OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AKADEMIK DALAM …...hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya. 5. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan institusi guna

OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AKADEMIK DALAM ADVOKASI

KEADILAN GENDER

Oleh: Ratna Batara Munti, M.Si

(Direktur LBH APIK Jakarta/

Kordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan)

13/02/2015

Presentasi RBM dalam Seminar Nasional"Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai

Keadilan Gender: Memastikan PeranMaksimal Lembaga Akademik, MasyarakatSipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13

Februari 2015 1

Disampaikan dalam Seminar Nasional

"Jaringan dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Keadilan Gender:

Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil, dan Institusi Negara“

Depok, 10-13 Februari 2015

Diselenggarakan oleh Program Studi Kajian Gender, Program Pascasarjana (Multidisiplin)

Universitas Indonesia

SEKILAS PROFIL LBH APIK JAKARTA

13/02/2015

Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai

Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13

2

VISI LBH APIK

3. Ikut serta mewujudkan terciptanya sistem hukum yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.

2. Ikut serta mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, dimana terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

1. Mendukung terwujudnya demokrasi, supremasi hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari.

13/02/2015



3

MISI LBH APIK

1. Melakukan pendampingan hukum bagi perempuan pencari keadilan, terutamaperempuan yang mengalami ketidakadilan dan lemah secara politik, ekonomi,sosial dan budaya.

2. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya dalam rangka mewujudkan masyarakat anti kekerasan.

3. Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap substansi, strukturmaupun budaya hukum di masyarakat.

4. Melakukan kajian kritis terhadap serta penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai info tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya.

5. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan institusi guna mendorongterwujudnya perubahan sistem hukum yang setara dan adil gender.

13/02/2015



4

Program Kerja LBH APIK

1. Pelayanan Hukum

• Memberi bantuan hukum kepada perempuan yang miskin secara ekonomi, sosial, politik dan budaya

2. Perubahan Hukum

• Melakukan upaya perubahan hukum yang lebih adildan responsif gender (advokasi kebijakan,publikasi, penyebaran informari), pelatihanparalegal, dan upaya-upaya pembedayaanmasyarakat lainnya.

13/02/2015



5

Alur Kerja BHGS

* Kasus KTP ditangani

* Pencatatan atas seluruh proses penanganan kasus (substansi, struktur dan kultur)

* Data proses penanganan kasus

* Analisa data proses penanganan kasus

* Kertas kebijakan, modul pelatihan (BHGS dan Paralegal)

* Advokasi sistem hukum (subtansi, struktur dan kultur)

13/02/2015



6

SEKILAS PROFIL JKP3 (JARINGAN KERJA PROLEGNAS PRO PEREMPUAN)

13/02/2015



7

JKP3

• Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan(JKP3), diinisiasi pada tahun 2005 oleh LBH APIK Jakarta bersama sejumlah NGO

• Tujuan: mendorong adanya berbagai kebijakanyang sensitif gender dan berpihak kepadaperempuan melalui Prolegnas di parlemen

• JKP3 terdiri dari berbagai lembaga swadayamasyarakat, organisasi dan individu yang peduli pada isu perempuan

13/02/2015



8

Anggota JKP3

• Nasional:APAB, Bupera SPSI Reformasi, ICRP, Institut Perempuan, Kaki Lima, Kalyanamitra, Kapal Perempuan, KeppakPerempuan, Asosiasi LBH-APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH-Jakarta, Perempuan Mahardika, Sapa Indonesia, PKT-RSCM, PP Fatayat NU, Allimat, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Puan Amal Hayati, YayasanPulih, Rahima, Rekan Perempuan, Rumah Kita, RumpunGema Perempuan, Perempuan Mahardhika, SolidaritasPerempuan Nasional, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), PdPolitik, Solidaritas Perempuan, Koalisi PerempuanIndonesia untuk Keadilan, Migran Care, Women Research Institute (WRI).

13/02/2015



9

Lanjutan….

