Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi

Diterbitkan Oleh:

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Jalan Budi Utomo No.6 Jakarta Pusat

Telepon (021)3449230 Pesawat 5500, (021) 384068

Faksimili (021) 3864776

Selain tersedia dalam bentuk cetakan,Panduan Teknis ini juga dapat diakses melaluiwww.djpb.kemenkeu.go.id. Kritik dan saranuntuk perbaikan kualitas publikasi sangat kamiharapkan

Silahkan mengutip atau memperbanyak sebagian atauseluruh isi buku ini tanpa izin tertulis,

dengan syarat tidak untuk dikomersilkan

http://www.djpb.kemenkeu.go.id/

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan AkuntansiPemerintah Pusat

Edisi 26 Tahun 2019

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab : R.Wiwin Istanti

Redaktur : Mei Ling

Editor/Penyunting : 1. Agung Kurniawan Purbohadi2. Achmad Rinaldi Hidayat3. Dhani Ramdhani4. Teguh Puspandoyo5. Chandra Akyun Singgih Wibowo6. Aditya Ardhi Nugroho7. Solikhin8. Lely Yalestiarini9. Jaka Trisna10. Joni Afandi11. Andi Khairuddin12. Yosi Rizal Adyanto13. Hesti Pratiwi14. Made Krisna Aryawan15. Didied Ary Setyanang16. Mauritz CRM17. Pirhot Hutauruk

Desain Grafis : 1. Athur Waga Ilhamsyah2. Ahmad Fauzi N

Sekretariat : 1. Gigih Alfrian Pratama Putra2. Asrarul Anwar3. Nur Istiqomah4. Evasari Br.Bangun5. Nur Purwaningsih

Redaksi menerima tulisan/artikel dan pertanyaanyang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran

dan akuntansi dan pelaporan keuangan

KATA PENGANTARPuji dan syukur kami panjatkan ke

hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atassegala rahmat dan karunia-Nya, sehinggapenyusunan Buku Panduan TeknisPelaksanaan Anggaran dan AkuntansiPemerintah Pusat (Buku Panduan Teknis)Edisi 26 Tahun 2019 dapat diselesaikansesuai dengan target kinerja yang telahditetapkan. Penyusunan Buku PanduanTeknis merupakan salah satu agenda rutinDirektorat Jenderal Perbendaharaan yangdikoordinasikan oleh Direktorat Akuntansidan Pelaporan Keuangan dalam rangkameningkatkan peran edukasi danpembinaan di bidang pelaksanaananggaran dan akuntansi di lingkungansatuan kerja Pemerintah Pusat, termasukKanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaandan Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara (KPPN).

Buku Panduan Teknis merupakansalah satu alternatif referensi yang dapatdigunakan oleh para Aparatur Sipil Negara(ASN) dalam mengimplementasikan secarateknis terkait pelaksanaan anggaran danakuntansi Pemerintah Pusat. Olehkarenanya, Buku Panduan Teknis inibersifat melengkapi regulasi/ketentuanpelaksanaan yang berlaku. Buku PanduanTeknis juga menjadi salah satu mediapublikasi informasi Direktorat JenderalPerbendaharaan yang disampaikan secaraberkala kepada para stakeholders.

Edisi 26 kali ini merupakan edisikedua di tahun 2019 yang memuat artikeldengan judul “Ilustrasi pengesahan

transaksi dan pelaporan keuangan padasatuan kerja badan layanan umum”.Penyusunan artikel Ilustrasi pengesahantransaksi dan pelaporan keuangan padasatuan kerja badan layanan umumdimaksudkan sebagai gambaran awaldalam rangka memberikan danmeningkatkan pemahaman para pemangkukepentingan mengenai pencatatan transaksisatker BLU dalam proses pelaksanaananggaran sampai dengan pelaporankeuangan.

Kami berharap buku panduan teknisini dapat digunakan sebagai salah satureferensi para ASN, khususnya parapengelola keuangan lingkup satuan kerjaPemerintah Pusat, termasuk pada KanwilDirektorat Jenderal Perbendaharaan danKPPN dalam pelaksanaan anggaran danakuntansi di lingkungan Pemerintah Pusat.Tak lupa kami mengucapkan terima kasihyang sebesar-besarnya kepada TimPenyusun termasuk para Editor yang telahmemberikan masukan dalam penyusunanBuku Panduan Teknis PelaksanaanAnggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusatedisi 26 tahun 2019.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,

R.Wiwin Istanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……...............…………………………………………………………………………………………i

ILUSTRASI PENGESAHAN TRANSAKSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA BADAN

LAYANAN UMUM (OLEH FITRA RIADIAN, KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA

CO AUTHOR : DIDIED ARY SETYANANG, DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN)

……………………………………………………….……………....………..……………………………….1

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 26 Tahun 2019

ILUSTRASI PENGESAHAN TRANSAKSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

PADA SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM

Oleh: Fitra Riadian, Kanwil DJPb Prov.Maluku Utara

Co Author : Didied Ary Setyanang, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi

di lingkungan Pemerintah dengan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Pelayanan tersebut diwujudkan melalui penyediaan barang dan/atau jasa

untuk kemudian dijual tanpa mengutamakan keuntungan serta kegiatan

operasionalnya mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Dalam melaksanakan

kegiatannya, pengelolaan keuangan BLU dijalankan dengan menerapkan fleksibilitas

berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktek bisnis yang

sehat. Secara organisasional, BLU beroperasi sebagai bagian dari unit kerja

kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah (KL/pemda), sehingga status

hukumnya tidak terpisah dari KL/pemda sebagai instansi induk.

Dalam struktur organisasi kementeriaan negara/lembaga, BLU beroperasi

sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga dan memiliki beberapa karakteristik

khusus dibandingkan satuan kerja biasa, salah satunya adalah mendapatkan

fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam menggunakan pendapatan BLU yang

bersumber dari APBN, pendapatan bersumber dari jasa layanan yang diberikan

kepada masyarakat, pendapatan bersumber dari hibah tidak terikat dan pendapatan

dari hasil kerja sama BLU dengan pihak lain/hasil usaha lainnya. Penggunaan

pendapatan tersebut dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai

dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang ditetapkan. Oleh karena karakter

BLU yang merupakan satker di bawah unit kerja pemerintah dan di saat bersamaan

juga dapat langsung menggunakan pendapatannya untuk membiayai belanja BLU,

maka proses pengesahan dan pertanggungjawaban APBN dalam bentuk penyusunan

Laporan Keuangan BLU memiliki sedikit perbedaan dengan Satker pada umumnya.

1


Penyusunan artikel ini dimaksudkan sebagai gambaran awal dalam rangka

memberikan dan meningkatkan pemahaman mengenai pencatatan transaksi pada

satker BLU dalam proses pelaksanaan anggaran di lingkungan pemerintah pusat.

