi:

1. Kewenangan normal:

67

o Pelayanan kesehatan ibu

o Pelayanan kesehatan anak

o Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana

2. Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah

3. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter

Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki oleh seluruh bidan. Kewenangan ini

meliputi:

1. Pelayanan kesehatan ibu

1. Ruang lingkup:

Pelayanan konseling pada masa pra hamil

Pelayanan antenatal pada kehamilan normal

Pelayanan persalinan normal

Pelayanan ibu nifas normal

Pelayanan ibu menyusui

Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan

2. Kewenangan:

Episiotomi

Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II

Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan

Pemberian tablet Fe pada ibu hamil

Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas

Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusu dini (IMD) dan promosi air susu ibu (ASI)

eksklusif

Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum

Penyuluhan dan konseling

Bimbingan pada kelompok ibu hamil

Pemberian surat keterangan kematian

Pemberian surat keterangan cuti bersalin

3. Pelayanan kesehatan anak

1) Ruang lingkup:

Pelayanan bayi baru lahir

68

Pelayanan bayi

Pelayanan anak balita

Pelayanan anak pra sekolah

2) Kewenangan:

Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi,

inisiasi menyusu dini (IMD), injeksi vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa

neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat

1. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk

2. Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan

3. Pemberian imunisasi rutin sesuai program Pemerintah

4. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah

5. Pemberian konseling dan penyuluhan

6. Pemberian surat keterangan kelahiran

7. Pemberian surat keterangan kematian

3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, dengan kewenangan:

Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga

berencana

Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom

Selain kewenangan normal sebagaimana tersebut di atas, khusus bagi bidan yang

menjalankan program Pemerintah mendapat kewenangan tambahan untuk melakukan

pelayanan kesehatan yang meliputi:

1. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan

pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit

2. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu

(dilakukan di bawah supervisi dokter)

3. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan

4. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak

usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan

5. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah

6. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas

7. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi

Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya

69

8. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

melalui informasi dan edukasi

9. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah

Khusus untuk pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi,

penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan

memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya, serta

pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA),

hanya dapat dilakukan oleh bidan yang telah mendapat pelatihan untuk pelayanan tersebut.

Selain itu, khusus di daerah (kecamatan atau kelurahan/desa) yang belum ada dokter,

bidan juga diberikan kewenangan sementara untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar

kewenangan normal, dengan syarat telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota. Kewenangan bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar

kewenangan normal tersebut berakhir dan tidak berlaku lagi jika di daerah tersebut sudah

terdapat tenaga dokter.

MATERI 9

KODE ETIK

70

A. Pengertian kode etik

Sedangkan Kode Etik itu sendiri adalah suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-

nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu

profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian

profesi.Kode Etik merupakan norma-norma yang harus dilaksanakan oleh setiap profesi di

dalam melaksanakan tugas profesinya dan di dalam kehidupan di masyarakat.Maka secara

sederhana juga dapat dikatakan bahwa etika adalah disiplin yang mempelajari tentang baik

buruknya sikap tindakan atau perilaku.

B. Tujuan kode etik

Untuk melaksanakan penetapan kode etik IBI harus dilakukan oleh kongres IBI. Hal

ini terjadi karena kode etik suatu organisasi akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam

menegakkan disiplin di kalangan profesi, jika semua orang menjalankan profesi yang sama

tersebut tergabung dalam suatu organisasi profesi. Hal ini menjadi lebih tegas dengan

pengertian bahwa apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi maka secara otomatis

dia tergabung dalam suatu organisasi atau ikatan profesi. Apabila hal ini dapat dilaksanakan

dengan baik maka barulah ada suatu jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara

murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran terhadap kode

etik dapat dikenakan sangsi dalam menjalankan tugasnya.Sehubung dengan pelaksanaan

Kode Etik Profesi, bisan di bantu oleh suatu lembaga yang disebut Majelis Pertimbangan

Kode Etik Bidan Indonesia dan Majelis Pertimbangan Etika Profesi Bidan Indonesia. Dalam

organisasi IBI terdapat Majelis Pertimbangan Etika Bidan (MPEB) dan Majelis Pembelaan

Anggota (MPA).

