Embed Size (px)
Citation preview
Kata Pengantar
Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah
SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2016 dapat diselesaikan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Kinerja dan Tata cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Polisi Pamong Praja
wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bogor tahun 2016.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan serangkaian perencanaan kinerja,
pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2016. Penyusunan
laporan ini menggunakan pendekatan sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Kinerja dan Tata cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Akhirnya laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diperlukan
guna perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor tahun berikutnya.
Cibinong, Februari 2017.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor
Drs. H. HERDI, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 196210041986081001
Daftar Isi
Halaman:
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Diagram iii
BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi 3
1.3 Aspek Strategis yang berpengaruh 6
1.4 Dasar Hukum 8
BAB II : PERENCANAAN KINERJA 11
2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018 11
2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 17
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2016 17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 19
3.1 Capaian Kinerja organisasi Tahun 2016 19
3.2 Realisasi Anggaran 34
BAB IV PENUTUP 41
Lampiran – Lampiran :
Lampiran I : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016
Lampiran II : Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016
Lampiran III : Penetapan Kinerja Tahun 2016
Daftar Diagram
Halaman
Diagram 1.1 Alur Pikir Pengukuran Kinerja................................................ 2
Diagram 1.2 Struktur Ogranisasi Satuan Polisi Pamong Praja...................... 5
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keberhasilan pembangunan di daerah tidak terlepas dari kemampuan
aparatur pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan daerah secara
mandiri, profesional, dan bertanggungjawab. Setiap aparatur pemerintah daerah
harus mampu memahami tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi
masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat serta mampu mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.
Oleh sebab itu, aparatur pemerintah harus mampu menunjukan kualitas dan
kapabilitasnya sebagai aparat yang profesional, disiplin dan bertanggungjawab.
Diantara kewenangan-kewenangan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahannya, kewenangan yang memiliki peran
aktif penting adalah suatu kewenangan dalam penegakan peraturan daerah dan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, sebab dengan adanya
penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum ini maka pembangunan di daerah dapat terlaksana dengan baik
tanpa hambatan atau dengan kata lain penegakan peraturan daerah dan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ini adalah salah satu upaya
untuk mencapai stabilitas daerah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut,
maka di daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini sebagaimana
tercantum dalam Pasal 255, Pasal 256 dan Pasal 257 Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bogor di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor. Satuan Polisi Pamong Praja
dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang dalam melaksanakan tugasnya
dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2016
kepada Bupati Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja menyusun Laporan Kinerja
tahun 2015. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bogor dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja
(parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber
dana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan
yang dilaksanakan tahun 2016 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun
anggaran 2016.
Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur
keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran
tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2016. Indikator kinerja Sasaran
menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau
outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan
(input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator
keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan
Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2016.
Gambaran pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2016, disajikan
dalam diagram 1.1.
Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja
Metode penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor
secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi
1. Tugas Pokok
Penjabaran tugas atas pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor. Menurut ketentuan tersebut
tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat.
2. Fungsi
Program
Kegiatan
Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategis
Sat Pol PP Tahun 2014-
LAKIP SAT POL PP
TAHUN 2015
Sasaran Strategis
Kab. Bogor 2016
Indikator Sasaran
IK : Input,Output/
Outcome
Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut:
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakkan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
serta perlindungan masyarakat;
b) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati, penyelenggraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
c) Pelaksanaan kebijakan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati;
d) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di daerah;
e) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
f) Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan
Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
g) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
h) Pemberdayaan anggota Satlinmas dalam Perlindungan masyarakat
yang meliputi kegiatan sosial kemasyarakatan, pemeliharaan
keamanan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta
penyelenggaraan pemilu dan pemilu kepala daerah;
i) Pengelolaan Kesekretariatan Satuan, dan;
j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.
3. Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun
2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bogor dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati yang mempunyai hubungan koordinatif structural
dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan
organisasi perangkat daerah lainnya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga)
Bidang, 6 (enam) seksi, 3 (tiga) subag, Unit pelaksanaan dan Kelompok
Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja adalah sebagai berikut:
A. Kepala Satuan
B. Sekretaris , membawahkan :
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(2) Sub Bagian Keuangan
(3) Sub Bagian Program dan Pelaporan
C. Bidang Program dan Pengembangan Kapasitas, membawahkan:
(1) Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
(1) Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan
Masyarakat.
D. Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan, membawahkan:
(1) Seksi Pembinaan Masyarakat
(2) Seksi Pemeriksaan
E. Bidang Pengendalian Operasional, membawahkan :
(1) Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
(2) Seksi Pengendalian Operasional Satuan Perlindungan
Masyarakat
F. Unit Pelaksanaan
G. Kelompok Jabatan Fungsional
Secara lengkap susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten
digambarkan dalam Diagram 1.2.
Diagram 1.2 Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
KEPALA SATUAN
Drs. H. HERDI, M.Si
SEKRETARIS
H. ARIES MULYANTO
C. Aspek Strategis yang Berpengaruh
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor, terdapat beberapa asek strategis yang berkembang, baik di
lingkungan pemerintahan maupun yang berkembang di masyarakat. Aspek
strategis yang berpengaruh tersebut antar lain :
1. Tingginya kerawanan sosial dan pelanggaran ketertiban umum
Meningkatnya jumlah warga miskin serta pengangguran yang ada di
Kabupaten Bogor menimbulkan permasalahan sosial di daerah, kedua
permasalahan diatas dapat menjadi pemicu munculnya kerawanan-
kerawanan sosial maupun gangguan ketertiban umum seperti keberadaan
Pedagang Kaki Lima (PKL), penambangan galian c tanpa ijin (liar),
penyerobotan tanah pemerintah, pencurian, aksi premanisme, bahkan
prostitusi, selain itu yang marak terlihat akhir-akhir ini adalah gelandangan
dan pengemis yang berada di persimpangan jalan maupun pusat-pusat
keramaian (sarana umum/sarana sosial). Kerawanan-kerawanan sosial
maupun gangguan ketertiban umum--seperti yang disebutkan diatas
terdapat dalam substansi Perda Kabupaten Bogor No.8 Tahun 2006 tentang
ketertiban umum, yang mana Perda tersebut merupakan payung hukum
SUB. BAG PROGRAM DAN
PELAPORAN
HAYATI
SUB BAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
IYAS .SSos
SUB BAG. KEUANGAN
DYAH SUSILOWATI S.Komp
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS
AGUS SUYATNA, S.Sos, MSi
BIDANG PEMBINAAN DAN
PEMERIKSAAN
ASEP AGUS RIDALLAH,SH, MH
BIDANG PENGENDALIAN
OPERASIONAL
ASNAN AP
SEKSI PENGEMBANGAN
KAPASITAS SAT POLPP
ROHMADIN, S.Ip.