• Lokal:

LBH APIK Lhoksemawe, LBH APIK Medan, LBH APIK Palembang, LBH APIK Jakarta, LBH APIK Banten, LBH APIK Yogyakarta, LBH APIK Semarang, LBH APIK Mataram, LBH APIK Bali, LBH APIK Pontianak, LBH APIK Kalimantan Timur, LBH APIK Sulaweisi Selatan, LBH APIK Manado,LBH APIK NTT, LBH APIK Palu, LBH APIK Papua, Institut Perempuan, Jaringan Daerah KeppakPerempuan, KPI Jabotabek, SP Jakarta

13/02/2015



10

Keberhasilan Advokasi JKP3

• RUU Anti KDRT sejak 1997 (disahkan 14 Sept 2004)

• RUU Kewarganegaraan (disahkan 11 July 2006)• RUU Perlindungan Saksi dan Korban (11 August

2006)• RUU Trafiking (disahkan 20 Maret 2007)• Kritisi atas RUU Anti Pornografi (disahkan 30

Oktober 2008)• RUU Revisi UU Kesehatan (disahkan 14

September 2009)

13/02/2015



11

KOLABORASI UNTUK OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AKADEMIK UNTUK

MENCAPAI KEADILAN GENDER

13/02/2015



12

Tantangan Mewujudkan KeadilanGender: Agenda Advokasi

• MASALAH AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN : Masih tinggi kasus KTP yang dilaporkanMasih banyak kendala dan hambatan dalampenanganan (APH yang tidak sensitif, dukungankelembagaan yg minim dan belum efektif, contohperan P2TP2A )

• Belum ada upaya sistematis untuk pencegahandan penanggulangan KTP (tidak ada Rencana AksiNasional)

• Implementasi UU yang masih jauh dari harapan(UU PKDRT, UU Trafiking)



13/02/2015 13

Lanjutan….

• KEBIJAKAN2 YG MASIH DISKRIMINATIF (UUP, KUHP/KUHAP, UU KESEHATAN, PERDA-PERDA DAN KEBIJAKAN LOKAL LAINNYA)

• MASIH MINIM KOMITMEN NEGARA UNTUK PELAKSANAAN CEDAW

• PERLU REFORMASI HUKUM/KEBIJAKAN YG EFEKTIF

• PERLU MENDORONG AGENDA PROLEGNAS PRO PEREMPUAN



13/02/2015 14

Agenda Prolegnas Pro Perempuan

• RUU KUHP/RUU KUHAP

• RUU Perkosaan – RUU Kekerasan Seksual

• Amandemen UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

• Standarisasi Implementasi UU PKDRT (SOP PKDRT)

• RUU Sistem Peradilan Keluarga

• RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender

• RUU Perlindungan PRT

• RUU Revisi UU PPTKILN

13/02/2015



15

LEGITIMASI

• Sebagai pelaksanaan Konstitusi dan CEDAW, incRekomendasi Umum dan Catatan Akhir, UU HAM dan peraturan-perundangan lainnya

• Sebagai pelaksanaan dari komitmen Internasional: Nairobi, Social Development, ICPD Kairo, Beijing dan MDGs/MDGs+20

• Sebagai cara mengatasi berbagai kondisiketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki

• Sebagai bentuk tanggungjawab negara

13/02/2015



16

ASAS KETERDESAKAN/URGENCY

• Kondisi tidak setara antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan yg disebabkankuatnya sistim patriarki

• Lihat statistik, HDI, GEM, MDGs, GDI (World Economic Forum) dan

• Kebijakan dan peraturan-perundangan ygdiskriminatif (termasuk perda2) serta berpotensidan atau melestarikan kekerasan terhadapperempuan

13/02/2015



17

Lanjutan…

• AKI : 359/100.000 KELAHIRAN• PEREMPUAN YG TERINFEKSI HIV• ANGKA KDRT, TRAFFIKING, PERKAWINAN ANAK,

TINGGI• BURUH MIGRAN PEREMPUAN/TKW DAN PRT

MENGALAMI KEKARSAN DAN DISKRIMINASI DI SETIAP LINI

• PARTISIPASI POLITIK DAN JABATAN PUBLIK RENDAH• KEMISKINAN BERWAJAH PEREMPUAN

13/02/2015



18

Kasus KtP Nasional

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

119,107

216,156

279,688

Data Komnas Perempuan

KtP

13/02/2015 19



• Meski ada UU PKDRT, kasus-kasus KDRT tidakberkurang, dan hampir selalu tertinggidibanding kasus-kasus kekerasan terhadapperempuan lainnya

• Data KDRT nasional: Tahun 2012 dari total 216. 156 kasus , 66 % adalah KDRT (8.315), meningkat 2013 menjadi 11.719 kasus KDRT (71 %) dari total 279.688 kasus KTP (sumber: Catatan Komnas Perempuan)

PENTING REFORMASI HUKUM KELUARGA DAN SISTEM PERADILAN KELUARGA YANG TERPADU

13/02/2015



20

Lanjutan….

