Warta ILO Dua Bahasa - April 2005, Vol. 3 No. 1

Layanan KetenagakerjaanBantu Masyarakat Aceh Dapatkan Pekerjaan

abrani, 35 tahun, wargaBanda Aceh, ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam(NAD), sebelumnya bekerjasebagai tukang ledeng sebelumbencana tsunami meluluh-lantakkan desanya. “Sayabutuh pekerjaan. Saya tidakbutuh rumah. Saya hanyabutuh pekerjaan. Saat sayasudah berpenghasilan kembali,saya dapat membeli rumahsendiri. Tanyakan pada yanglainnya, mereka semua akanmengatakan hal yang sama.Saya bukanlah apa-apa tanpapekerjaan,” Tabrani berceritakepada Tauvik Muhamad,Programme Officer ILO, diBanda Aceh.

Tabrani merupakan satu dari ribuan pencari kerja yangmendaftarkan diri ke Layanan Ketenagakerjaan Masyarakatuntuk Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(LKMNAD). Berlokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Banda Aceh,LKMNAD didirikan oleh ILO bersama Pemerintah Indonesia danmulai beroperasi pada Senin, 7 Februari2005.

Hingga akhir Maret, lebih dari10.000 pencari kerja, termasuk sekitar2.000 perempuan, terdaftar di LayananKetenagakerjaan Masyarakat NanggroeAceh Darussalam (LKMNAD). LayananKerja ini bertujuan memfasilitasi aksesbagi mereka yang kehilangan sumbermata pencaharian sebagai akibatbencana gempa bumi dan tsunamiuntuk mendapatkan pekerjaan. Saat ini,penyaluran dan penempatan kerja merupakan fokus utama dariprogram ini.

“Jumlah warga yang akan terjangkau pelayanan ini akanterus bertambah di minggu-minggu mendatang mengingatlayanan serupa akan dibuka bagi bagi warga di luar BandaAceh,” ujar Freddie Rousseau, Kepala Penasihat TeknisLKMNAD, seraya menambahkan LKMNAD telahmengidentifikasi lebih dari 1.178 orang untuk pekerjaan padatkarya.

Indonesia paling terkena dampak gempa bumi dantsunami pada 26 Desember 2004, yang merupakan bencanaalam terburuk yang pernah terjadi di negara ini. Bencana inimeluluh-lantakkan daerah pantai di utara dan selatan Sumatra

dan pulau-pulau sekitarnya.Kerusakan dan tingkat kematianterparah terjadi di 14 kabupaten didaerah pantai Provinsi NanggroeAceh Darussalam (NAD), ProvinsiSumatra Utara serta Kepulauan Nias.Lebih dari 250.000 orangdiperkirakan meninggal atau hilang.

LKMNAD mengembangkan danmengelola pangkalan data dari wargayang memerlukan pekerjaan. Untukitu, iklan-iklan pendaftaran telah

dipasang di surat-surat kabar setempat, begitu pula denganpemberitahuan yang disebarluaskan di kamp-kamp sertatempat warga berkumpul.

Selama proses pendaftaran, tingkat kemahiran sertakompetensi pelamar akan diuji menggunakan fasilitas yangtersedia di BLK untuk memastikan para pencari kerja yangdirekomendasikan memiliki keterampilan yang dibutuhkan.Warga masyarakat dengan keterampilan konstruksi diundanguntuk mendaftarkan diri, termasuk tukang kayu, bangunan,ledeng, listrik, ubin, cat, dan sebagainya. Hal ini diikuti

T

Provinsi Aceh, Indonesia, luluh lantak terkena bencana Tsunami

• • •

“Program rekonstruksi harusmelibatkan sebanyak mungkinmasyarakat setempat. Acehharus dibangun oleh orang

Aceh sendiri,”Fahmi Idris,

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DARI KAMITIMOR LESTE

STAGE: Promosikan Peningkatan Ekonomi dan Pendapatandi Timor-Leste

LIPUTAN KHUSUSLayanan Ketenagakerjaan Bantu Masyarakat Aceh DapatkanPekerjaan

LAPORAN UTAMAMelangkah Maju Melalui Dialog Sosial dan HubunganIndustrial yang Harmonis

Rekomendasi Tripartit Indonesia

HAK DALAM BEKERJAKepolisian Indonesia Adopsi Pedoman Tindakan Kepolisiandalam Perselisihan Industrial“Polisi Tak Dapat Campuri Perselisihan HubunganIndustrial”Tingkatkan Sistem Hukum, ILO Adakan Konsiliasi Pra-Pengadilan bagi Hakim PerburuhanPekerja Rumah Tangga Indonesia: Peran Maksimum,Perlakuan MinimumMari Dengarkan Smart Workers

dari KamiB Bersama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasiserta Dinas Tenaga Kerja, layanan ketenagakerjaan masyarakatdidirikan untuk menyediakan pendaftaran dan penempatan kerjaserta membantu mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan.Dukungan khusus diberikan kepada anak-anak dan kaum mudamelalui program Pekerja Anak dan Ketenagakerjaan Muda ILO, sertabantuan diberikan kepada organisasi pengusaha dan pekerjasetempat.

Sejumlah program pelatihan telah dilaksanakan bagi: parapenyelia dalam program pembersihan reruntuhan; anak-anakberusia 15-17 tahun di bidang keterampilan komputer, menjahitdan membordir; mereka yang ingin memulai atau membangunkembali usaha kecil dalam pengembangan usaha; dan mereka yangmencari kerja di bidang rekonstruksi, pembuatan bata danpendirian bangunan. Program-program ini dan program lainnyabertujuan memastikan peluang kerja dan mata pencaharian bagimasyarakat Aceh secara maksimal dalam tahap pemulihan danrekonstruksi.

ILO berperan aktif dalam hal ini, baik dari kantor pusat, regiondan terutama dari Kantor ILO Jakarta dan proyek. Kami semuaberbangga dapat menjadi bagian dari usaha ini.

Meskipun perhatian utama dicurahkan pada Aceh, banyakperkembangan penting dalam program ILO di bagian lain Indonesiadan Timor-Leste.

Proyek baru mengenai pengembangan perusahaan danketerampilan (STAGE di Timor Leste) dan HIV/AIDS (Indonesia) telahdimulai. Konferensi Tingkat Tinggi Tripartit Nasional diadakan diJakarta oleh pemerintah dengan dukungan dari Proyek DeklarasiILO dan program pelatihan bagi para hakim hubungan industrialyang baru. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengadopsiPedoman tentang Penanganan Perselisihan Industrial, yangdisusun dengan bantuan dari Proyek Pelatihan untuk Polisi. ProyekPekerja Anak mengalami kemajuan yang menggembirakan dengandukungan dari Departemen Tenaga Kerja dan mitra-mitra lainnya.

Karenanya, sekali lagi, banyak hal yang disampaikan dalamWarta ini.

Alan Boulton, Direktur ILO Jakarta, dan Shinichi Hasegawa, Direktur Regional ILO untuk Asiadan Pasifik yang baru, bertemu dengan sejumlah perempuan Aceh saat mengunjungi Aceh.

membantu para korban membangun kembali kehidupan danmasyarakat mereka. Hal ini termasuk kegiatan lapangan di Acehdan turut membantu penyusunan strategi rekonstruksipemerintah.

2

1

8

10

11

12

14

15

16

18

20

18

4

19

5

6

Daftar IsiDaftar Isi Daftar Isi

encana tsunami dan gempa bumi yang meluluh-lantakkan bagian utara Sumatra pada 26 Desember 2004

menelan lebih dari 200.000 korban meninggal di Indonesiadan menghancurkan pekerjaan dan mata pencaharian lebihdari 600.000 orang, terutama di Provinsi Aceh. Dan, baru sajagempa bumi besar melanda Kepulauan Nias pada 28 Maretyang menimbulkan kerusakan lebih parah.

ILO, sebagai badan khusus PBB yang menangani masalahperburuhan dan ketenagakerjaan, menyikapi bencana inimelalui strategi dan pelaksanaan pembangunan untuk

PEKERJA ANAKProyek ILO-IPEC Laporkan Kemajuan Berarti, NamunBanyak Harus Dilakukan

PERLINDUNGAN SOSIALAksi Penanggulangan Terbaru: Program Pendidikan HIV/AIDS di Tempat Kerja

DIALOG SOSIALKonfederasi Serikat Pekerja Nasional Susun Program Aksitentang Ketenagakerjaan Muda

Serikat Pekerja DirikanPusat Penelitian KetenagakerjaanIndonesia

DARI DAERAHSekilas: Aktivitas ILO di Jawa Timur

JENDERHari Perempuan Internasional: Pekerja PerempuanTransportasi dan HIV/AIDS

Perempuan Pengusaha Indonesia Masih Sulit DapatkanKredit

PUBLIKASIAGENDA

20

17

2

5

3

dengan pendaftaran ahli mekanik, sekretaris, pegawai senior,penerjemah, dan sebagainya.

Jenis pelatihan pertama terarah pada pelatihankejuruan, termasuk keterampilan berbahasa Inggris. ProgramInternasional untuk Penghapusan Pekerja Anak ILO (ILO-IPEC) menggelar serangkaian pelatihan bagi anak-anakberusia 15-17 tahun mengenai keterampilan bertukang,menjahit/membordir, dan komputer dasar. Secarakeseluruhan, sekitar 192 anak akan menerima pelatihan ini,masing-masing selama 12 hari.

Jenis pelatihan kedua terfokus pada bagaimanamemulai dan meningkatkan usaha sendiri. Melalui ProgramKetenagakerjaan Muda ILO, serangkaian Pelatihan untukPelatih mengenai Memulai dan Meningkatkan Usaha Sendiridiselenggarakan, menargetkan perempuan dan laki-lakimuda berusia hingga 28 tahun, pengusaha perempuan,anggota serikat pekerja, guru kejuruan.

Menurut Alan Boulton, Direktur ILO untuk Indonesia,pendirian Layanan Ketenagakerjaan seperti ini sangatlahpenting bagi masyarakat Aceh. “Sedikitnya 600.000orang kehilangan pekerjaan,” kata dia. Mayoritaspekerjaan yang hilang adalah sektor pelayanan,diikuti pertanian, perkebunan, perikanan danindustri kecil.

Aceh, dengan populasi 4,2 juta, diperkirakan memilikisekitar 250.000 penganggur sebelum bencana.

Menyusul keberhasilan LKMNAD di Banda Aceh, ILO

... Layanan Ketenagarkerjaanbantu Rakyat Aceh...

telah memperluas layanan ketenagakerjaannya ke Melauboh.“Layanan Ketenagakerjaan Melauboh mulai beroperasi pada16 Maret di BLK setempat, serta akan menyediakan layanandan pelatihan yang serupa dengan LKMNAD di Banda Aceh,”Freddie menjelaskan.