NIP.197509182002121002
SEKSI PENGEMBANGAN
KAPASITAS SATLINMAS
Drs. THAMRIN ABU BAKAR
196705061988031004
SEKSI
PEMBINAAN MASYARAKAT
Drs. SANTOSO
SEKSI
PEMERIKSAAN
MURTANIH, SH
SEKSI PENGENDALIAN
OPERASIONAL SAT POL PP
RUSLAN S.Ip
NIP.196603211996031001
SEKSI PENGENDALIAN
OPERASIONAL SATLINMAS
SUPENDI, SE
NIP.1969101989031003
UNIT PELAKSANA UNIT PELAKSANA
UNIT PELAKSANA
KETERANGAN :
: Garis Instruktif
pelaksanaan tugas SatPol PP Kabupaten Bogor dan harus senantiasa
ditegakkan.
2. Tingginya pelanggaran Peraturan Perda.
Didalam era demokrasi seperti saat ini, arus lalu lintas perpindahan
penduduk semakin cepat, tidak terkecuali di Kabupaten Bogor, keadaan ini
mengakibatkan pertambahan penduduk di Kabupaten Bogor meningkat
pula, dengan adanya hal tersebut keragaman penduduk di Kabupaten
Bogor tidak dapat terelakkan, namun pertambahan tersebut tidak dibarengi
dengan ketaatan penduduk dalam mentaati Peraturan daerah yang telah
dibentuk oleh pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Bogor,
akibatnya bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat terlihat secara nyata
dalam kehidupan masyarakat, untuk mencegah dan menanggulangi
pelanggaran-pelanggaran tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja harus
senantiasa siap siaga dan aktif melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Sering terjadinya demonstrasi dan unjuk rasa
Sebuah pemerintahan yang dilaksanakan suatu pemerintah daerah
senantiasa menciptakan kebijakan-kebijakan dalam rangka
menyelenggarakan pembangunan didaerahnya, namun kebijakan-kebijakan
tersebut tidak selamanya diterima positif oleh penduduk daerah tersebut,
sehingga timbullah keinginan masarakat untuk mengaspirasikan apa yang
menjadi keinginan dalam kehidupannya, salah satu bentuknya adalah
dengan mengadakan demonstrasi dan unjuk rasa, dengan adanya
kerumunan massa yang melakukan demonstrasi dan unjuk rasa tersebut,
kemungkinan terjadinya suatu tindak anarkisme maupun vandalisme
terhadap fasilitas umum maupun gedung pemerintah daerah sangat tinggi,
hal ini dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Sebagai
suatu organ pemerintah daerah, maka sudah menjadi kewajiban Satuan
Polisi Pamong Praja untuk dapat mengamankan fasilitas umum serta
gedung kantor pemerintah daerah dalam rangka antisipasi perbuatan
anarkis dari warga yang berdemonstrasi dan unjuk rasa.
4. Banyaknya penyerobotan tanah aset pemerintah.
Banyaknya masyarakat pendatang yang berasal dari luar daerah
Kabupaten Bogor yang tidak mempunyai tujuan yang jelas, atau
meningkatnya arus urbanisasi di Kabupaten Bogor telah menimbulkan
permasalahan baru bagi pemerintah daerah, salah satunya adalah masalah
penyerobotan tanah Pemkab/ negara. Para pendatang tersebut – karena
tidak mempunyai lahan untuk dijadikan tempat tinggal atau usaha – tidak
jarang mendirikan rumah atau bangunan diatas tanah pemkab/negara
tersebut. Selain akibat para pendatang, penyerobotan tanah asset
pemerintah juga disebabkan oleh adanya pengalihan lahan dari Hak Guna
Usaha (HGU) menjadi rumah atau vila- vila liar. Apabila hal ini terus
dibiarkan maka tanah pemerintah akan hilang.
5. Masih Kurangnya Kualitas dan Kuantitas aparat polisi pamong praja.
Dengan semakin bertambahnya penduduk Kabupaten Bogor, maka
tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah maupun ketertiban umum
meningkat pula, sehingga untuk senantiasa mampu mempertahankan
situasi kondusif di daerah, maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja harus
mampu bersikap profesional dan tegas dalam melaksanakan tugasnya.
Kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda
dan penyelenggaraan ketertiban umum merupakan unsur penting yang
harus ada dalam tiap individunya, peningkatan kemampuan tersebut dapat
dilaksanakan melalui peningkatan kuantitas maupun kualitas Satuan Polisi
Pamong Praja. Penambahan jumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja
merupakan hal yang dibutuhkan dalam mempertahankan situasi kondusif di
daerah, sebab—sebagaimana diketahui bahwa—luas wilayah Kabupaten
Bogor sekitar 266.390 km² atau 317.102 Ha yang terdiri dari 40 kecamatan
dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sekitar 5.331.149,- jiwa, oleh
karena itu rasio jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja harus
senantiasa seimbang dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut.
Peningkatan kuantitas melalui penambahan jumlah personil Satuan
Polisi Pamong Praja akhir-akhir ini merupakan hal yang positif yang terjadi,
namun penigkatan kuantitas ini tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas
terhadap masing-masing aparat Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini dapat
terlihat dari masih kurangnya pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman
terhadap peratuan-peraturan yang ada, hasilnya adalah masih kurangnya
disiplin aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk mengatasi hal-hal
demikian, maka dibutuhkan sebuah program untuk melatih kemampuan dan
keterampilan serta pemahaman terhadap peraturan-peraturan, sehingga
tercipta aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dalam
melaksanakan tugasnya.
D. Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2014 mengacu kepada :
1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintan nomor 4 tahun 2015 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor.
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun
2014 – 2018.
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran dan
Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2016.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis Tahun 2014 – 2018
1. Pernyataan Visi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana
suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat
eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi
untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu
mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan
menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Dalam rapat-rapat koordinasi Bupati Bogor 2014-2018 dengan seluruh
elemen Organisasi Perangkat Daerah (OPD), , Visi Kabupaten Bogor
adalah “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI
INDONESIA “
Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders,
maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor menetapkan Visi :
” Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban serta Tegaknya Supremasi
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Bogor ”
Makna pernyataan visi Satuan Polisi Pamong Praja diatas adalah :
Ketenteraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan dimana masyarakat
dan pemerintah dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan rasa
aman dan nyaman tanpa gangguan, sehingga tercapai suatu keadaan yang
kondusif.
Tegaknya supremasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah di
Kabupaten Bogor menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
merupakan Pemerintah Daerah yang berlandaskan hukum dan menjunjung
tinggi hukum, sehingga hukum tertulis yang ada (Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah) bersifat supreme dalam kehidupan masyarakat
Kabupaten Bogor, oleh karenanya harus senantiasa ditegakkan.
Visi ini dimaksudkan agar Pewujudan masyarakat Kabupaten Bogor
yang bertakwa, berdaya dan berbudaya menuju sejahtera senantiasa
terkawal dan terjaga dari segala macam bentuk gangguan khususnya
gangguan ketenteraman dan ketertiban, selain itu visi ini juga ditujukan
untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang lebih
baik lagi, sebab kecenderungan pelanggaran oleh masyarakat terhadap
peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah meningkat, seiring dengan
fluktusi kehidupan ekonomi ditengah-tengah masyarakat.
Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 dan Visi
Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan
(stakeholders), maka ditetapkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor sebagai berikut:
Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 serta
Visi Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan, tugas pokok dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan masukan-masukan dari pihak-pihak
yang berkepentingan (stakeholders), ditetapkan Misi Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bogor sebagai berikut:
Misi Pertama :
“ Memelihara, Mengendalikan, dan Mengawasi Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat ”
Misi ini mengandung makna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sebagai
salah satu bestuurorgan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor senantiasa
berupaya terus menjaga keadaan tenteram dan tertib di wilayah Kabupaten
Bogor yang selama ini telah dilakukan, sebab ketenteraman dan ketertiban
merupakan faktor penting pengawal pewujudan masyarakat Kabupaten
Bogor yang bertakwa, berdaya dan berbudaya menuju sejahtera. Selain itu
Satuan Polisi Pamong Praja juga merupakan instansi yang berfungsi untuk
mengendalikan segala bentuk gangguan yang terjadi terhadap
ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Bogor, sehingga segala bentuk
gangguan tersebut tidak mampu merrusak ketenteraman dan ketertiban
yang telah terjaga dan terpelihara. Kemudian, Satuan Polisi Pamong Praja
juga senantiasa memperhatikan secara berkelanjutan ketenteraman dan
ketertiban masyarakat agar gangguan terhadap ketenteraman dan
ketertiban dapat tercegah dan tidak menyebar ke segala arah kehidupan
masyarakat Kabupaten Bogor yang mengakibatkan terganggunya
pewujudan visi Kabupaten Bogor.
Misi Kedua :
“ Menegakkan Supremasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”
Misi ini mengandung makna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
berusaha untuk senantiasa mempertahankan dan menjaga Kabupaten
Bogor sebagai daerah yang berlandaskan hukum, oleh karenanya
supremasi terhadap hukum yang dibuat harus terjaga dan ditaati oleh
masyarakatnya, sebab hukum, yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah, merupakan sarana untuk pembaharuan
masyarakat “ Law as a tool of social engineering ” serta merupakan
pengawal terwujudnya Visi Kabupaten Bogor.
Misi Ketiga :
“ Meningkatkan Profesionalisme Aparatur”
Misi ini mengandung makna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang
memiliki tugas dan fungsi yang signifikan dalam pencapaian visi Kabupaten
Bogor, harus senantiasa memperbaiki dan terus mengevaluasi terhadap
apa yang terdapat di dalam tubuh Satuan Polisi Pamong Praja sendiri
maupun aparatur pemerintah lainnya , yaitu dengan senantiasa
meningkatkan profesionalisme aparatur baik aparatur polisi pamong praja
maupun aparatur pemerintah Kabupaten Bogor lainnya, sebab
pembangunan masyarakat harus dibangun oleh aparat pemerintah yang
profesional.
2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat
mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam
rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan
ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor akan
dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu
sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran
adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja
sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang
harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yang telah dirumuskan dalam
RPJMD adalah Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat
terhadap Perda dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis; dan Terlindunginya
masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan
ketertiban;
Perumusan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor tahun 2014-2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan
Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
Misi Pertama: Memelihara, Mengendalikan, dan Mengawasi
Ketenteraman dan Ketertiban Mayarakat
Tujuan
1. Terwujudnya Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Mayarakat
Sasaran
2. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Misi Kedua: Menegakkan supremasi Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
Tujuan
1. Tegaknya Supremasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Sasaran
1. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah.
Misi Ketiga : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur
Tujuan
1. Terbentuknya Personil Pamong Praja yang Profesional
Sasaran
1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-
masing.
2. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD
Namun, hanya Misi Satu dan Misi Dua saja yang masuk dalam tujuan dan
sasaran jangka menengah Pelayanan SKPD, Misi Tiga merupakan penunjang dari
Misi Satu dan Misi Dua.
Tujuan dan sasaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja lebih
lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut:
TABEL 2.1
TUJUAN DAN SASARAN SAT POL PP
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET
TAHUN
2016
1 2 3 4 5
I 1. Terwujudnya 1. Meningkatnya keamanan 1 Penegakan PERDA 87,72
Ketenteraman dan Dan kenyamanan 2 Cakupan patroli petugas Satpol PP
1.460
Ketertiban Mayarakat lingkungan 3
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman, keindahan) di
Kabupaten
90,06
4 Rasio Pos Siskamling per jumlah
desa/kelurahan 22
5 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 21,23
6 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
di Kabupaten 0,21
7 Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan
Perkada 82,72
8 Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masayarakat 4,10
9 Cakupan Rasio Petugas Linmas 0,56
10 Jumlah demo 14
II 1 Tegaknya Supremasi 1 Meningkatnya ketaatan 1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000
penduduk 0,68
Perda dan Peraturan masyarakat terhadap 2 Angka kriminalitas yang tertangani 5,63
Kepala Daerah Peraturan Daerah dan 3 Angka kriminalitas 4,93
Peraturan Kepala
daerah
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015
Sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018, maka Satuan Polisi Pamong Praja
menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi
Pamong Praja Tahun 2016. RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bogor Tahun 2016 semula disusun dengan berpedoman pada Surat
Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, namun dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2016 dilakukan perubahan sesuai
dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis berikut
indikator kinerja dan targetnya.
Secara lengkap RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor
tahun 2016 disajikan dalam Lampiran 1.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor telah
menyusun Perjanjian Kinerja Kinerja (Tapkin) Tahun 2016 sesuai dengan
kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Kab. Bogor dan diketahui Bupati Bogor. Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2016 disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.. Tapkin
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2016 disusun sesuai DPA
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor 2016 dan dilakukan perubahan
sesuai DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor 2015 perubahan.
Tapkin Satuan Polisi Pamong Praja memuat program yang dilaksanakan,
sasaran strategis yang akan dicapai, indikator outcomes berikut target kinerjanya,
indikator outputs berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai
dengan DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2016.
Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2016, dana yang digunakan untuk
membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2016, tercantum dalam
belanja langsung (belanja program/ kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp
26.163.654.000,-.
Secara lengkap Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor Tahun 2016 disajikan pada Lampiran 3.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor Tahun 2016 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praj
Kabupaten Bogor yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun
2016, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2016 dan
Perjanjian Kinerja (Tapkin) yang harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian
pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten
Bogor tersebut.
Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan
standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah
ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah
diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Jankin) Pemerintah
Kabupaten Bogor Tahun 2016.
