DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

I. Visi dan Misi

I.1. Visi

I.2. Misi

II. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

II.1. Kedudukan

II.2. Tugas

II.2.1. Tugas Umum

II.2.2. Tugas Khusus

II.3. Fungsi

III. Struktur Organisasi

IV. Profil Kemenkopolhukam

V. Kementrian Terkoordinir dan Instansi Terkait

V.1. Kementrian Terkoordinir

V.2. Instansi Terkait

VI. Program Kemenkopolhukam

VII. Implementasi Program dan Kinerja

VIII. Hambatan

IX. Anggaran dan Data Capaian

IX.1. Anggaran

IX.2. Data Capaian

X. Undang-Undang

XI. Berita Update

XII. Rekomendasi

REFERENSI

Page | 1

KEMENTRIAN KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA

I. Visi dan Misi

I.3. Visi

Terwujudnya koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan yang efektif untuk

mencapai Indonesia yang demokratis, adil, aman dan damai.

I.4. Misi

Mengkoordinasikan perencanaan, perumusan dan implementasi kebijakan

nasional di bidang politik, hukum dan keamanan;

Melakukan evaluasi dan kajian untuk penyampaian saran dan pertimbangan

di bidang politik, hukum dan keamanan kepada Presiden.

II. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

II.1. Kedudukan

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, adalah unsur

pelaksana pemerintah dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan, yang selanjutnya disingkat Menko Polhukam, berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

II.2. Tugas

II.2.1. Tugas Umum

Menko Polhukam mempunyai tugas membantu Presiden dalam

mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta

mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan

keamanan.

II.2.2. Tugas Khusus

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan

pemberian dukungan administrasi Kementerian Koordinator.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas

menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan

Page | 2

serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam

negeri.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas

menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan

serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik luar

negeri.

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan

penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan

di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas

menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan

serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan

negara.

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional mempunyai tugas

menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan

serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan

nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Rekonsiliasi dan Kesatuan Bangsa

mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan

penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan

di bidang rekonsiliasi dan kesatuan bangsa.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi mempunyai

tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan

kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang

komunikasi dan informasi.

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai

masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi

bidang tugas Sekretariat Kementerian Koordinator dan Deputi.

II.3. Fungsi

a) Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang politik,

hukum, dan keamanan;

Page | 3

b) Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan

keamanan;

c) Pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b;

d) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawabnya;

e) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang politik, hukum, dan

keamanan;

f) Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden;

g) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang

tugas dan fungsi tentang politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden.

III. Struktur Organisasi

IV. Profil Kemenkopolhukam

Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto (lahir di Madiun, Jawa Timur, 2

Desember 1950; umur 61 tahun) adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia pernah menjabat

Panglima Tentara Nasional Indonesia dari 13 Februari 2006 sampai 28 Desember

Page | 4

2007. Ia digantikan oleh Jenderal TNI Djoko Santoso. Ia mulai menjabat sejak

dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 13 Februari 2006 dan

serah terima jabatan dari Jenderal TNI Endriartono Sutarto pada 20 Februari 2006.

Dari 23 Februari 2005 hingga 13 Februari 2006, ia adalah Kepala Staf TNI Angkatan

Udara (TNI-AU). Ia juga merupakan Panglima TNI pertama yang berasal dari

kesatuan TNI-AU sepanjang sejarah Indonesia.

Suyanto adalah lulusan Akabri (di Akademi Angkatan Udara) tahun 1973,

sama dengan Laksamana Slamet Soebijanto (Kepala Staf Angkatan Laut), Kapolri

Jenderal (Pol) Sutanto, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Endang Suwarya, dan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia adalah penerbang pesawat tempur F-5 Tiger

II yang berpangkalan di Pangkalan Udara TNI-AU Iswahyudi, Madiun.

Suyanto pernah mengikuti kursus di USAF Fighter Weapon Instructor

School di Pangkalan Udara Nellis, Las Vegas, Nevada. Ia kemudian berturut-turut

menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 14, Komandan Lanud Iswahyudi,

Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional, Komandan Komando

Pendidikan TNI-AU, Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara, dan kemudian

Kepala Staf TNI-AU sebelum akhirnya menjadi Panglima TNI.

Setelah lulus proses fit & proper test di DPR, Djoko dilantik sebagai

Panglima TNI oleh Presiden pada 13 Februari 2006.

Dua pekerjaan rumah bagi Djoko Suyanto adalah perihal kesejahteraan

prajurit seiring dengan banyaknya tuntutan agar TNI melepaskan semua bisnis-nya

kepada pemerintah dan persoalan pro dan kontra hak pilih TNI pada pemilihan umum

tahun 2009.

