operational coordination agreement

NOTA KESEPAKATAN TEKN IS

{Ope ration a I Coord i n ati o n Ag re e m e nt}Nomor : MOU. 180/H K.0 6120141 PD

Nomor : PJJ.13.0UOO/LPPN illa7 /2014/AAL

Antara

PT. ANGKASA PURA r {PERSERO}

Dengan

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PEIAYANANNAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

(LPPNPTI

TENTANG

KOORDINASI TEKNIS OPERASIONAL PEIAYANAN

BANDAR UDARA DAN NAVIGASI PENERBANGAN

BERLAKU MULAIJuli 2014

OCA No. 01 Version 01

IAnglmsoPuro larnrcnrs

DAFTAR ISI

TOPIK HALAMAN

SAMPUL

DAFTAR ISI 2

CHECKLIST FOR EFFECTIVE DATE 4

I PENDAHULUAN 5

il MAKSUD DAN TUJUAN 5

ilt RUANG LINGKUP 5

lv. DASAR HUKUM 6

DEFINISI 9

vt. KEWENANGAN t2

vil. PROSEDUR KOORDINASI

1. Koordinasi Pelayanan Lalu

Kondisi Cuaca Dibawah

Vulkanik Gunung Berapi

Lintas Penerbangan Pada Normal,

Minima, Kabut Asap dan Abu L2

2. Koordinasi Pelayanan Lalu lintas Penerbangan Pada VVIP

Movement dan event-event Khusus.13

3. Koordinasi Slot Time dan Kapasitas; 1,4

4. Koordinasi Joint lnvestigation Terhadap Kejadian lncident

Pesawat Udara di Bandar Udara; 15

5. Koordinasi Perijinan Extend dan Advonce Operoting Hour; 15

6. Koordinasi Pelaksanaan Kalibrasi; 1,6

7. Koordinasi Pergerakan Pesawat, Orang dan Kendaraan di

Movement oreo serta Alokasi Parkir Pesawat Udara 17

8. Koordinasi mengenai Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan (KKOP); 18

Koordinasi Penanganan Layang-layang, Laser, Serangan

Burung (Bird strike) dan Hewan Liar (Wildlife Hazords);

9.19

Page 2 of 29I

Perum LPPNPT- Anskasa Pura t Airports {rt ?-' tL

k

10. Koordinasi Rencana dan pelaksanaan

Keadaan Darurat Bandar Udara {AirpartAirport Sofety lnspection, Airport Security

dan Aerodrome Manual;

Penanggulangan

Emergency Plon\,

Programme {ASP}ZA

1L. Koordinasi ldentifikasi Hazard di Movement Area ; 22

12. Koordinasi Operasional Airfield Llghting System 23

13. Koordinasi Pertukaran Data dan lnformasi 24

14. Koordinasi Pelayanan lnformasi Aeronautika 24

VIII. FORCE MAJEURE 25

lx. TINDAK LANJUT 25

x. PENGECUALIAN 26

xt. PENUTUP 26

LEMBAR PENGESAHAN 27

LAMPIRAN : DAFTAR NOMOR TELEPON 28

Page 3 of 29

Perum LPPNPI- Angkaso Pura I Airports ff)y [!,

Checklist Effective date

Agreement Page lssue Date

Page 4 of 29

Perum LPPNPI - Angkasa Puro I Airports o,V Ik

PENDAHULUAN Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77

Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan

lndonesia, pelayanan navigasi penerbangan saat ini

dilakukan oleh Perum LPPNPI, sehingga aspek pelayanan

yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan yang

sebelumnya dilayani oleh PT. Angkasa Pura I (Persero)

beralih ke Perum LPPNPI.

Untuk menjamin pelaksanaan keselamatan dan keamanan

penerbangan serta kelancaran operasional di Bandar

Udara yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dan

untuk memastikan kewenangan pelaksanaan tugas maka

dipandang perlu adanya kesepakatan koordinasi

operasional antara PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Perum

LPPNPI.

PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai Badan Usaha Milik

Negara yang mengelola pelayanan jasa kebandarudaraan

dan pelayanan jasa terkait bandar udara, sedangkan;

Perum LPPNPI sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara

yang menyelenggarakan dan memberikan pelayanan

navigasi penerbangan di lndonesia.

1,.

2.

II. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Nota Kesepakatan Teknis ini dimaksudkan sebagai

pedoman pelaksanaan koordinasi operasional

penerbangan antara Perum LPPNPI dan PT. Angkasa Pura I

(Persero);

Tujuan Nota Kesepakatan Teknis tentang Koordinasi

Teknis Operasional Pelayanan Bandar Udara dan Navigasi

Penerbangan ini adalah untuk menciptakan sinergi dalam

rangka meningkatkan pelayanan navigasi penerbangandan jasa kebandarudaraan sebagai penunjangkeselamatan dan keamanan penerbangan.

2.

III. RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Teknis ini dibatasi pada

kegiatan Operasional Penerbangan di Bandar Udara yang

dikelola oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) terkait dengan

pelayanan navigasi penerbangan dan jasa kebandarudaraan.

Page 5 of 29

Perum LPPNPT- Anskasa puro t Airports {t'9 trL>

Aa

IV. DASAR HUKUM L. Undang-undang No.

Penerbangan,

l- Tahun 2OO9 tentang

2.

3.

4.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 200L tentang

keselamatan dan keamanan penerbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001- tentang

Kebandarudaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 20L2 tentang

Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara

Pelayanan Navigasi Penerbangan lndonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun

2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Bagian L75 (Civil Aviotion Sofety Regulotion Part 175)

tentang Aeronautical I nformation Service

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun


Bagian 139 (Civil Aviation Sofety Regulotion Port 139)

tentang Bandar Udara (Aerodrome)



Bagian L70 (Civil Aviation Sofety Regulation Port L70\

tentang Peraturan Lalu Lintas Udara.



Bagian L72 (Civil Aviotion Safety Regulation Part 172)

tentang Air Traffic Services Providers

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun

2011 tentang Peraturan Penerbangan Sipil Bagian 171

(Civil Aviotion Sofety Regulation Port L72) Penyelenggara

Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical

Te I e com m u n i coti o n Se rvi ce P rov i d e rs)



tentang Sistim Manajemen Keselamatan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun

2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139

(Civil Aviotion Sofety Regulotions Port 139) tentang

Bandar Udara (Ae rod rome).