Sebagai suatu gambaran awal, maka contoh ilustrasi pencatatan transaksi BLU dalam

artikel ini disusun dalam konteks umum yang terjadi di hampir semua jenis BLU. Oleh

karena itu, fokus penyajian artikel BLU ini adalah proses pencatatan transaksi yang

bersifat umum hingga kepada ilustrasi alur pelaporan keuangannya.

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap uraian pembahasan pengesahan

transaksi dan pelaporan keuangan pada satuan kerja BLU, artikel ini disusun ke dalam

beberapa bagian. Sistematika penyajian artikel ini terdiri dari pendahuluan, gambaran

umum pengesahan transaksi BLU, ilustrasi transaksi satuan kerja BLU, ilustrasi

pengesahan dan perekaman transaksi satuan kerja BLU, ilustrasi laporan keuangan

satuan kerja BLU, serta simpulan.

II. Gambaran Umum Pengesahan Transaksi Satuan Kerja BLU

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 30/PB/2011 tentang

Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor 02/PB/2015 menyatakan bahwa Satker BLU memiliki

kewajiban untuk melakukan pengesahan atas transaksi pendapatan BLU dan belanja

yang dibiayai dari pendapatan BLU setidaknya 1 (satu) kali setiap triwulanan. Namun

demikian pengesahan pendapatan BLU dan belanja yang dibiayai dari pendapatan BLU

sangat dianjurkan untuk dilakukan periodenya lebih pendek guna mendapatkan

penyajian komponen laporan keuangan BLU yang lebih terkini. Sehingga, dalam hal

ini, pengesahan dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam setiap triwulan.

Pengesahan atas pendapatan dan/atau belanja BLU tersebut dilakukan melalui

pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) oleh

Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar (PP-SPM) atas nama Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) kepada KPPN mitra kerja. Selanjutnya, atas pengajuan SP3B BLU

tersebut, KPPN menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B

BLU). Dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh BLU, proses pengesahan dimaksud dapat

dilakukan dengan mengakumulasi transaksi yang dilakukan selama satu triwulan.

2


Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 220/PMK.05/2016 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa Satker

BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri

untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik

masing-masing BLU dan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Subsistem

akuntansi manajerial tersebut diimplementasikan dalam rangka meningkatkan

keandalan pencatatan transaksi akuntansi, termasuk dalam rangka penyiapan data

pengesahan transaksi ke KPPN.

Pengesahan atas transaksi yang direkam pada subsistem akuntansi satker

BLU dilakukan melalui pengajuan SP3B BLU ke KPPN untuk diterbitkan SP2B BLU

sebagai titik persetujuan pengesahan pendapatan BLU dan belanja Satker BLU yang

sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung. Terkait dengan

pengesahan atas transaksi satker BLU tersebut, Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme

Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum

menyebutkan bahwa cut-off realisasi pendapatan BLU dan/atau belanja yang dapat

dilakukan pengesahan adalah 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir periode triwulan

berkenaan.

Selanjutnya, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor

220/PMK.05/2016, bahwa sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU merupakan

bagian dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Oleh karena itu, dalam rangka

pelaksanaan pengesahan transaksi pendapatan BLU dan belanja yang dibiayai dari

pendapatan BLU pada uraian artikel ini, aplikasi yang terlibat dalam prosesnya meliputi

aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual

(SAIBA), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-

BMN) dan Aplikasi Persediaan. Ke depan, apabila satker sudah menerapkan aplikasi

SAKTI secara penuh, maka peran aplikasi-aplikasi tersebut akan menjadi satu dalam

aplikasi SAKTI dan dibutuhkan revisi pedomannya di masa yang akan datang.

Pengaturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 dan

penggunaan aplikasi SAS, SAIBA, PERSEDIAAN, SIMAK-BMN, e-rekon&LK maupun

SPAN dan SAKTI, dititikberatkan kepada periodisasi penyusunan laporan keuangan

atau periode yang lebih pendek, dan tidak dimaksudkan untuk mengakomodasi

kebutuhan akuntansi manajerial di BLU yang mengidentifikasi dan mencatat secara

transaksional kejadian keuangan. Untuk itu BLU mengembangkan sistem akuntansi

manajerial secara mandiri terhadap kejadian keuangan transaksionalnya.

3


III. Ilustrasi Transaksi Satuan Kerja BLU

Untuk memberikan gambaran teknis proses pengesahan transaksi BLU, pada

bagian ini akan disajikan ilustrasi sejumlah transaksi pada satker BLU. Selanjutnya,

dalam rangka kebutuhan penyajian transaksi, ilustrasi di bawah ini menggunakan

kejadian keuangan BLU layanan kesehatan (selanjutnya disebut BLU ABCD) hanya

sebagai identitas saja dan tidak terkait dengan kekhususan tema penyajian pada

artikel.

Kemudian, data yang disajikan dalam transaksi merupakan data ilustrasian

(bukan merupakan data real). Berdasarkan data yang diperoleh dari subsistem

akuntansi BLU ABCD terdapat sejumlah transaksi yang dilakukan sepanjang periode

Triwulan I dan Triwulan II. Ilustrasi sejumlah transaksi pada periode Triwulan I dan

Triwulan II yang terjadi di Satker BLU ABCD sebagai berikut:

A. Saldo awal Kas pada BLU sebesar Rp10.000.000,- (tidak diperlukan perekaman

transaksi).

B. Transaksi keuangan pada Triwulan I

Berdasarkan data dan informasi pada sistem akuntansi manajerial secara mandiri,

transaksi dan kejadian keuangan sepanjang periode Triwulan I adalah sebagai

berikut:

No. Uraian Transaksi Referensi Nilai Transaksi Keterangan1. Memperoleh pendapatan

secara tunai ataspelayanan yang diberikanpada periode Triwulan I

Pend. 001 Rp.5.000.000,- Akuntansimanajerialmandiri.

Diajukanpengesahan periodikke KPPN.

2. Memperoleh pendapatanatas jasa layanan yangbelum dibayar olehpasien/pihak ketiga padaperiode Triwulan I.

Piut. 001 Rp.8.000.000,- Akuntansimanajerialmandiri(piutanglayanan).

3. Memperoleh hibahberupa uang darimasyarakat.

Pend. 002 Rp3.000.000,- Akuntansimanajerialmandiri.


4


No. Uraian Transaksi Referensi Nilai Transaksi Keterangan4. Memperoleh hibah

berupa barang (peralatandan mesin) darimasyarakat.

Pend. 003 Rp4.000.000,- Akuntansimanajerialmandiri.

AplikasiBMN.

5. Melakukan pembayaranhonorarium dokter secaratunai periode Triwulan I.

Bel. 001 Rp7.000.000,- Akuntansimanajerialmandiri.


