If you can't read please download the document
Upload
voanh
View
235
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PANDANGAN PROFESI BIDAN SERTA REKOMENDASI PERBAIKAN KEBIJAKAN
TERKAIT BELANJA STRATEGIS JKN
Pengurus Pusat Ikatan Bidan IndonesiaJl. Johar Baru V/D13, Johar Baru Jakarta PusatTelp. 021-4247789, 4226043 Fax. 021-4244214email : [email protected] Website : www.ibi.or.id
Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes
http://www.ibi.or.id/
KEDUDUKAN BIDAN DALAM UU NAKES
BIDAN sebagai profesi
Care Provider (penyedia layanan kesehatan)memiliki peran yang sangat strategis dan sangat unik. Bidanmemposisikan dirinya sebagai MITRA PEREMPUAN &
MASYARAKATTerutama dalam memenuhi kebutuhan perempuan dalam menjalani kehidupan reproduksinya serta Bayi dan Balita
melalui asuhan holistic dan berkesinambungan serta fokus pada childbearing and childrearing (continum of care)Bidan SEORANG AGEN PEMBAHARUsangat dekat
dengan masyarakathidup ditengah-tengah masyarakatberperan dalam memberdayakan perempuan
dan masyarakat
Renfrew et al The Lancet - 23 June 2014DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60789-3
Permenkes 1464 Tahun 2010ttg Registrasi dan Praktek Bidan
RUANG LINGKUP PRAKTIK BIDAN
Mengacu pada filosofi, asuhan kebidanan berfokus pada:
promosi kesehatan,
upaya pencegahan,
asuhan pada ibu pra hamil dan hamil,
pertolongan persalinan normal,
asuhan post partum,
bayi dan balita,
kesehatan reproduksi perempuan & KB
deteksi komplikasi pada ibu dan anak dan melaksanaan asuhan kegawatdaruratan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan,atau
merujuk untuk kasus risti dan komplikasi
Peran Bidan Sesuai Kewenangan (sesuai Permenkes No 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Bidan)
1. KEWENANGAN MELEKAT/ATRIBUTIK
Pelayanan kesehatan ibu; Pelayanan kesehatan anak; serta Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana
2. Kewenangan bidan yang menjalankan PROGRAM PEMERINTAH
3. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang TIDAK MEMILIKI DOKTER
Untuk dapat melaksanakan kewenagan tsb dibutuhkan ketarampilan minimal D3
Permenkes No 71 Tahun 2013tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN
(1)penyelenggara pelayanan kesehatanmeliputi semua fasilitas kesehatan yangbekerjasama dengan BPJS Kesehatan berupaFasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)dan Fasilitas Kesehatan Rujukan TingkatLanjutan (FKRTL)
(2) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
puskesmas atau yang setara;
praktik dokter;
praktik dokter gigi;
klinik pratama atau yang setara; dan
Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.
Pasal 8 (1) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat dokter berdasarkan
penetapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan dan/atau praktik perawat untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam rangka pemberian pelayanan kebidanan di suatu wilayah tertentu, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan.
(3) Persyaratan bagi praktik bidan dan/atau praktik perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
Surat Ijin Praktik (SIP);
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
perjanjian kerja sama dengan dokter atau puskesmas pembinanya; dan
surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan
Jaminan Kesehatan Nasional.
(1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk pelayanan medis mencakup:
kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
kasus medis rujuk balik;
pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama;
pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan
rehabilitasi medik dasar.