7.

9.

10.

L1,.

12.

Page 5 of 29

Perum LPPNPI- Angkasa Pura I Airports af,Lk

13.

1,4.

15.

20L0 jo PM 69 Tahun 20L3 tentang Tatanan

Kebandarudaraan Nasional;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3L Tahun

2OL3 tentang Program Keamanan Penerbangan

Nasional.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 6 Tahun


Bagian 830 (Civil Aviotion Sofety Regulotion Port Bj1)

tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan dan

Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil serta Prosedur

lnvestigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat

Udara Sipil

Peraturan Menteri Pehubungan Nomor PM. 90 Tahun

20!3 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang

Berbahaya dengan Pesawat Udara.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor

SKEP/L00/Xl/1985 tentang Peraturan dan Tata Tertib

Bandar Udara.

17. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor

SKEP/2841X/L999 tentang Standar Kinerja Operasional

Bandar Udara Yang Terkait Dengan Tingkat Pelayanan

(Level Of Service) Di Bandar Udara Sebagai Dasar

Kebijakan Pentarifan Jasa Kebandarudaraan.

18. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor

SKEP /77 /V,,/}OOS tentang Persyaratan Teknis

Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara;

19. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor

SKEP/223/X|2009 tentang Petunjuk dan Tata Cara

Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan (Sofety

Monogement System) Operasi Bandar Udara, Bagian

139-01 (Advisory Circulor L39-07, Airport Sofety

Monogement System)


SKEP/42/lll/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-03

Manajemen Bahaya Hewan Liar Di Bandar Udara dan

Sekitarnya (Advisory Circular CASR 1-39-03, Wildlife

Hozord Management On Or ln The Vicinity of An

Aerodrome)

L6,

Page 7 of 29

Perum LPPNPI- Angkasa Pura lAirports ff)\ It

uk


SKEP / 2770 / Xll / 2Ot0 tentang Petunjuk dan Tata Cara

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 138-

08, Standar Pembuatan Buku Pedoman Pengoperasian

Bandar Udara (Advisory Circular CASR Port 138-08,

Aerodrome Manual)

22. Peraluran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor

SKEPI3OL/V1201.1. tentang Petunjuk dan Tata Cara

Peraturan Keslamatan Penerbangan Sipil 1-39-10

(Advisory Circular CASR Part 739-L0), Rencana

Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.


KP. 42O Tahun 201-1 tentang Persyaratan Standar Teknis

dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan

Sipil Bag.139 (Manuol of Stondard CASR Part 139)

Volume lV, Pelayanan Pertolongan Kecelakaan

Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)


KP 116 Tahun 2013 tentang Pemindahan Pesawat Udara

Yang Rusak di Bandar Udara


KP. 6 Tahun 201-4 tentang Tata Cara Pengaturan Slot

Time

26. Akta Pendirian PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor 35

tanggal 15 Agustus 2008 (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Berita

Negara Republik lndonesia Nomor 22475\.

27. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara, PT. Angkasa Pura I (Persero), PT.

Angkasa Pura ll (Persero) dan Perum Lembaga

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan

lndonesia tanggal L2 Februari 2OI3 tentang Proses

Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi

lndonesia Nomor :

a. HK.ZOLI t/ Lo/ DRJU-2}13b. KE P. 1slo M.O2.O3 12013c. M o U.04. 07 .01, / O0 / 02/ 2013 / )Otd.032/DUlr/2013

28. Annex 2, Rules of The Air

29. Annex 3, Meteorological Service For lnternational Air

Page 8 of 29

rfi\ V

k

Perum LPPNPI- Angkasa Pura lAirports

Navigation

30. Annex 9, Facilitation

31. Annex 10, Aeronautical Telecommunications

32. Annex 1.1, Air Traffic Services

33. Annex 13, Aircraft Accident and lncident lnvestigation

34. Annex L4, Aerodrome

35. Annex 15, Aeronautical lnformation Services

36. Annex L7, Security

37. Annex 19, Safety Management

V. DEFINISI L,

2.

Apron adalah daerah tertentu pada bandar udara di darat,

yang digunakan untuk tempat naik turun penumpang,

bongkar muat kargo atau Pos, pengisian bahan bakar,

parkir atau perawatan pesawat udara.

Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan

dengan batas-batas tertentu yanB digunakan sebagai

tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik

turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempatperpindahan intra dan atarmoda transportasi, yang

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan

penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penumpang.

Daerah Manuver (Manouvering Areo) adalah bagian dari

bandar udara yang digunakan untuk tinggal landas (toke

off), mendarat, dan bergerak di landas penghubung

(toxiwayl oleh pesawat udara, kecuali opron (apron tidak

termasuk daerah manuver).

Daerah Pergerakan (Movement Area\ adalah bagian bandar

udara yang dipergunakan untuk lepas landas, mendarat dan

bergerak (toxiing) oleh pesawat udara, yang terdiri dari

daerah manuver dan opron.

Penanggulangan Keadaan Darurat (Airport Emergency

PlonlAEPlr adalah dokumen pelayayanan untuk

menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian dan/atau

kecelakaan pesawat udara di bandar udara dan sekitarnya

sampai radius 5 NM (t B Km) dari titi referensi bandar

udara, serta menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian,

kecelakaan dan/atau kebakaran fasilitas di bandar udara.

Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara adalah semua fasilitas

dan peralatan baik di dalam maupun di luar batas-batas

bandar udara, yang dibangun atau dipasang (di instalasi)

dan dipelihara untuk tujuan melayani kedatangan,

keberangkatan dan permukaan pergerakan pesawat udara,

termasuk pelayanan darat pesawat udara.

3.

