NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR : 075/5690/B.Pem

NOMOR : 910/2819/DPRD

TANGGAL : 8 Oktober 2010

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Made Mangku Pastika Jabatan : Gubernur Bali Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali

2. a. Nama : A. A. Ngurah Oka Ratmadi, SH Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali

Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala Renon Denpasar

b. Nama : I Ketut Suwandhi, S.Sos Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.

Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala Renon Denpasar

c. Nama : I Gusti Bagus Alit Putra, S.Sos, M.Si Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.

Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala Renon Denpasar

d. Nama : Ida Bagus Putu Sukarta, SE Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.

Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala Renon Denpasar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

NOMOR

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati

bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan

sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun

Anggaran 2011.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum

APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2011, Kebijakan

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran

2011.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2011 disusun dalam

Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota

Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2011.

Denpasar, 8 Oktober 2010

GUBERNUR BALI

Selaku,

PIHAK PERTAMA

Made Mangku Pastika

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSI BALI

Selaku,

PIHAK KEDUA

A. A. Ngurah Oka Ratmadi, SH

KETUA

I Ketut Suwandhi, S.Sos WAKIL KETUA

I Gusti Bagus Alit Putra, S.Sos, M.Si WAKIL KETUA

Ida Bagus Putu Sukarta, SE

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ...................................................................... 1

1.2 Tujuan .................................................................................... 3

1.3 Dasar Hukum ........................................................................ 3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ................................ 4

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2010

................................................................................................. 4

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2011 ....................... 6

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ........................................................................................................ 8

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD ....................... 8

3.2 Laju Inflasi .............................................................................. 8

3.3 Pertumbuhan PDRB ............................................................... 8

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ........................................................................................ 9

4.1 Pendapatan Daerah ............................................................... 9

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah yang akan dilaksanakan

pada tahun anggaran 2011 .......................................... 9

4.1.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah ......................................................... 10

4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Pendapatan ................................................................... 11

4.2 Belanja Daerah ....................................................................... 11

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah ..................... 11

Halaman

4.2.2 Kebijakan Belanja Tak Langsung (Pegawai, Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga) ....................... 12

4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung sesuai Urusan dan Satuan

Kerja Perangkat Daerah ............................................... 14

4.3 Pembiayaan Daerah ............................................................... 15

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ............................ 15

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ........................... 15

4.4 Kendala, Strategi, dan Prioritas Pembangunan 2011 ............ 15

4.4.1 Kendala ........................................................................ 15

4.4.2 Strategi ......................................................................... 16

4.4.3 Prioritas ......................................................................... 17

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.4 Latar Belakang

Sebagaimana diatur secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945, Indonesia adalah Negara Hukum. Konsekuensi negara hukum

mewajibkan setiap peraturan yang dibuat harus mencerminkan rasa keadilan dan kepastian

hukum sesuai kaidah hukum bangsa Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan

dan perundang-undangan yang merupakan instrumen hukum pemerintahan dan

peraturan/perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan

dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan teori penjenjangan

norma hukum.

Pemerintah daerah diberi wewenang secara konstitusional sebagaimana diatur dalam

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya,

kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan

pemerintah pusat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah berhak menetapkan

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945.

Daerah sesuai prinsip desentralisasi diberikan hak memperoleh sumber keuangan

berupa kepastian tersedianya pembiayaan dari pemerintah sesuai dengan urusan

pemerintahan yang diserahkan seperti kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak

dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya

nasional yang berada di daerah, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan

sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Dengan demikian Kepala Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan

daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah guna mewujudkan masyarakat

yang sejahtera di daerah. Secara yuridis daerah diberi hak berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk mengelola keuangan dengan cara menyusun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan

tanggungjawabnya atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat

menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah,

peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lainnya termasuk

Kebijakan Umum APBD (KUA).

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Bali Tahun 2011 adalah salah satu dokumen

perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan pembangunan

tahunan, pada tahun 2011. Dalam pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA

berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Sesuai ketentuan tersebut maka KUA merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi Bali. Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali

Tahun 2008 – 2013 mengamanatkan bahwa RPJMD memuat arah kebijakan keuangan

daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan

program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan

yang bersifat indikatif. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka KUA yang disusun harus

bersinergi dengan RPJMD yang telah disusun.

