Otonomi Daerah

7/17/2019 Otonomi Daerah

http://slidepdf.com/reader/full/otonomi-daerah-568de411bcbd7 1/16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut di atas maka akan

tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur

dan mengurus kepentingan sendiri.

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah

dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor ! "ahun !##$ tentang

Pemerintahan Daerah dan UU Nomor "ahun !##$ tentang Perimbangan

%euangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. %edua UU otonomi daerah ini

merupakan re&isi terhadap UU Nomor !! dan Nomor !' "ahun ())) sehingga

kedua UU tersebut kini tidak berlaku lagi.

*ejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut

memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas,

nyata dan bertanggung jawab. +danya perimbangan tugas ungsi dan peran antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing

daerah harus memiliki penghasilan yang ukup, daerah harus memiliki sumber

pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan

dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetiti di dalam pelaksanaan

pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

emang harapan dan kenyataan tidak lah akan selalu sejalan. "ujuan atau

harapan tentu akan berakhir baik bila pelaksanaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan juga berjalan baik. Namun ketidakterapaian harapan itu nampak nya

mulai terlihat dalam otonomi daerah yang ada di Indonesia. asih banyak

permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia.

Otonomi Dalam Sorotan | 1



Permasalahan-permasalahan itu tentu harus diari penyelesaiannya agar tujuan

awal dari otonomi daerah dapat terapai.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan ini penulisan memberikan batasan-batasan masalah, meliputi /

(. 0ksploitasi Pendapatan Daerah

!. %ondisi *D aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya

pelaksanaan otonomi daerah

. %orupsi di Daerah

1.3. Tujuan Penulsan

"ujuan penulisan ini

(. engetahui tiga permasalahan di atas yaitu dalam tatanan pelaksanaan

otonomi daerah di Indonesia /

a. 0ksploitasi Pendapatan Daerah

b. %ondisi *D aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya


. %orupsi di Daerah

!. emberikan alternati&e penyelesaian dari permasalahan yang ada

1.!. Man"aat Penulsan

(. *ebagai bahan pelajaran bagi mahasiswa.

!. *ebagai waana awal bagi penyusunan karya tulis selanjutnya.

. *ebagai literature untuk lebih memahami sebagian dari permasalahan

otonomi daerah di Indonesia.

BAB II




PEMBAHA#AN

2.1 Pengertan $t%n%m Daerah

Otonomi Daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri

berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan

Republik Indonesia. dengan adanya desentralisasi maka munullan otonomi bagi

suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam

keorganisasian yang seara sederhana di deinisikan sebagai penyerahan

kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia,

desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan

karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma

pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan

tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya 1dana, manusia dll2 dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang

melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan

keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh

program dan pelayanan yang diranang dan dilaksanakan oleh pemerintah. 3al ini

akan meningkatkan rele&ansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan

kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin diapai oleh

pemerintah ditingkat daerah dan nasional, dari segi sosial dan ekonomi. Inisiati

peningkatan perenanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial

ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya

pemerintah seara eekti dan eisien untuk memenuhi kebutuhan lokal.

2.2. Permasalahan Dalam $t%n%m Daerah D In&%nesa

*ejak diberlakukannya paket UU mengenai Otonomi Daerah, banyak orang

sering membiarakan aspek positinya. emang tidak disangkal lagi, bahwa

otonomi daerah membawa perubahan positi di daerah dalam hal kewenangan

daerah untuk mengatur diri sendiri. %ewenangan ini menjadi sebuah impian

karena sistem pemerintahan yang sentralistik enderung menempatkan daerah

sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau pinggiran. Pada masa


http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paradigma&action=edit





lalu, pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan

pembangunan. +lih-alih mendapatkan manaat dari pembangunan, daerah justru

mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan tersebut

tampaknya banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak

menguntungkan tersebut.

+kan tetapi apakah di tengah-tengah optimisme itu tidak terbersit

kekhawatiran bahwa otonomi daerah juga akan menimbulkan beberapa persoalan

yang, jika tidak segera diari pemeahannya, akan menyulitkan upaya daerah

untuk memajukan rakyatnya4 5ika jawabannya tidak, tentu akan sangat nai .

engapa4 %arena, tanpa disadari, beberapa dampak yang tidak menguntungkan

bagi pelaksanaan otonomi daerah telah terjadi. +da beberapa permasalahan yang

dikhawatirkan bila dibiarkan berkepanjangan akan berdampak sangat buruk pada

susunan ketatanegaraan Indonesia.

asalah-masalah tersebut antara lain /

(. +danya eksploitasi Pendapatan Daerah



. %orupsi di Daerah

Permasalahan tersebut dibahas lebih lanjut sebagai berikut :

2.2.1 A&an'a eks(l%tas Pen&a(atan Daerah

*alah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar

dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan

sampai pada alokasi pemanaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan

semaam ini sebenarnya sudah munul inherent risk, risiko bawaan, bahwa daerahakan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan

daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana

yang ukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan.