Secara keseluruhan, ILO telah mengidentifikasikan tujuhbidang utama di mana ILO memberikan dukungan segera danpraktis dalam upaya-upaya pemulihan dan rehabilitasi diAceh. “Proyek-proyek awal” ini saling berkaitan dengansasaran memulihkan mata pencaharian keluarga melaluipenciptaan lapangan kerja serta kegiatan mencari nafkah danmengurangi kerentanan perempuan, anak-anak, orang muda,serta penyandang cacat di antara masyarakat pengungsi yangmemang sudah rentan.

liputan Khusus

KOMPONEN

1. Layanan Ketenagakerjaan PublikDarurat dan Jejaring LayananMata Pencaharian

2. Rehabilitasi Darurat BerbasisKetenagakerjaan terhadapInfrastruktur Komunal danPublik

3. Dukungan Segera terhadapPengembangan Kegiatan MataPencaharian di MasyarakatPedesaan yang Rentan

4. Perlindungan terhadapKelompok Anak yang PalingRentan

5. Program Kaum Muda Khusus:Program Dukungan dari‘Pemuda untuk Pemuda’

6. Pemberdayaan Perempuan danAnti Perdagangan

7. Serikat Pekerja untuk PemulihanSerikat Pekerja di Aceh(UNIONS)

ISU

Membangun jembatan penting antara pencari kerja dengan kesempatan kerja, memberikanpanduan tentang isu-isu yang terkait ketenagakerjaan (Kesehatan Keselamatan Kerja, dansebagainya); menjalankan program pelatihan jangka pendek serta skema pengembanganperusahaan/keuangan mikro.

Membersihkan dan merehabilitasi infrastruktur yang hancur sementara pada saat yang samamemberikan kesempatan kerja bagi pekerja setempat.

Mendukung pelatihan berbasis masyarakat, pengembangan kegiatan memperoleh matapencaharian serta kewirausahaan.

Menghindari besarnya jumlah anak yang putus sekolah, yang mengakibatkan mereka rentanterhadap eksploitasi dan juga perdagangan.

Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia mendirikan program dukungan khususbagi Kaum Muda Aceh. ILO memberikan bantuan teknis, serta dukungan peralatan dan anggaran.

Ketidakberdayaan perempuan dan remaja putri dalam segi sosial dan ekonomi serta meningkatnyakerentanan terhadap kekerasan berbasis jender, perdagangan dan kerja paksa.

Sejalan dengan program-program lainnya, ILO memberikan dukungan kepada serikat pekerja diAceh untuk pemulihan operasional, layanan dan kegiatan serikat pekerja bagi para anggotanyadan pencari kerja. Ini akan dilakukan dalam bentuk penyediaan dan/atau akses atas pelatihanILO mengenai pengembangan keterampilan alternatif, kewirausahaan, usaha kecil, pendidikanpekerja dan peningkatan kesadaran tentang masalah hak-hak pekerja.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, FahmiIdris, secara resmi membuka LKMNAD pada Senin,21 Maret, di Banda Aceh. Menteri Tenaga Kerjamengatakan bahwa pemerintah mengutamakanpekerja setempat dalam proses pemulihan danpembangunan kembali NAD.

Menteri Tenaga Kerja lebih lanjut menyatakanpenghargaannya kepada ILO Jakarta. Ia mengatakanbahwa Pemerintah Indonesia menghargai danmendukung prakarsa ILO dalam mengatasi masalahpengangguran di provinsi ini dengan mendirikanLKMNAD.

Untuk informasi lebih lanjut, baca Edisi Khusus ILO Jakartatentang Gempa Bumi dan Tsunami Indonesia, April 2005.

Menteri Tenaga Kerja ResmikanLKMNAD

• • •

PublikasiData dan Informasi tentangHubungan Industrial: Tahun 2004

Publikasi ini merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dari pelaksanaanpembinaan hubungan industrial, yang dapatmemberikan gambaran yang jelas mengenaikondisi hubngan industrial. Data dan informasi

yang ditampilkan dalam buku ini merupakan kombinasi daritabel, grafik dan deskripsi singkat. Publikasi ini pun diharapkandapat membantu para pembaca menyusun kebijakan, programdan kegiatan dalam bidang hubungan industrial dan bidanglainnya yang terkait dengan hubungan industrial.

Extension of Social Security Coverage forthe Informal Economy in Indonesia*

Terdapat kebutuhan yang besar akanjaminan sosial yang tidak terpenuhi dalamekonomi informal di Indonesia. Perluasancakupan ke ekonomi informal di perkotaandan pedesaan akan memerlukan upayasebagai berikut: (i) mengidentifikasikebutuhan jaminan sosial untuk berbagaikelompok pekerja yang berbeda, (ii)menentukan risiko sosial mereka, (iii)mengembangkan program berdasarkan

risiko, penghasilan dan kebutuhan, (iv) mengidentifikasipengumpulan kelompok dan mekanisme dukungan, dan (v)mengumpulkan dan melakukan asuransi kembali untukmempromosikan kesinambungan serta peran yang sesuai untuksektor swasta dan pemerintah di berbagai tingkatan. Perluasanjaminan sosial ke sektor informal dapat dilakukan apabila adayang dapat mengembangkan skema yang layak, yaitu bersifatfleksibel, terjangkau, berkesinambungan, dipasarkan denganbaik dan mudah dimengerti.

* Hanya tersedia dalam Bahasa Inggris

Implementing Codes of Conduct: HowBusinesses Manage SocialPerformance in Global SupplyChains*

Buku ini menyampaikan temuan-temuandari penelitian lapangan di sektor sepatuolahraga, garmen dan eceran. Dilakukan selamadua tahun antara tahun 2000 dan 2002,penelitian ini melihat pendekatan manajemendalam menerapkan tanggung jawab sosial dan kode etikperusahaan. Penelitian ini pun dilakukan dalam dua bagian.Bagian pertama merupakan pembahasan mengenai sektorsepatu olahraga dilakukan dalam bentuk percontohan untukmemberikan kesempatan memperbaiki pendekatan yang ada.Bagian kedua melibatkan analisis mendalam dari pelaksanaankode etik perusahaan secara sukarela di sektor garmen daneceran.

The Global Evolution of Industrial Relations:Events, Ideas and the IIRA*

Buku ini menampilkan peranan ILO,mulai dari awal berdirinya pada 1919 hinggasaat ini, dalam menggalang keahlian paraakademisi, praktisi dan pembuat kebijakandalam mempromosikan nilai-nilai kerja diseluruh dunia. Buku ini pun menegaskanpengaruh besar ILO dalam mempromosikanhubungan industrial secara meluas di seluruhdunia, khususnya di negara berkembang, serta menyediakananalisis menyeluruh mengenai peranannya dalammempromosikan praktik-praktik perburuhan yang adil dankeadilan sosial di dunia kerja di antara negara-negara demokrasiyang baru bermunculan di Afrika, Asia, Eropa Timur danAmerika Latin. Buku ini pun memberikan katalis dalammentransplantasikan hubungan industrial ke bagian dunia yanglain.

4

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dan datangi Pusat Informasi ILOJakarta pada (021) 391 3112 ext. 111

Laporan Utama

engusaha, serikat pekerja dan Pemerintah Indonesiasepakat untuk menghapuskan biaya tinggi sebagai upaya

memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kesejahteraanpekerja. Mereka pun sepakat untuk menerapkan hubunganindustrial yang berlandaskan kepentingan bersama dankemitraan antara pengusaha dan pekerja, serta menolakketerlibatan pihak ketiga.

Kesepakatan di atas merupakan dua dari delapanrekomendasi tripartit yang dicanangkan Pemerintah Indonesia,Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan tiga konfederasiserikat pekerja (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI; Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/KSBSI; danKonfederasi Kongres Serikat Pekerja Indonesia/KSPI).Kesepakatan ini dicanangkan padaKonferensi Tingkat Tinggi Tripartit Nasional,yang diselenggarakan hari Rabu, 19 Januari,di Jakarta.

Konferensi ini dibuka oleh WakilPresiden Indonesia, Jusuf Kalla. Dalamsambutannya dihadapan lebih dari 250peserta, termasuk perwakilan dari kamardagang dan lembaga internasional, WakilPresiden menekankan pentingnya dialogsosial sebagai upaya menciptakanmanajemen dan hubungan yang baik, yang berujung padahubungan industrial yang harmonis.

Sementara itu, Fahmi Idris, Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi, menyatakan bahwa menanggapi reformasiketenagakerjaan, terdapat kebutuhan mendesak atas paradigmabaru tentang hubungan industrial. Juga terdapat kebutuhanmendesak terhadap perubahan dari pengusaha, serikat pekerjadan pemerintah.

“Yang terpenting adalah bagaimana pihak manajemen danpekerja dapat mengembangkan kemitraan dan kerjasama yangsejajar. Setiap masalah di tingkat perusahaan harus diselesaikansecara internal sehingga forum konsultasi dan dialog bipartitdapat dimaksimalkan,” ujar Menteri.

Menurut Alan Boulton, Direktur ILO diIndonesia, Konferensi ini bertujuan

mengidentifikasi isu-isu prioritas dalam hubungan industrial danmembantu pemerintah baru menyusun program yang jelas bagihubungan industrial yang harmonis. “Konferensi dapatdikatakan sebagai keberhasilan besar dalam dialog sosial. Inijuga merupakan langkah awal dalam membangun hubunganindustrial yang harmonis dan produktif berdasarkan keadilansosial, dialog sosial dan prinsip-prinsip dan hak-hak di tempatkerja, sebagai prasyarat untuk kemajuan ekonomi dan sosial.”

Menanggapi rekomendasi-rekomendasi tersebut, seluruhkonfederasi pekerja menegaskan mereka semua berada dibelakang pemerintah dalam memerangi biaya-biayatersembunyi yang harus dibayar oleh pengusaha denganmembebani pekerja. Menurut Sekretaris Jenderal KSPSI, Syukur

Sarto, KSPSI telah beberapa kalimendesak pemerintah untuk merevisisistem pajak dan menghadiahkan pajakliburan terhadap perusahaan sehinggadapat membayar para pekerja denganupah yang layak dan menjalankanprogram pelatihan untuk meningkatkanketerampilan dan produktivitas mereka.

Sofjan Wanandi, Ketua Apindo,mengatakan, mayoritas pengusahamerasa optimis dengan pemulihan

ekonomi yang cepat melihat kuatnya komitmen pemerintahuntuk memperbaiki iklim investasi dan menghapuskan ekonomibiaya tinggi. "Yang terpenting adalah bagaimana pemerintahmemiliki komitmen yang kuat dan mengambil sejumlah langkahuntuk memperlihatkan komitmennya itu,” kata dia.