Sesuai ketentuan dalam pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan KUA memuat ; kondisi ekonomi

makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja

daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Selanjutnya dalam pasal

87 ayat (1) disebutkan Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk

dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. KUA

ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Gubernur dengan DPRD Provinsi. Dalam kaitan

tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis

menjembatani Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Bali Tahun 2011 dengan

penyusunan RAPBD Provinsi Bali Tahun 2011.

1.5 Tujuan

Tujuan penyusunan KUA adalah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Disamping itu KUA berfungsi sebagai

pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD).

1.6 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan

KUA pada khususnya serta perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2008– 2013.

BAB II

KERANGKA MAKRO EKONOMI DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah Tahun 2010

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Bali Tahun 2011 bahwa kebijakan makro ekonomi daerah Bali tahun 2011 diarahkan

pada peningkatan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha untuk

mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Disamping itu, diupayakan pengurangan

ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat serta peningkatan peranan sektor-

sektor unggulan dan kontribusi sektor-sektor perekonomian daerah.

Meningkatnya investasi swasta/swadaya masyarakat diharapkan mampu memacu

pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu diperlukan peningkatan reformasi birokrasi dan tata

kelola pemerintahan yang lebih baik, kepastian hukum, jaminan keamanan serta penyediaan

infrastruktur, guna memacu pertumbuhan ekspor bagi produk lokal serta meningkatkan daya

saing di pasaran internasional.

Sesuai dengan kebijakan makro ekonomi tersebut diatas dan berdasarkan kondisi,

potensi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan perekonomian

yang telah dicapai, maka perkiraan makro ekonomi tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah Bali pada tahun 2010 direncanakan sebesar 5,66%.

Untuk mencapai angka tersebut maka peranan investasi, ekspor dan konsumsi rumah tangga

yang dibentuk oleh sektor primer (pertanian), sekunder (industri, listrik, gas, air bersih dan

bangunan) dan sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran, angkutan, perbankan dan jasa-

jasa) hendaknya ditingkatkan.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh

produksi sektor-sektor ekonomi. PDRB daerah Bali tahun 2010 atas dasar harga berlaku

diperkirakan mencapai Rp. 62,12 Trilyun. Target tersebut akan dapat diwujudkan apabila

produksi dapat ditingkatkan dan harga-harga relatif stabil.

3. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian daerah Bali sangat bertumpu pada industri pariwisata sebagai

sektor tersier dengan kontribusi sebesar 64,60%, sedangkan sektor primer memberikan

kontribusi 18,67% dan sektor sekunder sebesar 16,73%. Untuk menjaga stabilitas

perekonomian daerah Bali diupayakan peranan sektor primer dan sekunder lebih ditingkatkan

untuk memperkuat daya handal perekonomian daerah. Strategi ini perlu dimantapkan dalam

upaya mengawal pertumbuhan industri pariwisata yang rentan terhadap dampak berbagai isu

baik lokal, regional maupun internasional.

4. PDRB Perkapita

Berdasarkan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2010 sebesar 5,66%

maka PDRB perkapita direncanakan sebesar Rp.17,33 juta/tahun dengan asumsi

pertumbuhan penduduk mencapai 1,0%. Untuk mengurangi kesenjangan sosial maka perlu

diupayakan adanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat.

5. Inflasi

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah maka inflasi perlu dikendalikan agar

berkisar antara 5 ± 1% khususnya pengendalian harga barang-barang kebutuhan pokok

masyarakat.

6. Kesempatan Kerja

Jumlah angkatan kerja diperkirakan mencapai 2.147,5 ribu orang dan sekitar 2,08 juta

orang akan mampu terserap melalui pembukaan kesempatan kerja, sehingga pengangguran

pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 3,16%.

7. Kemiskinan

Melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan serta perkirakan

pertumbuhan ekonomi sebesar 5,66%, maka jumlah penduduk miskin di daerah Bali pada

tahun 2010 diperkirakan mencapai 174.510 orang atau 4,88% turun jika dibandingkan

dengan tahun 2009 sebanyak 181.720 orang atau sebesar 5,13%.