Daerah harus membayar seluruh gaji seluruh pegawai daerah, pegawai pusat yang

statusnya dialihkan menjadi pegawai daerah, dan anggota legislati daerah. Di

samping itu daerah juga dituntut untuk tetap menyelenggarakan jasa-jasa publik

dan kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.




Dengan skenario semaam ini, banyak daerah akan terjebak dalam pola

tradisional dalam pemerolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensikan

pemungutan pajak dan retribusi. 6agi pemerintah daerah pola ini tentu akan

sangat gampang diterapkan karena kekuatan koersi yang dimiliki oleh institusi

pemerintahan7 sebuah kekuatan yang tidak applicable dalam negara demokratis

modern. Pola peninggalan kolonial ini menjadi sebuah pilihan utama karena

ketidakmampuan pemerintah dalam mengembangkan siat wirausaha

(enterpreneurship).

+pakah upaya intensiikasi pajak dan retribusi di daerah itu salah4 "entu

tidak. +kan tetapi yang jadi persoalan sekarang adalah bahwa banyak pemerintah

daerah yang terlalu intensi memungut pajak dan retribusi dari rakyatnya.

Pemerintah daerah telah kebablasan dalam meminta sumbangan dari rakyat.

6uktinya adalah jika menghitung berapa item pajak dan retribusi yang harus

dibayar selaku warga daerah. 5ika diteliti, jumlahnya akan menapai ratusan item.

6eberapa bulan lalu berkembang sinisme di kalangan warga D%I 5akarta,

bahwa setiap akti&itas yang mereka lakukan telah menjadi objek pungutan Pemda

D%I, sampai-sampai buang hajat pun harus membayar retribusi. Pemda Pro&insi

8ampung juga bisa menjadi ontoh unik ketika menerbitkan perda tentang

pungutan terhadap label sebuah produk. 8ogika yang dipakai adalah bahwa label

tersebut termasuk jenis papan reklame berjalan. 3al ini terlihat luu. %arena

tampaknya Pemerintah setempat tidak bisa membedakan mana reklame, sebagai

bentuk iklan, dan mana label produk yang berungsi sebagai identiikasi nama dan

spesiikasi sebuah produk. %edua, jika perda tersebut diberlakukan 1sepertinya

kurang meyakinkan apakah perda tersebut jadi diberlakukan atau tidak2, akan

timbul kesulitan besar dalam penghitungan dan pemungutan retribusi. Dengan duaontoh tersebut, penulis ingin mengatakan bahwa upaya pemerintah daerah dalam

menggali pendapatan daerah di era otonomi ini telah melampaui batas-batas akal

sehat. Di satu pihak sebagai warga negara kita harus ikut berpartisipasi dalam

proses kebijakan publik dengan menyumbangkan sebagian kemampuan ekonomi

yang kita miliki melalui pajak dan retribusi. +kan tetapi, apakah setiap upaya

pemerintah daerah dalam memungut pendapatan dari rakyatnya hanya




berdasarkan justiikasi semaam itu4 "idak adakah ukuran kepantasan, sejauh

mana pemerintah daerah dapat meminta sumbangan dari rakyatnya4(

6ila dikaji seara matang, instensiikasi perolehan pendapatan yang

enderung eksploitati semaam itu justru akan banyak mendatangkan persoalan

baru dalam jangka panjang, dari pada manaat ekonomis jangka pendek, bagi

daerah. Persoalan pertama adalah beratnya beban yang harus ditanggung warga

masyarakat. eskipun satu item pajak atau retribusi yang dipungut dari rakyat

hanya berkisar seratus rupiah, akan tetapi jika dihitung seara agregat jumlah uang

yang harus dikeluarkan rakyat perbulan tidaklah keil, terutama jika pembayar

pajak atau retribusi adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan memadai.

