Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
STRATEGI PENYELESAIAN PERKARA DELEGASI (TABAYYUN)
Oleh:
Dr. Mahmud Hadi Riyanto1
(Hakim dan Jurubicara Pengadilan Agama Soreang-Kabupaten Bandung)
A. Mukaddimah
Mulai tanggal 5 Oktober 2018,2 Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
(baca: Ditjen Badilag), secara rutin dan istiqomah, telah mempublikasikan rapor
(rangking) penyelesaian perkara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
seluruh Indonesia, dengan menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara
melalui situs resmi Ditjen Badilag.3
Sejak saat itu (5 Oktober 2018), tabuhan genderang perang mulai
ditabuh. Laksana musim Balapan Moto GP dimulai, berkompetisi guna meraih
garis finish tercepat dan terdepan, untuk mendapatkan podium kehormatan.
Itulah salah satu inovasi dari Ditjen Badilag di bawah Komando Direktur Jenderal
yang Hebat, Bapak Dr. Drs. H. Aco Nur, SH., MH. terlihat secara jelas dan
gamblang, statistik penyelesaian perkara setiap pekannya. Ada yang merangsek
naik ke atas menjadi pemuncak klasemen. Ada pula yang tereliminir menuju ke
dasar klasemen dan menjadi juru kunci.
Publikasi Hasil Moto GP SIPP paling cepat tiap akhir pekan (hari jum’at),
sedikit banyak mempengaruhi psikologi pimpinan,4 hakim, dan segenap pegawai
wabil khusus dibagian kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di
seluruh Indonesia. Kalaupun ada pimpinan pengadilan agama yang tidak
terpengaruh psikologinya dan tidak bergetar hatinya dengan hasil balapan
tersebut, hanya bisa dihitung jari atau sangat sedikit sekali.
1 Hakim Pengadilan Agama Soreang Angkatan VII/PPC Terpadu II. 2 Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor: 137/DJA/HM.02.3/I/2019 tertanggal 10 Januari 2019, perihal
Penilaian Penyelesaian Perkara Berdasarkan SIPP. Surat ini dapat diakses dan didownload di portal website
resmi Ditjen Badilag, https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-
elektronik/penilaian penyelesaian-perkara-berdasarkan-sipp-11-1 3 www.badilag.mahkamahagung.go.id merupakan website resmi dari Badilag. 4 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil
Ketua”.
2
Dampak psikologis dari Kompetisi Moto GP SIPP ini bagi pimpinan, hakim
dan segenap pegawai dibagian kepaniteraan sangatlah beralasan. Hasil balapan
ini merupakan kinerja satker, yang selalu direkam dan direkap oleh sistem,5
sangat berpengaruh besar terhadap garis nasib dan garis karier pimpinan, hakim
dan segenap pegawai kepaniteraan di Pengadilan Agama. Coba kita perhatikan
setiap Bapak. Dr. Drs. H. Aco Nur, SH, MH., selaku Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama memberikan arahan dan pembinaan, beliau tidak akan pernah
bosan mengingatkan semua pimpinan di Pengadilan Agama untuk selalu
meningkatkan rapor SIPP.6 Bagi Pak Dirjen, rapor SIPP merupakan harga mati
dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Peringkat SIPP berbanding lurus dengan
pemberian pelayanan prima kepada masyarakat atau bahasa millenialnya
adalah service excellent kepada masyarakat.