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2011

Sesuai dengan kebijakan makro ekonomi yang telah ditetapkan dan berdasarkan

kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan

perekonomian yang telah dicapai, maka proyeksi makro ekonomi Bali tahun 2011 adalah

sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Melihat capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 5,33% dan perkiraan

pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 5,66%, maka pertumbuhan ekonomi Bali pada

tahun 2011 ditargetkan sebesar 6,36%. Untuk mencapai angka tersebut maka investasi yang

dibutuhkan sebesar Rp 15,79 trilyun.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Bali tahun 2011 ditetapkan pada kisaran Rp.70,19 trilyun, target tersebut akan

dapat diwujudkan apabila produksi daerah mampu ditingkatkan dan harga-harga relatif stabil.

3. Struktur Ekonomi

Pada tahun 2011 struktur perekonomian Bali masih sangat bertumpu pada sektor

tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, perbankan, dan

jasa-jasa) dengan kontribusi sebesar 64,24%, sektor primer (pertanian dan pertambangan)

memberikan kontribusi sebesar 18,71% dan sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas,

air bersih dan bangunan) sebesar 17,05%.

4. PDRB Perkapita

Berdasarkan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2011 yang ditargetkan

sebesar 6,36%, maka PDRB perkapita ditargetkan sebesar Rp.19,40 juta/tahun dengan

asumsi pertumbuhan penduduk mencapai 1,0%. Jika dirinci menurut golongan pendapatan

penduduk maka PDRB perkapita untuk 40% penduduk golongan pendapatan terendah

diperkirakan mencapai Rp. 10,98 juta/tahun, 40% golongan pendapatan sedang mencapai

Rp. 19,03 juta/tahun, dan untuk 20% penduduk golongan pendapatan tertinggi mencapai Rp.

36,98 juta/tahun.

5. Inflasi

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah maka inflasi pada tahun 2011 perlu

dikendalikan pada kisaran 5 ± 1% khususnya terhadap harga barang-barang kebutuhan

pokok masyarakat.

6. Kesempatan Kerja

Dari proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2011 sebesar 3,617 juta jiwa, jumlah

angkatan kerja diperkirakan sebesar 2,17 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka

(pencari kerja) mencapai 2,90 % dari angkatan kerja.

7. Kemiskinan

Melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan serta perkirakan

pertumbuhan ekonomi sebesar 6,36%, maka jumlah penduduk miskin di daerah Bali pada

tahun 2011 diperkirakan mencapai 142.630 orang atau 3,95% turun jika dibandingkan

dengan tahun 2010 sebanyak 174.510 orang atau sebesar 4,88%.

8. Investasi

Jumlah investasi riil yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Bali pada tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp. 15,79 Trilyun, yang terdiri dari investasi

pemerintah sebesar Rp. 2,63 Trilyun, dan investasi swasta/rumah tangga sebesar Rp.13,15

Trilyun. Apabila dilihat dari peran pemerintah secara keseluruhan untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi daerah Bali maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp.10,02 Trilyun yang

berasal dari investasi riil dan konsumsi pemerintah.

9. Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 6,36% maka jumlah kunjungan

wisatawan mancanegara tahun 2011 ditargetkan 2,45 juta orang dengan rata-rata

pengeluaran per hari mencapai Rp. 2,69 juta serta rata-rata lama tinggal di Bali selama 9,3

hari.

10. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali pada tahun 2011 direncanakan

sebesar 71,62 dengan beberapa komponen pembentuknya yaitu angka harapan hidup

mencapai 70,70 tahun, angka melek huruf 87,71% dari penduduk umur 15 tahun ke atas,

rata-rata lama sekolah 7,86 tahun dan daya beli sebesar Rp. 631.520 /bulan.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar

Asumsi dasar yang mempengaruhi APBD adalah (1) Kondisi ekonomi tetap stabil, (2)

Penerimaan daerah tidak mengalami penurunan, (3) Perkembangan industri kepariwisataan

semakin membaik, (4) Tidak terjadinya kenaikan harga BBM, (5) Kinerja ekspor non migas

semakin meningkat, (6) Stabilitas keamanan semakin kondusif.

Asumsi non makro yang diduga akan berpengaruh juga terhadap APBD adalah

adanya upaya peningkatan kinerja Birokrasi di jajaran Pemerintah Provinsi Bali dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah pada seluruh aspek dan bidang pembangunan.