6. Melakukan pembelianpersediaan secara tunaia. Penerimaan fisik

persediaan barang.BAST. 01

Rp2.000.000,-

Akuntansimanajerialmandiri.

AplikasiPersediaan.

b. Pembayaran tunaiatas transaksipembelian persediaanbarang.

Bel. 002 Akuntansimanajerialmandiri.


7. Melakukan pembelianperalatan secara tunai.a. Penerimaan fisik

peralatan.BAST. 02

Rp6.000.000,-


AplikasiBMN.

b. Pembayaran tunaiatas transaksipembelian peralatan.

Bel. 003 Akuntansimanajerialmandiri.


8. Melakukan pembelianperalatan dan mesindengan mekanismecicilan selama enam kalipembayaran sebesarRp1.000.000,- per cicilan.Peralatan dan mesintersebut telah diterimadan telah digunakan.

5


No. Uraian Transaksi Referensi Nilai Transaksi Keterangana. Penerimaan fisik

peralatan dan mesinBAST. 03

Rp6.000.000,-


AplikasiBMN.

b. Pengakuan utangbelanja.

Utang. 01 Akuntansimanajerialmandiri.

9. Memperoleh pembayaranjaminan pasien secaratunai periode Triwulan I.

Dana. 001 Rp500.000,- Akuntansimanajerialmandiri.

10. Melakukan pembukaandeposito jangka pendekberdurasi waktu tigabulan.

Dana. 002 Rp1.000.000,- Akuntansimanajerialmandiri.

Keterangan:*) Ilustrasi referensi sebagai identifikasi dokumen transaksi keuangan atau yang dipersamakan.

C. Transaksi keuangan pada Triwulan II

Berdasarkan data dan informasi pada sistem akuntansi manajerial secara mandiri,

transaksi dan kejadian keuangan sepanjang periode Triwulan II adalah sebagai

berikut:

No. Uraian Transaksi Referensi Nilai Transaksi Keterangan1. Menerima sebagian

pembayaran atas PiutangPendapatan Pelayananpada Triwulan Ia. Pencatatan

penyelesaian piutangPiut. 002

Rp7.000.000,-


b. Pendapatan tunai daripelunasan piutanglayanan Triwulan I

Pend. 004 Akuntansimanajerialmandiri.


2. Melakukan pembayarancicilan pertama ataspembelian peralatan danmesin pada Triwulan I.a. Pencatatan

penyelesaian utang.Piut. 002 Rp1.000.000,- Akuntansi

manajerialmandiri.

b. Belanja pembayarancicilan pertama.

Bel. 004 Akuntansimanajerial

6


No. Uraian Transaksi Referensi Nilai Transaksi Keteranganmandiri.


3. Melakukan pengembalianuang jaminan pasienpada Triwulan I sebesarRp500.000,- sertamenerima uang jaminandari pasien lain padaTriwulan II sebesarRp700.000,-.a. Pengembalian uang

jaminan pasien padaTriwulan I.

Dana. 03 Rp.500.000 Akuntansimanajerialmandiri

b. Penerimaan uangjaminan pasienperiode Triwulan II.

Dana. 04 Rp.700.000 Akuntansimanajerialmandiri

Keterangan:*) Ilustrasi referensi sebagai identifikasi dokumen transaksi keuangan atau yang dipersamakan.

IV. Pengesahan dan Perekaman Transaksi Keuangan Satuan Kerja BLU

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa pengesahan

atas transaksi BLU dilakukan secara triwulanan melalui penyampaian SP3B BLU

kepada KPPN. Penyampaian SP3B BLU tersebut dapat dilakukan satu kali dalam

setiap triwulan, atau dilakukan beberapa kali penyampaian dalam setiap triwulan.

Kebijakan terhadap jumlah pengesahan yang dilakukan pada setiap triwulan

diserahkan kepada masing-masing satker BLU. Terhadap dua alternatif kebijakan

jumlah pengesahan tersebut periodisasi cut off realisasi pendapatan dan/atau belanja

adalah sebagai berikut:

1. Untuk kebijakan pengesahan yang dilakukan hanya satu kali dalam satu triwulan,

maka cut off-nya adalah tiga hari kerja sebelum akhir triwulan berkenaan.

2. Untuk kebijakan pengesahan yang dilakukan beberapa kali dalam satu triwulan,

maka cut off pengesahan yang terakhir adalah tiga hari kerja sebelum akhir

triwulan berkenaan.

7


Realisasi pendapatan dan/atau belanja sejak cut off sampai dengan akhir triwulan

berkenaan dipertanggungjawabkan dalam pengesahan periode triwulan berikutnya.

Selanjutnya, setelah memperoleh data atas transaksi selama Triwulan I serta

dilanjutkan dengan transaksi selama Triwulan II, tahap berikutnya adalah proses

pengesahan melalui SP3B BLU. Untuk kebutuhan penyajian ilustrasi pada artikel ini,

kebijakan pengesahan dilakukan oleh Satker BLU ABCD hanya satu kali dalam satu

triwulan.

Sebagai catatan, dengan memperhatikan penulisan artikel ini lebih difokuskan

untuk memberikan pemahaman umum terkait dengan proses pengesahan transaksi

BLU, maka dalam penyajian ilustrasi pengesahan dan perekaman transaksi keuangan

satuan kerja BLU tidak memasukkan contoh-contoh mengenai adanya ralat SP3B BLU

atas terjadinya kesalahan pada SP3B BLU, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2015. Dengan

demikian, ilustrasi transaksi disajikan dalam konteks normal.

IV.1. Pengesahan Transaksi Keuangan Periode Triwulan I

Berdasarkan data dan informasi pada sistem akuntansi manajerial secara

mandiri Sepanjang periode Triwulan I, Pengesahan pendapatan kepada KPPN hanya

dilakukan terhadap dua transaksi pendapatan tunai, sebagai berikut:

1. Ref. Pend.001:

Perolehan pendapatan secara tunai atas pelayanan yang diberikan sebesar

Rp5.000.000,- disahkan dengan akun 424111 (Pendapatan Jasa Pelayanan

Rumah Sakit).

2. Ref. Pend.001:

Perolehan hibah berupa uang dari masyarakat sebesar Rp3.000.000,- disahkan

dengan akun 424221 (Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan-

Uang).

8


Sebagai catatan, atas perolehan hibah berupa uang dari masyarakat, BLU

ABCD melakukan pengesahan dengan menggunakan akun 424221. Transaksi hibah

untuk BLU tidak mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017

tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Dengan demikian, atas transaksi penerimaan

hibah sebagaimana Ref. Pend.001 tidak dilakukan pengesahan melalui dokumen Surat

Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), melainkan melalui mekanisme

SP3B/SP2B BLU.

