123
MUSJAWARAH PEMBANTU PERENTJANAAN 728/Mupp./VI/’65 PEMBANGUNAN NASIONAL - 200 - R I S A L A H S E M E N T A R A R A P A T P A R I P U R N A III M U P P E N A S Rapat ke : II Tanggal : 29 Djuni 1965 D j a m : 16.00 di : Gedung MPRS Bandung. Mengoreksi harapan dilakukan dalam tempo 2 x 24 djam setelah Risalah Sementara ini diterima. Apabila dalam tempo 2 x 24 djam itu tidak dikembalikan, diang- gap tidak ada perubahan K E T U A : MENKO/UPPENAS Dr. SOEHARTO. S E K E R T A R I S : F. RUNTURAMBI. A T J A R A : Pemandangan Umum H a d i r : 1. Kom. Dr. R. Abd. Tjiptoprawiro, 2. Abdulmadjid Djojodiningrat S.H., 3. Achamad Muhammad, 4. Abdul Muiz Ali, 5. Brig.Djen. Abu Jazid Bustomi, 6. H. Djaffar Zainuddin, 7. Fananie Rd. H. Z., 8. M. Hasan Gajo, 9. H. Harsono Tjokroamino- to, 10. Prof. Dr. P.D. Latuihamalo, 11. I.R. Lobo, 12. I.B.P. Ma- nuaba, 13. Sjahruddin Sutan Pamuntjak, 14. Suparna Sastradirdja, 15. Subagio Reksodipuro S.H., 16. Brig.Djen. Suwondo Pranoto,

MUSJAWARAH PEMBANTU PERENTJANAAN · Web viewHarus dibawa lagi ke Dewan Ekonomi Nasional (Depenas), sesuai dengan Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965 pasal 19, ajat 1, 2 dan 3 untuk dibahas

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

MUSJAWARAH PEMBANTU PERENTJANAAN

MUSJAWARAH PEMBANTU PERENTJANAAN

728/Mupp./VI/’65

PEMBANGUNAN NASIONAL

- 200 -

R I S A L A H S E M E N T A R A

R A P A T P A R I P U R N A III M U P P E N A S

Rapat ke: II

Tanggal: 29 Djuni 1965

D j a m

: 16.00

di

: Gedung MPRS Bandung.

Mengoreksi harapan dilakukan dalam tempo 2 x 24 djam setelah Risalah Sementara ini diterima. Apabila dalam tempo 2 x 24 djam itu tidak dikembalikan, diang-gap tidak ada perubahan

K E T U A

: MENKO/UPPENAS Dr. SOEHARTO.

S E K E R T A R I S

: F. RUNTURAMBI.

A T J A R A

: Pemandangan Umum

H a d i r : 1. Kom. Dr. R. Abd. Tjiptoprawiro, 2. Abdulmadjid Djojodiningrat S.H., 3. Achamad Muhammad, 4. Abdul Muiz Ali, 5. Brig.Djen. Abu Jazid Bustomi, 6. H. Djaffar Zainuddin, 7. Fananie Rd. H. Z., 8. M. Hasan Gajo, 9. H. Harsono Tjokroamino-to, 10. Prof. Dr. P.D. Latuihamalo, 11. I.R. Lobo, 12. I.B.P. Ma-nuaba, 13. Sjahruddin Sutan Pamuntjak, 14. Suparna Sastradirdja, 15. Subagio Reksodipuro S.H., 16. Brig.Djen. Suwondo Pranoto, 17. Laks.Muda Ud. Wiriadinata, 18. M. Zaelani, 19. Supardi, 20. F.C.Palaunsuka, 21. Kol. Ulung Sitepu, 22. Kaharuddin Gelar Da-tuk Rangkajo, 23. Brig. Djen. Moh. Wijono, 26. Tjilik Riwut, 27. Soenandar, 28. Anwar Gelar Datuk Basa Nan Kuning, 29. Brig,Djen. Andi Rivai, 30. Anak Agung Bagus Sutedjo, 31. Moh. Ruslan Tjakraningrat, 32. Muh. Padang, 33. Ir. Sakirman, 34. Nj.Suwarti Bintang Sura-di, 35. Osa Maliki, 36. Nj. Kartini Gatot Sukandar, 37. AKB. Pol. Dr. Awaluddin Djamin Drs. M.P.A., 38. Kol (L) Dr. Idris, 39. K.H. Njak Diwan, 40. M. Siregar, 41. Drs. J. Imam Sudaewo, 42. Achmad Soekarmadidjaja, 43. Drs. Siregar.

KETUA : ………………….

KETUA : Saudara2 para Anggota Muppenas jang terhormat, kita me-landjutkan rapat ini dengan Pemandangan Umum. Dan berturut-turut saja akan mempersilakan Saudara2 menurut urutan pendaftaran.

Karena jang mendaftarkan diri untuk berbitjara kira2 30 orang, maka kita bisa menjediakan waktu untuk tiap-tiap pembitjaraan kira2 15 menit.

Waktu saja berikan kepada Saudara Sutedja untuk mengemukakan pe-mikirnnja.

ANAK AGUNG BAGUS SUTEDJA (GUBERNUR BALI). Jang Mulia Ketua, Si-dang jang mulia. Pada kesempatan berbitjara didalam sidang jang mulia ini, perhatian saja tidak chusus saja tudjukan untuk membahas 4 ker-tas kerdja jang disampaikan Pimpinan sidang kepada kita – althans ti-dak setjara menditail – melainkan sebagai landjutan daripada sumbang-an pikiran jang sebelum Sidang ini saja sampaikan dengan tertulis. Ingin saja adjukan beberapa hal lagi jang menurut pikiran saja perlu mendapatkan perhatian.

Pertama-tama perihal penjusunan Pola 3 tahun jang diinstruksikan oleh Amanat BERDIKARI kepada kita untuk disiapkan. Instruksi itu te-patnja adalah sebagai berikut : “Menjusun satu Pola pembangunan dan mensinkronisasikan projek Pola Nasional Semesta Berentjana, Manda-taris, Daerah, Koppedesan dan Irian Barat untuk 3 tahun terachir dari rentjana Tahap I (1966 – 1967 – 1968)”. Untuk kepentingan penjusun-an Pola ini, terus-terang saja njatankan, bahwa kita tidak akan dapat madju, djikalau pokok pangkal tempat kita bertolak adalah kepentingan daerah an sich, apalagi djikalau pendirian jang sedemikian itu dipe-gang erat-erat, hanja didorong oleh satu keinginan demi kemadjuan pembangunan daerah in engeren zin. Jang tepat, pendirian jang kita bawa kedalam pembahasan pengisian Pola itu ialah, kepentingan Nasio-nal, jang pada hakekatnja meliputi kepentingan nation seluruhnja, dus termasuk pula kepentingan Rakjat di-daerah2. tidaklah dapat dibenar-kan tiap2 pendirian jang a priori membawa kepentingan sebagai nation. Pendirian mementingkan nation ini memamng diperlukan dan mutlak, kare-na ia bukan sadja mewakili rasa senasib sepenanggungan didalam kita bersama mengabdi kepada penjelesaiannja Revolusi, pun mengingat kepa-da Banjaknja bahan/projek jang perlu dibangun, tetapi jang diikat o-leh satu djangka waktu jang ditentukan, jaitu 3 tahun.

Bukan sadja djangka-waktunja ditentukan, djuga de middelen – de mate-rieele middelen – untuk merealisasi pembangunan projek2 itu – kata-kanlah – terbatas sehingga tidak/belum mentjukupi untuk dipergunakan membeajai pembangunan keseluruhannja. Kita bertudjuan membuat Pola dengan projek2 jang betul2 dapat dilihat kenjataan wudjudnja didalam djangka waktu 3 tahun jang akan datang itu. Bukan pola jang penuh de-ngan wensen/tuntutan jang achirnja tidak satupun jang dapat diwudjud-kan, atau terwudjud, tetapi separoh-separoh.

Dengan berpegangan …………….

- 2 -

Dengan berpegangan kepada pendirian ini, bantinja didalam penjusunan Pola itu kita akan dipertemukan dengan satu fakta adanja prioritas di-atas prioritas – mengambegparama-artakan lagi projek2 prioritas itu jang betul2 bisa berdikari sesuai dengan adanja dana, tenaga dan ba-rang-barang jang diperlukan. Pedoman jang tidak dapat kita lepaskan didalam menentukan prioritas itu ialah :

“Pertanian dan Perkebunan sebagai dasar dan perindustrian sebagai tu-lang punggung” ekonomi nasional. Didalam hal ini saja berpikir untuk memasukkan kedalam prioritas itu projek2 nasion dan character buil-ding, projek ekonomi dan politik, projek sandangpangan dan projek pra-sarana, terutama sekali, laut, sungai dan daratan.

Mengenai projek politik sesungguhnja tidaklah dapat ditentukan de-ngan pasti sebelumnja, althans sukar memastikan – karena tugas2 poli-tik demi kepentingan perdjoangan bangsa jang didalam Revolusi Dunia ini menempatkan diri sebagai mertjusuarnja. Jang terang projek politik itu mahal. Bahwa budget untuk kegiatan politik itu pada suatu ketika dapat mendjadi besar dan ini kita serahkan sepenuhnja kepada pimpinan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Selandjutnja sepenuhnja dapat di-dasari, bahwa melaksanakan pembangunan berentjana itu sesungguhnja bu-kanlah semata-mata soal ekonomi sadja, tetapi aparatur pelaksanaannja jang tidak integre dan management ekonominja jang tidak effisien be-sar pula pengaruh djeleknja.

Ongkos produksi mendjadi gontjang, karena tiada politik harga jang berentjana. Perputaran barang2 dagangan mendjadi sumber spektakulatif dan korupsi karena banjak praktek2 melalui ongkos2 gelap dan penjuapan2. pengangkutan mengalami kematjetan dan nilainja merosot dll. Lagi jang serba mendjadi penghambat dalam gerak derap pembangunan. Ada beberapa hal jang amat besar pula pengaruhnja kepada merosotnja dajabeli Rak-jat jaitu :

Pelaksanaan UUPA, UUPBH dan UUBH nelajan jang didalam banjak kedjadi-an amat merugikan kepada tani penggarap/tani melarat dan nelajan mela-rat/nerajan pekerdja. Dan masih bertjokolnja modal asing terutama mi-lik Inggris dan Amerika Serikat jang mendjadi benalu dan penghisap da-rah ekonomi kita, merampas kekajaan alam Indonesia serta merongrong dengan subversi, intervesi, malversasi. Saja berpendapat, demi untukself-reliance, untuk berdikari, sita sadja modal asing itu, lebih2 ki-ni UU penanaman modal asing ialah ditjabat oleh Presiden/Pemimpin Be-sar Revolusi Bung Karno.

Saja lebih suka melihat acumulaan modal itu ada pada swasta dan koperasi asalkan itu untuk kepentingan usaha sektor jang produktif dan tiada alasan jang dapat dipakai untuk membenarkan acumulasi modal itu ada ditangan asing, sekalipun andaikata untuk tegemoetkoming-nja Indonesia diberikan “bantuan” jang pada hakekatnja diambilkan pembia-.

Jaannja dari ………………

- 3 -

jaannja dari hasil pengedukan kekajaan alam kita.

Tindakan landjutan daripada pensitaan modal asing itu, jalan mem-buka pasaran2 baru dan diutamakan pada negara2 Nefos. Selandjutnja tindakan jang perlu diambil untuk menekan defisit.

1. Pemborosan uang, pemborosan material dan tenaga agar benar2 setjara sekur dan drastis diberantas.

2. Djikalau ada unit ekonomi jang dapat didjamin menghasilkan da-lam setahun atau kurang, ini perlu dipupuk dan diluaskan.

3. Pengeluaran routine jang sifatnja untuk konsumsi harus ditekan serendah-rendahnja.

4. Djikalau diperlukan langkah2 jang tak dapat dielakkan melalui deficitspending, ini hanja dapat dibenarkan untuk pembiajaan sektor2 jang produktif.

Djuga penggunaan kredit luar negeri, terutama dari negara2 Nefos, tetapi harus didalam procentase jang tidak melebihi an-tara15 procent – 20 procent daripada volume pembiajaan seluruh pro-jek-projek pola.

Pendeknja : Prinsip jang harus kita pegang : Dana jang kita kum-pulkan untuk pembiajaan Pola 3 Tahun itu harus dipertjahkan tanpa mem-beratkan kepada Rakjat.

Tjatatan perhatian jang saja mintakan dimana usaha Pemerintah me-ngembangkan PN2 dan PBN2 diseluruh tanah air kita, sudah barang ten-tu melalui retooling administrasi, organisasi, dan bahkan personalia dengan membersihkannja dari unsur birokasi, kapitalis2 birokrat, kaum kontra revolusi, kaum manipulator, sehingga dapat mendjadi alat jang ampuh dalam melaksanakan tugas2 bidang ekonomi, djuga perusaha-an-perusahaan daerah diberikan berkembang.

