One map participatory

RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 1

ONE MAP POLICY UNTUK ONE MAP POLICY UNTUK PARTICIPATORY MAPPING PARTICIPATORY MAPPING

Dr.rer.nat. Sumaryono, M.Sc.Dr.rer.nat. Sumaryono, M.Sc.Badan Informasi Geospasial


TRANSFORMASI BAKOSURTANAL MENJADI BIGTRANSFORMASI BAKOSURTANAL MENJADI BIG(UU NO 4 TAHUN 2011)(UU NO 4 TAHUN 2011)

BBADAN ADAN IINFORMASI NFORMASI GGEOSPASIALEOSPASIALPenyelenggara Penyelenggara Pembangunan Informasi Pembangunan Informasi Geospasial DasarGeospasial Dasar ( (IGD)IGD)

Pembina Pembangunan Pembina Pembangunan Informasi Informasi Geospasial TematikGeospasial Tematik ( (IGTIGT))

Penyelenggara Penyelenggara IInfrastruktur nfrastruktur && JJaringan aringan IInformasi nformasi GGeospasialeospasial

BAKOSURTANALBAKOSURTANALPengkaji kebijakan nasional Pengkaji kebijakan nasional bidang survei dan pemetaan (surta)bidang survei dan pemetaan (surta)

Pembina di bidang surtaPembina di bidang surta

Pembina infrastruktur data spasialPembina infrastruktur data spasial

Bakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak hanya Bakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak hanya menyusun PETA tetapi juga menyusun INFORMASI GEOSPASIALmenyusun PETA tetapi juga menyusun INFORMASI GEOSPASIAL

Bakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak hanya Bakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak hanya menyusun PETA tetapi juga menyusun INFORMASI GEOSPASIALmenyusun PETA tetapi juga menyusun INFORMASI GEOSPASIAL


KEBIJAKAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN INFORMASI GEOSPASIALPEMBANGUNAN INFORMASI GEOSPASIAL

• Data dan Informasi Geospasial merupakan salah satu infrastruktur penting pembangunan nasional yang harus dapat terselenggara secara baik, tertib dan handal.

• Perubahan Bakosurtanal menjadi BIG tidak terbatas hanya pada nama, namun tugas dan fungsinya lebih diperkuat sejalan dengan kebijakan nasioanl informasi geospasial yang tertuang di dalam UU tersebut.


Amanat UU No. 4 Tahun 2011Amanat UU No. 4 Tahun 20111.1. MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN AKSES IG YANG DAPAT DIPERTANGGUNG-MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN AKSES IG YANG DAPAT DIPERTANGGUNG-

JAWABKAN.JAWABKAN.

2.2. MEWUJUDKAN KEBERGUNAAN DAN KEBERHASILGUNAAN IG MELALUI MEWUJUDKAN KEBERGUNAAN DAN KEBERHASILGUNAAN IG MELALUI KERJASAMA, KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASIKERJASAMA, KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI

3.3. MENDORONG PENGGUNAAN IG DLM PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN MENDORONG PENGGUNAAN IG DLM PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN MASYARAKATMASYARAKAT

4.4. PEMBINAAN KEPADA PENYELENGGARA, PELAKSANA DAN PENGGUNA IGPEMBINAAN KEPADA PENYELENGGARA, PELAKSANA DAN PENGGUNA IG

5.5. REFERENSI TUNGGAL (SINGLE REFERENCE) DI DALAM BIDANG INFORMASI REFERENSI TUNGGAL (SINGLE REFERENCE) DI DALAM BIDANG INFORMASI GEOSPASIALGEOSPASIAL

BADAN INFORMASI BADAN INFORMASI GEOSPASIALGEOSPASIAL


PENYELENGGARAAN IGTPENYELENGGARAAN IGT(UU-IG Psl 23 & 24)(UU-IG Psl 23 & 24)

Agar IGT dapat terselenggara dengan baik, tertib, dan handal, BIG mencanangkan ONE MAP POLICY.