Untuk mencapai posisi puncak klasemen dalam rapor SIPP, apalagi
dominan dan menguasai tahta puncak rangking SIPP, sangatlah tidak semudah
membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas
dan kerja tuntas. Beberapa kriteria yang ditentukan oleh Dirjen Badilag harus
dipenuhi. Kriteria tersebut diantaranya yaitu terkait bobot berdasarkan jenis dan
proses persidangan, durasi waktu penyelesaian perkara, kecepatan dan
ketepatan dalam minutasi serta upload putusan. Diantara kriteria penilaian rapor
SIPP yang menjadi momok adalah waktu putus. Waktu putus sangat
berhubungan erat dengan kecepatan dan kelambatan perkara tersebut
diselesaikan. Kecepatan dan kelambatan sangat dipengaruhi oleh perkara
tabayyun atau delegasi.7
Perkara tabayyun di Pengadilan Agama yang paling banyak ditemui
adalah relaas pemanggilan sidang dan relaas pemberitahuan isi putusan. Risiko
yang sering dihadapi oleh pengadilan yang menerima perkara tabyyun adalah
lamanya proses pemanggilan dikarenakan beberapa sebab tertentu. Proses
5Sistem yang dimaksud adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang didalamnya memuat
dimulainya pendaftaran perkara sampai dengan minutasi perkara. 6Dapat dilihat di konten youtube dokinfo badilag, https://www.youtube.com/watch?v=Gg8cjtepzWQ
dan https://www.youtube.com/watch?v=EVchXb5p9-A&t=4619s, dan telah dijadikan berita di potal website
resmi Pengadilan Agama Bajwa. http://pabajawa.net/berita-seputar-peradilan. 7Tabayun adalah kegiatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap proses
pemanggilan/pemberitahuan para pihak yang berdomisili di wilayah yurisdiksi pengadilan agama yang berbeda
dalam wilayah Indonesia dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 2273.A/DJA/KP.01.1/SK/VIII/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan
Pemanfaatan Portal Tabayun Di Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3
pemanggilan yang lama akan mempengaruhi waktu putusnya perkara. Kondisi
demikian menjadi momok bagi satuan kerja Pengadilan Agama karena akan
berpengaruh pada rapor penilian SIPP.
Untuk meminimalisir resiko perkara tabayyun dibutuhkan strategi khusus,
agar perkara tabayyun tidak menjadi momok yang dapat mengurangi nilai rapor
SIPP. Berikut ini akan kami ulas beberapa strategi jitu dalam menghadapi dan
menyelesaikan problematika terkait perkara delegasi (tabayyun).
B. Pembahasan
1. Perkara Tabayyun
Dasar Hukum Penyelesaian Perkara tabayyun mengacu pada
beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu:
a. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
“Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk
kepentingan peradilan.”8 Saling memberikan bantuan, dimaksudkan
adalah saling memberi bantuan dilakukan antara lain dalam hal
administrasi berkas perkara, inventarisasi putusan pengadilan dan
penggunaan sumber daya manusia. Administrasi perkara yang
dimaksudkan dalam undang-undang tersebut salah satu diantaranya yaitu
bantuan panggilan dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Baik dalam
pemanggilan persidangan atau yang lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.
b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014
Diterbitkan SEMA Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan
Panggilan/Pemberitahuan, merupakan langkah langkah yang tepat untuk
menyelesaikan perkara delegasi. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 dapat
diartikan sebagai kebijakan yang sangat responsif dalam mewujudkan
asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebelumnya
pendelegasian pemanggilan dilakukan terhadap pihak di luar yuridiksi
relatif pengadilan pemeriksa perkara berdasarkan Pasal 5 Reglement op
de Burgerlijk Rechtvordering (RV).9 Selain untuk mempercepat
8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 9 Pemberitahuan gugatan diberikan: jika tergugat bertempat tingggal di luar wilayah kekuasaan hakim
yang menerima gugatan atau segera dalam hal seperti diuraikan di atas atau atas pilihan penggugat dan atas
4
penyelesaian perkara berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. SEMA ini mengharuskan
menyelesaikan perkara bagi pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) bulan, juga untuk meningkatkan peringkat SIPP agar tidak
mengurangi penilaian penyelesaian perkara.10 Salah satu hambatan
penyelesaian perkara adalah bilamana salah satu pihak berada di luar
yurisdiksi pengadilan yang menangani perkara. Agar hambatan tersebut
tidak berlarut-larut maka panggilan delegasi harus berpedoman pada
SEMA Nomor 6 Tahun 2014.
c. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 2273.a/DJA/KP.01.1/SK/VIII/2014 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pemanfaatan Portal Tabayun Di
Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
Adanya portal tabayyun di SIPP dalam penanganan perkara di Peradilan
Agama merupakan amanah dari SEMA Nomor 6 Tahun 2014. Tepatnya
pada angka ke 9 (sembilan). Disebutkan bahwa, agar tercipta mekanisme
penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan secara cepat,
transparan dan terkendali masing-masing Direktorat Jenderal diharapkan
membangun sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi
perkara yang bersifat nasional.