Page 9 of 29

e$ I'w

Perum LPPNPI - Angkoso Puro I Airports

7. Gangguan (Hazard) adalah kondisi, obyek atau kegiatan

yang berpotensi menimbulkan cidera kepada personel,

kerusakan perlengkapan atau struktur, kerugian material,

atau berkurangnya kemampuan untuk melaksanakan suatu

fungsi.Hewan liar adalah hewan yang berada di wilayah operasi

Bandar udara yang mengganggu / berpotensi menimbulkan

bahaya terhadap pengoperasian pesawat udara'

Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan

dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan

lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan,

keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas

pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempatperpindahan intra danf arau antarmoda serta meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

10. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan

terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan

wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan

udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan

fasilitas umum lainnya.l-1. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang

memberikan perlindungan kepada penerbangan dari

tindakan melawan hukum melalui keterpaduan

pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur.

l-2.Kecelakaan (Accident) adalah peristiwa pengoperasian

pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada

peralatan atau fasilitas yang digunakan. Dan/atau korbanjiwa atau luka serius.

13. Kejadian serius (Serious Accident) adalah kondisi

pengoperasian pesawat udara hampir terjadinya

kecelakaan.L4. Kejadian (lncident) adalah suatu peristiwa selain kecelakaan

(Accident) yang berhubungan dengan pengoperasian

pesawat udara yang mempengaruhi atau dapat

mempengaruhi keselamatan operasi pesawat udara.

15. Obstacle adalah objek benda tetap (permanen atau

sementara) dan objek benda bergerak, atau bagian dari

keduanya, yang terletak pada suatu wilayah yang

digunakan untuk pergerakan pesawat udara di permukaan

atau yang ketinggiannya melebihi permukaan tertentu yang

dimaksudkan untuk menjaga keselamatan pesawat udara

yang sedang dalam penerbangan (in flight\.L6. Obstocle Limitation Surface adalah rangkaian permukaan

yang membentuk ruang udara di dan sekitar operasi bandar

udara, yang harus bebas dari obstocle agar operasi pesawat

udara dapat dilaksanakan dengan selamat dan untuk

8.

9.

Page t0 of 29

qtt vk

Perum LPPNPI - Angkasa Pura I Airports

mencegah bandar udara menjadi tidak dapat dioperasikan

karena adanya obstacle yang tumbuh di sekitar bandar

udara.l-7. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas

pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar Udara,

angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan

keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas umum lainnya'

18. Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome

Monuol) adalah dokumen yang terdiri dari data dan

informasi operasional, prosedur pengoperasian dan

prosedur perawatan fasilitas bandar udara termasuk semua

perubahannya yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara.

19. Penyelengggara Bandar Udara (Aerodrome Operator)

adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Badan Hukum

lndonesia pemegang sertifikat atau register bandar udara

yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal'

20. Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat

terbang di atmosfir karena daya angkat dari reaksi udara,

tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan

bumi yang digunakan untuk penerbangan.

21. Personel bandar udara adalah personel yang terkait

langsung dengan pengoperasian dan/atau pemeliharaan

fasilitas dan peralatan Bandar udara.

22. Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security

Progromme) adalah dokumen tertulis yang memuat

prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib

dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara dan

Badan Usaha Bandar Udara untuk memenuhi ketentuan

yang terkait dengan operasi penerbangan di lndonesia.

23. Safety Monagement System adalah suatu sistem untukmanajemen keselamatan pada bandar udara yang meliputistruktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan

peraturan dalam melaksanakan kebijakan keselamatan

bandar udara oleh penyelenggara bandar udara, yang

melaksanakan pengawasan keselamatan, dan

pengoperasian bandar udara.

24. Serangan burung adalah suatu kumpulan burung yang

berada pada area bandar udara yang dapat menyebabkan

kemungkinan bahaya atau resiko yang signifikan bagi

pengoperasian pesawat udara dalam melakukan kegiatan

operasi penerbangan di wilayah bandar udara.

25. Sisi Udara (Air side) adalah bagian dari bandar udara dan

segala fasilitas penun ya yang merupakan daerah

Page 71 of 29

Perum LPPNPI - Angkasa Pura I Airports ott V

k

bukan publik.

V. KEWENANGAN Kewenangan PT. Angkasa Pura I (Persero)

Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan Pelayanan Jasa terkait

Bandar Udara

Kewenangan Perum LPPNPI :

Memberikan pelayanan navigasi penerbangan meliputi :

a. Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic

Services/ATS);

b. Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronoutical

Telecommunication Services / COM);

c. Pelayanan lnformasi Aeronoutika (Aeronoutical

I nform asion Services/AlS)

d. Pelayanan lnformasi Metoerologi Penerbangan

(Aeronoutical Meteorological Services/MET);

e. Pelayanan lnformasi Pencarian dan Pertolongan (Search

and Rescue/SAR).

VI. PROSEDUR KOORDINASI

1. Koordinasi Pelayanan Navigasi Penerbangan Pada Kondisi Normal, Cuaca Dibawah Minima,

Kabut Asap dan Abu Vulkanik Gunung Berapi

Hak & Kewajiban PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Perum LPPNPI :

informasi terkait kondisi cuaca di bawah

asap dan terjadinya abu vulkanik gunung

2. Bersama-sama turut menjaga keselamatan, kelancaran dan

keteraturan Penerbangan pada kondisi normal, cuaca di

bawah minima, kabut asap dan terjadinya abu vulkanik

gunung berapi.

1. Mendapatkan

minima, kabut

berapi.

Prosedur Koordinasi Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan hal-hal dibawah

Pada kondisi normal melaksanakan tugas dan tanggung

jawab sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP);

Menerima dan mengolah informasi perkiraan waktu

kedatangan dan keberangkatan pesawat

Menerima informasi terkait kondisi cuaca di bawah

minima dan melakukan koordinasi kepada pihak terkait di

PT

ini

1,.

2.

3.

Page L2 of 29

Perum LPPNPT- Angkosa Pura t Airports '0)Vt t

k

bandar udara;

4. Menutup bandar udara berdasarkan koordinasi dengan

Perum LPPNPI terkait abu vulkanik gunung berapi;

5. Menyampaikan secepatnya rencana penutupan suatu

bagian dari daerah movement di bandar udara kepada

Perum LPPNPI;

6. Menyampaikan secepatnya rencana pembukaan kembali

suatu bagian dari daerah movement di bandar udara

kepada Perum LPPNPI.