Selanjutnya, sampai dengan periode Triwulan I, terdapat dua transaksi yang

tidak dilakukan pengesahan kepada KPPN karena merupakan transaksi non kas,

sebagai berikut:

1. Ref. Piut.01:

Memperoleh pendapatan atas jasa layanan yang belum dibayar oleh pasien/pihak

ketiga pada periode Triwulan I sebesar Rp8.000.000,-.

2. Ref.Pend.003:

Memperoleh hibah berupa barang (peralatan dan mesin) dari masyarakat sebesar

Rp4.000.000,-.

Kemudian, untuk transaksi belanja tunai, sepanjang Triwulan I BLU ABCD telah

mencatat 3 (tiga) transaksi yang ketiganya merupakan transaksi kas. Seluruh transaksi

belanja tersebut dilakukan pengesahan kepada KPPN sebagai berikut:

1. Ref. Bel.001:

Pembayaran honorarium dokter secara tunai sebesar Rp7.000.000,- disahkan

dengan menggunakan akun 525111 (Belanja Gaji dan Tunjangan).

2. Ref. Bel.002:

Pembelian persediaan secara tunai sebesar Rp2.000.000,- disahkan dengan

menggunakan akun 525121 (Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU).

3. Ref. Bel.003:

Pembelian peralatan secara tunai sebesar Rp6.000.000,- disahkan dengan akun

537112 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU).

Tiga transaksi tersebut melibatkan jenis belanja yang berbeda yaitu Belanja

Barang (kode akun 52) dan Belanja Modal (kode akun 53). Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 sebagaimana telah diubah dengan

9


Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2015 tidak mengatur

secara teknis mengenai pemisahan pengesahan untuk jenis belanja yang berbeda,

sehingga dimungkinkan melakukan pengesahan untuk belanja barang dan belanja

modal secara sekaligus dalam satu SP3B-BLU. Di sisi lain, atas pengesahan tersebut,

dapat dimungkinkan juga melakukan pemisahan atas pengesahan sesuai jenis belanja.

Hal tersebut diserahkan kepada kebijakan dari masing-masing satker BLU.

Terkait dengan penyajian ilustrasi transaksi pada artikel ini, akan dilakukan

pemisahan atas pengesahan sesuai dengan jenis belanja, melalui SP3B-BLU yang

terpisah. SP3B-BLU dengan nomor 00001 disajikan untuk pengesahan belanja barang,

sedangkan SP3B-BLU nomor 00002 disajikan untuk pengesahan belanja modal. Untuk

pengesahan atas transaksi pendapatan, akan dilakukan bersamaan dengan

pengesahan belanja barang. Ilustrasi penyajian SP3B-BLU nomor 00001 dan 00002

disajikan di bawah ini.

1. SP3B-BLU 00001 (Jenis belanja barang/52):

SP3B-BLUNo.00001

TRIWULAN I

1 Saldo Awal Rp 10.000.000

2 Pendapatan Rp 8.000.000

3 Belanja Rp 9.000.000

4 Saldo Akhir Rp 9.000.000

BELANJA PENDAPATAN

Akun Jumlah Uang Akun Jumlah Uang

525111 7.000.000 424111 5.000.000

525121 2.000.000 424221 3.000.000

TOTAL 9.000.000 TOTAL 8.000.000

10


2. SP3B-BLU 00002 (Jenis belanja modal/53):

SP3B-BLUNo.00002

TRIWULAN I


2 Pendapatan Rp 0



BELANJA PENDAPATAN


537112 6.000.000

TOTAL 6.000.000 TOTAL 0

Selanjutnya, apabila di lihat, kedua SP3B-BLU di atas terdapat beberapa

highlight sebagai berikut:

1. Pada SP3B-BLU No.00001, total nilai pengesahan Belanja dapat lebih besar dari

nilai pengesahan Pendapatan. Hal ini dapat dilakukan sepanjang tidak

mengakibatkan Saldo Akhir Kas BLU menjadi negatif. Pada SP3B-BLU di atas tidak

mengakibatkan Saldo Akhir menjadi minus karena adanya Saldo Awal Kas BLU.

2. Saldo Akhir SP3B-BLU No.00001 menjadi Saldo Awal SP3B-BLU No.00002.

IV.2. Perekaman Transaksi Keuangan Periode Triwulan I

Setelah tahapan pengesahan tersebut oleh BLU ABCD kepada KPPN melalui

penyampaian SP3B BLU dan kemudian diterbitkan SP2B BLU, langkah selanjutnya

adalah melakukan perekaman transaksi pendapatan. Dalam penyajian ilustrasi

perekaman di bawah ini, diuraikan satu-persatu per transaksi pendapatan dan belanja.

1. Penyajian Neraca nilai saldo awal Kas pada BLU sebesar Rp10.000.000,-

sebelum perekaman transaksi keuangan periode triwulan I dan II sebagai berikut:

11


2. Pada periode Triwulan I tidak ada perekaman jurnal manual yang dilakukan di

aplikasi SAIBA untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:

a. Ref. Piut.001:

Memperoleh pendapatan atas jasa layanan yang belum dibayar oleh

pasien/pihak ketiga pada periode Triwulan I sebesar Rp8.000.000,-.

b. Ref. BAST.01:

Penerimaan fisik persediaan barang atas transaksi pembelian persediaan

secara tunai sebesar Rp2.000.000,-.

c. Ref. BAST.02:

Penerimaan fisik peralatan atas transaksi pembelian peralatan secara tunai

sebesar Rp6.000.000,-.

d. Ref. BAST.03:

Penerimaan fisik peralatan dan mesin atas transaksi pembelian peralatan dan

mesin sebesar Rp6.000.000,- dengan mekanisme cicilan selama enam kali

pembayaran.

12


e. Ref. Utang.01:

Pengakuan utang belanja atas transaksi pembelian sebagaimana Ref.

BAST.03 sebesar Rp6.000.000,-.

f. Ref. Dana.001:

Memperoleh pembayaran jaminan pasien secara tunai periode Triwulan I,

sebesar Rp500.000,-.

g. Ref. Dana.002:

Melakukan pembukaan deposito jangka pendek berdurasi waktu tiga bulan


Transaksi-transaksi tersebut tetap dicatat dan ditatausahakan secara akuntansi

manajerial mandiri yang dikembangkan oleh Satker BLU ABCD.

3. Terhadap Ref. BAST.01 atas diterimanya persediaan dari pembelian persediaan

secara tunai sebesar Rp2.000.000,-, maka langsung dilakukan perekaman di

Aplikasi Persediaan menggunakan menu transaksi Pembelian. Sebagai catatan,

transaksi pembelian persediaan ataupun pemakaian persediaan dapat terjadi di

bulan pertama, kedua atau ketiga dalam suatu triwulan. Selain itu, atas transaksi

lanjutannya, memungkinkan juga terjadi variasi seperti renovasi, transfer keluar,

dan lain sebagainya. Pencatatan diterimanya fisik persediaan atau penggunaan

persediaan tidak perlu menunggu proses pengesahan belanja barang pembelian

persediaan. Perekaman pada Aplikasi Persediaan dilakukan dengan cara memilih

menu Transaksi >> Persediaan Masuk >> Pembelian.

