Naskah Kesepakatan Rakorbang 2015

1

KESEPAKATAN BERSAMA

PESERTA RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL REGIONAL KALIMANTAN

PALANGKA RAYA, 28 AGUSTUS 2015

Pada hari ini, Jum’at tanggal 28 Agustus 2015, seluruh peserta Rapat Koordinasi Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial Tahun 2015 Wilayah Regional IV Kalimantan yang diselenggarakan di Swiss-

belhotel Danum, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung

jawab meneguhkan kesepakatan bersama sebagai berikut:

Pertama, meneguhkan kesepakatan untuk merumuskan sinkronisasi program dan kegiatan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

I. Data Terpadu

1. Perlunya bimbingan teknis/pelatihan bagi petugas verifikasi dan validasi serta pengolah data

PBI-JKN dari Kemensos RI.

2. Perlu kejelasan standard tata cara penggantian data PBI-JKN di lapangan.

3. Perlu alokasi dana untuk pembiayaan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) secara

berkala.

II. Sinkronisasi Program/Kegiatan

1. Kementerian Sosial RI segera mengeluarkan regulasi tentang penanganan eks psikotik yang

memerlukan pelayanan seumur hidup.

2. Pembangunan panti rehabilitasi eks psikotik di Kalimantan Tengah dan pembangunan panti

terpadu (eks psikotik, lansia, gepeng) di Kalimantan Timur segera direalisasikan.

3. Perlu penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk

tanggungjawab terhadap masyarakat.

4. Perlu koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang

diselenggarakan secara berkala, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Regional

Kalimantan dan Nasional yang melibatkan Stakeholder .

2

Kedua, meneguhkan kesepakatan untuk merumuskan pokok-pokok program pengembangan

kapasitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial di Regional Kalimantan dengan melakukan hal-

hal sebagai berikut:

1. Perlu pengembangan kapasitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti PSM,

TKSM, Pengurus Karang Taruna, TKSK, Tagana dan pengurus LKS dengan meningkatkan jiwa

kerelawanan, keterampilan dan fasilitas pendukung kerja.

2. Perlu penganggaran secara proporsional untuk Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

3. Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota secara konsisten menempatkan formasi pekerja

sosial profesional pada dinas sosial.

Ketiga, meneguhkan kesepakatan untuk merumuskan komitmen kerjasama lintas provinsi dan lintas

sektor dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Regional Kalimantan dengan melakukan hal-

hal sebagai berikut:

1. Memaksimalkan realisasi MoU dalam pengembangan SDM aparatur dan masyarakat antara

BBPPKS Regional IV Kalimantan dengan dinas-dinas sosial se-Regional Kalimantan.

2. Perlu peningkatan kerja sama antar dinas/institusi sosial dalam Regional Kalimantan untuk

penanganan rujukan PMKS.

3. Perlunya Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang pemanfaatan data PMKS dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan dana CSR.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Regional Kalimantan

Tahun 2016 akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian pokok-pokok Kesepakatan Bersama dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial Regional Kalimantan Tahun 2015, dibuat dan ditandatangani untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya. Hal-hal belum tercantum dan memerlukan penjelasan lebih lanjut akan

ditetapkan dikemudian hari.

Palangka Raya, 28 Agustus 2015

Dinas Sosial Provinsi

Kalimantan Timur


Kalimantan Tengah


Kalimantan Selatan


Kalimantan Utara

Drs. Ayi Hikmat, M.Si Dr. Guntur Talajan, SH., M.Pd Drs. HM. Bahrian Noor Ince Nelia, S.Sos

3

Atas nama peserta Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Regional KalimantanTahun 2015

KALIMANTAN UTARA

NO NAMA JABATAN UNIT KERJA TANDA TANGAN

1.

Dinas Sosial, TenagaKerja dan TransmigrasiPropinsi KalimantanUtara

2.Sekretariat DaerahKabupaten Tana Tidung

3.Dinas Sosial danTenaga Kerja KotaTarakan

4.Dinas Sosial KabupatenBulungan

5.

Dinas Sosial, TenagaKerja dan TransmigrasiKabupaten Malinau

KALIMANTAN TENGAH


1.Dr. Guntur Talajan, SH,M.Pd.

Kepala DinasDinas Sosial PropinsiKalimantan Tengah

2.Dinas Sosial KotaPalangkaraya

3.Dinas Sosial KabupatenSeruyan

4.Dinas Sosial, TenagaKerja dan TransmigrasiKabupaten Barito Utara

5.

Dinas Sosial, TenagaKerja dan TransmigrasiKabupaten BaritoSelatan

4

6.Dinas Sosial, TenagaKerja, dan TransmigrasiKabupaten Gunung Mas

7.Dinas Tenaga Kerja danSosial KabupatenKapuas

8.Dinas Sosial, TenagaKerja, dan TransmigrasiKabupaten Katingan

9.Dinas Sosial KabupatenKotawaringin Barat

10.

Dinas Sosial, TenagaKerja dan TransmigrasiKabupaten KotawaringinTimur

11.Dinas Sosial, TenagaKerja, dan TransmigrasiKabupaten Pulang Pisau

12.Dinas Sosial, TenagaKerja dan TransmigrasiKabupaten Sukamara

KALIMANTAN TIMUR


1.Dinas Sosial KabupatenBerau

2.Dinas Sosial danTenaga Kerja KabupatenPenajam Paser Utara

3.

Dinas Sosial KabupatenKutai Kartanegara

4.Dinas KesejahteraanSosial Kota Samarinda

KALIMANTAN SELATAN

5


1.Dinas Sosial PropinsiKalimantan Selatan

2.Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan SosialKabupaten Tanah Laut

3.Panti Sosial Bina Laras‘Budi Luhur’ Banjarbaru

4.Dinas Sosial danTenaga Kerja KotaBanjarmasin

5.Dinas Sosial danTenaga Kerja KabupatenTapin

6.

Dinas Sosial, TenagaKerja dan TransmigrasiKabupaten Hulu SungaiUtara

7.

Dinas Sosial, TenagaKerja, dan TransmigrasiKabupaten Hulu SungaiSelatan

8.Dinas Sosial, TenagaKerja dan TransmigrasiKabupaten Barito Kuala

6

9.Dinas PendidikanKabupaten Barito Kuala

10.Dinas KoperindagKabupaten Barito Kuala

11.Bappeda KabupatenBarito Kuala

12.Dinas Sosial, TenagaKerja dan TransmigrasiKabupaten Balangan

13.Dinas Sosial danTenaga Kerja KotaBanjarbaru

14.

Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi, dan SosialKabupaten Hulu SungaiTengah

Mengetahui:

Kepala Badiklitkesos Kemensos

Kementerian Sosial RI,

Mu’man Nuryana, Ph.D

Kepala BBPPKS

Regional IV Kalimantan,

Drs. Asep Sasa Purnama, M.Si

Documents

Naskah Kesepakatan Rakorbang 2015