Upload
puput-yusda
View
144
Download
11
Embed Size (px)
DESCRIPTION
hubla
Citation preview
1
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PAPARAN BAGIAN KEUANGAN DITJEN HUBLA
Jakarta, 2013
2
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIT. LALA DIT. KENAVIGASIANDIT. KAPPEL DIT. KPLP
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIT. PELPENG
STRUKTUR ORGANISASIDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
3
STRUKTUR ORGANISASISEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BAGIAN PERENCANAAN
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN H U K U M
BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
4
STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN KEUANGAN
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIANPELAKSANAAN ANGGARAN
SUB BAGIANPERBENDAHARAAN
SUB BAGIANVERIFIKASI DAN BMN
BENDAHARA PENGELUARAN
5
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
6
BAGIAN KEUANGAN
Tugas Pokok
MELAKSANAKAN PENYIAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
7
FUNGSI BAGIAN KEUANGAN
a. PENYIAPAN BAHAN PENGESAHAN KONSEP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN MENJADI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN, PENYUSUNAN RENCANA DAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA, REVISI ANGGARAN DAN PEMANTAUAN ANGGARAN SERTA PENYIAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
b. PENYIAPAN BAHAN PEMBINAAN PERBENDAHARAAN DAN TATA USAHA KEUANGAN, PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN NERACA, SERTA TINDAK LANJUT PENYELESAIAN TEMUAN DAN PEMANTAUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS
c. PENYIAPAN BAHAN VERIFIKASI, PEMBUKUAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN, PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERLENGKAPAN, PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)
8
TUGAS BENDAHARA PENGELUARAN
MENERIMA, MENYIMPAN, MELAKUKAN PEMBAYARAN DAN PEMBUKUAN
MELAKSANAKAN PEMBAYARAN DARI UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLANYA SETELAH MENELITI KELENGKAPAN PERINTAH PEMBAYARAN, MENGUJI KEBENARAN PERHITUNGAN TAGIHAN YANG TERCANTUM DALAM PERINTAH PEMBAYARAN, MENGUJI KETERSEDIAAN DANA YANG BERSANGKUTAN
WAJIB MENOLAK PERINTAH BAYAR APABILA PERSYARATAN TIDAK TERPENUHI
BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI ATAS PEMBAYARAN YANG DILAKSANAKANNYA SESUAI PERUNDANGAN YANG BERLAKU
9
TUGAS SUB BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TUGAS
Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif di bidang penyusunan dokumen anggaran, perubahan dokumen anggaran dan monitoring pelaksanaan anggaran kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
FUNGSI
1. Penyiapan konsep DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Induk dan DIPA Petikan Kantor Pusat;
2. Penyiapan konsep POK (Petunjuk Operasinal Kegiatan) Satuan Kerja Di Lingkungan Ditjen Hubla ;
3. Penyiapan konsep perubahan DIPA Induk dan DIPA Petikan Kantor Pusat dan perubahan POK DIPA Satuan Kerja Di Lingkungasn Ditjen Hubla;
4. Monitoring realisasi daya serap APBN pada Satuan Kerja Di Lingkungan Ditjen Hubla;
5. Meng update dan Validasi data atas perubahan DIPA Petikan dan POK Satuan Kerja Dilingkungan Ditjen Hubla;
6. Meneruskan dan menindallanjuti kebijakan-kebijakan dalam hal pelaksanaan anggaran kepada Satuan Kerja Di Lingkungan Ditjen Hubla.
