P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O G O R … Strategis... · Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Rumpin untuk periode 1 (satu)

1

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O G O R

KECAMATAN RUMPIN Jl. JL. RAYA PRADA SAMLAWI NOMOR 2 TELP (021) 75790679 KODE POS 16350

KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR

Nomor : ................

Lampiran : ...................

TENTANG :

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2013 – 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT RUMPIN,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 151 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD;

b. bahwa strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Bogor yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ….. Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD Kecamatan Rumpin Tahun 2013-2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ….

2

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

11. Peraturan Pemerintah ….

3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2010, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0199/M.PPN/04/2010 dan Menteri Keuangan Nomor PMK.95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

19. Peraturan Daerah ….

4

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);

24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 337);

25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 37);

26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 56);

27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69);

28. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/9/Kpts/Per-UU/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014.

Memutuskan ….

5

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Rumpin merupakan dokumen perencanaan yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, program, dan kegiatan Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rumpin Kabupaeten Bogor;

KEDUA : Renstra Kecamatan Rumpin sebagaimana DIKTUM KESATU disusun sebagai acuan bagi antara lain :

a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Rumpin untuk periode 1 (satu) tahunan;

b. Pedoman penyusunan program kerja bagi para pejabat eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumpin

Pada Tanggal .... .............. 2014

CAMAT RUMPIN

Drs. ZULKIFLI, AP, MM Pembina

NIP. 197207311993111002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor; 2. Yth. Kepala Bapeda Kabupaten Bogor; 3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor.

RENCANA STRATEGIS

PEMERINTAH KABUPATEN BOGORTAHUN 2014

KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2013 - 2018

Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya

Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2009 – 2013. Renstra ini

merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rumpin, Renstra memuat Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Rumpin Tahun

2013-2018. Dalam Renstra juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator

output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu

dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/691/SJ tertanggal 7 Februari 2014

tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2015.

Dokumen Rencana Srategis Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor adalah

dokumen kerja Kecamatan Rumpin bersama jajarannya untuk masa kerja lima

tahun mendatang dalam pencapaian Visi, misi, tujuan dan sasaran. Dokumen ini

akan menjadi acuan dalam kurun waktu lima tahun mendatang untuk

melaksanakan program-program, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan

tugas dan fungsi, sehingga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugasnya sesuai dokumen perencanaan yang telah disusun bersama.

Kami menyadari banwa Rencana Strategis Kecamatan Rumpin ini masih

banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan

saran, kritik dan masukan dari semua pihak yang sifatnya perbaikan dan

penyempurnaan.

Selain itu tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua

pihak yang telah membantu baik dari lingkup SKPD maupun dari para Seksi

Kecamatan Rumpin beserta staf, sehingga tersusunnya Rencana Strategis

Kecamatan Rumpin Tahun 2013 – 2018.


ii

Akhirnya mudah-mudahan Perencanaan Strategis ini dapat bermanfaat

bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan acuan bagi jajaran

Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

Rumpin, Maret 2014

CAMAT RUMPIN


NIP. 197207311993111002


ii

DAFTAR ISI Halaman :

Keputusan Camat Rumpin Nomor .............................. tentang Renstra Kecamatan Rumpin Tahun 2013-2018.

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ……

1.2. Landasan Hukum …….

1.3. Maksud dan Tujuan ……

1.4. Hubungan Renstra Kecamatan Rumpin Kab. Bogor dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

……

1.5. Sistematika Penyusunan Renstra ……

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN RUMPIN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Rumpin

……

2.2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Rumpin ……

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Rumpin ……

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Pada Kecamatan Rumpin

…….

BAB III : ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

……

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

…….

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

……

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis ……


iii

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kecamatan Rumpin ……

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ……

4.3. Stratergi dan Kebijakan ……

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan Lokalitas Kecamatan Rumpin ……

5.2. Program dan Kegiatan Lintas Kecamatan Rumpin ……

BAB VI : INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RUMPIN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : P E N U T U P

Lampiran : Matrik Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I - 1

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR NOMOR :

TANGGAL :

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCABUNGUR

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai

keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai

dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah

melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian

rencanatindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk

diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun

rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD

memuatvisi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada

RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi


I - 2

Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan

langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan

lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam

tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi,

tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta

memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang

telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam

penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan

yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka

mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam

RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018

yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2013-2018.RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai

penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Kecamatan

Rancabungur Kabupaten Bogor perlu menyusun dan menetapkan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rancabungur Tahun 2013-2018

sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sehingga kedua

dokumen tersebut saling bersinergi, selaras, serasi dan ada saling

keterkaitan. Maknanya, antara target capaian, sasaran dan indikator,

serta program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra

Kecamatan Rancabungur selaras/konsisten dengan target capaian

sasaran dan program prioritas yang tertuang dalam dokumen RPJMD.


I - 3

Dalam rangka mengintegrasikan antara perencanaan dan

penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Rancabungur Tahun

2013-2018, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika

perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan

berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin

cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian

program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam

dokumen RPJMD, selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dan

dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama

5 (lima) tahun kedepan, dan dipedomani sebagai kerangka pendanaan

indikatif dalam penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Rancabungur

Tahun 2013-2018.

Renstra Kecamatan Rancabungur ini merupakan dokumen

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan

kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Rancabungur, diharapkan

dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan

perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan

yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran

pembangunan di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor

Tahun 2013-2018 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)


I - 4

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah




I - 5

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



10. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran


I - 6

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan



21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik



22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan

Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,

Puncak, Cianjur;

23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-

2014;

24. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2010,

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor

0199/M.PPN/04/2010 dan Menteri Keuangan Nomor

PMK.95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana


I - 7

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2010-2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25

Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

050/691/SJ tanggal 7 Februari 2014 tentang Pedoman

Penyusunan RKPD Tahun 2015;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 64);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);


I - 8

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2008 Nomor 19);


tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2008 Nomor 27);


Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 37).


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan

Pemerintahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2010 Nomor 337);

39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pembinaan Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan (Berita Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 56);

40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen


I - 9

Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada

Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69);

41. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 050/480-Bappeda tanggal 20

Maret 2014 tentang Sinkronisasi Penyusunan Dokumen RPJMD

dan Renstra SKPD Tahun 2013-2018 Serta RKPD dan Renja SKPD

Tahun 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Rancabungur Tahun 2013-

2018 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat

daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi,

strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis

yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah

Kabupaten Bogor di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


tahun 2013- 2018 dimaksudkan antara lain adalah:

a. Sebagai pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja

(Renja) Tahunan Kecamatan Rancabungur;

b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta

kegiatan prioritas Kecamatan Rancabungur dalam jangka

menengah;

c. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Rancabungur yang

mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik,

transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan

Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 antara lain adalah:

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun

anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;


I - 10

b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif,

efisien dan berkelanjutan;

c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar

pelaku pembangunan di Kecamatan Rancabungur.

1.4. Sistematika Penyusunan Renstra


dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Rancabungur dalam

proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi

dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders Kecamatan

Rancabungur dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik

internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-

masukan dalam penyusun Renstra.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan identifikasi tugas pokok

dan fungsi Kecamatan Rancabungur dan keselarasannya dengan

dokumen RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, serta

pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di

tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian

kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator

kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-

2018. Sebagai legalisasi Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten

Bogor ditetapkan dengan Keputusan Camat Rancabungur Kabupaten

Bogor.

Sistematika penyusunan Renstra Kecamatan Rancabungur

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan, sitematika

penyusunan renstra, serta hubungan renstra Kecamatan

Rancabungur dengan dokumen perencanaan lainnya.


I - 11

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD KECAMATAN

RANCABUNGUR

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan

Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja

Pelayanan SKPD, serta Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan

Misi Kecamatan Rancabungur Tahun 2013-2018, tujuan

dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategis dan

Kebijakan SKPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan

lokalitas Kecamatan Rancabungur, dan program lintas

Kecamatan Rancabungur periode Tahun 2013-2018.

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RANCABUNGUR

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Indikator Kecamatan

Rancabungur yang mengacu pada tujuan dan Sasaran

RPJMD Kabupaten Bogor.

BAB VII PENUTUP


I - 12


II - 1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Rancabungur

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Rancabungur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka

dapat dijelaskan Kecamatan Rancabungur masuk dalam pola

Maksimal, bahwa SKPD Kecamatan merupakan perangkat daerah

yang mempunyai tugas membantu bupati dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan

sebagian kewenangan bupati berdasarkan pelimpahan wewenang,

terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, 3 (tiga) Sub Bagian dan

5 (lima) Kepala Seksi.

Sebagai Organisasi Perangakat Daerah, Kecamatan dituntut

untuk mampu berperan dalam rangka merespons dan

menjabarkan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bogor Tahun

2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang akan

disusun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM

) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 guna mendukung

tercapainya Visi Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih yaitu

“Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia“

Untuk mencapai keberhasilan Visi dan Misi Kabupaten

Bogor termaju di Indonesia, menggunakan Penciri Termaju

Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 untuk dijadikan sebagai

keberhasilan sebagai berikut :

1. Terbangunnya Masjid Besar di setiap kecamatan;


II - 2

2. Penduduk miskin turun menjadi 5 %;

3. Tuntasnya pembangunan Stadion Olahraga berskala

internasional;

4. Seluruh perijinan berstandar ISO;

5. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia;

6. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar

terbanyak di Indonesia;

7. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat;

8. Terbangunnya pasar disetiap kecamatan;

9. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia;

10. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku

termasuk tertinggi di Indonesia;

11. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) melebihi Laju Pertumbuhan

Ekonomi Provinsi dan Nasional;

12. Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);

13. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia;

14. Tidak ada daerah terisolir;

15. Terbangunnya poros barat-utara-tengah-timur;

16. Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai pusat

kegiatan wilayah;

17. Seluruh RSUD dan Puskesmas terakreditasi;

18. Seluruh masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan;

19. Angka Harapan Hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia;

20. Tuntas Angka Melek Huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-

60 tahun;

21. Tercapainya rata-rata lama sekolah 9 (Sembilan) tahun;

22. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

23. Seluruh masyarakat mempunyai KTP Elektronik (e-KTP);

24. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah

Daerah;

25. Tersedianya layanan pengaduan di seluruh SKPD dan Desa.


II - 3

Kaitan dengan hal tersebut, kegiatan pembangunan di

Kecamatan Rancabungur harus mengacu kepada kebijakan

dimaksud yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang

dimiliki, sehingga pembangunan akan sinergis baik dalam

kerangka Top Down Planning maupun Bottom Up Planning.

Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, arah dan

kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2013-2018 dititikberatkan

kepada implementasi pelayanan prima dan pemberdayaan

masyarakat terhadap segala sektor pelayanan publik yang

didukung SDM yang memadai, sarana prasarana, dukungan

anggaran, sistem/metode kerja, serta sosialisasi yang

berkelanjutan.

Adapun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas

dan wewenang kecamatan sebagai perangkat daerah dengan

mempertimbangkan potensi wilayah, aspirasi masyarakat, profil

desa dan kecamatan, hasil Forum Perencanaan Pembangunan

Kecamatan, koordinasi dan kerja sama lintas SKPD serta

pelaksanaan program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Bogor.

Dalam rangka implementasi pelimpahan wewenang

berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah , Bupati Bogor telah menerbitkan Peraturan

Bupati Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan

Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat,

yang terdiri dari 27 bidang yang meliputi :

1. Bidang Pertanian dan ketahanan pangan meliputi :

a. Sub bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

b. Sub Bidang Perkebunan

c. Sub bidang peternakan

2. Bidang Perikanan

3. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi :

a. Sub bidang pertambangan umum


II - 4

b. Sub bidang ketenagalistrikan

4. Bidang Kehutanan

5. Bidang Perindustrian

6. Bidang Perdagangan

7. Bidang Koperasi dan UKM

8. Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan

a. Sub Bidang Kepariwisataan

b. Sub Bidang Kebudayaan

9. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian meliputi :

a. Sub bidang Ketenagakerjaan

b. Sub bidang ketransmigrasian

10. Bidang Kesehatan

11. Bidang Pendidikan

12. Bidang Sosial

13. Bidang Penataan Ruang

14. Bidang Pertanahan

15. Bidang Pekerjaan Umum

a. Sub bidang bangunan gedung dan lingkungan

b. Sub bidang Drainase

c. Sub bidang Bina Marga

d. Sub bidang Pemukiman

e. Sub bidang Persampahan

16. Bidang Perumahan

17. Bidang Perhubungan :

a. Sub bidang Perhubungan Darat

18. Bidang Lingkungan Hidup

19. Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

20. Bidang Pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah

a. Sub bidang Trantibum dan Linmas

b. Sub bidang Administrasi keuangan daerah

21. Bidang Kependudukan


II - 5

22. Bidang pemuda dan olah raga

23. Bidang komunikasi dan informasi

24. Bidang kearsipan dan perpustakaan

25. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera

26. Bidang perencanaan pembangunan

27. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

a. Sub bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

b. Sub bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan

partisipasi masyarakat.

c. Sub bidang Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Sedangkan dalam kerangka efektifitas pelayanan kepada

masyarakat, telah diterbitkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51

Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan

Dokumen Administrasi Perizinan dan Non Perizinan Kepada

Camat, meliputi :

1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ( IPPT ) untuk :

a) rumah tinggal diluar kawasan perumahan dengan jumlah 1

(satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan

luas tanah sampai dengan 1.000 M²;

b) kolam pemancingan yang berdiri tidak ada fasilitas/atraksi

wisata dengan luas tanah sampai dengan 3.000 M²;

c) huller/penggilingan padi.

2. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) untuk:

a) rumah tinggal diluar kawasan perumahan dengan jumlah 1

(satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan

luas bangunan sampai dengan 300 M²;

b) kolam pemancingan yang berdiri tidak ada fasilitas/atraksi

wisata dengan luas bangunan sampai dengan 300 M²;

c) huller/penggilingan padi.


II - 6

3. Izin spanduk dan umbul-umbul di luar ruangan;

4. Izin reklame dalam ruang;

a) billboard tempel;

b) billboard bersinar tempel;

c) bersuara;

d) balon udara;

e) banner bahan kain dan partikel;

f) spanduk;

g) umbul-umbul;

h) thin plat;

i) animasi;

j) megatron;

k) neon box;

l) poster;

m) selebaran.

5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;

6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro;

7. Izin pengangkutan jenazah atau kerangka keluar

daerah/negeri;

8. Izin pembangunan atau penembokan;

9. Izin penguburan di lahan Pemerintah Daerah;

10. Izin huller/penggilingan padi; dan

11. Non perizinan terdiri atas surat keterangan dan rekomendasi

izin-izin tertentu serta tanda daftar yang ketentuan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.


II - 7

Selain melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh

Bupati/Walikota dalam kerangka menangani sebagian urusan

otonomi daerah, melekat juga terhadap camat yaitu

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum;

3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;

4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan;

6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan;

7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan

pemerintah desa atau kelurahan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor

24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan,

dalam pelaksanaan tugasnya Kecamatan mempunyai fungsi

sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan ketatausahaan kecamatan;

2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan;

3. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;

4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

5. Penyelenggaraan perekonomian;

6. Pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan

kesejahteraan rakyat;

7. Penyelenggaraan pembangunan;


II - 8

8. Pengkoordinasian Perangkat Daerah dalam Wilayah Kerja

Kecamatan; dan

9. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa,

kreativitas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Struktur Organisasi Kecamatan Rancabungur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan Rancabungur merupakan organisasi perangkat daerah

sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah,

dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat Rancabungur

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris

Kecamatan, 4 (empat) Kepala Seksi, 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian.

Susunan organisasi Kecamatan Rancabungur masuk dalam Pola

Minimal sebagai berikut:

1. Camat sebagai Pimpinan;

2. Sekretariat Kecamatan di jabat oleh Sekretaris Camat sebagai

Pembantu Pimpinan, yang membawahi :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

3. Pelaksana adalah Seksi yang terdiri :

a. Seksi Pemerintahan;

b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada

masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan

Rancabungur Kabupaten Bogor dapat diuraikan sebagai berikut :


II - 9

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan

Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang.

2. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung

jawab kepada Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian

penyusunan program dan pengelolaan ketatausahaan

kecamatan;

2. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat Kecamatan

mempunyai fungsi antara lain :

1. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan

kecamatan;

2. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data kecamatan;

3. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian

kecamatan;

4. Pengelolaan administrasi keuangan kecamatan; dan

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan

pelaporan kinerja kecamatan.

3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan

dibantu oleh :

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan.

4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dengan masing-

masing tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan

data dan pengkoordinasian penyusunan program dan

pelaporan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas

dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai

fungsi sebagai berikut :


II - 10

a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan

program kecamatan;

b. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kecamatan;

c. Pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat;

d. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan penyusunan

pelaporan kinerja kecamatan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan

administrasi umum dan kepegawaian kecamatan. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub

bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. Pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga,

surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;

b. Pengadaan pemeliharaan dan inventarisasi

perlengkapan;

c. Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan.

3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi

keuangan kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, sub bagian keuangan mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. Pengelolaan administrasi keuangan kecamatan;

b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran

kecamatan; dan

c. Pengelolaan, pengendalian dan pertanggungjawaban

administrasi keuangan kecamatan.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu dan

bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan

urusan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa dan

kelurahan;


II - 11

2. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;

3. Pelaksanaan tugas di bidang pertanahan; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai

tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi,

dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk

melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

mempunyai Fungsi :


2. Penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja kecamatan;

3. Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

4. Penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan

bangsa;

5. Penegakan peraturan daerah; dan



4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu

dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan

urusan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas Seksi

Kesejahteraan Rakyat mempunyai Fungsi :

1. Pembinaan dan pengendalian bantuan sosial;

2. Pembinaan pemberdayaan perempuan;

3. Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan;

4. Pembinaan keluarga berencana;

5. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan

pengungsi;

6. Pembinaan masalah sosial;

7. Pembinaan kesehatan masyarakat;

8. Pembinaan kerukunan umat beragama;


II - 12

9. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan,

ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi muda, keolahragaan,

kepramukaan, seni dan budaya;

10. Pengkoordinasian dan pengawasan wajib belajar pendidikan

dasar dan pendidikan luar sekolah; dan



5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai

tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi,

dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan. Untuk

melaksanakan tugas Seksi Perekonomian mempunyai Fungsi :

1. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian

perekonomian;

2. Pembinaan perekonomian desa dan kelurahan;

3. Pembinaan, pengembangan dan pngendalian di bidang

pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan

kehutanan;

4. Pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi;

5. Pembinaan dan pengembangan industri, koperasi dan Usaha

Kecil Menengah (UKM);

6. Pembinaan dan pengembangan kepariwisataan;

7. Pembinaan dan pengawasan pertambangan;

8. Pembinaan dan pengawasan perdagangan;

9. Pelaksanaan inventarisasi potensi penanaman modal daerah;

10. Pengawasan, penyaluran dan pengembalian kredit dalam

rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian

dan industri kecil;

11. Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam

perekonomian;

12. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan;

13. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan

langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan

kerusakan lingkungan;


II - 13

CAMAT

KASI

KESRA

KASI

EKBANG

KASI

TRANTIB

KASI

PEMERINTAHAN

SEKCAM

KSB

KEUANGAN

KSB UMUM

& KEPEG

KSB PROGRAM

& EVALUASI

KASI DESA

14. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya

masyarakat



Secara lengkap Struktur Organisasi SKPD Kecamatan

Rancabungur Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Rancabungur

2.2. Sumber Daya Kecamatan Rancabungur

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan

Rancabungur sebanyak 24 orang, terdiri dari pegawai kecamatan

sebanyak 18 orang, sekretaris desa sebanyak 3 orang serta tenaga

sukwan sebanyak 3 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel

berikut:


II - 14

TABEL 2.1. JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN RANCABUNGUR

No PEGAWAI JUMLAH (

ORANG) %

1. PNS 18 75

2. SEKDES 3 12,5

3. SUKWAN 3 12,5

JUMLAH 24 100.00

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 24 tahun 2008 tentang SOTK

Kecamatan, maka pengisian formasi jabatan struktural di

Kecamatan Rancabungur terdiri dari eselon III dan IV yaitu

sebanyak 9 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.2. Jumlah pegawai Kecamatan Rancabungur yang

menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2013

N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang

) %

1. Eselon III 2 9,52

2. Eselon IV 7 33,33

3 Staf 9 42,86

4 Sekdes 3 14,28

Jumlah 21 100.00

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari 19 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Rancabungur

terdapat 10,53% pegawai yang berstatus golongan I, 42,10%

pegawai yang berstatus golongan II, 36,84% pegawai berstatus

golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 10,53%.

Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut


II - 15

Tabel 2.3. Jumlah pegawai Kecamatan Rancabungur

berdasarkan pangkat/Golongan tahun 2013

N0 Golongan Jumlah (orang

)

%

1. IV 3 14,28

2. III 8 38,09

3. II 9 42,86

4 I 1 4,76

Jumlah 21 100,00

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan

Rancabungur yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA

lebih mendominasi yaitu sebesar 57,89%, sedangkan yang

Status pendidikan Strata-1 (S1) 26,32%, dan yang Strata-2 (S2)

sebesar 5,26%. Selengkapnya dapat dilihat tabael dibawah ini :

Tabel 2.4. Jumlah pegawai Kecamatan Rancabungur

berdasarkan pendidikan tahun 2013.

N0 Pendidikan Jumlah (orang )

%

1. Strata-2 ( S2 ) 3 14,28

2. Strata-1 ( S1 ) 7 33,33

3 SLTA/SMK 10 47,62

5 SLTP 1 4,76

Jumlah 21 100,00

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancabungur

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Rancabungur, maka

telah ditetapkan indikator kinerja Kecamatan Rancabungur sebagai

berikut :


II - 16

1. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan;

2. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan;

3. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan

Sosial;

4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan

Pembangunan;

5. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketertiban Umum;

6. Terselenggaranya Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan.

Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.5 di bawah ini:


II - 17


II - 18

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Rancabungur

1. Tantangan (Threats) Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Rancabungur dalam menjalankan tugas dan

fungsinya di bidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan tentunya tidak terlepas dari berbagai

permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal,

akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut

harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam

rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada

Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor. Tantangan yang

paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan Pemerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah bahwa dinamika

pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh

adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan

masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan

perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah

provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang

harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar

adanya sinergi dan keseuaian dalam menjalankan berbagai

program dan kegiatan yang dilaksanakan.


III - 1

BAB III

ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan

Rancabungur Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai

permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Masih kurangnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis,

kreatif, inovatif dan disiplin;

2. Sarana dan prasarana penunjang serta data-data yang ada kurang

memadai;

3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih rendah;

4. Penduduk menganggur dan keluarga miskin terus bertambah;

5. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastrutur pendidikan,

kesehatan dan penunjang daya beli masyarakat;

6. Menurunnya tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam

pelaksanaan program-program pemerintah;

7. Makin menurunnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian alam

akibat eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan

bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap

konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi

dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi

akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan

harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional


III - 2

(SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bogor Tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan

sebagai keberlanjutan RPJMD tahap kedua, RPJMD tahap ketiga ini

ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah

melalui pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara

menyeluruh di berbagai bidang/urusan pemerintahan sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

1. Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan

pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah

dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi

serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi

Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 20013-2018 sesuai dengan

janji Bupati Bogor yang akan dilegalkan melalui Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 adalah “Kabupaten Bogor

menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di

atas adalah :

Kabupaten Bogor adalah batas adminsitrasi Kabupaten Bogor

di Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah

manusia atau msyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat

oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Termaju adalah bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai atau

berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau


III - 3

masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik maupun

berkembang ke arah yang lebih baik. termaju juga berarti

bahwa Kabupaten Bogor sebagai suatu wilayah terus

melakukan pengembangan diri untuk menyesuaikan diri

terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dalam

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) .

Kondisi termaju di Indonesia pencapaiannya dapat diukur

dengan melihat beberapa indikator sebagai berikut :

1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM;

2. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);

3. Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga

Berlaku;

4. Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD);

5. Indikator Kesalehan Sosial : Zakat, Infak dan Sodakoh (ZIS),

Keamanan dan Ketertiban.

.

2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan

tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta

tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang

dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan

masyarakat.

2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan

pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan

pariwisata.

3. Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas

infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup

yang berkelanjutan.


III - 4

4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan

pendidikan dan pelayanan kesehatan.

5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola

pemerintahan yang baik.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima

misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta

keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa

Barat adalah sebagai berikut :

Misi Pertama, yaitu Meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan

sosial masyarakat. Misi ini merupakan upaya

Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjaga

keharmonisan dalam kehidupan sosial dan

keagamaan dengan menjamin sepenuhnya hak-

hak dasar masyarakat. Misi ini terkait dengan

Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

yaitu Mengokohkan Kehidupan Sosial

Kemasyarakatan melalui Peningkatan Peran

Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata

dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Misi Kedua, yaitu Meningkatkan daya saing perekonomian

masyarakat dan pengembangan usaha berbasis

sumberdaya alam dan pariwisata. Misi ini

merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor

dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat

terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang

dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang

stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan

kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat


III - 5

serta memperhatikan nilai-nilai keadilan,

kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan.

Misi ini terkait dengan Misi Kedua Pemerintah

Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun

Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.

Misi Ketiga, yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas dan

kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan

lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi ini

merupakan upaya Kabupaten Bogor dalam

rangka menyediakan sarana dan prasarana,

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan

hidup yang mantap guna mendukung kegiatan

sosial ekonomi masyarakat dan mendorong

peningkatan swadaya masyarakat dalam

memelihara dan membangun kualitas sarana dan

prasarana publik. Misi ini terkait dengan Misi

Keempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu

Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dengan

Pembangunan Infrastruktur Strategis yang

Berkelanjutan.

Misi Keempat, yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas

penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan

kesehatan. Misi ini merupakan upaya

Pemerintah Kabupaten Bogor dalam

membangun sumberdaya manusia yang sehat

dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi

manusia yang produktif, kompetitif, dan

dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari

keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya.


III - 6

Misi ini terkait dengan Misi Pertama

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu

Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan

Berdaya Saing.

Misi Kelima, yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan dan kerjasama antar daerah

dalam kerangka tata kelola pemerintahan

yang baik. Misi ini merupakan upaya

Pemerintah Kabupaten Bogor dalam terus

menjaga cita-cita dalam pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan yang

mengedepankan partisipasi, transparansi, dan

akuntabilitas, serta berorientasi pada

penegakan supremasi hukum sebagai sarana

untuk menciptakan keamanan dan ketertiban

masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi

Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu

Meningkatkan Kinerja Pemerintahan melalui

Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan

Partisipasi Publik.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut,

Kecamatan Rancabungur mempunyai tugas pokok membantu Bupati

dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan

pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian

kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan, Kecamatan

mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyelenggarakan ketatusahaan kecamatan;

2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan;

3. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;


III - 7


5. Penyelenggaraan perekonomian;

6. Pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan

kesejahteraan rakyat;

7. Penyelenggaraan pembangunan;

8. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan;

9. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa,

kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun

2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk

mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan

kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang

selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio

(BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b)

meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai

kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan,

dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan

ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya

pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan

wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-

daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke

kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan

dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem

jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah

dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan


III - 8

Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang

yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan

pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan

pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola

ruang.Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a)

peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan

ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan

kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi,

telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata

di seluruh wilayah Daerah. Sedangkan kebijakan pengembangan pola

ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam

rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan

hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat

menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan

pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan

peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;

dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak

melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan

pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan

kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan

hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui

pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien;

pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis

sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta

pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan

kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai

kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan

andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan

pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten


III - 9

sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem

jaringan.

Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan

kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : (a) strategi

pengembangan struktur ruang wilayah; (b) strategi pengembangan

kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; (c) strategi

pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan;

(d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; (e) strategi

pengembangan pola ruang wilayah; (f) strategi penatagunaan tanah,

penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan

sumberdaya alam lainnya.

Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah,

meliputi : (a) sistem pusat permukiman perdesaan; (b) sistem pusat

permukiman perkotaan; dan (3) sistem prasarana wilayah.

Sistem pusat permukiman perdesaan dilakukan dengan

membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, dikembangkan

berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan Desa Pusat

Pertumbuhan (DPP). Desa Pusat Pertumbuhan telah ditetapkan

meliputi :

1. Desa Tenjo, Desa Batok, dan Desa Tapos Kecamatan Tenjo;

2. Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya;

3. Desa Banyuasih, Desa Cintamanik, dan Desa Bangunjaya

Kecamatan Cigudeg;

4. Desa Cikuda Kecamatan Parungpanjang;

5. Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang;

6. Desa Pabangbon dan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang;

7. Desa Ciasmara dan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan;

8. Desa Ciampea Udik dan Desa Ciampea Kecamatan Ciampea;

9. Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas;

10. Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari;


III - 10

11. Desa Cidokom Kecamatan Gunungsindur;

12. Desa Cibitung Tengah dan Desa Gunung Malang Kecamatan

Tenjolaya;

13. Desa Parakanmuncang dan Desa Cisarua Kecamatan Nanggung;

14. Desa Parigimekar Kecamatan Ciseeng;

15. Desa Warujaya Kecamatan Parung;

16. Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang;

17. Desa Pasir Gaok Kecamatan Rancabungur;

18. Desa Susukan Kecamatan Bojonggede;

19. Desa Hambalang Kecamatan Citeureup;

20. Desa Tengah dan Desa Cirimekar Kecamatan Cibinong ;

21. Desa Setu, Desa Koleang, dan Desa Pangradin Kecamatan Jasinga;

22. Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang;

23. Desa Cisalada Kecamatan Cigombong;

24. Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk;

25. Desa Ciderum dan Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin;

26. Desa Cibedug Kecamatan Ciawi;

27. Desa Cipayung Girang dan Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung;

28. Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua;

29. Desa Cijayanti dan Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang;

30. Desa Gununggeulis dan Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja;

31. Desa Sirnajaya dan Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur;

32. Desa Sirnagalih, Desa Singasari, dan Desa Jonggol Kecamatan

Jonggol;

33. Desa Limusnunggal, Desa Mekarsari, dan Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi;

34. Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri;

35. Desa Cariu dan Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu;

36. Desa Buana Jaya, Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa

Sirnarasa, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari; dan

37. Desa Cikahuripan dan Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal.


III - 11

Sistem pusat permukiman perkotaan juga telah ditetapkan

meliputi : (a) Orde I, yaitu Kecamatan Cibinong yang memiliki

aksesibilitas tinggi terhadap Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antara

lain wilayah JABODETABOKPUNJUR; (b) Orde II, yaitu Kecamatan

Cileungsi dan Kecamatan Leuwiliang yang memiliki aksesibilitas tinggi

terhadap Kecamatan Cibinong ; dan (c) Orde III, yaitu Kecamatan

Jasinga, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Parung, Kecamatan

Ciawi, Kecamatan Cigombong, dan Kecamatan Cariu.

Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi :

(a) sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan,

sistem transportasi perkeretaapian, dan sistem transportasi udara; (b)

sistem prasarana telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya

energi; (d) sistem prasarana sumberdaya air; (e) sistem prasarana

gas; dan (f) sistem prasarana lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman

bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan

di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran

dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras

serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan

rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan

sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman

perkotaan; dan sistem prasarana wilayah.

Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih

terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis

dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Isu Pertama adalah masih

terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di kabupaten Bogor. Hal ini


III - 12

ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di

Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan

bagian Kabupaten Bogor lainnya. Isu ketimpangan ini harus direspon

secara cepat oleh Kecamatan Rancabungur dengan menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus dijadikan acuan utama

dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan

pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.

Selanjutnya pemahaman pegawai Kecamatan Rancabungur terhadap

RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan.

Isu kedua adalah berkaitan dengan semakin meningkatnya

konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di

kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi

seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman,

perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi

lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi

hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan

bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi

permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya

mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan

sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian

semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat

sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan

Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek,

maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan

pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut Kecamatan

Rancabungur untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya

perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang

produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang

merugikan pembangunan pertanian daerah.


III - 13

Isu ketiga yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya

aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tata-

ruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya

merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat

diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu

dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan.

Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi

lainnya yang dimiliki Kabupaten Bogor seperti pariwisata dan

pertanian. Oleh karena itu, Kecamatan Rancabungur perlu menyusun

rencana yang lebih berwawasan lingkungan.

Jika ditelaah aspek lingkungan hidup, maka wilayah

Kabupaten Bogor memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam

yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun pemanfaatan

sumber energi alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini

masih belum optimal.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang

terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-

daerah pertambangan, dan pembangunan kawasan-kawasan industri.

Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun

suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di

sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara

berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat

mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat

mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti

erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi

dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Peningkatan

pembangunan aksesibilitas jalan secara berlebihan akan

mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Bogor. Semakin

banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan


III - 14

semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian. Pemanfaatan

air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya

kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan

potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan

kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut,

maka Kecamatan Rancabungur perlu merancang berbagai rencana

pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka

peningkatan kompetensi SDM di Kecamatan Rancabungur tentang

lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana

pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai

sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu

ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan

lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan

akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan

perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin

penting.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan kondisi bidang pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan yang merupakan kondisi lingkungan strategis

Kecamatan Rancabungur, maka untuk menyusun strategi

pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal

dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi

Kekuatan (Strangths) dan Kelemahan (Weaknesses). Sedangkan

Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Oppurtunity) dan Ancaman

(Threaths). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal

antara lain sebagai berikut :


III - 15

1. Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (S):

Kekuatan adalah kompetensi khusus yang terdapat

organisasi yang langsung berakibat kepada pemilikan

keunggulan komparatif oleh unit atau suatu Organisasi,

berkaitan dengan hal itu maka dapat ditelaah beberapa potensi

yang merupakan kekuataan di Kecamatan Rancabungur antara

lain :

a. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

b. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan staf;

c. Adanya jumlah Sumber Daya yang cukup; dan

d. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang cukup

memadai

b. Kelemahan (W):

Kelamahan merupakan keterbatasan atau kekurangan

dalam hal sumber keterampilan dan kemampuan yang menjadi

penghalang serius terhadap penampilan kinerja organisasi yang

memuaskan dalam praktek, berbagai keterbatasan dan

kekurangan kemampuan tersebut bisa terlihat pada sarana dan

prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki. Berdasarkan

pengertian tadi maka dapat diperoleh gambaran tentang

kelemahan yang dihadapai antara lain :

a. Kurang memadainya kualitas sarana kerja;

b. Belum meratanya kualitas sumberdaya pegawai;

c. Terbatasnya dana operasional penunjang kegiatan; dan

d Kurang optimalnya mekanisme kerja.


III - 16

2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (O):

Peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang

menguntungkan bagi satuan organisasi atau suatu unit kerja.

Sehubungan rencana pembangunan wilayah Rancabungur

maka yang dapat dijadiakan sebagai peluang adalah :

a. Adanya standarisasi dan/atau pedoman kebijakan

Pemerintah Pusat/Provinsi yang perlu ditindaklanjuti

dengan kebijakan daerah;

b. Adanya tuntutan perubahan kebijakan daerah yang lebih

baik dan akuntabel; dan

c. Tingginya dukungan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Ancaman (T)

Ancaman merupakan kebalikan dari pengertian peluang.

Ancaman adalah faktor – faktor lingkungan yang tidak

menguntungkan suatu kesatuan unit kerja. Jika tidak diatasi

ancaman akan menjadi hambatan bagi organisasi tersebut baik

sekarang maupun masa yang akan datang. Setelah mempelajari

kondisi yang ada maka dapat disimpulkan adanya beberapa

ancaman seperti :

a. Perubahan kebijakan pemerintah yang cepat;

b. Beragamnya pemahaman masyarakat atas kebijakan

Pemerintah Daerah ;

c. Adanya kebijakan yang kontradiktif dengan kecamatan lain.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut

di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :


III - 17

1. Strategi S-O

1. Mengakomodasi dan memfasilitasi keinginan dan upaya

masyarakat dalam pembangunan yang makin meningkat;

2. Memelihara dan meningkatkan ketersediaan sarana dan

prasarana wilayah yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat;

3. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang cukup

potensial bagi sumber penghidupan masyarakat, pendapatan

daerah, dan kepentingan pembangunan yang lebih luas;

2. Strategi W-O

1. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang cukup

potensial bagi sumber penghidupan masyarakat, pendapatan

daerah, dan kepentingan pembangunan yang lebih luas;

2. Meyakinkan investor yang cukup banyak untuk berinvestasi.

3. Strategi S-T

1. Mengatasi dan meminimalisasi bertambahnya penduduk

menganggur dan keluarga miskin;

2. Meminimalisasi masuknya budaya negatif dari luar lewat

berbagai media dan hubungan sosial;

4. Strategi W-T

1. Meminimalisasi dan memperbaiki penurunan kualitas

lingkungan hidup dan kelestarian alam;

2. Mengatasi dan meminimalisasi muncul permasalahan ikutan

akibat terjadinya perubahan kebijakan pemerintah atau

pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap kehidupan luas.


IV - 1

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kecamatan Rancabungur

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan

bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap

konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi

dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana

organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan

bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan.

Sebagaimana Visi Bupati Bogor Terpilih yang akan

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 2013 -

2018, Visi Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN BOGOR

MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi dan Misi

tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta

masukan-masukan dari stakeholders, maka Kecamatan

Rancabungur Kabupaten Bogor menetapkan Visi :

“Rancabungur Termaju di Kabupaten Bogor dengan

Revitalisasi Pertanian dan Peningkatan Insfrastruktur

Pedesaan”

Pernyataan Visi di atas bermakna bahwa Kecamatan

Rancabungur akan berusaha mewujudkan kecamatan termaju


IV - 2

dalam hal revitalisasi pertanian dan peningkatan infrastruktur

perdesaan.

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi

yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan

seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan

(stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan

peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki

oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2013-

2018 serta Visi Kecamatan Rancabungur yang telah ditetapkan,

tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancabungur, dan masukan-

masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders),

ditetapkan Misi Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor

sebagai berikut :

1. Meningkatkan Manfaat Pertanian dan Akseptabilitas Wilayah;

2. Meningkatkan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan dan Desa;

3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Iman dan

Taqwa;


IV - 3

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

1. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan

mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang

ditetapkan, Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor akan

mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu

sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber

daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang

mempengaruhinya.

Perumusan tujuan strategis Kecamatan Rancabungur Kabupaten

Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah

ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan Manfaat Pertanian dan Akseptabilitas

Wilayah, mempunyai tujuan :

1. Peningkatan produksi pertanian.

2. Peningkatan kualitas sumberdaya petani.

3. Peningkatan infastruktur wilayah pedesaan yang mampu

mendukung aktifitas ekonomi, sosial dan budaya.

Misi Kedua : Meningkatkan Kapabilitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan dan Desa, mempunyai

tujuan :

Peningkatan kualitas pelayanan publik serta penyelenggaraan

tugas dan fungsi Kecamatan

Misi Ketiga : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Iman

dan Taqwa, mempunyai tujuan :


IV - 4

1. Peningkatan peluang kerja, produktifitas kerja dan perluasan

kesempatan kerja.

2. Peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Peningkatan infastruktur wilayah pedesaan yang mampu

mendukung aktifitas ekonomi, sosial dan budaya.

4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber

daya alam yang berwawasan lingkungan.

3.3. Strategi dan Kebijakan

1. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka

waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat

spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk

kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor

adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja

sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu

yang harus dicapai, dan untuk itulah Kecamatan Rancabungur

Kabupaten Bogor telah merumuskan sasasan-sasaran.

Misi Pertama: Meningkatkan Manfaat Pertanian dan Akseptabilitas

Wilayah.

1. Meningkatnya ketersediaan pupuk;

2. Meningkatnya hasil guna produk pertanian.

3. Meningkatnya kualitas infrastruktur pedesaan


IV - 5

Misi Kedua : Meningkatkan Kapabilitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

1. Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) disertai dengan

penerapannya;

2. Terlaksananya pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Misi Ketiga : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Iman dan

Taqwa

1. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi pedesaan serta peran dan

fungsi lembaga pemberdayaan mesyarakat dan lembaga

kemasyarakatan di desa;

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, usaha mikro, kecil

dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan ekonomi

pedesaan.

2. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan

pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun

pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah

Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan Kebijakan dan Strategi Kecamatan

Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dalam rangka

mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.


IV - 6

a. Strategi 1. Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi

kepada pemanfaatan potensi sumber daya.

b. Strategi 2. Meningkatkan Kinerja Aparatur (1) Peningkatan etos

kerja, budaya kerja dan disiplin pegawai,(2) Meningkatkan kualitas

sumber daya manusia, terpenuhinya sarana kerja, tersusunya

perencanaan kegiatan dan anggaran (3) Mengoptimalkan

Koordinasi sumber daya pegawai (4) Mengoptimalkan sumber daya

yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan

kegiatan.

c. Strategi 3. Mennyusun program dan kegiatan kecamatan sesuai

dengan prioritas kebutuhan masyarakat,(1) Meningkatkan

koordinasi dengan dinas / instansi terkait dalam mensinergikan

dan memaduserasikan berbagai program dan kegiatan, (2)

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan

menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (3) Meningkatkan

pengawasan dan penegendalian program pemerintah melalaui tim

yang telah terbentuk.

d. Strategi 4. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk

mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

Strategi dan kebjakan tersebut dirumuskan dalam kerangka

mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi

Kecamatan Rancabungur.