Perum LPPNPI melaksanakan hal-hal dibawah ini :

1. Pada kondisi normal melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP);

2. Menyampaikan informasi perkiraan waktu kedatangan

dan keberangkatan Pesawat;3. Menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di

bawah minima dan waktu perkiraan masa berlaku

berdasarkan informasi dari BMKG;

4. Segera menyampaikan informasi jika terdapat abu

vulkanik gunung berapi dan memberikan masukan terkaitpenutupan bandar udara jika membahayakan

keselamatan navigasi penerbangan.

Z. Koordinasi Pelayanan Navigasi Penerbangan pada VVIP Movement dan Event-event

Khusus.

Hak & Kewajiban PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Perum LPPNPI:

7. Mendapatkan informasi terkait penerbangan VVIP dan

event-event khusus paling sedikit meliputi pelaksanaan

airshow, joy flight, dan acara kenegaraan.

2. Bersama-sama menjaga keselamatan, kelancaran dan

keteraturan Penerbangan pada penerbangan VVIP dan

event-event khusus.

Prosedur Koordinasi PT. Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan hal-hal dibawah

ini:

1. Menerima dan mengolah informasi perkiraan waktu

kedatangan dan keberangkatan pesawat;

2. Melakukan pertukaran informasi terkait penerbangan VVIP

dan event-event khusus dengan Perum LPPNPI dan

melakukan koordinasi kepada pihak terkait di bandar udara;

Page 13 of 29

h

Perum LPPNPI- Angkoso Puro I Airports @*v

3. Menutup bandar udara terkait penerbangan VVIP dan

event-event khusus lainnYa;

4. Menyampaikan informasi mengenai penutupan dan

pembukaan bandar udara sebelum dan sesudah

penerbangan VVIP berdasarkan informasi yang diterima;

5. Segera menyampaikan informasi perubahan waktu

mengenai penutupan bandar udara sebelum dan rencana

pembukaan bandar udara sesudah

keberangkatan/kedatangan penerbangan VVIP.


L. Menerima dan menyampaikan informasi perkiraan waktu

kedatangan dan keberangkatan penerbangan VVIP ;

2. Melakukan pertukaran informasi terkait Penerbangan VVIP

dan event-event khusus dengan PT. Angkasa Pura I

(Persero);

3. Koordinasi Slot Time dan Kapasitas


l. Untuk Bandar Udara yang masuk dalam anggota IDSC

permohonan Slot Time mendapat persetujuan dari IDSC

dan di luar keanggotaan permohonan disetujui oleh

pengelola Bandar Udara;

2. Bersama-sama melakukan proses evaluasi dan update

terhadap Notice Airport Capocity (NAC);

3. Bersama-sama memastikan implementasi ATFM dan

ACDM;

4. Memastikan untuk terintegrasinya masing-masing sistem

yang mendukung ATFM dan ACDM.

Prosedur Koordinasi PT. Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan hal-hal dibawah

ini:

L. Menginformasikan data-data terkait Kapasitas terminal &

Apron kepada Perum LPPNPI;

2. Jika diperlukan dapat dibentuk suatu tim bersama untuk

mengatasi permasalahan operasional terkait pelaksanaan

ATFM, ACDM dan perhitungan NAC.

Perum LPPNPI melaksanakan hal-hal di bawah ini :

L. Menyampaikan update runwoy capocity kepada PT

Angkasa Pura I (persero)

Page 14 of 29

Perum LPPNPI- Angkasa Pura I Airports h\ ttk

Jika diperlukan dapat dibentuk suatu

mengatasi permasalahan operasional

ATFM, ACDM dan perhitungan NAC.

2. tim bersama untuk

terkait pelaksanaan

-lnvestigationTerhadapKejadianlncidentPesawatUdaradiBandarUdara


Bersama-sama turut berkontribusi aktif dalam penanganan

dan pencegahan kejadian incident pesawat udara di bandar

udara.

Prosedur Koordinasi PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Perum LPPNPI melaksanakan

hal-hal dibawah ini:

Membentuk Tim untuk Melakukan joint investigation jika

terdapat indikasi kontribusi incident dari kedua belah pihak'

5" Koordinasi Perijinan Extend dan Advance Operating Hour

Hak & Kewajiban PT. Angkasa Pura I (Persero) memiliki hak dan kewajiban untuk:

7. Memberikan informasi terkait perijinan extend dan

advance.

2. Bersama-sama Perum LPPNPI mendukung peningkatan

pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan melalui

perijinan Extend dan Advance dengan tetap mengutamakan

keselamatan penerbangan.

Perum LPPNPI memiliki hak & kewajiban untuk :

t. Mendapatkan informasi terkait perijinan extend dan

advance.

2. Bersama-sama PT. Angkasa Pura I (Persero) mendukungpeningkatan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan

melalui perijinan Extend dan Advance dengan tetap

mengutamakan keselamatan penerbangan.

Prosedur Koordinasi PT. Angkasa Pura I (Persero) dan LPPNPI melaksanakan hal-hal

dibawah ini:L. Bersama-sama menyepakati permohonan ijin extend

operating hours pengoperasian pelayanan navigasi

penerbangan (AI5 operotion) selambat-lambatnya 2 jam

sebelum operating hou r berakhir.a. Extend operating hours untuk pesawat yang berangkat

dihitung hingga pesawat mencapai Point of No Return

(PNR);

b. Extend operating hours pesawat yang datang dihitung

Page L5 of 29

Perum LPPNPT- Angkosa Pura tAirports ffft \,h

hingga pesawat pada posisi Block-on.

Bersama-sama menyepakati permohonan ijin advance

operating hours pengoperasian pelayanan navigasi

penerbangan (ATS operation) selambat-lambatnya 2 jam

sebelum jam operating hour berakhir

a. Advance operating hours untuk pesawat yang

berangkat dihitung ketika pesawat pada posisi Block-

off/ req u est sto rt p u sh b o ck.

b. Advance operating hours pesawat yang datang

dihitung mulai pada saat pesawat melakukan contact

pertama kali di ATS unit.