A. MELAKUKAN PENYIAPAN BAHAN PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PERBENDAHARAAN (PENYUSUNAN USULAN CALON PENGELOLA ANGGARAN)
B. TATA USAHA KEUANGAN C. PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN
PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN NERACA (SAI)
D. TINDAK LANJUT PENYELESAIAN TEMUAN E. PEMANTAUAN LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS
TUGAS SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN
10
MELAKUKAN PENYIAPAN BAHAN PEMBINAAN DAN
PELAKSANAAN PERBENDAHARAAN
(PENYUSUNAN USULAN PENGELOLA ANGGARAN)
11
MENGINVENTARISIR USULAN
CALON PENGELOLA
ANGGARAN UPT
MEMBUAT EVALUASI DAN REKAPITULASI
USULAN CALON PENGELOLA ANGGARAN
MENGUSULKAN KE SEKRETARIS JENDERAL (BIRO
KEUANGAN)
12
KETERBATASAN SDM YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN MENJABAT LEBIH DARI 5 TAHUN
PENETAPAN PAGU DEFINITIF BELUM JELAS PEGAWAI YANG AKAN PENSIUN MASIH
DIUSULKAN SEBAGAI PENGELOLA ANGGARAN
USULAN UPT LAMBAT DITERIMA
KESULITAN
13
PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN
PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DAN NERACA (SAI)
14
Sesuai UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
1. Kesesuaian dengan SAP2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure)3. Ketaatan terhadap Peraturan4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern
KRITERIA PEMBERIAN OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN
OLEH BPK
15
1. Reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan internal belum memadai,
2. Terbatasnya SDM yang membangun dan mengimplementasikan standar dan sistem akuntansi
3. Rekening pemerintah yang masih belum tertib karena belum terwujudnya sistem perbendaharaan tunggal
4. Penatausahaan Aset Tetap tidak memadai5. Penatausahaan Persediaan tidak memadai
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA s.d. TAHUN
2012
16
7. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai ketentuan
8. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai ketentuan
9. Kontrak Pekerjaan tidak dilaksanaan sesuai kontrak
10. Denda Keterlambatan kepada kontraktor atas Konstruksi dan pengadaan barang
11. Jaminan pelaksanaan pada pekerjaan pembangunan fasilitas kenavigasian tidak dicairkan
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA s.d. TAHUN 2012
17
1. Komitmen KL meningkatkan kualitas LK-nya2. Diperlukan koordinasi antara pihak :
intensifikasi penyelenggaraan rapat kerja akuntansi dan laporan keuangan
peranan apip sebagai mitra penyusunan dan penyajian laporan keuangan
3. Diperlukan forum komunikasi untuk mendiskusikan temuan/laporan audit
4. Penyediaan SDM yang kompeten5. Pengaturan kelembagaan KL melalui penataan
struktur organisasi akuntansi
AGENDA PERBAIKAN
18
6. Penyempurnaan sistem penerimaan dan pengeluaran negara, sistem akuntansi keuangan
7. Mengintensifkan penerapan sanksi: Apabila satker tidak menyampaikan LK maka KPPN
menunda penerbitan SP2D atas SPM UP/TUP/GUP dan SPM LS Bendahara.
Kemudian pemberian sanksi berupa pemotongan anggaran bagi KL dan jajarannya yang belum menyusun laporan keuangan.
memberikan motivasi melalui reward dan jenjang karir bagi pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
8. Mengintensifkan penertiban pengelolaan BMN Inventarisasi dan penilaian barang milik negara.
AGENDA PERBAIKAN
19
Peningkatan Kualitas LKKLPersiapan
PelaksanaanBatas Waktu Penyampaian LK
Informasi AkrualInformasi Stimulus Fiskal
20
21
PERSIAPAN
• Mendapatkan Dukungan Pimpinan KL • Penetapan Target Peningkatan Opini
Dukungan pimpinan
Task force• Pembentukan Task Force Peningkatan Kualitas
LK• Penyusunan Strategi dan Action Plan
Penyamaan persepsi
• Pembahasan Action Plan dengan Pihak Terkait lainnya untuk Kesamaan Pandangan
22
PELAKSANAAN
MempelajariTemuan BPK
Training
Reviu LK
Monitoring Progress
Penyusunan LK
Asistensi Penyusunan LK
Pendampingan Audit BPK
MempelajariTemuan BPK
1. Identifikasi temuan BPK. 2. Pembahasan dengan Biro
Perencanaan dan Keuangan serta unit eselon I terkait untuk mengetahui penyebab dan kendala-kendala
