Paket Bali Disetujui, Oknum Polres Gerakan Alternatif ... salah penyebab krisis pangan, krisis iklim

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Paket Bali Disetujui, Oknum Polres Gerakan Alternatif ... salah penyebab krisis pangan, krisis iklim

pembaruantani@spi.or.id www.spi.or.id Edisi 119, JANUARI 2014

M I M B A R K O M U N I K A S I P E T A N I

Paket Bali Disetujui, Presiden SBY Akan Wariskan Kemiskinan dan Kelaparan

Oknum Polres Kepahiang Paksa Petani SPI Serahkan Lahan Perjuangan

Gerakan AlternatifAsia Resmi Dideklarasikan di Bali

2 6 8

INDEKS BERITA

Likwan JohariKetua BPW SPI Bengkulu

"Dalam berjuang, Petani harus bersatu dan saling percaya. Jangan mudah diha-sut dan diadudomba"

End WTO!

DENPASAR. Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization-WTO) menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menterinya yang kesembilan di Nusa Dua Bali pada 3 6 Desember 2013. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan bangga menjadi panitia penyelenggara acara ini. Menyikapi hal ini, Serikat Petani Indonesia yang tergabung dalam GERAK LAWAN (Gerakan Rakyat Indonesia Melawan Neokolonialisme Imperialisme) dan Social Movements for an Alternative Asia (SMAA-Gerakan Sosial untuk Alternatif Asia) yang berasal dari lebih 30 negara selama seminggu penuh menggelar acara "tandingan" dan dengan tegas menolak KTM IX WTO yang hanya menguntungkan perusahaan besar dan negara-negara industri. End WTO! Akhiri WTO! Simak lengkap ulasannya di edisi kali.

Penanggung Jawab: Henry Saragih Pemimpin Umum: Zaenal Arifin Fuad Redaktur Pelaksana : Hadiedi Prasaja Redaksi: Achmad Yakub, Ali Fahmi, Agus Ruli Ardiansyah, Cecep Risnandar, Muhammad Ikhwan, Syahroni Reporter: Muhammad Yudha Fathoni, Rahmat Hidayat Keuangan: Sulastri Sirkulasi: Supriyanto, Adi Wibowo Penerbit: Serikat Petani Indonesia (SPI) Alamat Redaksi: Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan 12790 Telp: +62 21 7993426 Email: pembaruantani@spi.or.id Website: www.spi.or.id

L A W A N N E O L I B E R A L I S M EPEMBARUAN TANIEDISI 119JANUARI 20142

Petani Ikuti Aksi Akhiri WTO

DENPASAR. Serikat Petani Indonesia (SPI) bergabung dalam ribuan massa aksi GERAK LAWAN (Gerakan Rakyat Indonesia Melawan Neokolonialisme Imperialisme) dan Social Movements for an Alternative Asia (SMAA-Gerakan Sosial untuk Alternatif Asia) dalam aksi akhiri WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) di Renon, Denpasar, Bali, tadi pagi (03/12). Aksi yang diikuti oleh lebih dari 30 negara adalah untuk menyikapi Konferensi Tingkat Menteri (KTM) 9 WTO yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada 3 6 Desember 2013.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan segala hal di WTO adalah tentang perdagangan dan keuntungan semata. WTO bukanlah forum demokratis, banyak negara dan kepentingan dipinggirkan oleh perusahaan transnasional, dan negara-negara industri,

Masalah subsisi negara-negara maju akhirnya menyebabkan ketidakdilan perdagangan dan praktek dumping. WTO-lah salah penyebab krisis pangan, krisis iklim dan krisis finansial, paparnya di Denpasar.

Henry menambahkan, oleh kita karena itu SPI bersama La Via Campesina (Organisasi Petani Internasional) mengusung kedaulatan pangan.Kedaulatan pangan merupakan hak setiap orang, masyarakat, dan negara untuk mengakses dan mengendalikan aneka sumberdaya produktif

serta mentukan dan mengendalikan sistem (produksi, distribusi, konsum) pangan sendiri sesaui kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya khas masing-masing, tuturnya.

Henry menambahkan, alternatif-alternatif kedaulatan pangan ini telah dilakukan mulai dari tingkatan lokal, nasional, regional, hingga internasional.

Di tingkatan lokal kami membangun kawasan-kawasan yang mempraktekkan pertanian agroekologi berbasis keluarga tani. Oleh karena itu kami meminta agar WTO keluar dari pertanian, tambahnya.#

(Foto) Dua orang petani anggota SPI diantara ribuan petani yang mengikuti aksi Tolak KTM IX WTO di Bali

PEMBARUAN TANIEDISI 119

JANUARI 2014L A W A N N E O L I B E R A L I S M E 3

Paket Bali Disetujui, Presiden SBY Akan Wariskan Kemiskinan dan Kelaparan

DENPASAR. Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ke-9 yang baru saja selesai akhirnya memutuskan Paket Bali yang isinya mewariskan kemiskininan dan kelaparan di Indonesia dan di negara-negara berkembang lainnya.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menegaskan, dengan disetujuinya Paket Bali ini, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekali lagi gagal membela kepentingan petani, dan rakyat kecil. Pemerintah yang kali ini melalui Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, dengan sadar rela ditunggangi kepentingan perusahaan dan pelobi besar transnasional, dan mengorbankan kedaulatan pangan rakyat Indonesia, dan negara-negara berkembang lainnya. Dengan disetujuinya Paket Bali ini, upaya untuk menghapuskan kelaparan dan kemanusiaan semakin jauh dapat dilakukan. Bila pada saat berdirinya WTO pada 1995 angka kelaparan di dunia mencapai 825 juta jiwa, saat ini sudah mencapai 1 milyar jiwa, dan mayoritas berada di Asia.