C. Dasar penyusunan Majelis Pertimbangan Etik Profesi

Dasar penyusunan Majelis Pertimbangan Etika Profesi adalah Majelis Pembinaan dan

Pengawasan Etik Pelayanan Medis (MP2EPM),yang meliputi:

Kepmenkes RI no. 1464/Menkes/X/2010

Memberikan pertimbangan, pembinaan, pengawasan, dan mengikut sertakan terhadap semua

profesi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan medis. Peraturan Pemerintah no. 1464

Tahun 2010 BAB V Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan terhadap dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan dalam

menjalankan profesinya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dan

71

melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi

kesehatan

Surat keputusan Menteri Kesehatan no. 640/Menkes/Per/X/1991, tentang pembentukan

MP2EPM:

a. Dasar Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan atau MDTK adalah sebagai berikut:

Pasal 14 Ayat 1 UUD 1945

UU no. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

KEPRES tahun 1995 Tentang Pembentukan MDTK

b. Tugas Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) adalah meneliti dan menentukan ada

atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan

oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

c. Tugas dan Wewenang MP2EPM Wilayah Pusat

Memberi pertimbangan tentang etik dan standar profesi tenaga kesehatan kepada Menteri.

Membina, mengembangkan dan mengawasi secara aktif pelaksanaan kode etik

kedokteran gigi, perawat, bidan, sarjana farmasi dan rumah sakit.

Menyelesaikan persoalan, menerima rujukan dan mengadakan konsultasi dengan instansi

terkait.

MP2EMP pusat atas Menteri yang berwenang mereka yang ditunjuk mengurus persoalan

etik tenaga kesehatan.

d. Tugas dan Wewenang MP2EPM Wilayah Propinsi

Menerima dan memberi pertimbangan,mengawasi persoalan kode etik dan mengadakan

konsultasi dengan instasi terkait dengan persoalan kode etik.Memberi nasihat,membina

dan mengembangkan serta mengawasi secara aktif etik tenaga profesi tenaga kesehatan

dalam wilayahnya bekerja sama dengan organisasi profesi seperti

IDI,PDGI,PPNI,IBI,ISFI,PRSW2.

Memberi pertimbangan dan saran kepada instansi terkait.

MP2EPM propinsi atas nama kepala kantor wilayah departemen kesehatan propinsi

berwenang memanggil mereka yang bersangkutan dalam suatu etik profesi.

D. Pengertian majelis etik profesi

Pengertian majelis etik profesi merupakan badan perlindungan hukum terhadap para bidan

sehubungan dengan adanya tuntutan dari klien akibat pelayanan yang diberikan dan tidak

melakukan indikasi penyimpangan hukum.Realisasi Majelis Etik Profesi Bidan (MPEB) dan

Majelis Pembelaan Anggota (MPA). Pelaksanaan tugas bidan dibatasi oleh norma,etika dan

72

agama.Tetapi apabila ada kesalahan dan menimbulkan konflik etik,maka diperlukan wadah

untuk menentukan standar profesi,prosedur yang baku dan kode etik yang di sepakati,maka

perlu di bentuk Majelis Etik Bidan,yaitu MPEB dan MPA.Tujuan dibentuknya Majelis Etik

Bidan adalah untuk memberikan perlindungan yang seimbang dan objektif kepada Bidan dan

Penerima Pelayanan.

E. Unsur-Unsur Majelis Pertimbangan Etika Bidan

MPEB merupakan badan perlindungan hukum terhadap para bidan sehubungan dengan

adanya tuntutan dari klien akibat pelayanan yang diberikan dan tidak melakukan indikasi

penyimpangan hukum.Latar belakang dibentuknya Majelis Pertimbangan Etika Bidan atau

MPEB adalah adanya unsur-unsur pihak-pihak terkait:

a. Pemeriksa pelayanan untuk pasien

b. Sarana pelayanan kesehatan

c. Tenaga pemberi pelayanan yaitu bidan

F. Tujuan Pembentukan MPEB dan lingkup Majelis Etika Kebidanan

Tujuan dibentuknya Majelis Pertimbangan Etika Bidan adalah untuk memberikan

perlindungan yang seimbang dan objektif kepada bidan dan penerima pelayanan.Dengan kata

lain, untuk memberikan keadilan pada bidan bila terjadi kesalahpahaman dengan pasien atas

pelayanan yang tidak memuaskan yang bisa menimbulkan tuntutan dari pihak pasien. Dengan

catatan, bidan sudah melakukan tugasnya sesuai dengan standar kompetensi bidan dan sesuai

dengan standar praktek bidan.

