Embed Size (px)
Citation preview
a
Panti Sosial Marsudi Putra
“Toddopuli” Makassar
Laporan Kinerja Tahun 2016
KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Salodong Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya
Makassar 90244
i
DAFTAR ISI
Hal
Daftar Isi i
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang X 1 B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Panti Sosial Marsudi Putra
“Toddopuli” Makassar X 5
C. Struktur Organisasi D. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya
6 12
E. Peran Strategis PSMP Toddopuli Makassar XX 17 F. Posisi Strategis Sistem AKIP di PSMP Toddopuli Makassar 18 BAB II. PERENCANAAN DAN KINERJA XX
A. Rencana Strategis 2015 – 2019 20 B. Rencana Kerja Tahun 2016 30 C. Sistematika Penulisan 34
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Tahun 2016 35 B. Realisasi Keuangan 37 C. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2016 56
BAB IV. PENUTUP
57
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang diikuti dengan Surat Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
selanjutnya disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
menegaskan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Sistem AKIP) untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan
manajemen kepemerintahan, termasuk sistem perencanaan kinerja,
pengukuran, dan pelaporannya.
Selain Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peraturan perundang-undangan
lain yang terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja adalah Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia yang mewajibkan setiap kementerian untuk menerapkan sistem
akuntabilitas kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi yang antara lain mewajibkan seluruh
seluruh Pejabat Pemerintah untuk membuat penetapan kinerja.
2
Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan
ketegasan untuk mengintegrasikan sistem AKIP dengan sistem
perencanaan, perbendaharaan, akuntansi pemerintah dan sistem lainnya
dengan harapan adanya keselarasan antara norma perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
Pergeseran paradigma menuju “good governance” serta
tumbuhnya kesadaran masyaarakat terhadap hak untuk tahu (right to
know), hak untuk diberi informasi (right to be informed) dan hak untuk
didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to)
mengharuskan instansi pemerintah untuk menyampaikan informasi
kinerjanya kepada masyarakat luas (public accountability). Demikian pula
reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah untuk perbaikan
pelayanan publik yang mengarah pada sistem pelayanan prima serta
berorientasi pada kepuasan penerima pelayanan dan masyarakat pada
umumnya mengharuskan seluruh instansi pemerintah terutama
penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan akuntabilitasnya.
Dalam konteks ini, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) PSMP Toddopuli Makassar tahun 2016 yang berisikan informasi
tentang 1) keberhasilan atau kegagalan pencapaian output/outcome
sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2016; 2) kinerja dan
hasil-hasil yang dicapai sesuai ukuran indikator kinerja non keuangan; 3)
hubungan kinerja dengan sumber daya; serta 4) faktor-faktor kunci untuk
perbaikan kinerja PSMP Toddopuli Makassar akan memungkinkan
3
berbagai pihak dapat menilai kinerja atas semua aktivitas yang dilakukan
yang bukan hanya terbatas pada aktivitas finansial semata.
Reformasi birokrasi termasuk reformasi di PSMP Toddopuli
Makassar secara perlahan namun pasti telah dimulai, sedang dan terus
berlangsung. Hal ini ditandai dengan adanya penyempurnaan standar
pelayanan, restrukturisasi program bimbingan, penyempurnaan sistem
dan prosedur pelayanan, penyederhanaan prosedur penerimaan,
kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat dan Penerapan Sistem
Manajemen Mutu . Kesemuanya mengarah pada peningkatan kualitas
pelayanan yang berorientasi pada kepuasan penerima pelayanan. Namun
demikian juga disadari bahwa dalam aspek pelayanan sebagai ujung
tombak suksesnya pelayanan kepada masyarakat masih dijumpai
beberapa kendala yang menghambat capaian kinerja.
Beberapa kendala terkait dengan pelayanan di PSMP Toddopuli
Makassar antara lain: 1) belum seluruh petugas pelayanan memahami
dan sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome), sehingga beberapa
aspek pelayanan kurang mencapai hasil yang optimal; 2) sistem
manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan
profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil sesuai dengan
tanggung jawab dan beban kerja; 3) kurang diterapkannya nilai-nilai
etika dan budaya kerja, sehingga mempengaruhi disiplin kerja, etos
kerja, dan produktivitas kerja. Dalam konteks ini, penerapan manajemen
yang berbasis kinerja merupakan solusi untuk meningkatkan kinerja
PSMP Toddopuli Makassar dalam melaksanakan pelayanan terhadap
masyarakat.
4
Ciri utama penerapan manajemen berbasis kinerja yang
berorientasi pada hasil/outcome (result-oriented goverment ) adalah :
1. Adanya tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil
(outcome) yang jelas, dan terukur dengan indikator outcome
dalam setiap dokumen perencanaan jangka panjang, menengah
maupun jangka pendek.
2. Adanya keterkaitan yang jelas antara tujuan dan sasaran yang
akan dicapai dengan program/kegiatan dan anggaran yang
tersedia
3. Adanya informasi kinerja yang jelas serta dapat diakses oleh
masyarakat secara luas.
4. Adanya target-target kinerja yang direncanakan dari setiap
penggunaan anggaran. Target-target kinerja tersebut menjadi
tolok ukur keberhasilan/ kegagalan instansi dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
Dalam rangka mendorong terwujudnya result oriented goverment
tersebut, maka perlu dibangun dan dikembangkan sistem
evaluasi/penilaian kinerja. Evaluasi/penilaian kinerja bertujuan untuk
menegakkan prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik dalam rangka
mencapai tujuan PSMP Toddopuli Makassar. Salah satu cara untuk
mengevaluasi dan menilai kinerja adalah dengan menerapkan sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diimplementasikan melalui
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
5
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Panti Sosial Marsudi Putra
“Toddopuli” Makassar
PSMP Toddopuli Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Kementerian Sosial RI yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Diraktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Sesuai
Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2003, tugas PSMP Toddopuli
Makassar adalah melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial,
resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi Anak Berhadapan
Hukum agar mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat, rujukan
nasional, pengkajian, penyiapan standar pelayanan, serta pemberian
informasi dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak
Berhadapan Hukum (ABH) tersebut, fungsi PSMP Toddopuli Makassar
adalah:
1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan
penyusunan laporan.
2. Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, penyelenggaraan
asrama dan pemeliharaan jasmani serta penetapan diagnosa sosial
dan perawatan.
3. Pelaksanaan bimbingan sosial, mental, keterampilan, dan fisik
4. Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut
5. Pemberian informasi dan advokasi
6. Pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial
6
Berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi sebagaimana
dikemukakan terlihat bahwa PSMP Toddopuli Makassar memegang peran
penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial khususnya
kesejahteraan sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial serta pencapaian program rehabilitasi sosial
sebagai salah satu program prioritas tahun 2016.
Pelaksanaan tugas dan fungsi, PSMP Toddopuli Makassar
secara lebih kongkret dijabarkan melalui Renstra yang didalamnya
tertuang visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dan diukur
dengan indikator kinerja berupa output dan outcome beserta target
tahunan yang jelas. Fokus dari Renstra periode 2015-2019 PSMP
Toddopuli Makassar, adalah meningkatnya kualitas dan profesionalisme
penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan
Hukum yang memiliki daya saing (competitive advantage) dan
berorientasi kepada kepuasan penerima pelayanan (customer
satisfaction) dengan menerapkan standarisasi pelayanan,
mengembangkan jangkauan pelayanan (outreach), peningkatan
profesionalisme petugas dan peningkatan aksesibilitas informasi serta
peningkatan dukungan manajemen yang transparan dan akuntabel.
