Panduan Jasa Medik Idi

5/27/2018 Panduan Jasa Medik Idi

1/10

Panduan

Kompensasi Dokter dan Jasa Medik

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

November 2008


2/10

Pendahuluan

Muktamar IDI XXVI di Semarang tahun 2006 telah menetapkan untuk

membangun Sistem Pelayanan Kedokteran Terpadu Berbasis Pelayanan

Kedokteran Keluarga (SPKT) yang ditopang tiga pilar utama yang disebut

sebagai Tigo Tungku Sajarangan, yaitu subsistem pelayanan kedokteran,

subsistem pendidikan dan pembinaan dokter dan subsistem pembiayaan

kedokteran. Untuk mewujudkan SPKT perlu dilakukan peninjauan dan

penataan kembali pada ketiga subsistem tersebut.

Pembiayaan kesehatan/kedokteran (healthcare financing system) dalam arti

luas merupakan upaya yang mengatur pengumpulan dana (collecting),

menyatukan dana (pooling), dan menyalurkan atau mengalokasikan dana

(allocation). Dalam SPKT pembiayaan kesehatan dalam arti sempit hanya

menyoroti satu aspek yaitu pengalokasian dana dan lebih khusus lagi padacara menghargai atau memberi kompensasi kepada dokter.

Pelayanan kesehatan merupakan suatu transaksi antara dua pihak dimana

pasien yang menerima jasa wajib membayar imbalan dan dokter yang

memberikan jasa berhak menerima imbalan. Pengaturan transaksi ini dalam

undang-undang Praktik Kedokteran hanya sebatas hak dan kewajiban.

Dalam undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, besarnya tarif

pelayanan merupakan kesepakatan antara badan pengelola dan asosiasi

fasilitas kesehatan. IDI sebagai organisasi profesi yang menaungi dokter

termasuk dalam pengertian tersebut. Dengan adanya kedua undang-undang

ini maka pelayanan kesehatan akan dinaungi oleh pembiayaan kesehatan

dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial.

Banyak cara membayar dokter, antara lain: fee for service, kapitasi, gaji,

resource based relative value scale, pay for performance serta kombinasi

dan variannya. Semua cara pembayaran tersebut merupakan bagian dari

suatu sistem kompensasi dokter. Penyusunan panduan ini merupakan

bagian dari upaya IDI untuk membangun sistem kompensasi dokter yang

sejalan dan dapat mendukung SPKT.


3/10

Latar belakang permasalahan

Berbagai masalah dan kecenderungan pelayanan kesehatan yang terjadi

saat ini dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu dari

faktor tersebut adalah cara memberikan penghargaan (kompensasi) kepada

dokter. Beberapa masalah dan kecenderungan mendasar yang perlu ditinjau

dan dicarikan jalan keluar karena berkaitan dengan kompensasi dokter,

antara lain adalah:

1)Secara nasional pembayaran masih didominasi (sekitar 71%) olehpembayaran out of pocket untuk setiap layanan yang diberikan kepada

pasien, yang dikenal sebagai fee for service(FFS). Kondisi ini mendorong

pemberian layanan yang berlebihan dan kadangkala tidak diperlukan,

menyebabkan pemborosan sumber daya dan menimbulkan ketidak

pastian biaya bagi pasien dan ketidakpastian pendapatan/kompensasibagi dokter.

2)Pelayanan kesehatan telah menjadi komoditas yang mahal, harganyameningkat dari tahun ke tahun sehingga membebani masyarakat,

terutama masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mempunyai

asuransi kesehatan. Biaya berobat menjadi penghalang (financial barrier)

akses ke layanan kesehatan. WHO melaporkan 152 juta orang setahun

yang bangkrut dan ekonomi keluarganya morat-marit karena mahalnya

biaya kesehatan (financial catastrophy).

3)Adanya kebijakan dokter murah atau menghargai dokter di bawahstandar (underpaid)yang telah berlangsung lama yang tidak disadari oleh

sebagian besar dokter. Batasan underpaid adalah kompensasi

(pendapatan) dari kerja utama (40 jam/minggu) tidak mencukupi untuk

hidup layak. Kondisi ini menyebabkan dokter harus kerja rangkap di luar

jam kerja utama (kerja utama + kerja tambahan). Penelitian IDI

menunjukkan kompensasi dari kerja tambahan 3-12 kali kompensasi

kerja utama.