Bentangalam Pegunungan

Lahan Sawan

Meander Sungai

Bentangalam Pesisir

Bentangalam Pulau Kecil

Bentangalam Perkotaan

BANYAK BANYAK PETA TEMATIK DAN BANYAK PENYELENGGARANYA (K/L)PETA TEMATIK DAN BANYAK PENYELENGGARANYA (K/L)BANYAK BANYAK PETA TEMATIK DAN BANYAK PENYELENGGARANYA (K/L)PETA TEMATIK DAN BANYAK PENYELENGGARANYA (K/L)

URGENSIKoordinasi dan Sinergi K/L

Untuk MewujudkanPROGRAM ‘ONE MAP’ IGT

Satu Ruang yang sama dipetakan oleh Banyak KL Penyelenggara IGT

(1(111 POKJA IGT) POKJA IGT)

PERMASALAH UTAMA IGT1.Duplikasi Kegiatan antar K/L2.Judul Peta Sama, klasifikasi berbeda3.Judul Peta Berbeda , Informasi Sama4.Tema Sama, Informasi keruangan berbeda

PERMASALAH UTAMA IGT5.Keterbasan Informasi Tematik6.Inkonsistensi skala peta 7.SNI Peta Tematik Masih Terbatas8.Keterbatasan IGD skala Besar

Layer IGTKONDISI IGT SAAT INIKONDISI IGT SAAT INI


LATAR BELAKANG ONE MAPLATAR BELAKANG ONE MAP

• Kenyataan menunjukkan bahwa banyak Peta Tematik dibuat oleh berbagai K/L dengan spesifikasi sesuai kebutuhan masing-masing.

• Kebutuhan yang berbeda menyebabkan perbedaan spesifikasi informasi peta tematik. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran informasi.

• Diperlukan mekanisme one map untuk menyatukan keberagaman menuju kesatuan informasi geospasial dasar dan tematik nasional.


Perbedaan Standar Menghasilkan Perbedaan Peta

Luas hutan dalam juta HaKemen LH Irisan Kemenhut

27.2 32.6 11.619.8 92.6 8.0

Hutan PrimerHutan Primer dan Sekunder

Kemen LH saja

Kemenhut sajaIrisan

Peta Tutupan Hutan, 2009

LATAR BELAKANG ONE MAPLATAR BELAKANG ONE MAP…………………………


“… Saya ingin hanya

satu peta saja

sebagai satu-satunya

referensi nasional!”

President Susilo Bambang Yudhoyono

Rapat Cabinet

23 Desember 2010

* Instruksi Presiden

(Inpres 10/2011)


PETA MORATORIUM SEBAGAI MODEL PETA MORATORIUM SEBAGAI MODEL ONE MAPONE MAP

• Hasil dan proses penyusunan Peta Moratorium dapat dianggap sebagai model One Map Policy

• Peta Moratorium disusun oleh 4 (3+1) K/L dengan mengintegrasikan data dari masing-masing K/L

• Dalam banyak hal, data dari masyarakat sangat penting kontribusinya dalam meningkatkan kualitas peta

• Integrasi IGT ternyata tidak mudh dilakukan, namun pada akhirnya dapat diselesaikan


INTEGRASI TEMATIK UNTUK PIPIBINTEGRASI TEMATIK UNTUK PIPIB

Revisi 3

PETA INDIKATIF PENUNDAAN IZIN BARU

Untuk Mendukung Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan Terkait Pengukuhan Kawasan Hutan

INPRES NO 10 TH 2011

Revisi 2

Revisi 3

Revisi 1

Revisi 0


ONE MAP ONE MAP POLICY – BEYOND INPRES 10/2011, BEYOND POLICY – BEYOND INPRES 10/2011, BEYOND MORATORIUM MAPMORATORIUM MAP

12

1Reference

Standard

Database

Geoportal


ONE REFERENCEONE REFERENCE

7,000 Jaring Kontrol Vertikal119 Stasiun GPS5,800 JK Gaya BeratCORS sedang dalam konstruksi (diintegrasikan dengan Ina-TEWS)


STATUS PEMETAAN RBISTATUS PEMETAAN RBI

1:250.0001:250.000

1:50.000 and 1:25.000)1:50.000 and 1:25.000)

Layer dalam RBI:-Garis Pantai-Jaringan Sungai-Jaringan Jalan-Kontur (Ketinggian)-Bangunan Penting-Batas Administrasi-Penutup Lahan -Toponimi

1:1:110.0000.0001:1:110.0000.000


LPI 1: 250.000

LPI 1: 50.000

LPI 1: 25.000

STATUS PEMETAAN LPISTATUS PEMETAAN LPI


ONE ONE THEMATIC STANDARDTHEMATIC STANDARD

16

Peta tematik yang dihasilkan setiap K/L, harus merujuk pada standar tematik nasional agar dapat diintegrasikan dengan K/L

lain untuk menjadi peta tematik nasional

SNI 7645:2010Standar Nasional Indonesia Klasifikasi penutup lahanICS 07.040 Badan Standardisasi Nasional

Contoh

DRAFTDRAFTRSNI PEMETAAN LAHAN GAMBUT RSNI PEMETAAN LAHAN GAMBUT

SKALA 1:50.000 BERBASIS SKALA 1:50.000 BERBASIS CITRA PENGINDERAAN JAUHCITRA PENGINDERAAN JAUH


ONE ONE DATABASEDATABASE

17

Protected Forest and Conservation Area…

…overlay with HPH and HTI areas…

…overlay with plantation areas…

…overlay with mining area

Contoh: Integrasi Peta Perijinan Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan di Kabupaten Pasir (Kalimantan Timur)