3.2 Laju Inflasi

Laju inflasi di tahun 2011 diperkirakan mencapai 5 ± 1 persen. Perkiraan ini ditujukan

agar sektor riil mampu bergerak normal misalnya harga bahan baku tidak begitu bergejolak

sehingga aktivitas ekonomi lancar. Membaiknya aktivitas ekonomi tentunya berimbas pada

peningkatan pendapatan daerah.

3.3 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2011 ditargetkan sebesar 6,36%, lebih tinggi dari

perkiraan tahun 2010 yang mencapai kisaran 5,66%. Asumsi ini digunakan karena gejolak

krisis ekonomi global yang mendorong penurunan ekspor pada tahun 2009 diharapkan sudah

pulih. Perkiraan pertumbuhan ini nantinya mendorong total PDRB Provinsi Bali mencapai

Rp.70,19 Trilyun, sehingga PDRB Perkapita mencapai Rp. 19,40 juta per tahun.

Peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan tentunya mendorong pendapatan daerah dari

sisi pajak, retribusi maupun penerimaan lainnya. Perkiraan pertumbuhan ekonomi ini akan

memberikan dorongan yang signifikan bagi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Pendapatan Daerah

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011

Berdasarkan pengkajian dan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD), maka penetapan target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011 telah berdasarkan pada

3 (tiga) hal, yaitu :

a. Realisasi pendapatan pada tahun yang lalu

b. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali

c. Potensi sumber pendapatan asli daerah

Berdasarkan ke tiga hal tersebut diatas, maka penetapan target Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2011 sebesar Rp.1.249.491.623.353,00 telah mengalami peningkatan sebesar 14,88

% dari anggaran perubahan pendapatan tahun 2010 yang berjumlah

Rp.1.087.579.246.515,00 sedangkan dari anggaran induk (APBD) tahun 2010 yang

berjumlah Rp. 1.004.102.725.355,00 mengalami peningkatan sebesar 24,44%.

Terobosan yang dilakukan Dinas Pendapatan Provinsi Bali selaku Koordinator

Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu melalui

kegiatan Ekstensifikasi pendapatan dan Intensifikasi pendapatan. Sesuai dengan amanat

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ada 2 potensi pajak daerah utamanya pada Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat

dikembangkan yaitu :

1. Pajak progresif (untuk kendaraan bermotor roda 4)

a. Kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar 1,5%

b. Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2 %

c. Kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 2,5%

d. Kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 3 %

e. Kepemilikan Kendaraan Bermotor kelima sebesar 3,5%

2. Pajak Kendaraan Bermotor untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan

lembaga sosial keagamaan dan kendaraan bermotor pemerintah/pemerintah daerah,

TNI, Polri sebesar 0,5 % (sebelumnya tidak pernah dikenakan pajak).

Untuk potensi kendaraan bermotor di air dan kendaraan bermotor alat-alat berat/besar

masih dalam proses penggalian data dan pengkajian yang mendalam sebagai potensi

sumber pendapatan asli daerah. Terhadap potensi Pajak Rokok belum bisa dipungut

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 potensi ini akan diberlakukan

mulai 1 Januari 2014.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam tahun anggaran 2011 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali ditargetkan sebesar

Rp. 1.249.491.623.353,00 yang terdiri dari pendapatan yang bersumber dari pajak daerah

sebesar Rp. 1.101.873.289.000,00, retribusi daerah sebesar Rp.24.778.359.490,00, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 64.229.347.555,00 dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.58.610.627.308,00. Dibandingkan APBD tahun

2010, target PAD 2011 meningkat sebesar Rp.245.388.897.998,00 atau 24,44%. Pendapatan

terbesar dari PAD bersumber dari pajak kendaraan bermotor dimana pajak ini akan sangat

tergantung pada kondisi perekonomian daerah. Selain PAD, penerimaan daerah juga

bersumber dari Dana Perimbangan yang jumlahnya ditargetkan sebesar Rp.

706.007.313.758,00 yang meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar

Rp.124.112.774.758,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.560.673.539.000,00.

Besarnya dana perimbangan yang dialokasikan untuk daerah Bali tergantung dari

kemampuan dan kebijakan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan beberapa kriteria

yang ditetapkan antara lain; luas wilayah, jumlah penduduk dan kemajuan ekonomi daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp.21.221.000.000,00.