Untuk menerapkan rekomendasi-rekomendasi iniselanjutnya, tiga gugus tugas telah didirikan, terdiri dari masing-masing perwakilang dari pekerja, pemerintah dan pengusaha.Gugus tugas I akan bertanggungjawab mendiskusikan hal-hal 1-3 dari rekomendasi, II hal-hal 4-6, dan III hal-hal 7 dan 8. Hinggaakhir Maret, gugus-gugus tugas ini akan menyerahkan rencanaaksi kerja kepada Menteri Tenaga Kerja untuk disempurnakandan disahkan.

Konferensi Tingkat Tinggi Tripartit IndonesiaMelangkah Maju Melalui Dialog Sosial danHubungan Industrial yang Harmonis

5

Dari kiri ke kanan: Sofjan Wanandi (Ketua Apindo), Fahmi Idris (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi),Payaman Simanjuntak (Staf Ahli Departemen Tenaga Kerja), Syukur Sarto (Sekretaris Jenderal KSPSI),

Rekson Silaban (Ketua KSBSI), dan Rustam Aksam (Ketua KSPSI).

P

"Yang terpenting adalahbagaimana pemerintah

memiliki komitmen yang kuatdan mengambil sejumlah

langkah untuk memperlihatkankomitmennya itu,”

Sofjan Wanandi, Ketua Apindo

TransferT.I.M. Nurunnabi Khan, ILO Liaison Officer

untuk Timor-Leste, mengakhiri masa tugasnya diDili pada akhir Maret 2005. Khan menjabatsebagai Liaison Officer selama kurun waktu duatahun tiga bulan. Selama menjalankan tugasnya diILO Dili, Khan mampu meningkatkan profil ILO ditingkat negara, termasuk bergabungnya Timor-Leste sebagai anggota ILO dan meluncurkansejumlah program mengenai pelatihanketerampilan dan penciptaan peluang kerja.

Secara keseluruhan, Khan berperan aktif dalam berbagaikegiatan berikut: (i) Keanggotaan ILO; (ii) Memulai Proyek DanaPelatihan Kerja dan Kejuruan; (iii) Memulai Proyek STAGE(Proyek ini akan berjalan selama lima tahun); dan (iv)Mendukung ratifikasi konvensi-konvensi ILO. Ia pun turutmeningkatkan hubungan ILO dengan pemerintah, para mitraserta organisasi internasional dan bilateral.

6

Cuplikan

1

2

perlu diwujudkan syarat-syarat kerja yang non-diskriminatif, pengupahan yang adil berdasarkanproduktivitas kerja, sistem jaminan sosial yangmenjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan,pengembangan kualitas dan karier pekerja/buruhserta kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;

Program aksi pelaksanaan hubungan industrialdalam bentuk konvensi akan membahas masalah-masalah berikut ini:

a. Mekanisme negosiasi upah dan penetapan upahminimum;

b. Daya saing usaha, biaya produksi dan sistemupah;

c. Pengembangan sumber daya manusia,peningkatan produktivitas dan kesejahteraanpekerja/buruh;

d. Masalah tanggung jawab social perusahaandalam hubungan industrial global;

e. Mengeliminasi segala bentuk yangmengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Menyelenggarakan pertemuan Nasional Tripartitsetiap tahun dengan memilih topik agenda tertentu;serta

Mengkaji kembali berbagai peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidangketenagakerjaan yang dirasakan dapat menghalangipenciptaan situasi yang kondusif bagi pemulihanekonomi Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan hubungan industrialyang harmonis, dinamis dan berkeadilan perludisusun program aksi yang mampu menghadapikemajuan teknologi dan era globalisasi, mendorongpertumbuhan dunia usaha yang sehat dankompetitif, dan selanjutnya mampu membukakesempatan kerja yang seluas-luasnya, memberikanperlindungan, serta peningkatan kesejahteraan parapekerja/buruh dan keluarganya;

Pelaksanaan hubungan industrial harus dilandasioleh persamaan kepentingan dan kemitraan yangsetara, antara pengusaha dan pekerja/buruh, rasasaling menghormati, jujur, saling mempercayai,melakukan dialog dan perundingan dengan itikasbaik dan menolak keterlibatan pihak-pihak yangtidak terkait;

Untuk dapat secara efektif menerapkan sistemhubungan industrial, pelaksana ketiga unsur tripartityaitu pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah,harus meningkatkan peran, fungsi, dan kompetensimasing-masing;

Pelaksanaan hubungan industrial perlu didukungoleh satu Lembaga Kerjasama Tripartit/Bipartit yangterstruktur secara berjenjang mulai dari tingkatperusahaan hingga tingkat nasional/globalberdasarkan system keterwakilan mitra sosial secaraproporsional;

Melalui perundingan kolektif antara wakilpengusaha dan wakil pekerja/buruh didukung olehLembaga Kerjasama Bipartit di setiap perusahaan,

345

6

7

Recommendasi Tripartit Indonesia

Pemimpin Redaksi: Alan BoultonWakil Pemimpin Redaksi: Peter RademakerRedaktur Eksekutif: Gita LinggaKoordinator Berita: Gita LinggaAlih Bahasa: Gita LinggaSirkulasi: Budi SetiawatiKontributor: Alan Boulton, Asenaca Colawai, Carmelo Noriel/Lusiani Julia, Christianus Panjaitan, Dewayani Savitri, GaluhSotya Wulan, Gita Lingga, Jose Assalino, Patrick Quinn, TriAndhi S. dan T.I.M. Nurunnabi KhanDesain & Produksi: Ikreasi

Warta ILO JakartaMenara Thamrin BuildingJl. M. H. Thamrin Kav 3, Jakarta 10250, IndonesiaTel. (62-21) 391-3112, Faks (62-21) 310-0766Email: Jakarta@ilo.org, Website: www.ilo.org/jakarta

Warta ILO Jakarta merupakan terbitan ILO dalam dua bahasayang bertujuan memberitakan kegiatan-kegiatan pokok ILOJakarta di Indonesia. Warta ini akan dipublikasikan tiga kalidalam setahun serta dapat diakses secara online. Opini-opiniyang tercantum di dalam publikasi ini tidak mencerminkanpandangan dari ILO

RRRRRedaksiedaksiedaksiedaksiedaksi

Recommendasi Tripartit Indonesia

8

Recommendasi Tripartit Indonesia

Timor-LesteS TA G E :Promosikan Peningkatan Ekonomi dan

Pendapatan di Timor-LesteD i Timor-Leste, terdapat kebutuhan mendesak untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperolehpenghasilan. Sekitar 90 persen kaum miskin berada di daerahpertanian dan kemiskinan umumnya terdapat di daerahpertanian. Selanjutnya, pengangguran terbuka di seluruh dunia

mencapai sekitar 20 persen di daerah pertanian, meliputi sekitar43 persen dari kaum muda di daerah tersebut. Karenanya,penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas utama.

Pelatihan keterampilan merupakan bagian penting dariproses ini, mengingat kemajuan suatu negara terkait erat denganpengembangan masyarakat.Namun, kualitas pelatihan diTimor-Leste masih belummemadai dan sejalan dengankebutuhan masyarakat.

Untuk mengatasi masalahini, ILO, bekerja sama denganKomisi Eropa dan UNDP,mendirikan Program Pelatihanuntuk Ketenagakerjaan (SkillsTraining for Gainful EmploymentProgramme/STAGE). Program iniakan berjalan selama lima tahunsejak 2004. Program ini ditujukan untuk mengurangi kemiskinandan mendorong pertumbuhan ekonomi, membangun kapasitasnasional, menjalankan pelatihan pendirian usaha danketerampilan serta berpartisipasi dalam pendirian danpengembangan kegiatan memperoleh penghasilan di dalammasyarakat.

“Program STAGE akan menyediakan Sekretariat Negarauntuk Perburuhan dan Solidaritas kompetensi, peralatan danmetodologi untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pelatihankejuruan dan usaha serta melaksanakan layanan ketenagakerjaanyang efektif,” ujar Jose Assalino, Kepala Penasihat Teknis dari

Program STAGE. Ia menambahkanbahwa Program akan memperkuatkapasitas dari penyedia pelatihan yangada di desa dan kota sertamemberdayakan masyarakat melaluipenyediaan keterampilan dandukungan untuk memulai usaha kecil.

Selanjutnya, menurut Assalino,STAGE memusatkan perhatian padapenggangur dan setengah penganggurmuda. “Khususnya yang berada didaerah pertanian dengan perhatiankhusus diberikan kepada kesetaraanjender serta kelompok rentan dankurang beruntung seperti janda danpenyandang cacat,” kata dia.

Hingga saat ini, STAGE telahmenyusun organigram baru untukDivisi Ketenagakerjaan danPengembangan Keterampilan sertaSekretariat Negara, termasukpengorganisasian dan peningkatanstruktur mendasar. Materi untukpelatihan Sensitivitas Jender saat inisedang dalam proses penyusunan

meliputi metodologi-metodologi baru tentang pendaftaran danpenawaran kerja, keterampilan mediasi kerja, layanan dukunganatas pelatihan keterampilan, pelatihan bisnis dan pendirian usahaserta lain sebagainya.

Untuk menciptakan data bursa kerja yang akurat, STAGEmengembangkan sebuah konsep yang benar-benar barumengenai studi mempercepat bisnis masyarakat secara cepat.Konsep ini akan diimplementasi sejalan dengan bidang-bidang

lainnya, terkait dengan peluncuranpelatihan usaha dan keterampilan ditingkat masyarakat. Lebih lanjut,STAGE saat ini sedangmenyempurnakan seluruh materipelatihan yang akan dilaksanakanoleh masyarakat.

“Dengan dukungan dari STAGE,Unit Promosi Usaha Kecil barudidirikan di bawah DivisiKetenagakerjaan dan PengembanganKeterampilan berkenaan denganpelatihan usaha, kredit kecil dan

berbasis masyarakat,” Albano Salem, Direktur Divisi dan NasionalManajer Program STAGE, menjelaskan. Berkaitan dengan Unitini, Albano mengatakan bahwa Program Pelatihan untuk Pelatihkini sedang dipersiapkan untuk meningkatkan kapasitas darimitra-mitra pelaksana yang akan menerapkan metodologipelatihan STAGE.

put your text here

“Program STAGE akan menyediakanSekretariat Negara untuk Perburuhan dan

Solidaritas kompetensi, peralatan danmetodologi untuk mengkoordinasikan danmengawasi pelatihan kejuruan dan usaha

serta melaksanakan layananketenagakerjaan yang efektif,”

Jose Assalino,Kepala Penasihat Teknis dari Program STAGE

Jose Assalino, Kepala Penasihat Teknis dari Program STAGE, dihadapan para pesertaLokakarya Peluncuran STAGE yang diadakan pada Februari 2005.