Dari data LBH APIK Jakarta tercatat, dalam 3(tiga) tahun terakhir angka KDRT cendrungmeningkat:

Tahun 2011, dari 706 kasus yg ditangani,417 adalah kasus KDRT

Pada tahun 2012, dari 654 kasus ygditangani, 347 adalah kasus KDRT

Sedangkan pada tahun 2013, menangani428 Korban KDRT dari 504 jumlah korbanyang datang langsung.

13/02/2015



21

Perbandingan Kasus KtP danKdRT Nasional

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

119,107

216,156

279,688

10,468 8,315 11,719

Data Komnas Perempuan

KtP KdRT

13/02/2015



22

Perbandingan Kasus KtP dan KdRTdaerah Jabodetabek

13/02/2015



23

• Kasus2 perceraian yg umumnya berdimensiKDRT (faktor penyebab) juga hampirmendominasi seluruh perkara yang masuk kePengadilan Agama, yakni 88.65 %nya(284.379) dari total perkara sebanyak 320.788 kasus. Gugat cerai sebanyak 59.32% (190.280), dan cerai talak 29.33% (94.099).

Lanjutan…

13/02/2015



24

• Kasus-kasus KDRT baik yang dilaporkan secarapidana maupun perdata akan terus terjadi, bila norma yg dibangun melalui UU Perkawinan masih tetap dikskriminatifterhadap perempuan

• Akses keadilan bagi korban KDRT belumsepenuhnya terjamin bila sistem peradilanyang ada masih tersekat-sekat dengan rezimmasing2 (pidana-perdata), tidak terintegrasi

KESIMPULAN

13/02/2015



25

OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AKADEMIK

• TERLIBAT AKTIF DALAM UPAYA / AGENDA ADVOKASI PRO KEADILAN GENDER

• PENELITIAN DAN PENGKAJIAN UNTUK MEMPERKUAT BASIS ADVOKASI

• PUBLIKASI DAN SOSIALISASI HASIL AKADEMIS YANG RELEVAN

• PEMBUATAN NASKAH AKADEMIS DAN DRAFTING

• JUBIR DALAM LOBBY DAN KAMPANYE

13/02/2015



26

Lanjutan…..

• PENGUATAN APH DALAM PENEGAKAN HUKUM

• PENYEDIAAN SAKSI AHLI DI PENGADILAN (KASUS KTP, JUDICIAL REVIEW DI MA DAN MK)

• KADERISASI AKTIFIS / RELAWAN

• MEMPERBANYAK KEGIATAN AKADEMIS YANG MELIBATKAN KERJASAMA DENGAN LSM DAN JARINGAN ADVOKASI (MAGANG, DOSEN TAMU, TUGAS LAPANGAN, KERJASAMA PENELITIAN DLL)

13/02/2015



27

SEKIAN…..DAN…TERIMA KASIH

Ratna Batara Munti , M.SiDirektur LBH-APIK Jakarta/ Kordinator Jaringan Kerja ProlegnasPro Perempuan (JKP3)/ Pengurus Asosiasi LBH APIK se-Indonesia

Email: [email protected]

HP: 0818 75 8089

Kantor LBH-APIK Jakarta

Jl. Raya Tengah, 31, Rt.01/Rw.09, Kp. Tengah, Kramatjati

Jakarta Timur 13540

Telp (021) 87797289, Fax (021) 87793300

Email: [email protected]

web: //www.lbh-apik.or.id

13/02/2015 28



mailto:[email protected]

Documents

OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AKADEMIK DALAM …...hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya. 5. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan institusi guna