3. Berkoordinasi dengan BPK untuk mengetahui tindak lanjut yang diperlukan.
4. Menyusun Action Plan Tindak Lanjut atas Temuan BPK dan memonitor pelaksanaan dan perkembangan tindak lanjut temuan
5. Memantau, memberikan bimbingan/pengarahan, dan mendampingi unit eselon I dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK
MempelajariTemuan BPK
Training
Reviu LK
Monitoring Progress
Penyusunan LKAsistensi
Penyusunan LK
Pendampingan Audit BPK
Training Mengikutsertakan pegawai untuk
mengikuti Diklat PPAKP (Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah) – termasuk dari APIP KL
23
PELAKSANAAN
Mempelajari Temuan BPK
Training
Reviu LK Interim
Monitoring Progress
Penyusunan LKAsistensi
Penyusunan LK
Pendampingan Audit BPK
Reviu LK 1. Penyusunan pedoman reviu 2. Pelaksanaan reviu LK UAPPA-W,
UAPPA-E1 dan UAPA3. Reviu LK paralel dengan
Penyusunan LK4. Reviu dilakukan secara terpusat di
Kantor Wilayah dg mengundang UAKPA;
24
PELAKSANAAN
Mempelajari Temuan BPK
Training
Reviu LK
Monitoring Progress
Penyusunan LK
Asistensi Penyusunan LK
Pendampingan Audit BPK
Monitoring Progress
Penyusunan LK
1. Monitoring Penyusunan SAI pada semua level;
2. Kesiapan & Perbaikan LKKL 20123. Pengujian/pencocokan antara Berita
Acara & hasil Rekonsiliasi4. Koreksi nilai BMN berdasarkan hasil
inventarisasi dan penilaian 5. Penyempurnaan SIMAK BMN dan
klasifikasi anggaran sesuai BAS6. Penertiban pengelolaan rekening
bank/pos7. Perbaikan penatausahaan piutang8. Stock opname persediaan
25
PELAKSANAAN
MempelajariTemuan BPK
Training
Reviu LK Interim
Monitoring Progress
Penyusunan LK
Asistensi Penyusunan LK
Pendampingan Audit BPK
AsistensiPenyusunan
LK
1. Pembentukan tim pendampingan yg terdiri dari Setjen, APIP, dan E1 dengan tujuan penyelarasan arus data/informasi dan persepsi dgn BPK.
2. Peningkatan koordinasi BPK, APIP, Setjen, unit Eselon I dan Tim Pembina;
3. Melakukan asistensi penyusunan LK UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA tahun 2012
4. inventarisasi permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan dan mencari solusi pemecahan yang tepat, serta berkoordinasi dengan unit eselon I terkait;