4)Kesenjangan pendapatan yang sangat lebar diantara dokter, terutamaantara dokter praktik umum (DPU) dan dokter spesialis (Dsp). Penelitian

IDI menunjukkan pendapatan Dsp 8-244 kali pendapatan DPU. Di negara

Uni Eropa dan Amerika kisarannya hanya 1,5-3,8 kali.


4/10

Secara umum dapat dikatakan bahwa berbagai masalah dalam pembiayaan

kesehatan tersebut berkaitan dengan masalah bagaimana menghargai

profesi dokter secara layak dan berkeadilan, termasuk berkeadilan bagi

pasien, dan masalah ini berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan

profesi dokter.

Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan panduan kompensasi dokter ini adalah

mengurangi sejauh mungkin berbagai masalah tersebut di atas. Dengan

demikian adanya panduan kompensasi dokter ini diharapkan dapat:

Menjadi acuan bagi dokter, pemerintah, pihak asuransi, dan pihak laindalam mendayagunakan/merekrut dokter atau menentukan pendapatan

dokter.

Mengurangi kesenjangan kesejahteraan diantara dokter Mendorong persebaran dan pemerataan dokter ke seluruh wilayah

Indonesia.

Melindungi pasien, penanggung biaya dan pihak asuransi dari klaimimbalan jasa yang berlebihan oleh dokter.

Membantu mewajarkan biaya kesehatan.

Dasar Hukum

1. Undang Undang Praktik Kedokteran pasal 50: dokter mempunyai hakmenerima imbalan jasa dan pasal 53: pasien mempunyai kewajiban

untuk memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima, serta

pasal 49: pembinaan dan pengawasan kendali mutu dan kendali biaya

dilaksanakan oleh organisasi profesi.

2. UU SJSN pasal 32: tarif ditentukan bersama oleh badan pengelola danasosiasi fasilitas kesehatan.

3. Ketetapan Muktamar IDI XXVI tahun 2006 di Semarang tentang SistemPelayanan Kedokteran Terpadu.


5/10

Prinsip Dasar

Untuk menjamin suatu sistem kompensasi dokter dan jasa medik memenuhi

azaz keadilan dan azaz transparansi serta sejalan dengan SPKT, maka

sistem tersebut harus dilandasi 6 prinsip dasar berikut ini:

1)Produktivitas dokter dan jasa medik merupakan bagian integral dari suatusistem kompensasi dokter.

2)Kompensasi dokter seyogianya setara dengan kerja dokter, yaitu sumberdaya yang dicurahkan dokter untuk menangani pasiennya.

3)Ada keseimbangan kompensasi antar dokter dan antar spesialisasi untukmenjamin meratanya persebaran dokter yang bekerja di strata pertama,

kedua dan ketiga.

4)Ada keseimbangan kompensasi dokter antar wilayah (urban, rural,daerah terpencil dan pulau terluar NKRI) yang dapat mendukungpemerataan distribusi dokter di Indonesia.

5)Kompensasi dokter mapun jasa medik seyogianya dinyatakan dalam nilairelatif dan dalam rentang (range) bukan satu nilai (fix), agar dapat

disesuaikan dengan kondisi setempat. Rentang kompensasi ini

seyogianya mencerminkan kompensasi mayoritas dokter (70-80%).

6)Metode untuk menentukan kompensasi dokter seyogianya tidak rumit,mudah diterapkan dan transparan, serta nilai nominalnya seyogianya

wajar, masuk akal dan berkeadilan bagi pasien maupun dokter.

Batasan

Jasa medik (medical fee):

Adalah imbalan atau penghargaan untuk setiap layanan medis yang

diberikan kepada seorang pasien (pada cara pembayaran fee for service).

Kompensasi:

Adalah penghargaan berbentuk finansial (uang) dan nonfinansial (bukan

uang) yang langsung dan tidak langsung diberikan kepada seseorang

sebagai imbalan untuk suatu pekerjaan, dengan mempertimbangkan nilai

dari pekerjaaan tersebut serta kontribusi dan kinerja personal dalam

melaksanakan pekerjaan tersebut.


6/10

Kompensasi langsung biasanya berbentuk pendapatan per periodik

(pendapatan basik plus insentif yang terkait dengan produktivitas),

sedang kompensasi tidak langsung berbentuk manfaat/imbalan tambahan

yang punya nilai ekonomi (fringe benefits), misalnya: tunjangan

kesehatan, jamsostek, THR, bonus tahunan, mobil perusahaan, programkepemilikan rumah, tunjangan telepon seluler, dan lain-lain.

