NewsLetter AOI
NewsLetter AOI
NewsLetter AOI
NewsLetter AOI

NewsLetter AOI

  • View
    223

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Program Go Organic 2010 Indonesia telah hampir 3 tahun berlalu. Namun program ini...

Text of NewsLetter AOI

  • Jemur Gabah di POMALA-Sulawesi Tenggara

    Foto : Dok. AOI

    nggaran pertanian organik harus dialokasikan kepada petani bukan ke perusahaan

    pupuk. Yang penting alokasi anggaran pertanian organik kepada petani diatur dengan baik. Kelompok petani yang menerima ditata secara kelembagaan.

    Misalnya ketika dana 350 juta rupiah dalam bentuk bantuan sapi kepada petani di Boyolali di Jawa Tengah untuk menghasilkan pupuk organik, hasilnya cukup baik, jelas Abdul Ghofur, Konsultan Circle Indonesia di acara Green Talk, Green Radio 89,2 FM di Jakarta.

    Untuk membantu input pupuk pertanian organik, pemerintah tidak akan rugi bila bantuannya dalam bentuk sapi karena akan bertambah terus dan ke depannya nanti input pupuk dari pemerintah bisa berkurang. Kalau pemerintah membantu dalam bentuk pupuk langsung maka anggarannya bisa jebol.

    Bila ini dijalankan dengan baik, maka Indonesia tidak perlu impor sapi dan bisa untuk mendorong program Go Organik Indonesia, lanjutnya.

    Agar lebih mendorong program Go Organik Indonesia, selanjutnya

    pemerintah harus membuat roadmap dan visi baru untuk lebih mendukung petani melakukan pertanian organik. Bahwa pertanian organik tidak hanya menyehatkan tapi juga menguntungkan petani. Telah terbukti di daerah pertanian organik, untuk ketahanan pangannya lebih bagus daripada daerah pertanian non-organik. Kementerian Pertanian tidak bisa bekerja sendiri, harus ada dukungan dari parlemen untuk membuat kebijakan politik dan anggaran pertanian organik agar lebih besar.

    Anggaran Organik Kecil

    Hasil kajian Aliansi Organis Indonesia (AOI) dan Circle Indonesia 2012 menunjukan, selama ini anggaran pertanian organik kecil. Akhir tahun 2000-an (2011-2012) anggaran belanja untuk pertanian organik hanya 1,1 triliun rupiah dari anggaran rata-rata 1300 triliun (0,1 persen) dan anggaran pertanian secara umum 6 persen dari APBN.

    Pada 2011 dari total anggaran 1,1 triliun rupiah, ada 4 program untuk pertanian organik, yaitu subsidi pupuk ke perusahaan pupuk, sistem pola tanam SRI (System of Rice Intensification), rumah kompos dan pengadaan pupuk

    Pembaca Budiman,

    Program Go Organik 2010 Indonesia telah hampir 3 tahun berlalu. Namun program ini belum mewujudkan Indonesia sebagai salah satu produsen pangan dan pertanian organik terbesar di dunia. Agar lebih mendorong program Go Organik Indonesia, pemerintah harus membuat roadmap dan visi baru untuk lebih mendukung petani melakukan pertanian organik.

    Pemerintah harus bisa menghasilkan kebijakan yang bisa memberikan manfaat baik bagi konsumen maupun petani organik itu sendiri. Dalam menentukan anggaran dan alokasinya, pemerintah bersama para pihak juga harus mengutamakan aspirasi petani organik agar lebih berdaya dan mandiri. Alokasi anggaran ke petani sangat penting agar bisa menghasilkan pupuk organik sendiri dengan beternak sapi.

    Simak selengkapnya di AOI Newsletter edisi ini!

    A

    a

    li

    aN

    si

    o

    rg

    an

    is

    in

    DO

    NE

    SI

    A

    Dari Redaksi

    Isi BeritaPage_1

    Anggaran Pertanian Organik Harus Dialokasikan pada Petani

    Page_2

    Kebijakan Pangan Organik Harus Beri Manfaat Konsumen dan Petani Organik

    Page_3

    Panen Bandeng Organik di Pajukukkang

    Media Informasi Pertanian Organis & Fairtrade

    NEWSLETTERE D I S I 1 1 / T H . 0 2 ( N O V E M B E R - D E S E M B E R 2 0 1 2 ) F

    OR

    FR

    EE

    Anggaran Pertanian Organik Harus Dialokasikan pada Petani

  • ke petani. Sebagian besar alokasi anggaran ke subsidi pupuk organik melalui perusahaan pupuk, hampir 80%. Sementara alokasi anggaran langsung ke petani sangat kecil.

    Penting alokasi anggaran ke petani agar bisa menghasilkan pupuk organik sendiri dengan beternak sapi. Kalau bentuk subsidi pupuk kepada perusahaan pupuk, mereka juga tidak bisa mendapat bahan pupuk sendiri melainkan membelinya dari petani.

    Sementara petani sulit mendapat pupuk organik dan kalaupun harus membeli dari perusahaan harganya mahal. (ANP/SNY)

    Kebijakan Pangan Organik Harus Beri Manfaat Konsumen dan Petani Organik

    Bisnis di bidang pangan organik telah tumbuh pesat di Indonesia dan terdapat tren

    bahwa organik telah menjadi gaya hidup. Jumlah produsen dan trader pangan organik meningkat dengan luasan lahan organik meningkat dari 40.000 pada 1999 (IFOAM 1999) menjadi 225.000 ha pada 2011 (AOI 2011). Kesadaran dan minat konsumen akan pangan organik juga menunjukkan adanya peningkatan.Dengan dalih melindungi konsumen organik dan memberikan perlindungan serta mengembangkan pertanian organik, pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan yang akan mempengaruhi rantai pasokan pangan organik.