Penyusunan Database harus merujuk pada standar database yang sama agar proses integrasi peta tematik dapat dengan mudah dilakukan


KONFLIK PERIZINAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Izin ESDM

Izin Kehutanan

Izin BPN

Izin Transmigrasi


ONE ONE GEOPORTALGEOPORTAL

19

Geoportal tunggal untuk integrasi, transparansi dan partisipasi penyelenggaraan IG menuju :

Indonesia National Spatial Data Infrastruccture (Ina-NSDI)

http://http://tanahair.indonesia.go.id or http://tanahair.indonesia.go.id or http://maps.ina-sdi.or.idmaps.ina-sdi.or.id

http://maps.ina-sdi.or.id/




Integrasi data dan informasi Integrasi data dan informasi geospasial yang ingin dicapai geospasial yang ingin dicapai One Map PolicyOne Map Policy

Ina-SDIIna-SDINetworksNetworksIna-SDIIna-SDI

NetworksNetworks


UU No.UU No. 4/2011 : 4/2011 : Informasi GeospasialInformasi GeospasialPerPres 85/2007 : Jaringan Data GeoSpasial Nasional (JDSN) PerPres 85/2007 : Jaringan Data GeoSpasial Nasional (JDSN)

Ina-SDI : Indonesia - GeoSpasial Data InfrastructureIna-SDI : Indonesia - GeoSpasial Data Infrastructure

DATA CENTER

DATA CENTER AUTHORITATIVE

DATA SOURCE

METADATACATALOGPORTAL

AUTHORITATIVE DATA SOURCE

DNN/SJDNN/SJ

DATA CENTER

METADATACATALOGPORTALDATA

CENTER



DNN/SJDNN/SJ

DATA CENTER

DATA CENTER




DNN/SJDNN/SJ


MINISTRIES(NODE)

PROVINCE (NODE)


MUNICIPAL(NODE)


NATIONAL NATIONAL GEO GEO

PORTALPORTAL


WG KebencanaanWG Kebencanaan

Institution

Other WG

Other WG Other WG

STRATEGI IMPLEMENTASI ONE MAP POLICY: MEMBENTUK WORKING GROUP

WG SD Lahan dan GambutWG SD Lahan dan Gambut

WG Perubahan IklimWG Perubahan Iklim

Institution

Institution

Institution

Other WG

Telah dibentuk 12 WG untuk penyelenggaraan IGT

BIG


POKJA IGT ‘MENUJU ONE MAP POLICY’:1. Pokja Pemetaan Sumberdaya Air dan DAS;

2. Pokja Pemetaan Sumberdaya Lahan Pertanian dan Gambut;

3. Pokja Pemetaan Dinamika Sumberdaya;

4. Pokja Pemetaan Perubahan Iklim;

5. Pokja Pemetaan Ekoregion;

6. Pokja Pemetaan Monitoring Perijinan Sektoral, Penutup lahan, dan Status Lahan;

7. Pokja Pemetaan Transportasi;

8. Pokja Pemetaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

9.Pokja Pemetaan Kebencanaan;10.Pokja Pemetaan Tata Ruang;

11.Pokja Pemetaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Atlas

12.Pokja Pemetaan Intelijen Geospasial


KONSEKWENSI POKJAKONSEKWENSI POKJA

• Rencana aksi Pokja telah ditetapkan dalam Rakornas IG dan diadopsi Bappenas untuk penyusunan RPJMN dan diadopsi Kemenkeu untuk pembiayaan program.

• Tidak boleh lagi ada penyelenggaraan IGT di luar WG yang sudah ada.

• Diharapkan terjadi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan IG


CHALLENGE: INTEGRATED PM-OMP CHALLENGE: INTEGRATED PM-OMP INITIATIVEINITIATIVE

• The powers of PM and OMP could potentially be integrated into: Participatory One Map Initiative (POMI) : PM could be managed in line with One Map mechanism, reference, standards and infrastructures.

• POMI mechanism needs to be designed properly in order to meet both PM and OMP goals for a greater results of integrated PM and OMP

• POMI could be promoted as an additional working group in available IGT working group

• POMI is a big challange to be implemented to facilitate public/community participation in mapping process.

• The results of POMI are expected as parts of national assets for supporting national development.


PENUTUPPENUTUP

• “Mari bersama menata Indonesia yang lebih baik dengan One Map Policy


Documents

One map participatory