Selengkapnya dapat dilihat table di bawah ini:

Keselarasan mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan

Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 secara

lengkap disajikan dalam lampiran 1.


V - 1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Kecamatan Rancabungur Tahun 2013-2018,

program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan/sasaran

berdasarkan muatan Indikator Penciri Kabupaten Termaju di Indonesia,

Aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten berdasarkan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, serta sasaran muatan lokasilitas

Kecamatan Rancabungur, Program/ Kegiatan Lintas Kecamatan dan

Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan

Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja Kecamatan

Rancabungur. Program Lintas Kecamatan Rancabungur adalah

sekumpulan rencana kerja beberapa Kepala Seksi. Program Kewilayahan

dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-

Kecamatan/Instansi dan Desa mengenai suatu atau beberapa wilayah,

Daerah, atau kawasan perdesaan.

Program dan Kegiatan Kecamatan Rancabungur

Misi Pertama:

1. Program peningkatan kinerja Kecamatan

a. Pembinaan , monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian

dan Pembangunan.

b. Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisataan

c. Inventarisasi Potensi Penenaman Modal Daerah


V - 2

d. Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan Serta

Pelaporan Langkah-langkah Penanggulangan Terjadinya

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

e. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan.

f. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembangunan Swadaya

Masyarakat.

g. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Alam.

Misi Kedua:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Progam ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja

pemerintahan melalui pelayanan administrasi perkantoran

Kecamatan Rancabungur yang dilaksanakan melalui kegiatan

pokok sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional.

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor.

h. Penyediaan Makanan dan Minuman.

i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar

Daerah.

j. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik

perkantoran.

k. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD.

l. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

m. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

n. Penyediaan pelayanan keamanan kantor


V - 3

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Progam ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Aparatur

kecamatan Rancabungur melalui peningkatan sarana dan

prasarana aparatur. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan

pokok sebagai berikut :

a. Pengadaan Mebeleur.

b. Pengadaan Peralatan Kantor.

c. Pengadaan Perlengkapan Kantor.

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja aparatur

dengan cara peningkatan, pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan. Program ini dilaksanakan melalui

kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD.

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

d. Penyusunan perencanaan angggaran.

e. Penatausahaan Keuangan SKPD.

f. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD.

g. Pubilkasi Kinerja SKPD.


Progam ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja

pemerintahan kecamatan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Pembinaan , monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan.

b. Penyelenggaraan rapat minggon tingkat kecamatan


V - 4

c. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

d. Penyusunan Monografi Kecamatan.

e. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

f. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan

Kelurahan

g. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

h. Penataan Administrasi Pertanahan.

Misi Ketiga:

1. Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama

a. Fasilitasi Kegiatan MTQ

b. Fasilitasi Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan

2. Program Peningkatan Peran Serta Pemuda

a. Peringatan Hari - Hari Bersejarah.

b. Fasilitasi penyelenggaraan hari-hari besar nasional/daerah

Kabupaten Bogor.

c. Fasilitasi Kegiatan Lomba-lomba Tingkat Kecamatan,

Kabupaten, Provinsi dan Nasional


a. Pembinaan , monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan

Sosial.

b. Pembinaan , monitoring dan Evaluasi Bidang Ketentraman

dan Ketertiban umum.

c. Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat

d. Fasilitasi Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa

e. Fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah

f. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

g. Penyelenggaraan Pembinaan Polisi Pamong Praja Kecamatan

h. Pembinaan dan Pengendalian Bantuan Sosial

i. Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

j. Pembinaan Masalah Sosial

k. Pembinaan Kerukunan Beragama


V - 5

i. Pembinaan Pelaksanaan dan Pengendalian Perekonomian

j. Pembinaan dan Pengembangan Industri Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah

l. Pengawasan Penyaluran dan Pengembalian Perkreditan

m. Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Perekonomian.

n. Pengkoordinasian dan Pengawasan Wajib Belajar Pendidikan

Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah

k. Pembinaan Kesehatan Masyarakat

o. Pembinaan Keluarga Berencana

l. Pembinaan pemberdayaan perempuan

p. Pembinaaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan

ilmu pengetahuan dan tehnologi generasi muda keolahragaan

kepramukaan seni dan budaya.

Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi sasaran

berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu

sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan

sumberdaya yang tersedia setiap tahun. Keselarasan mulai dari visi sampai

dengan kegiatan berikut sasaran kegiatan disajikan secara lengkap dalam

lampiran : Matrik Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor

Tahun 2013-2018.


VI - 1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RANCABUNGUR

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting,

setiap organisasi perangkat daerah memberi kontribusi sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang

akan tertuang pada RPJMD Kabupaten Bogor 2013-2018 yang diukur

berdasarkan indikator kinerja. Untuk itu dalam pelaksanaannya,

kinerja Kecamatan Rancabungur berkontribusi secara tidak langsung

terhadap penetapan indikator kinerja RPJMD.

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Rancabungur adalah

sebagai berikut :

1. Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan

2. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional/daerah

serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan

nasional

3. Jumlah izin yang dikeluarkan

4. Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan

5. Jumlah surat keterangan yang dikeluarkan

6. pembinaan oleh kecamatan

Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:


VII - 1

BAB VII

P E N U T U P

Renstra Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Tahun 2013-

2018 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Rancabungur.

Penyusunan program kerja bagi pejabat eselon III dan IV dan staf;

penguatan peran Stakeholders Kecamatan Rancabungur maupun

Pemerintah Kabupaten Bogor, serta merupakan dasar dalam evaluasi dan

pelaporan kinerja tahunan maupun lima tahunan Kecamatan

Rancabungur Kabupaten Bogor.

Melalui Renstra ini, ingin diciptakan perencanaan pembangunan

yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi

pembangunan dengan RJPM Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 yang akan

datang.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis

Kecamatan Rancabungur Tahun 2013-2018, sangat tergantung dari

kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara pemangku

kepentingan di Kecamatan Rancabungur, karena tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Rancabungur sangat penting dalam mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di

Kabupaten Bogor, sehingga diharapkan adanya sinergi dan keterpaduan

dalam pelaksanan tugas bersama SKPD dan Pemerintahan Desa, selain itu

komitmen Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang

berorientasi meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang Baik dan

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara sistematik dan

terstruktur dituangkan dalam rencana strategis.


VII - 2

Demikian rencana strategis Kecamatan Rancabungur yang disusun

sesuai kebutuhan dan dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan

pemerintahan serta sebagai barometer bagi seluruh program kerja dan

anggaran Kecamatan Rancabungur untuk mempercepat pelayanan

masyarakat sesuai visi dan misi Kabaupaten Bogor.

Rancabungur, 2014 CAMAT RANCABUNGUR


NIP. 197207311993111002

Lampiran :

MATRIK RENSTRA

KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2013-2018

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100% 100% 100% 100% 100%

2 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100% 100% 100% 100% 100%

3 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100% 100% 100% 100% 100%

4 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100% 100% 100% 100% 100%

5 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100% 100% 100% 100% 100%

6 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketertiban Umum 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100% 100% 100% 100% 100%

7 Terselenggaranya Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100% 100% 100%

Renstra Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor II-23

Tahun 2013-2018

TABEL 2.9 REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR 2009 - 2013

Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPDTarget

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun

II -

22

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

BELANJA DAERAH 0 1.925.385.000 1.899.015.000 2.212.496.000 2.245.544.000 0 1.693.582.324 1.781.833.323 2.023.951.971 1.927.434.880 #DIV/0! 0,88 0,94 0,91 0,86 449.108.800 385.486.976

BELANJA TIDAK

LANGSUNG0 1.581.384.000 1.592.015.000 1.668.836.000 1.812.944.000 0 1.355.597.300 1.478.598.348 1.484.331.088 1.520.315.192 #DIV/0! 0,86 0,93 0,89 0,84 362.588.800 304.063.038

Belanja Pegawai 1.581.384.000 1.592.015.000 1.668.836.000 1.812.944.000 1.355.597.300 1.478.598.348 1.484.331.088 1.520.315.192 #DIV/0! 0,86 0,93 0,89 0,84 790.692.000 677.798.650

BELANJA LANGSUNG 0 344.001.000 307.000.000 543.660.000 432.600.000 0 337.985.024 303.234.975 539.620.883 407.119.688 #DIV/0! 0,98 0,99 0,99 0,94 86.520.000 81.423.938

Belanja Pegawai 89.950.000 100.945.000 86.415.000 143.500.000 89.950.000 97.295.000 85.375.000 143.350.000 #DIV/0! 1,00 0,96 0,99 1,00 28.700.000 28.670.000

Belanja Barang dan Jasa 206.770.000 206.055.000 231.345.000 261.100.000 202.630.024 205.939.975 228.595.883 254.019.688 #DIV/0! 0,98 1,00 0,99 0,97 52.220.000 50.803.938

Belanja Modal 47.281.000 225.900.000 28.000.000 45.405.000 225.650.000 9.750.000 #DIV/0! 0,96 #DIV/0! 1,00 0,35 5.600.000 1.950.000

TABEL 2.4 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

Uraian

Anggaran pada tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan

2014 2015 2016 2017 2018

1 5 6 7 8 9

I 1 Meningkatnya kualitas kesehatan 1 Terfasilitasinya pembuatan Kartu 1 Persentase kepemilikan kartu BPJS 50% 60% 70% 80% 90%

lingkungan masyarakat BPJS

2 Terfasilitasinya pelayanan dasar 2 Jumlah fasilitasi pelayanan dasar 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

kesehatan kesehatan 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

2 Meningkatnya kualitas pendidikan 1 Meningkatnya partisipasi pendidikan 1 Jumlah fasilitasi peningkatan partisipasi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

masyarakat masyarakat pendidikan masyarakat 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