2.

6. Koordinasi Pelaksanaan Kalibrasi

Hak & Kewajiban Hak & Kewajiban PT. Angkasa Pura I (Persero) :

L. Mengajukan jadual pelaksanaan kalibrasi terhadap fasilitas

PAPI.

2. Menjaga performance fasilitas PAPI untuk meningkatkan

keselamatan penerbangan berdasarkan peraturan yang

berlaku.

Hak & Kewajiban Perum LPPNPI :

1. Mengajukan jadual pelaksanaan kalibrasi terhadap fasilitas

navigasi penerbangan.

2. Menjaga performance fasilitas penunjang navigasi

penerbangan untuk meningkatkan keselamatan

penerbangan berdasarkan peraturan yang berlaku

Prosedur Koordinasi PT. Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan hal-hal dibawah ini:

1. Menginformasikan rencana pelaksanaan kalibrasi terhadap

fasilitas PAPI;

2. Menyampaikan hasil kalibrasi fasilitas PAPI;

3. Menyampaikan informasi terkait fasilitas PAPI yang telah

melewati batas waktu kalibrasi.


t. Menginformasikan rencana pelaksanaan kalibrasi terhadap

fasilitas navigasi penerbangan

2. Menyampaikan hasil kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan

3. Menyampaikan informasi terkait fasilitas navigasi

penerbangan yang telah melewati batas waktu kalibrasi.

Page 15 of 29

Perum LPPNPI- Angkasa Pura tAirports $t? kh

7. Koordinasi pergerakan Pesawat, Orang dan Kendaraan di Movement Area serta Alokasi

Parkir Pesawat Udara.

HAK & KEWAJIBAN PT. Angkasa Pura I (Persero) memiliki hak dan kewajiban untuk:

1. Mengatur serta mengawasi pergerakan kendaraan,

peralatan, atau orang di APron;

2. Mengatur atau menentukan alokasi parking stand pesawat

diApron;3. Menjamin keamanan dan keselamatan/safety pergerakan

pesawat di Apron dari rintangan saat pesawat push-back'

Perum LPPNPI memiliki hak & kewajiban untuk:L. Mengatur pergerakkan pesawat, kendaraan, atau orang di

Manouvering Area;

2. Mengatur pergerakkan pesawat yang melakukan reposisi

dari Apron ke lokasi lain di Manouvering Area;

3. Menyampaikan alokasi Parking Stand kepada pesawat;

4. Memberikan instruksi route menuju Parking stand kepada

pesawaU

5. Memberikan instruksi taxi route menuju Runway in Use

dan/atau ke suatu lokasi Manouvering Area.

Prosedur Koordinasi PT. Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan hal-hal di bawah ini :

1. Menyampaikan informasi Block-off time;2. Menyampaikan alokasi parking Stand setiap pesawat yang

datang (arrival) kepada Perum LPPNPI (unit TWR) sekurang-

kurangnya 20 menit, dan/atau perubahannya sekurang-

kurangnya 5 menit sebelum pesawat diperkirakan mendarat

(ErA);

3. Pada kondisi tertentu perubahan alokasi parkir terkait

dengan kapasitas apron dapat diberikan sampai dengan

pesawat mendarat sebelum masuk apron;4. Memberitahu Perum LPPNPI sekurang-kurangnya 30 menit

sebelum pelaksanaan:

a. Rencana pemindahan parking stand (reposisi) pesawat.

b. Rencana pemindahan pesawat dari Apron ke lokasi lain

yang melalui Manouvering Area.

c. Rencana pergerakkan kendaraan, atau barang, atau

orang yang akan melalui Manouvering Area.

d. Rencana pesawat yang akan melakukan running engine

di apron atau di Manouvering Area.

Page !7 of 29

$*th

Perum LPPNPI - Angkaso Pura I Airports

5. Menginformasikan setiap hal yang dapat menganggu I

kelancaran tugas dan pelayanan keselamatan penerbangan I

di Movement Area; I

6. Memandu pesawat udara yang tidak memiliki perwakilan I

dan atau ground handling sampai dengan parking stand I

yang telah ditetaPkan ; I

7. menginformasikan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan I

movement area.


L. Menyampaikan ETA pesawat yang akan menggunakan

Apron;2. Menginformasikan perkiraan waktu rencana pergerakkan

pesawat, atau kendaraan, , atau orang dapat dilaksanakan

di Manouvering Area;

3. Menginformasikan jalur pergerakkan pesawat, atau

kendaraan, atau orang yang harus dilalui di Manouvering

Area;4. Memberi ijin pesawat untuk melakukan running engine

lokasi yang telah diberitahukan PT. Angkasa Pura I

(Persero);

5. Menginformasikan apabila ada keberatan pilot (pesawat)

tentang alokasi parking stand;

6. Menginformasikan setiap hal yang dapat menganggu

kelancaran tugas dan pelayanan keselamatan penerbanagn

di Movement Area;

7. Segera menginformasikan apabila ada pesawat RTA/RTB

untuk pengaturan/alokasi parking stand.

B. Koordinasi mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

Hak & Kewajiban Hak & Kewajiban PT. Angkasa Pura I (Persero):

t. Membuat dan memastikan bahwa kawasan keselamatan

Operasi Penerbangan (KKOP) untuk bandar udara telah

dibuat dan update2. Memastikan tersedianya data obstacle yang dibutuhkan.3. Melakukan pemantauan obstacle dalam KKOP sesuai

dengan peraturan yang berlaku.


Menerima informasi secara rinci tentang lokasi dan ketinggian

obstocle.