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2016
Dalam mengukur capaian kinerja organisasi disusunlah indikator kinerja Satuan
Polisi Pamong Praj Kabupaten Bogor tahun 2015, ketentuan untuk mengukur indikator
kinerja adalah sebagai berikut :
Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase (%) capaian target indikator
kinerja adalah :
1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik
(Progress Positif), maka digunakan rumus :
% Capaian = Realisasi
Target x 100%
2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja
(Progress Negatif), maka digunakan rumus :
% Capaian = Target − (Realisasi − Target)
Target x 100%
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran
strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1 dan
Tabel 3.2.
Tabel 3.1 Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran
Mempunyai Makna Progress Positif
No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 >100 Sangat Baik
2 85 s/d 100 Baik Sekali
3 70 s/d <85 Baik
4 55 s/d <70 Cukup
5 < 55 Kurang
Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003
Tabel 3.2 Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran
Mempunyai Makna Progress Negatif
No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 >100 Kurang
2 85 s/d 100 Cukup
3 70 s/d <85 Baik
4 55 s/d <70 Baik Sekali
5 < 55 Sangat Baik
Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003
Pada tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor menetapkan
sebanyak 13 (Tiga belas) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik
secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu :
Pencapaian secara keseluruhan di tahun 2016 menunjukan bahwa program/kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dapat diuraikan sebagai berikut :
Sasaran Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
1 Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Kemanan
dan Kenyamanan Lingkungan, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 pencapaian
kinerja sasaran tersebut rata-rata sebesar 95,59%. Selengkapnya hasil pengukuran
capaian kinerja Sasaran Strategis Kesatu yaitu Meningkatnya Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan pada tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat dalam Tabel 3.3
Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
No Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2015 Tahun 2016
Target Realisasi %
Capaian Target Realisasi
%
Capaian
1 Penegakan PERDA Persen 76,51 128,59 168,09 87,72 134,26 162,31
2 Cakupan patroli petugas
Satpol PP /tahun 1460 1460 100 1.460 1460 100
3
Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan) di
Kabupaten
Persen 86,22 161,10 186,84 90,06 135,45 150,41
4 Rasio Pos Siskamling per
jumlah desa/kelurahan Angka 20 18 90,00 22 19 86,36
5 Jumlah Linmas per Jumlah
10.000 Penduduk Angka 16,98 7,95 46,81 21,23 8,49 40,00
6
Petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten
Persen 0,59 0,33 55,55 0,21 0,08 40,00
7
Cakupan Penegakan
Peraturan Daerah dan
Perkada
Persen 76,51 128,59 168,09 82,72 134,26 162,31
8
Cakupan Patroli Siaga
Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masayarakat
Persen 4,10 4,10 100 4,10 4,10 100
9 Cakupan Rasio Petugas
Linmas Angka 0,42 0,28 66,67 0,56 0,28 50,00
10 Jumlah demo Unjuk
rasa 16 14 112,50 14 25 64,57
raata-rata 109,45 95,59
Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-
masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan pada tahun 2016, sebagai berikut :
1. Sasaran Penegakan Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 2016
ditargetkan mencapai sejumlah 87,72 terealisasi sejumlah 134,21
sehingga capaian kinerja mencapai 162,31%. Capaian Kinerja Tahun
2016 lebih rendah sebesar 5,78% apabila dibandingkan dengan
tahun 2015 dengan capaian 128,59 dari target 76,51 atau mencapai
168,09%. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai
dengan saat ini Penegakan Perda (Peraturan Daerah) telah tercapai
115,79 dari target sebanyak 93,13 atau telah tercapai 173,96%.
Adapun kegiatan yang mendukung indikator Penegakan Perda
adalah :
1.1. Kegiatan Penertiban Bangunan yang Melanggar Perda, dari
rencana anggaran sebesar Rp.500.000.000,- terealisasi sebesar
Rp 500.000.000,- atau 100%, dengan output dari rencana jumlah
24 hari, terealisasi 100%. Sedangkan titik lokasi yang ditertibkan
dari rencana jumlah 11 titik dilaksanakan di 24 titik penertiban
antara lain diwilayah Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cigombong,
Kecamatan Babakan madang, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan
Citeureup, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan
Ciampea, Kecamatan Gunung Putri dan Kecamatan
Megemendung. sedangkan hasil yang dicapai adalah
meningkatnya meningkatnya penegakan terhadap perijinan
bangunan ber IMB selama 1 tahun.
1.2. Kegiatan Penertiban Kegiatan Usaha, dari rencana anggaran
sebesar Rp.462.500.000,- terealisasi sebesar Rp.462.500.000,-
atau 100%, dengan output dari rencana jumlah 24 titik, terealisasi
di 24 titik penertiban atau 100%, sedangkan kegiatan usaha yang
ditertibkan antara lain Peternakan, Pertambangan tanpa ijin
(PETI), Gudang, Tempat hiburan, Bengkel/showroom, toko modern
dan pabrik. sedangkan hasil yang dicapai adalah meningkatnya
meningkatnya penegakan terhadap perijinan tempat usaha selama
1 tahun.
1.3. Kegiatan Penertiban Reklame / Spanduk, dari rencana anggaran
sebesar Rp.367.680.000,- terealisasi sebesar Rp 367.680.000,-
atau 100%, dengan output dari rencana jumlah 24 titik
reklame/spanduk yang ditertibkan terrealisasi penertiban di 24 titik
reklame/spanduk, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cibinong,
Cisarua, Ciawi, Megamendung, Bojonggede, Citeureup, Babakan
madang dan Leuwiliang. Sedangkan hasil yang dicapai adalah
meningkatnya meningkatnya penegakan terhadap perijinan
reklame/Spanduk selama 1 tahun.
2. Cakupan Patroli Petugas Sat Pol PP pada tahun 2016 ditargetkan
sebanyak 1460 dalam 1 tahun terealisasi sebanyak 1460 dalam 1
tahun atau mencapai 100%. Kondisi tersebut sama jika dibandingkan
dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun
2015 sebanyak 1460 patroli dalam 1tahun atau sebesar 100%. Jika
dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini
Cakupan Patroli di tahun 2015 telah tercapai sebanyak 1460 dari
target sebanyak 1460 atau telah mencapai 100%.
3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,
Keindahan) di Kabupaten ditargetkan sejumlah 90,06 terealisasi
sejumlah 135,45 atau sebesar 150,41%. Kondisi tersebut jika
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 mengalami
penurunan sebesar 36,53%. Pada tahun 2016 terdapat kegiatan
penertiban pelanggaran K3 yang melebihi target seperti penertiban
Pedagang Kaki Lima (PKL) dari target penertiban di 16 titik rawan
PKL dilaksanakan di 18 titik rawan PKL di kab. Bogor, kemudian
kegiatan Penertiban Warung Remang Remang/PSK dari target 4
lokasi Penertiban dilaksanakan 8 Lokasi penertiban serta Penertiban
Gelandangan dan Pengemis dari target penertiban di 6 lokasi
penertiban dengan 32 gelandangan dan Pengemis terealisasi 6
lokasi dengan 336 gelandangan dan pengemis. Jika dibandingkan
dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan tahun 2016 tingkat
penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Bogor telah mencapai
150,41 dari target 97,73 atau telah mencapai 153,90% hal ini lebih
disebabkan kegiatan operasi penertiban yang dilaksanakan lebih dari
target karena banyaknya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman
dan Keindahan) diwilayah Kabupaten Bogor.