7

Kepolisian IndonesiaAdopsi Pedoman Tindakan Kepolisiandalam Perselisihan Industrial

Hak dalam Bekerja

etelah melalui enam konsultasi,tiga di antaranya melibatkan

perwakilan dari konstituentripartit, selama enam bulan terakhir,Kepolisian Negara RepublikIndonesia (Polri), melalui jalinankerjasama dengan Proyek DeklarasiILO tentang Pelatihan untuk Polisi,menyusun Pedoman TindakanKepolisian Negara RepublikIndonesia pada Penegakan Hukumdan Ketertiban dalam PerselisihanHubungan Industrial. Pedoman iniditandatangani Kapolri, Jenderal PolisiDa’i Bachtiar, pada 24 Maret.

Menurut Wakapolri KomisarisJenderal Polisi Adang Daradjatun,Pedoman ini akan diluncurkan dandisebarluaskan kepada anggotakepolisian di seluruh Indonesia.“Kami menyambut baik Pedoman inikarena memberikan panduan resmi

royek saat inisedangmenyelesaikan

Panduan PelatihanPolisi mengenai Prinsip-prinsip Mendasar sertaPeranan Polisi dalamHubungan Industrial,yang akan tersedia padaApril 2005. Panduan inidisusun sedemikianrupa sehingga dapatdigunakan untuk tigajenis pelatihan, yaitu:Pelatihan untuk Pelatih,Pelatihan Sosialisasi,dan Seminar atau

Kepolisian Indonesia ketika menangani unjuk rasa.

8

S

Pengarahan Singkat yang dapat dilakukan para pelatihatau tenaga pendidik Polri maupun pimpinan Polri daritingkat Polsek hingga Mabes.

Topik-topik yang tercakup di dalam Panduan ini, antaralain, adalah mempersiapkan dan melaksanakan pelatihan;struktur dan peran ILO; kedelapan Konvensi mendasarILO; prinsip-prinsip internasional dan nasional tentanghak untuk mogok dan menutup perusahaan; hubunganindustrial dan mekanisme pencegahan dan penyelesaianperselisihan industrial; dan aspek penanganan ketertibanumum dan penegakan hukum dalam perselisihanindustrial.

“Dengan publikasi Pedoman ini, diharapkan programpelatihan mengenai topik-topik di atas dapatberkelanjutan sesudah proyek ini berakhir pada akhirtahun,” kata Christianus.

Panduan Pelatihan PolisiPanduan Pelatihan PolisiPanduan Pelatihan Polisi

P

“Kami menyambut baik Pedoman inikarena memberikan panduan resmikepada seluruh anggota Polri dalam

menjaga ketertiban dan umum, sertamenegakkan hukum selama atausetelah pemogokan, penutupan

perusahaan dan perselisihan industrialsecara umum,

Komisaris Jenderal Adang Daradjatun,Wakil Kepala POLRI

“MARI BERUBAH. TINGGALKAN KEKERASAN!”

ebih lanjut, melalui pelatihan sosiliasi, Proyek telahmelatih lebih dari 400 petugas kepolisian dan

sekitar 40 perwakilan konstituen tripartit. Pelatihanakan dilanjutkan untuk melatih sekitar 700 petugaskepolisian di sembilan provinsi yang berada di bawahcakupan Proyek, yakni: Sumatra Utara, DKI Jakarta,Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur,Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan dan KalimantanTimur.

“Sejalan dengan permintaan dari Polri, pada 13-15Mart 2005, Proyek memberikan pelatihan tentangPersiapan dan Pelaksanaan Pelatihan bagi 167 perwiramenengah Polri dari 30 Polres di seluruh negara,”Christianus menjelaskan. Ia menambahkan bahwasetelah pelatihan, mereka diharapkan dapatmengembangkan dan menyelenggarakan pelatihan didalam tubuh kepolisian serta wilayah mereka bertugasmengenai Fungsi Kepolisian. Pelatihan dilakukan oleh15 pelatih utama yang dilatih Proyek.

Menurut Pedoman tersebut, ketentuan-ketentuan yangharus dilakukan polisi dalam situasi perselisihan industrialmeliputi:

Mempertahankan hubungan baik dengan lembagapemerintah terkait yang bertanggungjawab menanganimasalah ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, serikatpekerja untuk mendapatkan pengetahuan yang memadaimengenai perselisihan industrial serta rencana melakukanmogok, unjuk rasa atau penutupan perusahaan;

Penempatan kesatuan Polri dalam perselisihan industrialdengan tujuan menyediakan perlindungan dan pelayanandalam mempertahankan keamanan dan ketertiban umum,dan menegakkan hukum serta memastikan pelaksanaanhak pekerja dan pengusaha untuk mogok, berunjukrasadan menutup perusahaan secara damai;

Tidak memihak kepada pihak-pihak yang berselisih;

Berprinsip bahwa semua pihak berkedudukan sama dihadapan hukum;

Memposisikan para pihak tersebut bukan sebagai lawansatu sama lain melainkan sebagai mitra dalam mencariketentraman industrial dan keadilan sosial;

Tidak melibatkan diri dalam perundingan penyelesaianperselisihan hubungan industrial apapun; dan

Melakukan tindakan kepolisian yang bersifat tegas danterukut hanya apabila terdapat ancaman nyata terhadapkeamanan dan ketertiban umum atau tindakan kriminal.

Selanjutnya, menurut Pedoman tersebut, petugaskepolisian yang melampaui wewenangnya dalam menggunakanupaya paksa, peralatan dan senjata api dapat dikenakan sanksidisiplin maupun pidana sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

kepada seluruh anggota Polri dalam menjagaketertiban dan umum, serta menegakkanhukum selama atau setelah pemogokan,penutupan perusahaan dan perselisihanindustrial secara umum,” ujar Wakapolri,selama pertemuan dengan ILO, DepartemenTenaga Kerja dan Kedutaan Amerika Serikattanggal 8 Maret.

Koordinator Nasional dari Proyek Pelatihanuntuk Polisi, Christianus Panjaitan,mengatakan, dengan pelaksanaan Pedomanini, diharapkan Polri tidak lagi ragumenjalankan mandat mereka dalam situasiperselisihan industrial sesuai dengan standar

internasional dan hukum nasional.

“Dengan panduan yang tepat, Polri dapat berperan dalammenciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif,yang memang sangat diperlukan oleh negara ini untukmendorong pembangunan ekonomi,” Christianus melanjutkan.

LProgram PelatihanProgram Pelatihan

9

Pernyataan para narasumber ini dibanjiri pertanyaan dankomentar dari pendengar dan peserta. Diskusi yang hangat

terjadi membahas proses sosialisasiPedoman tersebut kepada seluruhpetugas kepolisian di Indonesia,transparansi polisi dalam menanganiperselisihan industrial, fungsi ILO,sanksi internasional dan nasional,defisini dan bentuk-bentukkekerasan (fisik dan non-fisik),komitmen polisi dan sebagainya.

Diskusi dilanjutkan denganpenjelasan mengenai peran danfungsi ILO berkaitan denganperanan polisi dalam hubunganindustrial. Christianus Panjaitan,Koordinator Nasional Proyek ILO

mengenai Pelatihan untuk Polisi, menjelaskan bahwa ILO telahmengembangkan sebuah proyek yang bertujuanmempromosikan dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hakmendasar di tempat kerja kepada Polri. Proyek ini akan berjalanselama dua tahun.

“Sejauh ini, Proyek telah menggelar serangkaian pelatihansosialisasi kepada ratusan petugas dan Pelatihan Pelatih Utamauntuk 30 petugas,” kata Christianus, seraya menambahkanProyek pun telah menyusun panduan pelatihan dan materiinformasi.

langkah penyelesaianperselisihan yang paling efektifadalah melalui perundingan

bipartit antara pengusaha danpekerja. “Kendati demikian,

pencegahan perselisihan lebihpenting ketimbang penyelesaian

perselisihan,”Zulkifli,

Sekretaris Jenderal Apindo

Bincang-bincang Interaktif :

“Polisi Tak Dapat Campuri Perselisihan Hubungan Industrial”

P

Dari kiri ke kanan: Christianus Panjaitan, Koordinator Program Nasional ProyekPelatihan ILO untuk Polisi, Andi Mallanti, Ketua Koordinator KSBSI di SulawesiSelatan, Kombes Pol. Luther Pinda, Kabag Pelatihan Biro Pengembangan PersonelPolri, Zulkifli, Sekretaris Jenderal Apindo di Sulawesi Selatan dan Anna, SmartFMMakassar.

eranan polisi dalam hubunganindustrial dibatasi pada menjaga

ketertiban umum dan penegakan hukum,demikian Komisioner Besar Polisi LutherPinda, Kepala Bagian Pelatihan BiroPengembangan Personel, Kepolisian NegaraRepublik Indonesia (Polri). “Dalammenjalankan peranannya, polisi diharapkanmemastikan pelaksanaan unjuk rasa pekerjadan penutupan perusahaan olehpengusaha secara damai,” ujar dia selamadiskusi radio interaktif di Makassar, SulawesiSelatan, pada 10 Maret.

Bertajuk “Polisi dan Kekerasan dalamMenangani Perselisihan Industrial”, diskusiselama 90 menit ini disiarkan langsung olehSmartFM Makassar. Diskusi di Makassar inimenandai acara bincang-bincang interaktifpertama dari tiga acara yangdiselenggarakan oleh ILO bersama dengan Smart FM. Duaacara serupa akan digelar di Jakarta dan Balikpapan.

Panelis dari serikat pekerja mempertanyakan keterlibatanpolisi dalam menangani perselisihan industrial. “Sayangnya,dalam kenyataan, polisi kerapkali memihak kepadapengusaha,” ujar Andi Mallanti, Ketua Koordinator KSBSI diSulawesi Selatan, kepada sekitar 35 hadirin, yang berasal dariserikat pekerja, pengusaha, pengamat, akademisi, LSM danmedia.

Menanggapi pernyataan Andi,Luther lebih lanjut menjelaskanbahwa Polri, bersama dengan ILO,telah menyusun Pedoman TindakanPolri. “Pedoman ini secara jelasmenyebutkan bahwa polisi tidakdapat mencampuri perselisihanhubungan industrial yang tidakberakibat pada gangguan keamanandan ketertiban umum,” kata dia.

Ia menambahkan bahwaPedoman ini akan menyediakanpanduan yang jelas kepada petugaskepolisian di lapangan, yang pada gilirannya akanmenciptakan petugas kepolisian yang lebih profesionalsebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. “MariBerubah. Ini saatnya meninggalkan kekerasan,” iamenegaskan.

Sementara itu, Zulkifli, Sekretaris Jenderal AsosiasiPengusaha Indonesia di Sulawesi Selatan, menyebutkanbahwa langkah penyelesaian perselisihan yang paling efektifadalah melalui perundingan bipartit antara pengusaha danpekerja. “Kendati demikian, pencegahan perselisihan lebihpenting ketimbang penyelesaian perselisihan,” ujar dia.