Dibandingkan APBD tahun 2010, penerimaan dana perimbangan tahun 2011 meningkat

sebesar Rp.67.914.151.499,00 atau 10,64%. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

ditargetkan sebesar Rp. 188.019.294.816,00 terdiri dari Hibah sebesar

Rp.3.538.318.000,00,Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

(Pajak Hotel dan Restaurant) sebesar Rp.103.226.250.000,00 dan Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah Daerahnya Lainnya sebesar Rp. 81.254.726.816,00. Dibandingkan

dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah APBD tahun 2010 sebesar

Rp.192.687.197.996,00 terjadi penurunan sebesar Rp.4.667.903.180,00 atau 2,42% sehingga

secara total rencana pendapatan daerah tahun 2011 adalah sebesar

Rp.2.143.518.231.927,00.

4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan

Untuk memantapkan pendapatan daerah agar rencana belanja pemerintah daerah

tidak terganggu maka pemerintah daerah melakukan upaya-upaya antara lain :

a. Mengintensifkan pendapatan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan manajemen

pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

b. Memperjuangkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana

perimbangan kepada pemerintah pusat.

c. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan potensi daerah.

d. Memperjuangkan pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus untuk

pelestarian adat dan budaya serta lingkungan hidup selain infrastruktur.

e. Menjaga dan mengembangkan perekonomian daerah untuk meningkatkan pendapatan

dan daya beli masyarakat.

4.2 Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan upaya untuk mengatasi permasalahan

pembangunan yang bersifat mendasar meliputi empat bidang prioritas, yaitu; Bidang

Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, dan Bidang Lingkungan dengan tujuan

untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan

dan pengurangan pengangguran. Selain ke-empat bidang tersebut juga difokuskan pada

upaya mendorong program/kegiatan prioritas pada bidang-bidang lainnya, terutama

program/kegiatan prioritas yang secara langsung berpengaruh pada upaya mewujudkan Bali

Mandara. Disamping itu, penyusunan belanja daerah juga diprioritaskan untuk menunjang

efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam

rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebijakan belanja daerah adalah dalam rangka memenuhi beban pengeluaran atas

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung yang meliputi

belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil

kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada

kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga. Belanja Tidak Langsung

pada tahun 2011 direncanakan sebesar Rp.1.721.708.747.942,70 meningkat dari APBD

tahun 2010 yang berjumlah Rp.1.525.461.669.437,00 atau meningkat sebesar Rp.

196.247.078.505,70 (12,86%).

Belanja Langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta

belanja modal. Kebijakan belanja langsung dimaksudkan untuk membiayai seluruh kegiatan-

kegiatan pembangunan dalam tahun 2011 baik yang bersifat prioritas maupun penunjang

dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan pemecahan masalahnya. Belanja

langsung direncanakan sebesar Rp. 762.188.088.165,00, meningkat dari APBD Tahun 2010

yang berjumlah Rp.580.589.382.498,00 atau meningkat sebesar Rp.181.598.705.667,00

(31,28 %)

Secara keseluruhan Total Belanja yang direncanakan dalam tahun 2011 sebesar

Rp.2.483.896.836.107,70 meningkat sebesar Rp. 377.845.784.172,70 (17,94%) dibandingkan

dengan APBD tahun 2010 yang berjumlah

Rp.2.106.051.051.935,00.

Mengingat total pendapatan sebesar Rp. 2.143.518.231.927,00 lebih kecil dari total

belanja sebesar Rp.2.483.896.836.107,70 sehingga mengalami Defisit sebesar Rp.

340.378.604.180,70 yang akan dibiayai dari SiLPA Tahun Anggaran 2010.

4.2.2 Kebijakan Belanja Tak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga)

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2011 direncanakan sebesar

Rp.644.936.165.188,70 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah

Rp.545.180.601.983,00, atau meningkat sebesar Rp.99.755.563.205,70 (18,30%). Hal

ini disebabkan adanya pengangkatan pegawai harian daerah menjadi CPNS, adanya

kebijakan kenaikan gaji pegawai dari Pemerintah Pusat, adanya kenaikan gaji berkala

dan kenaikan pangkat pegawai. Disamping itu honorarium pengelola keuangan daerah

mulai tahun 2010 yang awalnya tidak masuk dalam Belanja Pegawai sekarang masuk

dalam komponen Belanja Pegawai.

b. Belanja Subsidi

Kebijakan belanja subsidi diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian

berupa subsidi pupuk dan Alat Mesin atau traktor. Besaran belanja subsidi tahun 2011

ini direncanakan sebesar Rp. 4.480.000.000,00 menurun dari subsidi tahun 2010

sebesar Rp. 5.695.000.000,00 atau menurun sebesar Rp. 1.215.000.000,00 (21,33%).