Indeks Geografi Praktik (IGP)

Adalah suatu angka yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kesulitan

menjalankan praktik kedokteran di suatu wilayah geografi. Kesulitan yang

dimaksud antara lain: keterpencilan fisik, kolegial dan sosial,

keterbatasan infrastruktur transportasi, komunikasi dan sarana

penunjang lain serta sarana kehidupan yang mempengaruhi kinerja dan

kenyamanan menjalankan profesi kedokteran.

Metodologi

Menggunakan kompensasi dokter setahun sebagai indikator untukmewakili tingkat kesejahteraan dokter.

Mengkaitkan indikator tersebut dengan pendapatan per kapita nasionaluntuk menunjukkan tingkat kesejahteraan profesi dokter dibandingkan

dengan rata-rata penduduk.

Melakukan survei kompensasi dokter secara nasional secara berkala.

Formula

1.Dokter Praktik Umum (DPU)

Formula kompensasi setahun:


7/10

Formula kompensasi sebulan:

2.Dokter spesialis (Dsp):

Formula kompensasi setahun:

Formula kompensasi sebulan:

3. Kompensasi ini adalah kompensasi dari kerja utama dengan waktu kerja

40 jam/minggu, 220 hari kerja efektif setahun.

4. Indeks Geografi Praktik (IGP) untuk sementara ditetapkan:

Daerah urban = 1 Daerah rural = 1,25 Daerah terpencil = 1,5

Untuk melengkapi panduan ini, sedang disusun IGP di setiap kabupaten/

kota.


8/10

Penerapan formula

1. Nilai kompensasi DPU:

Kompensasi DPU setahun Rp. 141.362.500 208.004.000

Kompensasi DPU sebulan

(dibulatkan)

Rp. 11.780.208 17.333.667

Rp. 12.000.000 17.000.000

(Nilai kompensasi setahun pada saat kurs 1USD= Rp.9.205 dan IGP =1)

2. Nilai kompensasi Dsp:

Kompensasi DSp setahun Rp. 441.627.992 650.000.000

Kompensasi Dsp sebulan

(dibulatkan)

Rp. 36.802.333 54.166.667

Rp.37.000.000 54.000.000

(Nilai kompensasi setahun pada saat kurs 1USD= Rp.9.205 dan IGP =1)

3. Jasa medik konsultasi DPU dan Dsp

Waktu tatap muka antara dokter dengan pasien bervariasi sesuaikondisi dan kebutuhan pasien. Waktu yang moderat berada pada

kisaran 8-15 menit atau sekitar 4 pasien dalam satu jam.

Nilai jasa medik konsultasi diperoleh dengan cara membagi nilaikompensasi setahun dengan hari kerja setahun (220 hari) dengan jamkerja sehari (8 jam) dengan pasien yang diperiksa dalam satu jam (4

pasien). Diperoleh kisaran nilai jsa medik konsultasi sebagai berikut:


9/10

Jasa medik konsultasi DPU

(dibulatkan)

Rp. 20.080 29.546

Rp.20.000 30.000

Jasa medik konsultasi DSp

(dibulatkan)

Rp. 62.731 92.330

Rp.60.000 90.000

4. Dengan mengacu kepada rentang nilai kompensasi dan jasa medik

konsultasi di atas, selanjutnya perlu dilakukan negosiasi untuk

menentukan satu nilai kompensasi atau jasa medik yang disepakati dan

memenuhi kondisi lapangan. Pertimbangkan kondisi setempat, seperti:

kompensasi tidak langsung, Indek Geografi Praktik (IGP), kondisi dasar,

daya beli masyarakat (ability to pay) dan kemauan membayar

masyarakat (willingness to pay).


10/10

Catatan

1. Survei kompensasi dokter perlu dilakukan secara berkala denganmelibatkan seluruh perhimpunan.

2. Metodologi survey harus terus diperbaiki dan diperkaya dengan variablebaru yang terkait dengan produktivitas dan kesejahteraan dokter.

3. Untuk melengkapi panduan ini, perlu ditetapkan jasa medik untuk jenislayanan yang sehari-hari ditemui di tempat praktik. Penentuan jasa

medik ini memakai metodologi yang berlandaskan prinsip dasar di atas.

- ogso -

Documents

Panduan Jasa Medik Idi