10

Para pejabat kunci yang bertanggungjawab atas masalahhakim perburuhan dari Mahkamah Agung, Departemen TenagaKerja dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia(Apindo) dan konfederasi serikat pekerja menghadiri“Konsiliasi Pra-Pengadilan bagi Hakim Perburuhan” diJakarta pada 17 Maret, guna menyusun langkah-langkahuntuk mempromosikan penyelesaian dan resolusi dariperselisihan industrial. Hal ini berkenaan dengan Undang-Undang (UU) No. 2/2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial yang akan disahkan pada 2006.

Diselenggarakan ILO, melalui Proyek Deklarasi ILO/AStentang Hubungan Industrial, pelatihan ini ditujukan untukmeningkatkan sistem hukum dan mengubah konsiliasi pra-pengadilan dari sekadar formalitas ke proses yang lebihprofesional. Pelatihan konsiliasi ini merupakan langkahpenting dalam mendorong penyelesaian perselisihanindustrial sebagai dasar menciptakan hubungan industrialyang harmonis di Indonesia.

UU No. 2 Tahun 2004 memperkenalkan lima prosedurpenyelesaian perselisihan, yaitu Penyelesaian Bipartit, Mediasi,Konsiliasi, Arbitrasi dan Pengadilan Industrial. Elemen baru di bawahUU ini adalah pendirian sistemhukum ketenagakerjaan baru yangterdiri dari para hakim perburuhandan hakim ad hoc sejalan dengansistem arbitrasi tripartit yang ada.Sistem baru ini diharapkan dapatmemberikan proses penyelesaianperselisihan yang cepat, murah danadil.

Menurut UU tersebut,pengadilan ketenagakerjaan ditingkat Mahkamah Agung (MA)terdiri dari hakim MA dan ad hoc. Ditingkat kabupaten terdiri dari seorang hakimdan 10 hakim ad hoc (masing-masing limahakim dari organisasi pengusaha dan pekerja). Dengan sekitar300 kecamatan di 32 provinsi, jumlah keseluruhan hakim yangditunjuk dalam jangka panjang mencapai lebih dari 300 orang.

“Penting untuk segera menyikapipermasalahan ini mengingatperubahan terbaru dari iklim

hubungan industrial di Indonesia.Kunci dari penyelesaian perselisihan

adalah kecepatan, biaya dankeadilan. Keadilan yang tertunda

adalah ketidakadilan,”Alan Boulton

Direktur ILO untuk Indonesia

Tingkatkan Sistem HukumTingkatkan Sistem HukumTingkatkan Sistem Hukum

ILO Adakan Konsiliasi Pra-Pengadilan bagi HakimPerburuhan

Hak d

ala

m Bekerja

“Penting untuk segera menyikapi permasalahan ini mengingatperubahan terbaru dari iklim hubungan industrial di Indonesia. Kunci

dari penyelesaian perselisihan adalahkecepatan, biaya dan keadilan.Keadilan yang tertunda adalahketidakadilan,” ujar Alan Boulton,Direktur ILO untuk Indonesia. “ILO siapmemberikan bantuan teknis untukmendukung upaya-upaya nasionalmenciptakan hubungan industrial yangharmonis sejalan dengan reformasiekonomi dan sosial.”

Pelatihan Konsiliasi Pra-Pengadilan ini menerapkan

pendekatan pelatihan yang inovatif danmendalam. Pelatihan pun menerapkan

pendekatan pembelajaran aktif yang secara aktifmelibatkan peserta dalam proses belajar. Pelatihan ini meliputiisu-isu, antara lain, kesulitan untuk mempercepat prosesPersidangan Perburuhan, teori konsiliasi moderen, proses

konsiliasi, keterampilan konsiliasi dan pertimbangan etisuntuk konsiliasi pra-pengadilan.

Pelatihan ini dilakukan oleh spesialis internasionalberpengalaman dari Pusat Pelatihan Internasional ILO diTurin, Italia: Fernando Fonseca and John Brand. Kegiatanserupa pun diselenggarakan di Yogyakarta pada 21-23Maret.

Proyek Deklarasi ILO tentang PeningkatanHubungan Industri di Indonesia telah mengembangkanprogram-program nasional dan regional untukmempromosikan terbentuknya hubungan industri yangharmonis, meningkatkan pertumbuhan ekonomi,disamping menjamin hak-hak pekerja. Berdiri sejak Mei2001, proyek ini telah mengadakan beberapa pelatihandan lokakarya untuk pemerintah tentang pengawasanketenagakerjaan dan mediasi ketenegakerjaan; sedangkanuntuk serikat pekerja meliputi perundingan bersama dankemampuan bernegosiasi; dan untuk pengusaha meliputihubungan industri dasar dan manajemen sumber dayamanusia.

11

Dari kiri ke kanan: Harifin A. Tumpa, Ketua Muda Bidang Perdata, Mahkamah Agung danMuzni Tambusai, Dirjen Hubungan Industrial, Depnakertrans.

Dari kiri ke kanan: Carmello Noriel, Kepala Penasihat Teknis Proyek Deklarasi ILO tentangHubungan Industrial di Indonesia, dan Myra Hanartani, Kepala Biro Hukum, Depnakertrans.

... pekerja rumah tangga adalah pekerjayang memiliki hak untuk dihargai atas nilaikerja mereka. Mereka pun pekerja yang

memunyai hak atas perlakuan yangsetara sesuai dengan hak asasi manusiadan perlindungan kerja dari kekerasan

dan eksploitasi...

Kebutuhan untuk membangun kapasitas para mitra kunci.Kurangnya pelayanan yang memadai bagi para pekerjarumah tangga yang menjadi korban penganiayaan sertadukungan dalam reintegrasi.

Menurut Lotte Kejser, Kepala Penasihat Teknis ProyekPekerja Rumah Tangga, Proyek diluncurkan di Indonesiapada Mei 2004 dan akan berjalan selama dua tahun hingga

akhir 2006. Proyek mencakuppekerja rumah tangga Indonesia,baik yang bekerja di dalammaupun luar negeri.

“Kita harus selalu ingat,pekerja rumah tangga adalahpekerja yang memiliki hak untukdihargai atas nilai kerja mereka.Mereka pun pekerja yangmemunyai hak atas perlakuan

yang setara sesuai dengan hak asasi manusia danperlindungan kerja, serta hak untuk dilindungi dari kekerasandan eksploitasi dari majikan atau penyalur,” ujar Lotte.

Hingga saat ini, Proyek telah melaksanakan beragamkegiatan:

Riset, Dokumentasi dan AnalisisAnalisis Situasi dari Pekerja Rumah Tangga Indonesia (Mei2004)

Kajian tentang Kebutuhan dan Kerentanan KelompokPopulasi yang Berisiko terhadap Perdagangan Pasca-Tsunami Aceh (Januari-Februari 2005)

Studi tentang Kerja Paksa dan Perdagangan di Indonesia(April 2005)

Kompilasi Kasus tentang Pekerja Rumah Tangga Indonesia(Mei 2005)

Riset Bibliografi dan Ringkatan Kesimpulan Pekerja RumahTangga (Mei 2005)

Studi tentang Pekerja Rumah Tangga Migran di AsiaTenggara (Desember 2005)

Advokasi untuk Perumusan Peraturan danKebijakan

Dari Agustus – Oktober 2004, Proyek telah mendukungpenelahaan peraturan dan rangkaian pertemuan advokasioleh mitra-mitra sosial terkait, termasuk serikat pekerja danLSM, sebagai bagian dari proses akuntabilitas publikberkenaan dengan UU Pekerja Migran yang disahkanpada September 2004.

Proyek turut mendanai pelatihan lima hari tentang hak-hakpekerja migran kepada 35 perwakilan LSM dan serikatpekerja dari 29 November – 3 Desember 2004 di Jakarta.Pelatihan dilakukan bekerja sama dengan Fakultas Hukumdi Universitas New South Wales, serta organisasi lokal danregional.

ebutuhan akan pekerja rumah tangga terbilang tinggidi Indonesia dan luar negeri. Kendati demikian, pekerja

rumah tangga acap kali berisiko tinggi akibat sifatpekerjaannya—di rumah pribadi, jauh dari pantauan publik dankasat mata. Hal ini menyulitkan bagi mereka yang berada di luarrumah untuk melindungi dan melakukan penyuluhan tentanghak-hak mereka sebagai pekerja. Selain itu, pekerjaan rumahtangga dipandang sebagai sektor pekerjaan informal sehinggaseringkali tidak diatur secara resmioleh pemerintah dan berada di luarcakupan peraturan ketenagakerjaannasional.

Menurut studi ILO-IPEC, pada 2002,terdapat sekitar 2.593.399 pekerjarumah tangga di Indonesia. Meskimereka datang dari seluruhIndonesia, sebagian besar berasaldari keluarga miskin di pedesaan,perempuan dan berasal dari Jawa, serta merupakan mayoritasdari migrasi internal pedesaan-perkotaan.

Untuk menyikapi kebutuhan mendesak melindungi pekerjarumah tangga, baik pekerja rumah tangga migran maupundalam negeri, dari eksploitasi dan kekerasan, ILO telahmengembangkan Proyek Pekerja Rumah Tangga berskala Sub-Regional, “Menggalang Aksi untuk Melindungi Pekerja RumahTangga dari Kerja Paksa dan Perdagangan di Asia Tenggara”.Proyek ini mencakup negara pengirim seperti Indonesia danFilipina, serta negara penerima seperti Malaysia, Singapura danHongkong. Didanai Pemerintah Inggris, Proyek menyikapisejumlah permasalahan berikut:

Kurangnya data mengenai masalah serta langkah terbaikuntuk mengatasinya.Kurangnya kerangka kerja hukum dan kebijakan yangmemadai untuk menanggulangi masalah ini.Kurangnya pemahaman dari pekerja rumah tangga.Kebutuhan untuk memperkuat organisasi pekerja rumahtangga.

K

Pekerja Rumah Tangga Indonesia:PERAN MAKSIMUM,

PERLAKUAN MINIMUM

12

Proyek berperan serta dalam konferensi yang dilakukanSabahat Pekerja Migran, sebuah organisasi Muslim, pada21-24 Desember 2004 tentang kondisi dan hak pekerjamigran, dengan peserta para pejabat seniorDepartemen Tenaga Kerja, Luar Negeri danPemberdayaan Perempuan, termasuk pekerjarumah tangga di negara tujuan di Asia Tenggaradan Timur Tengah.

Dukungan berbasis Komunitasuntuk Keterwakilan Pekerja RumahTangga dan Bantuan Langsungkepada Pekerja Rumah Tanggayang Teraniaya

Dari November 2004 – Februari 2006,Proyek telah menjangkau sekitar200.000 orang di komunitas Kemuning,Pasar Minggu, Parung Bogor, Depok 1dan 2 di Jawa Barat, menginformasikanpekerja rumah tangga dan majikanmereka mengenai upaya perlindunganmendasar bagi pekerja rumah tangga.

Di negara tujuan, Proyek mendukungupaya pengorganisasian dan penyuluhanpekerja rumah tangga, yang termasuk besardi Indonesia.