Ruang lingkup layanan dan pemanfaatan portal tabayun di lingkungan
Badan Peradilan Agama meliputi:
1) Layanan pengiriman surat bantuan pemanggilan sidang;
2) Layanan pengiriman relaas pemanggilan sidang;
3) Layanan pengiriman surat bantuan pemberitahuan isi putusan;
4) Layanan pengiriman relaas pemberitahuan isi putusan.
5) Monitoring pelaksanaan bantuan pemanggilan.
permohonan pengacaranya dengan surat kepada hakim di tempat tinggal tergugat yang kemudian akan
memberitahukannya dengan perantaraan jurusita yang ditunjuknya, jika tergugat bertempat tinggal di dalam
karesidenan tempat akan diadakan sidang majelis, dan jika tidak tinggal disitu ia akan mengirim surat kepada
asisten residen yang mempunyai wilayah tempat tinggal tergugat. Ketentuan-ketentuan di atas berlaku juga
terhadap semua pemberitahuan panggilan yang lain dan majelis hakim serta para asisten residen wajib segera
memerintahkan surat-surat gugatan dan surat-surat panggilan lainnya untuk disampaikan kepada yang
berkepentingan dan kemudian menyampaikan laporan tentang penyampaiannya kepada hakim. 10 Penilaian penyelesaian perkara di Pengadilan Agama diatur berdasarkan Surat Edaran Direktur
Jenderal Nomor 137/DJA/HM.02.3/I/2019 tertanggal 10 Januari 2019.
5
6) Pengawasan administrasi bantuan pemanggilan.11
Pemanggilan dan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
pasal 2 adalah pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara terkait
persidangan dan atau penyelesaian perkara, sita, eksekusi, proses banding,
kasasi dan peninjauan kembali.12 Portal tabayyun atau delegasi sayogyanya
selalu dicek oleh petugas pengadilan yang ditunjuk.
Prosedur dan Mekanisme Tabayun di Pengadilan Tingkat Pertama,
yaitu Setiap pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan Agama, dalam
melakukan pemanggilan/pemberitahuan para pihak yang berdomisili di luar
wilayah yurisdiksi, harus meminta bantuan pemanggilan/pemberitahuan
melalui pengadilan yang mewilayahi domisili para pihak yang dipanggil
tersebut. Surat permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan kepada
pengadilan yang akan melaksanakan pemanggilan/pemberitahuan dikirim
secara elektronik melalui portal tabayun.badilag.net.
Relaas pemanggilan/pemberitahuan yang telah dilaksanakan oleh
pengadilan yang melakukan pemanggilan/pemberitahuan dikirim melalui jasa
pengiriman pos atau lainnya, tercatat setelah sebelumnya surat pengantar
dan relaas pemanggilan/pemberitahuan tersebut di pindai kemudian
dikirimkan secara elektronik melalui portal tabayun.badilag.net, kepada
pengadilan yang memohon bantuan pemanggilan/pemberitahuan.13 Namun
untuk saat ini, telah terkoneksi dengan portal delegasi di SIPP.
Tata cara menyampaikan pengiriman Surat Permohonan Bantuan,
adalah
a. Setiap pengadilan yang akan melaksanakan pemanggilan di luar wilayah
yurisdiksinya harus mengajukan surat permohonan bantuan
pemanggilan/pemberitahuan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat
tinggal / domisili pihak-pihak yang akan dipanggil.
b. Surat permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada Pasal (5) ayat (1) dikirimkan melalui portal tabayun Ditjen
11 Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 2273.A/DJA/KP.01.1/SK/VIII/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pemanfaatan Portal
Tabayun Di Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia 12 Ibid, Pasal 3 13 Ibid, Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3)
6
Badilag MA RI dengan cara mengisi form sebagaimana tersedia pada
portal tabayun dan mengunggah e-dokumen surat tersebut.
c. E-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diunggah oleh
Satuan Kerja pengaju berupa :
1) Hasil pindai surat permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan;
2) Hasil pindai surat gugatan/permohonan (dalam hal pemanggilan
pertama untuk tergugat/termohon);
3) Hasil pindai resi/bukti pengiriman biaya pemanggilan sebagaimana
dimaksud pada pasal 10 ayat (3) keputusan ini.