a. Tujuan Keberadaan MPEB, yaitu:

Meningkatkan Citra IBI dalam meningkatkan Mutu Pelayanan yang

diberikan.Terbentuknya lembaga yang akan menilai ada atau tidaknya pelanggaran

terhadap kode etik bidan Indonesia.Meningkatkan Kepercayaan diri anggota

IBI.Meningkatkan kepecayaan masyarakat terhadap bidan dalam memberikan pelayanan.

b. Lingkup Majelis Etika Kebidanan, meliputi:

Melakukan peningkatan fungsi pengetahuan sesuai standar profesi pelayanan bidan

(Permenkes No. 1464/Menkes/PER/2010/tahun 2010).

Melakukan supervise lapangan, termasuk tentang teknis dan pelaksanaan praktik,

termasukpenyimpangan yang terjadi. Apakah pelaksanaan praktik bidan sesuai dengan

73

Standar Praktik Bidan, Standar Profesi dan Standar Pelayanan Kebidanan, juga batas-

batas kewenangan bidan.

Membuat pertimbangan bila terjadi kasus-kasus dalam praktik kebidanan.

Melakukan pembinaan dan pelatihan tentang umum kesehatan, khususnya yang berkaitan

atau melandasi praktik bidan.

G. Perorganisasian Majelis Etik Kebidanan

Majelis etik kebidanan merupakan lembaga organisasi yang mandiri, otonom dan non

struktural.Majelis etik kebidanan dibentuk ditingkat propinsi dan pusat.Majelis etik

kebidanan pusat berkedudukan di ibu kota negara dan majelis etik kebidanan propinsi

berkedudukan di ibu kota propinsi.Majelis etik kebidanan pusat dan propinsi dibantu oleh

sekretaris.Jumlah anggota masing-masing terdiri dari lima orang.Masa bakti anggota majelis

etik kebidanan selama tiga tahun dan sesudahnya,jika berdasarkan evaluasi masih memenuhi

ketentuan yang berlaku,maka anggota tersebut dapat dipilih kembali.Anggota majelis etik

kebidanan diangkat dan diberhentikan oleh menteri kesehatan.

Susunan organisasi majelis etik kebidanan terdiri dari:

1. Ketua dengan kualifikasi mempunyai kompetensi tambahan dibidang hokum.

2. Sekretaris merangkap anggota.

3. Anggota majelis etik bidan.

H. Tugas,Peran,dan Fungsi MPEB

MPEB dan MPA merupakan majelis independen yang berkonsultasi dan

berkoordinasi dengan pengurus inti dalam IBI tingkat nasional.MPEB secara internal

memberikan saran, pendapat dan buah pikiran tentang masalah pelik yang sedang dihadapi

khususnya yang menyangkut pelaksanaan kode etik bidan dan pembelaan aggota.DPEB dan

MPA memiliki tugas antara lain:

Mengkaji Menangani Mendampingi anggota yang mengalami permasalahan dalam praktek

kebidanan yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Dalam menjalankan tugasnya,

sehubungan dengan pelaksanaan kode etik profesi, bidan dibantu oleh suatu lembaga yang

disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik Bidan Indonesia dan Majelis Pertimbangan Etika

Profesi Bidan Indonesia.

1. Tugas

a. Tugas secara umum ialah:

74

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang sesuai dengan ketetapan

pengurus pusat. Melaporkan hasil kegiatan di bidang tugasnya secara berkala.

Memberikan saran dan pertimbangan yang perlu dalam rangka tugas pengurus pusat.

Membentuk tim teknis sesuai kebutuhan, tugas dan tanggung jawabnya ditentukan

pengurus.

b. Tugas Majelis Etik Kebidanan adalah sebagai berikut:

Meneliti dan menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan

standar profesi yang dilakukan oleh bidan

Penilaian didasarkan atas permintaan pejabat, pasien dan keluarga yang dirugikan oleh

pelayanan kebidanan

Permohonan secara tertulis dan disertai data-data

Keputusan tingkat propinsi bersifat final dan bisa konsultasi ke majelis etik kebidanan

pada tingkat pusat. Sidang majelis etik kebidanan paling lambat tujuh hari, setelah

diterima pengaduan. Pelaksanaan sidang menghadirkan dan meminta keterangan dari

bidan dan saksi-saksi

Keputusan paling lambat 60 hari dan kemudian disampaikan secara tertulis kepada

pejabat yang berwenang

Biaya dibebankan pada anggaran pimpinan pusat IBI atau pimpinan daerah IBI

ditingkat propinsi.