Pembangunan Kapasitas dariPara Mitra Kunci

Dari 3 – 6 Desember 2004, Proyek mendukungkonsultasi nasional, perencanaan strategis danpenyuluhan untuk jaringan LSM danorganisasi massa yang bekerja di bidangperlindungan pekerja rumah tangga di tingkatnasional dan lokal.

Dari Januari – Desember 2005, Proyekmendukung pengembangan pelatihan bagistaf konsulat Departemen Luar Negerimenyangkut hak-hak dan perlindunganpekerja migran, serta tanggung jawab danfungsi dari staf konsulat dalam hal ini.

Dari Maret – Juni 2005, Proyek mendukungserangkaian perencanaan strategis danpelatihan sosialisasi provinsi serta kaderlokal dari organisasi perempuan Muslim,

Fatayat NU, tentang kerja paksa dan perdagangan ataspekerja rumah tangga. Pada gilirannya, para kaderFatayat NU akan melakukan program peningkatankesadaran di tingkat masyarakat mengenaiperlindungan terhadap pekerja rumah tangga.

Dari April – Desember 2005, Proyek mendukungsosialisasi dan pembangunan kapasitas bagi para stafDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sertaDeparteman Dalam Negeri mengenai hak-hak pekerjamigran, UU Pekerja Migran, dan tanggung jawab sertafungsi mereka dalam hal ini.

Dari April 2005 – Februari 2006, Proyek mendukungpenyusunan materi pelatihan tentang standarperlindungan mendasar bagi pekerja rumah tangga bagiagen penyalur swasta serta lembaga pendidikanpemerintah.

Program Peningkatan KesadaranSebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat,termasuk pekerja rumah tangga, danmempromosikan perlindungan terhadap pekerjarumah tangga, Proyek menerbitkan panduan tentangpekerja migran perempuan, brosur serta lembarinformasi untuk disebarkan seluas-luasnya.

13

Hak d

ala

m Bekerja

LO dan SmartFM bekerja sama memproduksibincang-bincang radio “Smart Workers”, yang

dirancang untuk meningkatkan kesadaran mengenaihak-hak mendasar di tempat kerja. Dimulai sejak Januari 2004,Smart Workers dijadwalkan hingga akhir tahun 2005. Bincang-bincang interaktif ini terfokus pada Deklarasi ILO tentangPrinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja, yangdiadopsi oleh seluruh negara anggota ILO pada 1998.Pemerintahan negara-negara tersebut menegaskan kembalikomitmen mereka untuk menerapkan:

• Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hakberunding bersama;

• Penghapusan semua bentuk kerja paksa atau kerja wajib;• Penghapusan secara efektif pekerja anak; dan• Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

“Tujuan utama dari bincang-bincang radio interaktif iniadalah menampilkan secara gamblang informasi dan contohpraktis mengenai Deklarasi yang terkait erat dengan Indonesia,”ujar Gita Lingga, Media Relations/Public Information dari ILOJakarta. Ia menambahkan, radio merupakan salah satu cara yangpaling efektif untuk menjangkau segmen yang lebih besar dipopulasi sebuah negara. “Radio pun mengatasi masalah butahuruf, dapat mencapai masyarakat di daerah terpencil danbersifat interaktif,” kata Gita.

Smart Workers disiarkan setiap hari Kamis pada 16.00-17.00 WIB, serta dipancarkan secara langsung ke seluruhjaringan SmartFM di Jakarta (95.9 FM), Semarang (93.4 FM),Manado (101.2 FM), Banjarmasin (101.1 FM), Makassar (101.1FM), Palembang (101.8 FM) and Balikpapan (97.8 FM). Dikemasdalam bentuk perbincangan, acara ini berupaya mendorongperdebatan nasional mengenai pentingnya isu-isu Deklarasibagi pembangunan ekonomi dan sosial selanjutnya. Acara inipun telah menampilkan beragam pembicara dari MenteriTenaga Kerja, anggota parlemen hingga akademis, selebriti danjurnalis.

Hak

da

lam

Bek

erja

Selain bincang-bincang interaktif, komponen terbarudalam Smart Workers adalah pelaksanaan tiga diskusi denganfokus pada isu-isu Deklarasi di tiga provinsi: Makassar,Balikpapan dan Jakarta. Acara ini merupakan diskusi interaktifdengan pendengar sekaligus peserta undangan mengajukanpertanyaan kepada para narasumber. Acara ini disiarkanlangsung melalui jaringan SmartFM.

Sementara itu, Bivie Arifin, Direktur Smart FM, menegaskanpartisipasi SmartFM dalam kerja sama ini berangkat darikomitmen untuk memberdayakan masyarakat. “Komitmen kamidiimplementasikan dalam bentuk berita, informasi danpengetahuan, keikutsertaan kami dalam program Smart Workersini merupakan salah satu implementasi dari peran kami.”

Sepuluh tema pertama dari Smart Workers (Januari – Maret2005) sebagai berikut:

Mari Dengarkan SmarSmarSmarSmarSmart t t t t WWWWWorororororkkkkkererererersssss“Akses Anda atas Sumber Informasi Ketenagakerjaan”

I

6 Januari

13 Januari

20 Januari

27 Januari

3 Februari

17 Februari

24 Februari

3 Maret

10 Maret

17 Maret

Setelah Tsunami: Bagaimana Melindungan Anak-anak dari Perdagangandan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak?

Bagaimana Menanggulangi Pengangguran Setelah Tsunami di Aceh

Dapatkah Rekomendasi Konferensi Meningkatkan Hubungan Industrialdi Indonesia?

Hak-hak Normatif Pekerja: Sudahkah Terpenuhi?

Berakhirnya Amnesti: Bagaimana Antisipasi Pemerintah

Layanan dan Peluang Kerja bagi Masyarakat Aceh

Melegalkan Pekerja Migran Indonesia: Tanggung Jawab Siapa?

Diskriminasi HIV/AIDS di Tempat Kerja: Mengapa Masih Terjadi?

Perempuan Bekerja: Mungkinkah Menembus Langit-langit Kaca?

Membangun kembali kehidupan anak-anak Aceh

Salah satu acara Bincang-bincang Interaktif Smart Workers menampilkan Teddy Zuhary (kiri),Pembawa Acara Smart Workers, Richard Howard (tengah), Spesialis Sektor Swasta dari AksiStop AIDS, dan Tauvik Muhamad (kanan), Programme Officer ILO, saat membahasdiskriminasi terhadap pekerja dengan HIV/AIDS.

Bagi Anda yang tertarik mempelajarilebih lanjut mengenai permasalahan

ketenagakerjaan dan perburuhanserta masalah yang berkaitan

dengan Deklarasi ILO, simak terus95,9 FM setiap hari Kamis dari

pukul 16.00-17.00 WIB.

14

Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Proyek ILO-IPEC Laporkan Kemajuan Berarti,Namun Banyak Harus Dilakukan

Pekerja Anaketelah berjalan lebih dari satu tahun, Proyek ILO-IPEC untuk

Mendukung Rencana Aksi National (RAN) Indonesia mengenaiPenghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak

melaporkan kemajuan yang stabil baik di tingkat kebijakanmaupun program kegiatan di lapangan.

Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah yang baruuntuk periode 2005-2009 menyerukan pelaksanaan RAN tentangPenghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak—kalipertama pekerja anak secara jelas tertuang di dalam RencanaPembangunan Nasional. Strategi Penanggulangan KemiskinanNasional pun menyerukan langkah-langkah untuk mengurangipekerja anak dan meningkatkan akses terhadap pendidikan.

Kepala Penasihat Teknis ILO-IPEC, Patrick Quinn, berkata,”Kamiberharap pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten akansegera menuangkan kebutuhan untuk menanggulangi pekerja anakdi rencana pembangunan mereka dan memulai atau melanjutkanprogram yang meningkatkan akses terhadap pendidikan danpenanggulangan pekerja anak. Kami melihat banyaknya laporanmengenai berbagai inisiatif lokal. Hal ini sangat membanggakan,namun, masih banyak yang perlu dikerjakan.”

Di bulan Mei 2005, Komite Aksi Nasional tentang PenghapusanBentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak akan menerbitkanlaporan tahunan mengenai kemajuan yang telah dicapai dalampelaksanaan RAN. Laporan ini akan memperlihatkan terjadinyapeningkatan yang stabil selamatahun sebelumnya dalam jumlahstruktur pemerintahan yangmenaruh perhatian pada masalahpekerja anak, baik di tingkatprovinsi maupun kabupaten.

Di dalam kerangka kerja ProyekILO-IPEC, lebih dari 30 programaksi saat ini sedang dilaksanakanoleh mitra-mitra IPEC di SumatraUtara, Kalimantan Timur, JawaTimur, Jawa Barat, DKI Jakarta danNanggroe Aceh Darussalam.Beberapa contoh dari program-program tersebut adalah:

Melalui Pusat Anak-anak diTanjung Tiram, SumatraUtara, dilaksanakan programyang menyediakan keterampilan membaca dasar bagi pekerjaanak dan anak-anak putus sekolah. Aktivitas ini disambutdengan sangat baik sehingga pemerintah setempat memintadukungan dari pemerintah nasional untuk menjalankanprogram serupa di daerah-daerah lainnya.Di Ciomas, Bogor, Kantor Kesehatan setempatmenyelenggarakan program yang ditujukan bagi 575 pekerjaanak dan 1.000 pekerja dewasa di bengkel-bengkel sepatu,yang akan menerima pemeriksaan medis dan akses terhadaplayanan kesehatan berkala.Di Banda Aceh, Kantor Dinas Tenaga Kerja, menyediakanketerampilan dasar bagi anak-anak rentan berusia 15-17

tahun. Pelatihan ini bertujuan memberikan merekaketerampilan dasar yang dapat membantu merekamendapatkan pekerjaan yang tidak berbahaya dan eksploitatif.Di Jawa Timur, program untuk memerangi perdagangan anakuntuk dilacurkan menerima dukungan dari Kantor Dinas Sosialyang mewujudkan komitmennya dengan menyediakan paketperalatan bagi 40 anak-anak perempuan yang saat ini dilatih

memasak dan menjahit oleh LSM setempat.Di Jakarta Timur, program yang

terfokus pada anak-anak yang terlibatdalam pengedaran narkoba sedangdilaksanakan. Hikmah yang dapat dipetikdari program ini akan digunakan sebagaimodel bagi pemerintah dan organisasilainnya yang menaruh perhatian padaanak-anak yang terlibat dalam pengedarannarkoba.

Program di tingkat nasional, bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerjadan Transmigrasi, berupaya memperkokohkapasitas dari Pengawas Ketenagakerjaandalam menangani masalah pekerja anak.

Program-program aksi yangdilaksanakan di provinsi-provinsi sasaranberupaya untuk menarik anak-anak dari

bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak dan mencegahketerlibatan anak-anak lainnya. Ini dimaksudkan untukmengembangkan mode intervensi yang dapat direplikasikan diprovinsi dan kecamatan lainnya.