Page 18 of 29

atlk'

Perum LPPNPI- Angkasa Pura I Airports


1. Menyampaikan secepatnya informasi semua objek (benda)

yang ketinggiannya melewati obstocle limitotion surfoce

secara rinci tentang lokasi dan ketinggian serta keberadaan

benda-benda penghalang, keadaan yang membahayakan

atau setiap peristiwa di atau dekat bandar udara yang bisa

mempengaruhi keselamatan penerbangan'


1. Menerima informasi mengenai semua objek (benda) yang

keti nggia n nya melewa ti ob sto cl e I i m itati o n su rfo ce ;

2. Memberikan masukan terkait kajian aeronautika pada

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

Koordinasi PenangananLiar (Wildlife Hozo rdsl

9. Layang-Layang, Laser,Serangan Burung lBird strikel Hewan

Hak & Kewajiban PT. Angkasa Pura I (Persero) memiliki hak dan kewajiban :

1-. Mendapatkan informasi terkait kejadian layang-layang,

Laser, Serangan Burung {Bird strike\ dan Hewan Liar

(Wildlife Hazards\;

2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan dan

pengendalian terhadap bahaya layang-layang, Laser,

Serangan Burung (Bird strike) dan Hewan Liar {WildlifeHazords);

3. Bersama Perum LPPNPI melakukan pengawasan

penanganan layang-layang Laser,Serangan Burung (Bird

strike) dan Hewan Liar (Wildlife Hozards) guna

meningkatkan keselamatan penerbangan.

Perum LPPNPI memiliki hak dan kewajiban:

L. Mendapatkan informasi terkait kejadian layang-layang,

Laser,Serangan Burung (Bird strike) dan Hewan Liar (Wildlife

Hazards);2. Bersama PT. Angkasa Pura I (Persero) melakukan

pengawasan penanganan layang-layang Laser, Serangan

Burung (Bird strike) dan Hewan Liar (Wildlife Hazordsl guna

meningkatkan keselamatan penerbangan.

Prosedur koordinasi PT. Angkasa Pura I (Persero) melakukan hal hal sebagai berikut :

1. Menginformasikan potensi atas kemungkinan kejadiangangguan layang-layang Laser,Serangan Burung (Bird strike)

dan Hewan Liar {Wildlife Hazords} berdasarkan identifikasi

Page 19 of 29

Perum LPPNPT- Anskasa Pura t Airports {hy I

hh

unit kerja atau personel bandar udara,

Mendapatkan safety report kejadian gangguan layang-

layang Laser,Serangan Burung (Bird strike) dan Hewan Liar

(Wildlife Hazords);

Menginformasikan kegiatan penanganan, pencegahan,

pengawasan dan pengendalian gangguan layang-layang


Hazards\.

Perum LPPNPI melakukan hal hal sebagai berikut :

1. Menginformasikan kejadian gangguan layang-layang


Hazards\;2. Memberikan masukan terkait kegiatan penanganan,

pencegahan, pengawasan dan pengendalian gangguan

layang-layang Laser,Serangan Burung (Bird strike) dan

Hewan Liar (Wildlife Hazards).

2.

3.

Koordinasi Rencana dan pelaksanaan Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara

lAirport Emergency Planl, Airport Sofety lnspection, Airport Security Programme (ASP)

dan Aerodrome Manual.

10.


!. Menyiapkan Dokumen Airport Emergency Plon, Airport

Security Programme (ASP) dan Aerodrome Monual sesuai

peratu ra n

2. Bersama perum LPPNPI melaksanakan Airport Emergency

Plan, Airport Safety lnspection, Airport Security Progromme

(ASP) dan Aerodrome Manualsesuai peraturan


L. Memberikan masukan dalam penyusunan dokumen AirportEmergency Plan, Airport Sofety lnspection, Airport Security

Progromme (ASP) dan Aeodrome Monuol sesuai peraturan.

2. Bersama PT. Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan Airport

Emergency Plan, Airport Safety lnspection, Airport Security

Progromme (ASP) dan Aerodrome Monuol sesuai peraturan

Prosedur koordinasi PT. Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan hal-hal dibawah ini:

A. Terkait Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara

(Airport Emergency Plon) :

1. Melakukan proses koordinasi dan komunikasi dengan

Perum LPPNPI terkait Penanggulangan Keadaan

Darurat Bandar Udara;

Page 20 of 29

qrT \,N

Perum LPPNPI - Angkasa Puro I Airports

2. Memberikan informasi terhadap pelaksanaan latihan

penanggulangan keadaan darura|

3. Melakukan koordinasi dalam peninjauan Airport

Emergency Plon (AEP) ;

4. Menentukan dan menginformasikan tingkatan siaga

emergency;

5. Menginformasikan akses jalan yang akan dilewati jika

terjadi incident maupun accident serta gangguan

terhadap keselamatan penerbangan;

6. Menginformasikan berakhirnya kondisi emergency.

B. Terkait Airport Sofety lnspection

1,. Menginformasikan mengenai jadwal pelaksanaan;

2. Memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan

Airport Safety inspection (Runway don Toxiwoy) dan

atau bilamana ada perubahan yang terjadi pada

kondisi fisik bandar udara yang direncanakan baik

bersifat sementara atau tetap yang dapat

mempengaruhi keselamatan pesawat udara;

3. Menetapkan dan menginformasikan kesiapan

penggunaan runway.

C. Terkait Airport Security Progromme (ASP)

1. Menerima informasi ancaman dan Sangguan

keamanan;2. Mengambil tindakan terhadap segala informasi

ancaman dan gangguan keamanan penerbangan;

3. Melaksanakan pengamanan wilayah bandar udara

dari ancaman dan gangguan melawan hukum;

4. Membantu melakukan pengamanan terhadap

fasilitas navigasi penerbangan.

D. Terkait Aerodrome Monual :


Perum LPPNPI terkait Aerodrome Mqnuol;

2. Melakukan koordinasi dalam peninjauan Aerodrome

Manuol.

Perum LPPNPI melaksanakan hal-hal dibawah ini:

A. Terkait Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara

(Ai rport E me rg e n cy P I o n\:L. Melakukan proses koordinasi dan komunikasi dengan

Page 2L of 29

q?[Perum LPPNPI - Angkosa Pura t Airports I

k,

PT. Angkasa Pura I (persero) terkait Penanggulangan

Keadaan Darurat Bandar Udara;

2. Mendapatkan informasi terhadap pelaksanaan latihan

penanggulangan keadaan darurat;

3. Melakukan koordinasi dalam peninjauan Airport

EmergencY Plon (AEP);

4. Memberikan dan mendapatkan informasi terkait

kondisi emergency dan perkembangannya;

5. Memberikan akses jalan yang akan dilewati pada

movement area jika terjadi incident maupun accident

serta gangguan terhadap keselamatan penerbangan

6. Mendapatkan informasi berakhirnya kondisi

emergency.