Persoalan kedua terletak pada adanya kontradiksi dengan upaya pemerintah

daerah dalam menggerakkan perekonomian di daerah. 6ukankah seara empiris

tidak terbantahkan lagi bahwa banyaknya pungutan hanya akan menambah biaya

ekonomi yang ujung-ujungnya hanya akan merugikan perkembangan ekonomi

daerah setempat. %alau pemerintah daerah ingin menarik minat in&estor

sebanyak-banyaknya, mengapa pada saat yang sama justru mengurangi minat

in&estor untuk berin&estasi 4

2.2.2 )%n&s #DM a(aratur (emerntahan 'ang *elum menunjang

se(enuhn'a (elaksanaan %t%n%m &aerah

*ejak diberlakukannya otonomi daerah. *ebagian pemerintah daerah bisa

melaksanakan amanat konstitusi meningkatkan tara hidup rakyat,

menyejahterakan rakyat, dan menerdaskan rakyat. 6erdasarkan data yang ada !#

9 pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah

kesejahteraan rakyat di daerah. Namun masih :# 9 pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan &isi, misi dan program desentralisasi.!

1http://ampundeh.wordpress.com/2012/03/25/permasalahan-an!-tim"ul-

dalam-pela#sanaan-otonomi-daerah/ Diunduh o#to"er 2012

2 i"id

Otonomi Dalam Sorotan | $

http://ampundeh.wordpress.com/2012/03/25/permasalahan-yang-timbul-dalam-pelaksanaan-otonomi-daerah/






Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat di wujudkan pertama-

tama dan terutama di tentukan oleh kapasitas yang di miliki manusia sebagai

pelaksananya. Penyeenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan

sebaik-baiknya apabil manusia pelaksananya baik,dalam arti mentalitas maupun

kapasitasnya.

Dalam kenyataan syarat syarat yang di tentukan bagi seorang kepala daerah

belum ukup menjamin tuntutan kualitas yang ada. Di mana yang berkaitan

dengan kapasitas 1pengetahuan dan keakapan2 hanya tga s'arat yang di penuhi

masing-masing7erdas,berkemampuan,dan keterampilan7mempunyai keakapan

dan pengelaman kerja yang ukup di bidang pemerintahan7berpengetahuan yang

sederajat degan perguruan tinggi atau sekurang kurangnya di persamakan dengan

sarjana muda.

Demikian pula halnya dengan mentalitas tidak terdapat ukuran-ukuran yang

dapat di pergunakan sebagai tolok ukur objekti, sehinggga terdapat ukup banyak

kesulitan dalam penilaian padahal peranan mental ini sangat penting dalam

penyelenggaraan otonomi daerah. Persyaratan dari daerah tidak menyertakan

aspek aekti 1moral2 yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja pengelola

pemerintah daerah. +spek aekti penting tersebut dirini sebagai berikut/

(. 6eragama islam

!. empunyai bekal ilmu syar;i

. empunyai akhlak karimah

$. 5ujur

'. +manah

Pada kenyataan yang kita dapati di lapangan akan kualitas *D di daerah

dalam hal ini pengelola daerah lebih didominasi oleh pertimbangan akseptabilitas

1walaupun kadang kala tidak objekti2 dari pada kualitas dan kapabilitas seseorang

alon wakil rakyat ataupun pemimpin di daerah.

Pemimpin daerah atau wakil rakyat yang banyak mengorbankan uang, lebih

berorientasi kepada proyek pribadi, yaitu untuk memperoleh keuntungan seara

inansial dan material.

Pemimpin daerah atau wakil rakyat enderung membentuk kelompok-

kelompok ditengah-tengah birokrasi, sehingga terdapat perlakuan yang

diskriminati di kalangan birokrasi.

Otonomi Dalam Sorotan | %



Pemimpin daerah atau wakil rakyat ada yang tidak konsisten terhadap &isi

dan misi daerah 1walaupun disampaikan pada saat menjadi alon2, karena

menganggap &isi dan misi yang disampaikan hanya untuk kepentingan sesaat.

Pemimpin daerah atau wakil rakyat yang lebih berorientasi untuk

mempertahankan kekuasaan walaupun dengan ara dan kebijaksanaan yang tidak

memenuhi kaidah moral dan etika bahkan menyimpang dari peraturan dan

perundangan.

3al yang dikemukakan diatas merupakan kondisi dan gejala umum,

walaupun ada yang berbuat, berprilaku dan membuat kebijakan sesuai dengan

ketentuan serta tujuan dari otonomi daerah tersebut, namun jumlahnya tidak

seberapa.