2. Peran

Majelis Pertimbangan Etika Bidan (MPEB) dan Majelis Pembelaan Anggota (MPA)

secara internal berperan memberikan saran, pendapat dan buah pikiran tentang masalah

pelik yang sedang dihadapi khususnya yang menyangkut pelaksanaan kode etik bidan

dan pembelaan anggota.

3. Fungsi

Dewan Pertimbangan Etika Bidan (DPEB) dan Majelis Pembelaan Anggota (MPA)

memiliki fungsi, antara lain:

1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidan sesuai dengan ketetapan pengurus

pusat Melaporkan hasil kegiatan sesuai dengan bidang dan tugasnya secara berkala

2) Memberikan saran dan pertimbangan yang perlu dalam rangka tugas pengurus pusat

3) Membentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan

Standar Praktik Kebidanan

75

Berikut ini adalah Standar Praktik Kebidanan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Bidan

Indonesia.

1. Standar I: Metode Asuhan

Asuhan kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan dengan langkah:

pengumpulan data dan analisis data, penentuan diagnosa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

dan dokumentasi.

Difinisi Operasional:

a. Ada format manajemen kebidanan yang sudah terdaftar pada catatan medis.

b. Format manajemen kebidanan terdiri dari: format pengumpulan data, rencana format

pengawasan resume dan tindak lanjut catatan kegiatan dan evaluasi.

2 Standar II: Pengkajian

Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan

berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis.


1. Ada format pengumpulan data

2. Pengumpulan data dilakukan secara sistimatis, terfokus, yang meliputi data:

a. Demografi identitas klien

b. Riwayat penyakit terdahulu

c. Riwayat kesehatan reproduksi

d. Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi

e. Analisis data

3. Data dikumpulkan dari:

a. Klien/pasien, keluarga dan sumber lain

b. Tenaga kesehatan

c. Individu dalam lingkungan terdekat

4. Data diperoleh dengan cara:

a. Wawancara

b. Observasi

c. Pemeriksaan fisik

d. Pemeriksaan penunjang

3. Standar III: Diagnosa Kebidanan

Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulan.


76

a. Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yang dihadapi oleh klien atau

suatu keadaan psikologis yang ada pada tindakan kebidanan sesuai dengan wewenang

bidan dan kebutuhan klien.

b. Diagnosa kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas sistimatis mengarah pada asuhan

kebidanan yang diperlukan oleh klien.

4. Standar IV : Rencana Asuhan

Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan.


a. Ada format rencana asuhan kebidanan

b. Format rencana asuhan kebidanan terdiri dari diagnosa, rencana tindakan dan evaluasi.

5. Standar V: Tindakan

Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien:

tindakan kebidanan dilanjutkan dengan evaluasi keadaan klien.


a. Ada format tindakan kebidanan dan evaluasi

b. Format tindakan kebidanan terdiri dari tindakan dan evaluas

c. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan perkembangan klien

d. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang bidan atau

tugas kolaborasi

e. Tindakan kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik kebidanan etika

kebidanan serta mempertimbangkan hak klien aman dan nyaman

f. Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersedia

6. Standar VI: Partisipasi Klien

Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama/partisipasi klien dan keluarga dalam rangka

peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.


1. Klien/keluarga mendapatkan informasi tentang:

a. Status kesehatan saat ini

b. Rencana tindakan yang akan dilaksanakan

c. Peranan klien/keluarga dalam tindakan kebidanan

d. Peranan petugas kesehatandalam tindakan kebidanan

e. Sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan

2. Klien dan keluarga bersama-sama dengan petugas melaksanakan tindak kegiatan

7. Standar VII: Pengawasan

77

Monitor/pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan tujuan untuk

mengetahui perkembangan klien.


a. Adanya format pengawasan klien

b. Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus sistimati

c. Untuk mengetahui keadaan perkembangan klien

d. Pengawasan yang dilaksanakan selalu dicatat pada catatan yang telah disediakan.

8. Standar VIII : Evaluasi

Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindak kebidanan yang

dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang telah dirumuskan.