C. Struktur Organisasi
Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2003,
Struktur Organisasi dan Tata Kerja PSMP Toddopuli Makassar, terdiri dari
Kepala Panti dengan satu bagian dan tiga Seksi, yaitu Bagian Tata
Usaha, Seksi Program dan Advokasi Sosial, Seksi Rehabilitasi Sosial,
7
dan ditambah dengan instalasi dan kelompok jabatan fungsional. UNTUK
Lebih Jelasnya, Struktur Organisasi dan Tata Kerja PSMP Toddopuli
Makassar terlihat pada Gambar berikut :
Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PSMP Toddopuli Makassar
KASEI. REHSOS
Wahidin,AKS,Msi
KASIE. PAS
Kasjunang, S.Sos
KEPALA SUB BAG. TU
Nur Alam,S.Sos,MM
Kelompok
Jabatan Fungsional
Instalasi
Workshop
KEPALA
Dra. Christiana Junus
8
Uraian tugas dan fungsi masing-masing sub struktur sebagaimana
Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2003 terdiri dari:
1. Sub Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat
menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga
serta kehumasan, dengan fungsinya:
a. Pengelolaan urusan umum,
b. Pengelolaan urusan kepegawaian, dan;
c. Pengelolaan urusan keuangan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha dibantu
oleh beberapa jabatan, yaitu Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi
Kepegawaian, dan Pengadminstrasi Keuangan yang masing-masing
mempunyai tugas sebagai berikut:
a) Pengadministrasi Umum melakukan urusan surat menyurat,
perlengkapan dan rumah tangga serta kehumasan.
b) Pengadministrasi Kepegawaian, melakukan urusan kepegawaian.
c) Pengadministrasi Keuangan, melakukan urusan keuangan rutin dan
pembangunan serta sumber-sumber lain dan penyiapan bahan
kebendaharaan, verifikasi dan akuntansi.
2. Seksi Program dan Advokasi Sosial
Seksi Program dan Advokasi Sosial mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana dan program, pemberian informasi
dan advokasi, pengkajian dan pengembangan standar pelayanan serta
evaluasi dan penyusunan laporan, dengan fungsinya:
9
a. Penyusunan rencana dan program, pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data;
b. Pelaksanaan pemberian advokasi dan informasi;
c. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
d. Pengkajian dan penyiapan standar pelayanan.
Seksi Program dan Advokasi Sosial terdiri dari :
Pengadministrasi Bahan Program, Pengadminstrasi Advokasi Sosial,
Penyuluh Sosial, dan Pekerja Sosial yang masing-masing mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. Pengadministrasi Bahan Program, melakukan pengumpulan,
pengolahan dan penyajian data, penyusunan rencana dan program.
b. Pengadministrasi Advokasi Sosial , melakukan dan melaksanakan
pemberian informasi dan advokasi sosial.
c. Penyuluh Sosial, melakukan penyuluhan sosial serta informasi dan
penyajian data
d. Pekerja Sosial, melakukan pendampingan, bimbingan dan respon
terhadap kasus ABH
3. Seksi Rehabilitasi Sosial
Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan
persiapan Rehabilitasi Sosial, penetapan diagnosa sosial,
pemeliharaan jasmani dan perawatan serta pelayanan dan
rehabilitasi, bimbingan sosial, mental, keterampilan dan fisik, dengan
fungsinya:
a) Pelaksanaan persiapan registrasi, observasi, identifikasi dan
diagnosa;
10
b) Pelaksanaan bimbingan sosial ,fisik, mental dan kesehatan;
c) Pelaksanaan keterampilan vocasional.
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Rehabilitasi Sosial
dilaksanakan oleh Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial,
Pembimbing Mental dan agama, Perawat pelaksana, Pekerja
Sosial dan Instruktur Keterampilan, yang masing-masing
mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1) Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial, melakukan registrasi,
observasi dan identifikasi rencana rehabilitasi, diagnosa dan
akomodasi.
2) Pembimbing Mental dan Agama, melakukan bimbingan mental
keagamaan, penyuluhan kepada masyarakat serta adaptasi
Anak Berhadapan Hukum (ABH) agar diterima masyarakat.
3) Pekerja Sosial, melakukan pendampingan, bimbingan dan
respon terhadap kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH)
4) Instruktur Bimbingan Keterampilan, melakukan penyusunan
rencana, bimbingan keterampilan, produksi keterampilan dan
praktik belajar kerja.
4. Instalasi di PSMP Toddopuli Makassar ada tiga, yaitu:
a. Instalasi Produksi, dengan tugas melakukan penyelenggaraan
latihan keterampilan bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH).
b. Instalasi Terapi Sosial, dengan tugas melakukan kegiatan terapi
sosial bagi Anak Berhadapan Hukum yang baru menjalankan
masa bimbingan sosial.
11
c. Instalasi Perpustakaan, dengan tugas melakukan urusan
kegiatan perpustakaan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
sebagaimana tersaji pada Gambar diatas, terlihat bahwa PSMP
Toddopuli Makassar ini mempunyai kelengkapan manajemen dan
organisasi yang mamadai untuk melaksanakan kebijakan, strategi,
sasaran dan program Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan.
Kelengkapan organisasi yang memadai disertai kejelasan dan
legalisasi tugas pokok dan fungsi, memungkinkan terlaksananya
prinsip tugas dibagi habis, sehingga pelaksanaan pelayanan dapat
terlaksana secara sistemik, efektif dan efisien. Namun demikian,
dengan terbaginya kegiatan dalam Seksi/bagian menuntut
koordinasi dan sinergi diantara unit-unit pelayanan.
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Rehabilitasi
Sosial Anak Berhadapan Hukum sesuai tugas pokok dan fungsi,
ketersediaan SDM PSMP Toddopuli Makassar secara kuantitatif
belum memadai. Jumlah dan komposisi yang multidisipliner
mendukung terlaksananya kegiatan belum sesuai kebutuhan
tenaga pelayanan. Ketersediaan SDM.
12
D. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya
Jumlah Pegawai pada Panti Sosial Marsudi Putra “Toddopuli”
Makassar pada tahun 2016 kurung waktu Januari sampai Juni adalah
sebanyak 33 namun pada pertengahan tahun teradapat Pegawai
Negeri Sipil yang mutasi dan pensiun sehingga jumlah Pegawai
Negeri Sipil hingga akhir tahun 2016 sebanyak 27 orang serta Tenaga
Kontrak sebanyak 27 Orang. Berikut ini kami sampaikan penjelasan
singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Panti Sosial
Marsudi Putra “Toddopuli“ Makassar dan output yang akan dihasilkan,
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian.
1. Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi
membantu Kepala atau Pimpinan, Pengembangan dan Statistik
dalam hal melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian,
keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan
laporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai
fungsi:
a. Pengkoordinasian seksi-seksi dalam rangka penyusunan
rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan
laporan tahunan kantor.
b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan
Bagian Tata Usaha.