d. Surat Permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara otomatis akan diterima oleh Satuan Kerja
pelaksana yang ditandai dengan adanya notifikasi/pemberitahuan dari
sistem.
e. Setiap hari kerja Petugas yang ditunjuk untuk menerima surat permohonan
bantuan agar memeriksa notifikasi/pemberitahuan dari sistem tentang
adanya surat permohonan yang masuk. (6) Kelalaian atas kealpaan
adanya notifikasi dari sistem yang berakibat kerugian baik materiil maupun
berakibat hukum bagi para pihak akan mendapatkan sanksi kepada satuan
kerja pelaksana.14
f. Dalam hal permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan
dengan kurang biaya karena kekurang cermatan Satuan Kerja pengaju,
maka pemanggilan/pemberitahuan tetap dilaksanakan dengan memberikan
notifikasi / pemberitahuan baik melalui surat resmi dan atau sistem tentang
kekurangan biaya tersebut kepada Satuan Kerja pengaju yang
ditembuskan kepada Ditjen.
g. Dalam hal permohonan bantuan pemanggilan/pemberitahuan yang telah
dikirim melalui portal tabayun telah lebih dari 7 (tujuh) hari tidak
mendapatkan respon/tanggapan dari Satuan Kerja pelaksana, maka
Satuan Kerja pengaju berhak untuk menanyakan tentang proses surat
tersebut dengan ditembuskan kepada Pengadilan Tingkat Banding Satuan
Kerja pengaju dan Pengadilan Tingkat Banding Satuan Kerja pelaksana.
14 Ibid, Pasal 8
7
h. Relaas pemanggilan/pemberitahuan yang asli harus dikirim oleh Satuan
Kerja pelaksana kepada Satuan Kerja pemohon via pos resmi tercatat
sesegera setelah dilaksanakan.
i. Bukti pengiriman pos tercatat tersebut dipindai untuk kemudian diunggah
kedalam portal tabayun agar dapat dilihat oleh Satuan Kerja pengaju.15
Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan diatur pada Pasal 11 (1) Setiap
pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan Agama wajib
mengupload/mengunggah data biaya pemanggilan dan ongkos kirim surat
sesuai dengan besaran biaya pemanggilan yang telah ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan setempat. (2) Setiap Pengadilan dalam lingkungan Badan
Peradilan Agama dalam memungut biaya panggilan/pemberitahuan wajib
dengan melihat besaran biaya pemanggilan/pemberitahuan sesuai dengan
radius dan wilayah tempat tinggal para pihak yang akan dipanggil ditambah
dengan sejumlah ongkos kirim surat pengembaliannya. (3) Besaran biaya
panggilan/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan
melihat besaran biaya panggilan/pemberitahuan yang dipublis oleh setiap
pengadilan pada portal tabayun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
(4) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas
dikirimkan kepada rekening Satuan Kerja pelaksana melalui wesel pos atau
transfer via bank atau internet banking.16
Pencatatan Permohonaan bantuan pemanggilan/pemberitahuan dicatat
dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Pencatatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan komputer yang
dicetak setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris dan
diketahui oleh Ketua Pengadilan.17 Poin-poin diatas merupakan petunjuk
teknis pelaksanaan perkara delegasi atau tabayyun.
2. Sistem Penilaian Rapor SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
Pelayanan prima (excellent service) dan kinerja Peradilan Agama
dapat dilihat dari rapor SIPP. Selain harus menyelesaikan perkara maksimal 5
(lima) bulan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, ada kewajiban lain
ditiap Peradilan Agama tingkat pertama dan banding untuk menjaga peringkat
15 Ibid, Pasal 10 16 Ibid, Pasal 11 17 Ibid, Pasal 12
8
rapor SIPP yang dirilis tiap akhir pekan oleh Direktur Jenderal Peradilan
Agama. Berdasarkan Surat Edaran Dirjend Badan Peradilan Agama Nomor
137/DJA/HM.02.3/I/2019 tertanggal 10 Januari 2019 tiap satuan kerja harus
berlomba-lomba menyelesaikan perkara. Penyelesaian perkara akan dihitung
berdasarkan proses persidangan, waktu putus, waktu minutasi dan upload
putusan. Semua komponen tersebut akan dinilai dan diakumulasi untuk
menentukan rangking SIPP semua satuan kerja Peradilan Agama baik di
tingkat pertama mapun tingkat banding. Masing-masing komponen akan
diberikan nilai berdasarkan lamanya waktu dalam melaksanakan tiap
komponen penilaian. Berikut tabel penilaian SIPP menurut Surat Edaran
Dirjen Badan Peradilan Agama:
9
Sistem Penilaian SIPP menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor 137/DJA/HM.02.3/I/2019 tertanggal 10
Januari 2019.