Banting Stir menurut pengertian saja djga mengandung unsur pe-ngertian penjerhanaan – vereenvoudigang – demi untuk mentjapai ef-ficiency kerdja jang semaksimal-maksimalnja dan menghapuskan sumber2 jang dapat memberikan tanah subur bagi usaha2 korupsi dll., usaha kontra-revolusi, sehingga djikalau nanti DEPENAS (Dewan Pimpinan Eko-nomi Nasional) telah dibentuk dan harus dibentuk jang dipimpin lang-sung oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, inilah nanti merupakan badan satu2nja jang tertinggi, sehingga Badan2 lain sebagai misalnja KOTOE tidaklah perlu ada.

Untuk pelaksanaan didaerah berilah tanggung-djawab sepenuhnja ke-pada para Gubernur, tentu dilengkapi dengan alat2 pelaksanaannja. Dekonsentrasi dalam negara Kesatuan jang harus kita pegang teguh, ti-daklah untuk menghilangkan peranan sentral, koordinasi dan pengawas-an Pusat, lebih2 lagi tidak untuk menumbuhkan dan memupuk daerah-is-me dan suku-isme, tetapi tetap dalam rangka satu kesatuan Ekonomi Nasional didalam satu Negara Kesatuan R.I.

Dengan ini saja sudahi uraian saja ini, mengharap perhatian sidang dan Pimpinan JM.

Sekian

KETUA : ……………….

- 4 -

KETUA : Terima kasih. Waktu kami serahkan kepada Sdr. M. Siregar.

M. SIREGAR :

Jang Mulia Saudara Ketua,

Berlandaskan Instruksi Presiden R.I. No. 011 tahun 1965 tentang “Pelaksanaan Keputusan Banting Stir dibidang Ekonomi dan Pembangunan”, tanggal 26 Mei 1965, Muppenas mengadakan Sidang Paripurna untuk memusjawarahkan :

1. mentjiptakan iklim ekonomi jang lebih baik bagi pelaksana-an pembangunan.

2. garis2 besar rentjana target pembangunan 3 tahun 1966, 1967, 1968.

3. merentjanakan pembiajaan plan pembangunan 3 tahun.

4. mengadakan perobahan struktural organisatoris jang perlu diadakan untuk mendjamin pelaksanaan projek-projrk pemba-ngunan dan dekonsentrasi pada daerah-daerah.

Sehubung dengan tugas Muppenas pada minggu ini, kami anggo-ta-anggota telah menerima kertas kerdja (working-paper) dari 4 (empat) sub panitia, rekomendasi dari Menko Maritim, Mente-ri Perhubungan Darat, Laut dan Udara dan Mentri Transkop serta sumbangan fikiran dari beberapa anggota dan penasehat Muppenas.

Dari saja sendiri ada saja masukkan sumbangan fikiran jang su-dah dibagi-bagikan kepada anggota. Dalam pemandangan umum hari ini, saja pergunakan sumbangan fikiran itu sebagai sebaha-gian dari pidato saja hari ini, oleh karena beberapa pokok jang prinsipiil didalamnja belum tertampung dalam working-pa-per sub panitia I-II-III-IV, dan untuk menghemat waktu dengan izin Sdr. Ketua saja anggap sudah dibatja (sesudah diadakan koreksi seperlunja).

J.M. Menko. Ketua Bappenas,

1. Sisa2 kekuatan “ The old astablished forces” sekarang sedang diarahkan untuk merongrong habis2an Revolusi Indonesia dengan program2 “development aid dan kekuatan militernja, maupun melalui projek neo-kolonialis “Malaysia” dan unsur2 subversib serta contra-revolusi sebagai antek2nja didalam ne-geri. Sebagaimana dikemukakan oleh PJM Presiden/Pemimpin Be-sar Revolusi didalam Amanat Politiknja “Berdikari”, jaitu bahwa :

“Mengikuti perkembangan revolusi baik dibidang Nasional mau-pun Internasional, Negara dan Rakjat kita dihadapkan kepada Tugas-Politik sesuai dengan meningkatnja situasi Revolusioner dewasa ini didalam melawan musuh2 revolusi dari luar dan dari

dalam ………………..

- 5 -

dalam dstnja”.

Tetapi rakjat Indonesia jang perkasa tidaklah akan gentar ka-rena ini, malahan semakin jakin akan benarnja dasar dan tudju-an revolusi dan semakin jakin akan kemenangan “The new emer-ging forces” jang berdjoang pada djalannja sedjarah, semakin jakin bahwa Oldefos/Imperialisme jang menentang arus sedjarah dengan berdiri digaris balik sedjarah itu akan sekarat. Dengan kejakinan itu serta ke-Iman-an bahwa Tuhan merachmati perdjo-angan sutji ini, rakjat jang revolusioner itu menerdjunkan di-ri didalam jantjah perdjoangan mati2an menghadapi Nekolim be-serta antek2nja.

2. “Dwikora” mengomandokan Negara dan rakjat bahwa kita tidak sadja dihadapkan kepada tugas2 politik jang sungguh be-sar tetapi sekaligus pula harus melakukan Tugas-Ekonomi seba-gai salah satu sjarat untuk mensukseskan tugas politik kita. Djelas dan tegas bagi kita bahwa tantangan jang kita hadapi dibidang ekonomi tidak boleh diremehkan, djelas bahwa adalah keharusan objektip daripada risingdemands-nja revolusi kita untuk mentjiptakan dengan segera suatu iklim-ekonomi jang baik sebagaimana telah ditegaskan didalam Tavip.

Djelas bahwa semua kekuatan2 progesif-revolusioner harus bangkit bersama dengan semangat “Deklarasi Bogor” untuk meng-ganjang dan menanggulangi kesulitan2 dibidang Produksi, Pe-ngangkutan, Distribusi, Moneter-keuangan, Pembiajaan dan Or-ganisasi Pelaksanaannja

3. Memang pada masa2 jang lalu kita sudah ngelantur de-ngan menggantungkan diri pada “aid2” ini dan itu disamping a-da pelaksana2 jang tidak lagi mengemban Ampera dengan segala matjam pemborosan dan mismanagement malahan menggendutkan pe-rutnja sendiri sadja dengan uang rakjat, dsb.

Karena itu kita perlu dengan segera “Banting Stir” baik dalam perentjanaan dan pelaksanaan maupun didalam pengawasan, dalam mana kita harus berpegang teguh dan erat pada prinsip “Berdi-kari diatas kaki sendiri” dan “Pertjaja akan kekuatan sendiri”. Untuk mana kekuatan2 ekonomi jang riel-njata itu harus diin-fentarisasi-kan dengan tjermat dan tertib, kemerosotan harus ditjegah dan kapasitas kerdja ditingkatkan sedapat mungkin de-ngan menghimpun semua funds & forces progresif-revolusioner dalam menjusun dam melaksanakan sekaligus “Kebidjaksanaan E-konomi Perdjoangan” sebagai “Program Ekonomi Perdjoangan”.

4. Jakni suatu program ekonomi perdjoangan dengan berda-sarkan :

pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan/kehewanan, pe-rikanan, dan pertambangan serta bertulang-punggung industri untuk berdikari.

Suatu program ………………

- 6 -

suatu program ekonomi perdjoangan jang leading & comand posi-tionnja berada didalam tangan pemerintah berupa satu badan tunggal, agar kegiatan2 ekonomi benar2 merupakan “one coordi-nation unit” dalam mana diadakan perhitungan hubungan interre-lation antara masing2 bidang kegiatan ekonomi sehingga pembi-ajaannja diatur dengan perbandingan jang memungkinkan lantjar-nja proses ekonomi dan sampai dengan merata. Perlu djuga disa-dari bahwa kita dewasa ini sedang menjelesaikan tahapan Nasio-nal dan Demokratis sebagai persiapan ketahap Sosialisme Pan-tjasila, agar kita tidak ditjekoki oleh penjakit reformisme dan phasen-sprong.

5. Untuk ini kami mengemukakan perintjian pelaksanaan program ekonomi perdjoangan dengan urutan bidang2 pokok, sbb. :

I. Dasar dan Sasaran.

II. Nation dan Character Building.

III. Bidang Produksi.

IV. Distribusi dan Pengangkutan (Prasarana Nasional)

V. Bidang Moneter dan Keuangan.

VI. Pengorganisasian dan Controle.

VII. Pembiajaan. Penutupan.

Bab. I.

Dasar dan Sasaran (target-rentjana)

A. Dasar Rentjana.

1. Dasar Penjusunan Program Ekonomi Perdjoangan Tiga Tahun (1966-1967) sebagai pelaksana komando Banting-stri adalah: Amanat penderitaan rakjat Ampera, Pantjasila, Manipol-Usdek, UUD-45 chususnja ps. 33, Amanat pembangunan Presiden, Dekon, Tavip, Amanat Berdikari dan amanat2 Pemimpin Besar Revolusi lainnja beserta kete-tapan MPRS No. VI/MPRS/1965.

2. Sebagaimana ditandaskan oleh PJM Presiden didalam amanat Ber-dikari bahwa banting stir harus kita laksanakan didalam bidang ekono-mi karena Rentjana pembangunan semesta berentjana (PNSB) “1961-1969” jang telah disahkan dengan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1961 sudah mendjadi tidak tepat lagi dan tidak sesuai lagi dengan kenjataan dan tuntutan zaman serta revolusi kita pada tingkat sekarang ini.

Sehingga denga Banting-stir kita menjusun program baru jang disesu-aikan denga situasi kongkreet, jakni Program Ekonomi Perdjuangan 1966 – 1969.

3. Sebab itu didalam menjusun Program Ekonomi Perdjuangan (P.E.P.) haruslah dibuat dengan berlandaskan pada prinsip2 pokok a.l. sbb. :

(a) PEP harus sesuai dengan tuntutan Deklarasi Ekonomi (DEKON) dan Tavip serta perkembangan revolusi Indonesia.

(b) Baik didalam perenjanaan maupun didalam pelaksanaan kita

Harus ………………….

- 7 -

harus berpegang teguh dan erat2 pada prinsip “Berdikari diatas kaki sendiri”, artinja kita harus pertjaja pada kekuatan sendiri dengan membuat kekuatan ekonomi kita jang rieel njata sebagai landasan uta-ma rentjana.

(c) Didalam melaksanakan prinsip berdiri diatas kaki sendiri kita mempergunakan dan bertolak dari “production aproach” dengan mendjadikan pertanian dan perkebunan sebagai dasar dan mengembangkan industri didalam negeri untuk mendjadi tulang-punggung

(d) Dalam menjusun pola ekonomi perdjoangan maka kita memakai kebidjaksanaan Ambeg-parama-arta dengan menetapkan prioritas pemba-ngunan selama tiga tahun ini, dengan memperhitungkan interrelation interrelation faktor2 ekonomi serta equivalensi jang sebanding dan overall dari setiap bidang kegiatan ekonomi demi kelantjaran pemba-ngunan serta mentjegah kepintjangan.

(e) Pelaksanaan PEP dalam arti jang seluas2nja harus berada di-dalam satu kenjataan komando jakni Dewan Ekonomi Nasional, sehingga dengan tersusunnja PEP akan berarti bahwa segala pola rentjana jang telah ada seperti projek2 PNSB, Mandataris, Kopedasan, Irian Barat, dll.-nja sudah diintegrasikan dan di-sineronisasikan kedalamnja.

B. Sasaran (target rentjana)

1. Dengan berpegang teguh pada dasar dan prinsip pokok tersebut, maka kita perlu menentukan sasaranatau target jang harus ditjapai oleh Program Ekonomi (Pembangunan) Perdjoangan selama tiga tahun jang akan datang.

Menurut hemat kami, sesuai dengan irama revolusi Indonesia jang te-rus meningkat dan kekuatan ekonomi kita jang rieel-njata, serta djangka waktu rentjana jang relatip pendek, maka PEP harus dapat me-laksanakan tri-sasaran simultan jakni :

(a)Mengikis habis sisa imperialisme dan feodalisme dari per-ekonomian Indonesia

(b)Meningkatkan produksi sehingga hasil produksi dalam negeri sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok rakjat, baik sandang dan pa-ngan serta kebutuhan pokok rakjat lainnja.

(c)Mempersiapkan perekonomian kita dengan sjarat2 jang tjukup baik setjara ekonomis, agar rentjana pembangunan kita selandjutnja (setelah PEP) sudah siap untuk memenuhi dan memasuki tahap (periode) modernisasi dan Indudustrialisasi setjara besar2an disegala bidang.

2. Dengan menentukan terlebih dahulu tri-sasaran simultan ini, maka program ekonomi perdjoangan ini kita arahkan pada sasaran ter-sebut, sehingga PEP baik dalam perenjanaan maupun didalam pelaksa-naan oleh PEP ini adalah berat dan simultan, dan dengan prinsip berdikari kita harus mempergunakan pisau analisa jang tajam, ma-

lahan kita ………………

- 8 -

lahan kita harus memperhunakan pisau jang bermata dua, jang satu ki-ta hantamkan kepada nekolim dan jang satu lagi untuk melenjapkan se-gala rintangan2 jang menghalangi dan merupakan batu sentuhan bagi kenaikan produksi didalam negeri.

3. Selandjutnja kita menjusun PEP menurut sektor2/bidang2 per-ekonomian dan sekaligus menetapkan prioritasnja. Tetapi sebelum kita sampai kepada PEP beserta perintjinannja, maka untuk suksesnja pelak-sanaan PEP jang akan dimulai 1-Djanuari-1966, perlulah kita memberi-kan persiapan2 sebelumnja jang harus dilaksanakan tahun 1965 ini, jakni :

(A) Inventarisasi dengan tjermat dan teliti seluruh kekajaan Bangsa dan Negara, baik materieel maupun tenaga (skill) jang terse-dia.