13
c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan
kepegawaian kantor.
d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di
lingkungan kantor.
e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan urusan
tata usaha.
2. Seksi Program dan Advokasi Sosial
Seksi Program dan Advokasi Sosial mempunyai tugas
penyusunan rencana program pelayanan rehabilitasi sosial
meliputi
a. Pemberian informasi
b. Advokasi sosial dan kerjasama
c. Penyiapan bahan standarisasi pelayanan, resosialisasi,
pemantauan serta evaluasi pelaporan.
3. Seksi Rehabilitasi Sosial
Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas yaitu
melakukan observasi, identifikasi, registrasi, pemeliharaan
jasmani dan penetapan diagnosa, perawatan, bimbingan
pengetahuan dasar pendidikan, mental, sosial, fisik,
keterampilan, dan penyaluran.
Berikut ini Kami gambarkan tabel Rekapitulasi Pangkat dan
Golongan serta klasifikasi pendidikan pegawai dalam Lingkup Panti
Sosial Marsudi Putra “Toddopuli” Makassar
14
Tabel 1
Rekapitulasi Pangkat dan Golongan/Ruang Pegawai Negeri Sipil
PSMP Toddopuli Makassar Tahun 2016
NO. GOLONGAN RUANG JUMLAH
Frekuensi Persentase
1. IV A 3
11.11
2. III D 1
3.70
C 4
14.81
B 7
25.93
A 2
7.41
3. II D 4
14.81
C 3
11.11
B -
-
A 1
3.70
4. I D -
-
C 1
3.70
B -
-
A 1
3.70
JUMLAH 27 100,00%
Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa komposisi pegawai
berdasarkan Golongan memperlihat struktur yang besar pada
Golongan III (51,85%), Golongan II (29,63%), Golongan IV (11,11%)
dan terendah pada Golongan I (7,41 %).
15
Tabel 2.
Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
PSMP Toddopuli Makassar Tahun 2016
NO. TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH
Frekuensi Persentase
1. Pasca Sarjana (S2) 3 11.11
2. Sarjana (S1) 12 44.44
3. Diploma IV 1 3.70
4. Diploma III 5 18.52
6. SMU 3 11.11
7. SMP 2 7.41
8. SD 1 3.70
JUMLAH 27 100,00%
Disamping jumlah pegawai dengan latar belakang
sebagaimana disebutkan, juga terdapat profesi dan pejabat fungsional
yang mendukung optimalisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak
Berhadapan Dengan Hukum. Profesi dan pejabat fungsional
dimaksud tersaji pada Tabel 4.
16
Tabel 3.
Profesi dan Pejabat Fungsional Tahun 2016
No Profesi/ Pejabat Fungsional Jumlah Keterangan
1 Dokter 1 Konsultan
2 Psikiater - -
3 Psikolog - -
4 Ahli gizi - -
5 Pekerja Sosial 4 PNS
6 Pranata Humas - -
7 Pranata Komputer - PNS
8 Aplikator/Perencana 1 PNS
9 Arsiparis - -
10 Penyuluh Sosial 1 PNS
11 Pembimbing Agama 1 PNS
12 Pembimbing Kedisiplinan 2 TNI dan
Polri
17
E. Peran Strategis PSMP Toddopuli Makassar
PSMP Toddopuli Makassar sebagai UPT Kementerian Sosial
memegang peranan strategis dalam rangka melaksanakan amanat
konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial terutama kesejahteraan sosial Anak
Berhadapan Dengan Hukum. Peran strategis ini semakin terlihat
dengan masih adanya kesenjangan antara kapasitas lembaga
pelayanan dengan populasi Anak Berhadapan Hukum. Di Indonesia
lembaga rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum yang diselenggarakan
Kementerian Sosial hanya ada 4 (empat) UPT, sementara populasi
Anak Berhadapan Hukum di Indonesia dari Tahun ke Tahun
Mengalami peningkatan signifikan.
Peran strategis PSMP Toddopuli Makassar sebagai
kepanjangan tangan Kementerian Sosial adalah:
1. Melaksanakan program prioritas nasional Kementerian Sosial,
Ditjen Rehabilitasi Sosial yang terkait dengan peningkatan
kesejahteraan sosial Anak Berhadapan Hukum;
2. Menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Berhadapan
Hukum dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait
pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum.
4. Melaksanakan rujukan nasional dan sebagai lembaga
percontohan bagi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Anak
Berhadapan Dengan Hukum.
18
F. Posisi Strategis Sistem AKIP di PSMP Toddopuli Makassar
Kebutuhan informasi tentang penyelenggaraan Rehabilitasi
Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH) oleh instansi pemerintah yang
bersifat non keuangan, baik sebagai bahan untuk
pertanggungjawaban kinerja maupun untuk penganggaran
menjadikan posisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dalam posisi strategis. Sistem AKIP yang menekankan unsur
kinerja untuk mewujudkan good governance perlu diimplementasikan
dalam manajemen kinerja PSMP Toddopuli Makassar secara lebih
baik.
Pentingnya sistem AKIP di PSMP Toddopuli Makassar dalam
rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan rehabilitasi sosial
Anak Berhadapan Hukum adalah untuk menselaraskan antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
Sistem AKIP akan membantu perencanaan khususnya dalam
merumuskan indikator kinerja yang akan memudahkan penetapan
target serta pengukuran keberhasilan pencapaian kinerja.
Pada sistem penganggaran, integrasi antara sistem
penganggaran dengan sistem akuntabilitas kinerja akan menghasilkan
penyediaan anggaran yang berdasarkan tingkat kinerja dengan
menggunakan indikator kinerja yang disertai dengan target yang
terukur. Pada sistem pelaporan, integrasi antara sistem
perbendaharaan dengan sistem akuntabilitas kinerja akan
memberikan informasi yang tidak hanya mengenai keuangan, tetapi
19
juga mengenai kinerja yang menggambarkan keberhasilan PSMP
Toddopuli Makassar dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
diharapkan. Demikian juga sistem evaluasi yang berbasis kinerja akan
memungkinkan terlaksananya pengendalian dalam menjalankan misi
untuk mencapai tujuan dan sasaran.
20
“Terwujudnya Lembaga Layanan Yang Baik
Dalam Perlindungan Sosial Bagi Anak
Berhadapan Hukum (ABH).”
BAB II
PERENCANAAN DAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015 – 2019
Rencana Strategis 2015–2019 PSMP Toddopuli Makassar disusun
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PSMP Toddopuli Makassar
sesuai Kepmensos RI No. 56/HUK/2003 serta dalam kerangka Renstra
Kementerian Sosial dan Renstra Ditjen Rehabilitasi Sosial 2016-2021.
Dengan adanya Renstra ini, pelaksanaan tugas PSMP Toddopuli Makassar
diharapkan lebih terarah, sistemik dan sistematik, sehingga tujuan dan hasil
yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.