“Tahun pertama berjalannya Proyek ini sangat positif dantelah menanamkan pondasi yang bagus untuk kegiatan-kegiatanselanjutnya. Bekerja sama dengan mitra-mitra kami dipemerintahan, pengusaha dan serikat pekerja, kami percaya dapatmemberikan kontribusi yang sangat efektif untuk mendukungpenerapan tahap pertama RAN,” Patrick menyimpulkan.

S

“Tahun pertama berjalannya Proyekini sangat positif dan telah

menanamkan pondasi yang bagusuntuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Bekerja sama dengan mitra-mitrakami di pemerintahan, pengusahadan serikat pekerja, kami percayadapat memberikan kontribusi yang

sangat efektif untuk mendukungpenerapan tahap pertama RAN,”

Patrick Quinn,Kepala Penasihat Teknis ILO-IPEC

Anak-anak dengan bersemangat mengangkat tangan mereka saat mengikuti kursus Inggrismingguan di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang digelar ILO-IPEC.

15

Perlindungan SosialAksi Penanggulangan ILO Terbaru:

Program Pendidikan HIV/HIV/HIV/HIV/HIV/AIDSAIDSAIDSAIDSAIDS di Tempat Kerja

abah HIV/AIDS saat ini

merupakan sebuahkrisis global danmenjadi tantanganterbesar bagi duniakerja. Secara global,sembilan dari setiap 10orang yang hidupdengan HIV/AIDSadalah orang dewasa diusia produktif, yangmenjadi penopangkeluarga danmasyarakat. Wabah inipun menggerogotijumlah angkatan kerjadan mengancamkehidupan para pekerjadan keluarga mereka.Hilangnya tenagaterdidik dan terlatihturut mempengaruhiproduktifitas danoperasionalperusahaan.

Tempat kerja

merupakan salah satu sarana terpenting dan terefektif untukmenanggulangi epidemi HIV/AIDS. Program ILO Jakarta untukmemerangi HIV/AIDS di tempat kerja difokuskan padamempromosikan dan menerapkan Kaidah ILO tentang HIV/AIDS dan Dunia Kerja serta program penanggulangan danpencegahan penyebaran infeksi HIV/AIDS di tempat kerja,serta membangun kapasitas para mitra tripartit dalam upayamencegah dan menanggulangi penyebaran epidemi ini ditempat kerja.

Untuk meningkatkan inisiatif ini, ILO Jakartamengembangkan Program Pendidikan HIV/AIDS di Tempat

W

“Hal ini untuk memastikan semua pekerjadi semua jenis tempat kerja akan

terjangkau oleh kebijakan pencegahanHIV/AIDS. Kebijakan-kebijakan ini

dirumuskan di tingkat nasional, provinsimaupun tempat kerja,”

Galuh Sotya Wulan,Koordinator Nasional Program HIV/AIDS

Kerja. Didirikan pada Januari 2005, Proyek meliputi empatprovinsi (DKI Jakarta, Jawa Timur, Kepulauan Riau dan Papua)serta akan berjalan selama tiga tahun hingga akhir tahun 2007.

Didanai Pemerintah Amerika Serikat, Proyek akanmeningkatkan kapasitas mitra tripartit ILO serta para mitralainnya di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten untukmerancang dan mengimplementasi kebijakan-kebijakan HIV/AIDS, serta program pencegahan dan pendidikan. Tujuanutama Proyek adalah penyusunan program nasional yangberkelanjutan untuk memerangi HIV/AIDS di dunia kerja yangsecara keseluruhan terintegrasi ke dalam respons national dansejalan dengan Strategi Nasional tentang HIV/AIDS.

Aktivitas-aktivitas Proyek dilakukan di bawah jalinankerjasama erat dengan Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) danserikat pekerja. “Hal ini untuk memastikan semua pekerja disemua jenis tempat kerja akan terjangkau oleh kebijakanpencegahan HIV/AIDS. Kebijakan-kebijakan ini dirumuskan ditingkat nasional, provinsi maupun tempat kerja,” ujar GaluhSotya Wulan, Koordinator Nasional Program, serayamenambahkan Proyek akan diluncurkan pada Juli 2005.

Kegiatan-kegiatan program selama enam bulan pertamamencakup:

Persiapan peraturan pelaksanaan dari Keputusan MenteriTenaga Kerja mengenai Pencegahan dan PenanggulanganHIV/AIDS di Tempat Kerja.

Pemetaan mengenai dampak HIV/AIDS saat ini di duniakerja dan tentang kebijakan dan peraturan yangberimplikasi pada intervensi.

Penyusunan modul-modul pelatihan mengenai bagaimanamenanggulangi AIDS di tempat kerja.

Pelatihan untuk pelatih bagi perwakilan pemerintah,pengusaha, dan pekerja di empat provinsi yang dicakupProyek.

Di Indonesia, terdapat sekitar 90.000 sampai130.000 orang yang hidup dengan HIV/AIDSpada akhir 2004, di mana 75% adalah laki-laki dan

25% perempuan. Departemen Kesehatan menyatakankekhawatirannya bahwa epidemi baru akan muncul dan angkakasus AIDS akan semakin besar. Lebih lanjut, diperkirakanangka kematian akibat AIDS di antara masyarakat berusiaproduktif kian bertambah. Sekitar 20 juta orangIndonesia berisiko tinggi akibat tingginya mobilitas kerja,migrasi, urbanisasi, turisme, kemiskinan, penolakan terhadappenggunaan kondom, penggunaan narkoba, dan rendahnyapengetahuan mengenai HIV/AIDS di kalangan masyarakat luas.

16

Dialog SosialKonfederasi Serikat Pekerja NasionalMenyusun Program Aksi tentang

Ketenagakerjaan Muda

i bawah koordinasi Proyek Ketenagakerjaan Muda ILO, tigakonfederasi serikat pekerja nasional merancang Aksi

Program terpadu untuk menanggulangi kebutuhan kerja parapekerja muda, termasuk menurunnya keanggotaan serikatpekerja di Indonesia.

Pembahasan Program Aksi dimulai pada Februari,disempurnakan di bulan Maret, dan akan diterapkan padaApril. Berbagai usulan kegiatan mencakup serangkaian DiskusiKelompok Terfokus dengan para pekerja muda di tingkat ke-dua

dan empat perencanaan serikat pekerja untuk masing-masingkonfederasi. Permasalahan yang diangkat saat diskusiselanjutnya menjadi dasar informasi yang akan disusun dalambentuk materi informasi, komunikasi dan pendidikan yangdiperlukan bagi peningkatan kesadaran dan advokasi tentangserikat pekerja bagi para pekerja muda, yang khususnyaditujukan kepada pekerja anggota yang belum menjadi anggota.

“Serikat pekerja harus memikirkan bagaimana membuat serikatpekerja menarik bagi kaum muda dan pekerja muda. Jumlahkaum muda yang bekerja meningkat namun mereka tidakmendapatkan perlakuan yang adil karena mereka tidakmenyadari hak-hak mereka sebagai pekerja. Mereka pun skeptis

terhadap serikat pekerja sebab tidak memahami apa sebenarnyaperan serikat pekerja,” kata Rustam Aksam, Presiden FederasiKongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Turut direncanakan adalah serangkaian pertemuan LingkaranStudi bagi pekerja muda, di mana mereka diarahkan melaluitopik pendidikan bagi pekerja yang bervariasi dari “apa yangdimaksud dengan serikat pekerja” hingga “masalah hak-hakpekerja”, seperti kebebasan berserikat dan perundinganbersama. Seperti yang dikatakan Andy Williams Siregar,Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Transportasi di bawah afiliasiKonfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), “Jumlahpekerja muda meningkat namun mereka tidak memahami hak-hak mereka sebagai pekerja.”

Lingkaran Studi akan menyediakan pekerja muda kesempatanuntuk mempelajari hak-hak mereka dan mendorong merekauntuk menuntut hak-hak tersebut saat ditawari pekerjaan dimana pun. Helmy Salim, Wakil Sekretaris Jenderal dariKonfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)berkata,“Kami mendukung ide dari Lingkaran Studi ini karenabanyak pemimpin serikat pekerja Indonesia yang aktif danprogresif saat ini, termasuk saya sendiri, merupakan ‘lulusan'dari program serupa di zaman Soeharto.”

Diskusi Kelompok Terfokus dan Lingkaran Studi akan difasilitasioleh para pelatih dan fasilitator konfederasi serikat pekerja. ILO,melalui Proyek Ketenagakerjaan Muda, akan menyediakanbantuan teknis, material yang dibutuhkan serta sumber dayateknis dan anggaran.

D

17

“Kami mendukung ide dari LingkaranStudi ini karena banyak pemimpinserikat pekerja Indonesia yang aktif

dan progresif saat ini, termasuk sayasendiri, merupakan ‘lulusan' dari

program serupa di zaman Soeharto.”

Asenaca Colawai (Associate Expert (Workers Activities)) danRolly A. Damayanti (Koordinator Proyek Nasional IYEN)berdiskusi mengenai Program Aksi untuk Ketenagakerjaan Muda.

Lingkungan Kerjayang Layak

Pendapatan yangLayak Jam Kerja yang

Panjang

Beban Kerja yangBerat

Jaminan Sosial

PerundinganBersama

K 3

Diskriminasi

KurangnyaPelatihan

Sekilas: Aktivitas ILO di Jawa Timur

Kantor ILO Jakarta meluaskan kegiatannya menjangkauSurabaya, Jawa Timur, dengan mendirikan Kantor KoordinasiILO pada Juni 2004. “Kantor Koordinasi ini bertanggungjawabmenangani program-program di provinsi tersebut serta menjalinkersama erat dengan para mitra,” ujar Koordinator Program, TriAndhi Suprihartono. Kantor Surabaya menangani beragamkegiatan dan program tentang lapangan kerja bagi kaum muda,pekerja anak, pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan,HIV/AIDS, dan lain sebagainya.

ProgramKetenagakerjaan Muda

Di bawah koordinasi ProyekKetenagakerjaan Muda ILO, KantorKoordinasi ILO menyelenggarakan

lokakarya regional mengenai Strategi Ketenagakerjaan Muda diJawa Timur pada 29 Maret 2005. Lokakarya ini digelar oleh ILOdan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Badan PerencanaanPembangunan Daerah). Tujuannya adalah menanggulangipengangguran muda dan memberikan peluang kerja yang lebihluas kepada kaum muda, serta mewujudkan potensi mereka.Sebagai tindak lanjut, serangkaian lokakarya sub-regional akandigelar di Kabupaten Pamekasan, Kota Malang, KabupatenBojonegoro dan Kota Madiun. Serangkaian lokakarya ini akandilakukan pada April 2005 dan akan meliputi 30 kabupatendan delapan kota di Jawa Timur.