Berikut ini adalah para menteri yang pernah menjadi Menteri Koordinator

Polhukam beserta periodenya

Periode Nama

1978-1983 Maraden Saur Halomoan Panggabean

1983-1987 Surono Reksodimedjo

1987-1992 Sudomo

1992-1997 Soesilo Soedarman

1997-1999 Feisal Tanjung

1999-2000 Wiranto

2000-2000 Soerjadi Soedirdja

2000-2001 Susilo Bambang Yudhoyono

Page | 5

2001-2004 Susilo Bambang Yudhoyono

2004-2004 Hari Sabarno

2004-2009 Widodo Adi Sucipto

2009-2014 Djoko Suyanto

V. Kementrian Terkoordinir dan Instansi Terkait

V.1. Kementrian Terkoordinir

a) Kementerian Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi SH,M

Visi: Terwujudnya sistem politik yang demokratis,

pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah

yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat

yang partisipatif, dengan didukung sumber daya

aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia

Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran

strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu menetapkan

kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan

Pemerintahan dalam, upaya:

Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik

dalam negeri yang demokratis; 

Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; 

Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

yang desentralistik; 

Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan

antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan

pembangunan secara berkelanjutan; 

Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan

masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

b) Kementerian Hukum dan HAM

Page | 6

Menteri Hukum dan HAM: Amir Syamsudin, SH.

Wakil Menteri Hukum dan HAM: Prof. Dr. Deny

Indrayana

Visi: Masyarakat memperoleh kepastian hukum.

Misi: Melindungi Hak Asasi Manusia

c) Kementerian Luar Negeri

Menteri Luar Negeri: Dr. R.M. Marty M. Natalegawa

Wakil Menteri Luar Negeri: Wardana

Tugas utama Kemenlu diarahkan untuk :

Memagari potensi disintegrasi bangsa

Upaya membantu pemulihan ekonomi

Upaya peningkatan citra Indonesia

Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI

d) Kementerian Pertahanan

Menteri Pertahanan: Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro

MSc., MA., Ph.D.

Wakil Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

Visi: Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh

Misi: Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan

bangsa

e) Kementrian Komunikasi dan Informatika

Menteri Kominfo: Ir. H. Tifatul Sembiring

Visi : Terwujudnya masyarakat informasi yang

sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan

informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Misi

Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi

masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya

informasi.

Page | 7

Meningkatkan daya jangkau infrastruktur pos, komunikasi dan

informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap

informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.

Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi

telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan

industri aplikasi.

Mengembangkan standardisasi dan sertifikasi dalam rangka

menciptakan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif di bidang

industri komunikasi dan informatika.

Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga

komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat.

Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan

informasi yang beretika dan bertanggung jawab serta memberikan

nilai tambah pembangunan bangsa.

Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka

menciptakan kemandirian dan daya saing bidang komunikasi dan

informatika.

Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang

komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan literasi dan

profesionalisme.

Meningkatkan peran serta aktif Indonesia dalam berbagai fora

internasional di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka

meningkatkan citra positif bangsa dan negara.

Meningkatkan kualitas pengawasan menuju terselenggaranya

kepemerintahan yang baik (good governance).

f) Kementerian PAN dan RB

Menteri PAN dan RB: Ir. H. Azwar Abubakar

Wakil Menteri PAN dan RB: Prof. Dr.rer.publ. Eko

Prasojo, SIP, Mag.rer.publ.

Visi: Terwujudnya Aparatur Negara Yang Profesional,

Efektif, Efisien Dan Akuntabel Dalam Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan Yang Baik Kelas Dunia

Tahun 2025

Page | 8

Misi

Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur;

Meningkatkan koordinasi pengawasan;

Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien;

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan;

Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur.

V.2. Instansi Terkait

a) Kejaksaan Agung

Jaksa Agung : Basrief Arif

Visi  : Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum

yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel,

untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam

mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan

bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai

kepautan.

Misi :

Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaa tugas

dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan

perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata

Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara

profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard

Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan

efisien.

Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam

rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama

terkait dengan upaya penegakan hukum.

Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh

tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan

terhadap hak-hak publik;

Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi

Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama

pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh

Page | 9

masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber

daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjangtahun

2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi

keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan

kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar

kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan,

akuntabel dan optimal.

Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional,

bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum

yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

b) Lembaga Sandi Negara

Kepala : Djoko Setiadi

Visi : Menjadi penyelenggara dan pembina tunggal

persandian negara dalam menjamin keamanan

informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara serta menyajikan

hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan

nasional.

Misi :

Menyusun kebijakan nasional dalam bidang penyelenggaraan dan

pembinaan persandian negara;

Mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara

menyeluruh milik pemerintah atau negara;

Melaksanakan kegiatan intelijen sinyal;

Menyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian

nasional; dan

Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya persandian melalui

proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen

perkantoran secara transparan dan akuntabel.

c) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)

Kalakhar : Laksdya TNI Y. Dedik Heru Purnomo

Page | 10

Visi : Terwujudnya upaya penciptaan keamanan, keselamatan , dan

penegakan hukum dalam wilayah perairan indonesia secara terpadu.

Misi :

Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum di bidang keamanan

laut.

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan operasi keamanan laut di

wilayah perairan Indonesia.