Hak atas pangan adalah hak asasi setiap manusia di atas muka bumi ini, namun Paket Bali menghalangi realisasi hak tersebut dengan mengangkangi kedaulatan rakyat melalui perjanjian WTO, dan Gita Wiryawan adalah salah satu aktor utama yang memuluskan strategi licik ini, tegas Henry di Denpasar (08/12).

Mengenai peace clause yang diklaim pihak WTO adalah kemajuan dalam Paket Bali ini, Henry membantahnya. Menurutnya memang benar bahwa isi dalam peace clause membolehkan subsidi pertanian, tapi sebenarnya hal ini hanyalah kelicikan terselubung, karena intinya negosiasi ini ditukar (trade off) dengan fasilitas perdagangan, yang akan terus meliberalisasi luas di negara berkembang.

Peace clause itu pembodohan publik. Contohnya begini, misalnya kita ingin mensubsidi satu komoditas pertanian kita, hal itu harus ditukar dengan pembukaan pasar kita seluas mungkin dengan menghilangkan tarif impor. Ini adalah omong kosong karena seharusnya negara tak perlu memohon kepada WTO untuk menjamin hak atas pangan rakyatnya. Pangan dan pertanian tidak bisa diatur dalam rezim perdagangan bebas, tegasnya.

Fasilitas perdagangan WTO adalah usul negara maju untuk ekspansi pasar, demi menyelamatkan ekonomi mereka yang stagnan. WTO kembali memfasilitasi kepentingan tersebut, juga perusahaan besar transnasional yang siap menggelontorkan barang ke negara miskin dan berkembang. Perdagangan itu perlu, namun harus berkeadilan. Perdagangan multilateral harus didasarkan keseimbangan: negara miskin dan berkembang harus punya hak untuk membangun, serta memenuhi dan menghormati hak-hak asasi rakyatnya. Data dari World Trade Report 2013 menyatakan, 80% ekspor AS dikuasai oleh 1 perusahaan besar, 85% ekspor Eropa ada di tangan 10 eksportir besar dan 81% ekspor terkonsentrasi pada 5 perusahaan ekspor di negara berkembang.

Indonesia tidak butuh WTO. Tanpa WTO kita tidak akan rugi apa pun, justru petani kecil kita akan lebih terjamin kesejahteraannya. Penolakan terhadap WTO ini diibaratkan pertempuran antara kemanusiaan melawan keserakahan dan ketamakan perusahaan transnasional yang ingin terus mengekspansi pasarnya. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia, penerapan kedaulatan pangan di tiap negara adalah jawabannya. Keluarkan WTO dari pertanian, akhiri WTO, tambah Henry.#

(Foto) Orasi Ketua Umum SPI Henry Saragih pada aksi tolak KTM IX WTO di Renon, Denpasar, Bali

PEMBARUAN TANIEDISI 119JANUARI 2014 L A W A N N E O L I B E R A L I S M E4

Hari ke-4 KTM 9 WTO, Petani Tetap Semangat Tolak WTO

DENPASAR. Pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) 9 WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) di Denpasar Bali (06/12) memasuki hari keempat. Sementara itu petani-petani delegasi Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama delegasi lain yang tergabung dalam GERAK LAWAN dan SMAA masih tetap bersemangat menolak WTO dan meminta agar WTO keluar dari pertanian.

Mamok, petani berusia 70 tahunan yang juga Majelis Nasional Petani (MNP) Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan WTO sama sekali tidak berguna bagi petani kecil seperti dirinya.

WTO ini hanya menyusahkan petani kecil seperti kami. Produk pertanian impor masuk dari luar dengan harga murah karena tidak adanya perlindungan dari negara. Akibatnya produk kami tidak laku, kalau begini kami bisa semakin sengsara, ungkapnya saat aksi bersama di lapangan Renon, Denpasar (06/12).

Mamok menambahkan solusi melawan WTO ini adalah dengan menegakkan kedaulatan pangan di masing-masing negara. Sehingga kebutuhan pangan masing-masing negara terpenuhi.

WTO ini kan organisasi dagang, dan dagang itu harus untung. Jadi tidak pernah mungkin mekanisme di WTO itu akan adil. Nah disini yang jadi korbannya adalah petani dan rakyat kecil dari negara berkembang. Jadi kami mau agar WTO keluar dari pertanian, tambahnya.

Sementara itu, perwakilan resmi SPI yang diwakili oleh Ketua Umum SPI Henry Saragih yang masuk ke tempat pertemuan KTM 9 WTO di Nusa Dua Bali masih tetap menyuarakan penolakan mereka terhadap WTO.

Saat ini negosiasi masih alot. Semoga perundingan di Bali ini tetap buntu sehingga kesejahteraan petani dan golongan masyarakat kecil lain di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya bisa terjamin, ungkap Henry.

Henry Saragih bersama sepuluh delegasi lainnya pun melakukan aksi menjelang penutupan acara hari iniPangan adalah hak asasi setiap orang. Pertanian sama sekali tidak dipentingkan oleh WTO. Pangan tidak hanya lebih dari sekedar komoditi.

Setiap negara bertanggung jawab untuk menyediakan stok pangan yang cukup bagi rakyatnya, teriak Henry di depan ratusan delegasi anggota WTO.#

(Foto) Mamok, anggota MNP SPI berorasi dalam Aksi Tolak KTM IX WTO di Denpasar, Bali

PEMBARUAN TANIEDISI 119

JANUARI 2014H A K A S A S I P E T A N I 5

WTO Keluar dari Pertanian!!!

Peringatan Hari HAM 10 Desember: Kebijakan Pemer