Sebagai lembaga pelayanan sosial yang akan mengimplementasikan
manajemen berbasis kinerja (Performance Based Management), PSMP
Toddopuli Makassar bertekad untuk mewujudkan pelayanan prima
(excellence service), pelayanan yang memuaskan, terbaik, mengungguli
pelayanan yang diberikan pihak lain atau lebih baik daripada pelayanan
waktu yang lalu. Tekad ini di ditegaskan dengan visi:
21
Sebagai penjabaran dari visi ini, ditetapkankanlah empat misi yang
menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mewujudkannya,
yaitu:
1. Menguatkan sumber daya manusia yang profesional
2. Memberikan layanan secara profesional
3. Menjadikan lembaga sebagai pusat pelayanan ABH dengan metode
pelayanan langsung
4. Meningkatkan partisipasi dan peran instansi terkait, komunitas/orsos,
keluarga dan masyarakat
Selanjutnya dalam rangka melaksanakan misi dirumuskan tujuan
(goals) organisasi ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional.
Tujuan ini merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai
5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka apa yang harus
dilaksanakan oleh PSMP Toddopuli Makassar dalam melaksanakan visi dan
misinya dapat secara tepat diketahui.
Dalam Renstra PSMP Toddopuli Makassar tahun 2015-2019, tujuan
PSMP Toddopuli Makassar dalam rangka melaksanakan rehabilitasi sosial
Anak Berhadapan Hukum, adalah:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak
Berhadapan Hukum (ABH)
2. Meningkatnya jangkauan pelayanan Anak Berhadapan Hukum (ABH)
dalam masyarakat.
3. Meningkatnya kapasitas SDM petugas pelayanan dan rehabilitasi sosial.
22
4. Meningkatnya aksesibilitas bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH)
dilingkungannya.
5. Terlindunginya Anak Berhadapan Hukum (ABH) dari perlakuan salah
dan resiko pelayanan.
6. Meningkatnya jaringan kerja (networking) dan peran stakeholders dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan sosial Anak Berhadapan Hukum
(ABH).
Tujuan tersebut dijabaran ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan
terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun
waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode tahunan melalui
serangkaian kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja (Performance
Plan). Penetapan sasaran strategis digunakan untuk menentukan fokus
kegiatan dan alokasi sumber daya dalam operasional organisasi tiap-tiap
tahun. Sasaran strategis sesuai Renstra PSMP Toddopuli Makassar tahun
2015-2019 adalah:
1. Terlaksananya rehabilitasi sosial program reguler sesuai Norma,
Prosedur, Standar, dan Kriteria (NPSK) pelayanan baik dalam proses
maupun capaian hasilnya.
2. Meningkatnya jangkauan pelayanan dalam panti dan luar panti
3. Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia petugas pelayanan
4. Optimalnya advokasi sosial
5. Terjalinnya kerjasama dan kemitraan dengan intitusi pemerintah,
masyarakat dan swasta.
23
6. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi untuk mendukung
penyelenggaraan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH)
yang bermutu, transparan dan akuntabel.
Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta
mempertimbangkan sumberdaya yang ada, kegiatan pokok PSMP Toddopuli
Makassar Tahun 2015-2019 terdiri dari:
1. Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH) Program Reguler
di dalam panti.
Rehabilitasi sosial merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan
fisik, mental, sosial dan keterampilan Anak Berhadapan Hukum (ABH)
agar mencapai kemandirian sesuai potensinya. Pelaksanaan rehabilitasi
sosial sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Sosial Nomor 40/HUK/2004 tentang tahapan rehabilitasi sosial di dalam
panti, meliputi:
a. Penerimaan
b. Pengasramaan
c. Orientasi
d. Asesmen
e. Perumusan rencana intervensi
f. Bimbingan sosial, mental, fisik, dan keterampilan
g. Resosialisasi
h. Penyaluran
i. Bimbingan lanjut
j. Terminasi
24
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang
berorientasi pada kepuasan penerima pelayanan, rehabilitasi sosial yang
diselenggarakan dilaksanakan sesuai Norma, Prosedur, Standard dan
Kriteria (NPSK) pelayanan baik dalam proses maupun capaian hasilnya.
Standar yang digunakan antara lain:
1) Ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
2) Standar pelayanan minimal (SPM)
3) Prosedur Mutu Operasional (PMO)
4) Standar operasional prosedur (SOP)
5) Buku-buku panduan/ kurikulum
6) Standar lain yang ditetapkan.
Sebagai daya dorong dan bentuk komitmen PSMP Toddopuli
Makassar untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan
pelayanan prima (excellence services), yaitu pelayanan yang
memuaskan, terbaik, mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain
atau lebih baik daripada pelayanan waktu yang lalu maka dirumuskan
moto PSMP Toddopuli Makassar “Kenali, Pahami, Lindungi” dan
janji pelayanan:
1) Melakukan pelayanan dengan segera, akurat dan memuaskan;
2) Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial secara terpadu dan
tuntas;
3) Berorientasi pada pemenuhan harapan penerima pelayanan internal
dan eksternal;
4) Peduli, perhatian dan memahami kebutuhan penerima manfaat;
25
5) Sopan, ramah dan profesional dalam memberikan pelayanan;
6) Memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap Penerima
Manfaat dari resiko pelayanan;
7) Mempersiapkan kemandirian penerima manfaat.
2. Peningkatan Jangkauan Pelayanan Jarak Jauh
Peningkatan jangkauan pelayanan diarahkan pada perluasan
jangkauan sasaran Anak Berhadapan Hukum (ABH) di masyarakat.
Indikator peningkatan jangkauan pelayanan adalah meningkatnya Anak
Berhadapan Hukum yang memperoleh perlindungan, pelayanan dan
rehabilitasi sosial.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Petugas Pelayanan
Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan pelayanan
dan rehabilitasi sosial, kualitas pelayanan merupakan tujuan utama
kegiatan PSMP Toddopuli Makassar. Beberapa prasyarat yang perlu
dipenuhi agar pelayanan dan rehabilitasi yang diselenggarakan PSMP
Toddopuli Makassar mencapai kualitas sesuai harapan masyarakat, yaitu:
1) Responsiveness yaitu kemampuan dan kesediaan untuk melayani
dengan baik; 2) Reliability yaitu kemampuan untuk melakukan pelayanan
sesuai dengan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan; 3)
Empathy yaitu rasa peduli untuk memberikan perhatian dan memahami
kebutuhan penerima pelayanan; 4) Assurance yaitu jaminan
pengetahuan, kesopanan, keramahan petugas serta sifat dapat dipercaya
sehingga penerima pelayanan merasa aman dan terbebas dari risiko; dan
26
5) Tangibles, yaitu semua kenampakan fisik yang langsung terlihat
seperti fasilitas fisik, perlengkapan peralatan, penampilan karyawan, serta
berbagai sarana dan prasarana.
Kegiatan peningkatan kapasitas diarahkan pada peningkatan
profesionalisme petugas pelayanan melalui penumbuhan dan
pengembangan disiplin kerja, etos kerja, pengetahuan dan keterampilan
teknis serta administrasi pelayanan, mencakup:
a) Pembinaan kesadaran, motivasi, disiplin dan tanggungjawab
b) Pengembangan karir
c) Peningkatan kesejahteraan
d) Pendidikan dan pelatihan
e) Bimbingan teknis
f) Kesempatan belajar
4. Peningkatan Aksessibilitas
Tujuan peningkatan aksesibilitas adalah memberikan kemudahan
bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam memanfaatkan pelayanan
serta sarana dan prasarana PSMP Toddopuli Makassar, membantu
keluarga yang mempunyai anak Anak Berhadapan Dengan Hukumdalam
menjangkau dan memanfaatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial serta
kemudahan untuk memanfaatkan sumber-sumber. Aksesibilitas
dilaksanakan melalui penyediaan akses fisik dan non fisik, dengan bentuk
kegiatannya meliputi:
a) Penyediaan sarana aksesibilitas
27
b) Penyediaan akses informasi
c) Konsultasi dan pendampingan keluarga.