13


Saat persediaan direkam pada Aplikasi Persediaan, maka secara otomatis akan

membentuk jurnal:

Dr. Persediaan BLU (Barang Konsumsi) Rp2.000.000,-

Cr. Persediaan yang Belum Diregister Rp2.000.000,-

Jurnal di atas mengakibatkan pada Neraca muncul akun Persediaan dengan nilai

Positif Rp2.000.000,- dan akun Persediaan Belum Diregister dengan nilai Negatif

sebesar Rp2.000.000,-. Jurnal tersebut akan dikirimkan ke Aplikasi SAIBA untuk

di-posting ke Buku Besar SAIBA untuk membentuk laporan.

4. Terhadap Ref. BAST.02 atas diterimanya peralatan dari pembelian peralatan

secara tunai sebesar Rp6.000.000,-, maka pencatatan pembelian peralatan dan

transaksi lanjutannya tidak menunggu terbitnya pengesahan SP3B BLU. Saat

peralatan diterima dan dibuktikan dengan Dokumen Berita Acara Serah Terima

(BAST) dan sejenisnya, segera dilakukan perekaman di Aplikasi SIMAK

menggunakan menu Transaksi BMN>>Perolehan BMN>>Pembelian.

14


Jurnal yang akan terbentuk secara otomatis pada aplikasi SIMAK-BMN atas

perekaman peralatan tersebut adalah:

Dr. Peralatan dan Mesin - BLU Rp6.000.000,-

Cr. Peralatan dan Mesin Belum Diregister - BLU Rp6.000.000,-

Jurnal di atas mengakibatkan munculnya akun Peralatan dan Mesin-BLU dengan

nilai positif Rp6.000.000,- dan akun Peralatan dan Mesin Belum Diregister-BLU

dengan nilai negatif sebesar Rp6.000.000,- pada jurnal kiriman aplikasi SIMAK-

BMN ke aplikasi SAIBA.

5. Selanjutnya, atas SP3B-BLU No.00001 dan SP3B-BLU No.00002 yang diajukan

ke KPPN mitra kerja, diterbitkan SP2B-BLU oleh KPPN dengan ilustrasi masing-

masing nomor 02/SP2B/2019 dan 04/SP2B/2019. Satker BLU melakukan

perekaman SP3B/SP2B BLU pada aplikasi SAIBA atau juga dapat dilakukan

dengan cara menarik data dari aplikasi SAS. Perekaman SP3B/SP2B-BLU di

Aplikasi SAIBA dan jurnal-jurnal yang akan terbentuk dari proses perekaman

adalah sebagai berikut:

15


a. Hasil perekaman SP3B-BLU No.00001/SP2B-BLU No.02/SP2B/2019 di

Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

b. Terhadap pengesahan dan perekaman pembayaran honorarium dokter secara

tunai dengan akun 525111 (Belanja Gaji dan Tunjangan) sebesar

Rp7.000.000,- membentuk jurnal otomasi aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Buku Besar Kas

Dr. Belanja Gaji dan Tunjangan Rp7.000.000,-

Cr. Piutang dari Kas BLU Rp7.000.000,-

Buku Besar Akrual

Dr. Beban Gaji dan Tunjangan Rp7.000.000,-

Cr. Kas dan Bank BLU Rp7.000.000,-

c. Terhadap pengesahan dan perekaman pembayaran belanja barang

persediaan secara tunai dengan akun 525121 (belanja barang persediaan

16


barang konsumsi BLU) sebesar Rp2.000.000,- membentuk jurnal otomasi

aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Buku Besar Kas

Dr. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU Rp2.000.000,-


Buku Besar Akrual

Dr. Persediaan yang belum diregister Rp2.000.000,-


d. Terhadap pengesahan dan perekaman pendapatan dari pelayanan secara kas

dengan akun 424111 (Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit) sebesar

Rp5.000.000,- membentuk jurnal otomasi aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Buku Besar Kas

Dr. Utang kepada Kas BLU Rp5.000.000,-

Cr. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Rp5.000.000,-

Buku Besar Akrual

Dr. Kas dan Bank - BLU Rp5.000.000,-


e. Hasil perekaman SP3B-BLU No.00002/SP2B-BLU No.04/SP2B/2019 di

Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

17


f. Terhadap pengesahan dan perekaman pembayaran belanja modal peralatan

secara tunai dengan akun 537112 (belanja modal peralatan dan mesin BLU)

sebesar Rp6.000.000,- membentuk jurnal otomasi aplikasi SAIBA sebagai

berikut:

Buku Besar Kas

Dr. Belanja Modal Peralatan dan Mesin–BLU Rp6.000.000,-


Buku Besar Akrual

Dr. Peralatan dan Mesin Belum Diregister–BLU Rp6.000.000,-


6. Berdasarkan hasil pengesahan atas transaksi pendapatan dan belanja BLU ABCD

periode Triwulan I, dapat di-highlight sebagai berikut:

18


a. Total Pendapatan yang diajukan pengesahannya melalui SP3B-BLU adalah

Rp5.000.000,- + Rp3.000.000,- = Rp8.000.000,-.

b. Total Belanja yang diajukan pengesahannya melalui SP3B-BLU adalah

Rp7.000.000,- + Rp2.000.000,- + Rp6.000.000,- = Rp15.000.000,-.

7. Terhadap Ref. Pend.003, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa atas

hibah langsung berupa barang tidak dilakukan pengesahan melalui dokumen

Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-

BJS). Pengaturan mekanisme hibah yang mencakup penerimaan hibah pada

satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU dikecualikan dari

PMK 99/05/2017. Hal yang harus dilakukan atas transaksi Hibah Langsung

Berupa Barang pada BLU adalah:

a. Melakukan pencatatan Aset yang diterima dengan melakukan perekaman

pada Aplikasi SIMAK-BMN menggunakan menu Transaksi BMN>>Perolehan

BMN>Hibah (Masuk). Berdasarkan PMK 220 Tahun 2016 pendapatan hibah

bentuk barang dan jasa diakui pada saat berita acara serah terima sesuai

dokumen berita acara serah terima hibah atau dokumen yang dipersamakan.