No Jenis Perkara Bobot Berdasarkan Proses Perkara
Bobot Berdasarkan Waktu Penyelesaian Perkara
Permohonan
Gugatan/Tuntutan Putus (Bulan) Minutasi Hari Upload Putusan
Verstek/ in absentia
Contra dictoir/ Verzet
1 2 3 4 5> 0 1-3 4-7 7-14 >14 0 1-3 4-7 7-14 >14
A. Perkawinan 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
1. Izin Poligami - 1 2 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
2. Izin Pengadilan 1 - - 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
3. Dispensasi Kawin 1 - - 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
4. Pencegahan Perkawinan
1 - - 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
5. Penolakan Perkawinan oleh PPN
1 - - 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
6. Pembatalan Perkawinan
- 1 2 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
7. Kelalaian atas kewajiban suami istri
- 1 2 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
8. Cerai Talak - 1 2 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
9. Cerai Gugat - 1 2 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
10. Harta Bersama - 2 4 7 5 4 3 1 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
11. Penguasaan Anak
- 1 2 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
12. Nafkah Istri - 1 2 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
10
13. Asal Usul Anak - 1 2 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
14. Perwalian 1 1 2 5 3 2 1 0 5 3 5 1 0 5 3 2 1 0
15. Wali ‘adhal 1 - - 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 3 2 1 0
16. Pengangkatan Anak
1 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
17. Istbat Nikah 1 1 2 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
B. Kewarisan
1. Gugatan Waris - 2 4 7 5 4 3 1 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
2. Penetapan Ahli Waris
1 - - 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
C. Pembatalan Wasiata
- 2 4 7 5 4 3 1 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
D. Pembatalan Hibah
- 2 4 7 5 4 3 1 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
E. Gugatan Wakaf - 2 4 7 5 4 3 1 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
F. Gugatan Zakat - 2 4 7 5 4 3 1 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
G. Gugatan Infaq/Shodaqoh
- 1 2 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
H. Ekonomi Syari’ah
1. Gugatan Ekonomi Syari’ah (Acara biasa)
- 2 4 7 5 4 3 1 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
2. Gugatan Ekonomi Syari’ah (Acara Sederhana)
- 1 2 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
3. Jinayah - 2 4 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0 5 3 2 1 0
11
Tabel di atas merupakan standar penilaian rapor SIPP yang
dikeluarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama untuk menentukan peringkat
SIPP sataker, baik Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding.
Semakin perkara tersebut pelik untuk diselesaikan (ex. Harta Bersama, Waris
dan Ekonomi Syari’ah), semakin cepat diselesaikan, pelaksanaan minutasi
dilaksanakan tepat waktu dan gugatan tersebut dalam kategori contentious
maka akan mendongkrak posisi satuan kerja diperingkat terbaik SIPP.
Penyelesaian perkara memegang peranan penting dalam
mendongkrak nilai SIPP. Namun demikian, diantara tantangan dalam
memutus perkara dalam waktu singkat terkendala pada bilamana perkara
tersebut masuk perkara tabayyun atau delegasi. Terkadang, karena
kesibukan Pengadilan yang dimintai bantuan pemanggilan dan semacamnya
tidak dapat dilaksanakan dengan cepat sehingga berpengaruh secara
langsung terhadap waktu penyelesaian perkara.
Semakin lama perkara diselesaikan, maka penilaian akan semakin
menurun. Ambil contoh, bila perkara Cerai Gugat dapat diputus dalam kurun
waktu maksimal 1 (satu) bulan, maka akan memperoleh nilai 5 (lima). Bila
diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan akan memperoleh nilai 3 (tiga). Bila
diselesaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan akan memperoleh nilai 2 (2).