2.2.3 )%ru(s & Daerah

<enomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan

berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik

korupsi dari pusat ke daerah. *inyalemen ini menjadi semakin beralasan ketika

terbukti bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan

menghambur-hamburkan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan alasan

studi banding. 5uga, mulai terdengar bagaimana anggota legislati mulai

menggunakan kekuasaannya atas eksekuti untuk menyetujui anggaran rutin

DPRD yang jauh lebih besar dari pada sebelumnya. 6elum lama diberitakan di

%ompas 1$=)2 bagaimana legislati %ota >ogya membagi dana ?## juta untuk $#

anggotanya atau (?,' juta per orang dengan alasan menutup biaya operasional dan

kegiatan kesekretariatan. engapa harus ada bagi-bagi sisa anggaran4 "idakkah

jelas aturannya bahwa sisa anggaran seharusnya tidak dihabiskan dengan aara bagi-bagi, melainkan harus disetorkan kembali ke %as Daerah4 Dipandang dari

kaamata apapun perilaku pejabat publik yang enderung menyukai menerima

uang yang bukan haknya adalah tidak etis dan tidak bermoral, terlebih jika hal itu

dilakukan dengan sangat terbuka.

*umber praktik korupsi lain yang masih berlangsung terjadi pada proses

pengadaan barang-barang dan jasa daerah (procurement). *eringkali terjadi harga

sebuah item barang dianggarkan jauh lebih besar dari harga pasar. %olusi antara

Otonomi Dalam Sorotan | &



bagian pengadaan dan rekanan sudah menjadi hal yang jamak. Pemberian asilitas

yang berlebihan kepada pejabat daerah juga merupakan bukti ketidakarian

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. 3ibah dari pihak ketiga

kepada pejabat daerah sudah menjadi hal biasa yang tidak pernah diributkan dari

dulu. %alau diermati dan dinalar, berapa kenaikan kekayaan pejabat daerah

setelah mereka menjabat posisi tertentu4 *eberapa drastis perubahan gaya hidup

para pejabat publik itu4

6erikut ini beberapa modus korupsi di daerah/

(. %orupsi Pengadaan 6arang

odus / a. Penggelembungan 1mark up2 nilai barang dan jasa dari harga

pasar.

b. %olusi dengan kontraktor dalam proses tender.

!. Penghapusan barang in&entaris dan aset negara 1tanah2

odus / a. emboyong in&entaris kantor untuk kepentingan pribadi.

b. enjual in&entaris kantor untuk kepentingan pribadi.

. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, keniakan pangkat,

pengurusan pensiun dan sebagainya.

odus / emungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

$. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi 1sekolah, rumah ibadah, panti

asuhan dan jompo2

odus / a. Pemotongan dana bantuan sosial

b. 6iasanya dilakukan seara bertingkat 1setiap meja2.

'. 6antuan ikti

odus / embuat surat permohonan ikti seolah-olah ada bantuan dari

pemerintah ke pihak luar.@. Penyelewengan dana proyek

odus / a. engambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi.

b. emotong dana proyek tanpa sepengtahuan orang lain.

?. Proyek ikti isik

odus / Dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi seara isik proyek

itu nihil.

Otonomi Dalam Sorotan | '



:. anipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan

iuran.

odus / a. 5umlah riil penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan.

b. Penetapan target penerimaan

2.3 Pen'elesaan (ermasalahan %t%n%m &aerah & In&%nesa

Pada intinya, masalah A masalah tersebut seterusnya akan menjadi persoalan

tersendiri, terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah. Pilihan

kebijakan yang tidak populer melalui intensiikasi pajak dan perilaku korupti

pejabat daerah sebenarnya sudah ada sejak lama dan akan terus berlangsung. 5ika

kini keduanya baru munul dipermukaan sekarang, tidak lain karena momentum

otonomi daerah memang memungkinkan untuk itu. Otonomi telah meniptakan

kesempatan untuk mengeksploitasi potensi daerah dan sekaligus memberi peluang

bagi para pahlawan baru menganggap dirinya telah berjasa di era reormasi untuk

bertindak semau gue.