Dari Daerah

Tim Fasilitasi dari Jejaring Lapangan Kerja Muda di Indonesia di JawaTimur saat menyiapkan dan merancang rangkaian lokakarya sub-regionaltentang Strategi Ketenagakerjaan Muda.

enyusul keterlibatan serikat pekerja dalam StrategiPenanggulangan Kemiskinan Nasional (SPKN),

konfederasi pekerja nasional mengusulkan pendirian PusatPenelitian Ketenagakerjaan Indonesia. Proses penyusunanSPKN menyadarkan serikat pekerja Indonesia kekuranganmereka akan hasil penelitian yang akurat untuk mendukungrekomendasi-rekomendasi kebijakan yang mereka ajukan.Menurut Rekson Silaban, Presiden Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia (KSBSI), terdapat kebutuhan mendesak bagiserikat pekerja untuk mendirikan pusat penelitian. “Kamimemunyai banyak usulan dan pertimbangankepada pemerintah namun mereka tidak pernahmenganggapnya serius karena kami tidakmemiliki data yang akurat untuk mendukung

usulan dan pertimbangan tersebut. Serikat-serikat pekerjamelakukan penelitian mereka sendiri dan menyusun rekomendasimereka masing-masing," ujar Rekson.Alhasil, Rekson menambahkan, tidak ada 'satu suara' dari serikatpekerja. "Ini membuat kami 'lemah',” ia menegaskan, serayamenambahkan pusat penelitian tersebut dapat membantu serikatpekerja memiliki ‘satu suara. “Hal ini pun dapat menjadi awal daripeningkatan gerakan buruh Indonesia.”Sejumlah diskusi dilakukan sejak Februari, dan sejumlah usulankegiatan disempurnakan pada Maret. Penelitian pertama akandilakukan pada April 2005. Temuan-temuan dari penelitian tersebutakan disebarluaskan di antara serikat pekerja, termasuk denganAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan tujuan berbagiinformasi. Yang lebih penting lagi, hasil penelitian tersebut akandigunakan sebagai alat untuk penyusunan kebijakan rekomendasiterpadu yang mewakili seluruh serikat pekerja yang ditujukan untukadvokasi dan melakukan lobi.

MSerikat Pekerja Dirikan Pusat PPusat PPusat PPusat PPusat Penelitianenelitianenelitianenelitianenelitian

KKKKKetenagaketenagaketenagaketenagaketenagakerjaan Indonesiaerjaan Indonesiaerjaan Indonesiaerjaan Indonesiaerjaan Indonesia

18

Rencana Mendatang April 2005Studi mengenai Pekerja Perempuan di Industri Kretek yang akan diadakan di Jawa Timur danJawa Tengah.

Serangkaian lokakarya sub-regional mengenai Strategi Ketenagakerjaan Muda, mencakup 30kabupaten dan delapan kota di Jawa Timur.

Lokakarya provinsi tentang Strategi Ketenagakerjaan Muda di Surabaya, Jawa Timur.

Peluncuran Program Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja.

Proyek tentang Pemberdayaan Anak-anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial yang akandimulai pada April 2005 selama 18 bulan.

19

Aksi Penanggulangan HIV/HIV/HIV/HIV/HIV/AIDSAIDSAIDSAIDSAIDS

Kantor Koordinasi ILO mengadakan serangkaian kegiatanpeningkatan kesadaran tentang aksi penanggulangan HIV/AIDS di tingkat kabupaten dari November 2004 - Januari2005. Program-program ini dilaksanakan bekerja samadengan Aksi Stop AIDS Jawa Timur dan Yayasan Mulia Abadi.Tujuannya adalah mendukung upaya pemerintah di tingkatkabupaten dan kota menyusun kebijakan pencegahan HIV/AIDS dan menerapkan Kaidah ILO tentang HIV/AIDS danDunia Kerja. Program ini diadakan di Kabupaten Tulungagungpada 29 November 2004, Kota Pasuruan pada 24 Januari2005 dan Kabupaten Blitar pada 31 Januari 2005.

seluruh Jawa Timur, termasuk perwakilan dari Dinas TenagaKerja, LSM dan kepolisian.

Kantor Koordinasi ILO, bekerja sama dengan LSMsetempat, telah mengembangkan program aksi mengenaiPencegahan dan Penghapusan Perdagangan Anak untukEksploitasi Kerja dan Seksual di Kabupaten Banyuwangi danKota Surabaya sejak Desember 2004. Program ini akan berakhirNovember 2005. Program aksi ini bertujuan menarik anak-anakyang diperdagangkan untuk dilacurkan serta menyediakanpelatihan keterampilan memasak dan menjahit.

Perlindungan Pekerja RumahTangga

Kantor Koordinasi ILO, bersamadengan Proyek Pekerja Rumah Tangga ILOdan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

mengadakan seminar dua hari mengenai Perlindunganterhadap Pekerja Rumah Tangga pada 15-16 Februari 2005.Tujuan utama dari seminar ini adalah meningkatkan kesadarandi antara para konstituen ILO di Jawa Timur mengenaiperlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Seminar inidihadiri 25 peserta dari badan pemerintah, organisasipengusaha, serikat pekerja, LSM dan akademisi. Seminar inimenghasilan konsensus untuk mengembangkan rencanastrategis mengenai perlindungan terhadap pekerja rumah tanggadi Jawa Timur.

Pencegahan Pekerja AnakBersama dengan Pusat Pelayanan

Terpadu (PPT) Rumah Sakit BhayangkaraSurabaya, Kantor Koordinasi ILOmenyelenggarakan lokakarya empat haribertema “Memperkuat Mitra di Jawa Timurdalam Menyediakan Layanan Pemulihanbagi Korban Perdagangan Anak” dari 22-25

Februari. Acara ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dariPPT dalam memberikan layanan pemulihan bagi korbanperdagangan anak. Seminar ini dihadiri petugas PPT dari

Simposium Tripartit untuk MempromosikanMultinational Enterprises Declaration di Negara-negara ASEAN, Jakarta, 11-12 April 2005

Peluncuran Pedoman Tindakan KepolisianRepublik Indonesia pada Penegakan Hukum danKetertiban dalam Perselisihan Industrial, Jakarta,19 April 2005

Peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan diTempat Kerja se-Dunia, 28 April 2005*

Peluncuran Laporan Global ILO tentang KerjaPaksa, Jakarta, 12 Mei 2005

Peluncuran Survei Sikap terhadap Pekerja Anak, Jakarta,Mei/Juni 2005*

Peringatan Hari Internasional Menentang Pekerja Anak,12 Juni*

Peluncuran Program Pendidikan HIV/AIDS di TempatKerja, Jakarta, Juli 2005*

Peringatan Hari Anak Nasional, Juli 2005

* dalam perencanaan 2005

1

2

34

5678

Age

nda

nggota perempuan dari berbagai serikat pekerja sektortransportasi merayakan Hari Perempuan Internasional

pada 8 Maret dengan menyelenggarakan lokakarya seharimengenai “HIV/AIDS dan Dunia Kerja”. Sesuai permintaan

dari Divisi Perempuan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI),lokakarya ini dihadiri anggota perempuan dari maskapaiGaruda Indonesia, serta pekerja di sektor pariwisata.

Ditanya apa yang menjadi tujuan dari lokakarya ini,Koordinator KPI Ester Tuange, mengatakan,"Pekerja perempuandi sektor transportasi tidak terlalu memahami apa yangdimaksud dengan HIV/AIDS dan bagaimana modus

LO, bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia(Apindo) dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI),menyelenggarakan seminar dua hari bertajuk “MempromosikanPengembangan Kewirausahaan Perempuan di Indonesia” dari22-23 Maret di Jakarta. Seminar ini bertujuan mempromosikanpengembangan kewirausahaan perempuan dan menjalinsinergi di antara organisasi-organisasi yang menaruh perhatianpada perempuan dan kewirausahaan.

Selama seminar, temuan-temuan utama dari survei yangdilakukan IWAPI dan ILO ditampilkan. Menurut survei, 87persen responden dari Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jakartaadalah perempuan—pencari nafkah utama dalam keluargadengan tingkat pengembalian pinjaman sekitar 97 persen.Survei dilakukan pada 2004 di tiga provinsi: DKI Jakarta, D.I.Yogyakarta dan Jawa Tengah, meliputi 200 pengusaha.

Di Indonesia, UKM didefinisikan sebagai sebuah usahadengan aset di bawah Rp 60 juta dan pegawai kurang dari 50orang. UKM meliputi 91% dari 169.524 badan usaha yangdilaporkan pada Departemen Tenaga Kerja tahun 2001. UKMpun memperkerjakan sekitar 90% pekerja di sektor formal.Karenanya, UKM memainkan peranan penting dalampertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara ini.

Kendati demikian, mayoritas perempuanpengusaha masih menghadapi kesulitanmendapatkan kredit dari lembaga-lembaga

penularannya. Mereka berpikir dapat tertular HIV/AIDS hanyadengan duduk bersebelahan dengan penyandang HIV/AIDS ataudengan sekadar berjabat tangan.”

Ia menambahkan, pekerja perempuan perlumenyadari bahwa mendiskriminasikan parapenyandang HIV/AIDS hanya akan mendorongmereka semakin terbenam ke dalam kemiskinan.“Kita tidak butuh itu di Indonesia. Kita hanya perlu memahami apaitu HIV/AIDS, bagaimana penularannya dan bagaimanadampaknya pada tempat kerja sehingga dapat saling membantudalam masyarakat,” ia melanjutkan.

Muhamad Tauvik dan Asenaca Colawai dari ILO, bersamaAksi Stop AIDS- USAID, memfasilitasi lokakarya ini. Sebagai sektorsasaran, organisasi pekerja transportasi akan menjadi kelompokkunci dari Proyek HIV/AIDS ILO yang baru saja didirikan dan akanmengembangkan berbagai kegiatan bersama.

keuangan untuk UKM akibat masih adanya salahpengertian. Perempuan masih belum dianggap sebagai pencarinafkah utama keluarga karena istri-istri di Indonesia tidak dapatmendapatkan nomor pajak tersendiri (NPWP) berdasarkan Pasal 8Undang-Undang No. 17/2000 mengenai Pajak Pendapatan. Pasalitu menyebutkan bahwa perempuan yang menikah tidak bisamendapatkan pinjaman terpisah dari suami mereka.

Menurut Dewayani Savitri, Programme Officer untuk JenderILO, sebagai tindak lanjut, ILO bersama Apindo dan IWAPI akanmengembangkan rencana kerja tentang pengembanganperempuan pengusaha di Indonesia.

Hari Perempuan Internasional:Pekerja PerempuanTransportasi dan HIV/AIDS

PPPPPerempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Pengusaha Indonesiaengusaha Indonesiaengusaha Indonesiaengusaha Indonesiaengusaha IndonesiaMasih Sulit Dapatkan KreditI

20

A

Jender