(B) Penjahatan dan penertiban seluruh aparatur ekonomi dan pem-bangunan sehingga dapat mentjapai efektifitet dan effisiensi dan sekaligus benar2 meningkatkan ekonomi sektor negara dalam posisinja sebagai leading dan comand position.

(C) Mentjiptakan iklim ekonomi jang baik jaitu dengan mengada-kan rehabilitasi semua alat2 produksi jang ada, mengusahakan stabi-lisasi harga dengan melaksanakan politik harga jang berentjana, memberantas inflasi dengan mentjiptakan ongkos produksi jang stabil, memberantas ongkos2 gelap atau harga dibawah medja termasuk mani-pulasi dan korupsi serta jang serupa dengan itu, dan djuga meningkat-kan daja beli rakjat.

(D) Meningkatkan produksi pangan sehingga pada waktu kita memu-lai rentjana PEP sudah berada dalam tingkat Swa-sembada pangan.

(E) Pembentukan Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional dan menjesuai-kan segala aparatur perekonomian dan pembangunan kita dengan PEP sehingga dengan demikian segala kegiatan ekonomi bangsa dilaksanakan dengan satu komando dan merupakan “one coordinated unit”. Seterusnja marilah kita memperintji PEP 1966 – 1969 menurut sector/ bidangnja masing2.

BAB. II.

Nation dan Character Building.

1. Projek Nation & Character Building ini haruslah merupakan prioritas utama baik berupa pembangunan Mentaal maupun ekonomi. Chususnja berhubungan dengan soal pembangunan ekonomi maka program indoktrinasi harus lebih di-intensipkan lagi dari pada jang sudah2, agar semuanja kita mengetahui, baik ia pemimpin maupun rakjat me-ngenai apa jang akan kita kerdjakan. Indoktrinasi mengenai kesadar-an Nasional, mengenai ekonomi terpimpin dan keharusan berdikari da-lam bidang ekonomi adalah keharusan untuk terus dilaksanakan se-hingga dihajati oleh seluruh bangsa.

Demikian ……………..

- 9 -

Demikian pula setelah PEP selesai disusun maka pertama-tama jang ha-rus dilakukan adalah penjebaran PEP ini keseluruhan lapisan masjarakat, agar semuanja djelaskan akan apa jang harus dikerdjakan sehingga dengan demikian seluruh rakjat Indonesia ini melaksanakan sosial responsi-bility dalam pelaksanaannja. Tugasnja penjebaran PEP nanti harus di-laksanakan merata dengan indoktrinasi/pendjelasan2 untuk dapat meng-gerakan massa rakjat turut mensukseskan pembangunan.

2. Demikian pula indoktrinsai2 jang dilakukan oleh lembaga2 ne-gara jang ada sekarang ini harus diteruskan dan diintensipkan, baik jang dilakukan oleh Panitia Pembina Djiwa Revolusi, Front Nasional – dlsb.

Jang mana meminta pula dari kita untuk mengintensipkan gerakan turun kebawah daripada waktu2 jang lalu dan membangun dengan terorganiseer rapih kelompok2-kerdja sampai diranting2 Front Nasional agar dike-rahkan dalam meningkatkan produksi dan memulai daripada unit2 terke-tjil itu berusaha untuk berdiri diatas kaki sendiri.

3. Tugas politik jang sudah dirintis KAA-I, KWAA, KPAA, KIAA dsbnja harus diteruskan ke KAA-II menudju suksesnja projek Conefo. Untuk ini perlu djuga diselenggarakan dan diefektipkan kegiatan2/ konperensi2 Kristen dibidang pemuda/mahasiswa dan masjarakat se Asia – Afrika oleh Organisasi Kristen dengan bantuan pemerintah dan bila perlu Parkindo bersedia membantunja

4. Projek2 gama sebagaimana telah ditetapkan dalam ketetapan2 MPRS No. II/MPRS/1961 dan jang sedang berdjalan sekarang ini adalah mutlak untuk diteruskan dan diselesaikan.

5. Projek Perhubungan perlu pula mendapat perhatian jang chusus terutama didalam merealisasikan terwudjudnja satu negara kesatuan jang demokratis dari Sabang sampai Merauke (Pokok ke-I dari tiga ke-rangka revolusi) dengan menjelaskan setjepat mungkin djalan raja Trans Sumatra, dan projek2 perhubungan laut, udara dan darat lain-nja.

Bab. III.

Bidang Produksi.

1. Sebagai prioritas utama didalam bidang produksi, maka PEP harus dapat mentjapai target produksi pangan dan sandang untuk me-menuhi kebutuhan rakjat Indonesia dengan memperhitungkan djumlah pertambahan penduduk (population growth) sebanjak 2,6 prosen (hasil sensus 61).

Hal ini berarti bahwa didalam kita menjusun rentjana produksi de-ngan berbagai bidangnja, pertama2 haruslah kita selalu ber-orienta-si kepada prioritas ini. Dengan demikian djelas djuga bahwa penak-siran setjara kwantitatip-pun harus dilaksanakan dengan seteliti2-nja.

2. Iklim ……………….

- 10 -

2. Iklim produksi harus diperbaiki oleh pemerintah dimana per-idjinan harus dipermudah dengan membersihkan aparatur pemerintah di bidang ini daripada birokrat penghisap rakjat, iklim, dimana ada djaminan kelandjutan produksi dan gairah berproduksi serta kemung-kinan bagi produsen untuk mengembalikan modalnja ditambah keuntung-an djasa produksi jang lajak. Iklim jang baik serta djaminan itu a-kan memberikan kemungkinan bagi pemerintah untuk menentukan target produksi dengan memberikan sanctie atau premi.

3. Untuk perintjian daripada bidang produksi ini adalah mentja-pai target berdikari, kami menggunakan urutan sbb. :

A. Produksi Pangan.

B. Produksi Sandang.

C. Produksi bahan mentah/export.

D. Dasar2 kearah Industrialisasi.

A. Produksi Pangan.

Produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan rakjat akan koolhidrat 150 kg./per capital, protein nabati 40 gram/cap dan hewani 15 gram/p. cap. garam dsb. Termasuk penggunaan pupuk dan pemberantas hama serta industri alat2 pertanian adalah saling berhubungan dengan bi-dang produksi jang lainnja.

Sebagai pokok2 dalam hal ini kami mengemukakan sbb. :

Pertanian, Perikanan, Kehewanan/Peternakan dan Transmigrasi gaja baru.

1. Pertanian.

a.untuk memenuhi tuntutan swa-sembada pangan, maka produksi perta-nian (beras, ubi3-an, dlsb.) merupakan prioritas utama, dan untuk memenuhi ini al. harus ditempuh djalan :

· Melakukan dengan konsekwen UUPA dan UUPBH.

· Intensifikasi pertanian dengan pupuk jang sesuai dan bibit jang lebih baik, irigasi dan dimana perlu mechanisasi serta penjuluhan tjara bertani praktis produktip, djasa produksi dan pembajaran in natura, dslb.

· Extensifikasi jakni memperluas areal penanaman, baik dengan djalan menggarap tanah2 baru terutama melalui transmigrasi dan wadjib gerap per-Kabupaten serta civic-mission, diikuti pembukaan2 fasilitas jang di-perlukan seperti djalan2 dan perkampungan dsb.

b.Meningkatkan produksi pertanian umumnja untuk keperluan export dan industri dalam negeri.

2. Perikanan.

a.mengexploiteer dengan sebaik2-nja hasil2 perikanan kita.

b.Mendirikan industri perikanan didalam negeri. (pengalengan)

c. Mentjari ……………….

- 11 -

c.Mentjari pasaran export ikan jang menguntungkan.

3. Kehewanan/peternakan.

a. Memperbaiki tjara2 peternakan serta penjehatannja.

b. Mendirikan industri pengalengan daging didalam negeri dan memba-tasi import untuk kemadjuan industri itu.

c. Mendirikan industri untuk mengerdjakan hasil2 hewani seperti susu untuk kebutuhan dalam negeri.

d. Mengingat banjaknja hasil peternakan kita, maka untuk itu perlu kita dirikan satu Departemen Kehewanan/Peternakan untuk lebih lagi mengembangkan bidang ini

4. Transmigrasi gaja baru.

a.Dalam rangka mempertinggi produktivitas perekonomian negara se-tjara keseluruhan dan untuk mempertinggi kesatuan dan persatuan nasion maka program transmigrasi gaja baru mendapat prioritas u-tama dalam PEP, harus sudah selesai dalam djangka 3 tahun ini.

b.Penjebaran penduduk jang merata pertama2 meninggikan produksivi-teit jaitu dengan mengerdjakan sumber2 baru dan menghilangkan “disquisedunemployment”, dapat ditjapai dengan memberikan fasili-tas serta djaminan hidup transmigran dan membuka projek2 pemba-ngunan/industri djustru didaerah2 jang tidak padat penduduknja ataupun dengan mentransmigrasikan golongan orang2 berada.

c.Untuk melaksanakan tugas2 ini perlu rentjana2 jang terperinji jang pelaksanaannja dikoordineer oleh satu Departemen Transmigra-si.

B.Produksi sandang.

Pada dasarnja industri/produksi sandang ditudjukan untuk menje-diakan textil dengan tjara jang mudah dan djumlah jang tjukup serta merata bagi masjarakat terutama kaum buruh dan tani, sehingga harus diberikan prioritas. Untuk mana industri dalam negeri harus dikem-bangkan setjara terkoordineer dan berentjana dengan terpimpin baik, sehingga import hanjalah berupa pemenuhan target kebutuhan jang ha-rus dikurangi berangsur2 dan selesai dalam waktu tiga tahun ini. Projek2 jang perlu diselesaikan dalam bidang ini adalah :

· Projek industri sutra dan rayon.

· Projek2 industri textil, termasuk industri pemintalan benang dan peradjutan serta perluasan penanaman kapas.

C.Produksi bahan mentah/export.

Projek2 ini meliputi : Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan dan Pengolahan bahan mentah merupakan bidang2 “penghasil devisen” dan karena harus lebih dipergiat pelaksanaannja oleh negara (PN) jang harus leading didalam membuka daerah2 baru dan swasta.

1.Perkebunan.

a.Mengadakan upgrading dari hasil2 perkebunan kita jang sudah ada dan meningkatkan hasilnja dengan perawatan jang lebih baik,

serta ……………………

- 12 -

serta memperhatikan maintenance alat2 produksi.

b.Mengadakan replantation dan menambah areal perkebunan.

c.Mengambil alih sisa2 perkebunan asing.

d.Memberikan incentives bagi pertgas2 jang bekerdja dilapangan chususnja jang berhubungan dengan keselamatan produksi.

e.Mengadakan research tentang kemungkinan tanaman baru jang lebih banjak menghasilkan.

2. Kehutanan.

a. Mengexploiteer dengan sebaik2nja hasil2 hutan kita dengan mem-perluas dan mentjari pasarannja dengan memberikan/kesempatan untuk mengerdjakan hutan2 itu.

b. Mengolah hasil2 hutan kita didalam negeri, serta memperbaiki transport dari pedalaman dan tjara2 pengumpulan hasil dari rak-jat jang bertanggung-djawab.

c. Mengadakan research sebaik2nja mengenai hasil2 hutan jang masih tersembunji serta kemungkinan penggunaan hasil2 hutan tersebut.

3. Pengolahan bahan mentah.

Industri pengolahan bahan mentah, terutama jang tjepat mengha-silkan (quick yielding project) harus diusahakan chususnja un-tuk peningkatan barang2 export dan kebutuhan produksi/industri dalam negeri.

4. Pertambangan.

a. Melandjutkan projek2 pertambangan jang telah dimulai didalam PNSB dan membuka kemungkinan bagi funds lain untuk mengolah tambang baru dibawah pengawasan pemerintah.

b. Memperbaiki tjara pengolahan dari projek2 pertambangan kita serta mentjari pasaran baru bagi hasil2 tambang2 jang telah kita tingkatkan mutu serta kwantitas produksinja.

c. Mengadakan suatu peta mengenai inventarisasi kekajaan alam kita jang sedang di-exploiter maupun jang masih terpendam jang masih dapat diexploiteer dari Sabang sampai Merauke.

D. Dasar2 kearah Industrialisasi.

Sebagai persiapan kearah industrialisasi modern setjara besar2-an sebagai tulang-punggung daripada revolusi kita, maka dalam tiga tahun ini perlu diselesaikan al. mengenai bidang2 : Industri dasar & rakjat, Tenaga Listrik, Penelitian & Pengembangan, dan Pendidik-an.