0ksploitasi daerah sah-sah saja dilakukan jika tepat dan bijak dalam

pelaksanaannya. >ang dibutuhkan adalah optimalisasi dari eksploitasi tersebut

bukan maksimalisasi. 6entuk optimalisasi tersebut bias dilakukan dengan menarik

pajak dan restribusi tidak seara serampangan. Pemimpin daerah bias menetapkan

pajak dan restribusi yang tepat menilik dari seberapa urgent pajak dan restribusi

itu dilakukan demi kesejahteraah masyarakat. 5ika tidak mengau pada

kesejahteraan masyarakat tentunya penetapan pajak dan restribusi yang

serampangan akan menjadikan masyarakat terbebani sehingga bukan

kesejahteraan yang didapat melainkan kemunduran kesejahteraan itu sendiri.

Dengan adanya pajak dan restribusi yang tepat pemimpin daerah jugamengoptimalisasi potensi daerah untuk pemasukan daerah diluar pajak dan

restribusi. Potensi daerah dikembangkan dengan melihat prospek layak jual dan

bermanaat bagi masyarakat. Upaya lainnya yang juga sangat penting dalam

optimalisasi adalah eisiensi anggaran daerah yang tepat sasaran sehingga tidak

terjadi pemborosan dan penyia-nyiaan hasil daerah dengan melakukan

pembelanjaan daerah yang tepat sasaran.




Otonomi yang diberlakukan tidak lepas dari *D yang ada di daerah

sebagai asset utama keberhasilan otonomi daerah. Untuk menapai keberhasilan

otonomi dari sisi *D setidaknya patokan persyaratan *D yang mengelola

otonomi dalam hal ini pemimpin daerah dan juga wakil rakyat ditetapkan suatu

batasan kualiikasi berdasarkan kualitas, moralitas dan juga penerapan dalam

keseharian indi&idu *D daerah ini.

%ualiikasi kualitas pengelola daerah sejatinya memiliki tingkat pendidikan

di atas rata-rata masyarakat 1min.*(2, mempunyai keakapan dan etos kerja yg

tinggi, juga pengalaman baik dalam keorganisasian maupun dalam terjun ke

lapangan.

%ualiikasi seara aekti meliputi *D daerah haruslah beragama islam

dan juga memiliki bekal ilmu syar;I sehingga permasalahan yang timbul bias

diselesaikan atas bekal ilmu tersebut. Dan yang menjadi tolak ukur utama adalah

akhlak dari *D daerah yang mengelola daerah yang di dalamnya terakup sikap

amanah dan kejujuran.

%ualiikasi seara penerapan sangat bergantung dari sinergitas kedua

kualiikasi di atas sehingga menjadikan *D daerah mempunyai sikap sadar hak

dan tanggungjawab.

Dalam kaitannya dengan persoalan korupsi, keterlibatan masyarakat dalam

pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan. *aya punya

hipotesis bahwa pemerintah daerah atau pejabat publik lainnya, termasuk

legislati, pada dasarnya kurang bisa diperaya, lebih-lebih untuk urusan yang

berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. "idak pernah sekalipun terdengar

ada institusi pemerintahan, termasuk di daerah yang terbebas dari penyalahgunaan

uang rakyat. asyarakat harus turut akti dalam menangkal perilaku korupsi dikalangan pejabat publik, yang jumlahnya hanya segelintir dibandingkan dengan

jumlah rakyat pembayar pajak yang diwakilinya. Rakyat boleh menarik mandat

jika wakil rakyat justru bertindak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan

mengkhianati nurani keadilan masyarakat. 6egitu juga, akhirnya seorang kepala

daerah atau pejabat publik lain bisa diminta turun jika dalam melaksanakan

tugasnya terbukti melakukan pelanggaran serius, yaitu korupsi dan menerima suap

atawa hibah dalam kaitan jabatan yang dipangkunya.




8angkah dasar pemberantasan korupsi dalam otonomi daerah adalah

perbaikan kualitas iman dan taBwa *D daerah dengan memberikan pembekalan

ilmu syar;I dan juga perbaikan akhlak. Dengan adanya ilmu syar;I dan juga

akhlak yang baik setiap pejabat publi tidak mudah untuk mengajukan diri

menjadi pemimpin atau wakil rakyat karena kesadaran akan amanah dan

tanggungjawab yang akan ditanyakan nanti di hari akhir.

%etika terbentuk *D yang sadar tugas dan tanggungjawab sangat

dibutuhkan keterbukaan lembaga pada publi sehingga masyarakat pun bias

mengawasi jalannya otonomi daerah sudah berjalan sesuai rel ataukah belum.