Difinisi Operasional :

a. Evaluasi dilaksanakan setelah dilaksanakan tindakan kebidanan. Sesuai dengan standar

ukuran yang telah ditetapkan

b. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur rencana yang telah dirumuskan

c. Hasil evaluasi dicatat pada format yang telah disediakan

9. Standar IX: Dokumentasi

Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuh kebidanan

yang diberikan.


a. Dokumentasi dilaksanakan untuk disetiap langkah manajemen kebidanan

b. Dokumentasi dilaksanakan secara jujur sistimatis jelas dan ada yang bertanggung jawab

c. Dokumentasi merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan Kebidanan

B. Standar Profesi Kebidanan

Dasar hukum penerapan SPK Undang-undang kesehatan Nomor 23 tahun 1992 Menurut

Undang-Undang Kesehatan Nomer 23 tahum 1992 kewajiban tenaga kesehatan adalah mematuhi

standar profesi tenaga kesehatan, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan identitas dan

kesehatan pasien, memberikan informasi dan meminta persetujuan (Informed consent), dan

membuat serta memelihara rekam medik.

Ruang Lingkup SPK meliputi 24 standar yaitu :

1. Standar pelayanan (2 standar)

2. Standar pelayanan antenatal (6 standar)

3. Standar pertolongan persalinan (4 standar)

4. Standar pelayanan nifas (3 standar)

78

5. standar penanganan kegawatdaruratan obstetri neonatal (9 standar) (Depkes RI, 2001:3).

1. Standar Pelayanan Umum

1. Standar I: Persiapan Untuk Kehidupan Keluarga Sehat

Persyaratan standar:

Bidan memberikan penyuluhan dan nasehat kepada perorangan, keluarga dan masyarakat

terhadap segala halyang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan umum, gizi, KB,

kesiapan dalam menghadapi kehamilan dan menjadi calon orang tua, menghindari kebiasaan

yang tidak baik dan mendukung kebiasaan baik.

2. Standar II: Pencatatan Dan Pelaporan


Bidan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan, yaitu registrasi. Semua ibu

hamil diwilayah kerja, rincian yang diberikan kepada setiap ibu hamil/bersalin/nifas dan

BBL, semua kunjungan rumah dan penyuluhan kepada masyarakat. Disamping itu bidan

hendaknya mengikut sertakan kader untuk mencatat semua ibu hamil dan meninjau upaya

masyarakat yang berkaitan dengan ibu dan BBL. Bidan meninjau secara teratur catatan

tersebut untuk menilai kinerja dan penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan

pelayanannya.

2. Standar Pelayanan Antenatal

1. Standar 3: Identifikasi Ibu Hamil


Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala

untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami dan anggota masyarakat agar

mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilan sejak dini secara teratur.

2. Standar 4: Pemeriksaan Dan Pemantauan Antenatal


Bidan memberikan sedikitnya 4 x pelyanan antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesa

dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan

berlangung normal. Bidan juga harus mengenal resti/kelainan, khususnya anemia, kurang

gizi, hipertensi, PMS/infeksi HIV;memberikan pelayanan imunisasi, nasehat dan penyuluhan

kesehatan serta tugas terkait lainnya yang diberikan oleh puskesman. Bidan harus mencatat

data yang tepat pada setiap kunjungan Bila ditemukan kelainan, bidan harus mampu

mengambil tindakan yang diperlukan dan merujuk untuk tindakan selanjutnya

79

3. Standar 5: Palpasi Abdomen


Bidan melakukan pemeriksaan abdominal secara seksama melakukan palpasi untuk

memperkirakan usia kehamilan, dan bila umur kehamilan bertambah memeriksa posisi,

bagian terendah janin dan masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul, untuk mencari

kelaianan serta melakukan rujukan tepat waktu.

4. Standar 6: Pengelolaan Anemia Pada Kehamilan


Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan dan atau rujukan semua

kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Standar 7: Pengelolaan Dini Hipertensi Pada Kehamilan


Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan

mengenali tanda serta gejala preeklamsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan

merujuknnya

6. Standar 8: Persiapan Persalian

Pernyataan standar:

Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta keluarganya pada

trimester ketiga, untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih dan aman serta

suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik, di samping persiapan

transportasi dan biaya untuk merujuk, bila tiba-tiba terjadi keadaan gawat darurat. Bidan

hendaknya melakukan kunjungan rumah untuk hal ini.

