NILAI PENTING LEMBAGA YUDIKATIF DALAM MEWUJUDKAN

SUPREMASI KONSTITUSI

(GAGASAN PEMBENTUKAN MAHKAMAH MAHASISWA)

Oleh

Rendy Ivaniar, Awal M.Rizki, Ignatius Arga Nuswantoro

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Konstitusi adalah sebuah dokumen formal hasil perjuangan bangsa diwaktu

lampau, yang merupakan hukum tertinggi hasil pemikiran filosofis dan

kesepakatan para pendiri bangsa yang merupakan cita hukum yang menjadi

panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. 1

Pada negara hukum, materi muatan dari hukumnya sendiri dituangkan dan diakui dalam

kesepakatan bersama dalam bentuk tertentu terlepas dari bentuk written constitutions (tertulis)

maupun unwritten constitution (tidak tertulis) yang ditempatkan dalam struktur tertinggi yang

berupa konstitusi. Negara yang berdasarkan hukum dapat dipastikan Negara tersebut memiliki

konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan Lembaga Mahasiswa di Universitas Brawijaya,

peraturan tertinggi atau konstitusi yang kita kenal adalah AD-ART LKM UB (Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Kedaulatan Mahasiswa Univesitas Brawijaya) yang

digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan mahasiswa di Universitas Brawijaya.

Berkaitan dengan hal tersebut dan tidak dapat dikesampingkan ungkapan Andrew

Heywood yang mengatakan bahwa suatu Negara menganut paham konstitusionalisme jika

seluruh lembaga Negara dan proses perpolitikan dalam sebuah Negara dibatasi oleh konstitusi.2

Dalam konsepsi tentang lembaga Negara atau yang dalam bahasa belanda disebut staatsorgan,

dikenal adanya konsepsi trias politica yang biasa dinisbat dengan tokoh montesque3 yang

mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara harus selalu tercermin didalam tiga jenis

organ Negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam paham konstitusionalisme trias

1 Hardjono SH.MH, legitimasi Perubahan Konstitusi, Yogyakarta, 2009, hlm 152 Andrew Heywood, Politics, New York: Palgrave. Maksud dari kata lembaga negara yang diucapkan oleh andrew Heywood adalah lembaga negaa baik dalam tataran eksekutif, legislative dan yudikatif. 20023 Jimly Ashidiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta. 2010 hlm 29

Page | 1

politica haruslah menerapkan dan menjalankan sistem check and balances antara ketiga organ

tersebut dalam setiap tata kelola pemerintahan agar iklim demokratis terwujud.4

Menjadi sebuah kesalahan fatal apabila dalam sebuah konsep kelembagaan mahasiswa

tidak memiliki sebuah entitas/ lembaga yang bertugas untuk menegakan aturan tertinggi dan

keadilan bagi mahasiswa. Dalam kenyataannya di AD-ART UB kita hanya mengenal lembaga

eksekutif dan legislatif yaitu Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga Eksekutif dan Dewan

Perwakilan Mahasiswa sebagai lembaga legislative, sedangkan lembaga yudikatif seperti

mahkamah mahasiswa tidak ada. Tentu ini menimbulkan banyak hambatan dalam penyelesaian

suatu permasalahan.

Selama ini jika terjadi permasalahan baik ditingkat pusat maupun fakultas selalu

diselesaikan oleh rektorat atau dekanat sehingga dapat mengganggu kedaulatan pemerintahan

mahasiswa. Lebih dari pada itu permasalahan mendasar ada pada kurang ditegakannya supremasi

konstitusi itu sendiri, konstitusi terkesan selalu dipersalahkan dan diinjak-injak. Menjadi sebuh

kenyataan tanpa mahkamah mahasiswa sebagai lembaga yudikatif maka tidak akan ada

supremasi konstitusi dan kedaulatan mahasiswa, dalam hal ini konsistensi untuk menegakkan

supremasi konstitusi harus berjalan seiring dengan kesadaran berkonstitusi.