2 Tuntasnya masyarakat tuna aksara 2 Angka melek huruf 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00

3 Meningkatnya daya saing koperasi, 1 Memberdayakan koperasi dan usaha 1 Jumlah pembinaan koperasi dan UMKM 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

usaha kecil menengah (UKM) dalam mikro, kecil dan menengah; 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

perekonomian masyarakat

II 1 Meningkatnya kerukunan beragama 1 Meningkatnya pelayanan dan 1 Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

dan persatuan dan kesatuan antar kemudahan bagi umat beragama 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

warga demi ketentraman dan ketertiban dalam menjalankan ibadahnya;

masyarakat 2 Terfasilitasinya bantuan pembangunan 2 Jumlah bantuan pembangunan sarana dan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

sarana dan prasarana peribadatan prasarana peribadatan yang difasilitasi 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

yang memadai

3 Terselenggaranya kegiatan hari besar 3 Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali

nasional/daerah besar nasional/daerah serta lomba-lomba 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi

dan nasional

2 Meningkatkan kualitas dan taraf hidup 1 Terfasilitasinya program RASKIN dan 1 Jumlah fasilitasi program raskin dan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

demi tercapainya kesejahteraan BLSM bagi masyarakat miskin dan BLSM 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

masyarakat kurang mampu

2 Terfasilitasinya bantuan pembangunan 2 Jumlah fasilitasi bantuan pembangunan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); RTLH 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

III 1 Meningkatkan partisipasi swadaya 1 Meningkatnya gotong royong dalam 1 Jumlah kegiatan gotong royong dalam 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

masyarakat dalam pembangunan pembangunan pembangunan 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

2 Meningkatnya pembinaan 2 Jumlah pembinaan oleh kecamatan 5 keg 19 keg 19 keg 19 keg 19 keg

pemberdayaan masyarakat 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

432

TUJUANNO. SASARAN INDIKATOR SASARAN

2014 2015 2016 2017 2018

1 5 6 7 8 9

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

432

TUJUANNO. SASARAN INDIKATOR SASARAN

2 Menfasilitasi pembangunan fisik dan 1 Tersedianya data usulan

pembangunan

1 Jumlah dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

non fisik dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik

2 Terlaksananya kegiatan

pembangunan

2 Jumlah kegiatan pembangunan fisik 14 keg 14 keg 14 keg 14 keg 14 keg

fisik maupun non fisik atau non fisik 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

IV 1 Meningkatnya kualitas, 1 Meningkatnya disiplin kerja 1 Persentase pelanggaran pegawai 0% 0% 0% 0% 0%profesionalisme dan kompetensi

aparatur

2 Terwujudnya pelayanan yang cepat, 1 Meningkatnya pelayanan perizinan 1 Jumlah izin yang dikeluarkan 36 izin 40 izin 45 izin 50 izin 55 izin

tepat dan berhasil guna yang sesuai dengan ketentuan, cepat 2 Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 25 rekom 30 rekom 35 rekom 40 rekom 50 rekom

dan terjangkau masyarakat; 3 Jumlah surat keterangan yang dikeluarkan 423 SK 450 SK 475 SK 500 SK 525 rekom

3 Optimalisasi pemenuhan kebutuhan 1 Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan 1 Jumlah sarana dan prasarana kerja yang 2 jenis 4 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis

sarana dan prasarana kerja sarana dan prasarana kerja dipenuhi

9 11 13 15 17 19 20 21

MISI I

1 Meningkatnya 1 Terfasilitasinya 1 Persentase 1 20 37 Program Peningkatan Kinerja

kualitas kesehatan pembuatan Kartu kepemilikan kartu Kecamatan

lingkungan BPJS BPJS 1 20 37 002 Pembinaan, Monitoring dan Jumlah Pembinaan, Monitoring dan 12 kali keg 4 keg 59.600.000 4 keg 59.600.000 Kec. Rumpin Rumpin

masyarakat 2 Terfasilitasinya 2 Jumlah fasilitasi Evaluasi Bidang Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial

pelayanan dasar pelayanan dasar Kesejahteraan Sosial Jumlah

kesehatan kesehatan Pembinaan 14 kali 14 kali

Monitoring 14 kali 14 kali

Laporan hasil Evaluasi 1 dokumen 1 dokumen

3 buku 3 buku

KAK 1 dokumen 1 dokumen

3 buku 3 buku

Laporan akhir 1 dokumen 1 dokumen

3 buku 3 buku

Pembinaan keluarga berencana Jumlah peserta yang dibina 100 orang 15.000.000 100 orang 17.250.000 100 orang 19.837.500 100 orang 22.813.125 400 orang 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

Pembinaan kesehatan masyarakat Jumlah peserta yang dibina 100 orang 15.000.000 100 orang 17.250.000 100 orang 19.837.500 100 orang 22.813.125 400 orang 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin


Pembinaan pemberdayaan Jumlah peserta yang dibina 100 orang 15.000.000 100 orang 17.250.000 100 orang 19.837.500 100 orang 22.813.125 400 orang 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

perempuan 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

Pengkoordinasian, Pembinaan dan Jumlah peserta yang dibina 100 orang 15.000.000 100 orang 17.250.000 100 orang 19.837.500 100 orang 22.813.125 400 orang 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

Pengawasan Serta Pelaporan 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

Langkah-langkah Penanggulangan

Terjadinya Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan

2 Meningkatnya 1 Meningkatnya 1 Jumlah fasilitasi Pembinaaan dan pengawasan kegiatan Jumlah peserta yang dibina 100 orang 15.000.000 100 orang 17.250.000 100 orang 19.837.500 100 orang 22.813.125 400 orang 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

kualitas pendidikan partisipasi peningkatan program pendidikan ilmu pengetahuan 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

masyarakat pendidikan partisipasi pendidikan dan tehnologi generasi muda

masyarakat masyarakat keolahragaan kepramukaan seni dan

2 Tuntasnya 2 Angka melek huruf budaya

masyarakat tuna

aksara Pengkoordinasian dan pengawasan Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 17.250.000 1 kegiatan 19.837.500 1 kegiatan 22.813.125 4 kegiatan 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

wajib belajar pendidikan dasar dan 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

pendidikan luar sekolah

3 Meningkatnya daya 1 Memberdayakan 1 Jumlah pembinaan Pembinaan dan pengembangan Jumlah peserta yang dibina 100 orang 15.000.000 100 orang 17.250.000 100 orang 19.837.500 100 orang 22.813.125 400 orang 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

saing koperasi, koperasi dan usaha koperasi dan UMKM industri,koperasi dan usaha kecil 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

usaha kecil mikro, kecil dan menengah

menengah (UKM) menengah;

dalam perekonomian Pembinaan pelaksanaan pengawasan Jumlah peserta yang dibina 100 orang 15.000.000 100 orang 17.250.000 100 orang 19.837.500 100 orang 22.813.125 400 orang 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

masyarakat dan pengendalian perekonomian 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

Pembinaan dan pengembangan Jumlah peserta yang dibina 100 orang 15.000.000 100 orang 17.250.000 100 orang 19.837.500 100 orang 22.813.125 400 orang 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

kepariwisataan 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

Inventarisasi potensi Jumlah peserta yang dibina 100 orang 15.000.000 100 orang 17.250.000 100 orang 19.837.500 100 orang 22.813.125 400 orang 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

penanaman modal daerah 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

Pengawasan penyaluran dan Jumlah kegiatan pengawasan 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 17.250.000 1 kegiatan 19.837.500 1 kegiatan 22.813.125 4 kegiatan 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

pengembalian perkreditan penyaluran dan pengembalian 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

perkreditan

Pembinaan dan peningkatan peran Jumlah peserta yang dibina 100 orang 15.000.000 100 orang 17.250.000 100 orang 19.837.500 100 orang 22.813.125 400 orang 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

serta masyarakat dalam perekonomian 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

Pembinaan, Monitoring dan Jumlah Pembinaan, Monitoring dan 12 kali keg 4 keg 59.600.000 4 keg 59.600.000 Kec. Rumpin Rumpin

Evaluasi Bidang Evaluasi Bidang Perekonomian

Perekonomian Jumlah

Pembinaan 14 kali 14 kali

8 10 12 14 16 18

TARGET Rp.

1 2 3 4 5 6 7

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

2016 2017 2018 RENSTRA SKPD (2018)

(OUTPUT) 2013TARGET Rp. TARGET Rp.

KONDISI KINERJA

UNIT KERJA

SKPD

PENANGGU

JAWAB

LOKA

SI

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE

DAN KEGIATAN PERENCANAAN 2014 2015

TABEL 5 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIANTARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2

9 11 13 15 17 19 20 218 10 12 14 16 18

TARGET Rp.

1 2 3 4 5 6 7


2016 2017 2018 RENSTRA SKPD (2018)


KONDISI KINERJA

UNIT KERJA

SKPD

PENANGGU

JAWAB

LOKA

SI


DAN KEGIATAN PERENCANAAN 2014 2015TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN




3 buku 3 buku


3 buku 3 buku


3 buku 3 buku

MISI II Program Fasilitasi Kerukunan

Meningkatnya 1 Meningkatnya 1 Jumlah fasilitasi Umat Beragama

kerukunan beragama pelayanan dan kegiatan keagamaan 1 20 26 0001 Fasilitasi Kegiatan Musabaqoh Jumlah peserta 200 orang 200 orang 30.000.000 200 orang 30.000.000 200 orang 34.500.000 200 orang 39.675.000 200 orang 45.626.250 1000 orang 149.801.250 Kec. Rumpin Rumpin

dan persatuan dan kemudahan bagi Tilawatil Qur'an KAK 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen

kesatuan antar umat beragama Jumlah dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen

warga demi dalam menjalankan laporan 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

ketentraman dan ibadahnya;

ketertiban 2 Terfasilitasinya 2 Jumlah bantuan Fasilitasi penyelenggaraan hari-hari Jumlah fasilitasi 3 kali 33.795.000 3 kali 38.864.250 5 kali 44.693.888 5 kali 51.397.971 16 kali 168.751.108 Kec. Rumpin Rumpin

masyarakat bantuan pembangunan sarana besar keagamaan peringatan hari besar 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

pembangunan dan prasarana keagamaan

sarana dan peribadatan yang KAK 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1000 orang

prasarana difasilitasi Jumlah dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 5 dokumen

peribadatan yang laporan 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen

memadai

3 Terselenggaranya 3 Fasilitasi Program Peningkatan Peran

kegiatan hari besar penyelenggaraan Serta Kepemudaan

nasional/daerah kegiatan hari besar Fasilitasi penyelenggaraan Jumlah fasilitasi 3 kali 36.490.000 3 kali 41.963.500 3 kali 48.258.025 3 kali 55.496.729 12 kali 182.208.254 Kec. Rumpin Rumpin

nasional/daerah serta hari-hari besar 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

lomba-lomba tingkat nasional/daerah Kabupaten KAK 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

kecamatan, Bogor 3 buku 3 buku 3 buku 3 buku 3 buku

kabupaten, provinsi Laporan akhir 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

dan nasional 3 buku 3 buku 3 buku 3 buku 3 buku

Fasilitasi kegiatan lomba-lomba Jumlah fasilitasi 7 kali 30.170.000 8 kali 34.695.500 9 kali 39.899.825 10 kali 45.884.799 34 kali 150.650.124 Kec. Rumpin Rumpin

tingkat kecamatan, kabupaten, 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

provinsi dan nasional KAK 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

3 buku 3 buku 3 buku 3 buku 3 buku

Laporan akhir 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Peringatan Hari - Hari Bersejarah. Jumlah kegiatan memperingati hari 3 kegiatan 25.000.000 3 kegiatan 25.000.000 Kec. Rumpin Rumpin

bersejarah 14 desa 14 desa


Program Peningkatan Kinerja

Kecamatan

Pembinaan, Monitoring dan Jumlah Pembinaan, Monitoring dan 12 kali keg 4 keg 59.600.000 4 keg 59.600.000 Kec. Rumpin Rumpin