3. Standar Pelayanan Kebidanan

Terdapat empat standar dalam standar pertolongan persalinan :

1. Standar 9: Asuhan Persalinan Kala I

Pernyataan standar:

Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan

dan pemantauan yang memadai, dengan memperhatikan kebutuhan klien, selama proses

persalinan berlangsung.

2. Standar 10: Persalinan Kala II Yang Aman

Pernyataan standar:

Bidan melakukan pertolongan persalinan yang aman, dengan sikap sopan dan

penghargaan terhadap klien serta memperhatikan tradisi setempat.

80

3. Standar 11: Penatalaksanaan Aktif Persalinan Kala Tiga

Pernyataan standar:

Bidan melakukan penegangan tali pusat dengan benar untuk membantu pengeluaran

plasenta dan selaput ketuban secara lengkap.

4. Standar 12: Penanganan kala II dengan gawat janin melalui episiotomy

Pernyataan standar:

Bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala II yang lama, dan segera

melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan, diikuti dengan

penjahitan perineum.

4. Standar Pelayanan Nifas

Terdapat tiga standar dalam standar pelayanan nifas :

1. Standar 13: Perawatan Bayi Baru Lahir

Pernyataan standar:

Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernafasan spontan

mencegah hipoksia sekunder, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk

sesuai dengan kebutuhan. Bidan juga harus mencegah atau menangani hipotermia.

2. Standar 14: Penanganan Pada Dua Jam Pertama Setelah Persalinan

Pernyataan standar:

Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi dalam dua

jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang diperlukan. Di samping itu, bidan

memberikan penjelasan tentangan hal-hal mempercepat pulihnya kesehatan ibu, dan

membantu ibu untuk memulai pemberian ASI.

3. Standar 15: Pelayanan Bagi Ibu Dan Bayi Pada Masa Nifas

Pernyataan standar:

Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas melalui kunjungan rumah pada hari

ketiga, minggu kedua dan minggu keenam setelah persalinan, untuk membantu proses

pemulihan ibu dan bayi melalui penanganan tali pusat yang benar; penemuanan dini

penanganan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas; serta

memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum, kebersihan perorangan, makanan

bergizi, perawatan bayi baru lahir, pemberian ASI, imunisasi dan KB.

81

5. Standar Penanganan Kegawatan Obstetri Dan Neonatal

1. Standar 16: Penanganan Perdarahan Dalam Kehamilan, Pada Tri-mester III Pernyataan

standar:

Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala perdarahan pada kehamilan, serta

melakukan pertolongan pertama dan merujuknya.

2. Standar 17: Penanganan Kegawatan Pada Eklamsia

Pernyataan standar:

Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala eklamsia mengancam. Serta merujuk dan

atau memberikan pertolongan pertama.

3. Standar 18: Penanganan Kegawatan Pada Partus Lama/Macet

Pernyataan standar:

Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala partus lama/macet serta melakukan

penanganan yang memadai dan tepat waktu atau merujuknya.

4. Standar 19: Persalinan dg penggunaaan Vakum Ekstraktor

Pernyataan standar:

Bidan mengenali kapan diperlukan ekstraksi vakum,melakukannya secara benar dalam

memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamnannya bagi ibu dan janin

5. Standar 20: Penanganan Retensio Plasenta

Pernyataan standar:

Bidan mampu mengenali retensio placenta dan memberikan pertolongan pertama

termasuk plasenta manual dan penangan perdarahan sesuai dengan kebutuhan

6. Standar 21: Penangan Perdarahan Postpartum Primer

Pernyataan standar:

Bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebihan dalam 24 pertama setelah

persalinan (perdarahan postpartum primer) dan segera melakukan pertolongan pertama untuk

mengendalikan perdarahan.

7. Standar 22: Penanganan Perdarahan Postpartum Sekunder

Pernyataan standar:

Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini tanda serta gejala perdarahan postpartum

sekunder, dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu dan atau

merujuknya.

8. Standar 23: Penanganan Sepsis Puerperalis

Pernyataan standar:

82

Bidan mampu mengenali secara tepat tanda dan gejala sepsis puerperalis, serta

melakukan pertolongan pertama atau merujuknya

9. Standar 24: Penanganan Asiexsia Neonatorum

Pernyaan standar:

Bidan mampu mengenali dengan tepat bayi baru lahir dengan asfeksia, serta melakukan

resusitasi secepatnya, mengusahakan bantuan medis yang diperlukan dan memberikan

perawatan lanjutan.