1. Industri Dasar dan Rakjat.

a. Pembangunan industri jang harus mendapat prioritas adalah in-dustri jang membantu projek2 pangan dan sandang.

b. Industri pupuk jang tepat bagi tanah Indonesia dan alat2 per-tanian seperti tjangkul dlsb. Harus mendapat prioritas utama.

c. Industri bahan baku dan bahan penolong perlu disiapkan terlebih dahulu.

d. Industri ………………

- 13 -

d. Industri rakjat seperti keradjinan tangan, peradjutan dan pemin-talan dll-nja harus dikembangkan dan mendapat perhatian jang chusus.

e. Industri jang dapat mengolah hasil2 bumi kita sendiri seperti barang2 jang terbuat daripada karet, kopra dlsb. Jang dapat de-ngan sekaligus memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti pabrik ban, sabun dlsb. Hendaknja dibangundalam tiga tahun ini jang mana selain menghemat devisen djuga menguntungkan para petani sebagai penghasiljang langsung dengan mudah mengadakan transak-si dengan produsen-pengolah, jang membeli hasil-hasil buminja.

f. Industri kertas serta alat2 bangunan untuk memenuhi kebutuhan-nja didalam negeri.

g. Industri2 lainnja jang bersifat quick yielding.

h. Membangun industri2 dasar seperti Tanur-Tinggi dsb. Harus men-dapat prioritas disamping produksi alat2 produksi untuk dapat sesudah PEP memasuki tahap industrialisasi besar2-an.

2. Tenaga listrik.

Agar PEP dapat merupakan persiapan bagi tahapan Pembangunan se-landjutnja untuk memasuki modernisasi dan industrialisasi dise-gala bidang perekonomian, maka satu sjarat mutlak jang harus dipenuhi adalah tersedianja aliran diutamakan baik dengan sege-ra menjelesaikan projek2 jang sudah ada seperti : (1). Projek Djatiluhur dan (2). Projek Asahan, maupun dengan menambah kapa-sitas dari tenaga listrik jang telah ada.

Dalam rangka ini djuga maka projek Industri lampu pidjar hendak-nja mendapat pengutamaan pula.

3. Penelitian dan Pengembangan.

a. Penelitian dan pengembangan harus terus-menerus dilakukan baik dibidang Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Technolo-gi dan Industri, untuk mentjari tjara2 kerdja baru jang le-bih effective efficient, mentjari sumber2 baru, hasil2 baru jang kesemuannja untuk mempertinggi produksi didalam negeri dalam rangka usaha merealisasikan prinsip berdiri diatas ka-ki sendiri.

b. Mengadakan penelitian jang diperlukan termasuk statistik ser-ta inventarisasi jang baik dan benar2 njata serta up-to-date, sebagai persiapan untuk rentjana atau Plan Pembangunan in-dustrialisasi berikutnja.

4. Pendidikan.

a.Dalam PEP jang harus mendapat prioritas ialah pendidikan ke-djurusan baik ia dalam bidang Pertanian, Pertambangan, Per-industrian dan pendidikan kedjurusan lainnja jang diperlukan bagi pembangunan.

b. Dalam lapangan ……………...

- 14 -

b.Dalam lapangan skill ini maka perlu disusun suatu rentjana a-lokasi tenaga kerdja (skill) jang sudah tersedia dan dengan demikian dapat menentukan kekurangan tenaga masing2 bidang untuk dapat menjusun rentjana serta target pendidikan.

c.Rentjana pendidikan harus benar2 diorientasikan pada program pembangunan, dan karena itu pula rentjana pendidikan harus di-integrasikan sesuai dengan rentjana pembangunan.

Bab. IV.

Distribusi dan Pengangkutan (Prasarana Nasional).

A.Distribusi.

1. Koperasi.

Mengintensipkan dan membimbing pembentukan koperasi2 produksi dan konsumen/distribusi sampai kedesa2 harus dipergiat, karena pengalaman selama ini bahwa koperasi belum menundjukkan kemadju-an didalam masjarakat sebagai alat ekonomi tepimpin, malahan ia mendjadi alat pemeras-nja segolongan pengurus abadi sadja jang mendapat kuasa terlalu banjak dan berakibat hilangnja fungsi se-benarnja koperasi jang harus merupakan suatu badan dari bawah jang berakar. Untuk mengatasi itu perlu bimbingan dari pemerin-tah serupa fasilitas, indoktrinasi serta hak dan kewajiban un-tuk mengkontrole kegiatan koperasi agar sesuai dengan maksud jang sebenarnja. Untuk itu Direktorasi Koperasi dari Dept. Trans-ko jang sekarang perlu diperluas mendjadi Departemen tersendiri, apalagi semakin meningkatnja nanati peranan koperasi dibidang distribusi.

2. PDN/PN2.

Peranan PDN/PN sbagai leading & comanding position dalam arti leading dibidang kedjudjuran dan kerapihan kerdja serta coman-ding didalam membuka bidang2 gerakan jang baru sebagai pelopor, dan sebagai sumber penghasilan negara dan pembiajaan pembangun-an perlu diintensipkan dan ditingkatkan. Karenanja para pendja-bat jang bukan “the right man on the right place” dan Kapbir” atau serupa itu harus dibersihkan dari PDN/PN sebagian veste-dinterest jang subversib, tanpa melupakan untuk memberikan ke-sempatan kepada pimpinan menudjukkan kemampuannja dalam mentja-pai target jang ditentukan dengan fasilitas jang ada dan kete-nangan kerdja.

Djuga didalam PDN/PN ini diadakan spesialisasi untuk mentjapai efisiensi dan mentjegah pemborosan2 jang tidak perlu serta me-mudahkan untuk controle.

3. Perdagangan Luar-negeri.

· Perdagangan luar negeri harus memegang peranan jang penting dalam pembangunan ekonomi perdjoangan.

· Baik export maupun import harus dikuasai oleh negara dan

dilakukan ………………..

- 15-

dilakukan oleh PDN/PN.

· Baik export maupun import harus direntjanakan dengan sebaik2-nja dan perentjanaan Export-Import harus diintegrasikan dengan rentjana pembangunan keseluruhan sehingga dengan demikian sek-tor perdagangan harus dapat kita pergunakan untuk melaksanakan prinsip berdikari.

· Untuk manaikan penghasilan devisen dari export, maka perlu up-grading dari bahan2 export kita serta peningkatan kwantitas, djuga mengenai penentuan pasarannja langsung pada negara con-sumen terutama kepada negara2 Nefos.

· Dept. Perdagangan Luar Negari perlu lebih dilengkapi daripada susunannja jang ada sekarang.

B.Prasarana Nasional/Pengangkutan.

Prasarana Nasional, baik dibidang perhubungan darat, laut dan udara serta telekomunikasi dan industri jang berhubungan dengan itu harus mendapatkan prioritas didalam PEP, karena suk-sesnja kita meningkatkan produksi tergantung kepada lantjarnja alat2 pengangkutan transport.

1. Perhubungan darat.

· Perlu perawatanserta perbaikan daripada djalan jang telah ada, terutama djalan2 kepedalaman dan dari daerah produksi ke kota pelabuhan, dan demikian pula maintenance daripada alat2 pengangkutan jang telah ada.

· Penambahan djaring2 djalan, serta djumlah alat2 pengangkutan jang ada tetapi bukan berupa barang lux-mewah.

· Pembangunan pabrik ban dan spare-parts untuk memenuhi kebutuh-an didalam negeri sendiri.

2. Perhubungan laut.

· Perawatan dari alat2 angkutan jang telah ada serta memperbaiki pelabuhan terutama port-outhority-fasilities serta membuka pe-labuhan baru.

· Menentukan route dari masing2 kapal agar terdapat hubungan jang teratur antara daerah2 dan pusat mengenai pengangkutan personeel maupun barang terutama barang2 export jang sering mengalami kematjuan, seperti : copra dari Minahasa dan tjeng-keh dari Maluku dlsb.

· Disamping memperbaiki fasilitas2 pelabuhan djuga perlu sudah pengerukan beberapa pelabuhan dan sungai demi lantjarnja pe-ngangkutan, seperti pelabuhan Pontianak dan sungai Musi.

· Memperbaiki kapal2 jang rusak dengan mendirikan dok2 dan me-nambah tonage dengan memperhebat Industri Bahari dalam pem-buatan2 kapal didalam negeri maupun dengan pembelian kapal2 jang baru dari luar.

3. Perhubungan ……………..

- 16 -

3. Perhubungan Udara.

· Menambah kapasitas pengangkutan udara serta memperbaiki peng-aturan kesempatan terbang bagi masjarakat jang sebenarnja mem-butuhkan.

· Memperluas djaringan2 perhubungan udara, terutama bagi daerah2 jang masih sukar ditjapai dengan djalan darat dan laut.

4. Telekomunikasi.

· Moderenisasi alat telekomunikasi dan perluasan kemungkinan pa-kai serta mempertinggi ketjepatan kerdja diseluruh tanah air.

Bab. V.

Bidang Moneter dan Keuangan.

1. Dalam bidang moneter/keuangan sistem Ekonomi-Terpimpin harus benar2 didjalankan. Hal mana berarti perkembangan moneter kita harus berentjana sehingga inflasi dan spekulasi jang mera-djalela dapat dihindari terlebih dahulu.

2. Inflasi sekarang ini harus segera di-rem dan di-stop, sehingga didalam anggaran2 : Routine, Devisen, Kredit, Pemba-ngunan dan Chusus (Revolusi) ; harus diusahakan klop untuk kemu-dian meningkat mendjadi positip dengan menghindarkan pemborosan-pemborosan serta inefisiensi dan misinfestasi, terutama didalam anggaran Routine.

3. Politik moneter harus ber-orientasi kepada produksi, dengan maksud untuk meningkatkan produksi dan memperlantjar distribusi, sehingga dengan demikian politik kredit harus dida-sarkan atas djaminan produksi.

4. Politik penjusunan anggaran belandja dan anggaran pen-dapatan negara harus berdasarkan kepada ekonomi terpimpin, ar-tinja bahwa segala penerimaan dan segala pengeluaran negara telah dapat direntjanakan terlebih dahulu jang mana harus ber-orientasi kepada pembangunan.

5. Bank2 swasta modal asing sudah tidak diperlukan lagi malahan modal domestic asing akan meninggalkan bidang perban-kan dan mendjalankan kegiatan dibidang produksi. Disamping itu kegiatan per-Bankan haruslah benar2 terpimpin dan dapat dikon-trole oleh suatu bank central, dengan kesempatan berkembang sesuai dengan kemampuannja.

Bab. VI …………………………

- 17 -

Bab. VI.

Pengorganisasian & Controle.

1. Pengorganisasian pembangunan harus benar2 berada di-dalam satu komando jaitu Dewan Pimpinan Nasional, jang ber-tugas memberikan bimbingan dan pembinaan agar masing2 unit ekonomi dapat bergerak dan berkembang sesuai dengan kemam-puan kerdjanja, pada bidang2 gerak masing2 unit jang sudah akan harus dapat ditentukan didalam PEP dengan djelas. Se-kaligus pula badan ini merupakan pimpinan didalam merentja-nakan, pelaksanaan pengaturan pembiajaan dan pengawasan.

2. Untuk kesatuan komando tersebut maka segala badan2 jang ada sekarang ini dan mempunjai wewenang jang serupa didalam bidang ekonomi dan pembangunan harus di-integrasi-kan kepada D.P.E.N., seperti KOTOE, kepedesaan, Irian Barat, bag. Perantjang ekonomi/pembangunan Bappenas, dlsb-nja.

3. Sedjak Manipol tahun 1959 kita mempunjai landasan structuril jang kuat berupa pemerintahan jang stabil, selama sudah ( 6 tahun terachir ini. Masa ini tentunja telah me-mungkinkan bagi kita untuk melihat bahwa ada pemimpin2 jang sudah tidak betjus lagi, karenanja kita harus berani menga-dakan refreshing diantara para pembantu-pelaksana daripada PJM. Presiden untukl menjehatkan keadaan serta semangat dan keamanan mengemban akan Amanat Penderitaan Rakjat.

4. Untuk mentjapai efisiensi kerdja maka sesuai dengan tuntutan situasi perdjoangan kita perlu kiranja segera diben-tuk/dilaksanakan :

(a).Pembentukan Depertemen Kehewanan/Peternakan.

(b).Departemen Koperasi, sebagai perluasan jang se-karang.

(c).Departemen Transmigrasi, sebagai perluasan Trans-kop.

(d).Perluasan dan melengkapi susunan Departemen Perdagangan Luar Negeri jang ada sekarang ini.

(e).Departemen Kebudajaan, untuk melenjapkan pene-trasi kebudajaan asing (Tri-sakti Tavip).

(f).Departemen Pemuda.

(g).Departemen Agama Kristen, atau sedikitnja pening-katan Biro Kristen Dep. Agama mendjadi Direktorat tersendiri.

5. Untuk merealisasikan social control, social support dan social pertizipation dalam rangka mewudjudkan social respensibility maka tugas Front Nasional dan Pantja-Program-nja harus lebih diintensifkan pelaksanaannja, chususnja Prog-ram Turun kedesa untuk mengaktiver dan mengerganiser kelom-pok2-lerdja rakjat didalm melaksanakan PEP.

6. Masing2 …………….

- 18 -

6. Masing2 daswati I mempunjai badan koordinasi kegia-tan ekonomi pula serta harus bisa berusaha untuk berdikari tanpa subsidi dari pusat dimana ia melaksanakan kegiatan di-daerahnja tetapi kepemimpinan tetap ada pada D.P.E.N. (Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional). Djadi kita mempergunakan prinsip pelaksanaan jang ge-deconsentreeri dan kepemimpinan ge-central-iseerd, tanpa mengurangi hak otonomi daerah.

7. Perlu pengawasan teliti dari B.P.K. djuga pada men-teri2, jang ditetapkan dengan U.U.

Bab. VII.

Pembiajaan Program.

1. Pembiajaan pembangunan didasarkan atas kekuatan dan kemampuan jang kita miliki sendiri (swa-sembada), jitu usaha2 dari :

(a).Unit-unit Ekonomi Negara.

(b).Rakjat pekerdja : buruh, tani, nelajan dan Angkatan Bersendjata.

(c).Koperasi.

(d).Swasta progresif.

2. Hasil2 pengolahan kekajaan alam seperti, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, dan Pertambangan mendjadi sumber utama pembiajaan.

3. Sektor perdagangan Luar Negari jakni export jang harus menghasilkan dexisen, penggunaannja harus benar2 diman-faatkan untuk pembiajaan pembangunan terutama dibidang mening-katkan produksi dan membangun industri.

4. Menggali sumber2 baru dengan terlebih dahulu mengada-kan praeinvestasi untuk projek2 jang segera menghasilkan.

5. Menasionaliseer perusahaan2 asing dan memindahkan bi-dang gerak swasta domestic asing kebidang produksi dan Indus-tri.

6. Mempermudah prosedure pebiajaan dengan mengadakan tanggung-djawab per-projek untuk memenuhi kebutuhan sendiri, umpamanja mengadakan pendjualan hasil produksi setjara tji-tjilan tetapi menguntungkan sipembeli jang mana kita perguna-kan sebagai modal membangun industri tersebut, ini suatu hal jang njata tidak sebagai obligasi pembangunan jang kurang me-narik.

7. Bantuan negara2 sahabat jang tidak mempunjai ikatan.

Jang Mulia Saudara Ketua.

- 19 -

Jang Mulia Saudara Ketua,

Demi suksesnja Ekonomi Perdjuangan, dalam menjurus pe-rentjanaan jang bertanggung djawab, menurut hemat saja, per-lu terlebih dahulu diperhatikan soal-soal jang berikut :

A. 1.Adalah satu faktor jang njata, bahwa pada waktu ini, ma-sih kita lihat kesimpangsiuran dan kurang koordinasi serta synchronisasi antara berbagai tindakan-tindakan dikalangan dan diantara instansi Pemerintah. Tiap instansi Pemerintahan berlomba mengambil inisiatip dan memberikan interprestasi sendiri dalam bidang Ekonomi dan Pembangunan, walaupun sudah terang dan gamblang hal itu ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965 dan da-lam Amanat Politik Berdikari.

Keadaan jang tidak sehat ini perlu ditertibkan oleh Bap-penas, dan dimana perlu oleh Pimpinan tertinggi Bappenas.

2.Adalah sangat ideaal djika dalam membuat rentjana pemba-ngunan, satu departemen atau satu kompartemen setjara bertanggung-djawab mengadakan musjawarah jang intensip dengan Bappenas, sehingga dapat diperoleh gambaran jang kongkrit.

Pembahasan selandjutnja dibawa ke Muppenas untuk diba-has lebih landjut, sampai gambaran jang kongkrit itu da-pat diolah mendjadi pola pembangunan. Menurut hemat saja pentjiptaan pola itu belum berachir disini. Harus dibawa lagi ke Dewan Ekonomi Nasional (Depenas), sesuai dengan Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965 pasal 19, ajat 1, 2 dan 3 untuk dibahas lebih landjut dalam tingkat terachir. Se-sudah ada kesimpulan Deppenas, barulah dapat disusun Ren-tjana Ekonomi Perdjuangan 3 tahun (1966, 1967, 1968) jang dapat dipertanggung djawabkan.

3.Saja mendapat kesan, bahwa sesudah mempeladjari keempat workingpaper dari keempat sub-panitia dan rekomendasi dari Menko Maritim, bahwa Pimpinan Muppenas tidak memperoleh data-data jang lengkap dari Departemen-depar-temen dan Kompartemen-kompartemen mengenai sasaran-sasaran kwantitatip dibidang pembangunan dalam tiap Departemen dan Kompartemen.

Kesan itu timbul oleh karena kami anggota-anggota Muppe-nas tidak memperoleh bahan-bahan lengkap dari tiap De-partemen dan Kompartemen, sehingga saja tjemas, apakah sedang Muppenas pada masa ini sanggup menjusun satu pola pembangunan jang objectifdan riil dan ilmiah praktis.

Paling …………….

- 20 -

Paling banter sidang kita ini dapat menjusun garis pokok rentjana pembangunan ekonomi pembangunan.

Oleh karena itu saja mengharapkan agar Bappenas sesudah Si-dang Muppenas ini mengumpulkan data-data dan sasaran-sasaran kwantitatip dari tiap Departemen dan Kompartemen, guna menju-sun satu pola pembangunan jang dapat dipertanggung-djawabkan.

Sementara itu Dewan Ekonomi Nasional (Depenas) belum ter-bentuk. Pada hal, Depenas mempunjai commanding position dalam pelaksanaan Pembangunan seperti jang termuat dalam Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965 pasal 19 ajat 1, 2 dan 3 jang berbunji sbb. :

(1)Untuk mensukseskan Pembangunan djangka pendek, untuk memper-tinggi kemampuan aparatur pelaksanaan Pembangunan, untuk me-ningkatkan efficiensi dalam management serta mentjegah kesim-pang-siuran wewenang dalam policy ekonomi dan mendjamin ke-satuan dalam Pembangunan Ekonomi dibentuk Dewan Nasional (Depenas) jang2 langsung dipimpin Presiden/Pemimpin Besar Re-volusi/Mandataris MPRS.

(2)Tugas Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional ini ialah memberi bim-bingan dan pimpinan pelaksanaan, pengaturan pembiajaan dan pengawasan Pembangunan.

(3)Badan-badan, lembaga-lembaga dan Instansi-instansi Pemerin-tah jang mempunjai wewenang jang sama atau serupa, ditiada-kan dan selandjutnja wewenang, tugas dan kewadjibannja di-integrasikan didalam Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional.

Depernas sampai kini belum terbentuk.

Namun demikian, Muppenas harus bekerdja keras dan harus ber-hasil menjusun rentjana-rentjana mengenai keempat tugas si-dang Muppenas pada minggu ini.

B.Jang Mulia Saudara Ketua,

Dalam usaha menjumbangkan fikiran tentang keempat tugas kita, saja tidak akan mengulangi lagi fikiran-fikiran jang sudah dimuat dalam sumbangan pemikiran kami jang sudah ada ditangan Saudara-saudara anggota jang terhormat.

Disamping itu saja ingin lagi menondjolkan beberapa fi-cet sekedar mengaksentuiirnja dalam pembahasan dalam komisi nanti.

Dalam menjusun rentjana pemabangunan ekonomi 3 tahun ini, me-nurut hemat saja, kita harus perhatikan pokok-pokok jang ber-ikut :

1. Lebih ………………

- 21 -

1.Lebih dahulu harus kita tetapkan, bahwa hakekat pokok Ekonomi-Perdjuangan adalah mendjadikan bidang Ekonomi sebagai alat revolusi untuk memungkin tertjapainja tjita-tjita revolusi umumnja dan memungkinkan strategi dasar eko-nomi pada masa ini memasuki tahap Sosialisme Indonesia.

2.Dalam rentjana target pembangunan tiga tahun harus kita usahakan keseimbangan antara pembinaan prasarana agama/mental dan pembangunan prasarana materieel jang akan ter-gambar nanti dalam sasaran-sasaran kwantitatip.

3.Harus ditetapkan sebagai prinsip pokok dalam kebidjaksa-naan institutionil dalam rentjana pembangunan tiga tahun ini, bahwa semangat gotong rojong, sebagai perasan Pantja Sila harus diabdikan kepada terlaksananja :

a)Rentjana Produksi disegala bidang.

b)Rentjana Devisa.

c)Rentjana Moneter.

Agar dapat tertjipta landasan jang sehat bagi Ekonomi Per-djuangan djangka pendek ini.

Hal ini adalah tuntutan mutlak dari pasal 1 dan pasal 22 Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965. Hal ini berarti bahwa Front Nasional dan tenaga-tenaga kerdja, sebagai social force harus digerakan dan diikutsertakan untuk ikut me-ngawasi pelaksanaan rentjana pembangunan.

Penghematan devisa, pemborosan barang-barang milik negara, penjelewengan dalam produksi, korupsi, birokrasi dll. Pa-tut mendjadi sasaran perhatian Front Nasional dan tenaga kerdja Rakjat Indonesia dalam rangka merealisasikan so-sial responsibility.

4.Bagaimana baiknja suatu rentjana, tetapi kalau para pe-laksananja tidak betjus, maka rentjana itu tidak berdjalan. Oleh karena itu, sebelum rentjana pembangunan 3 tahun di-laksanakan, semua projek-projek pembangunan harus lebih dahulu dibersihkan dari koruptor-koruptor, penjelewengan2, kabir2 dan sebagainja.

Pembangunan 3 tahun ini harus berada ditangan orang jang Pantjasilais, orang Manipolis, berdjiwa Tavip dan sanggup melaksanakan politik “Berdikari”.

5. Dalam ………………

- 22 -

5.Dalam menjusun prioritas2 dalam Rentjana Pembangunan 3 tahun, kita harus sanggup mengadakan keseimbangan antara projek Pusat dan Projek Daerah. Dalam mengadakan integ-rasi dan synchronisasi, projek2 Daerah harus ditondjol-kan terutama projek jang mempertinggi hasil produksi dibidang sandang-pangan.

Kita harus mendjaga, djangan timbul perasaan dianak-tirikan daerah oleh pusat, oleh karena tidak ada pemba-ngunan jang adil dan merata.

Sedapat-dapatnja setjara ringkas: harus ada pembangunan jang seimbang antara pusat dan Daerah, dan seimbang de-ngan keperluan dan kesanggupan Daerah.

Demikianlah Saudara Ketua Jang Mulia pokok buah pi-kiran dari kami pada sore ini, terima kasih.

KETUA : Terima kasih, waktu saja berikan kepada anggota Jang terhormat Saudara Ir. Sakirman.

Ir. SAKIRMAN : …………………..

- 23 -

Ir. SAKIRMAN :

J.M. Saudara2 Pimpinan, dan

Saudara2 sekalian jang terhormat,

Perkenankanlah saja per-tama2 menjapaikan terimakasih dan penghargaan atas usaha2 jang telah dilakukan oleh Pimpinan MUPPENAS guna mempersiapkan Sidang III MUPPENAS ini dengan se-baik2nja, chususnja usaha2 dalam bentuk penjusunan kertas-kerdja2 jang kemarin telah dibatjakan oleh Saudara2 dari P3 MUPPENAS. Pada umumnja saja djuga dapat menjetudjui isi dari pada masing2 kertaskerdja itu dengan pengertian bahwa dalam rapat2 Komisi akan saja adjukan usul2 dan saran2 perbaikan atau penjempurnaan atas isi daripada kertaskerdja2 itu cq kertaskerdja tentang “Garis2 Besar Rentjana Pemabangunan 3 Tahun”.

Saudara Ketau dan saudara2 sekalian,

Kalau kita berbitjara tentang soal planning atau peren-janaan, maka pada hakekatnja kita berbitjara tentang soal perentjanaan daripada pengembangan dan pengorganisasian dari-pada tenaga2 produktif dalam artikata jang luas jaitu bukan sadja tenaga produktif manusia jang memang merupakan faktor2 terpenting dalam proses produksi, akan tetapi djuga segala djenis alat2 produksi baik jang bergerak seperti mesin2, ba-han2 mentah, bahan2 baku dan penolong, maupun jang tidak ber-gerak seperti tanah, bangun2an, dll. Sebagainja. Dan tudjuan daripada pengorganisasian dan pengembangan tenaga produktif itu ialah sudah terang mentjapai hasil produksi sebanjak-ba-njaknja dengan kwalitet jang baik dan beaja jang rendah, atau mentjapai sebanjak mungkin apa jang dinamakan hasil-lebih dan menggunakan hasillebih ini untuk kepentingan negara, Rakjat, dan Revolusi. Menurut istilah se-hari2 hasil lebih ini disebut laba dan apabila laba ini digunakan untuk menggendutkan perut-nja kaum kapitalis, maka hasillebih atau laba itu disebut nilai-lebih.

Djadi djelaslah, bahwa masalah peningkatan produksi berentjana atau jang lazimnja disebut planning pembangunan mengandung dua unsur jang pokok jaitu masalah pengorganisasian dan pengembangan

(1) alat2 produksi, baik jang bergerak, maupun jang tidak bergerak, dan (2) tenaga manusia jaitu Rakjat pekerdja, kaum buruh dan kaum tani dan golongan2 Rakjat pekerja lainnja seperti ahli2, sardjana2, dll.

Dari sini djuga mendjadi djelas, bahwa penjusunan target2 produksi, pengangkutan, dll. Dalam bentuk angka2, betapapun “exact” dan “ilmiahnja”, tidak mempunjai arti penting dan praktis dan tidak akan bermanfaat bagi Rakjat apabila penjusunan target2

Itu …………………

- 24 -

itu tidak didasarkan pada suatu perentjanaan tentang pengem-bangan daripada alat2 produksi dan tangan2 manusia.

Kita telah mengalami pengalaman2 pahit mengenai Plan 5 Tahunnja Ali Budiharajo seorang tokoh partai terlarang PSI. Suatu Plan jang ketjuali sangat bersifat akademis, djuga hanja menguntungkan klas2 atau golongan2 berkuasa jang rekasioner sadja, menguntungkan kaum nekolin dan tuantanah, dan samase-kali tidak berorientasi pada kepentingan Rakjat banjak.

Plan 8 Tahun jang disusun oleh Depernas disamping menun-djukan beberapa segi jang agak madju dibandingkan dengan Plan 5 Tahun, pada pokoknja masih djuga mengandung kelemahan2, akibat permainan unsur2 Murba dan antek2nja jang serius tidak demokratis. Jaitu berupa perentjanaan setjara ber-lebih2an bukan pengembangan tenaga produktif dalam negeri jang nasionaldan demokratis, akan tetapi pengembangan daripada tenaga2 modal raksasa asing chususnja modal monopoli imperialis Amerika dan Inggris dibidang peminjakan. Sudah djelas peren-tjanaan ini adalah bukannja suatu perentjanaan berdikari akan tetapi perentjanaan atau planning berdikalis atau berdikalim.

Ketetapan MPRS VI/MPRS/1965 Tentang Banting Stir Untuk Berdikari Dalam Ekonomi Dan Pembangunan, menurut pendapat saja adalah suatu Ketetapan jang revolusioner, tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Revolusi pada ting-kat sekarang ini. Ia bukan sadja berani mengkonstatasi kele-mahan2 daripada Plan 8 Tahun, akan tetapi djuga mampu menun-djukan djalan bagaimana mengatasi kelemahan2 itu, dengan djalan “banting stir” jaitu dengan djalan merubah setjara radikal tjara2 dan prinsip2 planning jang berdikari mendjadi tjara2 dan prinsip2 planning jang benar2 berdikari. Ketetapan VI/MPRS/1965 bukan sadja memuat garis2 besar prioritet bidang pembangunan, akan tetapi setjara pokok djuga menggariskan tentang sjarat2 pelaksanaannja, jaitu sjarat2 atau iklim ekonomi, iklim pembeajaan berdasarkan prinsip berdikari, dan iklim organisasi. Ini adalah segi2 pokok jang membedakan Plan 3 Tahun daripada Plan 5 Tahun maupun Plan 8 Tahun.

Dalam hubungan ini, saja sangat mendukung dan menjetudjui saran atau andjuran Sdr. Ketau, agar Sidang MUPPENAS sekarang ini bukan sadja memerintji, akan tetapi djuga mempertegas Ketetapan MPRS No. VI.

Djelasnja, sesuai dengan andjuran J.M. Sdr. Ketua, tugas dari Sidang MUPPENAS sekarang ini ialah merentjanakan Plan 3 Tahun atau Plan Banting Stir jang bukan sadja berisi Garis2 Besar Pola Projek dengan target2nja jang kongkrit dan terpenrintji, akan tetapi djuga merentjanakan pengorgani-sasian dan pengimbangan setjara maksimal den efisen segala

alat2 …………………

- 25 -

alat2 produksi dan tenaga manusia di-bidang2 projek jang ber-sangkutan, dengan tudjuan “Mentjapai hasil produksi jang banjak dan baik, dengan beaja jang rendah”.

Dalam Kertaskerdja tentang Mentjiptakan Iklim Ekonomi Jang Baik Bagi Pelaksanaan Pembangunan jang disusun oleh Sub Panitya P3 MUPPENAS telah dirumuskan dengan djelas dan ter-perintji tindakan2 jang seharusnja diambil di-bidang2 pro-duksi, pengangkutan dan komunikasi, export-imprt, moneter, dll untuk dapat mentjiptakan iklim ekonomi jang baik bagi pembangunan. Tindakan2 ini pada pokoknja ialah tidak lain daripada tindakan2 untuk mengorganisasi dan mengembangkan te-naga2 produktif di-bidang2 tsb. dan menurut pendapat saja jang paling penting adalah antara lain tindakan untuk mendja-min adanja management Manipolis, jaitu suatu management ter-buka jang bertugas :

(1)mengganjang sampai ke-akar2nja kabir dan pentjoleng2 negara lainnja atau menurut istilah Rakjat, tikus2 berkaki dua;

(2)mengikis habis unsur2 dalam management jang buruh-phobi, dan tani-phobi, unsur2 anti-demokratis dan anti-Nasakom;

(3)mendjamin hak2 serta kebebasan demokratis dan mengusahakan djaminan sosial jang lajak bagi Rakjat pekerdja pada umum-nja dan kaum buruh dan kaum tani chususnja;

(4)Mengusahakan sedjauh mungkin persatuan dan kerdjasama jang erat antara kaum buruh dan kaum tani disatu fihak dan para ahli dan sardjana difihak lain, al dalam bentuk:

(a)kompisisi Direksi Perusahaan terdiri dari tenaga ahli Manipolis sedjati dan unsur2 buruh dan tani jang men-dapat dukungan NASAKOM;

(b)Dewan Perusahaan tidak setjara otomatis dipimpin oleh Ketua Direksi Perusahaan, akan tetapi dipimpin oleh wakil organisasi massa kaum buruh dan atau kaum tani jang duduk didalamnja;

(c)integrasi para ahli dan sardjana dengan organisasi2 massa kaum buruh dan kaum tani;

(5)membuat planning produksi jang menjeluruh pada tiap2 unit perusahaan berdasarkan musjawarah antara Direksi dan Dewan Perusahaan dalam rangka planning nasional jang satu dan memusat;

(6) membantu serta mendorong diadakannja pengawasan baik dari dalam maupun dari luar, mendjamin adanja demokratiseering dalam kontrol;

(7)memberantas korupsi, birokrasi, serta pemborosan uang, dan material.

(8)menjelenggarakan kompetisi2 Manipolis antar-bagian dalam perusahaan2 dan kompetisi antar-perusahaan.

Ini ………………..

- 26 -

Ini adalah sjarat2 atau iklim ekonomi (jang menjangkut djuga iklim organisasi) jang seharusnja dilaksanakan oleh perusahaan negara dan dalam rangka pelaksanaan Plan 3 Tahun sjarat2 itu djuga dapat dituntut dari perusahaan swasta pro-gresif namun koperasi jang turut serta dalam pelaksanaan itu menurut rentjana tertentu.

Saja djuga menjokong sepenuhnja usul2 Sub Panitya I P3 Muppenas tentang tindakan2 jang harus diambil dibidang2 per-tanian, jang mendjadi dasar daripada perekonomian nasional kita. Tanpa mengambil tindakan tegas terhadap penjeleweng2 daripada UUP dan UUPBH, maka mustahil kita akan dapat mengikis habis sisa2 feodalisme di-desa, dan dengan masih tetap bertjo-kolnja sisa2 feodalisme di-desa, maka mustahil kita akan dapat mendjadikan pertanian sebagai dasar perekonomian negeri.

Dengan mengemukakan arti penting dan vital daripada sjarat2 atau iklim ekonomi bagi pembangunan, maka tidaklah berarti bahwa masalah penetapan prioritet projek dan penetapan target2 projek2 itu samasekali tidak mempunjai arti jang pen-ting.

Djustru kalau kita berhasil mentrapkan pelaksanaan iklim ekonomi itu pada projek2 tertentu jang tepat, jang sesuai dengan tudjuan “Banting Stir Untuk Berdikari Dalam Ekonomi dan Pembangunan”’ maka kita akan dapat memperoleh beberapa kemadjuan dan keuntungan sekaligus. Jaitu;

(1)meletakan pertanian sebagai dasar jang kuat dan setjara berangsur-angsur mengembangkan industri sebagai tulang-punggung perekonomian nasional kita;

(2)melahirkan dalam batas2 tertentu sumber2 pembeajaan jang selandjutnja dapat bertumbuh menurut prinsip self propel-ling growth;

(3)mengerem atau mengurangi kemerosotan ekonomi jang sekarang terutama sedang terantjam oleh bahaja inflasi jang serius, dan

(4)menambah dajabeli Rakjat pekerdja, terutama kaum buruh dan kaum tani.

Projek apakah jang bisa memenuhi kebutuhan jang sesuai dengan tudjuan Plan 3 Tahun atau Plan Banting Stir itu ?

Saja berpendapat bahwa projek2 itu jang harus mendapat priorittet sepenuhnja untuk dilaksanakan dan jang kita pilih dari Prioritet Bidang2 jang telah ditetapkan dalam Ketetapan VI/MPRS/1965, adalah projek2 jang pada pokoknja telah saja sebutkan dalam saran2 tertulis dan telah pula disebutkan setjara lebih terperintji lagi dalam Kertaskerdja Sub Panityq II P3 MUPPENAS Tentang Garis2 Besar Plan 3 Tahun, jang kemarin di-djelaskan oleh Sdr. Ir Ukar Bratakusumah. Jaitu :

1). Projek2 ……………..

- 27 -

1).Projek2 bahan makanan hasil pertanian, peternakan dan perikanan.

2).Projek2 bahan makanan hasil industri – pertanian.

3).Projek2 pertenunan, pemintalan dan projek kapas.

4).Projek2 hasil pertambangan.

5).Projek2 bahan2 export hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.

6).Projek2 industri-ringan dan keradjinan tangan; dan

7).Projek2 kimia dasar.

Sudah tentu disamping iklim ekonomi itu, keadaan seka-rang djuga menurut adanja iklim politik, jaitu penjempurnaan team pembantu Presiden jang benar2 mentjerminkan persatuan nasional revolioner berporoskan Nasakom, sebagaimana jang telah ditetapkan dalam ketetapan M.P.R.S. VI.

Sekarang saja ingin menjorot lebih landjut beberapa projek diantara banjak projek2 prioritet itu, jaitu projek sandang, projek gula pasir dll jang berhubungan dengan waktu jang sempit tidak akan saja batja semua, akan tetapi supaja dianggap sudah saja batjakan.

(Tjatatan Bag. Persidangan : Teks dimuat lengkap dalam risalah).

Projek Sandang Stop Import Tekstil Tahun 1966, Stop Import Benang-tenun Tahun 1969:

Menurut Plan 8 Tahun MPRS, djika diambil target maksi-mum dalam perhitungan kwantitet kebutuhan sandang jaitu 12 meter setiap djiwa dalam tahun 1966 dan 15 meter setiap djiwa masing2 dalam tahun 1967 dan 1968, maka dalam tahun 1966 di-butuhkan 1,276 miljard meter dan dalam tahun2 1967 dan 1968 masing2 1,635 miljard dan 1.699 miljard meter (lihat Buku Depernas Djilid XIII, halaman 2821), sedangkan djumlah be-nang jang dibutuhkan dalam tahun2 itu ialah ber-turut2 212.000, 273.000 dan 283.000 ton. Djumlah kebutuhan benang ini didasarkan atas perhitungan untuk setiap 6 meter tekstil dibutuhkan 1 KG. Benang.

Kalau kita ambil target dalam kebutuhan sandang setiap djiwa setahun 8 meter, dan kebutuhan benang 1 KG untuk 8 me-ter bahan tekstil, sebagaimana telah dibenarkan sepenuhnja oleh penjelidikan para ahli dan pengusaha2 serta kaum buruh tekstil, maka kita dapatkan gambaran sbb :

Tahun

Djumlah penduduk (djuta)

Djumlah sandang (djuta meter)

Djumlah benang (ribuan ton)

1966

106,340

850,720

106,340

1967

108,785

870,200

108,785

1968

111,287

890,296

111,296

Menurut ………………

- 28 -

Menurut keterangan Sdr. Himawan Wargahadibrata seorang pendjabat tinggi Deperindra jang dimuat dalam harian “Ekonomi Nasional” tanggal 10 Nopember 1963, maka djumlah atbm (alat tenun bukan mesin) dalam tahun 1951 adalah 71.000 buah, dalam tahun 1960 naik mendjadi 160.000 dan dalam tahun 1962 naik lagi mendjadi 400.000 buah. Sedangkan djumlah ATM dalam tahun 1950 adalah 11.000 buah dan naik mendjadi 17.000 dalam tahun 1960 dan dalam tahun 1962 bertambah mendjadi 19.500 atm satu kali lebar dan 10.000 dua kali lebar.

Dengan menggunakan 1,5 ploeg, kapasitet atbm setiap hari rata2 adalah 12 meter dan setahun 300 x 12 = 3.600 meter, atau djumlah kapasitet seluruhnja setahun adalah 400.000 x 3.600 = 1.440.000.000 meter, dan djika digunakan satu ploeg, dengan kapasitet sehari 8 meter, maka djumlah kapasitet selu-ruhnja adalah

400.000 x 300 x 8

= ………… 960.000.000 m

9.500atm 1 x lebar, dengan kapasitet

9.500 x 300 x 25

= ……….. 71.250.000 m

10.000 atm 2 lebar, dengan kapasitet

10.000 x 300 x 2 x 20

= ………….. 120.000.000 m

Djumlah seluruhnja setahun

1.151.250.000 m

Untuk tahun 1966 bisa ditetapkan atmb bekerdja 70% untuk tahun 1967 80% dan tahun 1968 90% daripada kapasitas teoretis tsb. diatas.

Dari tabel angka2 diatas, dapat ditetapkan kebutuhan djumlah matapintal, berdasarkan perhitungan satu matapintal mempunjai kapasitet setahunnja 1k. 100 KG atau 0,1 ton, jaitu dalam tahun 1966 1.063.400 tahun 1967 1.087.850 dan dalam tahun 1968 1.112.960 matapintal.

Menurut keterangan Mentri Peperindra jang dimuat dalam harian “Ekonomi Nasional” tanggal 4 Djuli 1964, maka djumlah matapintal jang sudah kita miliki adalah 235.000, 150.000 sedang dibangun dan 165.000 sudah ditandatangani kontraknja, tidak termasuk kontrak dengan RRT sebanjak 160.000, atau seluruhnja berdjumlah 710.000 matapintal.

Djika kita menghendaki dalam tahun 1969 tidak lagi mengimport benangtenun, maka dalam tempo 3 tahun jad. 1966 – 1968, harus diusahakan pembanunan pabrik2 pemintalan demikian rupa sehingga pada achir tahun 1968 kapasitet semua pabrik2 pemintalan mentjapai 1k. 1.113.000 matapintal. Ini berarti bahwa mulai tahun 1966 sudah harus dibangun pabrik2 pemintalan baru dengan kapasitet 1.113.000 – 710.000 = 1k. 400.000 mata-pintal.

Mengenai soal penanaman kapas diusulkan agar target jang telah direntjanakan oleh Depernas, sebanjak 34.000 ton diatas tanah tanaman seluas 250.000 ha jang seharusnja ditja-pai dalam tahun 1964, dapat dilaksanakan dalam tahun 1968,

sehingga ………………..

- 29 -

sehingga dalam hal kebutuhan kapas selama 3 tahun 1966 – 1968 dst. kita masih akan terus mengimport kapas dari luarnegeri. Disamping projek2 kapas jang dikerdjakan setjara mekanis, ma-ka harus direntjanakan penanaman kapas Rakjat setjara besar2-an.

Projek Gula.

Berdasarkan target kebutuhan gula setiap djiwa sehari 30 g atau 11 kg setahun, maka dalam tahun 1966 dengan pendu-duk 106.340.000 djiwa dibutuhkan gula sebanjak 1.169.740 ton; dalam tahun 1967, dengan penduduk 108.785.000 djiwa, 1.196.631 ton; dan dalam tahun 1968, dengan penduduk 111.287.000, 1.224.157 ton.

Menurut angka2 jang dikumpulkan oleh Dewan Produksi Na-sional, maka luas areal tebu dalam tahun 1965 adalah 70.000 ha dengan kapasitet setiap tahun setiap ha rata2 10,7 ton gula kristal. Dengan memperhitungkan produksi gula mangkok sebanjak 70.000 ton dan gula kelapa 150.000 ton, maka seluruh produksi gula dalam tahun 1965, adalah 70.000 x 10,7 + 70.000 + 150.000 = 750.000 + 220.000 = 970.000 ton. Dengan demikian, maka apabila kita tetap mempertahankan tingkat produksi tahun 1965, dalam tahun2 selandjutnja tidak akan tertjapai target kebutuhan gula sebanjak 30 g sehari. Oleh karena itu diusulkan agar target dalam tahun 1965 dan 1966 ditetapkan masing2 20 g dan dalam tahun 1968 25 g sehari setiap djiwa :

Tahun

Target sehari/sedjiwa

Kebutuhan setahun (ton)

Produksi (ton)

Sisa (ton)

1966

20 g

779826

970000

190124

1967

20 g

797754

970000

172246

1968

25 g

1020260

970000

-50260

Dalam tempo 3 tahun akan terdapat kelebihan produksi seba-njak 190124 + 172246 – 50260 = 312.000 ton gula jang seharusnja didjadikan persediaan Pemerintah sebagai “iron stok” untuk dimana perlu digunakan sebagai alat menstabilasasi harga gula pasir.

Tindakan jang perlu diambil oleh Pemerintah ialah memper-tinggi produksi tiap ha tanah tanaman, memeprtinggi rendemen, menjelesaikan soal sewatanah, dan soal2 sengketa lainnja de-ngan kaum tani, dengan djalan musjawarah dan mufakat, lewat organisasi2 tani revolusioner, dan untuk sementara menstop export gula keluarnegeri.

Projek Minjak Kelapa

Dalam buku Depernas MPRS Djilid III ditetapkan target kebutuhan setaip orang sehari 200 cc minjakkelapa (halaman 581) dan ini berarti bahwa kebutuhan adalah 1k. 72.000 cc

atau ………………

- 30 -

atau sama dengan 57,6 kg seorang. Sudahlah djelas bahwa target ini adalah amat tinggi dan tidak akam mungkin di-laksanakan, sebab untuk memenuhi kebutuhan 106,34 djuta orang dibutuhkan 106,34 x 57,6 djuta kg = 6.122.880 ton minjakkelapa atau lebih dari 10 djuta ton kopra kering jang rendemennja rata2 untuk minjakkelapa 60%.

Kalau kita tetapkan target 1k seperpuluh daripada target jang telah ditetapkan oleh Depernas dulu, djadi 20 cc untuk setiap orang sehari, maka kebutuhan setahun se-orang mendjadi 5,76 kg sehingga target2 kita selama 3 tahun jad adalah sbb :

Tahun

Kebutuhan minjakkelapa

(ton)

Kebutuhan kopra kering

(ton)

1966

612.288

1.020.300

1967

624.601

1.040.200

1968

641.300

1.068.300

Mungkin sekali timbul pikiran bahwa target jang se-tinggi itu tidak bisa terjapai, mengingat produksi kopra pada tahun2 terachir ini sangat merosot, misalnja dalam ta-hun 1964 djumlah export tidak lebih dari 250.000 ton sedang-kan pemakaian dalam negeri tidak lebih dari 1k 400.000 ton kopra

Perhitungan ini adalah tidak sepenuhnja benar, karena beban diperhitungkan djumlah kopra jang diexport setjara gelap atau diselubungkan keluarnegeri. Dapat diperkirakan setjara objektif, bahwa produksi kopra kering dapat ditetapkan se-banjak 1.400.000 ton, sehingga dengan memberantas setjara total penjelundupan kopra keluarnegeri, maka dalam tahun2 1966, 1967 dan 1968, dapat rentjanakan export kopra minimum 300.000 ton.

Untuk dapat menghasilkan minjakkelapa sebanjak jang telah ditetapkan diatas itu, maka harus digerakan setjara efisien semua pabrik2 jang pernah tertatat dalam tahun 1958 jaitu sebanjak 215 buah djadi 50% lebih banjak dari-pada djumlah pabrik jang lapor sebanjak 143 buah.

Projek Sabun.

Di-daerah2 kopra didirikan pabrik sabun anex dengan pabrik minjakkelapa, dan margarin beserta pabrik sabut ke-lapanja. Sebagaimana hasil-tanaman daripada sabun, maka pabrik2 sabun harus djuga menghasilkan gliserin dan arangbatok kelapa. Dalam masa tiga tahun jad. Bisa didirikan 3 pabrik sabun dengan kapasitas 60.000 ton setahun masing2 di Sumbar, Sulsel dan Maluku.

Projek Garam …………………

- 31 -

Projek Garam.

Kebutuhan dalam tahun 1966 ditaksir 191.400 ton (5 g seorang sehari) untuk keperluan makan, 300.000 ton untuk pengawetan ikan, dan 1k. 500.000 ton untuk keperluan Indus-tri, sehingga kebutuhan seluruhnja berdjumlah 991.400 ton. Menurut taksiran kasar produksi garam seluruhnja adalah 1k. 500.000 ton, terdiri dari garam Rakjat dan garam negara, sehingga masih ada kekurangan 491.400 ton. Untuk ini perlu didirikan projek2 garam negara jang baru di-daerah2 jang menghasilkan ikan dan projek2 industri jang membutuhkan garam.

Selandjutnja perlu djuga diperluas pegaraman Rakjat di-daerah2 dimana Rakjat sudah biasa bekerdja membuat garam Rakjat.

Mengenai Kertaskerdja Sub Panitya II Tentang Garis Besar Rentjana 3 Tahun, saja mengusulkan perubahan2 siste-matik dan penjempurnaan isinja dan saja usulkan agar kertas-kerdja itu didjadikan pegangan dalam komisi jang akan di-bentuk Bab I, II, III bisa dipertahankan, Bab III dan Bab IV di-persatukan, kemudian menjusul Bab IV baru jang berisi soro-tan setjara chusus projek2 penting dan besar diantara ba-njak projek2 lainnja, dan selandjutnja tidak perlu dibahas lagi.

Achirnja Sdr Ketua sebagai penutup, sekali lagi saja kemukakan disini bahwa jang tidak kurang pentingnja daripada sjarat2 atau iklim ekonomi jang baik bagi pembangunan, ialah iklim politik.

Dan sebagaimana kita telah mengetahui, didalam ketetapan MPRS No. VI telah dirumuskan dengan djelas dan tegas, jaitu tentang penjempurnaan daripada Team Pembantu Presiden sede-mikian rupa, sehingga betul2 mentjerminkan persatuan nasional revolusioner jang berporoskan Nasakom.

Inilah Sdr. Ketua menurut pendapat saja sjarat2 atau iklim ekonomi dan politik jang memang dituntut oleh keadaan sekarang ini apabila kita menghendaki kita punja plan itu tidak mengalami nasib jang menjedihkan sebagaimana plan 5 tahun dan plan 8 tahun kita.

Sekian Sdr. Ketua Jang Mulia.

K E T U A; Terimakasih. Waktu saja berikan pada Sdr. Subagio Reksodipuro S.H.-

- 32 -

SOEBAGIO REKSODIPURO S.H. :

Sdr. K e t u a ,

1. Revolusi Indonesia adalah sebagian daripada revolusi dunia untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat. Dalam sedjarahnja jang masih singkat ini Revolusi Indonesia telah mentjapai kemenangan2 baik dibidang politik nasional dan internasional maupun dibidang social dan ekonomi. Ja, dapat dikatakan bahwa dibidang politik Indonesia telah merupakan mertju suar bagi negara2 Nefos.

Dalam pada itu kemenangan2 revolusi jang telah tertjapai dibidang ekonomi dan pembangunan masih belum seimbang dengan ke-menangan2 jang telah tertjapai dibidang politik. Oleh karena itu hasil perdjoangan dibidang ekonomi dan pembangunan harus diting-katkan sehingga seimbang dengan kemenangan2 dibidang politik, po-koknja harus ditingkatkan sehingga sesuai dengan irama revolusi Indonesia.

Dan usaha peningkatan ini harus pula didasarkan pada prin-sip berdiri diatas kaki sendiri sesuai utjapan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dalam pidatonja Tavip pada tgl. 17 Agustus 1964.

Berdasarkan fakta2 antara lain bahwa sewaktu menetapkan rentjana 8 tahun PNSB MPRS belum memperhitungkan dan/atau tidak mungkin memperhitungkan banjak faktor2 misalnja Trikora dan Dwi-kora, dan pula bahwa pembiajaan pelaksanaan pembangunan atas da-sar pola tsb. terlalu digantungkan pada investasi modal asing dan tidak didasarkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri, lagi pula banjak kematjetan2 ternjata disebabkan oleh salah urus tsb., maka sesuai dengan Amanat Presiden/Panglima Tertinggi/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno sidang umum MPRS jang di-adakan di Bandung dari tgl. 10 April 1965 – tgl. 16 April 1965 berpendapat perlu segera mengadakan banting stir untuk berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi dan pembangunan.

2. Demikianlah maka dalam sidang diatas MPRS sebagai alat revolusi dalam usahanja untuk mengabdikan diri pada Amanat Penderitaan Rakjat telah diambil keputusan antara lain Ketetapan No. VI/MPRS/ 1965 tentang Banting Stir untuk berdiri diatas kaki sendiri di-bidang ekonomi dan pembangunan.

3. Sesuai pasal 21 Ketetapan MPRS tsb. Maka MUPPENAS/BAPPENAS ber-tugas menjusun Pola 3 tahun tsb. setjara terperintji, artinja pola tsb. harus disusun demikian rupa sehingga berisikan hal2 jang bersifat kwalitatif dan kwantilatif dan sesuai dengan ke-mampuan jang ditingkatkan setjara maksimal.

MUPPENAS sebagai badan politik dalam hal ini musjawarah-kan pelaksanaan tugas tsb. Dan menentukan garis2 ketjil sebagai landjutan pelaksanaan ketetapan MPRS tsb.

Adapun ………………….

- 33 -

Adapun BAPPENAS bertugas membuat Pola 3 tahun jang berisi-kan hal2 kwalitatif dan kwantitatif itu dengan tjatatan hendak-nja djangan “ndjlimet” tetapi ber-vivere pericoloso dan membuka kemungkinan pada daja tjipta rakjat Indonesia. Kalau suatu pro-jek galangan kapal misalnja membutuhkan kapal keruk djanganlah dianggap bahwa projek tsb. Tidak mungkin dilaksanakan kalau ka-pal keruknja tidak diberi. Projek itu sendiri harus bias mentjip-takan alat2 pengeruk sendiri setjara berdikari. Demikian djuga dengan alat2 “kraan” jang harus bisa diganti dengan tenaga manu-sia, kaju2 dan tali2 djika keadaan mendesak.