Evaluasi Bidang Evaluasi Bidang Ketertiban Umum

Ketertiban Umum Jumlah




3 buku 3 buku


3 buku 3 buku


3 buku 3 buku

Pembinaan kesatuan bangsa Jumlah peserta yang dibina 140 orang 15.685.000 140 orang 18.037.750 140 orang 20.743.413 140 orang 23.854.924 560 orang 78.321.087 Kec. Rumpin Rumpin

dan perlindungan masyarakat 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

Fasilitasi pembinaan ideologi Jumlah peserta yang dibina 100 orang 15.000.000 100 orang 17.250.000 100 orang 19.837.500 100 orang 22.813.125 400 orang 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

negara dan kesatuaan bangsa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

Fasilitasi penegakan peraturan Jumlah kegiatan penegakan perda 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 17.250.000 1 kegiatan 19.837.500 1 kegiatan 22.813.125 4 kegiatan 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

daerah 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

Penyelenggaraan ketentraman Jumlah kegiatan penyelenggaraan 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 17.250.000 1 kegiatan 19.837.500 1 kegiatan 22.813.125 4 kegiatan 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

dan ketertiban umum ketentraman dan ketertiban umum 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

Penyelenggaraan pembinaan Jumlah kegiatan pembinaan 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 17.250.000 1 kegiatan 19.837.500 1 kegiatan 22.813.125 4 kegiatan 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

3

9 11 13 15 17 19 20 218 10 12 14 16 18

TARGET Rp.

1 2 3 4 5 6 7


2016 2017 2018 RENSTRA SKPD (2018)


KONDISI KINERJA

UNIT KERJA

SKPD

PENANGGU

JAWAB

LOKA

SI




polisi pamong praja kecamatan polisi pamong praja kecamatan 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

Pembinaan dan pengendalian Jumlah peserta yang dibina 100 orang 15.000.000 100 orang 17.250.000 100 orang 19.837.500 100 orang 22.813.125 400 orang 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

bantuan sosial 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

Pembinaan organisasi sosial Jumlah peserta yang dibina 100 orang 15.000.000 100 orang 17.250.000 100 orang 19.837.500 100 orang 22.813.125 400 orang 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

kemasyarakatan 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

Pembinaan masalah sosial Jumlah peserta yang dibina 100 orang 15.000.000 100 orang 17.250.000 100 orang 19.837.500 100 orang 22.813.125 400 orang 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin


Pembinaan kerukunan Jumlah peserta yang dibina 100 orang 15.000.000 100 orang 17.250.000 100 orang 19.837.500 100 orang 22.813.125 400 orang 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

beragama 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

MISI III

1 Meningkatkan 1 Meningkatnya 1 Jumlah kegiatan Program Peningkatan Kinerja

partisipasi swadaya gotong royong gotong royong dalam Kecamatan

masyarakat dalam dalam pembangunan pembangunan Pembinaan, Monitoring dan Jumlah Pembinaan, Monitoring dan 12 kali keg 4 keg 47.800.000 4 keg 47.800.000 Kec. Rumpin Rumpin

pembangunan 2 Meningkatnya 2 Jumlah pembinaan Evaluasi Bidang Evaluasi Bidang Pembangunan

pembinaan oleh kecamatan Pembangunan Jumlah

pemberdayaan Pembinaan 14 kali 14 kali

masyarakat Monitoring 14 kali 14 kali

2 Menfasilitasi 1 Tersedianya data 1 Jumlah dokumen Laporan hasil Evaluasi 1 dokumen 1 dokumen

pembangunan fisik usulan perencanaan 3 buku 3 buku

dan non fisik dalam pembangunan baik KAK 1 dokumen 1 dokumen

pembangunan fisik maupun non 3 buku 3 buku

fisik Laporan akhir 1 dokumen 1 dokumen

2 Terlaksananya 2 Jumlah kegiatan 3 buku 3 buku

kegiatan pembangunan fisik

pembangunan fisik atau non fisik Penyelenggaraan Rapat Jumlah kegiatan rapat 1 kegiatan 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 57.450.000 1 kegiatan 66.067.500 1 kegiatan 75.977.625 1 kegiatan 87.374.269 5 kegiatan 286.869.394 Kec. Rumpin Rumpin

maupun non fisik Minggon Keliling tingkat minggon keliling tingkat

Kecamatan kecamatan yang

terselenggara

KAK 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen

3 buku 3 buku 3 buku 3 buku 3 buku 3 buku 15 buku

Laporan akhir 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen


Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20.000.000 1 kegiatan 38.676.000 1 kegiatan 44.477.400 1 kegiatan 51.149.010 1 kegiatan 58.821.362 193.123.772 Kec. Rumpin Rumpin

Tingkat Kecamatan Musrenbang Tingkat

Kecamatan

KAK 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen


Laporan akhir 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen


Penyusunan Monografi KAK 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 10.000.000 1 dokumen 11.000.000 1 dokumen 12.100.000 1 dokumen 13.310.000 5 dokumen 51.410.000 Kec. Rumpin Rumpin

Kecamatan 3 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 43 buku

Laporan akhir 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen


Fasilitasi dan koordinasi Jumlah Fasilitasi dan koordinasi 1 kali 15.000.000 1 kali 17.250.000 1 kali 19.837.500 1 kali 22.813.125 4 kali 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

penyelenggaraan pembangunan penyelenggaraan pembangunan 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

KAK 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen


Laporan kegiatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen


Pengkordinasian pelaksanaan Jumlah kegiatan koordinasi 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 17.250.000 1 kegiatan 19.837.500 1 kegiatan 22.813.125 4 kegiatan 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

pembangunan swadaya pelaksanaan pembangunan swadaya 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

masyarakat masyarakat

KAK 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen


Laporan kegiatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen


pembinaan pengawasan dan Jumlah peserta yang dibina 100 orang 15.000.000 100 orang 17.250.000 100 orang 19.837.500 100 orang 22.813.125 400 orang 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

pengendalian sumberdaya alam 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

MISI IV

4

9 11 13 15 17 19 20 218 10 12 14 16 18

TARGET Rp.

1 2 3 4 5 6 7


2016 2017 2018 RENSTRA SKPD (2018)


KONDISI KINERJA

UNIT KERJA

SKPD

PENANGGU

JAWAB

LOKA

SI




1 Meningkatnya 1 Meningkatnya 1 Persentase Program Pelayanan

kualitas, disiplin kerja pelanggaran pegawai Administrasi Perkantoran

profesionalisme dan 1 20 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Materai Yang 750.000

kompetensi aparatur Menyurat Tersedia

- Materai 6000 100 lembar

2 Terwujudnya 1 Meningkatnya 1 Jumlah izin yang - Materai 3000 50 lembar

pelayanan yang pelayanan perizinan dikeluarkan

cepat, tepat dan yang sesuai dengan 2 Jumlah rekomendasi 1 20 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Jasa 19.200.000 22.000.000 25.300.000 29.095.000 33.459.250 109.854.250 Kec. Rumpin Rumpin

berhasil guna ketentuan, cepat yang dikeluarkan sumber daya air dan listrik Komunikasi, Sumber

dan terjangkau 3 Jumlah surat Daya Air dan Listrik

masyarakat; keterangan yang Yang Tersedia

dikeluarkan - Telepon 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan

3 Optimalisasi 1 Terpenuhinya 1 Jumlah sarana dan - Internet 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan

pemenuhan pemenuhan prasarana kerja yang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan

kebutuhan sarana kebutuhan sarana dipenuhi - Listrik 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan

dan prasarana kerja dan prasarana kerja 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan

1 20 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah STNK 3 mobil 2.800.000 3 mobil 3.300.000 3 mobil 3.795.000 3 mobil 4.364.250 3 mobil 5.018.888 3 mobil 16.478.138 Kec. Rumpin Rumpin

dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas/ 5 motor 5 motor 5 motor 5 motor 5 motor 5 motor

Dinas/Operasional Operasional Yang 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 5 tahun

Diperbaharui

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 12 jenis 6.294.000 12 jenis 7.238.100 12 jenis 8.323.815 12 jenis 9.572.387 48 jenis 31.428.302 Kec. Rumpin Rumpin

1 20 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang Cetak 9 jenis 2.000.000 9 jenis 5.500.000 9 jenis 6.325.000 9 jenis 7.273.750 9 jenis 8.364.813 36 jenis 27.463.563 Kec. Rumpin Rumpin

dan Penggandaan dan Penggandaan

Yang Tersedia

1 20 01 0012 Penyediaan Komponen Jumlah Komponen 11 komponen 2.200.000 11 komponen 5.500.000 11 komponen 6.325.000 11 komponen 7.273.750 11 komponen 8.364.813 44 komponen 27.463.563 Kec. Rumpin Rumpin

Instalasi Listrik/Penerangan Listrik Gedung Kantor

Bangunan Kantor Yang Tersedia

1 20 01 Penyedian Bahan bacaan dan Jumlah buku yg 12 buku 2.000.000 12 buku 2.300.000 12 buku 2.645.000 12 buku 3.041.750 48 buku 9.986.750 Kec. Rumpin Rumpin

Peraturan Perundang-undangan tersedia

1 20 01 Penyediaan Logistik Kantor Jumlah logistik yang 3 jenis 5.980.000 3 jenis 6.877.000 3 jenis 7.908.550 3 jenis 9.094.833 12 jenis 29.860.383 Kec. Rumpin Rumpin

tersedia

1 20 01 0018 Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan dan 20 kali 10.000.000 20 kali 14.000.000 20 kali 16.100.000 20 kali 18.515.000 20 kali 21.292.250 100 kali 69.907.250 Kec. Rumpin Rumpin