C. Hubungan Standar Praktek Kebidanan Dengan Hukum dan Perundang-undangan

Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar

profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam PERMENKES RI No.

HK.02.02/MENKES/149/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan.

1. Lingkup Praktek KebidananLingkup prakek kebidanan yang digunakan meliputi asuhan

mandiri/ otonomi pada anak-anak perem, remaja putri dan wanita desa sebelum, selama

kehamilan dan selanjutnya.

Hal ini berarti bidan memberikan pengawasan yang diperlukan asuhan serta nasehat bagi

wanita selama masa hamil, bersalin dan nifas.

1. Standar Praktek Kebidanan

Standar I: Metode asuhan.

a. Metode asuhan Meliputi: Pengumpulan data, penentuan diagnosa perencanan,

pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi.

b. Standar II: Pengkajian Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan

secara sistematis dan berkesinambungan.

c. Standar III: Diagnosa Kebidanan Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan

analisis data yang telah dikumpulkan.

83

MATERI 10

Aplikasi Etika dalam Praktik Kebidanan

1. Etika

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan

kewajiban moral (ahlak). Etika adalah penerapan teori dan proses filsafat moral dalam

kehidupan nyata, etika mencakup prinsip konsep dasar dan nilai-nilai yang membimbing

mahluk hidup dalam berfikir dan bertindak.

2. Moral

Moral berasal dari bahasa latin moralis artinya segi moral suatu perbuatan atau baik

buruknya,sifat moral atau keseluruhan azas dan nilai yang berkenaan dengan baik buruk.

Nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam

mengatur tingkah lakunya.

3. Profesi

Profesi adalah pekerjaan yang memiliki pengetahuan khusus, melaksanakan peran

bermutu, melaksanakan cara yang disepakati, merupakan ideology, terikat pada kesetiaan

yang diyakini dan melalui perguruan tinggi. (Schein E.H. 1962 : 56)

4. Bidan

Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan

bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku,

dicatat (register), diberi izin secara sah untuk menjalankan praktek. Bidan adalah profesi

yang diakui secara nasional maupun internasional oleh sejumlah praktisi diseluruh dunia.

5. Etika profesi bidan

`Profesi berasal dari kata prosefio (latin) yang berarti pengakuan. Selanjutnya profesi

adalah suatu tugas atau kegiatan fungsional dari suatu kelompok tertentu yang diakui dalam

melayani masyarakat. Etika profesi bidan adalah norma-norma atau perilaku bertindak bagi

bidan dalam melayani kesehatan masyakat. Etika profesi bidan adalah perilaku seseorang

dalam menjalankan segala tugasnya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki.

Etika profesi bidan juga Merupakan Suatu pernyataan komperhensif dari profesi bidan yang

memberikan tuntunan bagi anggotanya untuk melaksanakan praktik dalam bidang

profesinya baik yang berhubungan dengan klien/ pasien , kelurga, masyarakat teman

84

sejawat, profesi & dirinya sendiri. Dengan demikan etika adalah refleksi dari apa yang

disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan

untuk kepentingan kelompok social (profesi) itu sendiri. Oleh karena itu dapatlah

disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat,

bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan

etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat

yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi

yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah

biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-

ujungnya akan berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas

diberikan kepada para elite profesional ini.

A. Fungsi Etik Dan Moralitas Bidan

1. Bidan harus menjadikan nuraninya sebagai pedoman.

2. Hati nurani paling mengetahui paling mengetahui kapan perbuatan individu melanggar Etika

atau sesuai etika.

3. Untuk memecahkan masalah dalam situasi yang sulit

4. Mampu melakukan tindakan yang benar dan mencegah tindakan yang merugikan,

memperlakukan manusia secara adil,menjelaskan dengan benar, menepati janji yang telah

disepakati,menjaga kerahasiaan.