4. Rasio Pos Siskamling per Jumlah desa/kelurahan ditargetkan
sejumlah 22 terealisasi sejumlah 19 atau sebesar 86,36%. Kondisi
tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016
mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2016 yaitu sejumlah 18.
Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan
tahun 2016 telah mencapai 19 dari target 26 Poskamling per
kelurahan/desa atau mencapai 73,07%.
5. Jumlah Linmas per 10.000 penduduk dari terget sejumlah 21,23
terealisasi sejumlah 8,49 atau sebesar 40,00%. Jika dibandingkan
dengan capaian kinerja tahun 2015 maka rasio jumlah linmas per
10.000 penduduk masih sama yaitu 8,49, akan tetapi jika
dibandingkan dengan target capaian maka terjadi penurunan
16,81%. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai
dengan tahun 2016 telah mencapai 8,49 dari target 25,64 atau
mencapai 33,11%. Saat ini jumlah linmas yang ada dikabupaten
Bogor menggunakan angka jumlah linmas yang mendapatkan
insentif yaitu 10 orang perdesa.
6. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten dari target
sejumlah 0,21% terealisasi sejumlah 0,08% atau sebesar 40,00%.
Jika dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2015 dari target
0,59 terealisasi 0,33 atau mencapai 15,55% atau penurunan . Data
yang Petugas linmas yang digunakan yaitu jumlah petugas linmas
sejumlah 10 perdesa/kelurahan. Jika dibandingkan dengan kondisi
akhir RPJMD sampai dengan saat ini Petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) sampai dengan 2016 telah mencapai 0,08 dari
target sebanyak 0,26 atau telah mencapai 30,76%.
7. Cakupan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dari target
sejumlah 87,72 terealisasi sejumlah 134,21 sehingga capaian kinerja
mencapai 162,31%. Capaian Kinerja Tahun 2016 lebih rendah
sebesar 5,78% apabila dibandingkan dengan tahun 2015 dengan
capaian 128,59 dari target 76,51 atau mencapai 168,09%. Jika
dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini
Penegakan Perda (Peraturan Daerah) telah tercapai 115,79 dari
target sebanyak 93,13 atau telah tercapai 173,96%.
8. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat dari target sejumlah 4,10 terealisasi sejumlah 4,10 atau
mencapai 100%. Capaian indikator ini jika dibandingkan dengan
tahun 2015 masih tetap sama yaitu di angka 4,10. Jika dibandingkan
dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini cakupan patroli
siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah mencapai
4,10 dari target 4,10 atau telah mencapai 100%.
9. Cakupan rasio petugas Linmas dari target sejumlah 0,56 terealisasi
sejumlah 0,28 atau mencapai 50,00%. Jika dibandingkan dengan
tahun 2015 capaian indikator rasio petugas Linmas terealisasi 0,28
dari target 0,42 atau mencapai 66,67% dengan demikian terjadi
penurunan 16,67%. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD
sampai dengan saat ini Cakupan rasio petugas Linmas telah
mencapai 0,28 dari target 0,84 atau telah mencapai 33,33%.
10. Jumlah Demo dari target sejumlah 25 terealisasi sejumlah 14 atau
mencapai 64,57%, dengan perhitungan Semakin tinggi realisasi
menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (Progress
Negatif). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016
indikator sasaran Jumlah Demo dari target 2016 terealisasi 14 atau
mencapai 112,50%, dengan demikian terdapat penurunan capaian
indikator ini sebesar 47,93%. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir
RPJMD sampai dengan saat ini Jumlah Demo telah mencapai 25
dari target 10 atau telah mencapai 40,00%.
Anggaran untuk mewujudkan sasaran kesatu mencapai sebesar Rp.
7.203.010.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 7.151.231.000,-
sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 99,28%.
Sasaran kesatu tersebut diwujudkan dalam 2 (satu) Program utama
yaitu:
1. Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan yaitu
dianggarkan Rp. 5.728.919.000,- terealisasi sebesar Rp.
5.701.807.350,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar
99,52%.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan
dan Ketertiban Lingkungan yaitu dianggarkan Rp. 1.474.091.000,-
terealisasi sebesar Rp. 1.449.423.950,- sehingga diperoleh capaian
kinerja sebesar 98,32%.
Sasaran Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
2 Meningkatnya Ketaatan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Ketaatan
Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menunjukkan
bahwa pada tahun 2016 pencapaian kinerja sasaran tersebut rata-rata sebesar
81,81%. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Kedua
yaitu Meningkatnya Ketaatan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah 2016 dapat dilihat dalam Tabel 3.4
Tabel 3.4 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya
Ketaatan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah
No Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2014 Tahun 2015
Target Realisasi %
Capaian Target Realisasi
%
Capaian
1 Rasio Jumlah Polisi Pamong
Praja per 10.000 penduduk Angka 0,59 0,33 55,55 0,68 0,27 39,86
2 Angka Kriminalitas yang
tertangani Angka 4,89 4,18 85,48 5,63 3,83 68,02
3 Angka Kriminalitas Angka 5,80 7,57 69,48 4,93 6,78 137,56
rata-rata 70,12 81,81
Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-
masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan pada tahun 2016, sebagai berikut:
1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk ditargetkan
sebanyak 0,68 sedangkan realisasinya mencapai 0,27 sehingga
capaian kinerjanya sebesar 39,86%. Capaian kinerja tahun 2016 lebih
rendah 15,69 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun
2015. Rendahnya pencapaian di tahun 2015 dikarenakan rasio
jumlah Polisi Pamong Praja hanya menghitung jumlah anggota Pol
PP yang bersatatus PNS yaitu 149 anggota Sat Pol PP yang
berstatus PNS. Hal ini berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 256 ayat (1) Polisi pamong
praja adalah Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Yang
Penetapannya Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan. Untuk mengatasi kurangnya SDM Sat Pol PP
saat ini selain PNS, anggota Sat Pol PP juga terdiri dari 11 tenaga
honorer dan 300 tenaga outsourcing. Jika dibandingkan dengan
kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini rasio jumlah Polisi
Pamong Praja per 10.000 penduduk tahun 2015 telah mencapai 0,27
dari target 0,89 atau telah mencapai 30,33%.