Bila diselesaikan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan akan memperoleh nilai 1
dan apabila diselesaikan dalam kurun waktu 5 (lima) bulan lebih, maka
nilainya 0 (nol). Begitu sangat ketatnya standar penilaian rapor SIPP yang
telah ditetapkan oleh Dirjen Badilag. Setiap satuan kerja baik ditingkat
pertama dan banding harus selalu berhati-hati dalam menyelesaikan perkara.
Agar memperoleh nilai yang bagus dan dapat mendongkrak nilai rapor SIPP
harus selalu bekerja keras.
Bagaimana Sistem Penilaian SIPP terkait perkara yang ada proses
mediasi dan untuk perkara ghaib? Dirjen Badilag telah memberikan
penjelasan tentang dua masalah tersebut dengan mengeluarkan Surat
Penjelasan Direktur Jenderal Nomor 3775/DJA/HM.00/8/2019 tertanggal 2
Agustus 2019. Pokok surat tersebut adalah:
a. Untuk kategori penilaian proses penyelesaian perkara yang pihaknya tidak
diketahui tempat tinggalnya (ghaib), cara penilaiannya sama dengan
12
perkara biasa dikurangi 4 bulan untuk waktu proses ghaibnya sendiri (bulan
kelima dihitung sebagai bulan I dalam perkara biasa);
b. Untuk penilaian perkara yang ada proses mediasi, sama seperti perkara
biasa dengan pengurangan waktu proses mediasi (mulai tanggal
penetapan mediator sampai dengan pelaporan mediator).
Dengan adanya surat penjelasan tersebut, maka tidak ada lagi
kendala terkait dengan perkara Ghaib, maupun terhadap perkara yang ada
proses mediasinya.
3. Perkara Tabayyun Sebagai Momok Penyelesaian Perkara
Perkara tabayyun, disadari atau tidak, dapat dikatakan sebagai momok
dalam menyelesaikan perkara. Hal ini dapat dilihat dari begitu besar
pengaruh perkara tabayyun terhadap rangking di rapor SIPP yang
dikeluarkan oleh Badilag tiap akhir pekan. Kecenderungan memeriksa
perkara tabayyun di Pengadilan adalah terjadinya kelambatan dalam
penyelesaian perkara.
Sistem aplikasi delegasi di Peradilan Agama sudah tidak menggunakan
portal tabayyun Badilag.net, namun sudah terintegrasi dengan SIPP.
Harusnya dengan bantuan teknologi, perkara tabayyun dapat diselesaikan
secara efektif dan efisien oleh tiap-tiap satuan kerja Peradilan Agama. Ada
beberapa menu data delegasi pada SIPP, yang mengharuskan upload
dokumen elektronik (e-doc), diantaranya yaitu permohonan delegasi dan
bukti setor biaya delegasi pada menu delegasi keluar dan relaas
panggilan/pemberitahuan pada menu delegasi masuk. Menu delegasi atau
tabayyun yang terkoneksi pada SIPP tentu untuk mempermudah koordinasi
dan kerjasama antar pimpinan Peradilan Agama dalam menyelesaikan
perkara tabayyun. Menu tersebut dapat mempermudah kerja Panitera dan
pimpinan pengadilan dalam memonitor sejauh mana penanganan delegasi
oleh satuan kerja yang dituju.
Portal delegasi yang terkoneksi dengan SIPP juga terdapat notifikasi
atau pemberitahuan bilamana ada surat delegasi masuk. Bagian
kepaniteraan dapat membuka SIPP secara real time untuk mengecek
apakah ada surat delegasi masuk apa tidak. Bila ada surat delegasi masuk,
agar segera ditindaklanjuti dengan segera melakukan pemanggilan atau
pemberitahuan.
13
Realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa perkara delegasi
penanganannya masih lambat karena melibatkan pengadilan lain. Meskipun
Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 6 Tahun 2014 dan
kurang lebih sudah berlaku selama 6 (enam) tahun. Setali tiga uang, untuk
merespon SEMA tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama juga
mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
2273.a/DJA/KP.01.1/SK/VIII/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Dan Pemanfaatan Portal Tabayun Di Lingkungan Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung, namun aplikasi penanganan perkara delegasi masih
belum maksimal dilakukan oleh satker peradilan agama.