B. Terkait Airport Sofety lnspection1. Menginformasikan permintaan Airport Safety

lnspection (Runway dan Taxiway) jika dibutuhkan;

2. Mendapatkan informasi hasil pelaksanaan Airport

safety inspection (runway dan Taxiwoy).

C. Terkait Airport Security Progromme (ASP)

Segera menyampaikan informasi awal dan

perkembangannya jika terdapat gangguan keamanan di

bandar udara dan di pesawat udara.

D. Terkait Aerodrome Manuol '.


PT, Angkasa Pura I (Persero)terkait Aerodrome Manuol;

2. Melakukan koordinasi dalam peninjauan Aerodrome

Monual.

1,L. Koordinasi ldentifikasi Hazard di Movement Area


1. Memberikan informasi terkait hazard/bahaya di

Movement Area;

2. Mendapatkan laporan terkait hazard/bahaya di Movement

Area;3. Memiliki sistem manajemen yang meliputi pelaporan,

analisa, investigasi, umpan balik, mitigasi resiko serta

pelaksanaan rekomendasi dengan tepat untuk mengelola

bahaya (hazard).

Page 22 of 29

h

Perum LPPNPI- Angkoso Pura lAirportsqly

L


1. Mendapatkan informasi dan laporan terkait hazard/

bahaya di Movement Area;

2. Memiliki sistem manajemen yang meliputi pelaporan,

analisa, investigasi, umpan balik, mitigasi resiko serta

pelaksanaan rekomendasi dengan tepat untuk mengelola

bahaya (hazard).

Prosedur Koordinasi PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Perum LPPNPI bersama sama

melakukan hal sebagai berikut :

1. Membentuk suatu tim bersama untuk identifikasi

hazard di Movement Area.

12. Koordinasi Operasional Airfield Lighting System

I

I t. Menyediakan kesiapan Airfield Lighting system.

I

I Perum LPPNPI berkewajiban untuk :

I

I t. Menyampaikan informasi gangguan airfield lighting system

I berdasarkan laPoran aircrew;

I Z. Mengoperasikan airfield lighting system secara efektif dan

I efisien.


1,. Menyampaikan rencana dan hasil kegiatan pemeliharaan

dan perbaikan


L. Melakukan koordinasi dan memberikan informasi secara

lengkap kepada penyelenggara bandar udara apabila

terdapat fasilitas atau peralatan yang mengalami gangguan;

2. Menyampaikan informasi hasil random check terhadap

fasilitas PAPI jika diperlukan.

Page 23 of 29

Perum LPPNPI- Angkosa Puro lAirports

q)+ t$

L3. Pertukaran Data lnformasi Penerbangan


Bersama-sama memastikan kemudahan akses dan

terintegrasinya data penerbangan antar system sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Prosedur Koordinasi pT. Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan hal-hal di bawah ini:

L. Menerima informasi data operasional penerbangan;

2. Memberikan informasi waktu block on dan block offpesawat di Apron.

Perum LPPNPI melaksanakan hal-hal di bawah ini:

1,. Memberikan informasi data operasional penerbangan

terkait dengan Aeronautical Message;

2. Menerima informasi waktu block on dan block off pesawat

diApron.

14. Koordinasi Pelayanan Informasi Aeronautika

Hak dan Kewajiban PT. Angkasa Pura I (Persero) memiliki hak dan Kewajiban :

1. Mendapatkan informasi aeronautika yang mencukupi,

akurat, tepat waktu dan terkini terkait fasilitas bandar

udara yang menunjang keselamatan, keteraturan dan

efisiensi operasi penerbangan;

2. Memberikan raw data terkait perubahan fasilitas,

pelayanan bandar udara baik yang major maupun minor

untuk menunjang keselamatan, keteraturan dan efisiesi

operasi penerbangan.

Perum LPPNPI memiliki hak dan kewajiban

1. Memberikan informasi aeronautika yang mencukupi,

akurat, tepat waktu dan terkini terkait fasilitas bandar

udara yang menunjang keselamatan, keteraturan dan

efisiensi operasi penerbangan;

2. Meneruksan dan mengolah raw data terkait perubahan

fasilitas, pelayanan bandar udara untuk di publikasikan;

Page 24 of 29

Perum LPPNPI- Angkoso Pura I Airports0? \,

h

Prosedur Koordinasi pT. Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan hal-hal di bawah ini :

L. Mengajukan raw data terkait pendirian, penghapusan,

perubahan, kondisi fasilitas, pelayanan, prosedur dan

bahaya di bandar udara kepada unit terkait penyebaran

informasi aeronautika di Aerodrome AIS Unit.

Perum LPPNPI melaksanakan hal-hal di bawah ini:

t. Menerima, dan menyebarkan informasi aeronautika

berdasarkan data yang disampaikan dan menginformasikan

kembali kepada PT. Angkasa Pura I (Persero)'

VII. FORCE MAJEURE

2.

Kegagalan para pihak melaksanakan kewajiban berdasarkan

perjanjian ini tidak dianggap sebagai kelalaian atau

pelanggaran perjanjian apabila kegagalan tersebut

disebabkan oleh force moieure;

Yang dimaksud dengan force moieure dalam perjanjian ini

adalah keadaan tidak terduga yang terjadi di luar kekuasaan

para pihak, termasuk pada kebakaran, perang, pemogokan,

sabotase, epidemi, huru-hara akibat politik dan bencana

alam, tetapi hanya dalam batas dimana keadaan tersebut

secara langsung dan substansial mempengaruhi

kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan

kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini;

Bila terjadi force moieure, maka pihak yang mengalami

wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya secara

tertulis dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari

instansi yang berwenang dimana telah terjadi force

majeure;

Dalam waktu !4 (empat belas) hari kalender setelah

menerima pengajuan force maieure sebagaimana tersebut

pada ayat (3), maka pihak yang menerima pengajuan /orce

majeure akan menentukan sikapnya mengenai haltersebut;

Dalam hal terjadi force maieure, maka para pihak dapat

mempertimbangkan kembali jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan tersebut.