Minuman minuman rapat

1 20 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat 53 kali 27.000.000 10 kali 11.900.000 10 kali 13.685.000 10 kali 15.737.750 10 kali 18.098.413 50 kali 59.421.163 Kec. Rumpin Rumpin

Konsultasi Ke Dalam dan Luar Koordinasi dan

Daerah Konsultasi Yang

20 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah jasa petugas kebersihan yang 1 orang 12.613.000 3 orang 21.800.000 3 orang 25.070.000 3 orang 28.830.500 3 orang 33.155.075 3 orang 108.855.575 Kec. Rumpin Rumpin

Kantor dibiayai 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan

Jumlah Alat Kebersihan 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 50 jenis

1 20 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Jumlah dokumen dan 100 dokumen 3.210.000 100 dokumen 3.691.500 100 dokumen 4.245.225 100 dokumen 4.882.009 400 dokumen 16.028.734 Kec. Rumpin Rumpin

Arsip SKPD arsip yang dipelihara

1 20 01 21 Penyediaan Pelayanan Jumlah Dokumen 5 dokumen 1.050.000 5 dokumen 5.000.000 5 dokumen 5.750.000 5 dokumen 6.612.500 5 dokumen 7.604.375 25 dokumen 24.966.875 Kec. Rumpin Rumpin

Administrasi Kepegawaian Administrasi 15 buku 15 buku 15 buku 15 buku 15 buku 75 buku

Kepegawaian Selama

1 Tahun

1 20 01 22 Penyediaan Pelayanan Jumlah Laporan 4 dokumen 1.000.000 4 dokumen 2.500.000 4 dokumen 2.875.000 4 dokumen 3.306.250 4 dokumen 3.802.188 20 dokumen 12.483.438 Kec. Rumpin Rumpin

5

9 11 13 15 17 19 20 218 10 12 14 16 18

TARGET Rp.

1 2 3 4 5 6 7


2016 2017 2018 RENSTRA SKPD (2018)


KONDISI KINERJA

UNIT KERJA

SKPD

PENANGGU

JAWAB

LOKA

SI




Administrasi Barang Administrasi Barang 12 buku 12 buku 12 buku 12 buku 12 buku 60 buku

1 20 01 0024 Penyediaan Pelayanan Jumlah Petugas piket 1 orang 7.200.000 3 orang 30.600.000 3 orang 35.190.000 3 orang 40.468.500 3 orang 46.538.775 3 orang 152.797.275 Kec. Rumpin Rumpin

Keamanan Kantor pengamanan kantor yang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan

tersedia

02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur 1 jenis 10.000.000 2 jenis 15.000.000 3 jenis 20.000.000 4 jenis 25.000.000 10 jenis 70.000.000 Kec. Rumpin Rumpin

75 buah

02 014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Perlengkapan kantor 2 jenis 17.000.000 2 jenis 11.500.000 2 jenis 12.650.000 2 jenis 13.915.000 2 jenis 15.306.500 10 jenis 70.371.500 Kec. Rumpin Rumpin

3 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 19 unit

02 013 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan kantor 2 jenis 15.000.000 2 jenis 10.000.000 2 jenis 11.000.000 2 jenis 12.100.000 2 jenis 13.310.000 10 jenis 61.410.000 Kec. Rumpin Rumpin

5 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 21 unit

02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah bahan baku bangunan 10 jenis 10 jenis 15.000.000 10 jenis 16.500.000 10 jenis 18.150.000 30 jenis 49.650.000 Kec. Rumpin Rumpin

Kantor

02 023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan Mobil 3 unit 25.000.000 3 unit 21.500.000 3 unit 23.650.000 3 unit 26.015.000 3 unit 28.616.500 3 unit 124.781.500 Kec. Rumpin Rumpin

Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Pemeliharaan Motor 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan kantor 1 jenis 6.000.000 1 jenis 6.000.000 3 jenis 6.600.000 3 jenis 7.260.000 3 jenis 7.986.000 11 jenis 33.846.000 Kec. Rumpin Rumpin

Peralatan Kantor yang dipelihara 6 unit 6 unit 5 unit 5 unit 5 unit 27 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan kantor 3 jenis 6.000.000 3 jenis 6.600.000 3 jenis 7.260.000 3 jenis 7.986.000 12 jenis 27.846.000 Kec. Rumpin Rumpin

Perlengkapan Kantor yang dipelihara 24 unit 8 unit 8 unit 8 unit 48 unit

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1 20 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian batik 28 stel 5.600.000 28 stel 5.600.000 28 stel 5.600.000 84 stel 16.800.000 Kec. Rumpin Rumpin

Beserta Perlengkapannya

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah LAKIP 1 dokumen 7.000.000 1 dokumen 31.870.000 1 dokumen 35.057.000 1 dokumen 38.562.700 1 dokumen 42.418.970 5 dokumen 154.908.670 Kec. Rumpin Rumpin

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Evkin 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen

Jumlah Tapkin 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen

06 002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan Semesteran 2 dokumen 5.000.000 2 dokumen 5.000.000 2 dokumen 5.500.000 2 dokumen 6.050.000 2 dokumen 6.655.000 10 dokumen 28.205.000 Kec. Rumpin Rumpin

Semesteran 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 50 buku

06 003 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan Tahunan 1 dokumen 2.500.000 1 dokumen 3.000.000 1 dokumen 3.300.000 1 dokumen 3.630.000 1 dokumen 3.993.000 5 dokumen 16.423.000 Kec. Rumpin Rumpin

Akhir Tahun 5 buku 5 buku 5 buku 5 buku 5 buku 25 buku

06 004 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen RKA/DPA 2 dokumen 4 dokumen 24.266.000 4 dokumen 28.100.000 4 dokumen 30.910.000 4 dokumen 34.001.000 4 dokumen 37.401.100 20 dokumen 154.678.100 Kec. Rumpin Rumpin

36 buku 40 buku 36 buku 36 buku 36 buku 184 buku

06 005 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah Laporan keuangan 12 dokumen 12 dokumen 37.000.000 12 dokumen 30.000.000 12 dokumen 33.000.000 12 dokumen 36.300.000 12 dokumen 39.930.000 60 dokumen 176.230.000 Kec. Rumpin Rumpin

bulanan 72 buku 24 buku 24 buku 24 buku 24 buku 168 buku

06 006 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Jumlah Renja dan renstra 1 dokumen 2 dokumen 20.000.000 2 dokumen 20.000.000 Kec. Rumpin Rumpin

5 buku 6 buku 6 buku

Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen renstra 1 dokumen 11.070.000 1 dokumen 11.070.000 Kec. Rumpin Rumpin

5 buku 5 buku

Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Jumlah dokumen renja 2 dokumen 18.960.000 2 dokumen 20.856.000 2 dokumen 22.941.600 2 dokumen 25.235.760 8 dokumen 87.993.360 Kec. Rumpin Rumpin


06 013 Publikasi Kinerja Jumlah spanduk yang tersedia 20 spanduk 25.000.000 20 spanduk 25.000.000 20 spanduk 27.500.000 20 spanduk 30.250.000 20 spanduk 33.275.000 100 spanduk 141.025.000 Kec. Rumpin Rumpin

Jumlah publikasi media yang 4 media 4 media 4 media 4 media 4 media 20 media

terselenggara

6

9 11 13 15 17 19 20 218 10 12 14 16 18

TARGET Rp.

1 2 3 4 5 6 7


2016 2017 2018 RENSTRA SKPD (2018)


KONDISI KINERJA

UNIT KERJA

SKPD

PENANGGU

JAWAB

LOKA

SI




Program Peningkatan Kinerja

Kecamatan

1 20 37 001 Pembinaan, Monitoring dan Jumlah Pembinaan, Monitoring dan 12 kali keg 4 keg 129.000.000 4 keg 129.000.000 Kec. Rumpin Rumpin

Evaluasi Bidang Evaluasi Bidang Pemerintahan

Pemerintahan Jumlah




3 buku 3 buku


3 buku 3 buku


3 buku 3 buku

1 20 37 0014 Penyelenggaraan Pelayan Jumlah dokumen pelayanan 12 dokumen 204.325.000 12 dokumen 120.000.000 12 dokumen 132.000.000 12 dokumen 145.200.000 12 dokumen 159.720.000 60 dokumen 761.245.000 Kec. Rumpin Rumpin

Administrasi Terpadu Kecamatan administrasi terpadu kecamatan

KAK 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen


Laporan akhir 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen


Penyelenggaraan pemerintahan desa Jumlah dokumen penyelenggaraan 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 17.250.000 1 dokumen 19.837.500 1 dokumen 22.813.125 4 dokumen 74.900.625 Kec. Rumpin Rumpin

dan kelurahan pemerintahan desa 5 buku 5 buku 5 buku 5 buku 20 buku


Penyelenggaraan administrasi Jumlah dokumen administrasi 1 dokumen 54.600.000 1 dokumen 62.790.000 1 dokumen 72.208.500 1 dokumen 83.039.775 4 dokumen 272.638.275 Kec. Rumpin Rumpin

kependudukan kependudukan 5 buku 5 buku 5 buku 5 buku 20 buku


Penataaan administrasi pertanahan Jumlah dokumen administrasi 12 dokumen 11.279.000 12 dokumen 12.970.850 12 dokumen 14.916.478 12 dokumen 17.153.949 48 dokumen 56.320.277 Kec. Rumpin Rumpin

pertanahan yang ditata 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa 14 desa

7

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan

2 Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari besar 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 15 kegiatan

nasional/daerah serta lomba-lomba tingkat

kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional

4 Jumlah izin yang dikeluarkan 25 izin 36 izin 46 izin 56 izin 66 izin 76 izin 280 izin

5 Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 63 rekomendasi 25 rekomendasi 35 rekomendasi 45 rekomendasi 55 rekomendasi 65 rekomendasi 225 rekomendasi

6 Jumlah surat keterangan yang dikeluarkan 762 SK 423 SK 450 SK 475 SK 500 SK 525 SK 2.373 SK

7 pembinaan oleh kecamatan 5 kegiatan 5 kegiatan 27 kegiatan 27 kegiatan 27 kegiatan 27 kegiatan 113 kegiatan

TABEL 6 : INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RUMPIN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No IndikatorTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada

awal periode RPJMD

Documents

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O G O R … Strategis... · Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Rumpin untuk periode 1 (satu)