    Untuk mengantisipasi dampak yang tidak diharapkan dari kebijakan dan peraturan pangan, pemerintah dan pelaku bisnis pangan organik harus mengambil tindakan yang tepat yang akan memberikan manfaat baik bagi konsumen maupun petani organik itu sendiri, tegas Ahmad Sulaiman, Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) saat Forum Bersama Pertanian Organik Sulawesi Papua di Kompleks GKSS Yayasan Matepe, Makasar, Sulawesi Selatan.

    Salah satu dampak dari kebijakan pemerintah terkait dengan pangan organik adalah munculnya penjaminan atau sertifikasi organik pada produk yang dihasilkan secara organik. Isu sertifikasi organik yang

    tergolong mahal, sekitar 25 juta rupiah per sertifikasi organik untuk periode 3 tahun, membuat petani organik kecil kerepotan untuk mendapatkan sertifikasi. Tak ayal upayanya menghasilkan produk organik dengan ketentuan yang ada pun belum tentu bisa membuatnya menyebut produknya sebagai organik.

    Menurut Sulaeman, kebanyakan produsen organik adalah petani kecil atau industri skala rumah tangga tidak mampu untuk sertifikasi organik. Maka jumlah produk organik lokal yang tersertifikasi di pasar Indonesia akan sangat terbatas dan ini akan mempengaruhi rantai pasokan produk.

    B

    2

    Suasana Forum Bersama Pertanian Organik Papua-Sulawesi di Makasar, Sulawesi Selatan 22-23 November 2012.Foto: Dok. AOI

  • Panen Bandeng Organik di Pajukukkang

    3

    Oleh: Haris MalikSr. Project Officer (Socio-Economic)Mangrove Action Project (MAP)

    inggu, 25 November 2012, petani tambak yang tergabung dalam Alumni Sekolah Lapang di Desa Pajukukkang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan melakukan Panen Raya Bandeng Organik. Terdapat perbedaan signifikan, mulai dari masa panen sampai pada bobot ikan yang dipanen, setelah mereka menerapkan

    budidaya tambak organik yang merupakan hasil pembelajaran kelompok seperti tertera pada grafik di bawah ini:

    Banyak produk organik yang dihasilkan petani kecil tidak dapat dijual sebagai produk organik meski telah memenuhi standar organik, hanya akan mengandalkan kepada kepercayaan konsumen walaupun tanpa label organik resmi, ungkap Sulaeman. Selain itu bakal banyak pangan diklaim organik dengan sertifikat palsu, tambahnya.

    Mengatasi kesulitan petani organik kecil mendapatkan sertifikasi organik ini, menurut Hestiny sebagai perwakilan Dinas Pertanian Sulawesi Selatan (Disperta Sulsel), saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan anggaran bagi petani mendapatkan sertifikasi organik. Petani organik bisa mengajukan kepada dinas-dinas setempat untuk mendapatkan bantuan sertifikasi organik.

    Bantuan ini untuk memberikan stimulus bagi petani melakukan praktik organik secara benar menurut standar yan berlaku. Setelah berjalan satu periode sertifikasi selama tiga

    tahun, diharapkan petani organik ini bisa membiayai sertifikasi sendiri, jelas Hestiny di acara yang diselenggarakan Aliansi Organis Indonesia (AOI) bekerjasama dengan Yayasan Matepe pada 22-23 November 2012 di Makasar ini.

    Bantuan Sertifikasi Belum Membantu

    Namun menurut Sunarya, The Spring Institute, kebijakan pemerintah memberi bantuan dana sertifikasi organik belum bisa mengatasi masalah petani organik kecil. Sejauh mana kemampuan pemerintah mendukung setelah adanya stimulus awal sertifikasi organik. Petani organik kecil ini akan masih kesulitan membiayai sertifikasi organik oleh pihak ketiga, tegas Sunarya di forum yang dihadiri kalangan mahasiswa, akademisi, pemerintah, penyuluh pertanian, pelaku usaha, publik, lembaga pendamping petani, anggota dan calon anggota AOI ini.

    Sunarya menyarankan agar pemerintah mulai melihat peluang penjaminan organik lainnya yang diatur dalam ISO/IEC 17050 selain pihak ketiga oleh lembaga sertifikasi. Yaitu penjaminan pihak pertama oleh petani, pihak kedua oleh buyer atau pembeli.

    Dalam penjaminan pihak pertama, petani organik langsung memberi penjaminan dan menyatakan produknya sebagai organik kepada konsumennya. Salah satunya melalui penjaminan organik partisipatif (Participatory Guarantee System-PGS). Harapannya pemerintah bisa mengakui PGS sebagai penjaminan organik juga karena petani tidak mampu menjangkau penjaminan atau sertifikasi pihak ketiga yang mahal, jelas Sunarya. Dalam upaya melakukan praktik organik dan menyatakan produknya sebagai organik, petani juga mengikuti aturan yang ada, lanjutnya. (ANP/SNY)

    M

    Dalam perlakuan organik ini, kelompok petani tambak menebar benih ikan bandeng pada saat musim kemarau saat air laut berada pada posisi salinitas tinggi.

    Sebelum panen raya dilakukan, terlebih dahulu diadakan diskusi dengan petambak lain, yang selama ini dalam pengelolaan tambak menggunakan pupuk kimia. Hadir dalam diskusi ini beberapa nara

    sumber yang salah satunya adalah Prof. Silvia Syam dari Universitas Hasanuddin Makassar, yang juga adalah dosen Fakultas Pertanian sekaligus penggiat pertanian organik di Sulawesi Selatan.

  • Hadir pula dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, yang lebih banyak memberikan inf