Pada saat sidang pertama dilaksanakan, panggilan tabayyun belum
juga dilaksanakan. Kondisi demikian mengharuskan Majelis Hakim yang
memeriksa perkara mau tidak mau harus menunda sidang pada waktu yang
lain. Penundaan ini berbanding lurus dengan pada lambannya penyelesaian
perkara. Pemanfaatan teknologi (SIPP) yang seharusnya membantu untuk
mempercepat kerja tidak terjadi.
Tertundanya penyelesaian perkara, diakibatkan oleh penanganan
delegasi yang sangat lamban oleh satuan kerja yang dituju. Satuan kerja
pengirim surat delegasi sangat terbebani bila ingin mengejar ranking di SIPP.
Aplikasi untuk membantu kerja-kerja administrasi dan aturan sudah ada,
tinggal kerjasama antar pengadilan untuk berkomitmen agar teknologi dan
aturan tabayyun dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Bila kerjasama antar satker Peradilan Agama dapat dimaksimalkan,
tentu akan berdampak pada peningkatan nilai SIPP. Perkara tabayyun
sebagai momok di beberapa Peradilan Agama dapat teratasi. Dibutuhkan
energi yang besar dan kemauan yang kuat antar Pengadilan Agama agar
penanganan perkara delegasi dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
4. Problem Solving Penyelesaian Perkara Tabayyun
Untuk mengurai benang kusut yang bernama momok panggilan
delegasi (tabayyun), meskipun Ditjen Badilag telah mengeluarkan policy
serta regulasi guna menyelesaikan persoalan tersebut. Berikut beberapa tips
yang dapat kami tawarkan, guna memudahkan bagi satker yang menerima
perkara yang didalamnya ada bantuan panggilan delegasi (tabayyun).
14
Ukuran penyelesaian perkara, nilai maksimal adalah 5 (lima) bagi
perkara verstek dan permohonan, hal ini dapat digenjot agar perkara yang
demikian dapat diputus dalam waktu yang maksimal, yakni di bawah 30 (tiga
puluh) hari kerja dengan meminimalir atau memangkas durasi waktu
penundaan untuk pemanggilan. Bagaimana dengan perkara berat, Non
perceraian dan permohonan? Nilai maksimal terhadap perkara yang sifatnya
berat adalah 7 (tujuh) bila diselesaikan dalam waktu di bawah 30 (hari), bila
tidak memungkinkan, maka dapat diambil nilai bawahnya (5) apabila perkara
diselesaikan dalam rentan waktu 2 (dua) bulan, atau bila tidak
memungkinkan lagi, maka dapat diambil nilai maksimal 4 (empat) yaitu
apabila diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan. Ini semua dapat dilakukan
apabila satuan kerja memiliki strategi power full dan kesungguhan dalam
mengupayakan penyelesaian perkara, lebih-lebih apabila kendala yang ada,
dikarenakan persoalan panggilan delegasi (tabayun). Berikut, beberapa tips
dalam menangani problematika pemanggilan delegasi, yaitu:
a. Membentuk Team Work
Membentuk team work, dimaksudkan guna mensiasati dan mengatur
strategi bilamana menerima perkara delegasi (tabayyun), tim ini terdiri
dari Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita
Pengganti serta Admin SIPP. Kesamaan visi dalam menyelesaikan
problema tabayyun adalah rukun tertinggi dalam mengatasi masalah ini.
Apabila tidak terjalin kerjasama yang baik dan visioner diantara Ketua,
Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti
serta Admin SIPP, maka akan mustahil dapat mengatasi masalah
tabayyun ini atau dapat mengurai benang kusut masalah tabayyun.