Merumuskan dan menetapkan penyelenggaraan dukungan teknis dan

administrasi di bidang keamanan laut.

Membantu peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang keamanan

laut.

Mendorong peningkatan peran serta masyarakat di bidang keamanan

laut.

d) Mabes TNI

Panglima TNI : Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E.

Visi : Terwujudnya TNI profesional dan modern,

memiliki kemampuan yang tangguh untuk

menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan menjaga keselamatan bangsa dan

negara serta kelangsungan pembangunan nasional.

Misi :

Mewujudkan kemampuan deteksi dan cegah dini serta

penangkalan atas semua potensi kerawanan yang dapat

mengancam kedaulatan, integritas wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan keselamatan bangsa, termasuk ancaman

terorisme yang berskala nasional maupun internasional.

Melanjutkan upaya pembangunan pertahanan integratif dengan

membangun dan memelihara kekuatan TNI yang profesional dan

modern yang didukung oleh disiplin dan semangat juang yang

tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang memadai, mobilitas

dan daya tempur yang tinggi serta terbinanya sinkronisasi

antarkomponen pertahanan negara.

Page | 11

Mewujudkan sikap mental TNI dalam melaksanakan tugasnya atas

dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

memupuk dan meningkatkan kesadaran terhadap Hak Azasi

Manusia, lingkungan hidup, serta bebas dari KKN.

Mewujudkan TNI yang tidak terlibat dalam kegiatan politik

praktis, mendukung dan melaksanakan politik negara dengan

menjaga stabilitas keamanan nasional sesuai dengan tugas,

wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara dan

bangsa.

Mewujudkan TNI yang tidak lagi melaksanakan kegiatan yang

berhubungan dengan bisnis TNI yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berupaya

semaksimal mungkin meningkatkan kesejahteraan prajurit sesuai

dengan tingkat perkembangan perekonomian nasional.

e) Mabes POLRI

Kapolri : Drs. Timur Pradopo

Visi : Polri yang mampu menjadi pelindung

Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat

dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak

hukum yang profesional dan proposional yang selalu

menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara

keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri

dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang

sejahtera.

Misi :

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga

masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.

Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan

preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta

kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).

Page | 12

Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan

menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju

kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap

memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam

bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

f) Badan Intelijen Negara (BIN)

Kepala BIN: Marciano Norman

Visi :

Indonesia yang merdeka

Indonesia yang bersatu

Indonesia yang berdaulat

Indonesia yang berkeadilan

Indonesia yang berkemakmuran

Indonesia yang berkehidupan kebangsaaan yang bebas

Misi :

Misi Keamanan

Misi Kesejahteraan

Misi Pembentukan Lingkungan

VI. Program Kemenkopolhukam

a) Kementrian Dalam Negeri

Pengangkatan pemenang PILKADA.

Administrasi kependudukan.

Desentralisasi daerah.

Pendidikan kepamongpradjaan.

b) Kementerian Luar Negeri

Kerjasama Bilateral, Regional maupun multilateral.

Mengikuti organisasi Internasional.

Diplomasi antar negara terkait.

c) Kementrian Hukum dan HAM

Pengawasan dalam pelaksanaan HAM di Indonesia

Page | 13

Pemberantasan Mafia Hukum.

Partai Politik

d) Kementerian Pertahanan

Pemberantasan terorisme demi keamanan dalam negeri.

Pengawasan kedaulatan NKRI baik daratan maupun lautan.

Pengadaaan ALUTISTA bagi TNI

e) Kementrian Komunikasi dan Informasi

Menghilangkan blank spot di indonesia.

Penyedian layanan akses media modern

Informasi dan layanan publik secara online

f) Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Penataan kebutuhan PNS baik pusat maupun daerah.

Remunerasi PNS.

Pemercepatan reformasi birokrasi.

g) Badan Intelijen Negara

Pengamanan negara secara intelijen baik dari luar maupun dalam negeri

h) Tentara Nasional Indonesia

Operasi militer untuk perang

Operasi militer bukan untuk perang.

Latihan Perang gabungan.

Pengembangan Alutsista dalam negeri.

i) Polisi Republik Indonesia

Pengamanan kedaulatan dari dalam negeri

Merasionalkan rasio polisi.

Pengadaan Alutsista polri.

Pelayanan sim dan STNK keliling.

E-police

j) Kejaksaan Agung

Mengajukan Kasasi

Pertimbangan teknis hukum kepada MA

VII. Implementasi Program dan Kinerja

Terciptanya kapasitas dan profesionalitas instansti-instansi pemerintah dalam

penyelesaian konflik.

Page | 14

Contoh: Situasi di Provinsi NAD, Papua, Poso(Perjanjian Malino).

Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan TNI-Polri dalam pengelolaan keamanan

nasional

Diadakannya latihan secara terpadu dan berkelanjutan terhadap TNI-Polri,

terutama dalam penanganan terorisme

Terwujudnya sistem koordinasi dalam deteksi, penanggulanan dan pemulihan

konflik

Aktualisasi empat konsesus dasar dalam kehidupan berbangsa dan negara

Terwujudnya peningkatan kapasitas institusi negara dan pertisipasi masyarakat

dalam pencegahan, penangkalan dan penanggulangan ancaman terorisme

Terwujudnya kebijakan dan strategi nasional yang komperhensif dalam pertahanan

negara

Contoh: Pembangunan sistem pengamanan di Laut (Marine Surveillance System)

Meningkatnya koordinasi penegakan hukum : memburu terpidana korupsi yang

melarikan diri (ke luar negeri)

Meningkatnya citra Indonesia dalam hal penegakan HAM melalui pemberantasan

korupsi, tindakan terhadap pencucian uang, illegal logging, illegal fishing, illegal

mining,human trafficking, ratifikasi instrumen internasional mengenai HAM serta

pembenahan UU tentang HAM.

Pengembangan Clean Government dan Good Governance :

o Tim Reformasi Birokrasi

o LHKPN

o Serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberian informasi

pencegahan dan penanganan korupsi.

Pusat Pemantau Krisis (Crissis Center) Kemenko Polhukam

PPID dan IT Kemenko Polhukam

VIII. Hambatan

Kesejahteraan rakyat yang terabaikan

Terlalu fokus terhadap permasalahan yang terjadi diindonesia dan mengakibatkan

memperlambatnya pembangunan ekonomi , yang kemudian akan berdampak

terhadap masyarakat indonesia.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

Page | 15

Pertikaian politik yang terjadi antara beberapa kelompok telah memecah belah

keutuhan kesatuan dan persatuan di antara para pemimpin-pemimpin masyarakat

Kurang aktifnya pemerintah untuk memanfaatkan potensi-potensi yang telah

disediakan

Berbagai kejahatan lintas negara, seperti terorisme, korupsi dan illegal logging

perdagangan manusia maupun kejahatan lintas negara lainnya dari waktu ke waktu

semakin canggih dan terorganisir dengan baik dan rapi

Lemahnya kedaulatan suatu negara, stabilitas dan keamanan

Salah satu hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama

internasional ialah adanya perbedaan sistem hukum antar negara serta alur

birokrasi yang harus dilalui, panjangnya alur birokrasi merupakan hambatan yang

sangat signifikan karena dapat memperlambat proses permintaan bantuan

kerjasama hukum dari satu negara ke negara lain.

Masyarakat Indonesia tidak bisa menerima kebijakan – kebijakan baru yang dibuat

Persatuan Ideology yang menurun dari tahun ke tahun

Kurangnya komitmen yang kuat dari aparat penegak hukum diberbagai negara,

sehingga banyak masyarakat yang melanggar ketentuan hukum dan menyebabkan

masalah keamanan di Indonesia

Kejaksaan banyak yang tidak melaksanakan tugas-tugas yang diembannya secara

professional

Hambatan Menkopolhukam pada JIDD (Jakarta International Defense Dialog)

2012

ancaman - ancaman keamanan non tradisonal, dimana pasukan-pasukannya

adalah pelaku – pelaku non negara dengan atau tanpa bantuan aktor - aktor non

negara di negara lain, untuk tujuan - tujuan ideologi tertentu.

sumber daya keuangan mereka adalah kegiatan - kegiatan illegal misalnya

perdagangan narkoba, perampokan, pembajakan ataupun juga kontribusi asing

non pemerintah.

Ancaman lainnya adalah adanya tindakan – tindakan terorisme yang tetap

terjadi dan meningkatnya kemampuan kelompok - kelompok terorisme.

Ancaman keamanan maritime juga telah digarisbawahi dalam pertemuan ini

seperti perompakan atau pembajakan di pesisir Afrika merupakan ancaman

keamanan non tradisonal.

Page | 16

Ancaman cyber  juga menjadi salah satu ancaman non tradisional yang paling

besar.

aktor – aktor non pemerintah akan memainkan peranan lebih penting seperti

media, masyarakat sipil, Lembaga Swadaya Masyarakat, perusahaan-perusahaan

dan individu-individu.

Hambatan Menkopolhukam terhadap pilkada aceh

sikap Bupati Pidie yang menahan anggaran untuk KIP Pidie

hari pencoblosan, yang sudah melewati masa jabatan Gubernur

Hukum yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kaedah hukum

Banyaknya pejabta-pejabat yang menahan anggaran Pemilu atau Pilkada dan itu

merupakan hal melanggar hukum

IX. Anggaran dan Data Capaian

IX.1. Anggaran

Dalam APBN Kemenko Polhukam 2012, badan anggaran menyetujui

pengajuan Pagu anggaran Kemenko Polhukam tahun anggaran 2012 sebesar

Rp. 462.201.827.000,-

IX.2. Data Capaian (Capaian Strategis 2004-2009)