5. Membantu mengambil keputusan tentang tindakan apa yang kita lakukan

6. Menjadi otonomi dari setiap individu khususnya bidan dan klien

7. Menjaga privasi setiap individu

8. Mengatur sikap,tindak tanduk dalam menjalankan tugas profesinya

B. Tujuan Etik Dalam Profesi

Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai “the discpline which can act as the

performance index or reference for our control system”. Dengan demikian, etika akan

memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam

kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan

manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara

sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang

dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang

secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan

85

demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala

sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepenringan kelompok sosial (profesi) itu

sendiri. Dengan Demikian Tujuan etika dalam profesi yaitu:

1. Untuk mengatur dalam menjalankan tugas sesuai profesi

2. Menjadi alat self control dari tindakan yang menyimpang

3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat

4. Menjaga dan memelihara kesejahteraan pelayanan kebidanan

5. Meningkatkan kualitas pelayanan.

C. Hak Kewajiban Dan Tanggung Jawab

1. Hak Pasien

Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien/klien:

a) Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di

rumah sakit atau instusi pelayanan kesehatan.

b) Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.

c) Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa

diskriminasi.

d) Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya.

e) Pasien berhak mendapatkan ;nformasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas dan

bayinya yang baru dilahirkan.

f) Pasien berhak mendapat pendampingan suami atau keluarga selama proses persalinan

berlangsung.

g) Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan seuai dengan keinginannya dan

sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

h) Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan

pendapat etisnya tanpa campur tangan dad pihak luar.

i) Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit

tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengatahuan dokter

yang merawat.

j) Pasien berhak meminta atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk

data-data medisnya.

k) Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi:

1) Penyakit yang diderita

86

2) Tindakan kebidanan yang akan dilakukan

3) Alternatif terapi lainnya

4) Prognosisnya

5) Perkiraan biaya pengobatan

l) Pasien berhak men yetujui/mem berikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh

dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.

m) Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan

mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggungjawab sendiri sesuadah

memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.

n) Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.

o) Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama

hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.

p) Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di

rumah sakit.

q) Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.

r) Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus mal-praktek.

2. Kewaiiban Pasien

a) Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tat tertib

rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.

b) Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, perawat yang

merawatnya.

c) Pasien dan atau penangungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa

pelayanan rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan, dokter, bidan dan perawat.

d) Pasien dan atau penangggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang selalu

disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

3. Hak Bidan

a) Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan

profesinya.

b) Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang

pelayanan kesehatan.

c) idan berhak menolak keinginan pasien/klien dan keluarga yang bertentangan dengan

peraturan perundangan dan kode etik profesi.

d) Bidan berhak atas privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh

pasien, keluarga maupun profesi lain.

87

e) Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan

maupun pelatihan.

f) Bidan berhak memperoleh kesempatan untuk mmingkatkan jenjang karir dan jabatan

yang sesuai.

g) Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

4. Kewajiban Bidan Terhadap Pasien

a) Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara

bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja.

b) Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi

dengan menghormati hak-hak pasien.

c) Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai

kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.

d) Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau

keluarga.

e) Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai

dengan keyakinannya.

f) Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien.

g) Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan

serta risiko yang mungkiri dapat timbul.

h) Bidan wajib meminta persetujuan tertulis (informed consent) atas tindakan yang akan

dilakukan.

i) Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.

j) Bidan wajib mengikuti perkembangan IPTEK dan menambah ilmu pengetahuannya

melalui pendidikan formal atau non formal.

k) Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secra timbal balik

dalam memberikan asuhan kebidanan

5. Kewajiban Bidan Terhadap Sejawat Dan Tenaga Kesehatan Lainnya

a) Setiap bidan harus menjalin hubungan yang baik dengan teman sejawatnya untuk

menciptakan suasana kerja yang serasi.

b) Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap

sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya.

6. Kewajiban Bidan Terhadap Profesinya

88

a) Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan

menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada

masyarakat.

b) Setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan

profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c) Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan

sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.

7. Kewajiban Bidan Terhadap Diri Sendiri

a) Setiap bidan wajib memelihara kesehatannva agar dapat melaksanakan tugas profesinya

dengan baik.

b) Setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c) Setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri.

8. Kewajiban Bidan Terhadap Pemerintah Nusa, Bangsa Dan Tanah Air

a) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan-

ketentuan pemerintah dalam bidan kesehatan khususnya dalam pelayanan KIA/ KB dan

kesehatan keluarga.

b) Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya

kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama

pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.

89

Documents

MODUL€¦ · Web view2018. 6. 28. · Author: Asus Created Date: 11/05/2017 18:04:00 Title: MODUL Subject: ETIKOLEGAL DALAM KEBIDANAN Last modified by: Mhala Moed