"erjadinya korupsi selain karena ator *D yang kurang berkualitas dari

aspek-aspek yang disebutkan juga karena kurangnya pengawasan dari masyarakat,

juga disana terdapat UU yang dipandang dapat menimbulkan masalah sehingga

butuh peninjauan ulang UU yang berlaku kemudian menetapkan UU yang sesuai.

Dari (a)*il "in +asar radhiallahu anhu dia "er#ata: Sesun!uhna

a#u menden!ar ,asulullah shallallahu alaihi wasallam "ersa"da:

إ

لرعيته

غاش

و

وم

و

وم

عية

له

سترعيه

! " ع #$ا

$

ة

%& ل

عيه

له

ر

'

“Tidak ada seorang hambapun yang Allah berikan kepadanya

beban untuk memimpin, lalu dia mati dalam keadaan menipu

orang-orang yang dia pimpin, kecuali Allah akan mengharamkan

surga atasnya.” ,. (uslim no. 1423

3 http://al-atsariah.com/ana#-tan!!un!-awa"-aah.html diunduh 30oem"er 2012


http://al-atsariyyah.com/anak-tanggung-jawab-ayah.html




BAB III

PENUTUP

3.1. )esimpulan

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat

mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya seara optimal.

Dimana untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada

dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk

mengidentiikasikan, merumuskan, dan memeahkannya, keuali untuk persoalan-

persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam

perspekti keutuhan negara- bangsa.

+dapun dampak negati&e dari otonomi daerah adalah munulnya beberpa

masalah diantaranya /

(. 0ksploitasi Pendapatan Daerah



. %orupsi di Daerah

Permasalahan tersebut bias ditangani dengan langkah-langkah real yang dapat

diambil dan diterapkan agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan

baik. 8angkah-langkah tersebut diantaranya.

(. Untuk eksploitasi daerah bias dilakukan dengan mengadakan optimalisasi

bukan maksimalisasi daerah yang meliputi /

a. Pajak dan restribusi yang tepat

b. Optimalisasi pendapatan daerah selain dari pajak dan restribusi. 0isiensi anggaran dan Penyaluran pendapatan daerah yang tepat guna

!. %ondisi *D aparatur pemerintah yang belum menunjang dapat diambil

langkah dengan mengadakan peningkatan mutu *D seara moral,

kualitas dan juga penerapan.

a. oralitas / Islam dan berakhlak karimah, memiliki bekal ilmu syar;i,

jujur dan amanah

b. %ualitas / 6erpendidikan, 6erpengalaman, erdas dan akap.

. Penerapan / sadar hak dan tanggung jawab, sinergitas moral dan

kualitas.




. Untuk penanganan korupsi dengan/

a. Peningkatan I"+C yang dapat dilakukan dengan memberikan bekal

ilmu syar;I dan menerapkan akhlaB karimah

b. %eterbukaan lembaga dengan adanya pengawasan

. Re&isi UU dengan meninjau UU yang bermasalah dan menetapkan UU

yang tepat.

3.2. #aran

Dari kesimpulan yang dijabarkan diatas, maka dapat diberikan saran antara

lain/

(. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan eisiensi dan eekti&itas

penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan

antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintah daerah, potensi dan

keanekaragaman daerah.

!. %onsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan auan

dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling

dekat dengan masyarakat.

. enetapkan *D yang memiliki aspek aekti juga kualitas dalam

pendidikannya dan pengalaman.$. %eterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah

juga perlu diupayakan. %esempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan

kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. asyarakat

dapat memberikan kritik dan koreksi membangun atas kebijakan dan

tindakan aparat pemerintah yang merugikan masyarakat dalam

pelaksanaan Otonomi Daerah. %arena pada dasarnya Otonomi Daerah

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,

masyarakat juga perlu bertindak akti dan berperan serta dalam rangka

menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah.

'. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah

sebaiknya membuang jauh-jauh egonya untuk kepentingan pribadi ataupun

kepentingan kelompoknya dan lebih mengedepankan kepentingan

masyarakat. Pihak-pihak tersebut seharusnya tidak bertindak egois dan

melaksanakan ungsi serta kewajibannya dengan baik.




DA+TAR PU#TA)A




http://ampundeh.wordpress.com/2012/03/25/permasalahan-

an!-tim"ul-dalam-pela#sanaan-otonomi-daerah/ diunduh

o#to"er 2012

http://al-atsariah.com/ana#-tan!!un!-awa"-aah.html diunduh 30 oem"er 2012

Otonomi Dalam Sorotan | 1$







Documents

Otonomi Daerah