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah diarahkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh pemerintah/instansi vertikal, semi

pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah serta masyarakat dan

organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.

Belanja Hibah dalam tahun 2011 direncanakan sebesar Rp.216.814.301.695,00, turun

sebesar Rp. 11.303.974.964,00 (4,96%) dibandingkan dengan APBD tahun 2010 yang

berjumlah Rp.228.118.276.659,00.

d. Bantuan Sosial

Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah daerah dibidang

kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala

tertentu, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada

kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat. Dalam

penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Perpres Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Alokasi bantuan sosial dalam tahun

2011 direncanakan sebesar Rp.324.818.550.000,00, meningkat sebesar

Rp.16.325.600.000,00 (5,29%) dibandingkan dengan APBD tahun 2010 yang

berjumlah Rp.308.492.950.000,00.

e. Belanja Bagi Hasil

Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas

pendapatan yang diperoleh dari pajak kepada seluruh kabupaten/kota di Bali dalam

rangka meningkatkan percepatan pembangunan diwilayah masing-masing. Belanja

bagi hasil dalam tahun 2011 direncanakan sebesar

Rp.475.286.523.059,00 meningkat sebesar Rp. 69.350.552.264,00 (17,08%)

dibandingkan dengan APBD Tahun 2010 yang berjumlah Rp.405.935.970.795,00.

f. Belanja Bantuan Keuangan

Kebijakan bantuan keuangan kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa diarahkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal,

membantu pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa

dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan. Bantuan keuangan

direncanakan sebesar Rp.35.373.208.000,00, meningkat sebesar Rp.

13.334.338.000,00 (60,50%) apabila dibandingkan dengan APBD tahun 2010 sebesar

Rp.22.038.870.000,00.

g. Belanja Tak Terduga

Kebijakan belanja tak terduga diarahkan untuk membiayai estimasi kegiatan-

kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah

daerah, serta tidak bisa/tanggap darurat yang tidak diharapkan berulang dan belum

tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Belanja tak terduga dianggarkan

sebesar Rp. 20.000.000.000,00 meningkat sebesar Rp. 10.000.000.000,00. dari tahun

2010.

4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung Sesuai Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang

ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Untuk membiayai Urusan Wajib

direncanakan alokasinya sebesar Rp. 710.109.888.490,00 sedangkan untuk Urusan Pilihan

sebesar Rp. 52.078.199.675,00.

Mengenai kebijakan belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dilaksanakan secara proporsional sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan serta

permasalahan yang ditangani sesuai kemampuan keuangan daerah. Alokasi anggaran

belanja untuk SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan.

4.3 Pembiayaan Daerah

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

tahun anggaran sebelumnya yang besarnya diperkirakan mencapai Rp.340.378.604.180,70

pada tahun 2011, yang diperoleh dari pelampauan target pendapatan dan efesiensi

penggunaan anggaran.

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk

keperluan belanja langsung maupun belanja tidak langsung, sehingga antara pendapatan

dengan belanja terjadi keseimbangan. Pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2011 tidak

direncanakan Dengan demikian masih terdapat pembiayaan neto sebesar Rp.

340.378.604.180,70 untuk menutupi defisit tahun 2011.

4.4 Kendala, Strategi, dan Prioritas Pembangunan 2011

4.4.1 Kendala

Berbagai kemajuan memang telah dicapai tahun 2009 dan perkiraan tahun 2010, namun

dirasakan permasalahan/kendala masih tetap ada dan memerlukan upaya pemecahan dalam

tahun 2011. Adapun kendala tersebut antara lain :

1) Dari sisi demografi, tingginya angka pertambahan penduduk sebagai akibat

pertumbuhan (kelahiran) dan migrasi masuk ke daerah Bali yang cukup besar,

mengakibatkan jumlah penduduk di Provinsi Bali semakin padat. Hal ini membawa

konsekuensi terhadap peningkatan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan.