Indikator outcome kegiatan peningkatan aksesibilitas adalah
tersedianya aksesibilitas fisik dan non fisik bagi Anak Berhadapan Hukum
(ABH) untuk menjangkau dan memanfaatkan pelayanan dan rehabilitasi
sosial serta sumber-sumber yang mendukung tercapainya kesejahteraan
sosial.
1. Advokasi Sosial
Advokasi sosial diarahkan pada perlindungan Penerima Manfaat
dan keluarganya terhadap perlakuan salah dan resiko pelayanan serta
menjamin terpenuhinya hak-hak selama mengikuti pelayanan dan
rehabilitasi sosial dengan fokus kegiatan pada penyadaran, pembelaan
dan pemenuhan hak.
Kegiatan advokasi sosial mencakup:
a) Penyadaran hak dan kewajiban
b) Pengampuan penerima manfaat oleh pekerja sosial
c) Pendampingan penerima manfaat dan keluarga bermasalah
Indikator hasil advokasi sosial adalah terlindungi dan terpenuhinya
hak-hak penerima manfaat selama mengikuti rehabilitasi sosial.
2. Kajian, penyiapan standar dan pengembangan program pelayanan
Tujuan kegiatan kajian, penyiapan standar dan pengembangan
program pelayanan adalah untuk menggali informasi obyektif dan ilmiah
tentang pelaksanaan dan hasil rehabilitasi sosial serta perumusan solusi
28
permasalahan dan penggalian inovasi baru untuk mengembangkan
model, metodologi dan teknologi pelayanan.
Kegiatan kajian, penyiapan standar dan pengembangan program
pelayanan meliputi:
a) Pengkajian terapan yang melibatkan lembaga penelitian dan akademi;
b) Penyusunan program pengembangan;
c) Penyiapan standar pelayanan,
d) Penyiapan acuan kerja teknis.
Indikator outcome kajian terapan dan pengembangan pelayanan adalah
terimplementasinya hasil kajian, rekomendasi kebijakan/program, acuan
kerja teknis, model, metode dan teknologi pelayanan.
3. Pengembangan Jejaring dan Peran Pemangku Kepentingan dalam Upaya
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH)
Pengembangan jejaring dan peran pemangku kepentingan
(stakeholders) diarahkan pada kerjasama dengan berbagai pihak untuk
mengoptimalkan pelaksanaan dan tindaklanjut hasil rehabilitasi sosial.
Kegiatan dalam pengembangan jejaring kerja dan peran pemangku
kepentingan dilaksanakan melalui kegiatan:
a. Kerjasama dengan unit-unit usaha dalam rangka pelaksanaan Praktek
Belajar Kerja (PBK), magang kerja dan penempatan kerja
b. Layanan konsultasi dan bantuan tenaga teknis ke instansi terkait tentang
Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH).
29
c. Kerjasama dengan instansi pemerintah dalam pelaksanaan dan
tindaklanjut rehabilitasi sosial
d. Kerjasama dengan lembaga penelitian dan akademi dalam rangka
pengembangan program, model, metodologi dan teknologi pelayanan
e. Kerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi sosial, masyarakat
dan swasta dalam rangka pelaksanaan kegiatan lain yang terkait
penyelenggaraan kesejahteraan sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH).
Indikator outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya jalinan
kerjasama dan peran berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan,
pencapaian hasil dan pemeliharaan hasil-hasil pelayanan dan rehabilitasi
sosial.
4. Peningkatan kualitas tata kelola untuk mendukung penyelenggaraan
rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial Anak Berhadapan
Dengan Hukum yang bermutu, transparan dan akuntabel.
Peningkatan kualitas tatakelola diarahkan pada kemampuan
manajemen organisasi untuk mendukung tugas-tugas teknis
penyelenggaraan rehabilitasi sosial sesuai peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku, mencakup:
a) Tata kelola penyelenggaraan dan kegiatan pendukung teknis, meliputi
tugas-tugas manajerial, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan
kepegawaian, administrasi tatalaksana, pengelolaan keuangan,
pelayanan umum, humas, dan penyuluhan sosial.
30
b) Implementasi sistem manajemen mutu pelayanan berstandar
internasional (ISO)
c) Peningkatan sarana dan prasarana dukungan teknis, meliputi
peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk
mendukung penyelenggaraan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan
Hukum (ABH).
d) Koordinasi dan sinergi dalam perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
B. Rencana Kerja Tahun 2016
1. Sasaran Strategis Tahun 2016
a. Meningkatnya Kualitasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak
Berhadapan Hukum (ABH).
b. Meningkatnya Kemampuan Sosial Anak Berhadapan Hukum
c. Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia petugas pelayanan
d. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi untuk mendukung
penyelenggaraan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan Hukum(ABH)
yang bermutu, transparan dan akuntabel.
e. Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial
dalam panti
31
2. Program, Indikator Kinerja Utama dan Outcome
a. Program : Program Rehabilitasi Sosial
b. IKU program : Persentase (%) penerima manfaat yang
mampu melaksanakan peranan dan fungsi
sosial melalui pelaksanaan pelayanan,
perlindungan dan rehabilitasi sosial.
c. Outcome : Meningkatnya fungsi sosial penerima manfaat
melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan
dan rehabilitasi sosial.
3. Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Output Kegiatan
a. Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH)
b. Indikator Kinerja Utama Kegiatan:
1) Jumlah Anak yang Berhadapan Hukum atau Berperilaku Nakal
yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di PSMP
Toddopuli Makassar
2) Jumlah Anak Balita, Anak Terlantar & Anak Jalanan, Anak
Berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan, Anak yang
Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Program
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).
3) Jumlah SDM yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Program
Kesejahteraan Sosial Anak
4) Jumlah Laporan Keuangan/ Kinerja/ Monitoring/ Evaluasi/
Publikasi Serta Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Rehabilitasi
Dan Perlindungan Sosial Anak.
32
5) Jumlah kegiatan penyusunan rencana anggaran, urusan surat-
menyurat, kepegawaian, keuangan, penyiapan perlengkapan dan
rumah tangga, serta kehumasan
Tabel 4
Rencana Kinerja PSMP Toddopuli Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Kualitasi
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Anak Berhadapan Hukum
(ABH).
Jumlah Anak yang Berhadapan
Hukum atau Berperilaku Nakal
yang Memperoleh Perlindungan
dan Rehabilitasi Sosial di PSMP
Toddopuli Makassar
80
Orang
Meningkatnya kemampuan
sosial Anak Berhadapan
Hukum
Jumlah Anak Balita, Anak
Terlantar & Anak Jalanan, Anak
Berhadapan Dgn Hukum, Anak
dgn Kecacatan, Anak yang
Membutuhkan Perlindungan
Khusus yang Mendapatkan
PKSA
300 Orang
Meningkatnya kapasitas
sumberdaya manusia petugas
pelayanan
Jumlah SDM yang
Mendapatkan Bimbingan Teknis
Program Kesejahteraan Sosial
Anak
32 Orang
33
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya kualitas tata
kelola organisasi untuk
mendukung penyelenggaraan
rehabilitasi sosial Anak
Berhadapan Dengan
Hukum(ABH) yang bermutu,
transparan dan akuntabel.
Jumlah Laporan Keuangan/
Kinerja/ Monitoring/ Evaluasi/
Publikasi Serta Kegiatan
Pendukung Pelaksanaan
Rehabilitasi Dan Perlindungan
Sosial Anak.
6 Laporan
Meningkatnya kualitas
administrasi pelayanan dan
rehabilitasi sosial dalam panti
Jumlah kegiatan penyusunan
rencana anggaran, urusan
surat-menyurat, kepegawaian,
keuangan, penyiapan
perlengkapan dan rumah
tangga, serta kehumasan
12 Bulan
34
C. Sistematika Penulisan
Laporan Kinerja (LAKIN) Panti Sosial Marsudi Putra “Toddopuli”
Makassar ini disusun dalam sitematika sebagai berikut :
1. Bab I memuat tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar
Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum serta Sistematika
Penulisan Renstra Panti Sosial Marsudi Putra “Toddopuli”
Makassar.
2. BAB II memuat tentang Perencanaan dan Penetapan Kinerja yang
meliputi Rencana Strategis 2015 – 2019, Rencana Kinerja Tahun
2016 dan Pernyataan Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja.
3. BAB III. Akuntabilitas Kinerja yang meliputi : A. Capaian Kinerja
Tahun 2016, B. Realisasi Keuangan, C. Evaluasi Capaian Kinerja
Tahun 2016.
4. BAB. IV. Penutup.
35
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Tahun 2016
Kinerja yang ditetapkan oleh PSMP Toddopuli Makassar memuat
delapan sasaran. Tolok ukur kinerja menggunakan indikator output.
Berdasarkan indikator output, capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Tahun
2016 seluruhnya tercapai, bahkan beberapa kegiatan lebih dari 100. Secara
lebih lengkap, capaian kinerja PSMP Toddopuli Makassar Tahun 2016
berdasarkan indikator output tersaji pada Tabel 5.
Tabel 5
Capaian Kinerja PSMP Toddopuli Makassar Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian Persen
Meningkatnya
Kualitasi
Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Anak Berhadapan
Hukum (ABH).
Jumlah Anak yang
Berhadapan Hukum
atau Berperilaku Nakal
yang Memperoleh
Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial di
PSMP Toddopuli
Makassar
80 257 321.25
Meningkatnya
kemampuan sosial
Anak Berhadapan
Jumlah Anak Balita,
Anak Terlantar & Anak
Jalanan, Anak
300 420 140.00
36
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian Persen
Hukum Berhadapan Dgn
Hukum, Anak dgn
Kecacatan, Anak yang
Membutuhkan
Perlindungan Khusus
yang Mendapatkan
PKSA
Meningkatnya
kapasitas
sumberdaya
manusia petugas
pelayanan
Jumlah SDM yang
Mendapatkan
Bimbingan Teknis
Program Kesejahteraan
Sosial Anak
32 27 84.38
Meningkatnya
kualitas tata kelola
organisasi untuk
mendukung
penyelenggaraan
rehabilitasi sosial
Anak Berhadapan
Dengan
Hukum(ABH) yang
bermutu,
transparan dan
Jumlah Laporan
Keuangan/ Kinerja/
Monitoring/ Evaluasi/
Publikasi Serta
Kegiatan Pendukung
Pelaksanaan
Rehabilitasi Dan
Perlindungan Sosial
Anak.
6 6 100.00
37
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian Persen
akuntabel.
Meningkatnya
kualitas
administrasi
pelayanan dan
rehabilitasi sosial
dalam panti
Jumlah kegiatan
penyusunan rencana
anggaran, urusan surat-
menyurat,
kepegawaian,
keuangan, penyiapan
perlengkapan dan
rumah tangga, serta
kehumasan
12 12 100.00
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016.= Rp 8.686.408.000
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 = Rp. 7.801.014.499
B. Realisasi Keuangan
Realisasi keuangan Tahun Anggaran 2016 tercapai 89.81 % atau realisasi
.: Rp 7.801.014.499 dari pagu semula yakni Rp. 8.686.408.000
38
Program yang dilaksanakan oleh PSMP “Toddopuli” Makassar yang
bersumber dari perencanaan program tahun 2015, yang terealisasi dan
dilaksanakan pada tahun 2016, yaitu :
1. Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama “Jumlah Anak Berhadapan
Hukum atau Berperilaku Nakal yang Memperoleh Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial” dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a) Pengadaan Permakanan
Proses pengadaan permakanan pada Panti Sosial Marsudi Putra
:Toddopuli” Makassar dilaksanakan melalui proses lelang atau dikerjakan
oleh pihak ketiga dengan perjanjian kontrak selama 1 (satu) tahun
anggaran.
b) Pengadaan Pakaian
Proses pengadaan pakaian diadakan setahun sekali berupa pakaian
olahraga dan pakaian seragam batik dan Kemeja (pakaian belajar anak)
c) Bimbingan Sosial
Panti Sosial Marsudi Putra “Toddopuli” Makassar mengadakan kegiatan
pemberian Bimbingan Sosial baik perorangan maupun kelompok yang
dilaksanakan secara terus menerus selama keberadaan anak didalam
panti.
39
d) Bimbingan Keterampilan (Vocasional)
Pemberian Bimbingan Keterampilan (Vocasional) dilaksanakan sebagai
upaya pemberian pengetahuan kepada Penerima Manfaat sebagai bekal
bagi masa depan mereka sehingga dapat mencegah dari perilaku-perilaku
atau tindakan yang melanggar hokum. Jenis keterampilan yang diberikan
di PSMP Toddopuli Makassar adalah : Keterampilan Komputer, Meubel,
Elektronika, Penjahitan, Otomotif, Tata Rias, dan Keterampilan Las.
Selain itu, para Penerima Manfaat juga diberikan kgiatan Ekstrakurikuler
yakni kegiatan Home Industri dengan melibatkan instruktur dari
masyarakat luar.
40
e) Bimbingan Mental, spiritual dan kerohanian
Memberikan bimbingan keagamaan berupa ceramah motivasi, dan
pengetahuan tentang agama masing-masing PM, serta pengajian
membaca Al Qur’an, tata cara Shalat dan berwudhu yang dilaksanakan
setiap hari setelah Shalat Magrib Berjamaah sampai waktu Shalat Isya,
selain itu setiap hari Jum’at diadakan sholat jumat berjamaah. Kemudian
bagi Penerima Manfaat non muslim diarahkan untuk mengikuti kebaktian
pada gereja terdekat.
f) Bimbingan Fisik dan Kesehatan
Bimbingan Fisik dilaksanakan dengan melibatkan unsur TNI dan Polri.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, PSMP Toddopuli Makassar
menggunakan Babinsa (TNI) dan Binmas (POLRI) kelurahan Untia Kec.
Biringkanaya Makassar sebagai instruktur. Selain itu kegiatan Senam
Kesegaran Jasmani yang diikuti oleh seluruh Penerima Manfaat dan
41
Pegawai yang ada di PSMP Toddopuli Makassar dilaksanakan setiap hari
Jumat pagi.
g) Akses Pendidikan
Mengingat bahwa pendidikan bagi anak sangatlah penting tidak terkecuali
bagi Anak Berhadapan Hukum, oleh karena itu PSMP Toddopuli
Makassar yang notabene merupakan Penerima Manfaat dari berbagai
latar belakang pendidikan, memberikan pemberian pmbelajaran Baca
Tulis bagi PM terutama mereka yang belum dapat mengenal baca dan
tulis. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menunjuk petugas yang
merupakan tenaga kontrak pada PSMP Toddopuli Makassar dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut.
h) Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada PSMP “Toddopuli” Makassar dilakukan
dengan mengadakan kerjasama dengan pihak Puskesmas maupun
Rumah Sakit setempat dimana dilakukan pemeriksaan dokter dua kali
dalam seminggu, selain itu bagi klien yang membutuhkan pelayanan yang
lebih intensif maka langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sayang
Rakyat atau Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
2. Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama “Jumlah Anak Balita, Anak
Berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan, Anak yang Membutuhkan
Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan PKSA” dilaksanakan
kegiatan sebagai berikut :
42
a) Temu Penguatan Anak dan Kelurag (TEPAK)
Pada Tahun Anggaran 2016, pelaksanaan kegiatan Temu Penguatan
Anak dan Keluarga (TEPAK) dilaksanakan pada 5 (lima) wilayah/lokasi
yang berbeda yakni Kab. Enrekang, Kab. Bone, Kota Palopo, Kab.
Bantaeng, dan Kab. Mamuju Sul-Bar dengan jumlah output yakni 200
orang anak dan 200 orang tua anak
Children Development Session (CDS)
Family Development Session (FDS)
43
b) Penanganan ABH Luar Lembaga
Pada Tahun Anggaran 2016, pelaksanaan kegiatan Penanganan ABH
Luar Lembaga dilaksanakan pada 10 (sepuluh) wilayah/lokasi
pelaksanaan yang berbeda yakni Kab. Mamuju, Kab. Majene, Kab.
Pinrang, Kab. Sinjai, Kab. Toraja Utara, Kab. Tana Toraja, Kab. Enrekang,
Kab. Wajo Kab. Soppeng, dan Kab. Luwu, dengan jumlah output yakni
120 orang anak.
c) Penjangkauan Anak Berhadapan Hukum
Kegiatan Penjangkauan Anak Berhadapan Hukum dilaksanakan melalui :
Layanan Jangkauan Jarak Jauh
Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa
lokasi/wilayah pelaksanaan kegiatan sebagai upaya pemberian
bimbingan sosial dan psikososial bagi anak yang berada diluar PMSP
Toddopuli Makassar. Pada tahun anggaran 2016 ini, pelaksanaan
44
kegiatan tersebut dilaksanakan sebnyak … kali pelaksanaan pada …
lokasi yang berbeda
Penyelenggaraan Tim Respon Kasus
Dalam rangka memberikan respon serta pelayanan secepat mungkin
terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak dilaksanakan kegiatan
Respon Kasus. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mendatangi
langsung lokasi atau tempat dimana terjadinya kasus yang melibatkan
anak tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan dan
mengupayakan terpenuhinya hak-hak anak selama berhadapan
dengan hokum. Pada tahun anggaran 2016 ini, pelaksanaan kegiatan
tersebut dilaksanakan sebnyak … kali pelaksanaan pada … lokasi
yang berbeda.
45
Pendampingan Sosial ABH
Kegiatan pendampingan sosial bagi Anak Berhadapan Hukum pada
tahun anggaran 2016 ini dilaksanakan sebanyak … kali pelaksanaan
dengan melibatkan unsur pekerja sosial dan tenaga sosial yang ada
sebagai petugas. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan
pendampingan seccara psikososial terhadap anak yang tengah
terlibat dalam permasalahan hokum. Pada tahun anggaran 2016 ini,
pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak … kali
pelaksanaan pada … lokasi yang berbeda
46
Program Trauma Centre Anak
Program kegiatan tersebut merupakan salah satu program kegiatan
yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan
kondisi secara psikososial bagi anak yang tengah atau pernah terlibat
dalam suatu permasalahan, baik hokum maupun permasalahan sosial
lainnya.
3. Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama “Jumlah SDM yang
Mendapatkan Bimbingan Teknis” kegiatan sebagai berikut :
a) Family Gathering Petugas Rehabilitasi Sosial
Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur pegawai dan
Pembina yang ada pada PSMP Toddopuli Makassar yaitu sebanyak 55
orang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan kegiatan di luar
panti yaitu di Permata Indah Resort Kab. Gowa. Kegiatan ini
dilaksanakan pada area terbuka (outbond).
47
b) Pemantapan Petugas SPIP
Kegiatan ini dilaksanakan dalam acara yang bersifat formal yang
dilaksanakan dengan bersama dengan 3 UPT Kementerian Sosial RI
yang ada dalam wilayah kota Makassar yakni PSMP Toddopuli
Makassar, PSBD Wirajaya Makassar dan PSTW Gau Mabaji Gowa
yang dilaksanakan di Colonial Hotel Makassar. Peserta dari PSMP
Toddopuli Makassar adalah sebanyak 20 orang pegawai dan sebagai
pemateri dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah berasal dari
Inspektorat Dtjen Rehsos Kementerian Sosial RI selama 3 hari
pelaksanaan.
48
c) Pemantapan Tim Managemen Kasus
Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pertemuan formal di
Hotel Same Makassar dengan melibatkan unsur pekerja
sosial/pemerhati anak, jurnalis, insan perss, kepolisian/aparat hokum,
dan instansi terkait dalam penanganan ABH. Kegiatan ini dilaksanakan
selama 3 hari pelaksanaan dan sebagai Narasumber berasal dari
STKS Bandung.
4. Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama “Jumlah Laporan Pelayanan
Rehabilitasi Sosial” dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a) Kewirausahaan Penerima Manfaat
Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Penerima Manfaat sebagai
peserta. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan
pengetahuan dalam hal wirausaha kepada para penerima Manfaat
sebagai bekal masa depan mereka kelak. Kegiatan ini dilaksanakan
selama 3 hari pelaksanaan dengan Narasumber berasal dari BRI, Pelaku
Usaha, Dunia Indsutri dan Pejabat Struktural pada PSMP Toddopuli
Makassar.
49
b) Bimbingan Lanjut
Pada Tahun Anggaran 2016, Bimbingan lanjut dilaksanakan pada bula
April 2016, sebagai sasaran dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah
alumni Penerima Manfaat yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana
keberhasilan pemberian bimbingan dan rehabilitasi sosial terhadap anak
yang pernah mendapatkan Rehabilitasi Sosial di PSMP Toddopuli
Makassar. Kegiatan ini dilaksanakan pada 14 Lokasi yang berbeada
dengan anak yang menjadi sasaran sebanyak 47 Orang.
c) Wisata Religi
Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengunjungi tempat yang dianggap
memiliki nuansa religius dengan tujuan memberikan pemahaman dan
pengetahuan kepada Penerima Manfaat akan pentingnya menjaga dan
melestarikan nilai-nilai religius yang ada disekitar kita. Kegiatan ini
melibatkan seluruh penerima Manfaat dan pegawai/Pembina pada PSMP
Toddopuli Makassar. Pada tahun anggaran 2016, kegiatan ini
50
dilaksanakan di Lokasi Makam Sech Yusuf dan Makam Sultan
Hasanuddin serta makam Pangeran Diponegoro.
d) Pendokumentasian Program ABH
Kegiatan ini bertujuan untuk sebagai data dan informasi bagi PSMP
Toddopuli Makassar dalam hal mendokumentasikan Program-program
kegiatan pelyanan dan rehabilitasi Sosial bagi ABH.
e) Kunjungan Industri
Pada tahun Anggaran 2016, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kali
pelaksanaan yang ditempatkan pada Kawasan Industri Makassar yakni
Industri Pembuatan Sari Roti. Kegiatan ini melibatkan seluruh Penerima
Manfaat dala Panti dan seluruh Pembina dan pegawai yang ada.
f) Pemetaan Kasus
Kegiatan ini dilaksanakan agar PSMP Toddopuli Makassar memiliki peta
wilayah dan memahami akan wilayah-wilayah yang rawan dan rentan
terhadap terjadinya kasus-kasus criminal yang melibatkan anak baik
sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Pada tahun anggran 2016,
kegiatan ini dilaksanakan pada 6 Lokasi yang berbeda.
51
5. Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama “Jumlah Laporan
Keuangan” dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a) Penyusunan Laporan Keuangan (SAI)
Menginput dan mengadakan rekonsiliasi laporan keuangan setiap bulan
pada KPPN dan rekonsiliasi triwulan,semester dan tahunan pada Ditjen
Perbendaharaan.
6. Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama “Jumlah Laporan Barang
Milik Negara” dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a) Penyusunan Laporan Simak BMN
Menginput setiap pengadaan barang inventarisasi baik barang bergerak
maupun tidak bergerak
b) Penyusunan Laporan Barang Persediaan
Menginput setiap pembelian barang kebutuhan para klien, permakanan
dan ATK PSMP “Toddopuli” Makassar.
7. Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama “Jumlah Laporan Publikasi”
dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a) Kegiatan Kehumasan
Pada Tahun anggaran 2016 ini, kegiatan kehumasan adalah :
Pengadaan Buletin Program Rehabilitasi Sosial
Buletin Program Rehabilitasi Sosial pada PSMP Toddopuli Makassar
Pengadaan Leflet/Brosur Panti
52
Untuk tahun anggaran 2016, leflat atau brosur PSMP Toddopuli
Makassar dicetak sebanyak 500 Examplar
Pembuatan Profil dan Bunner Panti
Pengumuman dan Promosi Media Cetak
Penyelenggaraan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
b) Kegiatan Pameran
1) Pameran Expo
Kegiatan Pameran expo pada tahun 2016 dilaksanakan dalam
rangkaian acara peringatan HKSN yang dilaksanakan di Kota
Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah.
2) Pameran Program ABH
Kegiatan Pameran Program ABH dilaksanakan dibeberapa tempat
baik Lokal Makassar maupun luar Makassar.
53
c) Kegiatan Publikasi
- Dialog Inetarktive Radio
Bentuk pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan sosialisasai dan
publikasi tentang keberadaan dan program-program penanganan
Anak Berhadapana Hukum (ABH) yang dilaksanakan oleh
Kementerian Sosial RI pada umumnya dan khususnya pada PSMP
Toddopuli Makassar Tahun 2016 melalui media radio yang ada di
beberapa daerah dalam wilayah jangkauan kerja PSMP Toddopuli
Makassar
54
d) Kegiatan Sosialisasi
8. Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama “jumlah laporan Monev”
dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a) Menyusun instrumen Monev
Kepala Subseksi PAS menyusun rencana program pelaksanaan Monev
serrta menyediakan bahan-bahan penyusunan Program Pelaksanaan
Monev.
b) Melaksanakan Monev
Pelaksanaan pembahasan monitoring dan evaluasi
c) Mengolah dan Melaporkan hasil Monev
Hasil pembahasan laporan pelaksanaan kegiatan telah disetujui,
diadministrasikan dan ditindak lanjuti
55
9. Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama “Jumlah Dokumen
Kepegawaian” dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a) Penyusunan Daftar Nominatif Pegawai
Kepala Urusan Tata Usaha meyusun Daftar Nomintaif pegawai dengan
melihat dari urutan jabatan pegawai dimulai dari kepala Panti, Kepala
Seksi, Kepala seksi dan staf pegawai PSMP “Toddopuli” Makassar.
b) Penyusunan Daftar urutan Kepangkatan
Kepala Urusan Tata Usaha meyusun Daftar Urutan Kepangkatan
berdasarkan urutan kepangkatan.
c) Penyusunan Daftar Kenaikan Gaji Berkala
Kepala Urusan Tata Usaha meyusun Daftar Kenaikan Gaji Berkala bagi
para pegawai setiap Dua Tahun Sekali
d) Penyusunan Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Isteri (KARSI)
Kepala Urusan Tata Usaha mengusulkan Karis dan Karsu bagi para
Pegawai PSMP “Toddopuli” Makassar yang telah berumahtangga.
e) Peningkatan SDM dengan Mengikutsertakan Pegawai dalam Berbagai
Pelatihan
Kepala Urusan Tata Usaha mengikut sertakan para Pegawai dalam
berbagai pelatihan-pelatihan penjenjangan dan pelatihan lainnya.
10. Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama “Jumlah Dokumen
Perencanaan Anggaran” dilaksanakan kegiatanPenyusunan dokumen
56
Perencanaan berupa Menyusun RKAKL mengenai kegiatan pada PSMP
“Toddopuli” Makassar.
C. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana dikemukakan dalam tabel 5
terlihat bahwa semua target kinerja Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli
Makassar Tahun Anggaran 2016 telah tercapai sebagaimana tertera pada
poin A (capaian kinerja tahun 2016) diatas seperti pada table.
57
BAB IV
PENUTUP
Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT maka Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Panti Sosial Marsudi Putra “Toddopuli”
Makassar ini dapat disusun dan diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Panti Sosial Marsudi Putra
“Toddopuli” Makassar pada hari-hari mendatang dengan harapan yang lebih baik
kedepan.
Diberlakukannya SAKIP sebagai implementasi reformasi birokrasi dan
wujud kemauan pemerintah untuk menuju tatakelola kepemerintahan yang baik
telah mendorong PSMP Toddopuli Makassar untuk menyusun LAKIP yang tidak
semata berisikan laporan keuangan, melainkan lebih luas mencakup
akuntabilitas kinerja.
LAKIP Tahun 2016 ini menyajikan keberhasilan dan kekurangan
pencapaian kerja PSMP Toddopuli Makassar dalam menjalankan tugas dan
fungsi melaksanakan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum(ABH).
Walaupun disadari bahwa laporan akuntabilitas ini belum sempurna dalam
menyajikan laporan sebagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti
yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak berkepentingan dan
masyarakat dapat memperoleh gambaran tentang hasil rehabilitasi sosial yang
dilakukan oleh jajaran PSMP Toddopuli Makassar Tahun Anggaran 2016