4.

5.

VII!.TINDAK LANJUT Hal-hal yang menyangkut rinci atau belum cukup diatur pada

ruang lingkup Nota Kesepakatan Teknis akan dirumuskan

metalui Letter of Coordination Agreement (LOCA) antar unit di

masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Distrik Perum

LPPNPI dengan Kantor Cabang PT, Angkasa Pura I (Persero)

dengan tidak bertentangan pada ketentuan Nota Kesepakatan

Teknis ini.

Page 25 of 29

$*Lw

Perum LPPNPI - Angkaso Pura I Airports

IX. PENGECUALIAN Pengecualian dari Nota Kesepakatan Teknis ini hanya dapatdilakukan atas pertirnbangan keselamatan dan keamananpenerbangan serta telah mendapat persetujuan dan disetujui oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Perum LPPNPI.

X. PENUTUP Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NotaKesepakatan Teknis ini harus dikoordinasikan dengansebaik-baiknya dengan tetap mengutamakankeselamatan dan keamanan penerbangan.

Nota Kesepakatan Teknis ini berlaku mengikat kedua

belah pihak sejak ditanda tangani,3. Nota Kesepakatan Teknis ini akan dievaluasi setiap tahun

sekali dan Amandemen dapat disepakati oleh PARA

PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Nota Kesepakatan Teknis ini.

1.

2.

Page 25 of 29

Perurn LPPNPI- Angkasa Pura I Airparts tt*' [*w

JABATAN TELEPHONE / FAX EMAIL

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA (LPPNPI)

SAFETY INFORMATION &

I NVESTIGATION MANAGEM ENT

SENIOR MANAGER

021-55915000

ext.5125

gusboed @vahoo.com

SAFETY & QUALITY SSURANCE

MANAGEMENT SENIOR

MANAGER

021-55915000

ext.5126

ldavu n iarti63@ gmai l.com

STANDARD, DESIGN &

PROCEDURE MANAGEMENT

SENIOR MANAGER

021-5s915000

ext.5t27

N u [email protected]

ATS OPERATION SENIOR SENIOR

MANAGER

021-55915000ext.5 138

m. bud ia rso(Dva hoo.co. id

ATFM & ATS SYSTEM SENIOR

MANAGER

021-559L5000

ext.5146

[email protected]

OPERATION SUPPORT SENIOR

MANAGER

021-5591s000ext.5136

fa ridzaism a p @-vahoo.com

CNS & ATS SYSTEM FACILITIES

READINESS SENIOR MANAGER

021-55915000ext.51L7

E n d o. p ra bowo @ a i rn a vi n dp nesra.qqJ-d

AERONAUTICAL I N FORMATION

FACILITIES READIN ESS SENIOR

MANAGER

ENGINEERING SUPPORT SYSTEM

SENIOR MANAGER

PT. ANGKASA PURA l(PERSERO)

AIRPORT SERVICES GROUP HEAD Telp. 0216541961

Fax. 0216541513

102L65475L4

airportsvcgrou p @ a ngka9apulal=l9ld

AIRPORT SECURITY GROUP HEAD Telp. 0216541961

Fax.021654L513

/02L654!5L4

avsec.gh @a ngkasapu ra l-.co. id

Page 28 of 29

DAFTAR ALAMAT KOMUNIKASI UNTUK KOORDINASI

at th

Perum LPPNPI - Angkoso Pura I Airports

SAFETY, HEALTH &

ENVIRONMENT GROUP HEAD

Telp.0216541961

Fax.02165415L3

safety, a p [email protected]

AIRPORT COMPL, PERFM & QUA.

ASS. DEP. HEAD

Telp. 021-6541961,

Fax. 021-6541513

FIRE FIGHTING & RESCUE DEP.

HEAD

Telp. 02165 41961.

Fax. 021654L5L3

PASSENGER, AIRLINES & CARGO

SERVICES DEP. HEAD

Te|p.021654L96L

Fax.021654t513

SECRENING CHECK POINT DEP.

HEAD

Telp. 021654L96L

Fax. 021654151,3

TERMINAL SECURITY DEP, HEAD Telp, 021654L96L

Fax. 021654L5L3

NON TERMINAL SECURITY DEP.

HEAD

Te|p.021654!961

Fax.02165415L3

SAFETY MANAG EM ENT SYSTEM

DEP. HEAD

Telp. 021654L961-

Fax. 021-654151-3

SAFETY, HEALTH &ENVIRONMENT DEP. HEAD

Te|p.0215541961

Fax. 0216541513

AIRPORT OPERATION &

READINESS DEP. HEAD

OPERATION DEP. HEAD

AIRPORT OPERATION DEP. HEAD

AIRPORT SECURITY DEP. HEAD

SMS, QM & CS DEP. HEAD

AIRPORT READINESS DEP. HEAD

Page 29 of 29

Perum LPPNPI - Angkasa Puro I Airports @tLk

LEMBAR PENGESAHAN

DITETAPKAN DI : JAKARTA

TANGGAL :

MenYetujui

OPERATION DIRECTOR

PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)

Menyetujui

DIREKTUR SAFETY & STANDARD

Mengetahui

PRESIDENT DIRECTOR


trAngkoso Puro I AlRPoRl

TOMMY SOETOMO

Mengetahui

s

Page27 of29

Perum LPPNPI - Angkasa Pura I Airports

YUSHAN SAYUTI

LEMBAR PENGESAHAN

DITETAPKAN

TANGGAL

DI JAKARTA

Menyetujui

OPERATION DIRECTOR


YUSHAN SAYUTI

Menyetujui

DIREKTUR SAFETY & STANDARD

Mengetahui

PRESIDENT DIRECTOR


{g/1 -eRS*+$o Puro I arRnon.

*.-ffi r{ .ei':r.wY.!l".jT :Itr+.**r...-..-.-.J _rir i&,r.,'.r,i..I .... :,... .

TOMMY SOETOMO

Mengetahui

Page 27 of 29

Perum LPPNPI - Angkasa Pura ! Airports

Documents

operational coordination agreement