19


b. Jurnal yang terbentuk secara otomatis oleh Aplikasi SIMAK setelah direkam

rincian aset sebagaimana di atas adalah:



c. Pencatatan Pendapatan Hibah dari masyarakat berupa Barang (peralatan dan

mesin) pada aplikasi SAIBA dengan cara melakukan rekam jurnal

penyesuaian sebagai berikut:

20


d. Setelah dilakukan penarikan data dari Aplikasi SIMAK-BMN dan dilakukan

rekam jurnal sebagaimana pada poin 2) di atas pada Aplikasi SAIBA, maka

akun Peralatan dan Mesin Belum Diregister akan bernilai nihil. Sementara itu

akun Peralatan dan Mesin dan akun Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam

Negeri Perorangan-Barang/Jasa bertambah sebesar Rp4.000.000,- pada

Neraca.

e. Akibat lainnya atas Jurnal pada poin 2) di atas, pada e-Rekon&LK akan

muncul dalam monitoring Jurnal Tidak Lazim. Atas munculnya pada

monitoring Jurnal Tidak Lazim ini tidak perlu dilakukan tindakan koreksi,

namun perlu didukung dengan memo penyesuaian.

8. Terhadap Ref. BAST.03 atas peralatan dan mesin yang diterima BLU ABCD

melakukan perekaman pada aplikasi SIMAK menggunakan menu transaksi

Pembelian sebagai berikut:

21


Sebagai catatan, perekaman Ref. BAST.03 dilakukan peralatan dan mesin telah

diterima, walaupun belum dilakukan pembayaran cicilan atas transaksi pembelian

peralatan dan mesin tersebut. Dasar pencatatannya adalah dokumen Berita Acara

Serah Terima (BAST).

Selanjutnya, pada saat rincian aset direkam pada menu pembelian pada Aplikasi

SIMAK-BMN, jurnal yang akan terbentuk secara otomatis pada aplikasi SIMAK-

BMN adalah:



Jurnal di atas mengakibatkan bertambahnya saldo pada akun Peralatan dan

Mesin dengan nilai Positif Rp6.000.000,- dan akun Peralatan dan Mesin Belum

Diregister dengan nilai Negatif sebesar Rp6.000.000,- pada Neraca.

9. Pada periode triwulan I belum diperlukan perekaman terhadap pengakuan utang

belanja atas transaksi pembelian sebesar Rp6.000.000,- (Ref. Utang.01);

pengakuan terhadap penerimaan pembayaran jaminan pasien secara tunai

periode Triwulan I sebesar Rp500.000,- (Ref. Dana.001); serta pencatatan atas

pembukaan deposito jangka pendek berdurasi waktu tiga bulan sebesar

22


Rp1.000.000,- (Ref. Dana.002) di aplikasi SAIBA. Namun demikian, ketiga

transaksi tersebut tetap dicatat dan dibukukan secara transaksionalnya di sistem

akuntansi manajerial mandiri.

Sebagai catatan, uang jaminan pasien merupakan uang jaminan yang diberikan

oleh pasien kepada rumah sakit antara lain ketika akan melakukan rawat inap. Uang

jaminan tersebut bukan merupakan milik rumah sakit tetapi milik pasien. Ketika

perawatan oleh rumah sakit telah selesai dilakukan, uang jaminan tersebut akan

dikembalikan kepada pasien atau memotong tagihan jasa rumah sakit. Sebagaimana

PSAP 13, uang yang bukan merupakan uang milik satuan kerja BLU namun berada

dalam penguasaan BLU, maka uang yang diterima tersebut dilakukan pencatatan dan

disajikan dalam laporan keuangan BLU sebagai Kas Lainnya dan Utang kepada Pihak

Ketiga. Dengan demikian, penerimaan uang jaminan pasien secara tunai sebesar

Rp500.000,- dilakukan pembukuan oleh BLU ABCD dalam sistem akuntansi manajerial

mandiri-nya.

Selanjutnya, terkait dengan pembukaan deposito, satuan kerja BLU dapat

melakukan pembelian instrumen keuangan yang memiliki risiko relatif kecil. Pembelian

instrumen keuangan tersebut dalam rangka memanfaatkan kas yang belum terpakai

(idle cash). Pembelian instrumen keuangan tersebut oleh satker BLU umumnya

diwujudkan dalam deposito yang berjangka waktu pendek.

IV.3. Pengesahan Transaksi Keuangan Triwulan II

Berdasarkan data dan informasi pada sistem akuntansi manajerial secara

mandiri periode triwulan II, terdapat transaksi yang perlu dilakukan pengesahan SP3B-

BLU sebagai berikut:

1. Menerima sebagian pembayaran atas Piutang Pendapatan Pelayanan pada

Triwulan I sebesar Rp7.000.000,-. Transaksi pendapatan tersebut dilakukan

pengesahan dengan menggunakan akun 424111 (Pendapatan Jasa Pelayanan

Rumah Sakit).

2. Melakukan pembayaran cicilan pertama atas pembelian peralatan dan mesin pada

Triwulan I sebesar Rp1.000.000,-. Transaksi belanja tersebut dilakukan

pengesahan dengan menggunakan akun 537112 (Belanja Modal Peralatan dan

Mesin-BLU).

23


Ilustrasi SP3B BLU dengan mendapatkan nomor 05/SP atas pengesahan dua

transaksi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

SP3B-BLUNo.00003

TRIWULAN II


2 Pendapatan Rp 7.000.000



BELANJA PENDAPATAN


537112 1.000.000 424111 7.000.000

TOTAL 1.000.000 TOTAL 7.000.000

Atas SP3B BLU nomor 05/SP yang diajukan ke KPPN telah diterbitkan SP2B-

BLU nomor 06.SP2B/2019. Langkah selanjutnya adalah perekaman SP3B/SP2B-BLU

tersebut di aplikasi SAIBA. Hasil perekaman SP3B BLU nomor 05/SP / SP2B-BLU

nomor 06.SP2B/2019 di aplikasi SAIBA sebagai berikut:

24


IV.4. Perekaman Transaksi Triwulan II

Setelah tahapan pengesahan transaksi pada Triwulan II, BLU ABCD melakukan

perekaman transaksinya. Ilustrasi di bawah ini akan menguraikan satu persatu

mengenai perekaman transaksi sepanjang Triwulan II yang telah dilakukan

pengesahan kepada KPPN.