Apabila team work sudah terbentuk, maka dapat diikat dengan membuat
SOP tentang penyelesaian perkara. SOP ini penting karena berkaitan
dengan masa penyelesaian perkara, apakah dapat dilakukan dengan
tepat waktu, atau justru molor, hal tersebt dapat dikontrol dengan mudah
oleh Ketua Pengadilan.
b. Rukun Iman dalam Menangani Perkara Delegasi (Tabayun)
Setelah terbentuk kesamaan visi serta persepsi dari team work ini,
selanjutnya menetapkan Rukun Iman dalam menangani perkara delegasi,
15
kenapa disebut dengan rukun iman, karena butuh kesungguhan dalam
melaksanakannya. Rukun iman pemanggilan itu, diantaranya adalah:
1) Ketua, ketika ada perkara masuk (diupayakan via e-court), Ketua
segera memanggil team work untuk musyawarah (membuat
perencanaan tentang waktu penyelesaian perkara), hal ini penting
apalagi terkait perkara berat, non perceraian dan permohonan.
2) Ketua, Ketua menghubungi Ketua pengadilan tertuju, guna
memastikan akan ada permohonan bantuan pemanggilan pihak, di
wilayah hukum pengadilan tertuju.
3) Hakim, Hakim selalu berkoordinasi dengan Hakim pengadilan tertuju,
manfaatnya apa? supaya ada pengawasan sehingga Panitera
pengadilan agama tertuju dapat segera memerintahkan jurusita untuk
melakukan pemanggilan dan menyegerakan mengembalikan lagi
bukti pemanggilan kepada pengadilan yang bermohon. Selain itu
Majelis Hakim dapat segera mematangkan draft court calendar
persidangan.
4) Panitera, Panitera wajib berkoordinasi dengan Panitera pengadilan
tertuju, guna mendapatkan informasi, bahwa pihak setempat ada di
radius berapa, memerlukan biaya panggilan berapa, serta
memerlukan waktu berapa lama untuk melakukan pemanggilan.
5) Panitera Pengganti, berfungsi membantu Hakim guna menyiapkan
kelengkapan berkas serta pranata lainnya. Dapat pula Panitera
Pengganti ini berkoordinasi secara diplomatis (kekeluargaan) dengan
Panitera Pengganti, agar dapat memberi informasi tentang status
progress bantuan relaas pemanggilan.
6) Jurusita/Jurusita Pengganti, Wajib untuk on fire, sigap, cekatan, cepat
dalam membuat surat permohonan bantuan pemanggilan kepada
pengadilan agama dituju, serta melakukan komunikasi intens dan
massif dengan jurusita tertuju sehingga up to date dan memudahkan
untuk mendapatkan informasi terkait status panggilan.
7) Admin SIPP, merupakan element yang penting, yang setiap saat
dapat memonitor pergerakan atau informasi pemanggilan dari
pengadilan tertuju, apakah sudah dikirim melalui SIPP atau belum,
admin dipastikan untuk selalu siap siaga dan full energi.
16
C. Penutup
1. Kesimpulan
Kepatuhan dan kesungguhan dalam memedomani Pasal 15 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA
Nomor 6 Tahun 2014 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
2273.a/DJA/KP.01.1/SK/VIII/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Dan Pemanfaatan Portal Tabayun Di Lingkungan Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung, bagi satuan kerja pengadilan, tidak akan menghambat
penyelesaian perkara dikarenakan adanya momok yang bernama
panggilan delegasi (tabayyun), sepanjang tetap menjaga koordinasi,
komunikasi dan silaturahmi diantara pengadilan-pengadilan lainnya.
2. Saran
- Ketua Pengadilan, selaku Top Manajemen harus bersungguh-sungguh
dan memastikan semua elemen kantor bergerak (Full Power Energi).
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Ketua, Hakim,
Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta
Admin SIPP.
- Koordinator Tabayyun, harus cekatan dan sigap dalam menjalankan
tugasnya.
17
Daftar Pustaka
Undang-Undang dan Surat Keputusan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
- Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor: 137/DJA/HM.02.3/I/2019 tertanggal 10 Januari 2019. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2273.A/DJA/KP.01.1/SK/VIII/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pemanfaatan Portal Tabayun Di Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Website atau Media Sosial
- www.badilag.mahkamahagung.go.id - youtube dokinfo badilag, https://www.youtube.com/watch?v=Gg8cjtepzWQ
dan https://www.youtube.com/watch?v=EVchXb5p9-A&t=4619s, - http://pabajawa.net/berita-seputar-peradilan.