26
PELAKSANAAN
MempelajariTemuan BPK
Training
Reviu LK
Monitoring Progress
Penyusunan LK
Asistensi Penyusunan LK
Pendampingan Audit BPK
PendampinganAudit BPK
1. Pendampingan BPK pada audit LKKL 2012.
2. Pemaparan hasil reviu APIP kepada BPK.
3. Membantu kelancaran audit BPK terhadap LKKL.
4. Mendampingi unit eselon I dalam pemeriksaan BPK, selama proses pemeriksaan sampai dengan Closing Conference;
27
PELAKSANAAN
Batas waktu penyampaian laporan keuangan
Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi Kirim Waktu
Pengiriman
UAKPA
UAPPA-W
UAPPA-E1
UAPA
Menkeu cq. Dirjen PBN
-
23 Januari 20X1
02 Februari 20X1
10 Februari 20X1
28 Februari 20X1
6 hari
6 hari
17 hari
-
20 Januari 20X1
29 Januari 20X1
08 Februari 20X1
27 Februari 20X1
-
3 hari
3 hari
2 hari
1 hari
28
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN TEMUAN DAN PEMANTAUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS (BPK-RI,
BPKP DAN ITJEN KEMNEHUB)
29
Menginventarisir LHA seluruh UPT dilingkungan Ditjen HublaMembuat Rekapitulasi LHA per PropinsiMembuat Rekapitulasi Temuan per Direktorat/Bagian
LAPORAN HASIL AUDIT
Membuat Surat ke UPTMembuat Nota Dinas Ke Direktorat/BagianMembuat Surat ke Itjen
Tindak Lanjut Temuan Itjen Tindak Lanjut Temuan BPK-RI Tindak Lanjut Temuan BPKP
30
DATA DUKUNG TINDAK LANJUT TIDAK ADA DARI UPT
TANGGAPAN LHA TERLAMBAT MASUK KE PUSAT
TANGGAPAN DARI UPT KADANG KURANG DISETUJUI OLEH ITJEN
TANGGAPAN TERKAIT BUKTI SETOR SULIT DITERIMA BAGIAN KEUANGAN
KESULITAN
31
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA SUBBAG
VERIFIKASI DAN BMN
DIBAGI MENJADI 5 (LIMA)URUSAN :URUSAN I S.D. III VERIFIKASI PNBP
URUSAN IV DAN V PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
32
URUSAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
URUSAN VERIFIKASI PNBP MEMPUNYAI TUGAS :1. VERIFIKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP)2. VERIFIKASI PIUTANG PNBP3. PENYUSUNAN TARGET PNBP4. INVENTARISASI DAN MONITORING TUNTUTAN
PERBENDAHARAN (TP)
33
34
1. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA.a. PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAKBMN)Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Pasal 18 menyebutkan bahwa setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan laporan keuangan. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN)Untuk melaksanakan SIMAKBMN, Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi yang terdiri dari : A. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB); B. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah
(UAPPB-W); C. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I
(UAPPB-E1); D. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB).
35
b. Kegiatan Melakukan pengecekan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) hasil pengadaan Barang/Jasa di wilayah-wilayah Ditjen Hubla.
c. PENATAAN RUMAH NEGARA- Penataan Rumah Negara yang tersedia pada beberapa UPT
dan membandingkan dengan kebutuhan organisasi UPT dimaksud saat ini.
- Melihat dan mengevaluasi kondisi Rumah Negara yang ada.
2.SERAH TERIMA DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN.a.Serah terima hasil kegiatan dilakukan setelah pekerjaan 100 %
dan telah dilakukan Penelitian Administrasi dan Teknis disertai kelengkapan dokumen pendukung terhadap hasil pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen Hubla. Hal tersebut dilakukan agar Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang ingin diserah terima dari Pihak KPA / PPK kepada Meneteri / Dirjen Hubla / Sesditjen Hubla sesuai dengan Kontrak yang telah disepakati, sehingga hasil Pengadaan dapat diserah terimakan.
b.Penetapan status Penggunaan BMN dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima Operasional ditandatangani oleh Pihak yang menyerahkan BMN dan Pihak yang Menerima Hasil Kegiatan
36
3. PEMANFAATAN BMNPemanfaatan BMN dilakukan terhadap BMN yang tidak digunakan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi.
4. PENGHAPUSAN BMNa.Melakukan Peninjauan secara fisik ke lokasi
untuk menilai BMN yang akan dilakukan penghapusannya, terutama barang yang vital kegunaannya dan mempunyai nilai ekonomis serta nilai teknis yang tinggi.
b.Melakukan Pembinaan terhadap pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara serta melakukan sosialisasi penerapan peraturan dibidang penghapusan.
37
5. PEMINDAHTANGANAN BMNPemindahtanganan BMN merupakan pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara di jual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN).
6. INVENTARISASI DAN MONITORING TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) OLEH PEGAWAI DITJEN HUBLA.
38