Ps. 17
TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUSNON KAPITASI , Permenkes 59/2014 (Revisi69/2013)
PELAYANAN KESEHATAN TARIF
1 Pemeriksaan ANC ( Paket Min 4 kali ) 200.000
2 Persalinan Normal 700.000
3 Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dan emergency dasar 750.000
4 Pemeriksaan PNC/neonatus 25.000
5 Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta manual)175.000
6 Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebid & neonatal 125.000
7 Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan Suntik
100.00015.000
8 Penanganan komplikasi KB paska persalinan 125.000
9 MOW / MOP 350.00012
Pertmenkes No 99/2015 (Revisi PMK 71/2013) Ps 32 A:Terhadap pelayanan non kapitasi yg diberikan oleh jejaring faskes, BPJS membayarkan langsung klaim pembiayaan pelayanan tsb kepada jejaring faskes
PP No. 47 tahun2016Ttg Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
Pasal 4
(1) Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan; pusat kesehatan masyarakat;
klinik;
rumah sakit;
apotek;
unit transfusi darah;
laboratorium kesehatan;
optikal;
fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.
Pasal 4 (penjelasan)
Yang dimaksud dengan "tempat praktik mandiri tenaga kesehatan" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien.
Berdasarkan data terlihat 87% ibu hamil memilih bidan untuk periksa kehamilan. Dan >50% di Praktik Mandiri Bidan (PMB)
Source: RISKESDA 2013
PERAN BIDAN DLM PELAYANAN KIA & KB
Based on profession/care provider Based on health services
PERTOLONGAN PERSALINAN
63% persalinanoleh NAKES
ditolong olehBidan Praktik
Mandiri (BPM)
Source: RISKESDA 2013
PELAYANAN KB
54.6% Pelayanan KB dilayani olehBidan Praktik
Mandiri(BPM)
Source: RISKESDA 2013
Sebaran Jumlah Aggota Bidandi Indonesia
Total Jumlah Bidan Indonesia yang memiliki STR 448,783 Bidan sumber : MTKI
JUMLAH PRAKTIK MANDIRI BIDAN (PMB)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
PMB PMB-FKTP
40000
14968
14.968PMBdi20ProvinsiYANGBERJEJARINGDENGANFKTP(SUMBER:IBI_OKTOBER2016)
Trend PENAMBAHAN ANGGOTA
PERKEMBANGAN MOU BPJS DENGAN PRAKTEK MANDIRI BIDAN
TAHUN 2016
100 % 27 % 58 %97 %47 % 17 %
BERSAMBUNG
PERKEMBANGAN MOU BPJS OLEH BIDAN DELIMA TAHUN 2016
23 % 50%18 %64 % 21 %
PERKEMBANGAN MOU BPJS OLEH BIDAN DELIMA TAHUN 2016
78 % 23 %
BERSAMBUNG
GAMBARAN BD YG SDH MOU BPJS
N= 13 Provinsi
Pelayanan MKJP olehBidan Delima Tahun 2013-2014
Provinsi MKJP 2013 MKJP 2014
DKI Jakarta 3672 6412
Jawa Barat 5301 15601
Jawa Tengah 4518 3343
DI Yogyakarta 6927 5365
Jawa Timur 23422 10211
Total 43840 40932
www.data.bidan-delima.org
Rata-rata BD melayani kontrasepsi 1100 per tahun,Rata-rata BD, 92 kontrasepsi per bulan (2013-2014)
Tantangan Bidan dalam Berjejaring dengan BPJS
Beberapa FKTP termasuk Puskesmas Tidak BersediaBerjejaring dengan Bidan
Besaran Tarif belum sesuai dengan biaya operasional(Pemerintah dan Swasta sama)i
Mekanisme Pelaporan dan Pembayaran
(Kartu BPJS tidak aktif lagi setelah mendapat pelayanan)
Adanya pemotongan jasa yang diterima oleh bidan dariFKTP
Adanya pemotongan yang ditentukan oleh PERDA karenadianggap sebagai pemasukan daerah
A message from Ban Ki-moon State of World Midwifery (SoWMy), 2014
The midwifery workforce, within a supportive health system, can support women and girls to prevent unwanted pregnancies, provide assistance throughout pregnancy and childbirth, and save the lives of babies born too early. A Universal Pathway,
A Womans Right to Health