Atas dasar kenyataan tersebut penulis akan memaparkan beberapa alasan-alasan penting

yang mendasari perlunya dibentuk sebuah lembaga yudikatif bernama mahkamah mahasiswa

sebagai The guardian of constitution, yang dalam hal ini berangkat dari beberapa poin yang

penulis anggap sebagai sebuah kelemahan dalam AD/ART LKM UB, yaitu :

1. Tidak Terlampirkannya Penjelasan Dalam AD/ART LKM UB

Selama ini dalam AD-ART tidak dilampirkan penjelasannya pasal per pasal. Padahal

secara teori suatu undang-undang seharusnya melampirkan penjelasan butir-butir pasal. Hal

ini jelas sangat menghambat salah satu tujuan dari hukum yaitu kepastian hukum, karena

setiap mahasiswa dapat menafsirkan secara bebas setiap pasalnya. Seperti tidak ada

penjelasan mengenai fungsi dan tujuan diselenggarakannya sidang khusus yang ada dalam

pasal 16 ART LKM UB. Untuk mewujudkan supremasi konstitusi maka perlu sebuah

4 Ilha mahendra, http://ilhamendra.files.wordpress.com/2009/02/konstitusionalisme.pdf (diakses 16 Maret 2012)

Page | 2

lembaga yang berwenang sebagai penafsir final peraturan tertinggi (AD/ART) dalam hal ini

adalah mahkamah mahasiswa.

2. Tidak Ada Keseragaman Istilah Jabatan Top Leader Di Tiap BEMF.

Beberapa fakultas disebut ‘ketua’, kemudian di BEM Fakultas lain ada yang

menyebut ‘presiden’. Artinya menurut teori ketatanegaraan, hal tersebut sangat tidak ideal

sebab tidak pernah ada 2 (dua) orang presiden dalam sebuah Negara. Selain itu hal ini juga

berpengaruh bagi mahkamah mahasiswa dalam konteks nama objek kasus penyelesaian

sengketa antar lembaga kedaulatan mahasiswa.

3. GBH LKM UB selama ini tidak pernah menjadi acuan bagi Eksekutif Mahasiswa UB.

Dalam merancang program kerja, padahal dijelaskan dalam Pasal 14 ART LKM UB

bahwa Presiden dapat dibebas tugaskan apabila terbukti melanggar AD/ART serta GBH

LKM UB, hal ini berhubungan dengan gagasan penulis terkait Mahkamah Mahasiswa,

sebelum dibebastugaskan oleh Kongres, maka perlu sebuah forum hukum untuk

membuktikan kesalahan Presiden yang tidak menjalankan GBH LKM UB.

4. Tidak Menjelaskan Tata Urut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di LKM UB

Rancunya tata urutan perundang-undangan dapat menyebabkan saling tumpang tindih dan

tidak sinergisnya peraturan yang ada. Sudah menjadi suatu keharusan bahwa penjelasan

terkait tata urutan peraturan haruslah ada. Sehingga mahkamah mahasiswa dapat menguji

produk hukum dibawah AD/ART UB dengan AD/ART LKM UB agar terjadi sinergisitas dan

harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa koreksi yang dilakukan oleh penulis maka perlu dilakukan perubahan atau

amandemen AD-ART LKM UB mengingat amandemen baru satu kali dilakukan dan masyarakat

terus mengalami perkembangan. Amandemen tidak semata-mata untuk menghilangkan rasa

penghormatan terhadap landasan suatu Negara, akan tetapi lebih kepada memperbaiki sistem

ketatanegaraan yang ada saat ini.

Page | 3

Penambahan lembaga baru berupa lembaga yudikatif bernama Mahkamah Mahasiswa

perlu diberi beberapa kewenangan demi terjaminnya supremasi AD/ART, yaitu : (1) Menguji

Peraturan dibawah AD/ART UB dengan AD/ART UB, (2) Penyelesaian sengketa antar lembaga

kedaulatan mahasiswa, (3) Penyelesaian sengketa hasil pemira, dan (4) memutus dugaan DPM

terhadap penyimpangan, pengabaian, dan tidak dilaksanakannya GBHK oleh Presiden EM,

sebelum dibebastugaskan oleh Kongres.

Oleh karena AD/ART LKM merupakan piagam yang menyatakan cita-cita bersama

mahasiswa dan menjadi dasar organisasi ketatanegaraan di universitas brawijaya, juga menjadi

blueprint tentang kesepakatan seluruh mahasiswa, sehingga penulis menyebut AD-ART LKM

UB sebagai suatu frame work of the nation.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Abdulkadir Besar, Perubahan UUD 1945 Tanpa Paradigma (amandemen bukan,

konstitusi baru setengah hati), Jakarta: Pusat Studi Pancasila, 2002

Andrew Heywood, 2002, Politics, New York: Palgrave.

Hardjono SH.MH, 2009, legitimasi Perubahan Konstitusi, Yogyakarta

Jimly Ashidiqie. Perkembangan dan KOnsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta.

2010

Sumber Internet

http://ilhamendra.files.wordpress.com/2009/02/konstitusionalisme.pdf

Sumber Peraturan

Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga LKM UB

Garis Besar Haluan Kerja LKM UB 2011/2012

Page | 4