4. Keputusan MPRS tsb. Diatas berisikan Banting Stir untuk berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi dan pembangunan. Banting Stir ini meliputi pola pembiajaan dan organisasi pelaksanaan. Segala sesuatu mengenai bidang2 tsb. Harus dirobohkan untuk berdiri diatas kaki sendiri. Dan sesungguhnja kedaulatan negara dan ke-pribadian kebudajaan tidak dapat merupakan kenjataan jang sung-guh2 djika ekonomi masjarakatnja tidak sungguh2 berdiri diatas kaki sendiri. Dan ekonomi masjarakat adalah landasan materieel bagi kedaulatan negara dan kepribadian kebudajaan. Selandjutnja prinsip berdikari adalah satu2nja djalan untuk membangun sosialisme apalagi selama dunia masih dalam genggaman pengaruh impe-rialisme.

5. Isi penting Ketetapan MPRS tsb. Dalam perdjoangan untuk meme-nangkan revolusi adalah bahwa pelaksanaan politik chusus dan pe-laksanaan tugas ekonomi harus berdjalan sekaligus jang berarti bahwa politik ekonomi harus diintergrasikan dalam politik chusus. (Konsiderans Ketetapan No. VI/MPRS/1965 sub b.). Dalam pengerahan funds & forces pasal 3 Ketetapan tersebut pun menentukan perlu-nja adanja imbangan jang tepat antara pelaksanaan tugas politik dan tugas ekonomi. Disebut pengaturan mengenai pambagian tenaga kerdja, alokasi dana rupiah dan devisa, supply barang2 dan penje-baran projek ke-daerah2.

Mengenai pembagian tenaga kerdja diperlukan adanja tjatatan kasar tentang djumlah dan keadaan : tenaga pimpinan, tenaga staf, tenaga achli/technik, tenaga rakjat terlatih, tenaga rak-jat pekerdja biasa dan kita harus pandai mengikut sertakan kegi-atan rakjat tani/buruh, koperasi, tentara dan kalangan usaha swasta.

Mengenai alokasi dana rupiah dan devisa harus nampak dalam Anggaran 3 tahun berdasarkan prognose jang berani tapi berdasar. Anggaran 1965 seharusnja merupakan antang2 (aanloop) dan selan-djutnja tahun 1966, 1967 dan 1968 masing2 harus sudah mengin-tegrasi dan mengsyncronisasikan program 3 tahun.

Pada …………………

- 34 -

Pada pokoknja dapat dipakai pembagian Anggaran dalam :

a. Anggaran Routine

b. Anggaran Pembangunan

c. Anggaran Kredit

d. Anggaran Devisa

e. Anggaran Chusus

Anggaran moneter jang berkompenen lima ini kelihatannja dapat memungkinkan pembikinan “workable arrengement” untuk pem-bagian dana2 jang dikoordinir dan diatur setjara disiplin.

Disamping perlu diadakan tjatatan tentang pengumpulan dana2 dikalangan perusahaan swasta dan djuga perlu diusahakan koordi-nasi tentang pemakaiannja disamping adanja pemakaian Anggaran Negara.

Mengenai supply barang2 diperlukan tjatatan tentang keadaan persediaan bahan baku, bahan penolong, spare-part dan barang ke-butuhan hidup rakjat jang dikuasai Pemerintah, badan2 jang dikon-trol Pemerintah dan Daerah.

Sebenarnja banjak barang2, misalnja semua barang2 impor, dapat dikontrol peredarannja oleh Pemerintah, hingga dapat diatur alokasi dan distribusinja. Jang penting ialah membuat alokasi dan distribusi effektif dan mentjegah birokasi, manipulasi dan korup-si dan ini memerlukan tenaga2 ahli jang djudjur dan mempunjai overzicht serta “inzicht” jang hidup.

Mengenai penjebaran projek2 kedaerah ada kemungkinan bahwa suatu projek nasional dapat diselenggarakan didaerah jang ekonominja masih kurang madju. Ini tentu dapat menguntungkan daerah ter-sebut berhubungan dengan tambahnja lapangan pekerdjaan dan pengha-silan uang sewa tanah dsb. Djika usaha ini merupakan usaha besar, ini dapat berarti perkembangan baru. Ada projek daerah jang artinja luas, karena barang hasilnja dapat dipakai dilain2 daerah djuga, misalnja perabotan rumah tangga, atau jang dapat di-exspor sama sekali misalnja hasil industri kulit.

Ada usaha jang keuntungannja hanja local untuk menambah biaja otonomi. Kesemuanja ini dapat didjadikan pertimbangan dalam memberi fasilitas atau pengutamaan.

6.Tentang pola pembangunan 3 tahun perlu ditegaskan bahwa banting stir tidak berarti melenjapkan tjorak pembangunan ke sosialisme. Rentjana pembangunan 3 tahun tetap bertjorak “over all” dan beren-tjana serta menudju “ke sosialisme”. Hal2 jang disebut dalam ren-tjana 8 tahun dan telah mulai dilaksanakan seperti perusahaan2 negara, perusahaan2 dagang negara, dewan2 perusahaan dan landre-form harus tetap masuk dalam rentjana 3 tahun dan harus tetap dipelihara dan disempurnakan karena hal2 tsb. sesuai dengan tji-ta2 untuk membangun sosialisme.

Dalam ………………..

- 35 -

Dalam memikirkan projek2 untuk rentjana 3 tahun ini kita memikir-kan dibidang routine, perentjanaan dibidang nation & character building, dibidang perkembangan ekonomi dan pembangunan (fundamen-tal) termasuk sandang pangan dan dibidang penggeloraan tenaga rakjat, dengan tjatatan bahwa kita tidak memisah2kan bidang2 tsb. Satu sama lain.

7.pengeluaran dibidang routine meliputi pembangunan jang tiap tahun harus dilaksanakan. Projek2nja sudah kita ketahui semuanja dan bi-asanja tergambar dalam anggaran belandja negara.

8. Projek2 nation & character building jang bias “begeestern” (me-ningkatkan semangat) rakjat harus diberi prioritas utama sesuai Amanat Presiden kepada Sidang MUPPENAS I. Projek2 ini bisa djuga bersifat ekonomi seperti djalan lintas Sumatra dsb.

9. Perentjanaan dibidang perkembangan ekonomi dan pembangunan (funda-mentil) meliputi projek2 jang semuanja menudju keperobahan struk-tur ekonomi.

Perkembangan ekonomi meliputi projek2 jang harus dikembangkan mi-salnja fabrik pupuk, textiel dsb. dan djuga meliputi rehabilitasi dan pemeliharaan. Projek2 swasta dapat dimasukkan pula kedalam perentjanaan perkembangan ekonomi.

Perentjanaan pembangunan jang merobah struktur ekonomi kearah sosialisme Indonesia meliputi projek2 industrialisasi dan persedi-aan tenaga listrik. Kita sebutkan industrialisasi karena sosialisme berarti industrialisasi besar2an, sebab dengan industrialisasi ki-ta bias dengan tjepat dan dalam djumlah jang banjak sekali mem-produksi barang2 kebutuhan rakjat.

Kita sebut tenaga listrik karena tenaga listrik antara lain di-butuhkan untuk industrialisasi.

Mengingat sumber2 pembiajaan jang terbatas maka prioritas hendak-nja diberikan pada projek2 modern jang besar jang sudah dimulai dan telah berkembang djauh.

Hendaknja diadakan pembuatan mengenai industri besar. Dalam hal ini pabrik besi/badja Tjilegon hendaknja diselesaikan dalam 3 ta-hun jang kendatang ini. Selandjutnja dalam 3 tahun ini dapat di-selesaikan 50 prosent daripada tanur tinggi Lampung, sedangkan research mengenai bidji besi di Kalimantan diberi prioritas sehing-ga kita sadar menudju kemeningkatannja produksi badja dalam waktu dekat. Produksi badja berarati membuka kemungkinan untuk mempro-duksi sendiri mesin2 dan alat2 produksi lainnja dan ini berarti berdikari.

Pembangunan industri jang berhubungan dengan sandang dan pangan harus pula diberi prioritas utama sesuai Amanat Presiden kepada MUPPENAS I.

10. Bidang ……………….

- 36 -

10. Bidang penggeloraan tenaga rakjat jang membutuhkan hanja modal sedikit meliputi pertanian & keradjinan.

Bidang ini meliputi pula bidang swasta.

Jang dikerahkan disini adalah tenaga rakjat dengan tjatatan hen-daknja rakjat itu dikerahkan untuk projek2 jang langsung mengenai kepentingannja.

11. Pembiajaan.

Apabila kita perlu segera melakukan “banting stir” baik da-lam perentjanaan maupun dalam pelaksanaann pola pembangunan jang bersangkutan dengan penjusunan projek-projeknja maka lebih2 da-lam penggalian sumber2 pembiajaan diperlukan adanja pem-“banting-an stir”. Penggalian sumber pembiajaan harus berlandaskan kepada prinsip “berdikari”.

Bab II Ketentuan MPRS No. VI/MPRS/1965 telah memberikan dja-lan pikiran dalam garis2 besar kebidjaksanaan apakah jang harus dilakukan dalam bidang pembiajaan ini. Dengan berpegang teguh kepada Ketetapan MPRS tsb. Serta berpangkal pada Amanat Berdikari maka kini jang diperlukan ialah adanja suatu programming setjara kwalitatif jang sedjauh mungkin harus diterdjemahkan dalam bentuk kwantitatif. Dengan demikian dapatlah kita ketahui sampai dimana kekuatan dan kemampuan jang kita miliki sendiri untuk dapat me-njediakan pembiajaan hasil2 dari usaha dimaksud dalam pasal 6 ajat 3 Ketetapan MPRS. Namun demikian perlu diketahui bahwa dalam keperluan adanja “transformasi” dari perentjanaan kwalitatif per-hitungan hasil kwantitatif tidaklah demikian mudahnja.

Pengerahan tenaga rakjat setjara maksimal untuk mengsukses-kan sesuatu projek pembangunan jang dapat dilaksanakan semata2 atas kekuatan rakjat dengan beaja jang ketjil adalah merupakan sumber pembiajaan jang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi me-rupakan sumber jang amat penting.

Jang perlu didjadikan sasaran dari pengerahan tenaga rakjat ini ialah terutama dibidang peningkatan pangan dan pembangunan infra-struktur jang dapat dilakukan setjara gotong-rojong. Pembangunan/ perbaikan irigasi dalam lingkungan desa, pembangunan/perbaikan djalan desa dan mungkin sampai djalan Daswati II, beberapa pro-jek dalam bidang mental/rochani jang langsung dapat diusahakan kemanfaatannja oleh rakjat sekitarnja, seperti pembangunan seko-lah2/mesdjid/geredja adalah merupakan tjontoh jang tergolong lebih mengutamakan adanja tenaga rakjat daripada pembiajaan da-lam bentuk lain.

Berhubung ………………..

- 37 -

berhubung dengan itu maka sebagai sumber pembiajaan bagi projek2 pembangunan dibidang jang bersandar pada kekuatan rakjat dapat ditjukupi dengan pengerahan tenaga rakjat. Front Nasional dapat diharapkan untuk dapat mengatur dan mengorganisir tenaga rakjat ini setjara palanmating dan effecien.

Kemudian daripada itu transformasi perentjanaan kwalitatif kepada perhitungan kwantitatif dalam penggalian sumber pembiaja-an, selain dari sumber tenaga rakjat masih djuga tidak mudah. Ini adalah disebabkan karena kurangnja bahan2 statistik dan angka2 lain jang diperlukan untuk itu pada, sehingga hanja de-ngan Bappenas dan/atau Departemen dan Instansi2 lain hal ini dapat dilaksanakan sebaik2nja. Namun demikian dengan berpangkal pada angka2 jang dapat kami ketahui hendak kami tjoba mengemuka-kan perentjanaan setjara kwalitatif dalam bidang pembiajaan de-ngan harapan nanti dapat disusun bersama perkiraan akan hasil perentjanaan setjara kwalitatip itu.

Apabila kita melihat dalam Anggaran Belandja routine tahun 1965 ini diperkirakan ada defisit Rp. 53.66 miljard maka dengan penertiban/penghematan dalam Anggaran Routine kiranja keseim-bangan antara pengeluaran dan penerimaan routine dapat tertjapai. Penertiban/penghematan tersebut kami maksudkan ialah :

a. diadakan penertiban dalam soal pembelian/penjualan barang2 untuk Pemerintah dan masjarakat, baik didalam maupun diluar negeri, sehingga menutup kemungkinan tumbuhnja exces jang merugikan Negara dan Rakjat.

b. Mengutamakan kesederhanaan dalam memenuhi alat2 kantor, rumah2 instansi dan alat2nja.

c. Mengadakan penghematan2 dalam bidang routine lain, seperti penggunaan mobil2 dinas jang berkelebihan.

Berhubung dengan itu maka dapatlah dianggap bahwa pemba-ngunan jang masuk dalam bidang pembangunan routine dapatlah di-biajai dengan penerimaan routine pula.

Setelah untuk pembangunan routine dan “