Jumlah penduduk yang terlalu besar akan membawa dampak pada terjadinya

kerawanan sosial, ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban daerah, serta

pengangguran yang semakin meningkat. Sedangkan dari aspek sosial lainnya

seperti pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitasnya, demikian

juga dalam penanganan masalah kependudukan.

2) Dari sisi ekonomi sudah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik,

namun masih perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan capaian target-target

indikator ekonomi agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu

karakteristik perekonomian daerah Bali yang sangat dominan dipengaruhi oleh

sektor pariwisata sedangkan sektor pertanian semakin terdesak. Menurunnya

peranan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Bali, disebabkan antara lain

banyaknya alih fungsi lahan dan terjadi penurunan minat masyarakat petani dalam

mengolah lahan pertanian. Sedangkan sektor pariwisata sangat rentan terhadap

gangguan keamanan, isu lingkungan termasuk penyakit menular, maka otomatis

akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi daerah. Kendala lainnya dipengaruhi

pula oleh belum mantapnya beberapa kebijakan pemerintah pusat dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan dampak perkembangan ekonomi

global.

3) Sedangkan dari aspek pengembangan wilayah, masih terjadinya ketimpangan

pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali. Ketimpangan ini disebabkan

oleh tidak meratanya potensi sumber daya yang dimiliki oleh setiap Kabupaten/Kota.

4.4.2 Strategi

Untuk mengatasi kendala tersebut maka strategi pembangunan daerah Bali antara lain

adalah :

1) Memantapkan pembangunan ekonomi melalui pencapaian target-target makro

ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan sebagai upaya untuk mengurangi

kemiskinan dan pengangguran.

2) Terkait dengan indikator struktur ekonomi khususnya dalam upaya meningkatkan

kontribusi sektor primer, perlu ditempuh langkah-langkah; optimalisasi pemanfaatan

lahan, penerapan teknologi, penguatan SDM, dan perlindungan terhadap lahan

pertanian berkelanjutan dan penyiapan infrastruktur.

3) Memberikan peluang yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk berpartisipasi

dalam pelaksanaan pembangunan.

4) Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan

dan sarana prasarana pendukungnya.

5) Menciptakan suasana yang lebih kondusif baik keamanan maupun prosedur

birokrasi untuk mendorong investasi dan pertumbuhan sektor unggulan daerah.

6) Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan adat dan budaya daerah sebagai

landasan bagi pembangunan daerah Bali.

4.4.3 Prioritas

Berdasarkan pada kondisi dan permasalahan maka prioritas pembangunan daerah pada

tahun 2011 adalah :

Prioritas 1 : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran

Prioritas 2 : Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Prioritas 3 : Pemantapan Ketahanan Pangan

Prioritas 4 : Peningkatan Daya Saing Pertanian, Industri Kecil, Pariwisata, UMKM

dan Koperasi

Prioritas 5 : Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelestarian

Kebudayaan

Prioritas 6 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, Pengelolaan Bencana

serta Pengamanan Terpadu Berstandar Internasional

Prioritas 7 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Prioritas 8 : Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam

penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2011 yang disusun melalui berbagai

pendekatan yaitu :

a. Pendekatan politis, yaitu upaya untuk melibatkan lembaga DPRD dalam

penyusunan KUA yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan setelah melalui

pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Bali;

b. Pendekatan partisipatif, yaitu disamping dibahas dan disepakati oleh DPRD, KUA

merupakan penjabaran dari RKPD Provinsi Bali. RKPD adalah dokumen

perencanaan pembangunan yang penyusunannya melalui pembahasan dengan

melibatkan pemangku kepentingan dalam forum SKPD dan Musrenbang;

c. Pendekatan teknokratis, yaitu penyusunan KUA berdasarkan analisis kebutuhan

pembangunan sesuai dengan proyeksi perkembangan indikator makro ekonomi

dan perkiraan kemampuan keuangan daerah;

d. Pendekatan top-down, yaitu sinergi dan komitmen perencanaan pembangunan

daerah yang mengacu pada rencana pembangunan nasional sebagaimana

dituangkan dalam dokumen RPJPN, RPJMN dan RKP;

e. Pendekatan bottom-up, yaitu penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat

untuk dituangkan kedalam program pembangunan daerah sebagai penjabaran dari

visi, misi dan program kepala daerah.

Selanjutnya dokumen KUA ini dituangkan ke dalam nota kesepakatan antara

Pemerintah Provinsi Bali dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.