Terhadap pengesahan dan perekaman pendapatan tunai dari pembayaran

sebagian dari Piutang Pendapatan Pelayanan pada Triwulan I menggunakan akun

424111 (Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit) membentuk jurnal secara otomatis

aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Buku Besar Kas

Dr. Utang kepada Kas BLU Rp7.000.000,-


Buku Besar Akrual

Dr. Kas dan Bank-BLU Rp7.000.000,-


Terhadap pengesahan dan perekaman belanja atas cicilan pertama atas

pembelian peralatan dan mesin pada Triwulan I menggunakan akun 537112 (Belanja

Modal Peralatan dan Mesin-BLU) membentuk jurnal secara otomatis aplikasi SAIBA

sebagai berikut:

Buku Besar Kas

Dr. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU Rp1.000.000,-


Buku Besar Akrual

Dr. Peralatan dan Mesin Belum Diregister - BLU Rp1.000.000,-


Dalam rangka penyusunan laporan keuangan periodik semesteran, jurnal

penyesuaian yang perlu dipersiapkan untuk direkam di aplikasi SAIBA secara manual

berdasarkan data dan infomasi dari sistem akuntansi manajeial mandiri BLU antara

lain:

25


1. Transaksi keuangan perolehan deposito berjangka 3 bulan sebagaimana Ref.

Dana.002

2. Transaksi keuangan saldo mutasi uang jaminan pasien sebagaimana Ref.

Dana.001, Ref. Dana.003 dan Ref. Dana.004

3. Transaksi keuangan saldo mutasi piutang layanan sebagaimana Ref. Piut.01 dan

Ref. Piut.02

4. Transaksi keuangan saldo mutasi utang layanan sebagaimana Ref. Utang.01 dan

Ref. Utang.02

Terhadap saldo deposito (Ref. Dana.002), sistem akuntansi manajeial mandiri

BLU menyajikan bahwa buku pembantu pencatatan deposito berjangka 3 bulan

sampai dengan Triwulan II sebesar Rp1.000.000,-. Atas saldo akhir ini, untuk

penyusunan laporan keuangan pelaporan semesteran dan tahunan dilakukan jurnal

manual di aplikasi SAIBA dengan menggunakan menu Transaksi >> Jurnal Umum

sebagai berikut:

26


Terhadap saldo uang jaminan pasien, sistem akuntansi manajeial mandiri BLU

menyajikan bahwa buku pembantu pencatatan uang jaminan pasien sampai dengan

triwulan II sisa akhirnya sebesar Rp.700.000,- (Ref. Dana.01 Rp.500.000,- dikurang

Ref. Dana.03 Rp.500.000,- ditambah Ref. Dana.004 Rp.700.000,-). Untuk penyusunan

laporan keuangan pelaporan semesteran dan tahunan tidak perlu transaksional atau

mutasi transaksinya direkam di aplikasi SAIBA, tetapi saldo akhirnya sebesar

Rp.700.000,- dilakukan jurnal manual di aplikasi SAIBA dengan menggunakan menu

Transaksi >> Jurnal Umum sebagai berikut:

27


Terhadap saldo piutang layanan BLU, sistem akuntansi manajeial mandiri BLU

menyajikan bahwa buku pembantu pencatatan piutang layanan BLU sampai dengan

triwulan II sebesar Rp1.000.000,- (Ref. Piut.001 Rp8.000.000,- dikurangi Ref. Piut.02

Rp7.000.000,-). Untuk penyusunan laporan keuangan pelaporan semesteran dan

tahunan tidak perlu transaksional atau mutasi transaksinya direkam di aplikasi SAIBA,

tetapi saldo akhirnya sebesar Rp.1.000.000,- dilakukan jurnal manual di aplikasi SAIBA

dengan menggunakan menu Transaksi >> Jurnal Umum sebagai berikut (pada periode

pelaporan keuangan berikutnya dilakukan jurnal balik):

28


Terhadap saldo utang layanan BLU, sistem akuntansi manajeial mandiri BLU

menyajikan bahwa buku pembantu pencatatan utang layanan BLU sampai dengan

triwulan II sebesar Rp5.000.000,- (Ref. Utang.01 Rp6.000.000,- dikurangi Ref.

Utang.02 Rp1.000.000,-). Untuk penyusunan laporan keuangan pelaporan semesteran

dan tahunan tidak perlu transaksional atau mutasi transaksinya direkam di aplikasi

SAIBA, tetapi saldo akhirnya sebesar Rp.5.000.000,- dilakukan jurnal manual di

aplikasi SAIBA dengan menggunakan menu Transaksi >> Jurnal Umum sebagai

berikut (pada periode pelaporan keuangan berikutnya dilakukan jurnal balik):

29


Untuk simplifikasi penjelasan penyajian di laporan keuangan atas pengesahan

dan pencatatan transaksi keuangan sebagaimana ilustasi transaksi tersebut di atas,

penyesuaian terhadap penyisihan piutang tidak tertagih dan penyusutan aset tetap

tidak disertakan.

V. Ilustrasi Laporan Keuangan Satuan Kerja BLU

Sebagaimana disebutkan dalam PSAP 13 tentang Penyajian Laporan

Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa BLU merupakan entitas pelaporan yang

memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Komponen laporan keuangan

BLU terdiri dari tujuh yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

3. Laporan Operasional (LO);

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

5. Laporan Arus Kas (LAK);

6. Neraca;

30


7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selanjutnya, dengan memperhatikan bahwa BLU merupakan bagian dari unit

kerja kementerian negara/lembaga, maka dalam pelaksanaan penyusunan laporan

keuangan juga mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016. Periodisasi penyusunan

laporan keuangan adalah semesteran dan tahunan. Untuk kebutuhan penyajian dalam

artikel ini, laporan keuangan disusun secara semesteran. Hasil pengesahan dan

perekaman transaksi pada Triwulan I dan Triwulan II akan tersaji dalam laporan

keuangan Semester I.

V.1. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil pengesahan dan perekaman transaksi SP3B/SP2B-BLU pada

Triwulan I dan Triwulan II, maka informasi yang tersaji pada LRA antara lain:

1. Realisasi pendapatan adalah sebesar Rp15.000.000,- yang merupakan akumulasi

dari realisasi pendapatan Triwulan I sebesar Rp8.000.000,- dan realisasi

pendapatan Triwulan II sebesar Rp7.000.000,-.

2. Realisasi belanja adalah sebesar Rp16.000.000,- yang merupakan akumulasi dari

realisasi belanja Triwulan I sebesar Rp15.000.000,- serta realisasi belanja Triwulan

II sebesar Rp1.000.000,-.

3. Defisit sebesar Rp1.000.000,- yang merupakan akumulasi dari realisasi defisit

Triwulan I sebesar Rp7.000.000,- dan realisasi surplus Triwulan II sebesar

Rp6.000.000,-.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran BLU ABCD periode Semester I adalah sebagai

berikut:

31


V.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Berdasarkan hasil pengesahan dan perekaman transaksi SP3B/SP2B-BLU pada

Triwulan I dan Triwulan II, maka informasi yang tersaji pada LPSAL antara lain:

1. BLU ABCD memiliki SAL awal sebesar Rp10.000.000,-.

2. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp1.000.000,-.

3. Saldo Anggaran Lebih akhir Semester I sebesar Rp9.000.000,- yang merupakan

selisih antara SAL awal dengan SIKPA.