2. Angka Kriminalitas pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 4,93
terealisasi sebanyak 6,78 sehingga capaian kinerjanya mencapai
62,44%. Capaian Kinerja Tahun 2016 lebih rendah 7,04% apabila
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015. Jika melihat jumlah
kejadian perkara kriminal (tindak pidana) maka terjadi kenaikan di
tahun 2016 ini. Jumlah angka kriminalitas yang dilaporkan ke
POLRES Bogor pada tahun 2016 ini adalah 3700. Data tersebut
merupakan data angka kriminalitas yang dikeluarkan oleh POLRES
Bogor. Kenaikan angka kriminalitas tersebut dikarenakan
meningkatnya tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan sedangkan
faktor penyebabnya kondisi psikologis, sosial, ekonomi dan unsur
moral serta keagamaan. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir
RPJMD sampai dengan saat ini Angka Kriminalitas tahun 2016 telah
mencapai 6,78 dari target 3,56 atau telah mencapai 52,50%.
3. Angka kriminalitas yang tertangani pada tahun 2016 ditargetkan
sebanyak 5,63 terealisasi sebanyak 3,83 sehingga capaian kinerjanya
mencapai 137,56%. Sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan
sebanyak 4,89 terealisasi sebanyak 4,18 sehingga capaian kinerjanya
mencapai 85,48%. Dengan demikian terjadi kenaikan capaian
indikator sebesar 52,08%. Data tersebut data jumlah kriminalitas yang
tertangani dari POLRES Bogor. turunnya angka krimalitas yang
tertangani diakibatkan waktu yang dibutuhkan untuk menangani satu
kasus berbeda, kemudian jumlah SDM di kepolisian pun terbatas
tidak seimbang dengan jumlah tindak pidana yang dilaporkan ke
Kepolisian. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai
dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini angka
kriminalitas yang tertangani tahun 2016 telah mencapai 3,83 dari
target 7,44 atau telah mencapai 51,47%
Anggaran untuk mewujudkan sasaran kedua mencapai sebesar Rp.
3.061.975.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.018.838.750,-
sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 98,59%
Sasaran kedua tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) Program utama
yaitu:
1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak
criminal yaitu dianggarkan Rp. 2.656.725.000,- terealisasi sebesar
Rp. 2.643.538.750,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar
99,50%
2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat yaitu
dianggarkan sebesar Rp. 405.250.000,- terealisasi sebesar Rp.
375.300.000,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 92,60%
Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat dikatakan bahwa capaian kinerja
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor telah mencapai target
yang diharapkan , akan tetapi terus diupayakan perbaikan sehingga capaian
jangka menengah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor
Tahun 2014-2018 dapat tercapai, mengingat tahun 2018 merupakan tahun
terakhir atas Renstra Tahun 2014-2018.
Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir
Pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun hasil
evaluasi dan analisis kinerja capaian berdasarkan pengukuran kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor pada tahun 2016, dapat
diuraikan sebagai berikut:
TABEL 3.5
HASIL PENGUKURAN KINERJA
OPD : Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran : 2016
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 2 3 4 5
1. Meningkatnya 1 Penegakan PERDA 87,72 134,26 162.31
keamanan dan
kenyamanan lingkungan - Bangunan Tanpa Ijin 73,33 160,00 218,18
- Peternakan 90,00 120,00 133,33
- Reklame 76,92 184,62 240,00
- PETI 73,33 86,67 118,18
- Tempat Hiburan/Rekreasi 100,00 120,00 120,00
2 Cakupan patroli petugas Satpol PP 1460 1460 100
3
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman, keindahan) di
Kabupaten
86.22 81,82 150,41
s - PKL 72,73 100,00 112,50
- GEPENG 87,50 200,00 114,29
- PSK/WRR 100,00 160,00 200,00
- Bangunan Liar/ Serobot tanah
pemkab/Negara 100,00 160,00 160,00
4
Rasio Pos Siskamling per jumlah
desa/kelurahan 22 19 86,36
5
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000
Penduduk 21.23 8.49 40.00
6
Petugas Perlindungan Masyarakat
(Linmas) di Kabupaten 0.21 0.08 40.00
7
Cakupan Penegakan Peraturan daerah
dan peraturan kepala daerah 87,72 134,26 162.31
- Bangunan Tanpa Ijin 73,33 160,00 218,18
- Peternakan 90,00 120,00 133,33
- Reklame 76,92 184,62 240,00
- PETI 73,33 86,67 118,18
- Tempat Hiburan/Rekreasi 100,00 120,00 120,00
8
Cakupan patroli siaga ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat 4.10 4.10 100.00
9 Cakupan rasio petugas Linmas 0.56 0.28 50,00
10 Jumlah demo 14 25 64.57
2 Meningkatnya ketaatan 11
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per
10.000 penduduk 0.68 0.27 39,86
masyarakat terhadap
Peraturan Daerah dan 12 Angka kriminalitas yang tertangani 5,63 3,83 68,02
Peraturan Kepala
Daerah.
13 Angka kriminalitas 4,93 6.78 137,56
RATA RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 92,41
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : Rp. 26.163.654.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015: 25.852.141.299,-
TABEL 3.6
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN ANGGARAN
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan jumlah pelaksanaan Piket dan 365 hari 1.049.600.000
Pengamanan gedung kantor 12 bulan
2 Penyelenggaraan HUT POL PP Jumlah Penyelenggaraan HUT 323.730.000
Kabupaten Dan Propinsi
- HUT Pol.PP TK Kabupaten 1 keg
- HUT POL PP TK. Propinsi 1 keg
3 Operasi Penertiban Warung Remang -Jumlah Operasi 10 titik 408.200.000
Remang/PSK Penertiban WRR/PSK
4 Operasi Penertiban Pedagang -Jumlah Penertiban 12 titik 1.108.820.000
Kaki Lima PKL
Persiapan Penertiban
5 Operasi Penertiban Bangunan Yang -Jumlah Penertiban 24 titik 500.000.000
Melanggar Perda Bangunan yang
melanggar Perda
6 Operasi Penertiban Reklame/ Spanduk -Jumlah Penertiban 24 titik 367.680.000
Reklame/spanduk
7 Operasi Penertiban Kegiatan Usaha -Jumlah Penertiban 24 titik 462.500.000
Kegiatan UsahaLaporan
8 Operasi Penertiban Gelandangan -Jumlah Penertiban 24 titik 362.000.000
dan Pengemis Gelandangan PengemisLaporan
9 Rapat Koordinasi Penanganan Tramtibum Jumlah Rapat Koordinasi 4 0Kec 79.499.000
dengan Kecamatan Se- Kab. Bogor penanganan trantibum
Persiapan Penertiban
10 Patroli Ketertiban Umum -Jumlah Patroli 11 titik 797.800.000
11 Penyelenggaraan disiplin daerah 36lokasi 269.090.000
JUMLAH 9.728.919.000,-
TABEL 3.7
PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUA ANGGARAN
1 Penyidikan Pelanggaran Jumlah penyidikan terhadap 60 kasus 925.725.000
PERDA oleh PPNS pelanggaran Perda
2 Penunjang Kegiatan Unit Jumlah unit Pelaksana Tugas 40 UPT 1.731.000.000
Pelaksana Tugas Sat.Polpp Pol PP 12 bulan
JUMLAH 2.656.725.000,-
TABEL 3.8
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN ANGGARAN
1 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENYAKIT
MASYARAKAT
jumlah masyarakat yang
mengikuti 3000 Peserta
405,250,000
penyuluhan
JUMLAH 405,250,000
TABEL 3.9
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA
KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET SATUAN ANGGARAN
1 Pelantikan Kepala Satuan Linmas Jumlah Peserta yang mengikuti 434 kades/lurah
80.923.000
Tingkat Kabupaten Bogor Pembinaan Kelinmasan 1 laporan
Tahun 2016
2 Pendataan Sat Linmas Jumlah sat linmas yang 4340 Anggota
113.066.000
Se-Kabupaten Bogor Th. 2016 didata
3 Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan Jumlat linmas yang dievaluasi 434 kasatgas
214.730.000
Organisasi Perlindungan Masyarakat
4 Pembinaan Kelinmasan Dalam Jumlah linmas yang mengikuti 1060 Linmas
483.097.000
Penanganan Keamanan dan Kegiatan pembinaan
Kenyamanan Lingkungan kelinmasan
5 Pelatihan Manajemen dan Juknis Jumlah anggota Pelatihan 200 Linmas
247.750.000
Poskamdes
6 Pelatihan PBB dan Bela diri JumlahAnggota Pelatihan 1 kegiatan
35.205.000
Anggota Linmas 50 kasatgas
1 laporan
7 Simulasi Anggota Sat Linmas Jumlah peserta simulasi 80 Linmas
54.330.000
Dalam Penanganan Keamanan Satlinmas
dan Ketertiban Saat Terjadi Bencana
8 Pemberdayaan Sat Linmas Jumlah peserta 250 Linmas
244.990.000
Dalam Meningkatkan Fungsi Pemberdayaan Satlinmas 1 laporan
Poskamdes dan Poskamling
JUMLAH 1.474.091.000,-
3.2. REALISASI ANGGARAN
Dalam tahun anggaran 2016 Belanja Satuan Polisi Pamong Praja
ditargetkan sebesar Rp. 40.534.621.000,- terealisasi sebesar
Rp.40.028.839.118,- atau terserap 98,75%. Secara garis besar realisasi
anggaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2016 sebagai berikut:
TABEL 3.9
REALISASI ANGGARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2016
No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
Realisasi
A. BELANJA 40.534.621.000 40.028.839.118 98,75
1. BELANJA TIDAK
LANGSUNG
14.370.967.000 14.176.697.819 98,64
2. BELANJA 26.163.398.000 25.852.141.299 98,80
No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
Realisasi
LANGSUNG
Penyerapan anggaran Belanja tidak langsung tidak mencapai 100%
dikarenakan adanya mutasi pegawai dari Sat Pol PP. Penyerapan anggaran belanja
langsung tidak mencapai 100 % dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan
kegiatan atau pun penawaran dari pihak ke tiga. , sebagaimana dapat dilihat dalam
table berikut
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan,
dengan anggaran sebesar Rp.5.728.919.000,- terrealisasi sebesar Rp.
5.701.807.350,- dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp.
27.111.650,- atau sebesar 0,47 %. Pada Program ini kegiatan yang
mencapai efisiensi antara lain :
PAGU ANGGARAN
REALISASI
EFISIENSI
PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN FISIK
(Rp) (%) % (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
5.728.919.000,00 5.701.807.350,00 99,53 100,00 27.111.650,00 0,47
PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 1.049.600.000,00 1.049.275.000,00 99,97 100,00 325.000,00 0,03
PENYELENGGARAAN HUT POL. PP 323.730.000,00 313.973.950,00 96,99 100,00 9.756.050,00 3,01
PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG/PSK 408.200.000,00 408.200.000,00 100,00 100,00 - -
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA 1.108.820.000,00 1.108.819.400,00 100,00 100,00 600,00 0,00
PENERTIBAN BANGUNAN YANG MELANGGAR PERDA 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 100,00 - -
PENERTIBAN REKLAME/SPANDUK 367.680.000,00 367.680.000,00 100,00 100,00 - -
PENERTIBAN KEGIATAN USAHA 462.500.000,00 462.500.000,00 100,00 100,00 - -
PENERTIBAN GELANDANG DAN PENGEMIS 362.000.000,00 362.000.000,00 100,00 100,00 - -
RAPAT KOORDEINASI PENANGANAN TRANTIBUM
DENGAN KECAMATAN SE KABUPATEN BOGOR
79.499.000,00 77.899.000,00 97,99 100,00 1.600.000,00 2,01
PATROLI KETERTIBAN UMUM 797.800.000,00 796.800.000,00 99,87 100,00 1.000.000,00 0,13
PENYELENGGARAAN DISIPLIN DAERAH 269.090.000,00 254.660.000,00 94,64 100,00 14.430.000,00 5,36
b. Program Pemeliharaan, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan anggaran
sebesar Rp. 2.656.725.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp.
2.643.538.750,- dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp.
13.186.250, atau 0,50%, kegiatan yang mencapai efisiensi pada
program ini antara lain :
PAGU ANGGARAN
REALISASI
EFISIENSI
PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN FISIK
(Rp)
(%)
%
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
2.656.725.000,00 2.643.538.750,00 99,50 100,00 13.186.250,00 0,50
PENYIDIKAN PELANGGARAN PERDA OLEH PPNS 925.725.000,00 914.538.750,00 98,79 100,00 11.186.250,00 1,21
PATROLI TRANTIBUM DAN PENEGAKAN PERDA DI
UPT SAT POL PP KECAMATAN
1.731.000.000,00 1.729.000.000,00 99,88 100,00 2.000.000,00 0,12
c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dengan
anggaran sebesar Rp. 405.250.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp.
375.300.000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp.
29.950.000,- atau 7,39%. Kegiatan yang mencapai efisiensi pada
program ini antara lain:
PAGU ANGGARAN
REALISASI
EFISIENSI
PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN FISIK
(Rp)
(%)
%
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN
PENYAKIT MASYARAKAT
405.250.000,00 375.300.000,00 92,61 100,00 29.950.000,00 7,39
PENYULUHAN PENCEGAHAN PENYAKIT
MASYARAKAT
405.250.000,00 375.300.000,00 92,61 100,00 29.950.000,00 7,39
d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran
sebesar Rp. 12.883.398.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp.
12.755.301.295,-. dengan demikian terdapat realisasi sebesar Rp.
126.931.035,– atau sebesar 0,99%. Pada Program ini kegiatan yang
mencapai efisiensi antara lain
PAGU ANGGARAN
REALISASI EFISIENSI
PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN FISIK
(Rp)
(%)
%
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
12.883.398.000,00 12.755.301.295,00 99,01 100,00 126.931.035,00 0,99
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
164.400.000,00 149.506.555,00 90,94 100,00 14.893.445,00 9,06
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
30.825.000,00 30.699.500,00 99,59 100,00 -
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 147.715.000,00 147.715.000,00 100,00 100,00 -
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 59.399.000,00 43.316.250,00 72,92 100,00 16.082.750,00 27,08
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
57.360.000,00 55.418.600,00 96,62 100,00 1.941.400,00 3,38
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 359.475.000,00 359.325.000,00 99,96 100,00 150.000,00 0,04
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 138.600.000,00 138.600.000,00 100,00 100,00 -
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
KE DALAM DAN LUAR DAERAH
364.700.000,00 364.395.830,00 99,92 100,00 -
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG 288.341.000,00 287.605.000,00 99,74 100,00 -
ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
PELAYANAN DOKUMENTASI DAN ARSIP SKPD 163.170.000,00 163.170.000,00 100,00 100,00 -
PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
172.450.000,00 172.450.000,00 100,00 100,00 -
PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
BARANG
54.700.000,00 54.700.000,00 100,00 100,00 -
PENYEDIAAN JASA TENAGA BANTUAN POL. PP 10.882.263.000,00 10.788.399.560,00 99,14 100,00 93.863.440,00 0,86
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
anggaran sebesar Rp. 622.277.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp
3.240.522.070,– Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp.
45.296.400,- atau 7,28%. Pada program ini kegiatan yang mencapai
efisiensi antara lain:
PAGU ANGGARAN
REALISASI
EFISIENSI
PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN FISIK
(Rp)
(%)
%
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
622.277.000,00 576.980.600,00 92,72 100,00 45.296.400,00 7,28
PENGADAAN MEBELEUR 29.274.000,00 23.880.000,00 81,57 100,00 5.394.000,00 18,43
PENGADAAN PERALATAN KANTOR 118.513.000,00 97.016.900,00 81,86 100,00 21.496.100,00 18,14
PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR 22.000.000,00 18.850.000,00 85,68 100,00 3.150.000,00 14,32
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
153.365.000,00 151.703.000,00 98,92 100,00 1.662.000,00 1,08
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
216.925.000,00 208.510.000,00 96,12 100,00 8.415.000,00 3,88
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
17.775.000,00 16.701.000,00 93,96 100,00 1.074.000,00 6,04
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
21.975.000,00 20.515.000,00 93,36 100,00 1.460.000,00 6,64
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 4.000.000,00 2.830.000,00 70,75 100,00 1.170.000,00 29,25
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN
HALAMAN KANTOR
38.450.000,00 36.974.700,00 96,16 100,00 1.475.300,00 3,84
f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.
452.275.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 437.428.000,- Dengan
demikian terdapat efisiensi sebesar Rp. 14.847.000 atau 3,28%. Pada
program ini kegiatan yang mencapai efisiensi antara lain:
PAGU ANGGARAN REALISASI EFISIENSI
PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN FISIK
(Rp)
(%)
%
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
452.275.000,00 437.428.000,00 96,72 100,00 14.847.000,00 3,28
PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 358.325.000,00 343.633.000,00 95,90 100,00 14.692.000,00 4,10
PENGAWASAN KEDISIPLINAN KERJA
ANGGOTA POL PP
93.950.000,00 93.795.000,00 99,84 100,00 155.000,00 0,16
f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
anggaran sebesar Rp. 463.492.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp.
449.534.354,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp.
9.607.000,- atau sebesar 2,07%. Pada Program ini kegiatan yang
mencapai efisiensi antara lain:
PAGU ANGGARAN
REALISASI
EFISIENSI
PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN FISIK
(Rp)
(%)
%
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
463.492.000,00 449.534.354,00 96,99 100,00 9.607.000,00 2,07
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
90.200.000,00 89.229.000,00 98,92 100,00 971.000,00 1,08
PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT BAGI PEGAWAI
SAT.POL.PP
98.400.000,00 94.049.354,00 95,58 100,00 -
PELATIHAN PENANGANAN DAN PENINDAKAN
PELANGGARAN PERDA BAGI UNIT SAT POL. PP
KECAMATAN
118.420.000,00 111.944.000,00 94,53 100,00 6.476.000,00 5,47
PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI BAGI
APARATUR SAT.POL PP
156.472.000,00 154.312.000,00 98,62 100,00 2.160.000,00 1,38
g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.477.227.000,-
sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.62.977.000,-. Dengan demikian
terdapat efisiensi sebesar Rp. 14.250.000,- atau sebesar 0,96%. Pada
Program ini kegiatan yang mencapai efisiensi antara lain:
PAGU ANGGARAN
REALISASI
EFISIENSI
PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN FISIK
(Rp)
(%)
%
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
1.477.227.000,00 1.462.977.000,00 99,04 100,00 14.250.000,00 0,96
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
298.937.000,00 296.037.000,00 99,03 100,00 2.900.000,00 0,97
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
SEMESTERAN
43.340.000,00 40.140.000,00 92,62 100,00 3.200.000,00 7,38
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
70.860.000,00 70.860.000,00 100,00 100,00 - -
PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN 264.250.000,00 258.050.000,00 97,65 100,00 6.200.000,00 2,35
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 300.000.000,00 299.100.000,00 99,70 100,00 900.000,00 0,30
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SKPD 199.686.000,00 199.036.000,00 99,67 100,00 650.000,00 0,33
PUBLIKASI KINERJA SKPD 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 100,00 - -
PENYUSUNAN RENSTRA SKPD 93.688.000,00 93.488.000,00 99,79 100,00 200.000,00 0,21
PENYUSUNAN RENJA SKPD 106.466.000,00 106.266.000,00 99,81 100,00 200.000,00 0,19
Pencapaian secara keseluruhan di tahun 2016 menunjukan bahwa
program/kegiatan telah dilaksakan. Hal tersebut dapat dilihat dari anggaran Belanja
Langsung yang tersedia sebesar Rp 26.163.654.000,- yang terealisasi menjadi Rp
25.852.141.299,- dan rata-rata capaian sasaran sebesar 92,41%, sehingga
menunjukkan bahwa pada umumnya program/kegiatan telah dilaksanakan dengan
jumlah anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 311.512.701,- atau sebesar 1,20%.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu dimana tahun 2015 efisiensi yang diperoleh
sebesar Rp. 1.056.128.131,- atau sebesar 3,64%.
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor
Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian
tahapan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dan Pemerintah
Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan
akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip
transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan
berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas
pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dan hasil-hasilnya.
Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bogor selama tahun 2016, sehingga beberapa program/
kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencananya dan belum dilaksanakan
secara efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah-langkah untuk
mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2016, antara lain:
1. Penggunaan SOP dalam tindakan penertiban, agar dalam proses penegakan
Perda sesuai dengan aturan.
2. Mengintensifkan patroli ketertiban umum dengan melibatkan unit Sat Pol PP
Kecamatan.
3. Melaksanakan sosialisasi trantibum di 40 Kecamatan.
4. Lebih meningkatkan peran PPNS di Sat Pol PP dalam penyidikan
pelanggaranPerda.
Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi masukan yang berarti
dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun
2016 secara tepat waktu.