Capaian Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai

a) Terciptanya kapasitas dan profesionalitas instansi-instansi pemerintah

dalam penyelesaian konflik yang tercermin melalui stabilitas politik

keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kondusif di Provinsi

NAD, Provinsi Papua, dan Poso

b) Terwujudnya kondisi Keamanan dan Ketertiban Dalam Negeri yang

Mantap, melalui :

peningkatan koordinasi dan keterpaduan TNI-Polri dalam pengelolaan

keamanan nasional serta diselenggarakannya latihan kesiapsiagaan dan

ketanggap-segeraan TNI-Polri secara terpadu dan berlanjut

mantapnya sistem operasi dan prosedur kerjasama antara TNI – Polri

dalam penanganan masalah terorisme.

c) Terwujudnya sistem koordinasi dalam deteksi, penanggulangan dan

pemulihan konflik , dilaksanakan melalui:

peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar kelompok

Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme

Page | 17

meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlunya penguatan

wawasan kebangsaan

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial

dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya

mempertahankan dan mengaktualisasikan empat konsensus dasar dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

d) Terwujudnya peningkatan kapasitas institusi negara dan partisipasi

masyarakat dalam pencegahan, penangkalan dan penanggulangan ancaman

terorisme.

e) Terwujudnya kebijakan dan strategi nasional yang komprehensif dalam

pertahanan negara, melalui:

koordinasi pengamanan wilayah terluar Indonesia

penguatan pos-pos pertahanan dengan penempatan personil TNI

pembangunan sistem pengamanan di Laut (Marine Surveillance System)

kerjasama bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat.

f) Terwujudnya sistem koordinasi yang berkelanjutan dalam

penyelenggaraaan hubungan luar negeri melalui:

penyelenggaraaan koordinasi menyangkut kedaulatan dan keutuhan

NKRI

koordinasi mengenai penyelesaian masalah perbatasan antara RI dan

negara-negara tetangga, penyertaan pasukan TNI dan personil Polri

dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian, Technology Safeguarding

Agreement (TSA) dengan Rusia

pemberantasan terorisme

pengembalian sebagian kekayaan negara yang dikorupsi (Asset

Recovery)

pelaksanaan ASEAN Charter

pelaksanaan Lombok Treaty

penyelesaian nelayan tradisional Indonesia yang dipermasalahkan oleh

Australia

pemberantasan kejahatan penyelundupan orang dan perdagangan

manusia (people smuggling and trafficking in person)

kerjasama Indonesia-Australia di bidang pertahanan, serta perlindungan

tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Page | 18

Capaian Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis

a) Meningkatnya koordinasi dalam penegakan hukum antara lain:

memburu para tersangka dan terpidana korupsi yang melarikan diri ke

luar negeri berikut aset-asetnya

penanggulangan pelanggaran HKI.

b) Perumusan aturan hukum yang bebas diskriminasi sejalan dengan

kematangan iklim demokrasi.

c) Meningkatnya citra Indonesia dalam hal penegakan hukum dan HAM

melalui:

pemberantasan korupsi, tindakan terhadap pencucian uang, illegal

logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking

ratifikasi instrument internasional mengenai HAM serta perundang-

undangan yang terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM.

d) Mendorong upaya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-

undangan yang saling bertentangan dan tumpang tindih; implementasi

otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan pengelolaan damai di Provinsi

NAD

e) Pengembangan Clean Government and Good Governance melalui:

pembentukan tim Reformasi Birokrasi

penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberian informasi

dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

f) Penyempurnaan paket UU bidang Politik

melaksanakan sosialisasi bidang politik dengan penyelenggaraan

forum komunikasi dan dialog

publikasi tentang nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan, koordinasi

perbaikan mekanisme Pemilukada dan penyelenggaraan Pemilu 2009

X. Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 (39/1999) Tentang Hak Asasi Manusia

Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Page | 19

Keputusan menkopolhukam RI No. KEP-26 /MENKO/POLKAM/11/2002

tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme

Perpres RI No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Pulau-Pulau Kecil

Terluar

Perpres RI No 81 Tahun 2005 tentang Koordinasi Keamanan Laut

Keputusan Menkopolhukam RI No: KEP- 36 /MENKO/POLHUKAM/1/2008

tentang Perubahan Susunan Dan Keanggotaan Desk Wilayah Perbatasan Dan

Pulau-Pulau Kecil Terluar

XI. Otonomi Daerah

Kelebihan otonomi daerah :

o Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, daerah mempunyai keleluasaan

dalam melakukan pengelolaan pembangunan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

o Dapat meningkatkan kreativitas aparatur pemerintah baik dalam pengelolaan pembangunan

maupun dalam penggalian sumber-sumber dana pembangunan.

o Dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik.

o Dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam

perencanaan, pengawasan, pendanaan, maupun dalam pemanfaatan hasil-hasil

pembangunan.

o Struktur organisasi dan personil dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak

terjadi penggemukan.

o Dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah.

o Kewenangan yang diberikan kepada daerah juga memungkinkan bagi daerah untuk

mengambil keputusan secara cepat.

o Mempercepat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

o Meningkatkan sosial budaya masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian karena

terfokus pada pertumbuhan ekonomi.

Kelemahan otonomi daerah :

o Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pemerintah di daerah.

o Penyerahan urusan sebagian belum diikuti dengan penyerahan pembiayaan, personil dan

peralatan.

o Rendahnya tingkat pendapatan asli di beberapa daerah.

o Bias ekonomi, bias luar jawa dan bias sumber daya alam.

Page | 20

o Anggapan keseragaman kesiapan daerah, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara

serempak di seluruh wilayah Indonesia.

o Aspirasi masyarakat yang berlebihan dapat menyebabkan tidak terjadi integrasi antara

kepentingan daerah dengan kepentingan nasional.

o Tidak ada hirarkhi antara kabupaten/kota dengan propinsi yang dapat menyebabkan

timbulnya kesulitan dalam koordinasi kegiatan lintas kabupaten/kota.

o kelemahan otonomi daerah menurut UU No 22 Tahun 1999 adalah tidak ada hirarkhi antara

kabupaten/kota dan propinsi. Padahal propinsi juga memiliki otonomi dalam

mengkoordinasikan kegiatan lintas kabupaten dan kewenangan lain diluar kewenangan

kabupaten/kota. Karena kabupaten/kota sebagai mitra propinsi dan bukan bawahan, maka

kabupaten/kota dapat menolak keinginan atau rencana propinsi. Akibatnya sulit untuk

melakukan koordinasi vertikal dan dapat memicu terjadinya konflik antara kabupaten/kota

dengan propinsi.

XII. Berita Update

Terkait dengan peluncuran roket korea

Peluncuran roket pembawa satelit observasi Korea Utara, Jumat (13/4) ini,

membuat daerah di kawasan Semenanjung Korea menjadi tegang. Terkait dengan

hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko

Polhukam), Djoko Suyanto, berpendapat agar semua pihak menahan diri dari

menambah ketegangan baru di sana. Menurut dia, langkah-langkah diplomasi dan

dialog harus diutamakan dalam setiap penyelesaian masalah, demi keamanan dan

stabilitas di semenanjung Korea. "Diplomasi dan dialog harus diutamakan dalam

menyelesaikan persoalan peluncuran roket oleh Korut," kata dia dalam pernyataan

persnya.

Our Words: pernyataan yang diberikan oleh menkopolhukam menggambarkan

bahwa Indonesia ikut tergabung dalam memelihara kedamaian dunia. Dengan

diplomasi dan dialog ketegangan yang terjadi di Korea Utara dapat diminimalisir.

Perlunya penyampaian pernyataan seperti yang disampaikan oleh menkopolhukam

diatas guna memelihara kedamaian dunia dan diharapkan Negara lain dapat

mencontoh Indonesia untuk menggunakan diplomasi dan dialog tanpa harus saling

menegakkan senjata. Hal ini sesuai dengan dasar yang tercantum dalam

pembukaan UUD 1945 yaitu Indonesia ikut menjaga ketertiban dunia.

Indonesia-UNCTAD

Page | 21

Indonesia menyampaikan pentingnya ASEAN dan Uni Eropa dapat berkolaborasi

guna menghadapi dari krisis ekonomi global, khususnya yang terjadi di daratan

Eropa saat ini. Hal tersebut dapat dilakukan melalui saling tukar pengalaman

dan peningkatan kemitraan dalam mencapai kawasan yang lebih tahan terhadap

krisis. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah melalui kerjasama di bidang

energi. Menlu Marty, dalam hal ini, mengajak pihak UE untuk bekerjasama dengan

ASEAN dalam mempercepat implementasi ASEAN Plan of Action on Energy

Cooperation (APAEC) tahun 2011-2015. (Menlu, 23 April 2012)

Berjalin kelindannya tantangan global seperti krisis keuangan, perubahan iklim,

ketahanan pangan dan energi, serta fluktuasi harga komoditas harus diselesaikan

melalui kemitraan global yang koheren dan solid. Untuk itulah masyarakat

internasional dituntut membangun tata kelola perekonomian global yang terbuka

dan adil. tata kelola perekonomian yang dibangun tersebut juga harus dapat

mendorong kemakmuran seluruh rakyat baik di negara maju dan di negara

berkembang.

Hal ini sejalan dengan pencapaian target MDGs secara optimal pada tahun 2015.

suara Indonesia ini juga sejalan dengan tema utama UNCTAD XIII yang

menitikberatkan pada proses globalisasi yang berorientasi pada pembangunan,

terutama untuk menyambut hari jadi UNCTAD ke 50 pada tahun 2014.

Indonesia juga menekankan pentingnya UNCTAD membuat program-program

kerja yang mendorong proses pembangunan  yang bersifat inklusif dan

berkelanjutan.

UNCTAD harus memainkan peran aktif dalam proses reformasi tata kelola

ekonomi global, utamanya penciptaan sistem perdagangan internasional yang dapat

menjamin keterlibatan yang lebih luas dari negara berkembang dalam proses

pengambilan keputusan.

Guna pencapaian tujuan tersebut, Indonesia mengharapkan agar UNCTAD dapat

mendorong sekaligus mengawal penguatan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-

Selatan, serta triangular cooperation yang bersifat saling melengkapi.

Lebih lanjut, Indonesia menekankan agar negara anggota UNCTAD dapat

menunjukkan tanggung jawab dan komitmen politiknya terhadap agenda-agenda

pembangunan global untuk mempersempit kesenjangan antara negara maju dan

negara berkembang. 

Page | 22

Our words: Kolaborasi antara ASEAN dan Uni Eropa penting bagi Indonesia

dalam kontribusinya dalam mengatasi krisis dunia, pemeliharaan perdamaian,

stabilitas, dan kesejahteraan bagi kedua kawasan tersebut. Hal ini sesuai dengan

dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Indonesia ikut menjaga

ketertiban dunia.

Kemenlu Dorong Pemda Berkoordinasi dengan Luar Negeri

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenlu Budi Bowoleksono mengatakan,

perkembangan global telah memperlihatkan bahwa penyelenggaraan hubungan luar

negeri tidak lagi didominasi pemerintah atau kementerian di pusat saja. Namun,

sudah menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk aparatur

pemerintah daerah.

“Kegiatan diplomasi tidaklagi melulu milik pemerintah pusat saja. Sekarang pemda

juga bisa. Karena itu penting menguasai diplomasi agar kerja sama luar negeri

dapat terbangun efektif,”-Bowoleksono.

Untuk mensosialisasikan kebijakan politik luar negeri Indonesia perlu menjadi

perhatian dan ditindaklanjuti bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Setidaknya kerja sama luar negeri yang dibangun pemerintah daerah dapat sinergis

dengan upaya-upaya pembangunan nasional dalam rangka perbaikan ekonomi,

pemulihan citra Indonesia, dan pemantapan integrasi nasional.

"Bidang kewenangan ini bisa seperti prosedur dan mekanisme kerja sama

kota/propinsi kembar (sister city), pembuatan perjanjian internasional, kerja sama

teknik luar negeri, kerja sama sub regional, penanganan warga negara asing yang

dituduh melanggar tindak pidana di Indonesia dan sebagainya,”

Sumut juga telah mengadakan hubungan kerja sama LN dengan membentuk

propinsi bersaudara (sister province) dengan:

Guangdong, China sejak 11 Desember 1999

Propinsi Bekes County, Hungaria sejak 23 Oktober 2008

Penang, Malaysia pada 16 Desember 1991

Songkhla, Thailand.

Our Words: Diperlukan kerjasama antara daerah tertentu dengan luar negeri.

Pembentukan sister city merupakan sebuah langkah yang baik dalam melakukan

kerjasama dari pemda dengan luar negergi. Dengan adanya perjanjian kerjasama

Page | 23

diantara kedua daerah diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di

daerah tersebut.

Mendagri dan Otonomi Daerah

Menteri Gamawan bercerita tentang demokrasi dan otonomi yang hasilnya masih

jauh dari harapan. Menurutnya, sangat susah menerjemahkan otonomi dalam

negara kesatuan. Kekuasaan dan hak kewenangan ke daerah provinsi dan

kabupaten telah diberikan. Namun sasaran penggunaan dana masih banyak yang

melenceng.

Ide awalnya otonomi ini, adalah kalau uang di daerah sudah banyak, maka orang

akan berpindah ke daerah. Ternyata kondisinya tidak sesuai dengan teorinya.

Pejabat daerah sudah dipilih langsung, dan kewenangan pejabat daerah menjadi

susah dikendalikan. Bupati seenaknya ke Jakarta, menginap di hotel berbintang

yang mahal sampai 15 hari. Tidak ada yang bisa menegur. Sebagai menteri,

menegur saja, partainya marah, padahal menteri yang melantik.

Sudah waktunya, lembaga pengawasan yang independen aktif melakukan

monitoring terhadap proses pelaksanaan program pembangunan. Bahkan

mengkritisi hal-hal yang bisa menimbulkan terjadinya penyimpangan penggunaan

dana pembangunan yang tidak mengarah ke kepentingan masyarakat. Kalau kita

pikir dan melihat kondisi yang terjadi, demokrasi dan otonomi yang telah

diperjuangkan sekian lama, ternyata masih juga dalam tahap proses. Sampai kapan

bisa terwujud harapan itu, mudah-mudahan bukanlah hanya suatu impian. Bukan

pula, semacam pelangi, hanya indah dipandang, tapi sulit dijangkau

Our words: seperti yang dikatakan diatas otonomi daerah akan berhasil dengan

baik jika lembaga pengawasannya independen aktif melakukan monitoring

terhadap proses pelaksanaan program pembangunan. Perlunya kesadaran dari

pemda sendiri untuk tidak menyalahgunakan dana yang dialirkan dari pemerintah

pusat, bahwa pembangunan daerah lah tujuan utama mereka.

Mendagri : Dengan Otda, Pemda Melayani Masyarakat Lebih baik, Mudah, Cepat

dan Murah

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah telah menempatkan pemda sebagai ujung

tombak pembangunan nasional sehingga untuk menghasilkan dampak positif

Page | 24

dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang makin merata serta tingkat kemiskinan

maupun angka pengangguran yang semakin menurun, jelas Gamawan Fauzi.

Pemberian peran, kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada

pemerintah daerah menurut Mendagri adalah agar dapat melayani rakyat secara

lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah.

Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan

daerah dalam mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat serta menghadirkan tata

kelola pemerintahan yang baik (transparansi dan akuntabilitas) sesuai dengan

prinsip-prinsip good governance dan clean government.

Dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, ada 3 (tiga) hal

yang menjadi harapan bersama yakni munculnya kemandirian yang digerakkan

oleh kreativitas dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan berbagai potensi

sumberdaya yang ada. Kedua yakni tumbuhnya modal sosial dan partisipasi

masyarakat yang selanjutnya akan menumbuhkan komitmen, kepercayaan (trust),

toleransi, kerjasama, dan solidaritas pada masyarakat dan tata hubungan antara

pusat-daerah diharapkan akan menjadi lebih proporsional, harmonis dan produktif

dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa

Our words: memang otonomi daerah memiliki kelebihan yang sering disebut

dengan “lebih dekat (mengenal) dengan rakyat (daerah tersebut)”. Namun pada

kenyataannya banyak calon-calon bupati atau walikota yang ternyata bukan

berasal dari sana. Banyak dari calon-calon bupati dan walikota tersebut hanya

mencari daerah tertentu untuk mendapatkan “dana proyek”. Sehingga

penggunaan alokasi dana pemda tidak dimanfaatkan sepenuhnya untuk

pembangunan daerah tersebut. Hal ini harus dihindari. Dengan pengawasan yang

ketat dan pemimpin yang benar-benar mengetahui potensi daerah tersebut dapat

menyukseskan adanya otonomi daerah.

XIII. Rekomendasi

Pertahanan dan Keamanan

Peningkatan pemberdayaan industri pertahanan nasional meliputi intensifikasi,

dan kolaborasi penelitian dan pengembangan, penelitian dan pengembangan alat

peralatan pertahanan, produksi alutsista industri dalam negeri serta

pengembangan alat kepolisian produksi dalam negeri dan pembuatan prototipe.

Penegakan Hukum dan HAM

Page | 25

Hukum

Peningkatan penuntasan kejahatan melalui peningkatan integritas SDM dan

akuntabilitas Kepolisian RI sehingga dalam prosesmpenegakan penindakan

dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada unsur diskriminasi

HAM

Peningkatan penghormatan dan pelindungan HAM melalui harmonisasi

peraturan perundang-undangan nasional yang tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip HAM.

Kerjasama Internasional

Mengoptimalkan kerja sama internasional dalam rangka pengamanan wilayah

perbatasan dan pengawasan sumber daya kelautan;

Mengoptimalkan upaya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan

melalui peningkatan sarana dan prasarana, koordinasi, serta kerja sama operasi

dan penegakan hukum antara instansi terkait dan dengan negara tetangga;

Meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan, pulau terdepan, dan

wilayah peyangga melalui penambahan pos, baik secara kuantitas maupun

sarana dan prasarana, untuk mendukung pemantapan pergelaran TNI di

wilayah tersebut;

Meningkatkan frekuensi koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan

pascakonflik;

Melanjutkan gelar satuan TNI di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan

pascakonflik.

Penangkalan Terorisme

Peningkatan penertiban, operasi penegakan, operasi yustisi, operasi

pemberdayaan wilayah pertahanan, operasi intelijen strategis, penyelenggaraan

intelijen dan kegiatan operasi intelijen dalam negeri.

Sumber Daya Manusia Aparatur

Pengembangan dan penyempurnaan sistem intergitas SDM aparatur dan

peningkatkan implementasinya, sebagai salah satu upaya mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Sinergi Pusat dan Daerah

Dalam kaitan dengan sinergi pusat dan daerah,diperlukan upaya-upaya untuk

menciptakan landasan hukum secara komprehensif untuk memberikan kepastian

Page | 26

dalam penyelenggaraan pelayanan publik; meningkatkan kualitas manajemen

pelayanan; melakukan penataan kelembagaan pelayanan yang efektif, profesional

dan bersih; dan mendorong pengembangan pelayanan publik yang berkualitas

pada lingkungan pemerintahan daerah, serta mengembangkan sistem pengaduan

masyarakat dalam pelayanan publik yang efektif.

Page | 27

REFERENSI

http://www.polkam.go.id

www.depdagri.go.id

www.kemenkumham.go.id

www.kemlu.go.id

www.kemhan.go.id

www.kemhan.go.id

www.menpan.go.id

http://www.kejaksaan.go.id

http://www.tni.mil.id/

http://www.polri.go.id/

http://www.lemsaneg.go.id/

http://www.bakorkamla.go.id/

http://www.bin.go.id/

Page | 28