Penyajian Laporan Perubahan SAL BLU ABCD periode Semester I adalah sebagai

berikut:

32


V.3. Laporan Operasional

Berdasarkan hasil pengesahan dan perekaman transaksi SP3B/SP2B-BLU dan

jurnal penyesuaian manual akrual pada Triwulan I dan Triwulan II, maka informasi yang

tersaji pada Laporan Operasional antara lain:

1. Jumlah pendapatan operasional adalah sebesar Rp20.000.000,- yang merupakan

akumulasi dari realisasi pendapatan jasa layanan dari masyarakat Triwulan I

sebesar Rp5.000.000,- dan Rp8.000.000,- serta pendapatan dari hibah sebesar

Rp3.000.000,- dan Rp4.000.000,-.

2. Jumlah beban operasional adalah sebesar Rp7.000.000,- yang merupakan

realisasi pembayaran honorarium dokter secara tunai pada Triwulan I.

3. Surplus Operasional sebesar Rp13.000.000,- yang merupakan selisih dari

pendapatan operasional dan beban operasional.

33


Penyajian Laporan Operasional BLU ABCD periode Semester I adalah sebagai berikut:

V.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan hasil pengesahan dan perekaman transaksi SP3B/SP2B-BLU

pada Triwulan I dan Triwulan II, maka informasi yang tersaji pada Laporan Perubahan

Ekuitas antara lain:

1. BLU ABCD memiliki Ekuitas Awal berupa Kas Awal BLU sebesar

Rp10.000.000,-.

2. Surplus Operasional sebesar Rp13.000.000,- yang dihasilkan dari

informasi pada Laporan Operasional.

34


3. Nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp23.000.000,- yang merupakan

akumulasi dari nilai Ekuitas Awal dan Surplus LO.

Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas BLU ABCD periode Semester I adalah sebagai

berikut:

V.5. Laporan Arus Kas

Berdasarkan hasil pengesahan dan perekaman transaksi SP3B/SP2B-BLU

pada Triwulan I dan Triwulan II, maka informasi yang tersaji pada Laporan Arus Kas

antara lain, Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp6.000.000,- yang merupakan

akumulasi dari arus kas masuk selama Semester I sebesar Rp15.000.000,- dan arus

kas keluar sebesar Rp9.000.000,-.

Penyajian Laporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi untuk BLU ABCD periode Semester

I adalah sebagai berikut:

35


1. Arus kas dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp7.000.000,- yang merupakan

akumulasi dari arus kas masuk dari Aktivitas Investasi sebesar Rp0,- dan arus kas

keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp7.000.000,- sesuai SP3B/SP2B-BLU

dengan akun belanja modal.

2. Arus kas dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp700.000,- yang merupakan akumulasi

dari arus kas masuk selama Semester I sebesar Rp1.200.000,- serta arus kas

keluar sebesar Rp500.000,- sesuai dengan perekaman jurnal penyesuaian yang

melibatkan akun untuk mencatat uang jaminan pasien.

Penyajian Laporan Arus Kas Dari Aktivitas Investasi dan Aktivitas Transitoris untuk BLU

ABCD periode Semester I adalah sebagai berikut:

36


3. Selama periode Semester I terjadi penurunan kas sebesar Rp300.000,- yang

merupakan selisih antara saldo Kas Awal sebesar Rp10.000.000,- dan Saldo Kas

Akhir sebesar Rp9.700.000,-. Saldo Kas Akhir tersebut terbentuk dari:

Akun Kas pada BLU sebesar Rp8.000.000,- yang merupakan akun Kas dan

Bank BLU sebesar Rp8.000.000,-.

Akun Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp1.700.000,- yang terdiri dari akun

Kas Lainnya di BLU sebesar Rp700.000,- dan akun Setara Kas Lainnya BLU


37


Penyajian informasi Kenaikan/Penurunan Kas pada Laporan Arus Kas BLU ABCD

periode Semester I adalah sebagai berikut:

V.6. Neraca

Berdasarkan hasil pengesahan dan perekaman transaksi pada Triwulan I dan

Triwulan II, maka pada Neraca tersaji beberapa informasi antara lain:

1. Jumlah Aset sebesar Rp28.700.000,- yang merupakan akumulasi dari nilai Aset

Lancar sebesar Rp12.700.000,- dan Aset Tetap sebesar Rp16.000.000,-.

2. Jumlah Kewajiban sebesar Rp5.700.000,- yang seluruhnya berasal dari Kewajiban

Jangka Pendek.

3. Jumlah Ekuitas sebesar Rp23.000.000,- yang merupakan selisih dari nilai Aset dan

nilai Kewajiban.

Penyajian informasi pada Neraca BLU ABCD periode Semester I adalah sebagai

berikut:

38


39


VI. SIMPULAN

Berdasarkan ilustrasi pengesahan dan pelaporan keuangan atas transaksi BLU

ABCD dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. BLU bukan kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga seluruh transaksi

keuangan BLU wajib dilaporkan dan dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang secara organisatoris membawahi

Satker BLU.

2. Dalam rangka pelaksanaan APBN, seluruh transaksi keuangan yang

mempengaruhi pagu anggaran, harus dilakukan pengesahan ke Kuasa BUN

(KPPN) melalui dokumen SP3B/SP2B-BLU.

3. Transaksi yang belum dan/atau tidak mempengaruhi pagu anggaran dilaporkan

dalam Laporan Keuangan melalui Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMAK-BMN dan

atau Jurnal Penyesuaian SAIBA.

4. Pengesahan transaksi keuangan BLU atas pendapatan operasional yang dapat

digunakan langsung beserta belanja operasionalnya dilakukan secara periodik,

yaitu minimal satu kali dalam tiap triwulan.

5. BLU didorong mengembangkan sistem akuntansi manajerial secara mandiri untuk

mengidentifikasi dan mencatat transaksi dan kejadian keuangan harian

transaksional. Sistem manajerial tersebut juga harus melakukan klasifikasi dan

kompilasi transaksi secara periodik dalam rangka pelaksanaan pengesahan dan

perekaman dalam Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMAK-BMN dan Aplikasi SAIBA.

6. Penerimaan hibah langsung untuk BLU dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP). Hibah langsung berbentuk uang disahkan melalui SP3B/SP2B-BLU,

sedangkan hibah langsung berbentuk barang langsung direkam dalam Aplikasi

Persediaan/SIMAK-BMN.

7. Setiap jurnal penyesuaian yang dilakukan untuk aplikasi SAIBA harus dibuatkan

Memo Penyesuaian dengan penjelasan dan lampiran dokumen yang diperlukan.

40


DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan

Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Badan Layanan Umum.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Adminisrasi

Pengelolaan Hibah.

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 30/PB/2011 tentang

Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor 02/PB/2015.

41

Documents

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi